BAB IV PERBANDINGAN LABA BERSIH MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DENGAN PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM PAJAK

BAB IV PERBANDINGAN LABA BERSIH MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DENGAN PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PERENCANAAN PAJAK PADA PT ARUS

IV.1

Perbandingan Laba Bersih Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dengan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagai

Wajib

Pajak,

PT

ARUS

sudah

melaksanakan

kewajiban

perpajakannya. Hal ini dapat dilihat bahwa PT ARUS sudah mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan telah mendapatkan NPWP. Selain itu, PT ARUS juga sudah melakukan pembukuan, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pembukuan dan penyajian laporan keuangan PT ARUS dibuat berdasarkan Prinsip Akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan ini disebut sebagai laporan keuangan komersial. Untuk keperluan perpajakan, maka laporan keuangan komersial harus dilakukan koreksi fiskal guna menyesuaikan perbedaan dalam menghitung besarnya laba. Berdasarkan data keuangan yang telah dikumpulkan dari perusahaan, melalui hasil observasi dan wawancara, dapat dikemukakan penyebab perbedaan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan dan menurut UndangUndang Pajak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh :

55

1.

Penerimaan yang menurut Standar Akuntansi Keuangan merupakan penghasilan sedangkan menurut peraturan perpajakan bukan objek pajak penghasilan, perbedaan ini bisa menguntungkan Wajib Pajak, karena memperkecil Penghasilan Kena Pajak dan pajak penghasilan terutang.

2.

Pengeluaran yang menurut Standar Akuntansi Keuangan merupakan beban,

sedangkan

menurut

peraturan

perpajakan

tidak

boleh

dikurangkan dari penghasilan bruto ( non deductible ), sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh. Perbedaan

ini

sifatnya

bisa

merugikan

Wajib

Pajak,

karena

memperbesar Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan. . Dalam hal ini, PT ARUS harus melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap biaya-biaya dalam Laporan Laba Ruginya. Koreksi positif atas suatu beban komersial akan menambah laba fiskal perusahaan, sedangkan koreksi negatif atas suatu beban komersial akan mengurangi laba fiskal perusahaan. Sebelum melakukan koreksi fiskal, harus dilakukan analisis terhadap objek Pajak Penghasilan dan biaya-biaya pada laporan laba rugi PT ARUS, dimana biaya-biaya yang dianalisis merupakan biaya-biaya yang memiliki potensial untuk dilakukan koreksi fiskal. Dari hasil evaluasi terhadap Laporan Laba Rugi PT ARUS, biaya-biaya yang harus dilakukan koreksi ialah:

56

1. PT ARUS harus melakukan koreksi positif atas PPh Pasal 21 sebesar Rp.19.764.285, dimana hasil tersebut didapatkan dari penjumlahan: Angsuran PPh Ps 21 dari HPP

Rp. 5.534.000

Angsuran PPh Ps 21 dari Biaya Pemasaran

Rp. 6.917.500

Angsuran PPh Ps 21 dari Biaya Adm dan Umum

Rp. 7.312.785 Rp. 19.764.285

Koreksi ini dilakukan karena PT ARUS menanggung PPh

Pasal 21

karyawannya. Dimana beban ini memang harus dikoreksi karena PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja bukan merupakan pengurang ( non deductible expense ) sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang PPh

2. Dalam pengelolaan kesejahteraan karyawan, selain memberikan tunjangan, PT ARUS juga memberikan natura/kenikmatan berupa pemberian susu murni sebanyak 3 liter @ Rp. 5000 setiap bulan untuk setiap karyawan yang berjumlah 102 orang. Pemberian kenikmatan tersebut menurut UU PPh No.17 tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf e, tidak bisa dibebankan dalam laporan laba rugi fiskal. Untuk itu, perusahaan harus melakukan koreksi positif atas pemberian fasilitas tersebut yaitu sebesar Rp. 18.360.000 dengan perhitungan sebagai berikut: Fasilitas yang diberikan/bln x Jumlah Karyawan x 12 = koreksi ( 3 liter x Rp.5000 )

x

102

x 12 = Rp. 18.360.000

57

3. Biaya Pemeliharaan gedung, biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memelihara, mengganti, serta memperbaiki gedung perusahaan. Dimana pada tahun 2005, perusahaan melakukan perbaikan kamar mandi dan perbaikan musholla, selain itu perusahaan melakukan pengecatan ulang ,perbaikan eternit, dan perbaikan lainnya. Dalam melakukan peeliharaan gedung, perusahaan menggunakan jasa pemeiliharaan oleh pihak ketiga, namun perusahaan belum melakukan pemotongan atas jasa pemeliharaan tersebut.

4. Biaya pemeliharaan mesin , biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka untuk pemeliharaan mesin dimana hal tersebut dilakukan secara rutin oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan pentingnya mesin-mesin tersebut dalam melakukan proses produksi. Contoh biaya pemeliharaan mesin misalnya biaya untuk ganti oli/ pelumas , sparepart, perbaikan mesin yang rusak, dan sebagainya.

Biaya ini dapat dijadikan

pengurang penghasilan bruto, karena bisa dikategorikan sebagai biaya untuk memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 6 ayat 1. Dalam melakukan pemeliharaan mesin, perusahaan menggunakan jasa pemeliharaan namun perusahaan belum melakukan pemotongan atas pemakaian jasa tersebut.

58

5. Biaya pemeliharaan kendaraan , biaya ini merupakan pengeluaran dalam rangka memelihara, mengganti, serta memperbaiki kendaraan perusahaan . Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara kendaraan, seperti pembelian sparepart, pelumas, dan sebagainya. Dan atas biaya pemeliharaan, perusahaan belum melakukan pemotongan atas jasa tersebut. Untuk biaya pemeliharaan kendaraan pada biaya administrasi umum, merupakan biaya pemeliharaan untuk kendaraan sedan untuk direksi dan manajer, dimana kendaraan tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan perusahaan. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002, kendaraan sedan atau sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dilakukan koreksi sebesar 50%, karena hanya 50% dari biaya tersebut yang diakui sebagai beban fiskal. Maka dari itu, PT ARUS harus melakukan koreksi positif atas biaya pemeliharaan kendaraan pada rincian biaya administrasi dan umum. Besarnya koreksi yang dilakukan sebesar Rp.6.721500. hasil perhitungan tersebut didapatkan dari: 50 %

x

Biaya Pemeliharaan = Koreksi

50 %

x

Rp. 13.443.000

= Rp. 6.721.500

6. Biaya konsultan dan perijinan, perusahaan menggunakan jasa konsultan baik konsultan pajak maupun konsultan untuk manajemen perusahaan. Atas pemakaian

jasa

konsultan

tersebut,

perusahaan

belum

melakukan

pemotongan. Biaya perijinan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka pengurusan masalah perijinan kepada pihak 59

berwenang, misalnya biaya untuk mengurus STNK, SIUP, ijin domisili, KIR dan perijinan lainnya yang dilakukan secara rutin per tahun.

7. Biaya perjalanan dinas, biaya ini merupakan pengeluaran perusahaan atas perjalanan karyawannya ke luar kota dalam rangka perjalanan dinas. Setiap karyawan yang ditugasi keluar kota harus selalu melampirkan bukti-bukti pengeluaran selama perjalanan dinas. Biaya ini dapat dijadikan beban sebagai pengurang penghasilan bruto, karena biaya ini termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan UndangUndang No 17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 6 ayat 1.

8. Biaya BBM/TOL/Parkir, merupakan pengeluaran berupa bensin, tol, parkir, dan lain-lain yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan perusahaan, terutama untuk pengantaran susu ke pelanggan ( institusi, supermarket, hotel, restoran/kafe, perumahan ), biaya bensin dan tol untuk pengambilan bahan baku susu langsung ke pemasok atau biaya transportasi untuk pengambilan bahan pembantu yang barangnya tidak diantar langsung oleh pemasok. Biaya ini dicatat berdasarkan karcis ( bukti ) yang dibayarkan, namun perusahaan tidak mengarsipkan karcis tersebut dengan baik. Pada rincian biaya administrasi dan umum, biaya BBM/TOL/Parkir termasuk didalamnya digunakan untuk kendaraan sedan. Atas biaya BBM/TOL/Parkir pada rincian biaya administrasi dan umum, juga harus dilakukan koreksi positif sebesar 50% yaitu sebesar Rp.12.157.325 atas penggunaan BBM/TOL/Parkir untuk pemakaian kendaraan sedan 60

9. Biaya rumah tangga, biaya ini terjadi karena adanya pembelian alat-alat rumah tangga misalnya biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga perusahaan seperti koran, majalah, bay fresh, alat-alat pembersih, pembelian sabun, tissu gulung untuk laboratorium, gas elpiji, snak untuk rapat. Biaya ini termasuk grey area yang memiliki potensi untuk dilakukan koreksi positif, karena adanya kemungkinan bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto sesuai dengan UndangUndang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 9 ayat 1.

10. Biaya asuransi, perusahaan mengasuransikan aktiva-aktivanya yang berupa gedung dan kendaraan yaitu dengan mengikuti asuransi kerugian. Untuk kesejahteraan dan kesehatan karyawan, perusahaan mengikuti asuransi kesehatan. Semua premi asuransi tersebut ditanggung oleh perusahaan. Dan merupakan penambah penghasilan bagi karyawan. Disamping itu, karyawan juga dikenakan iuran untuk jamsostek sebesar 6,8 % per bulan dan ditanggung oleh perusahaan Biaya asuransi dan jamsostek tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan UndangUndang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 6 ayat 1.

11. Biaya Representasi dan Entertaiment, biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjamu mitra bisnis sehubungan dengan pemasaran produk perusahaan, termasuk didalamnya biaya insentif yang diberikan perusahaan kepada pelanggan ( uang tip ). Jika pelanggan 61

mengorder dalam volume yang besar, terkadang pasokan bahan baku dari ” Arus Dairy Farm” tidak memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, oleh karena itu, perusahaan memasok bahan baku tersebut dari peternakan lain dengan mengambil sendiri bahan baku tersebut ke lokasi peternakan pemasok. Sopir yang ditugaskan untuk mengambil bahan baku tersebut, diberikan insentif khusus oleh perusahaan. Selama ini, perusahaan tidak membuat perincian atas pengeluaran pada biaya ini. Berdasarkan SE-27/PJ.22/1986, biaya entertaiment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat dibuatkan daftar nominatif . Maka dari itu, PT ARUS harus melakukan koreksi positif atas biaya entertainment sebesar Rp 26.049.900 dan biaya representasi sebesar Rp. 51.611.525. Hal ini dikarenakan PT ARUS tidak membuat daftar nominatif sehingga tidak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut formal.

12. Biaya lain-lain merupakan biaya-biaya yang timbul diluar pos-pos yang sudah ada dan jarang terjadi, termasuk didalamnya cadangan untuk pengeluaran tak terduga. Biaya ini memiliki potensi untuk dilakukan koreksi positif karena adanya kemungkinan bahwa biaya tersebut merupakan biayabiaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto sesuai dengan UndangUndang No.17 tahun 2000 tentang PPh Pasal 9 ayat 1.

62

13. Biaya telepon dan fax, biaya ini merupakan pengeluaran atas fasilitas komunikasi yang diperlukan dalam menunjang aktivitas operasi perusahaan. PT ARUS harus melakukan koreksi positif atas biaya telepon dan fax yang terdapat pada rincian biaya administrasi dan umum. Besarnya koreksi yang dilakukan sebesar Rp. 6.900.000. karena didalam biaya tersebut terdapat biaya untuk pengisian ulang pulsa yang diberikan untuk direktur dan manajer. Koreksi sebesar 50% atas biaya pengisian ulang pulsa ini dilakukan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak KEP-220/PJ/2002, tanggal 18 April 2002. Besarnya koreksi yang dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut: Biaya pulsa/bulan Rp. 1.150.000

x

12 bulan x 50%

x 12 bulan x 50%

= koreksi = Rp 6.900.000

Keterangan: PT ARUS memiliki 6 manajer, dan perusahaan memberikan fasilitas pengisian ulang pulsa melalui pembayaran tagihan Rp. 150.000 per bulan, sedangkan untuk Direktur diberikan fasilitas pengisian ulang pulsa sebesar Rp. 250.000 per bulan

14. Biaya promosi, biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan

dalam

rangka

melakukan

promosi

atas

produk-produk

perusahaan. Kegiatan promosi tersebut dilakukan oleh pihak ketiga tidak dilakukan oleh perusahaan sendiri. Biaya promosi ini meliputi biaya untuk mailer yang dilakukan oleh pihak supermarket, pembuatan brosur maupun 63

spanduk yang digunakan untuk melakukan promosi produk perusahaan. Biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, karena tidak mengandung unsur sumbangan dan biaya promosi tersebut didukung oleh bukti-bukti berupa dokumen pembayaran kepada pihak ketiga atas promosi yang dilakukan.

15. Penyusutan, pembebanan biaya penyusutan kepada bangunan, mesin,dan kendaraan dilakukan berdasarkan harga perolehan. Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus ( straight line method ). Kebijakan perusahaan telah menetapkan bahwa umur produktif untuk bangunan 20 tahun, mesin 8 tahun, kendaraan dan inventaris kantor 4 tahun. Dalam penghitungan penyusutan, PT ARUS sebagian besar telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan, namun pada biaya penyusutan dalam rincian biaya administrasi dan umum, termasuk didalamnya biaya penyusutan untuk kendaraan sedan. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002, perusahaan harus melakukan koreksi sebesar 50% atas biaya penyusutan pada rincian biaya administrasi dan umum, karena didalam biaya tersebut termasuk biaya penyusutan atas kendaraan sedan. Besarnya koreksi yang dilakukan sebesar Rp. 12.810.332, yaitu berdasarkan perhitungan sebagai berikut: Biaya penyusutan

x 50%

= Koreksi

Rp. 25.620.663

x 50%

= Rp. 12.810.332

64

16. Pendapatan Lain-Lain pada Laporan Laba Rugi, merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro dan bunga deposito. Berdasarkan PP 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000, jasa giro dan bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan final, maka PT ARUS harus melakukan koreksi negatif terhadap pendapatan lain-lain. Besarnya koreksi yang harus dilakukan adalah sebesar Rp. 16.257.144

17. Perusahaan menanggung beban atas pajak final yang dipotong bank. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak atas jasa giro merupakan PPh final dan tidak bisa dijadikan beban dalam laporan laba rugi fiskal. Untuk itu harus dilakukan koreksi positif sebesar 20% dari pendapatan lain-lain , yaitu sebesar Rp. 3.251.429. jumlah tersebut didapat dari : 20%

x Pendapatan lain-lain

= Koreksi positif

20%

x Rp. 16.257.144

= Rp 3.251.429

65

Tabel 4.1 Koreksi fiskal atas Rincian biaya pada Harga Pokok Penjualan Tahun 2005

Harga Pokok Penjualan

KOMERSIAL ( Rp )

Persediaan Awal Pembelian Persediaan Bahan Baku Persediaan Akhir Pemakaian Bahan Baku

144,733,186 2,338,763,670 2,483,496,856 (170,737,097) 2,312,759,759

KOREKSI FISKAL (Rp )

FISKAL ( Rp ) 144,733,186 2,338,763,670 2,483,496,856 (170,737,097) 2,312,759,759

Gaji, Lembur, Tunjangan Angsuran PPh Ps 21 Biaya Seminar dan pelatihan ATK/ stationery Pemeliharaan Gedung Biaya Pemeliharaan Mesin Biaya Konsultan dan Perijinan Biaya Perjalanan Dinas Biaya Transportasi Biaya Listrik Biaya Rumah Tangga Asuransi Bahan Kimia Biaya Representasi Penyusutan Lain-Lain Jumlah Biaya Produksi

295,539,945 5,534,000 375,000 1,490,700 24,127,400 33,857,500 30,121,700 10,339,500 40,839,150 112,515,026 3,596,750 2,993,400 5,041,557 1,891,500 42,240,512 3,441,400 613,945,040

Saldo Awal Barang Jadi Saldo Akhir Barang Jadi

4,146,973 (12,445,088)

4,146,973 (12,445,088)

2,918,406,684

2,894,943,034

Harga Pokok Penjualan

9,000,000* 5,534,000

3,596,750

1,891,500 3,441,400

286,539,945 0 375,000 1,490,700 24,127,400 33,857,500 30,121,700 10,339,500 40,839,150 112,515,026 0 2,993,400 5,041,557 0 42,240,512 0 590,481,390

Keterangan *: Pemberian fasilitas susu murni kepada karyawan bagian produksi sebanyak 50 karyawan, besarnya koreksi yang dilakukan: 50 karyawan

x

( 3 x Rp 5.000 )

x 12 bulan

= Rp. 9.000.000

66

Tabel 4.2 Koreksi fiskal atas rincian biaya Pemasaran Tahun 2005

Biaya Pemasaran

KOMERSIAL (Rp)

Gaji, lembur, dan tunjangan Jamsostek Angsuran PPh ps.21 Seminar dan pelatihan Biaya Konsultan dan Legal Biaya ATK Biaya pemeliharaan gedung & fasilitas Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Pemeliharaan Mesin Biaya Entertainment Biaya BBM/Tol/Parkir Biaya Representasi Biaya Promosi Asuransi Penyusutan Lain-lain Jumlah Biaya Pemasaran

327,141,450 17,330,689 6,917,500 1,525,000 11,280,100 21,619,950 10,622,800 33,975,700 10,880,000 10,065,600 152,222,300 15,424,325 83,010,173 3,808,900 60,305,567 231,400

KOREKSI FISKAL (Rp )

5,400,000* 6,917,500

10,065,600 15,424,325

231,400

766,361,454

FISKAL (Rp)

321,741,450 17,330,689 0 1,525,000 11,280,100 21,619,950 10,622,800 33,975,700 10,880,000 0 152,222,300 0 83,010,173 3,808,900 60,305,567 0 728,322,629

Keterangan * : Pemberian fasilitas susu murni kepada karyawan bagian pemasaran sebanyak 30 karyawan, besarnya koreksi yang dilakukan: 30 karyawan

x

( 3 x Rp 5.000 )

x 12 bulan

= Rp. 5.400.000

67

Tabel 4.3 Koreksi fiskal atas rincian biaya administrasi dan umum Tahun 2005 Biaya Umum dan administrasi

KOMERSIAL ( Rp )

Gaji, lembur dan tunjangan Jamsostek Angsuran PPh ps 21 Biaya konsultan Telepon dan fax Seminar dan pelatihan Biaya ATK Biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas Biaya pemeliharaan kendaraan Biaya Rumah Tangga Biaya BBM/TOL/Parkir Biaya Representasi Biaya Listrik Asuransi Biaya Entertainment Pajak Bumi dan Bangunan Penyusutan Biaya Lain-lain

408,099,205 25,802,601 7,312,785 20,985,700 18,628,050 8,475,000 14,092,466

Jumlah Biaya Adm dan Umum

729,253,314

15,850,450 13,443,000 9,992,900 24,314,650 34,295,700 31,743,464 17,485,780 15,984,300 30,988,500 25,620,663 6,138,100

KOREKSI FISKAL ( Rp ) 3,960,000 * 7,312,785 6,900,000

6,721,500 9,992,900 12,157,325 34,295,700

15,984,300 12,810,332 6,138,100

FISKAL ( Rp ) 404,139,205 25,802,601 0 20,985,700 11,728,050 8,475,000 14,092,466 15,850,450 6,721,500 0 12,157,325 0 31,743,464 17,485,780 0 30,988,500 12,810,331 0 612,980,372

Keterangan * : Pemberian fasilitas susu murni kepada karyawan bagian administrasi dan umum sebanyak 22 karyawan, besarnya koreksi yang dilakukan: 22 karyawan

x

( 3 x Rp 5.000 )

x 12 bulan

= Rp. 3.960.000

68

Perbedaan pertimbangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan kebijakan perpajakan menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda. Perbandingan atas laba bersih dan besarnya jumlah yang harus dilakukan koreksi oleh PT.ARUS dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Perbandingan Laba Bersih Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dengan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Laporan Laba Rugi PT.ARUS tahun 2005 LAPORAN LABA RUGI Penjualan Bersih Harga Pokok Penjualan Persediaan Awal Pembelian Persediaan Bahan Baku Persediaan Akhir Pemakaian Bahan Baku

LABA KOMERSIAL 4,438,453,640

KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF

144,733,186 2,338,763,670 2,483,496,856 170,737,097 2,312,759,759

LABA FISKAL 4,438,453,640 144,733,186 2,338,763,670 2,483,496,856 170,737,097 2,312,759,759

Gaji, Lembur Angsuran PPh Ps 21 Biaya Seminar dan pelatihan ATK/ stationery Pemeliharaan Gedung Biaya Pemeliharaan Mesin Biaya Konsultan dan Perijinan Biaya Perjalanan Dinas Biaya Transportasi Biaya Listrik Biaya Rumah Tangga Asuransi Bahan Kimia Biaya Presentasi Penyusutan Lain-Lain Jumlah Biaya Produksi

295,539,945 5,534,000 375,000 1,490,700 24,127,400 33,857,500 30,121,700 10,339,500 40,839,150 112,515,026 3,596,750 2,993,400 5,041,557 1,891,500 42,240,512 3,441,400 613,945,040

Saldo Awal Barang Jadi Saldo Akhir Barang Jadi

4,146,973 (12,445,088)

4,146,973 (12,445,088)

1,520,046,956

1,543,510,606

Laba Kotor

9,000,000 5,534,000

3,596,750

1,891,500 3,441,400

286,539,945 0 375,000 1,490,700 24,127,400 33,857,500 30,121,700 10,339,500 40,839,150 112,515,026 0 2,993,400 5,041,557 0 42,240,512 0 590,481,390

69

LAPORAN LABA RUGI Biaya Pemasaran Gaji, lembur, dan tunjangan Jamsostek Angsuran PPh ps.21 Seminar dan pelatihan Biaya Konsultan dan Legal Biaya ATK Biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Pemeliharaan Mesin Biaya Entertainment Biaya BBM/Tol/Parkir Biaya Representasi Biaya Promosi Asuransi Penyusutan Lain-lain Jumlah Biaya Pemasaran Biaya Umum dan administrasi Gaji, lembur dan tunjangan Jamsostek Angsuran PPh ps 21 Biaya konsultan Telepon dan fax Seminar dan pelatihan Biaya ATK Biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas Biaya pemeliharaan kendaraan Biaya Rumah Tangga Biaya BBM/TOL/Parkir Biaya Representasi Biaya Listrik Asuransi Biaya Entertainment Pajak Bumi dan Bangunan Penyusutan Biaya Lain-lain Jumlah Biaya Adm dan Umum

LABA KOMERSIAL 327,141,450 17,330,689 6,917,500 1525000 11,280,100 21,619,950 10,622,800 33,975,700 10,880,000 10,065,600 152,222,300 15,424,325 83,010,173 3,808,900 60,305,567 231,400 766,361,454

408,099,205 25,802,601 7,312,785 20,985,700 18,628,050 8,475,000 14,092,466 15,850,450 13,443,000 9,992,900 24,314,650 34,295,700 31,743,464 17,485,780 15,984,300 30,988,500 25,620,663 6,138,100 729,253,314

KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF 5,400,000

LABA FISKAL 321,741,450 17,330,689 0 1525000 11,280,100 21,619,950

6,917,500

10,622,800 33,975,700 10,880,000 0 152,222,300 0 83,010,173 3,808,900 60,305,567 0 728,322,629

10,065,600 15,424,325

231,400

3,960,000

408,099,205 25,802,601 0 20,985,700 11,728,050 8,475,000 14,092,466

7,312,785 6,900,000

15,850,450 6,721,500 0 12,157,325 0 31,743,464 17,485,780 0 30,988,500 12,810,331 0 612,980,372

6,721,500 9,992,900 12,157,325 34,295,700

15,984,300 12,810,332 6,138,100

Pendapatan Lain- Lain Biaya Lain-lain

16,257,144 13,499,148

Laba Usaha Sebelum Pajak

27,190,184

191,959,886

2,719,018

40,087,700

24,471,166

151,872,186

PPH pasal 25/Badan Tahun 2005 Laba Usaha Setelah Pajak

16,257,144 3,251,429

0 10,247,719

70

Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, dapat ditemukan perbedaan laba sebelum pajak yang sangat signifikan antara laba secara komersial dengan laba secara fiskal. Dimana laba sebelum pajak secara komersial sebesar Rp.27.190.184 berubah menjadi Rp. 191.959.886 secara fiskal. Perubahan angka tersebut dikarenakan besarnya jumlah koreksi fiskal atas biaya-biaya pada Laporan Laba Rugi PT ARUS yaitu sebesar Rp.164.769.702 . Perubahan kenaikan laba sebelum pajak mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Pajak yang harus dibayarkan perusahaan yang semula sebesar Rp. 2.719.018 menjadi Rp.40.087.700 , jumlah tersebut didapatkan dari besarnya laba sebelum kena pajak dikalikan dengan tarif PPh Badan dengan perhitungan sebagai berikut: Tarif PPh Badan 10% 15% 30%

Penghasilan Kena Pajak Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 91.959.000

Pajak Terutang Rp. 5.000.000 Rp. 7.500.000 Rp. 27.587.700 Rp. 40.087.700

Atas perbedaan jumlah pajak terutang diatas, membuat perusahaan memiliki resiko untuk dikenakan denda/sanksi atas besarnya pajak yang masih harus dibayar, dan ini memungkinkan dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Perubahan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan turut merubah besarnya laba setelah pajak perusahaan, dimana laba bersih menurut akuntansi sebesar Rp. 24.471.166 menjadi Rp. 151.872.186 menurut laporan keuangan fiskal.

71

Perbedaan laba komersial dan laba fiskal diatas bersifat permanen (permanent difference ). Hal ini dikarenakan beberapa biaya pada Laporan Laba Rugi komersial tidak dapat dijadikan pengurang sehingga harus dilakukan koreksi atas biaya tersebut.

IV.2

Perencanaan Pajak Yang Dapat Diterapkan Pada PT ARUS PT ARUS belum melaksanakan perencanaan pajak yang efektif, hal ini dilihat dari rekonsiliasi laba rugi fiskal PT ARUS, dimana banyak terdapat koreksi positif atas beban-beban komersial yang menyebabkan laba perusahaan menjadi besar. Untuk itu, PT ARUS harus melakukan perencanaan pajak yang efektif dengan tujuan untuk dapat meminimalkan laba sebelum pajak. Perencanaan-perencanaan yang mungkin dapat diterapkan dalam perusahaan adalah sebagai berikut: 1.

PT ARUS masih menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Didalam ketentuan perpajakan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakan deductible expense, sehingga tidak dapat dijadikan biaya fiskal yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sebaiknya perusahaan memberikan fasilitas dalam bentuk Tunjangan Pajak yang diberikan kepada karyawan. Karena didalam peraturan perpajakan, tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat dijadikan biaya oleh perusahaan, sehingga akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan.

72

2.

Perusahaan memberikan natura / kenikmatan kepada karyawannya berupa pemberian susu murni sebanyak 3 liter/ bulan untuk setiap karyawan . Hal ini merugikan perusahaan, karena sesuai UU No.17 Tahun 2000 Tentang PPh, pemberian natura/ kenikmatan merupakan biaya non fiskal yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Sebaiknya perusahaan mengganti fasilitas tersebut dengan penggantian berupa uang yang akan menjadi penghasilan karyawan sebagai objek pajak PPh Pasal 21. Penggantian fasilitas tersebut dalam bentuk uang ( tunjangan ), dapat dijadikan biaya oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan bruto.

3.

Fasilitas antar jemput yang diberikan kepada karyawan sebaiknya diganti dengan memberikan tunjangan transportasi kepada karyawan yang akan menjadi penghasilan karyawan sebagai objek pajak PPh Pasal 21. Atas pemberian tunjangan tersebut, dapat dijadikan biaya pengurang

penghasilan

bruto

perusahaan,

sehingga

dapat

meminimalkan laba perusahaan. Dan untuk kendaraan yang digunakan oleh perusahaan guna mengantar jemput karyawan dapat dijual untuk digunakan dalam operasi perusahaan, dan perusahaan dapat menghemat atas biaya pemeliharaan kendaraan.

73

4.

PT. ARUS memberikan fasilitas pengisian ulang pulsa kepada direktur dan manajer. PT ARUS memberikan fasilitas sebesar Rp.250.000/bulan untuk Direktur, sedangkan para manajer diberikan fasilitas sebesar Rp. 150.000/bulan. Menurut Keputusan Dirjen Pajak KEP-220/PJ/2002, tanggal 18 April 2002, atas pemberian fasilitas tersebut akan dikoreksi sebesar 50%. Sebaiknya perusahaan mengganti fasilitas tersebut dengan memberikan tunjangan komunikasi, dengan pemberian tunjangan tersebut, perusahaan tidak dikenakan koreksi fiskal sebesar 50%, karena pemberian tunjangan dapat dijadikan beban sebagai pengurang penghasilan bruto.

Contoh perhitungan untuk tahun 2005 atas salah seorang karyawan tetap PT.ARUS yang akan memperlihatkan tunjangan PPh yang akan diterima oleh karyawan: A adalah Manajer Akuntansi dan Keuangan PT ARUS. A bekerja dengan masa kerja 12 bulan dan memiliki status tidak kawin ( TK/0 ). Selama tahun 2005, A menerima tunjangan dari perusahaan berupa Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 2.500.000. Setelah perencanaan pajak, perusahaan memberikan tunjangan makan dan minum Rp. 1.800.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp. 3.600.000. Sebagai seorang Manajer, PT. ARUS memberikan tunjangan komunikasi Rp. 1.800.000. Maka perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah perencanaan pajak untuk A selama setahun adalah:

74

Tabel 4.5 Perhitungan Perencanaan Pajak Atas Pemberian Tunjangan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Keterangan Gaji Selama Tahun 2005 THR Tunjangan Makan dan Minum Tunjangan Transportasi Tunjangan Komunikasi Tunjangan Pajak Total Penghasilan Bruto Biaya Jabatan 5% ( Max Rp. 1.296.000 ) Penghasilan Neto PTKP Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 5 % x Rp. 25,000,000 10% x Rp. 6,024,000 10% x Rp. 15,404,000

Sebelum 42,000,000 2,500,000

44,500,000 (1,296,000) 43,204,000 (12,000,000) 31,024,000 1,250,000 602,400 1,852,400

13

14 15

16

Perkiraan Penghematan PPh Badan Dari Tunjangan Makan dan minum x 30% Dari tunjangan Transportasi x 30% Dari Tunjangan Komunikasi x 30% Dari Tunjangan Pajak x 30%

Sesudah 42,000,000 2,500,000 1,800,000 3,600,000 1,800,000 2,000,000 53,700,000 (1,296,000) 52,404,000 (12,000,000) 40,404,000 1,250,000 1,540,400 2,790,400

540,000 1,080,000 540,000 600,000

Selisih Lebih Pembayaran PPh Ps 25 Selisih Lebih Pembayaran PPh Ps 21 ( 2,790,400 - 1,852,400 )

2,760,000

Penghematan Beban Pajak

1,822,000

938,000

Dari perhitungan diatas, PT ARUS dapat melakukan perencanaan PPh Pasal 21 dengan memberikan tunjangan kepada karyawan, hal ini tidak merugikan perusahaan, karena tunjangan yang diberikan kepada karyawan bisa menjadi beban fiskal.

75

Transaksi yang dilakukan PT ARUS yang terkait PPh Pasal 23, dimana PT ARUS bertindak sebagai pemotong antara lain pemakaian jasa konsultan, pemakaian jasa pemeliharaan / perawatan / perbaikan atas aktiva perusahaan PPh Pasal 23 yang telah dipotong dari pemakaian jasa-jasa tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PT ARUS terdaftar. Apabila PT ARUS tidak melakukan pemotongan , perusahaan beresiko untuk terkena sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal selama 24 bulan,selain itu perusahaan juga memiliki resiko dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Pengenaan sanksi ini diatur dalam pasal 13 UU No.16 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hal ini akan mengangu likuiditas laporan perusahaan

karena sanksi tersebut merupakan non deductible expense. Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa hal antara lain: 5.

Dalam

mengurus

perijinan

dan

pengisisan

SPT,

PT

ARUS

menggunakan jasa konsultan sebesar Rp. 62.387.500 . Namun perusahaan belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa profesi tersebut. Dengan demikian, PT ARUS memiliki resiko dikenakan sanksi dan denda pajak. 6.

Aktiva perusahaan berupa kendaraan, ac, gedung, dan aktiva lainnya, perusahaan menggunakan jasa dalam melakukan pemeliharaan/ perawatan/ perbaikan. Beban pemeliharan atas aktiva tersebut sebesar Rp. 131,376,850 , namun perusahaan juga belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

76

Dalam hal ini, perencanaan pajak atas PPh Pasal 23 yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu dengan menggunakan metode gross up. Berikut adalah perhitungan metode gross up atas jasa-jasa yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23: Tabel 4.6 Perhitungan Perencanaan Pajak Dengan Metode Gross Up NO 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

KETERANGAN Jasa Konsultan Jasa Pemeliharaan Total Biaya Gross Up 7,5% x Rp. 62,387,500 / 0,925 Gross Up 6 % x Rp. 131,376,850/ 0,94 Total Gross Up PPh pasal 23 yang harus disetor Tarif 7,5% atas jasa profesional Tarif 6% atas jasa pemeliharaan Total PPh pasal 23 yang harus disetor

13

Pengurangan PPh badan akibat biaya Selisih kurang PPh Badan 30% x ( Rp. 207,208,552 - Rp. 193,764,350 ) Selisih lebih pembayaran PPh Pasal 23 ( Rp. 13,444,202 - Rp. 12,561,674 ) Penghematan beban pajak

14 15 16 17 18

Kemungkinan Resiko Masa Datang (asumsi) Terlambat menyampaikan SPT Total PPh Pasal 23 ( Pajak Terutang ) Sanksi 2% x 24 bln x Rp. 12,561,674 Sanksi administrasi berupa kenaikan 100% Jumlah pajak yang harus dibayarkan

12

SEBELUM 62,387,500 131,376,850 193,764,350

SESUDAH

67,445,946 139,762,606 207,208,552

4,679,063 7,882,611 12,561,674

5,058,446 8,385,756 13,444,202

193,764,350

207,208,552 4,033,260 882,528 3,150,732

50,000 12,561,674 6,029,604 12,561,674 31,202,952

Dari perhitungan diatas, terlihat bahwa PT ARUS dapat melakukan perencanaan PPh Pasal 23 yang optimal dengan menggunakan metode gross up, karena sudah seharusnya PT ARUS melakukan pemotongan atas pemakaian objek PPh Pasal 23.

77

Transaksi atas biaya-biaya yang dilakukan PT ARUS yang terkait atas pemenuhan kewajiban PT ARUS sebagai Wajib Pajak, jika PT ARUS tidak memenuhi kewajibannya, atau pun memenuhi kewajiban namun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka atas transaksi dan biaya-biaya tersebut akan memiliki resiko untuk dikoreksi, selain itu perusahaan juga memiliki resiko untuk dikenakan sanksi maupun denda. Hal ini akan merugikan perusahaan. Berdasarkan analisa Laporan Laba Rugi perusahaan, dan berdasarkan data lain yang didapat melalui observasi dan wawancara yang dilakukan diperusahaan, ditemukan hal-hal yang memiliki potensi untuk dilakukan koreksi, dan yang memiliki potensi dikenakan sanksi dan denda. Atas hal tersebut, perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu: 7.

Berdasarkan SE-27/PJ.22/1986, biaya entertaiment,representasi,jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat dibuatkan daftar nominatif . Maka dari itu, sebaiknya perusahaan memberikan daftar nominatif sebagai bukti pelaksanaan entertainment dan representasi, sehingga beban tersebut dapat menjadi beban fiskal. Daftar nominatif tersebut paling tidak memuat: a) Nomor urut b) Tanggal diberikan c) Nama/ tempat entertainment / representasi diberikan d) Alamat entertainment 78

e) Jenis entertainment f) Jumlah g) Relasi, nama, posisi, nama perusahan, jenis usaha

8.

Perencanaan pajak atas biaya rumah tangga pada PT ARUS yaitu perusahaan harus melakukan perincian atas biaya rumah tangga dan didukung oleh dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti atas transaksi. Hal ini dilakukan karena biaya ini sangat memiliki resiko untuk dilakukan koreksi ( grey area ), sepanjang biaya ini bisa dibuktikan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, namun jika biaya ini tidak bisa dibuktikan, maka biaya ini memiliki resiko koreksi fiskal. Hal ini akan merugikan perusahaan karena akan memperbesar laba perusahaan.

9.

Didalam biaya rumah tangga terdapat biaya untuk membeli alat-alat kebersihan yang akan digunakan oleh perusahaan, dalam hal ini sebaiknya perusahaan melakukan kerjasama oleh pihak ketiga untuk menjaga kebersihan perusahaan, misalnya menggunakan jasa cleaning service.

Atas jasa kebersihan yang diberikan oleh pihak ketiga,

perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut. Selanjutnya pemotongan tersebut dapat dijadikan kredit pajak bagi pihak pemberi jasa yang bersangkutan.

79

10.

Perusahaan menggunakan nama akun biaya lain-lain pada rincian biaya pada Laporan Laba rugi, hal ini membuat biaya tersebut bersifat grey area dan memiliki potensi besar untuk dilakukan koreksi fiskal positif. Untuk itu, lebih baik perusahaan mengganti nama akun biaya tersebut menjadi

”biaya

lain-lain

untuk

keperluan

perusahaan”,

atau

menggunakan nama akun lainnya. Hal ini dimaksudkan, agar biaya tersebut menjadi lebih jelas dan tidak bersifat grey area lagi sehingga biaya tersebut tidak dilakukan koreksi positif , dan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

11.

Perusahaan mencatatkan biaya BBM/TOL/Parkir berdasarkan karcis, namun perusahaan tidak mengarsipkan karcis-karcis tersebut dengan baik, sehingga ada sebagian besar karcis-karcis tersebut hilang. Perusahaan memiliki resiko yang besar untuk dilakukan koreksi fiskal atas biaya ini, karena jika suatu saat dilakukan pemeriksaan, biaya BBM/TOL/Parkir ini tidak didukung dengan bukti-bukti , dan apabila tidak bisa dibuktikan oleh perusahaan, maka biaya ini akan dikoreksi positif sehingga akan menyebabkan besarnya laba perusahaan. Sebaiknya perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini misalnya PT Pertamina maupun PT Jasa Marga. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan pembelian karcis dan kupon bensin , sehingga akan memudahkan perusahaan dalam menyimpan dokumen atas transaksi tersebut karena perusahaan tidak perlu mengarsipkan karcis-karcis tersebut, tapi cukup menyimpan bukti pembayaran ( kuitansi ) yang 80

dilakukan perusahaan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, perusahaan memiliki bukti – bukti yang cukup jika dilakukan pemeriksaan pajak dikemudian hari.

12.

Pendapatan lain-lain pada Laporan Laba Rugi berasal dari bunga deposito,

namun

dalam

penyampaian

SPT,

perusahaan

tidak

mencatatkan pendapatan tersebut sebagai penghasilan yang dikenakan pajak final. Sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam mengisi SPT, karena salah satu syarat pengisisan SPT yaitu bahwa SPT harus diisi dengan lengkap. Jika SPT tidak lengkap, ada kemungkinan SPT dianggap tidak sah, dan perusahaan dianggap tidak menyampaikan SPT, maka perusahaan memiliki potensi untuk dikenakan denda . Besarnya denda yang dikenakan, tidak boleh dibiayakan untuk mengurangi laba perusahaan, sehingga hal ini akan merugikan perusahaan.

13.

PT ARUS hanya memiliki 1 orang karyawan yang memiliki pengetahuan perpajakan, sebaiknya jika

perusahaan merekruit

karyawan untuk bekerja dibagian keuangan, perusahaan harus mencari karyawan yang mengerti pajak. Sedangkan untuk karyawan yang telah bekerja sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan/ kursus perpajakan seperti mengikuti brevet pajak, memberikan seminar perpajakan secara rutin, memberikan majalah/software perpajakan. Hal ini dilakukan, agar karyawan mengerti akan perpajakan dan dapat selalu mengikuti 81

perkembangan

tentang

peraturan

pajak.

Dengan

mengikuti

perkembangan peraturan pajak dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajaknya. Atas biaya pelatihan karyawan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Dan keuntungan lain yaitu perusahaan tidak perlu membayar konsultan pajak lagi, karena perusahaan telah memiliki karyawan yang mengerti pajak. Dengan demikian perusahaan menghemat biaya atas konsultan

14.

PT ARUS terlambat menyampaikan SPT Tahunan yaitu pada bulan Mei 2006, namun sampai saat ini PT ARUS belum mendapatkan SKP/STP. Maka dari itu, ada kemungkinan besar perusahaan akan mendapatkan SKP/STP di kemudian hari. Hal ini berarti perusahaan akan mengeluarkan uang untuk membayar sanksi administrasi beserta bunga dan dendanya. Dan menurut UU PPh No.17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf k, sanksi administrasi tersebut tidak bisa dibebankan sebagai beban fiskal, dan ini akan merugikan perusahaan. Sebaiknya PT ARUS membayar dan menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu sebelum jatuh tempo. Untuk SPT Tahunan, pembayaran pajak dilakukan dalam batas waktu tidak melewati

tanggal 25 Maret dan penyampaian SPT Tahunan

dilakukan sebelum tanggal 31 Maret. Jika perusahaan, karena sesuatu hal yang terjadi sehingga menyebabkan keterlambatan untuk memenuhi kewajibannya dalam meyampaikan SPT Tahunan,

hendaknya

82

perusahaan mengajukan permohonan untuk penundaan penyampaian SPT dan penundaan pembayaran pajak. Untuk SPT Masa, pembayaran pajak dilakukan sebelum tanggal 15 setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir dan penyampaian SPT Masa dilakukan sebelum tanggal 20 setelah saat terutang pajak atau Masa Pajak Berakhir. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan perusahaan dari sanksi administrasi baik berupa denda maupun kenaikan /bunga yang disebabkan karena terlambat membayar dan menyampaikan SPT.

15.

Dalam memilih konsultan pajak, perusahaan sebaiknya juga melihat dari segi profesional tidak hanya berdasarkan formalitas dan pengalaman saja, misalnya pemilihan tersebut berdasarkan pendidikan konsultan tersebut seperti pernah mengikuti brevet pajak, mengerti tentang akuntansi dan pajak , memiliki wawasan perpajakan terutama yang berkaitan dengan peraturan perpajakan, dan sebagainya. Setelah itu, barulah dilihat dari segi pengalaman konsultan pajak.

83

IV.3

Rekonsiliasi Fiskal Sebelum Dan Setelah Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak yang efektif akan membuat perusahaan mampu mengoptimalkan beban-beban yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Dengan optimalisasi beban-beban tersebut akan mengakibatkan laba fiskal tidak akan jauh berbeda dengan laba komersial. Dan atas beban-beban tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto dalam laporan keuangan fiskal. Dengan pengakuan pendapatan dan beban, terdapat perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan pajak. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial. Dengan rekonsiliasi sebelum dan sesudah perencanaan pajak, dapat terlihat adanya perbedaan laba sebelum pajak baik secara komersial maupun secara fiskal. Dimana perubahan laba sebelum perencanaan dengan sesudah perencanaan tersebut akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perhitungan perbandingan laba sebelum pajak sebelum dan sesudah perencanaan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

84

Tabel 4.7 PT ARUS Perbandingan Rekonsiliasi Fiskal Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2005 Rincian Komersial Penjualan Bersih Harga Pokok Penjualan Persediaan Awal Pembelian Persediaan Bahan Baku Persediaan Akhir Pemakaian Bahan Baku Gaji, Lembur, tunjangan Tunjangan pemberian susu Angsuran PPh Ps 21 Tunjangan Pajak Biaya Seminar dan pelatihan ATK/ stationery Pemeliharaan Gedung Biaya Pemeliharaan Mesin Biaya Konsultan dan Perijinan Biaya Perjalanan Dinas Biaya Transportasi Biaya Listrik Biaya Rumah Tangga

Sebelum Perencanaan Pajak Koreksi Fiskal

Sesudah Perencanaan Pajak Usulan Fiskal

4,438,453,640

4,438,453,640

4,438,453,640

144,733,186 2,338,763,670 2,483,496,856 170,737,097 2,312,759,759

144,733,186 2,338,763,670 2,483,496,856 170,737,097 2,312,759,759

144,733,186 2,338,763,670 2,483,496,856 170,737,097 2,312,759,759

295,539,945 5,534,000 375,000 1,490,700 24,127,400 33,857,500 30,121,700 10,339,500 40,839,150 112,515,026 3,596,750

9,000,000

286,539,945

5,534,000

0

3,596,750

375,000 1,490,700 24,127,400 33,857,500 30,121,700 10,339,500 40,839,150 112,515,026 0

1)

9,000,000

2)

5,534,000

3) 4) 5)

1,540,047 2,161,117 2,442,300

6)

3,596,750

286,539,945 9,000,000 0 5,534,000 375,000 1,490,700 25,667,447 36,018,617 32,564,000 10,339,500 40,839,150 112,515,026 3,596,750

85

Rincian Komersial

Sebelum Perencanaan Pajak Koreksi

Sesudah Perencanaan Pajak Usulan Fiskal

Fiskal

Asuransi Bahan Kimia Biaya Presentasi Penyusutan Lain-Lain Jumlah Biaya Produksi

2,993,400 5,041,557 1,891,500 42,240,512 3,441,400 613,945,040

Saldo Awal Barang Jadi Saldo Akhir Barang Jadi

4,146,973 (12,445,088)

4,146,973 (12,445,088)

4,146,973 (12,445,088)

1,520,046,956

1,543,510,606

1,513,903,492

Laba Kotor Biaya Pemasaran Gaji, lembur Tunjangan Pemberian susu Jamsostek Angsuran PPh ps.21 Tunjangan Pajak Seminar dan pelatihan Biaya Konsultan dan Legal Biaya ATK Biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Pemeliharaan Mesin Biaya Entertainment Biaya BBM/Tol/Parkir Biaya Representasi Biaya Promosi Asuransi Penyusutan Lain-lain Jumlah Biaya Pemasaran

327,141,450 17,330,689 6,917,500 1,525,000 11,280,100 21,619,950 10,622,800 33,975,700 10,880,000 10,065,600 152,222,300 15,424,325 83,010,173 3,808,900 60,305,567 231,400 766,361,454

1,891,500 3,441,400

5,400,000

6,917,500

10,065,600 15,424,325

231,400

2,993,400 5,041,557 0 42,240,512 0 590,481,390

7)

1,891,500

8)

3,441,400

321,741,450 9)

5,400,000

10).

6,917,500

11)

914,603

12) 13) 14) 15)

678,051 2,168,662 694,468 10,065,600

16)

15,424,325

17)

231,400

17,330,689 0 1,525,000 11,280,100 21,619,950 10,622,800 33,975,700 10,880,000 0 152,222,300 0 83,010,173 3,808,900 60,305,567 0 728,322,629

2,993,400 5,041,557 1,891,500 42,240,512 3,441,400 620,088,504

321,741,450 5,400,000 17,330,689 0 6,917,500 1,525,000 12,194,703 21,619,950 11,300,851 36,144,362 11,574,468 10,065,600 152,222,300 15,424,325 83,010,173 3,808,900 60,305,567 231,400 770,817,238

86

Rincian Komersial Biaya Umum dan administrasi Gaji, lembur dan tunjangan Tunjangan Pemberian Susu Jamsostek Angsuran PPh ps 21 Tunjangan Pajak Biaya konsultan Telepon dan fax Seminar dan pelatihan Biaya ATK Biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas Biaya pemeliharaan kendaraan Biaya Rumah Tangga Biaya BBM/TOL/Parkir Biaya representasi Biaya Listrik Asuransi Biaya Entertainment Pajak Bumi dan Bangunan Penyusutan Biaya Lain-lain Jumlah Biaya Adm dan Umum

408,099,205 25,802,601 7,312,785 20,985,700 18,628,050 8,475,000 14,092,466 15,850,450 13,443,000 9,992,900 24,314,650 34,295,700 31,743,464 17,485,780 15,984,300 30,988,500 25,620,663 6,138,100 729,253,314

Pendapatan Lain- Lain Biaya Lain-lain

16,257,144 13,499,148

Laba Usaha Sebelum Pajak PPh Pasal 25/ 29 Badan Tahun 2005 Laba Usaha Setelah Pajak

Sebelum Perencanaan Pajak Koreksi Fiskal 3,960,000

7,312,785

6,900,000

6,721,500 9,992,900 12,157,325 34,295,700

15,984,300 12,810,332 6,138,100

404,099,205 18)

3,960,000

19) 20) 21)

7,312,785 1,701,543 6,900,000

22) 23) 24)

1,011,731 429,032 9,992,900

25)

34,295,700

26)

15,984,300

27)

6,138,100

25,802,601 0 20,985,700 11,728,050 8,475,000 14,092,466 15,850,450 6,721,500 0 12,157,325 0 31,743,464 17,485,780 0 30,988,500 12,810,331 0 612.,980,372

404,099,205 3,960,000 25,802,601 0 7,312,785 22,690,243 18,628,050 8,475,000 14,092,466 16,862,181 7,150,532 9,992,900 12,157,325 34,295,700 31,743,464 17,485,780 15,984,300 30,988,500 12,810,331 6,138,100 700,669,463

0 10,247,719

10,247,719

27,190,184

191,959,886

32,169,072

2,719,018

40,087,700

3,216,900

24,471,166

16,257,144 3,251,429

Sesudah Perencanaan Pajak Usulan Fiskal

148,915,783

151,872,186

112,245,608

28,952,172

87

Rincian

Sebelum Perencanaan Pajak Komersial Koreksi

Resiko Masa Datang ( asumsi ) Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Atas Kurang Bayar Pajak terutang ( 40,087,700 - 2,719,018 ) Denda 2% x 24 bln x Rp. 37,368,682 Tidak melakukan pemotongan Keterlambatan penyampaian SPT PPh Pasal 23 terutang Denda 2% x 24 bln x Rp. 12,561,674 Sanksi administrasi kenaikan 100% Besarnya kemungkinan resiko yang harus dibayar oleh perusahaan

Fiskal

Sesudah Perencanaan Pajak Usulan Fiskal

100,000

0

37,368,682 17,936,967

0 0

50,000 12,561,674 6,029,604 12,561,674

0

86,608,601

Tidak ada resiko

0

Keterangan: Asumsi pengenaan besarnya sanksi/ denda yang akan dibayarkan perusahaan pada perhitungan resiko diatas berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13.

88

Tabel 4.8 Perhitungan Besarnya Persentase Penghematan Pajak

Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan 10% 15% 30%

Kredit Pajak Penghasilan Ps 25 Pajak Penghasilan Pasal 29

Sebelum Perencanaan Pajak (Rp.)

Setelah Perencanaan Pajak (Rp.)

Persentase Penghematan %

191,959,806

32,169,072

83,24 %

5,000,000 7,500,000 27,587,700 40,087,700

3,216,900

3,216,900

1,800,000 38,287,700

1,800,000 1,416,900

91,97 %

Dari hasil rekonsiliasi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak, dapat dilihat bahwa sebelum perencanaan pajak, PT ARUS memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 191,959,806 . Namun setelah dilakukan perencanaan pajak, laba sebelum pajak penghasilan perusahaan berubah menjadi Rp. 32,169,072. dengan perencanaan pajak tersebut, PT ARUS dapat menghasilkan penghematan Penghasilan Kena Pajak dengan Presentase 83,24% Usulan perencanaan pajak yang menghasilkan optimalisasi beban pada PT ARUS pada tabel rekonsiliasi sebelum dan setelah perencanaan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

89

Pada Biaya Harga Pokok Pembelian 1) Fasilitas Pemberian Susu kepada karyawan Sebelum perencanaan pajak, dilakukan koreksi positif atas pemberian fasilitas pemberian susu murni sebanyak 3 liter/ bulan kepada karyawan sebesar Rp. 9.000.000 Setelah perencanaan pajak, fasilitas tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan. Dengan ini, beban perusahaan akan bertambah sebesar tunjangan yang diberikan perusahaan.

2) PPh Pasal 21 Beban PPh Pasal 21 sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp.5.534.000 dan dilakukan koreksi positif. Setelah perencanaan pajak, perusahaan memberikan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sebesar Rp. 5.534.000 . Dengan ini beban perusahaan akan bertambah sebesar tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan.

3) Pemeliharaan gedung Atas jasa pemeliharaan gedung sebelum perencanaan pajak, perusahaan belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut. Setelah perencanaan pajak, perusahaan harus melakukan pemotongan atas jasa tersebut dengan menggunakan metode gross up, sehingga beban perusahaan bertambah menjadi Rp. 1.540.047 . Perhitungan itu didapatkan dari: 6%

x Rp 24.127.400 / 0,94

=

Rp. 1.540.047 90

4) Pemeliharaan Mesin Atas jasa pemeliharaan mesin sebelum perencanaan pajak, perusahaan belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut. Setelah perencanaan pajak, perusahaan harus melakukan pemotongan atas jasa tersebut dengan menggunakan metode gross up, sehingga beban perusahaan bertambah menjadi Rp. 2.161.117 . Perhitungan itu didapatkan dari: 6%

x Rp 33.357.500 / 0,94

=

Rp. 2.161.117

5) Jasa konsultan Atas pemakaian jasa konsultan, perusahaan harus melakukan pemotongan pembayaran jasa PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dilakukan adalah dengan melakukan gross up atas PPh Pasal 23. Dengan ini, perusahaan dapat menambah biaya jasa konsultan ke dalam laporan keuangan fiskal sebesar Rp. 2.442.300. Dari perhitungan: 7,5%

x Rp 30.121.700 / 0,925

=

Rp. 2.442.300

6) Biaya Rumah Tangga Setelah dilakukan perencanaan pajak, maka biaya rumah tangga yang sebelum perencanaan pajak tidak dapat dijadikan sebagai pengurang, setelah perencanaan pajak biaya tersebut dapat menjadi pengurang, yaitu sebesar Rp.3.596.750

91

7) Biaya Presentasi Sebelum perencanaan pajak, dilakukan koreksi positif atas biaya represantasi karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif atas biaya presentasi tersebut. Perencanaan pajak atas biaya tersebut adalah dengan membuat daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan perusahaan. Dengan demikian beban perusahaan akan bertambah sebesar Rp. 1.891.500

8) Biaya lain-lain Sebelum perencanaan pajak, biaya lain-lain dikenakan koreksi fiskal, namun setelah perencanaan pajak, biaya lain-lain dapat dijadikan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, yaitu sebesar Rp.3.441.400

Pada Biaya Pemasaran 9) Fasilitas Pemberian Susu Murni Fasilitas pemberian susu murni sebanyak 3 liter/ bulan kepada karyawan sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp. 5.400.000 dan atas pemberian fasilitas tersebut dilakukan koreksi positif Setelah perencanaan pajak, pemberian fasilitas tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan kepada setiap karyawan. Dengan ini, beban perusahaan akan bertambah sebesar tunjangan yang diberikan perusahaan.

92

10) PPh Pasal 21 Beban PPh Pasal 21 sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp.6.917.500 dan dilakukan koreksi positif. Setelah perencanaan pajak, tunjangan pajak akan diberikan kepada karyawan sebesar Rp. 6.917.500 . Dengan ini beban perusahaan akan bertambah sebesar tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan.

11) Jasa Konsultan Atas pemakaian jasa konsultan, perusahaan harus melakukan pemotongan pembayaran jasa PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dilakukan adalah dengan melakukan gross up atas PPh Pasal 23. Dengan ini, perusahaan dapat menambah biaya jasa konsultan ke dalam laporan keuangan fiskal sebesar Rp. 914.603. Dari perhitungan: 7,5%

x Rp 11.280.100 / 0,925

=

Rp. 914.603

12) Pemeliharaan gedung Atas jasa pemeliharaan gedung sebelum perencanaan pajak, perusahaan belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut. Setelah perencanaan pajak, perusahaan harus melakukan pemotongan atas jasa tersebut dengan menggunakan metode gross up, sehingga beban perusahaan bertambah menjadi Rp. 678.051 . Perhitungan itu didapatkan dari: 6%

x Rp 10.622.800 / 0,94

=

Rp. 678.051

93

13) Pemeliharaan kendaraan Atas

jasa

pemeliharaan

kendaraan

sebelum perencanaan

pajak,

perusahaan belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut. Setelah perencanaan pajak, perusahaan harus melakukan pemotongan atas jasa tersebut dengan menggunakan metode gross up, sehingga beban perusahaan bertambah menjadiRp.2.168.662.Perhitungan itu didapatkan dari: 6%

x Rp 33.975.700 / 0,94

=

Rp. 2.168.662

14) Pemeliharaan mesin Sebelum perencanaan pajak, perusahaan belum melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa pemeliharaan mesin. Setelah perencanaan pajak, perusahaan harus melakukan pemotongan atas jasa tersebut dengan menggunakan metode gross up, sehingga beban perusahaan bertambah menjadi Rp.694.468. Perhitungan itu didapatkan dari: 6%

x Rp 10.880.000 / 0,94

=

Rp. 694.468

15) Biaya Entertainment Sebelum perencanaan pajak, biaya entertaiment harus dilakukan koreksi positif karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif atas biaya tersebut. Perencanaan pajak atas biaya tersebut adalah dengan membuat daftar nominatif dan dapat dilampirkan dalam SPT Tahunan perusahaan. Dengan demikian beban perusahaan akan bertambah sebesar Rp 10.065.600

94

16) Biaya Representasi Sebelum perencanaan pajak, biaya representasi harus dilakukan koreksi positif karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif atas biaya tersebut. Perencanaan pajak atas biaya tersebut adalah dengan membuat daftar nominatif dan dapat dilampirkan dalam SPT Tahunan perusahaan. Dengan demikian beban perusahaan akan bertambah sebesar Rp. 15.424.325

17) Biaya Lain-Lain Sebelum perencanaan pajak, biaya lain-lain dikenakan koreksi fiskal, namun setelah perencanaan pajak, biaya lain-lain dapat dijadikan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, yaitu sebesar Rp.231.400

Pada Biaya Administrasi dan umum 18) Fasilitas Pemberian Susu Murni Sebelum perencanaan pajak, dilakukan koreksi positif atas pemberian fasilitas pemberian susu murni sebanyak 3 liter/ bulan kepada karyawan sebesar Rp. 3.960.000 Setelah perencanaan pajak, fasilitas tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan. Dengan ini, beban perusahaan akan bertambah sebesar tunjangan yang diberikan perusahaan.

95

19) PPh Pasal 21 Beban PPh Pasal 21 sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp.7.312.785 dan dilakukan koreksi positif. Setelah perencanaan pajak, perusahaan memberikan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan Dengan demikian, beban perusahaan akan bertambah sebesar tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan.

20) Jasa Konsultan Atas pemakaian jasa konsultan, perusahaan harus melakukan pemotongan pembayaran jasa PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dilakukan adalah dengan melakukan gross up atas PPh Pasal 23. Dengan ini, perusahaan dapat menambah biaya jasa konsultan ke dalam laporan keuangan fiskal sebesar Rp. 1.701.543. Dari perhitungan: 7,5%

x Rp 20.985.700 / 0,925

=

Rp. 1.701.543

21) Telepon dan fax Didalam biaya ini termasuk fasilitas yang diberikan kepada direktur dan manajer berupa pengisian ulang pulsa handphone. Sebelum perencanaan pajak, atas fasilitas tersebut dikoreksi sebesar Rp 6.900.000. Perencanaan pajak yang dapat digunakan atas biaya tersebut yaitu dengan memberikan tunjangan komunikasi, sehingga beban perusahaan dapat bertambah sebesar tunjangan yang diberikan yaitu sebesar Rp. 6.900.000.

96

22) Biaya Pemeliharaan gedung Sebelum perencanaan pajak, perusahaan belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung. Setelah perencanaan pajak, perusahaan harus melakukan pemotongan atas jasa tersebut dengan menggunakan metode gross up, sehingga beban perusahaan bertambah menjadi Rp. 1.011.731 . Perhitungan itu didapatkan dari: 6%

x Rp 15,850,450 / 0,94

=

Rp. 1.011.731

23) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Atas

jasa

pemeliharaan

kendaraan

sebelum perencanaan

pajak,

perusahaan belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut. Setelah perencanaan pajak, perusahaan harus melakukan pemotongan atas jasa tersebut dengan menggunakan metode gross up, sehingga beban perusahaan bertambah menjadi Rp. 429.032 . Perhitungan itu didapatkan dari: 6%

x Rp 6.721.500 / 0,94

=

Rp. 429.032

24) Biaya Rumah Tangga Setelah dilakukan perencanaan pajak, maka biaya rumah tangga yang sebelum perencanaan pajak tidak dapat dijadikan sebagai pengurang, setelah perencanaan pajak biaya tersebut dapat menjadi pengurang, yaitu sebesar Rp.9.992.900

97

25) Biaya representasi Sebelum perencanaan pajak, biaya representasi harus dilakukan koreksi positif karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif atas biaya tersebut. Perencanaan pajak atas biaya tersebut adalah dengan membuat daftar nominatif dan dapat dilampirkan dalam SPT Tahunan perusahaan. Dengan demikian beban perusahaan akan bertambah sebesar Rp. 34.295.700

26) Biaya Entertaiment Sebelum perencanaan pajak, biaya entertaiment harus dilakukan koreksi positif karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif atas biaya tersebut. Perencanaan pajak atas biaya tersebut adalah dengan membuat daftar nominatif dan dapat dilampirkan dalam SPT Tahunan perusahaan. Dengan demikian beban perusahaan akan bertambah sebesar Rp 15.984.500.

27) Biaya Lain-Lain Sebelum perencanaan pajak, biaya lain-lain dikenakan koreksi fiskal, namun setelah perencanaan pajak, biaya lain-lain dapat dijadikan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, yaitu sebesar Rp.6.138.100

98