i
KEPATUHAN HUKUM NOTARIS/PPAT DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT PPh PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH AYUNI DEWI 097011110
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
i
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ii
KEPATUHAN HUKUM NOTARIS/PPAT DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT PPh PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
TESIS
OLEH AYUNI DEWI 097011110/M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
i
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
i
SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: AYUNI DEWI
Nim
: 097011110
Program Studi
: Magister Kenotariatan FH USU
Judul Tesis
: KEPATUHAN BANDA
HUKUM
ACEH
MENYAMPAIKAN BERDASARKAN
NOTARIS/PPAT TERHADAP SPT
PPh
UNDANG-UNDANG
DI KOTA KEWAJIBAN
PASAL
21
NOMOR
36
TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apa pun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak mana pun atas perbuatan saya tersebut. Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.
Medan, Yang membuat pernyataan
AYUNI DEWI 097011110
i
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
i
ABSTRACT One of the taxations applied in Indonesia is income tax. Income tax is a tax imposed to the income of individual, company or the other Corporate Bodies. Article 21 clearly states that there must be deduction, depositing and reporting taxes on income carried out by the employer. One of the employers is Notary/ Land Certificate Issuing Official. Calculation, deduction, depositing and reporting carried out by the Notary/ Land Certificate Issuing Official as an employer who pays the income and collect the tax from his/her permanent staff needs tax compliance. In fact, there are many employees working in the office of Notary/Land Certificate Issuing Official who have met their subjective tax not objective tax that they cannot be categorized as tax payers. Therefore, their income cannot be deducted to pay for their income tax as stated in Article 21 because they cannot be tax payers until their income met the amount set for nontaxable income. Based on this condition, the purpose of this study was to find out the level of compliance of the Notary/Land Certificate Issuing Official in the City of Banda Aceh in delivering the annual tax in accordance with Article 21 of Law No.36/2008, the causative factors of compliance or disobedience of the Notary/Land Certificate Issuing Official in delivering the annual tax in accordance with Article 21 of Law No.36/2008, and the legal consequences for the Notary/Land Certificate Issuing Official who does not comply with his/her obligation in delivering the annual tax in accordance with Article 21 of Law No.36/2008. The population of this analytical descriptive study with empirical juridical approach was 21 Notaries/Land Certificate Issuing Officials and all of them were selected to be the samples for this study through total sampling technique. The data for this study were primary data obtained through questionnaire-based interviews and secondary data in the forms of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through documentation study. The data obtained were qualitatively analyzed. The result of this study showed that the level of compliance of the Notary/Land Certificate Issuing Official in the City of Banda Aceh in delivering the annual tax in accordance with Article 21 of Law No.36/2008 was still low. The causative factor of compliance of the Notary/Land Certificate Issuing Official in delivering the annual tax in accordance with Article 21 of Law No.36/2008 was the fear of being penalized while the causative factor of disobedience of the Notary/Land Certificate Issuing Official in delivering the annual tax in accordance with Article 21 of Law No.36/2008 was that many assumed that tax liability does not affect good relations with other parties and the others assume that they do not quite agree with the imposing of income tax on the employees’ salary. The legal consequences for the Notary/Land Certificate Issuing Official who does not comply with his/her obligation in delivering the annual tax in accordance with Article 21 of Law No.36/2008 was that he/she may be subject to administrative and criminal sanctions. Keywords: Compliance, Notary/ Land Certificate Issuing Official, Tax Return, Article 21 i
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ii
ABSTRAK Salah satu pengenaan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau Badan Hukum lainnya. PPh Pasal 21 secara jelas menyebutkan perihal adanya pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Salah satu yang termasuk dalam kategori pemberi kerja tersebut diatas adalah Notaris/PPAT. Penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan oleh Notaris/PPAT sebagai pemberi kerja yang membayarkan penghasilan tersebut memerlukan kepatuhan perpajakan dari Notaris/PPAT yang merupakan salah satu pemotong pajak terhadap pegawai tetapnya. Kenyataan yang banyak dijumpai di lapangan, pegawai kantor Notaris/PPAT yang memenuhi kewajiban pajak subjektif namun bukan kewajiban pajak objektif tidak dapat dikatakan sebagai wajib pajak, sehingga tidak dapat dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karena kewajiban sebagai wajib pajak objektif baru dapat dianggap bila penghasilannya sudah memenuhi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk melakukan penelitian dengan menjawab permasalahan Bagaimana tingkat kepatuhan notaris/PPAT di kota Banda Aceh dalam menyampaikan SPT Masa sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Bagaimana faktor-faktor penyebab kepatuhan atau ketidakpatuhan notaris/PPAT dalam penyampaian SPT Masa sesuai dengan Pasal 21 UndangUndang No. 36 Tahun 2008 dan Bagaimana akibat hukum bagi notaris/PPAT yang tidak mematuhi kewajiban dalam penyampaian SPT Masa sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang 36 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah 21 Notaris/PPAT dan menggunakan sampel populasi total. Sumber data yang diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara, studi kepustakaan dan kuesioner, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tingkat Kepatuhan Notaris/PPAT di Kota Banda Aceh terhadap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 masih rendah. Faktor penyebab kepatuhan Notaris/PPAT yang menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah karena takut dikenakan sanksi perpajakan sedangkan faktor penyebab ketidakpatuhan Notaris/PPAT adalah banyak yang beranggapan bahwa kewajiban perpajakan ini tidak mempengaruhi hubungan baik dengan pihak lain dan sebagian yang lainnya merasa kurang setuju dengan ketentuan tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas gaji pegawai. Akibat hukum dari ketidakpatuhan Notaris/PPAT dalam penyampaian SPT Masa Pasal 21 adalah Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Kata Kunci : Kepatuhan, Notaris/PPAT, SPT Masa PPh Pasal 21
ii
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
iii
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dan penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa untuk masuk pada tahapan seperti ini bukanlah ditempuh dengan mudah, dan tidak hanya mengandalkan kemampuan penulis tetapi melalui tahap demi tahap penuh warna penulis lewati sehingga sampai saat ini. Semua ini bisa terjadi karena ada pihakpihak yang berperan penting yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril, masukan dan saran. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis haturkan yang sebesar-besarnya kepada 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., Msc(CTM), Sp.A(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera sekaligus selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penyempurnaan tesis ini. 4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum., selaku Sekretaris Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penyempurnaan tesis ini. 6. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dengan demi untuk selesainya penulisan tesis ini. 7. Bapak Dr. Drs. Bastari, M.M, selaku Dosen Pembimbing dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dengan demi untuk selesainya penulisan tesis ini.
iii
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
iv
8. Bapak Notaris Syafnil Gani, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dengan demi untuk selesainya penulisan tesis ini. 9. Seluruh Staf Pengajar Administrasi (Ibu Fatima, Kak Sari, Kak Winda, Kak Lisa, Kak Afni, Bang Ken, Bang Aldi) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, selaku para pihak yang selalu membantu selama penulis menyelesaikan urusan besar dan urusan kecil. 10. Rekan-rekan seperjuangan Penulis Mahasiswa/I Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara khususnya angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu membantu dan memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan tesis di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan juga pembaca pada umumnya.
Medan, Januari 2012 Penulis
AYUNI DEWI
iv
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
v
RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI Nama
: AYUNI DEWI
Tempat/Tgl. Lahir
: Banda Aceh, 15 Januari 1976
Agama
: Islam
Status
: Menikah
Alamat
: Jl. Soekarno-Hatta Lr. K. Ali No. 3 Banda Aceh
II. KELUARGA Nama Ayah
: Drs. H. Anas Jamal
Nama Ibu
: (Almh.) Hj. Aisyah Abdullah
Nama Suami
: Fauzan Ridha, SE
Nama Anak
: 1. Mohammed Farid Al Hafizh 2. Fadhel Mohammed 3. Nazwa Amyrah Yasmeen
III.PENDIDIKAN SD Negeri Nomor 40 Banda Aceh (1982-1988) SLTP Negeri Nomor I Banda Aceh (1988-1991) SMU Negeri 3 Banda Aceh (1991-1994) S1 UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH (1994-2000) S2 MAGISTER KENOTARIATAN FH-USU (2009-2011)
v
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
vi
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ………………………………………………………………
i
ABSTRACT .................................................................................................
ii
ABSTRAK …………………………………………………………………
iii
KATA PENGANTAR .................................................................................
iv
RIWAYAT HIDUP .....................................................................................
v
DAFTAR ISI ………………………………………………………………
vi
DAFTAR TABEL …………………………………………………………
viii
BAB I
PENDAHULUAN ………………………………………………
1
A. Latar Belakang ………………………………………………..
1
B. Perumusan Masalah …………………………………………..
10
C. Tujuan Penelitian ……………………………………………..
11
D. Manfaat Penelitian ……………………………………………
11
E. Keaslian Penelitian …………………………………………...
12
F. Kerangka Teori dan Konsepsi ………………………………...
14
1. Kerangka Teori …………………………………………….
14
2. Konsepsi …………………………………………………….
23
G. Metode Penelitian ………………………………………………. 27 1. Sifat dan Jenis Penelitian …………………………………… 27 2. Populasi dan Sampel Penelitian …………………………….. 28 3. Sumber Data ………………………………………………… 28 4. Alat Pengumpulan Data …………………………………….. 30 5. Analisis Data ………………………………………………... 30 BAB II KEPATUHAN NOTARIS/PPAT BANDA ACEH TERHADAP KEWAJIBAN MEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN ……………………… 32 A. Pajak Penghasilan Pada Umumnya …………………………….
32
B. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 …………………………
42
C. Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 …..
50
D. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ………..
61
E. Kepatuhan Notaris/PPAT Banda Aceh Terhadap Memungut Pajak Penghasilan……………………………………………….
71
vi
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
vii
BAB III
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEPATUHAN ATAU KETIDAKPATUHAN NOTARIS/PPAT DALAM PENYAMPAIAN SPT MASA PASAL 21 UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 …………………………………….. 78 A. Faktor-Faktor Penyebab Kepatuhan Atau Ketidakpatuhan Notaris/PPAT Dalam Penyampaian SPT Masa …………………
78
B. Efektifitas Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ………………………………………….. 83 BAB IV
AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS/PPAT YANG TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM PENYAMPAIAN SPT MASA PASAL 21 UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 ………………………………………………………………. 93 A. Kewajiban Hukum Notaris/PPAT Dalam Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ….………………………………………………………………… 93 B. Akibat Hukum Bagi Notaris/PPAT Yang Tidak Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 …………………………………………………………….. 96 1. Sanksi Hukum Perpajakan …………………………………… 96 2. Sanksi Hukum Bagi Notaris/PPAT Yang Tidak Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ………………………………………………….
103
C. Solusi Hukum Bagi Notaris/PPAT yang lalai menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ……………………………………………………………. 105 BAB V PENUTUP …………………………………………………………
113
A. Kesimpulan…………………………………………………………… 113 B. Saran………………………………………………………………….. 114 DAFTAR PUSTAKA
vii
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
viii
DAFTAR TABEL Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II.3 Tabel II.4 Tabel II.5 Tabel II.6 Tabel II.7
Notaris/PPAT Banda Aceh Yang Mengetahui Sebagai Pemotong ………………………………………………………………….. 52 Tarif Pajak Penghasilan ................................................................. 57 Penghitungan PPH Pasal 21 oleh Notaris/PPAT Banda Aceh ...... 62 Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Notaris/PPAT Banda Aceh ......... 63 Penyetoran PPh Pasal 21 oleh Notaris/PPAT Banda Aceh ........... 67 Batas Akhir Penyampaian SPT Masa............................................ 74 Notaris/PPAT Banda Aceh yang menyampaikan pelaporan PPh Pasal 21 …………………………………………………………. 74
viii
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
