KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PEPEN NAZARUDDIN
Sekretaris Ditjen. Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI
Disampaikan pada Sosialisasi Sistem Informasi Kinerja Program dan Kegiatan Pemberdayaan Sosiall Bandung, 17 Mei 2017
Sistematika
A
ORGANISASI DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
B
ALOKASI ANGGARAN PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2017
A
ORGANISASI DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
01
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN. PEMBERDAYAAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL HARTONO LARAS
08121883633
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEPEN NAZARUDDIN
08128425542
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA, DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
BAMBANG MULYADI 0811959910
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
HASBULLAH
0811501880
DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL
HOTMAN 08127211969
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL
MIRA RIYATI KURNIASIH
081293475566
4
4
02
DAYASOS DALAM PENYELENGGARAN KESSOS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
Penyelenggaran Kessos Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5
03
FUNGSI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
6
6
04
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN SDM KESOS
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mandiri. Meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan sebagai potensi dan sumber dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Melalui: Peningkatan Kemauan dan Kemampuan; Penggalian Potensi dan Sumber Daya; Penggalian Nilai-Nilai Dasar; Pemberian Akses; dan/atau Pemberian Bantuan Usaha.
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
SDM PENYELENGGARA KESSOS
UU 11 Tahun 2009
UU 13 Tahun 2011
1. Tenaga Kesejahteraan Sosial; 2. Pekerja Sosial Profesional; 3. Relawan Sosial; 4. Penyuluh sosial
1. Tenaga Kesejahteraan Sosial; 2. Pekerja Sosial Profesional; 3. Relawan Sosial; 4. Penyuluh sosial; 5. Tenaga Pendamping.
7
05
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Program PemberdayaanSosial
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pemberdayaan Sosial
8
B
ALOKASI ANGGARAN DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2017
01
Alokasi Anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial 2017
Rp17.525.288.529.000,-
Ditjen. Linjamsos
Alokasi Anggaran Kementerian Sosial RI
Rp13.362.403.331.000,Ditjen. PFM
ANGGARAN DITJEN DAYASOS Rp415.610.356.000,- (2,37%)
76,25%
12,40%
Rp2.173.536.041.000,Ditjen. Rehsos
5,32%
Rp932.070.067.000,-
Ditjen. Dayasos
2,37%
Rp415.610.356.000,Badiklit Rp335.523.849.000,Sekretariat Jenderal ANGGARAN UKE I LAINNYA Rp17.109.678.173.000,- (97,63%)
Rp270.802.171.000,Inspektorat Jenderal
1,91%
1,55%
0,20%
Rp35.342.714.000,-
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
10
02
Alokasi Anggaran Per UKE II (Total Anggaran Rp415.610.356.000,-) Dit. K2KRS, Rp50.277.570.000 (12,10%)
Sesditjen Dayasos, Rp77.509.073.000 (18,65%) Dit. PSDBS Rp20.242.782.000 (4,87%)
2017 Dit. PKAT, Rp119.981.277.000 (28,87%)
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
Dit. PSPKKM, Rp147.599.654.000 (35,51%)
11
03
Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja DanKewenangan (Total Anggaran Rp415.610.356.000,-)
Per Jenis Belanja
Per Kewenangan
KANTOR PUSAT
DAERAH
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
12
04
Pengelompokan Anggaran (Total Anggaran Rp415.610.356.000,-)
Rp247.498.137
Rp94.577.050
Rp24.851.156
Rp38.141.953
Belanja Pelayanan Publik Non Fisik
Belanja Pelayanan Publik Fisik
Belanja Gaji dan Tunjangan
Layanan Dukungan Manajeman Eselon I
Layanan Perkantoran
Output Fisik bersifat Pelayanan Publik adalah output yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) dan/ atau stakeholder di luar unit organisasi.
Output Non Fisik bersifat Pelayanan Publik adalah output yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) dan/ atau stakeholder di luar unit organisasi.
Output bersifat Aparatur adalah output yang tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) dan/ atau stakeholder di luar unit organisasi
Output bersifat Aparatur adalah output yang tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) dan/ atau stakeholder di luar unit organisasi
Output bersifat Aparatur adalah output yang tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) dan/ atau stakeholder di luar unit organisasi
59,55%
22,76%
9,18%
2,54%
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
5,98%
Rp10.542.060
13
05
Target PemberdayaanSosial Dit.Pemberdayaan KomunitasAdatTerpencil
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2017 dilaksanakan di 22 Provinsi, 63 Kabupaten, 82 Kecamatan, 87 Desa, 90 Lokasi (terlampir) Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Tahun 2016 : Kab. Teluk Wondama, Kab. Keerom, Kab. Asmat, Kab. Bima dan Kab. Sumbawa Tahun 2017 : Kab. Teluk Wondama, Kab. Kaimana, Kab. Asmat, Kab. Keerom, Kab. Bima dan Kab. Sumbawa 01. Bantuan Stimulan Rumah • Pembangunan Rumah di 20 Provinsi dengan target sebanyak 1.721 KK indeks bantuan per KK sebesar @Rp44.500.000,-; • Bantuan Bahan Bangunan Rumah di 2 Provinsi dengan target sebanyak 378 KK indeks bantuan per KK sebesar @Rp16.500.000
02. Bantuan Jaminan Hidup • Pemberdayaan Tahun I sebanyak 2.099 KK dengan indeks bantuan per KK sebesar @Rp310.000,selama 6 bulan; • Pemberdayaan Tahun II sebanyak 1.856 KK dengan indeks bantuan per KK sebesar @Rp310.000,-/KK selama 3 bulan;
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
03. Pembangunan Infrastruktur Sosial • Pembangunan Sarana Air Bersih/MCK sebanyak 30 Unit dgn indeks bantuan per unit @Rp50.000.000,; • Pembangunan Balai Sosial sebanyak 30 Unit dgn indeks bantuan per unit @Rp50.000.000,-; • Pembangunan Rumah Ibadah sebanyak 30 Unit dgn indeks bantuan per unit @Rp50.000.000,-;
04. Bantuan Bibit Tanaman, Peralatan Kerja dan Peralatan Rumah Tangga • Bantuan Bibit Tanaman sebanyak 2.099 KK dgn indeks bantuan per KK @Rp382.000; • Bantuan Peralatan kerja sebanyak 2.099 KK dgn indeks bantuan per KK @Rp382.000,-; • Bantuan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 2.099 KK dgn indeks bantuan per KK @Rp382.000,-;
14
05
Target PemberdayaanSosial Dit.Kephalwanan,Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 1. Pengusulan calon Penerima Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, yang akan ditetapkan sebagai berikut: a. Pahlawan Nasional dengan target 10 orang; b. Perintis Kemerdekaan dengan target 10 orang; c. Satyalencana Kebaktian Sosial (SLKS) dengan target 10 orang; 2. Tunjangan Kehormatan Penghormatan, yaitu: a. Pahlawan Nasional/Warakawuri sebanyak 87 orang indeks @Rp50.000.000/tahun; b. Perintis Kemerdekaan sebanyak 150 orang indeks @Rp8.692.000/tahun; c. Janda/Duda Perintis Kemerdekaan sebanyak 630 orang indeks @Rp2.000.000/thn
3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPN Utama), Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN), yaitu: a. Pemeliharaan TMPNU Kalibata 1 Unit Rp2.342.102.000,b. Pemeliharaan TMPN di Timor Leste 1 Unit, Rp300.000.000 c. Pemeliharaan TMPN 30 Unit di 29 Provinsi, dengan rata-rata anggaran per unit @Rp81,656,000.d. Pemeliharaan MPN 91 Unit di 21 Provinsi, dengan rata-rata anggaran per unit @Rp 11.500.000,4. Penguatan Karakter Bangsa melalui Penanaman Nilai K2KRS, yaitu: a. Santiaji Karakter Bangsa di 2 Lokasi dengan terget 200 orang generasi muda; b. Ziarah Wisata di 34 Provinsi dengan target 6.800 Orang; c. Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial di 34 Provinsi dengan Target 6.800 Orang; d. Olimpiade Pahlawan di 34 Provinsi dengan target 2.040 orang . 5. Restorasi Sosial a. Pertemuan pembentukan agen restorasi sosial di 6 lokasi dengan target 90 Orang/Pihak Peserta pertemuan adalah Pilar Sosial, Tokoh Pendidikan, Tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dll. b. Workshop Restorasi Sosial dalam rangka mensosialisasikan konsep restorasi sosial kepada berbagai pihak terkait. DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
15
05
Target PemberdayaanSosial Dit.PemberdayaanSosialPerorangan,Keluarga&KelembagaanMasyarakat
1. Diberdayakannya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 7.094 Orang, melalui: a. Bimbingan Teknis TKSK b. Tali Asih TKSK 2. Diberdayakannya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 565 Lembaga, melalui: a. Bimbingan Teknis LK3 b. Bantuan Operasional LK3 3. Diberdayakannya Karang Taruna sebanyak 1.818 Lembaga, melalui: a. Bimbingan Teknis Karang Taruna b. Pemberdayaan Karang Taruna Provinsi c. Bulan Bhakti Karang Taruna 4. Diberdayakannya Lembaga Kesejahteraan Sosial(LKS)/Organisasi Sosial (Orsos) sebanyak 1.755 Lembaga, melalui: a. Bimbingan Teknis LKS b. Pemberdayaan LKS Provinsi
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
5. Diberdayakannya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 1.565 Orang, melalui: a. Bimbingan Teknis PSM b. Bantuan Operasional PSM 6. Diberdayakannya Forum CSR/Dunia Usaha sebanyak 531 Lembaga, melalui: a. Pemantapan dan Penguatan Program Kemitraan Dunia Usaha b. Pemberdayaan Potensi Dunia Usaha 7. Dikembangkannya Jaringan Kerjasama Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya, sebanyak 429 Lembaga, melalui: a. Pemberdayaan bagi Family Care Unit (FCU) sebanyak 33 Lembaga; b. Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat sebanyak 396 Lembaga. 8. Terbangunnya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di 70 Kab/Kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di 140 Desa/Kelurahan, melalui: a. Sosialisasi SLRT dan Puskessos b. Pembentuakn SLRT dan Puskessos
16
05
Target PemberdayaanSosial Dit.PengelolaanSumberDanaBantuanSosial Pelayanan perijinan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Atau Barang (PUB) 1.600 SK; Pemantauan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang/Barang 4 Kegiatan, melalui: a. Pemantauan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang; b. Kompetensi Petugas Pelaksana Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan UGB/PUB; c. Laporan Penyelenggaraan PPNS tahun 2017; d. Laporan Supervisi atas Pelaksanaan UGB dan PUB di Lokasi Penyelenggaraan.
Peningkatan kapasitas SDM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bidang undian 30 Orang; Penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai dengan peraturan 1.970 lembaga/ Perusahaan; DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
17
06
Pentingnya Sistem Informasi Kinerja
Beberapa alasan kenapa diperlukannya sistem informasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial berbasis teknologi informasi (IT), diantaranya yaitu: 1. Menjawab kesulitan dalam memperoleh data dan informasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemberdayaan sosial secara cepat dan tepat; 2. Data dan informasi kinerja pelaksanaan program juga akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana program dan kegiatan kedepan; 3. Memudahkan dalam pengendalian dan pengambilan langkah-langkah percepatan realisasi kegiatan dan anggaran terutama oleh unsur pimpinan. DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2017
18
Terima Kasih
