PUTUSAN Nomor : 0581/Pdt.G/2011/PA.Bn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dalam hal ini member kuasa kepada
PANCA DARMAWAN, SH, HUSNI
TAMRIN, SH, LUKMAN, SH dan JULITA, SH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan Nomor : 11/0581/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; MELAWAN TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KREPTI SAYETI, SH dan WIDYA TIMUR, SH. Advokat/Penasehat Hukum KREPTI SAYETI, SH & Partners,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor: 05/0581/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 08 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Agama tersebut; Telah memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi keluarga/orang dekat Pemohon di muka persidangan;
2
TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A nomor register: 0581/Pdt.G/2011/PA.Bn. tanggal 20 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2000 di Magelang, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Megelang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/09/X/2000, tanggal 04 Oktober 2000 ; 2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah Kontrakan di Kelurahan Kebun Beler; 3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon
telah melakukan
hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan : a. Termohon suka pulang sampai malam hari dan sering tidak pulang ke rumah; b. Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon; c. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak kenal; d. Termohon kurang perhatian kepada anak tirinya; 5. Bahwa, pada tanggal 22 November 2011 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena uang. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga
3
sekarang ini selama lebih kurang 12 hari dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/komunikasi lagi; 6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil; 7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut: PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A; 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku ;SUBSIDER : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai,disamping itu juga Pemohon dan Termohon telah memilih dan menghadap
mediator ( Drs.H.SALIM MUSLIM
laporan Mediator tanggal 02 Februari 2012
) berdasarkan
mediasi tersebut tidak berhasil
mencapai kesepakatan, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan
4
Termohon,
maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 16 Februari 2012 sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; 2. Bahwa terhadap point 1,2 dan 3 permohonan Pemohon, adalah tidak sepenuhnya benar, dalam hal Pemohon tidak jujur mengemukakan status pernikahan dimana pada saat melangsungkan pernikahan di Magelang Selatan pada tanggal 04 Oktober 2000, Pemohon adalah berstatus duda cerai dengan 2 (dua) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak; 3. Bahwa anak bawaan Pemohon dari istri terdahulu adalah 2 orang yakni bernama : Hendri aditya (anak laki-laki yang berusia lebih kurang 13 tahun) dan Susi Nurfaiza (anak perempuan yang berusia lebih kurang 20 tahun), dan anak bawaan Termohon adalah 2 orang, yakni Alvin Zainul Syafli (laki-laki berusia 22 tahun) dan Irvan Zainul Arifin berusia 17 tahun); 4. Bahwa terhadap dalil point 4 permohonan Pemohon berkaitan dengan alasan perceraian, adalah karena adanya perselisihan/pertengkaan terus menerus yang disebabkan oleh sub. A,b,c dan d adalah merupakan hal yang tidak benar adanya dan Termohon tolak dengan tegas. Bahwa justru sebaliknya Pemohonlah yang telah memposisikan/memojokkan Termohon dalam posisi seolah-olah melakukan segala apa yang didalilkan pada point 4 ini, dimana : -
Termohon sering pulang malam justru bersama Pemohon karena memang Pemohon dan Termohon bekerja ditempat usaha bersama “Refleksi Kharisma, Siatzhu Therapy” di Bengkulu Indah Maal (alamat Pemohon dalam permohonan) dimana Pemohon dan Termohon pergi pada pagi hari dan pulang jam 23.00 WIB dan selalu bersama Pemohon; -
5
-
Terhadap tuduhan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria idaman lain yang tidak Pemohon kenal tapi di persidangan Pemohon menyebut laki-laki yang bernama Sutardi (anggota TNI AD) adalah fitnah semata dan merupakan pencemaran nama baik terutama bagi Sutardi yang telah berkeluarga. Sutardi adalah merupakan teman Pemohon dan Termohon, dan benar sering main ke rumah Pemohon dan Termohon karena ada kepentingan dengan Pemohon. Benar pada suatu kali Sutardi ada main ke rumah Pemohon dan Termohon pada saat itu pada saat itu Pemohon pergi ke tempat kerja padahal sudah janji dengan Termohon akan pergi bersama akan tetapi tidak ada ajakan kepada Termohon sehingga Termohon ditinggal di rumah dan kebetulan Sutardi datang untuk mencari Pemohon, karena Termohon juga akan pergi Termohon minta tolong untuk diantar ke rumah temannya di Pasar Bengkulu dan ketika itulah terjadi persitiwa kecelakaan (hal ini bukan berarti Termohon berselingkuh !). Bahwa malah sebaliknya justru Pemohon yang diduga berselingkuh dengan wanita yang berstatus janda bernama Dila yang bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah dimana semenjak Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon lebih kurang 1 bulan lebih hubungan tersebut sudah tambah akrab, malah sudah sering datang ketempat usaha bersama Pemohon dan Termohon di BIM;
-
Bahwa Termohon ada berhutang kepada orang lain, adalah benar. Hal tersebut terpaksa dilakukan dikarenakan Pemohon memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk Pemohon, anak pemohon, Termohon dan anak-anak Termohon dimana perlakuan Pemohon kepada anak Pemohon dengan anak bawaan Termohon sangat berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan sekunder selain makan tidak pernah diberi oleh Pemohon, Pemohon hanya memberi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari itupun baru ditambah Rp. 20.000,-, dimana
6
sebelumnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara untuk keperluan lain tidak diberi, padahal bagaimana pun juga Termohon mempunyai hak untuk mendapatkan tambahan biaya. Dan hutang kepada Agus benar dibayar oleh Pemohon tapi sebesar Rp. 3.000.000,- bukan Rp. 9.000.000,- sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, karena Pemohon hanya membayar sisa hutang bukan keseluruhan hutang, dimana kegunaan uang tersebut jelas dan sepengetahuan Pemohon yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak; -
Dalil bahwa Termohon kurang perhatian kepada anak tiri adalah merupakan alasan yang mengada-ada belaka guna untuk mencari alasan untuk menceraikan Termohon, dimana selama berumah tangga Termohon selalu berupaya untuk adil dalam hal membagi kasih saying dan perhatian kepada anak-anak Pemohon maupun anak-anak Termohon. Bahkan ketika masih di Jawa Termohon pun merawat dan mengasuh anak pemohon yang bernama
Aditya
dari
pernikahan
dengan
istri
ke-2nya,
dimana
sesungguhnya untuk mengasuh anak ini diperlukan kesabaran dan keikhlasan dikarenakan anak dimaksud menderita tuli dan gagu. Pun demikian juga halnya dengan anak Pemohon yang bernama Susi yang ikut dengan Pemohon dan Termohon yang menderita sakit epilepsy yang sering kali kumat, tidak ingatkah Pemohon bagaimana besarnya perhatian dan kasih saying yang Termohon curahkan kepada Susi dalam merawatnya ketika kumat?. Pemohon pun tidak mau mengurusnya, lalu siapakah yang layak dikatakan kurang perhatian kepada anak Pemohon? Pemohon kah atau Termohon? Dan sekarang Termohon balik bertanya bagaimana perhatian Pemohon kepada anak-anak Termohon sehingga anak-anak Termohon tidak disekolahkan sehingga hanya menamatkan sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP) sedangkan anak Pemohon disekolahkan sehingga melanjutkan keperguruan tinggi (Akademi Kebidanan);
7
5. Bahwa jika pun ada perselisihan dalam pernikahan/kehidupan berumah tangga adalah merupakan hal yang wajar dan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga, hendaknya masalah yang ada ditanggulangi/diselesaikan dengan baik dan dicarikan solusinya. Namun tiba-tiba Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang direkayasa dan dicer-cari sendiri oleh Pemohon, selama ini Termohon sudah cukup sabar walupun Pemohon tidak pernah menghargai Termohon sebagai istri, bersikap semaunya, tidak terbuka terhadap keuangan, tidak ingat bagimana dahulu susahnya hidup dengan Pemohon tidak ada pekerjaan dan Termohon bekerja sebagai tukang cuci sewaktu Termohon masih di Jawa, sehingga sekarang sudah ada usaha tetap Pemohon berubah dan mencari-cari alasan guna mencampakkan Termohon; REKONVENSI Bahwa jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Termohon selaku istri sah sejak tanggal 04 Oktober 2000, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi sehubungan dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon, adalah sebagai berikut : 1. Bahwa hal apa yang termuat di dalam jawaban pokok perkara mohon dianggap tertuang selengkapnya dalam rekonvensi ini;2. Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sejak bulan Desember 2011, maka melalui rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan memerintahkan kepada Tergugat
Rekonvensi/Pemohon
untuk
membayar
nafkah
dimaksud
(Madhiyah/terhutang) sejak bulan Desember 2011 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap untuk yakni sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)/hari atau Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)/bulan dan mohon untuk dibayar secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan; -
8
3. Bahwa selain itu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon mempunyai sedikit harta bersama yakni berupa : a. 1 (Satu) bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan permanent yang terletak di Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan ukuran 150 M2 dengan sertifikat Nomor : 01907 An. Syam Budiyono; b. 2 (Dua) bidang kebun sawit yang terletak di Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan luas lebih kurang 2 Ha dan 1,5 Ha dengan surat keterangan tanah (SKT) masing-masing No. 395/01088/SKT/XII/2010 dan No. 11/SKT/01088/I/2010 An. Syam Budiyono; c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type GL 160 D No. Rangka MH1KC11137K 109753 No. Mesin Kc11E-1111835 tahun 2007 warna merah dengan nomor Polisi BD 4124 EA An. Syam Budiyono dikuasi oleh Pemohon; d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio, Nomor Polisinya Termohon lupa, dan sepeda motor tersebut masih kredit/Leasing dikuasai oleh Pemohon; Dan terhadap harta tersebut mohon untuk dapat dibagi dua yakni ½ bagian untuk Pemohon dan ½ bagian untuk Termohon; 4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon berdasarkan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149, berkewajiban : a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri berupa uang/benda dan dalam hal ini dengan melihat kondisi Tergugat Rekonvensi/Pemohon maka mut’at mohon ditetapkan berupa emas 24 karat seberat 10 gram, yang dibayarkan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang; b. Memberikan nafkah maskan dan kiswah dalam masa iddah dan mohon ditetapkan nafkah maskan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau
9
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga (3) bulan, dibayarkan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan; c. Memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dibayarkan tunai sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus : A. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya; B. DALAM REKONVENSI 1. Menerima dan
mengabulkan
gugatan
Rekonvensi P enggugat
seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang sejak bulan Desember 2011 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Penggugat Rekonvensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan; 3. Menyatakan harta berupa : - 1 (Satu) bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan permanent yang terletak di Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan ukuran 150 M2 dengan sertifikat Nomor : 01907 An. Syam Budiyono; -
1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type GL 160 D No. Rangka MH1KC11137K 109753 No. Mesin Kc11E-1111835 tahun 2007 warna merah dengan nomor Polisi BD 4124 EA An. Syam Budiyono dikuasi oleh Pemohon; -
10
-
2 (Dua) bidang kebun sawit yang terletak di Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan luas lebih kurang 2 Ha dan 1,5 Ha dengan surat keterangan tanah (SKT) masing-masing No. 395/01088/SKT/XII/2010 dan No. 11/SKT/01088/I/2010 An. Syam Budiyono;
-
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Scorpio, Nomor Polisinya tidak tahu; -
Adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan ½ bagian untuk Termohon; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah dalam bentuk perhiasan emas 24 karat seberat 10 gram, yang dibayarkan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dimuka persidangan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah maskan dan kiswah dalam masa iddah dan mohon ditetapkan nafkah maskan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan kiswah sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga (3) bulan, dibayarkan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dibayarkan tunai sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan; Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); DALAM KONVENSI : Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban
11
dalam repliknya secara tertulis tanggal 23 Februari 2012 yang intinya bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil permohonannya, sedangkan
terhadap
gugatan
Rekonvensi,
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi semuanya tuntutan tersebut karena Penggugat Rekonpensi Nusyuz / pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi
dalam Dupliknya secara tertulis tanggal 01 Maret 2012 yang intinya Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi tetap dengan jawabannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut : 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771081510640001 tanggal 27 Agustus 2007 (P.1); 2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/78/1001/2001 tanggal 19 Desember 2011 (P.2); 3. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/09/X/2000 tanggal 04 Oktober 2000 (P.3);Menimbang,
bahwa
Pemohon
di
dalam
persidangan
juga
telah
menghadirkan saksi keluarga/orang dekat masing-masing bernama : 1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan KARYAWATi, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa, hubungan saksi sebagai orang dekat Pemohon;
-
Bahwa, saksi
tidak hadir pada waktu
Pemohon dengan Termohon
menikah, namun saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri; -
Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak; -
12
-
Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keuangan klinik karisma, lebih kurang 2 bulan yang lalu saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di klinik,Termohon minta uang kepada Pemohon untuk keperluan rumah tangga, Pemohon tidak mau memberi, akhirnya Termohon mengambil sendiri di laci klinik sehingga Pemohon marah; -
-
Bahwa, saksi tahu sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak dua bulan yang lalu, yang pergi dari rumah Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
-
Bahwa, saksi sebagai keluarga/orang dekat Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1 Hukum, pekerjaan KARYAWATI, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU,
di
bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa, hubungan saksi sebagai orang dekat Pemohon; -
-
Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah,namun tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
-
Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
-
Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Bengkulu;
-
Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini harmonis,namun sejak akhir tahun 2011 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon punya hutang di teman saya namanya AGUS YULYANTO
13
sebesar Rp. 9.000.000,-
(sembilan juta rupiah) kata Termohon uang
tersebut untuk keperluan rumah tangga; -
Bahwa, saksi tahu sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 3 bulan, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sekarang ngontrak sendiri; -
-
Bahwa, sebagai orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi; Menimbang, bahwa
Termohon didepan persidangan dengan tegas
menyatakan bahwa ia tidak akan menghadirkan saksi keluarga/orang dekat untuk didengar keterangannya didepan persidangan, oleh karena itu keterangan saksi keluarga/orang dekat dari pihak Termohon tidak dapat didengar; Menimbang,
bahwa
dalam
tahap
kesimpulan,
Pemohon
telah
menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 5 April 2012 yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Termohon dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan; Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Termohon/kuasanya tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga kesimpulan dari pihak Termohon tidak dapat didengar;Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
14
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat oleh bukti P.(3) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon,karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkama Agung RI nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008,Pemohon dan Termohon telah menghadap mediator ( Drs. H.SALIM MUSLIM ) berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Februari 2012 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran,
sehingga berakibat Pemohon dengan
Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 4 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi; Menimbang, bahwa dimuka persidangan Termohon melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang pada intinya adalah Termohon mengakui benar sering bertengkar dengan Pemohon namun yang menjadi penyebabnya bukan semata-mata karena Termohon namun karena Pemohon juga, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, benar Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan
15
dan pertengkaran yang hingga sekarang ini telah berlangsung lebih kurang 4 bulan dan tidak pernah hidup rukun lagi; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) namun dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon melalui kuasa hukumnya
menyatakan tidak akan menghadirkan saksi keluarga/orang
dekat dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg
yang intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering
berselisih/bertengkar, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kediaman bersama selama kurang lebih 4 bulan, serta para saksi telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun/damai kembali namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak menyatakan menerima secara tegas dan juga tidak membantah terhadap keterangan saksi tersebut, serta tidak juga mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut mengandung kebenaran dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa ternyata semua saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 dan pasal 175 R.Bg. saksi tersebut menerangkan apa yang didengar dan dilihat, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga/orang dekat dalam kesaksian sebagai lex specialist dari aturan umum;-
16
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut
maka
Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang hingga sekarang ini (putusan dijatuhkan) selama lebih kurang 4 bulan dan tidak pernah hidup rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, baik oleh para saksi, Mediator dan Majelis di setiap persidangan; Menimbang, bahwa, Majlis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Permohon telah pecah, hubungan keduanya tidaka seperti layaknya suami istri pada umumnya yang saling menghargai dan memberi bantuan satu sama lain, bahkan sebaliknya keduanya saling menayalahkan dan saling mengungkap kekurangan pasangan masing-masing;Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka majlis hakim menaruh keyakinan kuat bahwa
mempertahankan perkawinan seperti itu tidak
ada manfaatnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal yang didalilkan Pemohon tentang goyah/pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan menurut syari’at Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia ;
17
Menimbang,
bahwa
jika
salah
satu
pihak
telah
tidak
dapat
mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa
berdasarkan Yurisprudensi Mahkama Agung RI
nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur’an surat Al –Baqorah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim;-
QRST URVW Xاا`_^ ق \[ن اabcT وإن Artinya : Dan jika mereka ( para suami) telah berazam(berketetapan hati) untuk talak,maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha Mengetahui;Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2)
Undang-undang
18
nomor. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan; Menimbang bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah menuhi alasan cerai maka sesuai dengan pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izn kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas
I A setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ; -
DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon; Menimbang,
bahwa
Penggugat
Rekonvensi
mengajukan
gugatan
rekonvensi pada tahap jawaban, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga
dapat dikatagorikan sebagai gugatan
yang baik, demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 57 ayat (3) dan 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonpensi; Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangannya dalam rekonvensi;
19
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz ; Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (madliyah dan/atau iddah) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya prilaku nuzyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan
tentang ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat
Rekonvensi (isteri); Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa " Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam"; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk
mengucapkan
ikrar
talak
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan,
terhadap
Termohon
dan ternyata Termohon
konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz, sebab sebagaimana telah
dipertimbangkan
bahwa
perginya
Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi, Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
dengan
Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membayar tuntutan
20
Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madiyah, nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut’ah, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya,
termasuk
menetapkan
besarnya
nafkah
madiyah,
nafkah
iddah,maskan,kiswah, dan mut’ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;Menimbang,
bahwa
Penggugat
Rekonvensi
menuntut
nafkah
madiyah/nafkah lampau sejak bulan Desember 2011 sampai dengan perkara ini diputus sebesar 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah ) perbulan, namun Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan keberatan dengan tuntutan tersebut, oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dan kesanggupan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kewajaran
untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000,-
(duapuluh limaribu rupiah) perhari atau 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi
nafkah
madiyah/nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,-( tiga juta rupiah); Menimbang, bahwa dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut pasal pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba’da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut diatas, dan tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonvensi
21
terhadap Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi semua tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri berdasarkan kepatutan dan kewajaran, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan jika menetapkan serta membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan berjumlah Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan maskan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, serta mut’ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram, berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) pasal 152, 158 huruf (b) dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar tuntutan tersebut, oleh karena semua tuntuan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi masih tetap menuntutnya,
Majelis Hakim
akan
mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan bekas suami wajib memberi kiswah dan maskan kepada bekas istri selama masa iddah; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan ketidak sanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap menuntutnya Majelis Hakim berpendapat adil dan tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi bila
22
menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maskan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ); Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan mut’ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram, namun dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya memenuhi tuntutan tersebut dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan mut’ah tersebut ; Menimbang, bahwa Mut’ah adalah merupakan sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang dicerai, berfungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan istri, sesuai bunyi pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) mut’ah wajib diberikan oleh suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami; Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut’ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan: Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, karena itu Majelis Hakim berpendapat adil bila menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi
membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut’ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram serta akan mencantumkannya dalam amar putusan:Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi tentang
harta bersama, namun
gugatan tersebut dalam persidangan tanggal 22 Maret 2012 oleh Penggugat Rekonvensi secara lisan dinyatakan dicabut, dan pencabutan gugatan rekonvensi tersebut atas persetujuan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama telah dicabut, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, dan
23
menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama selesai dengan di cabut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Mmemberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar
kepada Penggugat
Rekonvensi berupa : 2.1. Nafkah pisah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah );2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);2.3. Maskan sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah); 2.4.
Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ); 2.5.
Mut’ah, berupa emas 24 karat seberat 5 gram;3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tetang harta bersama selesai dengan dicabut ;-
24
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan biaya perkara ini kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah); Demikian putusan Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas I A
yang
dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. NADIMAH. sebagai Ketua Majelis, Dra. FAUZA M. dan SULAIMAN TAMI, SH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan
dibantu
oleh ROCHMATUN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; Ketua Majelis, Dto. Dra. Hj. NADIMAH. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Dto.
Dto.
Dra. FAUZA. M.
SULAIMAN TAMI, SH. Panitera Pengganti, Dto. ROCHMATUN, S.Ag
Perincian biaya perkara : 1. Biaya pendaftaran 2. Biaya proses 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 kali 4. Biaya Panggilan Termohon 3 kali 5. Biaya Redaksi 6. Biaya Materai Jumlah : (Tiga ratus satu ribu rupiah).
Rp. 30.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 160.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 301.000,-
