HIBAH KEPADA AHLI WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN (STUDI PUTUSAN P.A. STABAT NOMOR 207/PDT.G/2013/P.A. STABAT)
TESIS
Oleh
DEVI KUMALA 137011082/M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
HIBAH KEPADA AHLI WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN (STUDI PUTUSAN P.A. STABAT NOMOR 207/PDT.G/2013/P.A. STABAT)
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
DEVI KUMALA 137011082/M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
Judul Tesis
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
: HIBAH KEPADA AHLI WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN (STUDI PUTUSAN P.A. STABAT NOMOR 207/PDT.G/2013/P.A. STABAT) : DEVI KUMALA : 137011082 : Kenotariatan
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Dr. Utary Maharany Barus, SH, MHum)
Pembimbing
Pembimbing
(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN) (Dr.T.Keizerina Devi A,SH,CN,MHum)
Ketua Program Studi,
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)
Tanggal lulus : 31 Agustus 2015
Dekan,
(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)
Telah diuji pada Tanggal : 31 Agustus 2015
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Dr. Utary Maharany Barus, SH, MHum
Anggota
: 1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 3. Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn 4. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: DEVI KUMALA
Nim
: 137011082
Program Studi
: Magister Kenotariatan FH USU
Judul Tesis
: HIBAH KEPADA AHLI WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN (STUDI PUTUSAN P.A. STABAT NOMOR 207/PDT.G/2013/P.A. STABAT)
Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.
Medan, Yang membuat Pernyataan
Nama : DEVI KUMALA Nim : 137011082
ABSTRAK Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka pemberian hibah harus berdasarkan persetujuan anak-anaknya dan tidak boleh melebihi dari 1/3 hartanya, dan jika ada ahli waris yang merasa haknya dirugikan maka dapat menuntutnya ke Pengadilan, dan hibah atas barang bergerak dan barang tidak bergerak harus dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, maka berdasarkan hal tersebut yang terjadi pada kasus ini adalah hibah yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris dan dibuat tanpa dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Hibah yang hal inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan yaitu Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb). Meneliti masalah tersebut diatas teori yang digunakan adalah Teori Keadilan dan didukung oleh Teori Kemaslahatan Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yang bersifat deskriptip analitis dan tehnik pengumpulan datanya dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan penelitian di lapangan yaitu Hakim Pengadilan Agama Stabat, dan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Medan. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu Akibat hukum hibah tanpa persetujuan ahli waris lain yang tidak dibuat secara otentik dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 207/Pdt.G/2013/PA.Stb adalah apabila hibah melanggar legitime portie lebih dari 1/3 maka yang merasa terlanggar haknya dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan umum atau agama dan tetapi jika tidak ada yang mempermasalahkan maka hibah tersebut tetap menajadi hak penerima hibah dan akta otentik tetap berlaku sebagai alat pembuktian yang sah, sedangkan jika dikaitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 207/Pdt.G/2013/PA.Stb maka hibah yang dibuat tanpa persetujuan ahli waris tersebut diatas dapat dibatalkan karena hibah tanah tersebut tidak dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan hibah tersebut dipermasalahkan oleh salah satu ahli waris melalui Pengadilan Agama Stabat. Tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta otentik yang dibuat tanpa persetujuan salah satu ahli waris lainnya yaitu sepanjang Notaris tidak mengetahui adanya ahli waris lain yang tidak menyetujui akibat para pihak memalsukan data dengan merahasiakan keberadaan salah satu ahli waris ataupun penghadap yang hadir bukanlah penghadap yang sebenarnya sedangkan akta yang dibuat Notaris/PPAT telah memenuhi prosedur pembuatan akta Otentik yang memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil. Maka hal itu bukan tanggung jawab Notaris/PPAT, tetapi jika Notaris/PPAT mengetahui adanya salah satu ahli waris yang tidak menyetujui hibah tersebut dan akta hibah tetap dibuat Notaris dengan terbukti mencantumkan keterangan palsu maka akta Notaris/PPAT menjadi batal demi hukum dan Notaris harus bertanggung jawab atas tindak Pidana yang dilakukannya yaitu Pasal 264, 266 jo Pasal 55dan 56 KUHP, Alasan Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Nomor: 207/Pdt.G/2013/PA.Stb adalah dengan i
mempertimbangkan alat bukti surat keterangan pembagian harta tanah/lahan pertanian/perumahan, pernyatan hibah tidak dapat disesuaikan dengan yang aslinya dan objek perkara yang ditetapkan sebagai harta peninggalan tidak dapat diterima, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, berdasarkan keterangan saksi bahwa harta warisan belum pernah dibagi wariskan dengan para ahli waris lainnya maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c), (d), (e), jo Pasal 185 KHI maka yang menjadi pertimbangan adalah ahli waris yang berhak terhadap objek perkara berdasarkan bagiannya. Dari hasil penelitian diatas disarankan pada masyarakat yang ingin menghibahkan hartanya terutama benda tidak bergerak untuk membuatnya dalam akta otentik dan bagi Notaris harus memperhatikan ahli waris sesuai SKHW dan setelah membacakan akta harus menanyakan kembali kepada para penghadap apa benar isi akta yang dibacakan sesuai kehendak para pihak karena jika penghadap menjawab benar maka lepaslah tanggungjawab Notaris karena Notaris hanya bertanggungjawab formil atas materi akta, dan untuk Notaris/PPAT agar Notaris membuat Akta Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa harta yang dihibahkan tidak melebihi dari 1/3 bagian, dan hibah tersebut telah disetujui oleh seluruh ahli waris, dan jika penghadap yang beragama Islam tapi tidak mau menggunakan Peraturan KHI dalam menghibahkan haknya maka buatlah Akta Pernyataan bahwa ia menghibahkan haknya berdasarkan hukum lain yang diakui di Indonesia selain peraturan KHI. Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Hibah, Tanpa Persetujuan Ahli Waris, Akta Otentik.
ii
ABSTRACT
Based on KHI (Compilation of the Islamic Law), giving a hibah (gift) must be approved by the giver’s heirs and it not more than 1/3 of his property. If the other heirs feel that they are harmed, they can file a complaint to the Court. Hibah on movable and immovable properties must be made before a Notary/PPAT (official empowered to draw up land deeds). Therefore, the research will be Hibah to an Heir without the Approval of the other Heirs (A Case Study on the Verdict of the Religious Court at Stabat No. 207/Pdt.G/2013/PA.Stb. The objective of the research was to find out the legal consequences of giving hibah without the approval of the other heirs, Notary’s responsibility for a hibah certificate which was made without the approval of the other heirs, and judge’s legal consideration in the Verdict of the Religious Court No. 207/Pdt.G/2013/PA.Stb. The research used judicial normative and descriptive analytic methods in order to analyze legal provisions and regulations on hibah so that it would be known the legal basis was adequate to describe judges’ consideration in giving verdicts. The secondary data were gathered by conducting library research and field research at the Religious Court and PPAT Office, in Medan. The conclusion of the research showed that basically a hibah can be made orally and in a written form as it is found in Al-Quran, Al-Baqarah, verses 282 and 283 as the basis for any agreement in Islam; thus, hibah which is give orally (not in a written form in an authentic certificate) does not mean that it is invalid. Concerning the legal consequence of a hibah which is given without the other heirs’ approval, without any authentic certificate, and if it is more than 1/3 of the property, it can be cancelled. This is in line with Article 210, paragraph 2 of KHI which states that if one of the heirs feels that he is harmed, he can file a complaint to the Religious Court to cancel the hibah. A Notary/PPAT is not responsible for an authentic certificate which has been made without the approval of one of the heirs if it is beyond his knowledge that there is another heir who does not approve of it, or the data are forged by keeping the existence of the heir secret, or one of the persons appearing is not the real person. However, if he knows that one of the heirs does not approve of it and the Notary is proved to attach falsified information, the Notarial/PPAT deed is legally cancelled and the Notary is responsible for his criminal act according to Articles 264, 266 in conjunction with Articles 55 and 56 of the Penal Code. Judges’ legal consideration of the Verdict of the Religious Court No. 207/Pdt.G/2013/PA.Stb is by considering evidence that the hibah is not made authentically and the witnesses’ testimony states that hibah is not contributed to the other heirs; and thus according to Article 171, points c, d, and e in conjunction with Article 185 of KHI, the consideration was that the heir has the right on the case object, based on his share. Keywords: Compilation of the Islamic Law, Hibah, Without Heirs’ Approval iii
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia yang diberikan Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan Judul “HIBAH KEPADA AHLI WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA STABAT NOMOR 207/PDT.G/2013/P.A.STABAT)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dukungan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH., M.Hum, selaku Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Prof. Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H, M.S, C.N dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi A., S.H, C.N, M.Hum, selaku komisi pembimbing yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil, sampai pada tahap ujian tesis ini, sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Selanjutnya di dalam penulisan tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, arahan dan bahan informasi dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalamdalamnya kepada:. 1. Bapak Prof. Dr. Subhilhar, Ph.D, selaku Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasiltas yang diberikan bagi kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
iv
2. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Sumatera utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H, M.S, C.N, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, S.H, C.N, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara 5. Bapak Dr. Syahril Sofyan, S.H, MKn, selaku Dosen Penguji Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 6. Bapak Syafnil Gani, S.H, MHum, selaku Dosen Penguji Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 7. Seluruh Dosen Universitas Sumatera Utara, khususnya Bapak dan Ibu Guru Besar dan staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti pendidikan. 8. Seluruh staf pegawai Program Studi Magister Kenotariatan Fakulatas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama ini. 9. Kedua orang tua tercinta Ayahanda (Alm) Tengku. Mhd. Idris dan Ibunda Hj Elvina yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini. Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terimakasih saja tikan akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis. 10. Keluarga penulis, Notaris Nilawati, SH, Linda Novianty, SH, T. Imam Mulhakim, SH, Ekawati, SH, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis. 11. Bapak Notaris/PPAT Yusrizal SH, Notaris Kota Medan, terimakasih banyak atas ilmu, arahan, masukan, dan informasi yang diberikan kepada penulis.
v
12. Ibu Notaris/PPAT Amelia Prihartini, SH, Notaris Deliserdang, dan Ibu Notaris/PPAT Risna Rahmi, SH, MKn, Notaris Kota Medan, terimakasih banyak atas ilmu, arahan, masukan, dan informasi yang diberikan kepada penulis. 13. Bapak Hakim Saifuddin SH, Hakim Pengadilan Agama Stabat, terimakasih atas arahan dan informasi yang diberikan kepada penulis.. 14. Teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara angkatan 2013, terimakasih untuk kekompakannya selama ini dan juga untuk setiap motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 15. Semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini yang tidak dapat disebut satu persatu. Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezki yang berlimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.
Medan, Agustus 2015 Penulis
DEVI KUMALA
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
IDENTITAS PRIBADI Nama
:
DEVI KUMALA
Tempat/ Tgl Lahir
:
Binjai / 21 Oktober1984
Status
:
BelumMenikah
Alamat
:
Jalan Ir. H. JuandaNomor182, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Madya Binjai.
Nama Bapak
:
Alm. TengkuMhd.Idris
Nama Ibu
:
HJ. Elvina
II. ORANG TUA
III. PENDIDIKAN 1.
SDN020276
:
1990-1996
2.
SMPN 3 Binjai
:
1996-1999
3.
SMUN 5 Binjai
:
1999-2002
4.
S1 FH PANCA BUDI Medan
:
2002-2006
5.
S2 Kenotariatan USU
:
2013-2015
vii
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK .........................................................................................................
i
ABSTRACT ........................................................................................................ iii KATA PENGANTAR....................................................................................... iv DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... vii DAFTAR ISI...................................................................................................... viii BAB I
PENDAHULUAN...........................................................................
1
A. Latar Belakang ..........................................................................
1
B. Perumusan Masalah ..................................................................
7
C. Tujuan Penelitian ......................................................................
8
D. Manfaat Penelitian ....................................................................
8
E. Keaslian Penelitian....................................................................
9
F. Kerangka Teori dan Konsepsi................................................... 10 1.
Kerangka Teori .................................................................. 10
2.
Konsepsi............................................................................. 17
G. Metode Penelitian...................................................................... 19
BAB II
1.
Sifat Penelitian dan Jenis Penelitian .................................. 20
2.
Teknik Pengumpulan Data................................................. 20
3.
Alat Pengumpulan Data ..................................................... 22
4.
Analisa Data ....................................................................... 22
AKIBAT HUKUM HIBAH YANG TIDAK DIBUAT SECARA OTENTIK TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN ................................................................................. 23 A. Sistem Kewarisan di Indonesia ................................................. 23 1.
Pengertian Dan Dasar Hukumnya ..................................... 23 a.
Menurut Hukum Waris Perdata .................................. 23
b.
Menurut Kompilasi Hukum Islam ............................. 26
viii
c. 2.
Menurut Hukum Waris Adat ...................................... 29
Hibah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia........................ 33 a.
Pengertian Hibah dan Dasar Hukumnya..................... 33 1). Menurut Hukum Waris Perdata ........................... 33 2). Menurut Kompilasi Hukum Islam ....................... 34 3). Menurut Hukum Waris Adat ............................... 35
b.
Hukum Tentang Hibah................................................ 35 1). Menurut Hukum Waris Perdata ........................... 35 2). Menurut Hukum Kompilasi Hukum Islam .......... 40 3). Menurut Hukum Waris Adat ............................... 43
c.
Perbedaan Hibah dan Hibah Wasiat ........................... 44
B. Akibat Hukum Hibah Yang Tidak Dibuat Secara otentik Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain .......................................... 46
BAB III
1.
Akibat Hukum Hibah Yang Dibuat Secara Otentik........... 46
2.
Akibat Hukum Hibah Yang Dibuat Tidak Secara otentik Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya ............................. 53
TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT APABILA MEMBUAT AKTA HIBAH YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN ....................................... 55 A. Tanggung Jawab Dan Kewenangan Notaris Berdasarkan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 .................................................... 55 1.
Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 ........................................................................ 55
2.
Kewenangan Notaris Berdasarkan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 ........................................................................ 57
B. Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah ......................................................................................... 60 1.
Karakter Akta Notaris/PPAT ............................................. 61
2.
Prosedur Pelaksanaan Hibah di Hadapan Notaris/PPAT .. 68
ix
BAB IV
ALASAN HAKIM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 207/Pdt.G/2013/PA.Stb ................................................................. 88 A. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb ............................................................ 88 B. Analisis Alasan Hakim Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Stb ................ 92
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 104 A. Kesimpulan ............................................................................... 104 B. Saran ......................................................................................... 105
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 107
x
