Pajak Definisi Pajak Pembagian Jenis Pajak
Menurut Sifat Menurut Sasaran Menurut Pengelola
Sejarah PPN Pajak Pembangunan I (PPb I) tanggal 1 Juni
1947 dikenakan atas Rumah Makan dan Penginapan Pajak Peredaran 1950 (Ppe 1950) Multi Stage Level dan bersifat Kumulatif Pajak Penjualan (PPn 1951) UU Darurat No.19/1951 tanggal 1 Oktober 1951 UU Darurat No.35/1953 UU Darurat No. 2 /1968
Dasar Hukum PPN
Karakter PPN di Indonesia
Pajak Objektif Pajak Tidak Langsung Multi Stage Indirect Substraction Method Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri Pajak Konsumsi Tarif Tunggal Non Kumulatif
Metode Penghitungan PPN METODE PENGHITUNGAN
(Calculation Method)
SUBTRACTION METHOD
INDIRECT SUBTRACTION/ INVOICE/CREDIT METHOD
HARGA JUAL = 1.700 HARGA BELI = 1.000
HARGA JUAL = 1.700 PPN = 10% x 1.700 = 170 HARGA BELI = 1.000 PPN = 10% x 1.000 = 100 PPN TERUTANG UNTUK DISETOR KE KAS NEGARA = 70
DPP = PPN 10% =
700 70
ADDITION METHOD
PENYUSUTAN = 50 BUNGA = 20 SEWA = 80 GAJI/UPAH = 300 MANAJEMEN = 150 LABA USAHA = 100 Jumlah = 700 PPN 10% = 70
Kelebihan dan kekurangan pelaksanaan PPN di Indonesia Kelebihan: Mencegah terjadinya Pajak Berganda Netral dalam perdagangan Dalam dan Luar Negeri Sangat membantu likuiditas perusahaan (Lebih Bayar PPN dapat direstitusi) Sumber penerimaan Negara (money maker)
Kelebihan dan kekurangan pelaksanaan PPN di Indonesia -2 Kelemahan: Biaya administrasi relatif tinggi Menimbulkan dampak Regresif Rawan Penyelundupan Membutuhkan pengawasan lebih dalam administrasi pajak.
Objek PPN Pasal 4 Pasal 16C
Pasal 16D
BKP Barang berwujud barang bergerak
barang tidak bergerak Barang tidak berwujud
yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN
JKP
setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan: suatu barang Fasilitas Kemudahan hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN
Negative List BKP Barang hasil pertambangan atau pengeboran
yang diambil langsung dari sumbernya Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga
Negative List JKP Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik Jasa di bidang pelayanan sosial Jasa di bidang pengiriman surat dengan
perangko Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan SGU dengan hak opsi Jasa di bidang keagamaan Jasa di bidang pendidikan
Negative List JKP -2 Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah
dikenakan pajak tontonan Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air Jasa di bidang tenaga kerja Jasa di bidang perhotelan Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan Pemerintahan secara umum
others BKP/JKP yang dibebaskan dari
pengenaan PPN BKP/JKP yang atas PPN-nya tidak dipungut PPN Ditanggung Pemerintah
Subjek PPN No 1.
Objek Pajak Penyerahan BKP, JKP, dan Aktiva (Pasal 16D) kepada konsumen non pemungut Ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud, dan JKP
Mekanisme PPN Subjek Pajak Indirect PKP Substraction Pasal 1 angka 15 dan Pasal 3A Method UU PPN PMK 68/PMK.03/ 2010
2.
Penyerahan BKP, JKP, dan Aktiva Indirect (Pasal 16D) kepada pemungut Substraction Method
3.
Pemungut PPN Pasal 1 angka 27 UU PPN dan KMK Nomor 571/KMK.03/2003
Impor BKP Self Imposition Pemanfaatan BKP Tidak Method Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean Kegiatan Membangun Sendiri
Importir (JKP/Non JKP) Pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan JKP Pihak yang membangun sendiri (BKP/JKP)
Pengusaha Kecil PMK Nomor 68/PMK.03/2010 std 197/PMK.03/2013 penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak lebih dari Rp4.800.000.000 Jika telah melebihi Rp4.800.000.000, maka usaha ini wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Jika tidak melaksanakannya, maka DJP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan, dan menerbitkan SKP untuk menagih pajak yang terutang sejak peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000 Jika peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 kembali, maka WP berhak untuk dicabut PKP-nya.
Hubungan Istimewa Adanya penyertaan saham ≥ 25% baik langsung
atau tidak langsung Penyertaan modal ≥ 25% pada dua perusahaan/lebih Modal ≥25% dari dua perusahaan/lebih yang dipegang oleh satu pengusaha Penguasaan dari sisi manajemen dan teknologi Hubungan sedarah atau semenda dalam garis lurus/ke samping satu derajat
Tarif Dasar dan Cara Menghitung PPN TARIF X DPP Secara umum 10% Tarif 0% khusus untuk ekspor BKP, BKP
Tidak Berwujud, dan JKP Dapat diubah dalam rentang 5% s.d. 15%
DPP/Dasar Pajak Harga Jual
Penggantian
Nilai Impor
Nilai Lain
Pengenaan Pasal 1 angka 17 UU PPN, Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain Pasal 1 angka 18 UU PPN Semua pajak termasuk PPn BM termasuk sebagai harga jual Pasal 1 angka 19 UU PPN Pasal 2 UU PPN Pasal 1 angka 20 UU PPN Nilai Impor = CIF + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan Nilai Lain: PMK 75/PMK.03/2010 Membangun sendiri: PMK 39/PMK.03/2010
Saat Pajak Terutang Penyerahan BKP/JKP Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean Ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud, dan JKP Apabila ada pembayaran sebelum peristiwa di atas, maka saat terutang adalah saat pembayaran. Pada saat lain yang ditetapkan oleh DJP jika saat terutang sukar diterapkan dan terjadi perubahan ketentuan yang menyebabkan ketidakadilan
Saat Pajak Terutang -2 Saat terutang untuk perbuatan hukum lainnya Kegiatan membangun sendiri saat mulai pembangunan Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah
pabean saat secara nyata digunakan, saat harga perolehan dinyatakan sebagai utang oleh yang memanfaatkan, saat harga jual/penggantian ditagih, saat harga perolehan dibayar, atau saat tanggal kontrak Penyerahan BKP dalam rangka restrukturisasi perusahaan saat penyerahan BKP melalui juru lelang kepada pembeli Penyerahan BKP kepada pemungut PPN pada saat pembayaran Penyerahan dari cabang ke pusat/sebaliknya tanggal penyerahan
Tempat Pajak Terutang Untuk Penyerahan BKP/JKP dan Ekspor BKP,
BKP Tidak Berwujud, dan JKP adalah di tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha PKP Di pusat bagi PKP yang mendapat izin pemusatan PPN Di tempat dimasukkannya BKP untuk impor Di tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha bagi Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean
Pemusatan Tempat Pajak Terutang pemberitahuan tertulis kepada Kepala Kanwil terkait dan Kepala Kanwil terkait harus memberi keputusan dalam jangka waktu 14 hari kerja atau permohonan dianggap diterima Keputusan pemusatan berlaku dalam jangka waktu 5 tahun Perpanjangan sebelum masa waktu habis minimal 2 bulan
sebelum jangka waktu habis Pusat kegiatan PKP tidak boleh berada yang berada di kawasan berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, dan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.
Syarat Terutangnya PPN jika terjadi penyerahan BKP, BKP Tidak
Berwujud, atau JKP (termasuk impor) kepada subjek pajak di dalam daerah pabean termasuk ekspor
TUKAR MENUKAR TUNAI PENYERAHAN HAK ATAS BARANG KENA PAJAK KRN SUATU PERJANJIAN
JUAL BELI ANGSURAN LAIN YG MENIMBULKAN PENYER. HAK
PENGALIHAN BKP KARENA PERJANJIAN SEWA BELI ATAU PERJANJIAN LEASING
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK { Ps. 1A ay. (1) UU PPN 1984 }
PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
PEMAKAIAN SENDIRI ATAU PEMBERIAN DENGAN CUMA-CUMA ATAS BKP
PERSEDIAAN BKP DAN AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YG MASIH TERSISA PD SAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHANNYA MENURUT KETENTUAN DPT DIKREDITKAN
PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
Tidak Termasuk Penyerahan Penyerahan BKP kepada makelar
sebagaimana dimaksud dlm Kitab UU Hukum Dagang Penyerahan BKP untuk jaminan hutang piutang Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1A ayat 1 huruf f dalam hal PKP memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.
Faktur Pajak dan Nota Retur Definisi Pajak Pembagian Jenis Pajak
Menurut Sifat Menurut Sasaran Menurut Pengelola
Faktur pajak harus dibuat: Saat penyerahan BKP/JKP Saat penerimaan pembayaran jika terjadi
sebelum penyerahan BKP/JKP Saat penerimaan termijn Saat PKP menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN
Terima Kasih
