PEMERINTAH
KABUPATEN
BOGOR
KECAMATAN DRAMAGA Jl. R Soewandana No 74 Tlp.(0251) 623002 Bogor KEPUTUSAN CAMAT DRAMAGA KABUPATEN BOGOR Nomor
: 050/24/kpts/2014
Lampiran
:
TENTANG : RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 – 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT DRAMAGA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD;
b.
bahwa strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Bogor yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor .. Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Dramaga tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Dramaga Tahun 2013-2018.
1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
1
2. Undang-Undang …. 2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah ….
2
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah ….
3
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9); 24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337); 25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 37); 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 56); 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69); 28. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/9/Kpts/Per-UU/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014. Memutuskan ….
4
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Rencana Strategis Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 20132018 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Dramaga merupakan dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dramaga Kabupaeten Bogor;
KEDUA
:
Renstra Kecamatan Dramaga sebagaimana DIKTUM KESATU di susun sebagai acuan bagi antara lain : a.
Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Dramaga untuk periode 1 (satu) tahunan;
b.
Pedoman penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Dramaga Pada Tanggal 28-12- 2014
CAMAT DRAMAGA
DRS,BAEHAKI Pembina Tk.I NIP. 195910081985031007 Tembusan : 1. Yth. Bupati Bogor; 2. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Bogor; 3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor.
5
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya
Renstra Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor
Tahun
2013 – 2018. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dramaga, Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Dramaga Tahun 20132018. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ tertanggal 7 Februari 2014 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2015. Dokumen Rencana Srategis Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor adalah dokumen kerja Kecamatan Dramaga bersama jajarannya untuk masa kerja lima tahun mendatang dalam pencapaian Visi, misi, tujuan dan sasaran. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam kurun waktu lima tahun mendatang untuk melaksanakan program-program, kegiatankegiatan
yang
berhubungan
dengan
tugas
dan
fungsi,
sehingga
berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun bersama. Kami menyadari banwa Rencana Strategis Kecamatan Dramaga ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua pihak yang sifatnya perbaikan dan penyempurnaan. Selain itu tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dari lingkup SKPD maupun dari para Seksi Kecamatan Dramaga beserta staf, sehingga tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Dramaga Tahun 2013 – 2018.
Akhirnya
mudah-mudahan
Perencanaan
Strategis
ini
dapat
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan acuan bagi jajaran Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Dramaga,
Oktober 2014
CAMAT DRAMAGA
DRS,BAEHAKI Pembina Tk.I NIP. 195910081985031007
DAFTAR ISI Halaman :
Keputusan Camat Dramaga Nomor 050/24/kpts/2014 tentang Renstra Kecamatan Dramaga Tahun 2013-2018. Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
BAB II
BAB III
: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
……
1.2. Landasan Hukum
…….
1.3. Maksud dan Tujuan
……
1.4. Sistematika Penulisan Renstra
……
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN DRAMAGA 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Dramaga
……
2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Dramaga
……
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Dramaga
……
2.4
…….
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pada Kecamatan Dramaga
: ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
……
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
…….
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
……
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
……
BAB IV
BAB V
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Dramaga
……
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
……
4.3. Stratergi dan Kebijakan
……
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kecamatan Dramaga 5.2.
Program Dramaga
dan
Kegiatan
Lintas
……
Kecamatan
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DRAMAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
: PENUTUP
Lampiran
: Matrik Renstra Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.
Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan
bahwa
Renstra
SKPD
merupakan
dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di
dalam
ketentuan
lainnya
yaitu
Instruksi
Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
Dokumen
Rencana I-1
Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait
dengan
penyusunan
Renstra
SKPD,
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra
SKPD
dirumuskan
dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20132018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Bogor
menyusun
dan
menetapkan
Renstra Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018. Selanjutnya Renstra Kecamatan Dramaga yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Dramaga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana I-2
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Republik
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005I-3
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Pelaksanaan
Penyusunan, Rencana
Pengendalian
Pembangunan
dan
Daerah
Evaluasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); I-4
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8
tahun
Penyusunan,
2008
tentang
Pengendalian
Tahapan,
dan
Evaluasi
Tata
Cara
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa
Barat
Tahun
2008
Nomor
8
Seri
E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat
Nomor
25
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan
dan Kedudukan
Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); I-5
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 337); 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 56); 28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Kewenangan
Penandatanganan
Dokumen
Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69); 29. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 050/480-Bappeda tanggal 20 Maret 2014 tentang Sinkronisasi Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2013-2018 Serta RKPD dan Renja SKPD Tahun 2015; I-6
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor tahun 2013- 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Sedangkan
tujuan
penyusunan
Dokumen
Renstra
Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Dramaga dan penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Dramaga, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika
penulisan
Renstra
Kecamatan
Dramaga
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DRAMAGA Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Kecamatan Dramaga, Kinerja Pelayanan Kecamatan Dramaga dan Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
Kecamatan Dramaga. BAB III ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Identifikasi
permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dramaga, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah I-7
Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
program
dan
kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Dramaga untuk periode tahun 2013-2018. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari keseluruhan tujuan penyusunan renstra Kecamatan Dramaga untuk periode tahun 2013-2018.
I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DRAMAGA 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Dramaga 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dramaga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan Kecamatan Dramaga masuk dalam pola Maksimal, bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang
mempunyai
tugas
membantu
bupati
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian
kewenangan
bupati
berdasarkan
pelimpahan
wewenang, terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 3 (tiga) Sub Bagian dan 5 (lima) Kepala Seksi. Sebagai
Organisasi
Perangkat
Daerah,
Kecamatan
dituntut untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Bogor yang Jangka
akan disusun tentang
Kabupaten
Rencana Pembangunan
Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2013 – 2018 guna mendukung tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih yaitu “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia“ Untuk mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia, menggunakan Penciri Termaju Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 untuk dijadikan sebagai keberhasilan sebagai berikut : 1. Terbangunnya Masjid Besar di setiap kecamatan; 2. Penduduk miskin turun menjadi 5 %; 3. Tuntasnya
pembangunan
Stadion
Olahraga
berskala
internasional; 4. Seluruh perijinan berstandar ISO; II - 1
5. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia; 6. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar terbanyak di Indonesia; 7. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat; 8. Terbangunnya pasar disetiap kecamatan; 9. Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
termasuk
tertinggi
di
Indonesia; 10. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia; 11. Laju
Pertumbuhan
Ekonomi
(LPE)
melebihi
Laju
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional; 12. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); 13. Pelayanan
penyediaan
listrik
perdesaan
tertinggi
di
Indonesia; 14. Tidak ada daerah terisolir; 15. Terbangunnya poros barat-utara-tengah-timur; 16. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah; 17. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi; 18. Seluruh masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan; 19. Angka
Harapan
Hidup
(AHH)
termasuk
tertinggi
di
Indonesia; 20. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun; 21. Tercapainya rata-rata lama sekolah 9 (Sembilan) tahun; 22. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 23. Seluruh masyarakat mempunyai KTP Elektronik (e-KTP); 24. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah; 25. Tersedianya layanan pengaduan di seluruh SKPD dan Desa. Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan
Dramaga
harus
mengacu
kepada
kebijakan
dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan sinergis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning.
II - 2
Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan
yang
ditetapkan
pada
tahun
2013-2018
dititikberatkan kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Adapun
dalam
pelaksanaannya
disesuaikan
dengan
tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan
mempertimbangkan
masyarakat,
profil
desa
potensi
dan
wilayah,
kecamatan,
aspirasi
hasil
Forum
Perencanaan Pembangunan Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor. Dalam
rangka
implementasi
pelimpahan
wewenang
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,
Bupati
Bogor
telah
menerbitkan
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat, yang terdiri dari 27 bidang yang meliputi : 1. Bidang Pertanian dan ketahanan pangan meliputi : a. Sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Sub Bidang Perkebunan c. Sub bidang peternakan 2. Bidang Perikanan 3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi : a. Sub bidang pertambangan umum b. Sub bidang ketenagalistrikan 4. Bidang Kehutanan 5. Bidang Perindustrian 6. Bidang Perdagangan 7. Bidang Koperasi dan UKM 8. Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan a. Sub Bidang Kepariwisataan b. Sub Bidang Kebudayaan 9. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian meliputi : II - 3
a. Sub bidang Ketenagakerjaan b. Sub bidang ketransmigrasian 10. Bidang Kesehatan 11. Bidang Pendidikan 12. Bidang Sosial 13. Bidang Penataan Ruang 14. Bidang Pertanahan 15. Bidang Pekerjaan Umum a. Sub bidang bangunan gedung dan lingkungan b. Sub bidang Drainase c. Sub bidang Bina Marga d. Sub bidang Pemukiman e. Sub bidang Persampahan 16. Bidang Perumahan 17. Bidang Perhubungan : a. Sub bidang Perhubungan Darat 18. Bidang Lingkungan Hidup 19. Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 20. Bidang Pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah a. Sub bidang Trantibum dan Linmas b. Sub bidang Administrasi keuangan daerah 21. Bidang Kependudukan 22. Bidang pemuda dan olah raga 23. Bidang komunikasi dan informasi 24. Bidang kearsipan dan perpustakaan 25. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera 26. Bidang perencanaan pembangunan 27. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa a. Sub bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan b. Sub bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. c. Sub bidang Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam kerangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51
Tahun
2013
tentang
Pendelegasian
Kewenangan II - 4
Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang salah satunya kepada Camat, meliputi : 1. Izin
Peruntukan
Penggunaan
Tanah
(
IPPT
)
untuk
bangunan rumah tinggal dengan luas tanah sampai 1000 meter persegi; 2. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan luas bangunan sampai dengan 100 meter persegi; 3. Izin Kolam Pemancingan yang berdiri tidak ada fasilitas / atraksi wisata lainnya yang dikelola oleh perorangan; 4. Izin salon kecantikan kecil / perorangan; 5. Izin Rumah Makan kelas B; 6. Izin spanduk dan umbul-umbul; 7. Izin reklame dalam ruang; 8. Izin pengangkutan jenazah / kerangka keluar daerah / negeri; 9. Izin penguburan di lahan Pemerintah Daerah; 10. Izin huller / penggilingan padi; dan 11. Rekomendasi
izin-izin
tertentu
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan. Selain
melaksanakan
tugas
yang
dilimpahkan
oleh
Bupati/Walikota dalam kerangka menangani sebagian urusan otonomi
daerah,
melekat
juga
terhadap
camat
yaitu
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
II - 5
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,
dalam
pelaksanaan
tugasnya
Kecamatan
mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintahan
umum
kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan; dan 9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Struktur Organisasi Kecamatan Dramaga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Dramaga merupakan organisasi perangkat daerah sebagai
unsur
pelaksana
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah,
dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat Dramaga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Kecamatan, 5 (Lima) Kepala Seksi, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi Kecamatan Dramaga masuk dalam Pola Maksimal sebagai berikut :
II - 6
1. Camat sebagai Pimpinan; 2. Sekretariat Kecamatan di jabat oleh Sekretaris Camat sebagai Pembantu Pimpinan, yang membawahi : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan. 3. Pelaksana adalah Seksi yang terdiri : a. Seksi Pemerintahan; b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Seksi Kesejahteraan Rakyat; d. Seksi Perekonomian; e. Seksi Pembangunan; 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Camat Camat
mempunyai
penyelenggaraan
tugas
membantu
pemerintahan,
Bupati
dalam
pembangunan,
dan
kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kecamatan.
program Untuk
dan
pengelolaan
menyelenggarakan
ketatausahaan
tugas
Sekretariat
Kecamatan mempunyai fungsi antara lain : 1. Pengkoordinasian
penyusunan program dan pelaporan
kecamatan; 2. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kecamatan; 3. Pengelolaan
administrasi
umum
dan
kepegawaian
kecamatan; 4. Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan; dan
II - 7
5. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan kinerja kecamatan. Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
Sekretaris
Kecamatan dibantu oleh : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dengan masing-masing tugas dan fungsinya sebagai berikut : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas di maksud, sub bagian program dan pelaporan
mempunyai
fungsi sebagai berikut : a.
Penyiapan
bahan
pengkoordinasian
penyusunan
program kecamatan; b.
Pengumpulan,
pengolahan
dan
analisa
data
kecamatan; c.
Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat;
d.
Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja kecamatan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Pengelolaan
administrasi
umum,
urusan
rumah
tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b.
Pengadaan
pemeliharaan
dan
inventarisasi
perlengkapan; II - 8
c.
Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
d.
Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan.
3. Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
membantu
Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
kecamatan.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana di maksud, sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
b.
pengelolaan
administrasi
penyusunan
anggaran
kecamatan; dan c.
Pengelolaan, pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan kecamatan.
1. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan
pemerintahan.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana di maksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 1.
Penyelenggaraan
pembinaan
pemerintahan
desa
dan
kelurahan; 2.
Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
3.
Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; dan
4.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan,
evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
II - 9
umum. Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Fungsi : 1. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 2. Penyelenggaraan
pembinaan
polisi
pamong
praja
kecamatan; 3. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 4. Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; 5. Penegakan peraturan daerah; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat Seksi
Kesejahteraan
Rakyat
mempunyai
tugas
membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan,
pelaksanaan,
evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi : 1. Pembinaan dan pengendalian bantuan sosial; 2. Pembinaan pemberdayaan perempuan; 3. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan; 4. Pembinaan keluarga berencana; 5. Pencegahan
dan
penanggulangan
bencana
alam
dan
pengungsi; 6. Pembinaan masalah sosial; 7. Pembinaan kesehatan masyarakat; 8. Pembinaan kerukunan umat beragama; 9. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu
pengetahuan
dan
teknologi,
generasi
muda,
keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya; 10. Pengkoordinasian dan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah; dan II - 10
11.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Perekonomian Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan
perekonomian.
Untuk
melaksanakan
tugas
Seksi
Perekonomian mempunyai Fungsi : 1. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perekonomian; 2. Pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; 3. Pembinaan, pengembangan dan pngendalian di bidang pertanian,
peternakan,
perikanan,
perkebunan,
dan
kehutanan; 4. Pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi; 5. Pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); 6. Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan; 7. Pembinaan dan pengawasan pertambangan; 8. Pembinaan dan pengawasan perdagangan; 9. Pelaksanaan
inventarisasi
potensi
penanaman
modal
daerah; 10. Pengawasan, penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka
menunjang
keberhasilan
program
produksi
pertanian dan industri kecil; 11. Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian; dan 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Bidang Pembangunan Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan II - 11
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas Seksi
Pembangunan mempunyai Fungsi : 1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan; 2. Pengkoordinasian, pelaporan
pembinaan
langkah-langkah
dan
pengawasan
penanggulangan
serta
terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan; 3. Pengkoordinasian
pelaksanaan
pembangunan
swadaya
masyarakat; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
Secara
lengkap
Struktur
Organisasi
Kecamatan
Dramaga Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1. Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Dramaga
CAMAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKSI
SEKSI
PEREKONOMIAN
PEMBANGUNAN
DESA
II - 12
2.2. Sumber Daya Kecamatan Dramaga 1. Kondisi Fisik Kecamatan Dramaga merupakan salah satu kecamatan yang termasuk
daerah
pengembangan
Wilayah
Barat,
yang
mempunyai luas wilayah sekitar ± 55,63 Km2, dan secara Administratif Kecamatan Dramaga terbagi dalam 13 (tiga belas) Desa, dengan kondisi geografis mempunyai batas dengan : Sebelah Utara
: Kecamatan Ranca Bungur
Sebelah Selatan
: Kecamatan Tamansari
Sebelah Barat
: Kecamatan Dramaga
Sebelah Timur
: Kota Bogor dan Kecamatan Ciomas
Berdasarkan jarak orbitas serta sarana transportasi antara pusat pemerintahan Kecamatan Dramaga dengan : Ibukota Negara (Jakarta)
:
68 Km
Ibukota Provinsi (Bandung)
:
128 Km
Ibukota Kabupaten (Cibinong) :
68 Km
Sedangkan
bentuk
dan
kontur
tanah
wilayah
Kecamatan Dramaga diperkirakan sebagai berikut : Dataran sekitar 45%, perbukitan sekitar 55 % Ketinggian
wilayah
berada
diantara
500
di
atas
permukaan laut Suhu udara sekitar antara 250C/300C Curah hujan rata-rata pertahun sekitar 22 hari
II - 13
2. Kondisi Perwilayahan B. Secara administratif, Kecamatan Dramaga terdiri atas 10 (Sepuluh) desa, yaitu (1). Desa Dramaga, (2) Desa Sinarsari, (3) Desa Neglasari, (4) Desa Babakan,(5) Desa Ciherang, (6) Desa Petir, (7) Desa Cikarawang,(8) Desa C. Purwasari, (9) Desa Sukawening (10) Sukadamai . Melihat kondisi perwilayahan tersebut, masih memungkinkan akan terjadi pemekaran desa. Sedangkan Jumlah penduduk Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor pada akhir tahun 2013 menurut hasil rekapitulasi
laporan
Lahir,
Mati.
Pindah,
dan
Datang
(LAMPID) sebanyak ……. jiwa, terdiri dari penduduk Laki-laki sebanyak ……. Jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak …… jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak ……. Kepala Keluarga. Berkenaan penduduk
dengan
Kecamatan
pembangunan
Dramaga,
kualitas
perkembangan
hidup kualitas
sumberdaya manusia (SDM) menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pembangunan. Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat
maupun
daerah
melalui
APBN-APBD
yang
akan
berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan
merupakan
salah
satu
sarana
untuk
meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi II - 14
mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. 1. Kondisi Umum Pegawai Sedangkan
Kondisi
PNSD
Kecamatan
Dramaga
Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebanyak 36 orang, terdiri dari pegawai kecamatan sebanyak 26 orang dan sekretaris desa sebanyak 10 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : TABEL 2.1. No
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN DRAMAGA PEGAWAI
1. 2.
JUMLAH ( ORANG )
%
26
70,83 29,17 100.00
PNS SEKDES PNS JUMLAH
10 36
a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,
maka
dalam
pengisian
formasi
jabatan
struktural di Kecamatan Dramaga terdiri dari eselon III dan eselon IV sebanyak 8 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : TABEL 2.2.
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN
DRAMAGA
YANG MENDUDUKI JABATAN DAN STAF
N0 1. 2. 3. 4.
Jabatan/Staf Eselon III Eselon IV Staf Sekdes Jumlah
Jumlah (Orang) 2 5 3 26 36
% 5,13 12,82 7,7 74,35 100.00
II - 15
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat Dari 36 jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Dramaga, dilihat dari status golongan/pangkat, maka selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 2.3.
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN DRAMAGA BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT
N0
Golongan
Jumlah (Orang)
%
1.
IV
2
5,13
2.
III
12
30,76
3.
II
21
58,98
4.
I
1
5,13
36
100,00
Jumlah
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila
dilihat
Kecamatan Dramaga
dari
tingkat
Pendidikan
pegawai
yang ada, maka status pendidikan
dengan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar
71,80 %,
sedangkan yang Status pendidikan Strata-1 (S1) 15,38%, dan yang Strata-2 (S2) sebesar 12,5%. Selengkapnya dapat dilihat tabael dibawah ini : TABEL 2.4. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN RUMPIN BERDASARKAN PENDIDIKAN N0
Pendidikan
Jumlah (orang )
%
1.
Strata-2 ( S2 )
2
12,5
2.
Strata-1 ( S1 )
10
15,38
3
Diploma III
1
5,13
4
SLTA/SMK
22
71,80
5
SLTP
1
5,13
5
SD
0
Jumlah
36
100,00
II - 16
d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila
dilihat
dari
jenis
kesarjanaan/disiplin
ilmu,
selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : TABEL 2.5. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN DRAMAGA BERDASARKAN KESARJANAAN N0
KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU
A.
MAGISTER
B.
JUMLAH (orang )
1. Administrasi Negara/Daerah
-
2. Magister Manajemen
2
SARJANA 1. Ilmu Sosial
2
2. Pendidikan
2
3.Lainnya
4
Jumlah
10
Tabel di atas menunjukkan klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Dramaga,
sebenarnya
sudah ada beberapa pegawai yang telah menempuh pendidikan S-1 dan telah lulus Ujian Penyesuaian Ijazah, tetapi belum dicantumkan gelarnya (masih dalam proses). 4. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Kecamatan Dramaga Tahun 2009 2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang telah ditetapkan setiap tahunnya, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6. sebagai berikut :
II - 17
5. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja Ketersediaan sarana dan prasarana kantor kecamatan, sangat berpengaruh bagi kegiatan
Kecamatan
tercapainya
Dramaga.
segala program
Ketersediaan
sarana
prasarana penunjang kegiatan kantor pada dasarnya di dapat
dari
pengajuan
kebutuhan
barang
modal
yang
dianggarakan dalam anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu ada barang kebutuhan kantor yang diadakan dari hasil usaha kecamatan. Adapun tingkat kondisi barang digambarkan secara umum, walaupun pada kenyataannya relatif dan setiap barang kualitas serta harganya mengalami penyusutan.
Gambaran
secara
umum
sebagaimana
tercantum pada tabel 2.7, sebagai berikut : TABEL 2.7. SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN NO
URAIAN
BANYAKNYA
SATUAN
± 2.660
M2
± 250
M2
1
TANAH
2
GEDUNG
3
LISTRIK
1
JARINGAN
4
AIR
1
JARINGAN
5
TELPON
1
LINE (1 FAX)
6
AREA PARKIR
1
AREA
7
RUANG RAPAT
1
RUANG
8
RUANG ARSIP
1
RUANG
9
MUSOLLA
1
BUAH
10
KENDARAAN RODA 4
3
UNIT
11
KENDARAAN RODA 2
2
UNIT
12
MEJA RAPAT
1
SET
13
KOMPUTER PC
8
UNIT
14
KOMPUTER NOTEBOOK
2
UNIT
15
MEJA KERJA
29
UNIT
16
KURSI KERJA
64
UNIT
17
FILLING KABINET
12
UNIT
18
RAK ARSIP
-
UNIT
19
LEMARI ARSIP
1
UNIT
II - 18
Dari tabel 5.1. dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas gedung dan jumlah pegawai di Kecamatan sebesar 250 M2 : 1, hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang sebanyak 16 M2.
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dramaga Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Dramaga, maka ditetapkan indikator kinerja
Kecamatan Dramaga, sebagai
berikut : 1. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %; 2. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang
Kesejahteraan
Sosial
dari
rencana
1
dokumen,
terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100.%; 3. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 4. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %; 5. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 6. Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan dari rencana 1 kegiatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100 %; 7. Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan dari rencana kegiatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100 %.
II - 19
2.4. Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
Pada
Kecamatan Dramaga 1. Tantangan (Threats) Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dramaga Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, tentunya
Kecamatan
Dramaga
mengalami
tantangan/permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Tentunya hal ini yang perlu diantisipasi dan diselesaikan secara kontinu dan pengkoordinasian terhadap instansi terkait. Sehingga tantangan/permasalahan akan dapat terselesaikan secara optimal. Karena Masalah merupakan kesenjangan antara pencapaian kinerja keadaan sekarang dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Adapun
tantangan
(Theats)
yang
dirasakan
dalam
pengembangan pelayanan Kecamatan Dramaga, diantaranya sebagai berikut : 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat; 2. Masih rendahnya Ketidakstabilan kondisi perekonomian masyarakat; 3. Masih belum optimalnya kondisi infrastuktur perdesaan; 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap proyeksi pembangunan
yang
dibiayai
oleh
Swadaya
Murni
Masyarakat; 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Tinggal; 6. Masih tingginya kondisi masyarakat yang mengalami kondisi Keluarga Miskin dan Kurang Mampu; 7. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; 8. Kurang optimalnya jaringan irigasi 9. Diversifikasi tanaman pangan 10. Kebutuhan konsumsi beras meningkat 11. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi 12. Masih rendahnya potensi hasil produski IKM yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai konsumen dikarenakan masih II - 20
lemahnya promosi yang dilaksanakan baik oleh IKM/UKM sendiri maupun oleh Pemerintah selaku fasilitator serta terbatasnya akses pasar 13. Pendelegasian kewenangan penandatanganan Dokumen administrasi
pelayanan
perizinan
kepada
Camat
berdasarkan Perbup Bogor Nomor 51 Tahun 2013 14. Pada
beberapa
saluran
irigasi
(tersebar)
terdapat
pendangkalan lumpur yang menyebabkan limpasan air ke jalan 15. Kurang optimalnya akses jalan utama Dramaga karena ruas
jalan
yang
sempit
sementara
kebutuhan
jalan
meningkat
Melihat kondisi tersebut membuktikan beberapa faktor penghambat peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai berikut: 1. Faktor
penghambat
pertama
menyangkut
cakupan
kewenangan Kecamatan Dramaga, khususnya unit kerja pelaksana penyelenggara pelayanan di bidang kewenangan yang bersangkutan. otonomi
daerah
Hal ini terjadi apabila dalam desain
ada
pembatasan
kewenangan,
maka
reorientasi strategi penyelenggaraan pelayanan agar sesuai dengan preferensi masyarakatnya akan relatif sulit dilakukan karena pusat pengambilan keputusan tetap berada di pemerintah daerah, yang relatif kurang memahami preferensi masyarakat di wilayah. Untuk Indonesia, faktor penghambat ini telah dihilangkan karena Otonomi Daerah di Indonesia diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional kepada Daerah. 2. Faktor penghambat kedua adalah keterbatasan kemampuan pemerintah kecamatan, baik personil, peralatan maupun pembiayaan.
Keterbatasan
kemampuan
akan
semakin
terlihat saat target kinerja pelayanan yang diharapkan ditetapkan lebih tinggi dari pada target kinerja optimal.
II - 21
3. Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan informasi. Hal ini terjadi karena kurang baiknya mekanisme interaksi antara penyelenggara pelayanan dengan penerima manfaat pelayanan. Pada beberapa kasus, mekanisme interaksi bahkan tidak didesain. Akibatnya, partisipasi masyarakat tidak
berkembang
penyelenggaraannya.
berdasarkan
Pada
kasus
pemahaman
lainnya,
mekanisme
interaksi sudah dibangun tetapi efektifitasnya masih rendah. Pada kasus seperti ini, seluruh informasi untuk secara terus menerus
merancang
ulang
penyelenggaraan
pelayanan.
Dalam konteks manajemen, kasus seperti ini sering terjadi pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tidak di bangun dan dikembangkan secara baik. 4. Faktor
penghambat
keempat
adalah
kemungkinan
terjadinya ketimpangan kinerja penyelenggaraan pelayanan antar
wilayah/desa.
Permasalahan
ini
muncul
karena
ketiadaan standar minimal yang harus dipenuhi berbagai pelayanan dilingkup kewenangan bidang pemerintahan, yang diperlakukan sama di seluruh wilayah/desa. Bila tidak dipecahkan, kemungkinan seperti itu akan menjadi masalah penting
bagi
proses
pembangunan
wilayah
secara
keseluruhan. Solusi untuk faktor penghambat keempat di atas adalah alasan teoritis dari pengembangan standar pelayanan
minimal.
pengembangan
Namun
kinerja
demikian,
pemerintah
secara
untuk
tujuan
keseluruhan,
standar kinerja pelayanan dan standar kinerja pelayanan bidang kewenangan wajib dan bidang kewenangan non wajib sangat diperlukan. 5. Faktor penghambat kelima adalah kondisi infrastrukur yang belum
memadai/dalam
kondisi
rusak,
sehingga
pertumbuhan perekonomian warga masyarakat kurang dan belum berkembang. Kemungkinan seperti itu akan menjadi masalah penting bagi proses pembangunan wilayah secara keseluruhan.
II - 22
1. Peluang
(Opportunities)
Pengembangan
Pelayanan
Kecamatan Dramaga Memperhatikan
Peraturan
Perundang-undangan
dan
kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan arah
kebijakan
pelayanan
Kecamatan
adalah
untuk
mewujudkan kepemerintahan yang baik. Kinerja manajemen pelayanan yang baik diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dan dapat mendorong meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki citra pelayanan yang buruk, memperkuat
daya
saing
wilayah,
mendorong
peningkatan
investasi dan pengembangan perekonomian wilayah, serta menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, dan pada gilirannya mampu mewujudkan kepemerintahan yang baik. Kebijakan Kecamatan tersebut mendapat respon positif dari Pemerintah Daerah, dari sebanyak 40 (empat puluh) kecamatan, telah dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Kondisi
tersebut
disebabkan
antara
lain;
memudarnya
komitmen top pimpinan dan jajarannya, kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, dan kuatnya ego atau kepentingan unit organisasi tertentu untuk mempertahankan kewenangan pemberian izin. Di sisi lain, masalah legalitas organisasi, regulasi dan sumber daya manusia serta dukungan biaya operasional dan sarana pendukung yang belum cukup memadai, menjadi faktor penyebab lembaga pelayanan terpadu kurang berfungsi optimal. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula
terhadap
kebijakan
yang
harus
dikeluarkan
oleh II - 23
pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
II - 24
BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya,
Dramaga Kabupaten Bogor tidak terlepas permasalahan
yang dihadapi,
Kecamatan
dari
permasalahan tersebut
berbagai antara
lain : 1.
Kemampuan Sumber daya manusia perencana yang tidak merata ;
2.
Belum adanya Peraturan daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari UU 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ;
3.
Sumber data yang tidak Up to date dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan ;
4.
Masih terdapatnya masyarakat miskin dan kantongkantong kemiskinan serta banyaknya pengangguran tidak kentara
5.
Masih kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana dasar masyarakat khususnya sarana kesehatan, pendidikan dan pertanian serta Infrastuktur Jalan
6.
Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi. Hasil evaluasi
dan
pengendalian
belum
dimanfaatkan
secara
optimal sebagai input bagi penyelenggaraan pemerintahan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
untuk
mendefinisikan
kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan III - 1
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
Menengah
Daerah
perencanaan. Rencana
Pembangunan
Jangka
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.
Berdasarkan
pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap
kedua,
RPJMD
tahap
ketiga
ini
ditujukan
untuk
merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. 1. Visi Dengan
mempertimbangkan
arah
dan
tahapan
pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi
serta
isu-isu
strategis
yang
berkembang
maka
pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 200132018 sesuai dengan janji Bupati Bogor yang akan dilegalkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”. Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah :
Kabupaten Bogor adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau msyarakat dalam arti seluasluasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
Termaju adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun III - 2
berkembang ke arah yang lebih baik. termaju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar.
Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . Kondisi termaju di Indonesia pencapaiannya dapat
diukur dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut : 1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); 3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku; 4. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD); 5. Indikator Kesalehan Sosial : Zakat, Infak dan Sodakoh (ZIS), Keamanan dan Ketertiban. . 2. Misi Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan
kesalehan
sosial
dan
kesejahteraan
masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. 3. Meningkatkan
integrasi,
koneksitas
dan
kualitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
III - 3
Penjelasan
yang
terkandung
di
dalam
rumusan
kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut : Misi
Pertama,
yaitu
Meningkatkan
kesalehan
dan
kesejahteraan sosial masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor
untuk
menjaga
keharmonisan
dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat.
Misi ini
terkait
dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa
Barat,
Kehidupan
yaitu
Sosial
Mengokohkan Kemasyarakatan
melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Misi Kedua,
yaitu
Meningkatkan
perekonomian
daya
saing
masyarakat
pengembangan
usaha
dan berbasis
sumberdaya alam dan pariwisata. ini
merupakan
Kabupaten
Bogor
kesejahteraan
Misi
upaya
Pemerintah
dalam
menciptakan
masyarakat
terutama
kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang
stabil
dan
meningkatkan
kemandirian
berlandaskan
persaingan
memperhatikan kepentingan
berkelanjutan
nilai-nilai
sosial,
dan
serta yang
sehat
serta
keadilan, berwawasan
lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. III - 4
Misi Ketiga,
yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan
lingkungan
hidup
yang
berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Kabupaten
Bogor
menyediakan
dalam
sarana
pengelolaan
dan
rangka prasarana,
sumberdaya
alam
dan
lingkungan hidup yang mantap guna mendukung
kegiatan
sosial
ekonomi
masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik. Misi ini terkait dengan Misi Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu yang
Mewujudkan Jawa Barat
Nyaman
dengan
Infrastruktur
Pembangunan
Strategis
yang
Berkelanjutan. Misi Keempat,
yaitu
Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan
kesehatan.
Misi
ini
merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak
mulia
keberhasilan
sebagai
pelaksanaan
kunci
dari
misi
yang
lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu
Membangun
Masyarakat
yang
Berkualitas dan Berdaya Saing.
III - 5
Misi Kelima,
yaitu
Meningkatkan
penyelenggaraan
kinerja
pemerintahan
dan
kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini
merupakan
upaya
Pemerintah
Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita
dalam
pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan
supremasi
hukum
sebagai
sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Misi ini
terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja
Pemerintahan
melalui
Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Dramaga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan
pembinaan sebagian
kehidupan kewenangan
pemerintahan,
kemasyarakatan Bupati
pembangunan, serta
berdasarkan
dan
melaksanakan pelimpahan
kewenangan, Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Penyelenggarakan ketatusahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan;
III - 6
9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan Kabupaten Ruang
Pembangunan
Bogor
dan
yang
Rencana
Kabupaten Bogor kawasan
tertuang Wilayah ,
Daerah dalam
(Properda)
Rencana
Kecamatan
Tata
Dramaga
termasuk dalam wilayah Bogo r Barat
yang
akan
disiapkan
pada
Daerah
pengembangan IV . Adapun arah pembangunan wilayah ini adalah : 1.
Pengembangan pemukiman sehat;
2.
Pengembangan industri berbasis pertanian, manufaktur dan jasa perdagangan;
3.
Pengembangan pertanian melalui pola diversifikasi;
4.
Pengembangan pariwisata melalui pola agrowisata;
5.
Pengembangan
prasarana
produksi
distribusi
dan
dan yang
sarana,
koleksi,
menunjang
industri,
perdagangan dan jasa; 6.
Pelestarian daerah resapan air. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah
untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan
ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan
yang
memiliki
nilai
konservasi;
(b)
meningkatkan
kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan
kegiatan
vegetatif
dan
sipil
teknis
serta
kegiatan
pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong III - 7
perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial;
(d)
pembangunan
dan
pengembangan
perkotaan
berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor,
Depok,
Tangerang,
(Jabodetabekpunjur);
Bekasi,
Puncak,
dan
Cianjur
dan (e) terwujudnya rencana tata ruang
yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas
dan
jangkauan
pelayanan
jaringan
prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan
lingkungan
hidup;
(b)
kebijakan
pengembangan
kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan
kawasan
strategis
Puncak
sebagai
kawasan
strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri
sebagai
kawasan
strategis
sosial
ekonomi
melalui
penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur
yang
mendorong
perkembangan
kawasan;
pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan III - 8
strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan
penataan
ruang
wilayah
meliputi
:
(a)
strategi
pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan
perdesaan
pengembangan
dan
sistem
kawasan
pusat
perkotaan;
permukiman
(c)
strategi
perdesaan
dan
perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e)
strategi
pengembangan
pola
ruang
wilayah;
(f)
strategi
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah. Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat
Pertumbuhan
(DPP).
Desa
Pusat
Pertumbuhan
telah
ditetapkan meliputi : 1. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo; 2. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya; 3. Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg; 4. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang; 5. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang; 6. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang; 7. Desa Ciasmara Pamijahan;
dan
Desa
Gunung
Picung
Kecamatan
8. Desa Ciampea Udik dan Desa Dramaga Kecamatan Ciampea; 9. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas; 10. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari; 11. Desa Cidokom Kecamatan Rumpin;
III - 9
12. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya; 13. Desa Parakanmuncang Nanggung;
dan
Desa
Cisarua
Kecamatan
14. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng; 15. Desa Warujaya Kecamatan Parung; 16. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang; 17. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur; 18. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede; 19. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup; 20. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong ; 21. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga; 22. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang; 23. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong; 24. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk; 25. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin; 26. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi; 27. Desa Cipayung Megamendung;
Girang
dan
Desa
Sukamaju
Kecamatan
28. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua; 29. Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang; 30. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja; 31. Desa Sirnajaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur; 32. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan Jonggol; 33. Desa Limusnunggal, Desa Mekarsari, dan Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi; 34. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri; 35. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu; 36. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan 37. Desa Cikahuripan dan Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal. Sistem pusat permukiman perkotaan juga telah ditetapkan meliputi : (a) Orde I, yaitu Kecamatan Cibinong
yang memiliki
aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong ; dan (c) Orde III, yaitu III - 10
Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu. Sistem meliputi :
prasarana
wilayah
yang
telah
direncanakan
(a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem
transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; (d) sistem prasarana sumberdaya air; (e) sistem prasarana gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan
di
berbagai
sektor/bidang,
serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika
ditelaah
rencananya,
maka
terlihat
adanya
keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu Pertama adalah
masih
terjadi
penyimpangan
pemanfaatan
ruang
di
Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Kecamatan Dramaga dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus
dijadikan
acuan
utama
dalam
menetapkan
lokasi
pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman
III - 11
pegawai Kecamatan Dramaga terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan. Isu kedua adalah berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi
seperti
kegiatan
investasi
industri,
jasa
maupun
pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Kecamatan Rumpin untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar
tidak
dialihfungsikan
untuk
kepentingan
lain
yang
merugikan pembangunan pertanian daerah. Isu ketiga yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata-ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, Kecamatan Dramaga perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan. Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya III - 12
alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerahdaerah
pertambangan,
dan
pembangunan
kawasan-kawasan
industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan memberi
dampak
ekonomi negatif
yang
kurang
terhadap
bijaksana
kualitas
akan
lingkungan.
Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan
air
bersih
secara
berlebihan
juga
dapat
mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai tersebut, maka rencana
respon
atas
berbagai
isu
lingkungan
hidup
Kecamatan Dramaga perlu merancang berbagai
pembangunan
yang
ramah
lingkungan.
Sebagai
implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Dramaga
tentang
Selanjutnya
lingkungan
perumusan
rencana
hidup
perlu
pembangunan
ditingkatkan. berwawasan
lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya
dalam
perencanaan
berwawasan
lingkungan
adalah
ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang
III - 13
kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan kondisi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
yang merupakan
kondisi
lingkungan
strategis Kecamatan Dramaga, maka untuk menyusun pencapaian visi dan misi, internal dan eksternal
diperlukan
analisis
strategi
lingkungan
(SWOT Analisis). Lingkungan internal
meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Lingkungan Internal a. Kekuatan (S) : Kekuatan adalah kompetensi khusus yang terdapat organisasi yang langsung berakibat kepada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit atau suatu Organisasi, berkaitan dengan hal itu maka dapat ditelaah beberapa potensi
yang
merupakan
kekuataan
di
Kecamatan
Dramaga antara lain : a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan staf; c. Adanya jumlah Sumber Daya yang cukup; dan d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai
b. Kelemahan (W) : Kelamahan kekurangan
merupakan
dalam
hal
keterbatasan
sumber
keterampilan
atau dan
kemampuan yang menjadi penghalang serius terhadap penampilan kinerja organisasi yang memuaskan dalam praktek,
berbagai
kemampuan
tersebut
keterbatasan bisa
terlihat
dan pada
kekurangan sarana
dan III - 14
prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki. Berdasarkan pengertian tadi maka dapat diperoleh gambaran tentang kelemahan yang dihadapai antara lain : a. Kurang memadainya kualitas sarana kerja; b. Belum meratanya kualitas sumberdaya pegawai; c. Terbatasnya dana operasional penunjang kegiatan; dan d Kurang optimalnya mekanisme kerja. 2.
Faktor Lingkungan Eksternal a. Peluang (O) : Peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi satuan organisasi atau suatu unit kerja.
Sehubungan
rencana
pembangunan
wilayah
Dramaga maka yang dapat dijadikan sebagai peluang adalah : a. Adanya
standarisasi
dan/atau
pedoman
kebijakan
Pemerintah Pusat/Provinsi yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah; b. Adanya tuntutan perubahan kebijakan daerah yang lebih baik dan akuntabel; dan c. Tingginya
dukungan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Ancaman (T) : Ancaman
merupakan
kebalikan
dari
pengertian
peluang. Ancaman adalah faktor – faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu kesatuan unit kerja. Jika tidak diatasi ancaman akan menjadi hambatan bagi organisasi tersebut baik sekarang maupun masa yang akan datang. Setelah
mempelajari
kondisi
yang
ada
maka
dapat
disimpulkan adanya beberapa ancaman seperti : a. Perubahan kebijakan pemerintah yang cepat; b. Beragamnya pemahaman masyarakat atas kebijakan Pemerintah Daerah ; c. Adanya kebijakan yang kontradiktif dengan kecamatan lain. III - 15
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Strategi S-O
1. Melaksanakan
kebijakan
daerah
dan/atau
ketentuan
peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan; 2. Melaksanakan
penyelenggaraan
pemerintahan
dengan
standar dan/atau pedoman yang ada ; dan 3. Menindaklanjuti program dan rencana kerja demi kemajuan. 2. Strategi W-O
1. Meningkatkan kualitas sumber daya, baik SDM, sarana kerja, maupun perencanaan anggaran ; 2. Mengoptimalkan mekanisme kerja.
3. Strategi S-T
1. Menyusun
program
kerja
sesuai
dengan
tuntutan
perubahan; 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah; dan 3. Merumuskan kerjasama dengan kecamatan lain. 4. Strategi W-T
1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi permasalahan; 2. Mengoptimalkn sumber daya untuk pelaksanaan program dan rencana kerja.
III - 16
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Kecamatan Dramaga 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi
dapat
kemana
membantu
organisasi
organisasi akan
untuk
dibawa
mendefinisikan
dan
membantu
mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi
adalah
rumusan
umum
mengenai
keadaan
yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana Visi Bupati Bogor Terpilih yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 2013 2018,
Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR
MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan
dari
stakeholders,
maka
Kecamatan
Dramaga Kabupaten Bogor menetapkan Visi :
Tercapainya Pelayanan prima demi terwujudnya Kecamatan Dramaga sebagai wilayah pengembangan pariwisata
dan
pendidikan
untuk
mendukung
Kabupaten Bogor termaju di Indonesia Visi ini dimaksudkan bahwa salah satu indikator untuk mencapai visi Kabupaten Bogor termaju adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dengan meningkatkan kinerja aparatur kecamatan yang proposional, akuntabel, efektif, efesien, transparan dan berakhlak mulia. IV - 1
2.
Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi
yang
telah
ditetapkan.
Dengan
pernyataan
misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan
(stakeholders)
dapat
mengetahui
dan
mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Misi suatu instansi harus
jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait
dengan
kewenangan
yang
dimiliki
oleh
instansi
pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan Visi dan Misi 2013-2018
serta
Visi
Kabupaten Bogor Tahun
Kecamatan
Dramaga
yang
telah
ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dramaga, dan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders),
ditetapkan
Misi
Kecamatan
Dramaga
Kabupaten Bogor sebagai berikut : 1.
Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ketahanan
sumber daya yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2.
Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkualitas
dalam
rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan
nasional dengan produk agro bisnis dan agro industri yang kompetitif; 3.
meningkatkan
lapangan
kerja
dan
meningkatkan
kesempatan berusaha bagi masyarakat; 4. Meningkatkan koordinasi internal maupun antar mitra, serta
memperluas
jaringan
(network)
kebudayaan
dan
pariwisata ditingkat lokal, regional dan nasional;
IV - 2
5.
Mengoptimalkan
potensi
dibidang
daya
tarik
wisata
pertanian dan pendidikan sebagai keunggulan kompetitif. Misi Pertama : “Mewujudkan kecamatan Dramaga sebagai wilayah pembangunan terpadu,sinegritas antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan wilayah Kecamatan Dramaga melalui ketahanan nasional budaya dan ketahanan sumber daya yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi ini mengandung makna bahwa untuk menunjang kecepatan dan percepatan pembangunan yang terpadu
di
segala bidang. Misi Kedua : “
Meningkatkan
memenuhi
Sumberdaya
tuntutan
nasional
dengan
industri
yang
pasar
produk
masyarakat lokal,regional
agro
kompetitip
untuk
bisnis serta
dan
dan agro
menyajikan
kecamatan Dramaga sebagai wilayah pengembangan Wisata
Pendidikan
memanfaatkan
dan
posisi
pertanian
geografis
sebagai
yang simpul
strategis yang penting dalam perhubungan dan komunikasi di kabupaten bogor dan sekitarnya. Misi
ini
mengandung
makna
bahwa
pengembangan wisata .pendidikan dan pertanian di kec Dramaga cukup fotensi hal ini mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan seluruh fotensi yang dimiliki sesuai kebutuhan
dan
meningkatkan
karakteristik
kualitas
terutama
perekonomian
bagi
dalam
hal
masyarakat,
penyediaan sarana dan prasarana diwilayah yang sesuai kebutuhan, menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah IV - 3
dalam
perumusan
kebijakan,kebutuhan
pengelolaan,
pendayagunaan maupun pemanfaatannya.pernyertaan modal usaha akan dapat memacu masyarakat meningkatkan tarap hidup
menuju
kesejahteraan..dalam
rangka
memenuhi
tuntutan pasar local,regional dan nasional dengan produk agro bisnis . agro industria dan kuliner yang kompetitif Misi Ketiga : Meningkatkan
kesalehan
sosial
dan
kesejahteraan
masyarakat.
Misi ini mebgandung makna upaya Pemerintah Kecamatan Dramaga untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan
sosial
dan
keagamaan
dengan
menjamin
sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat Misi Empat ; Meningkatkan koordinasi internal maupun antar mitra, serta memperluas jaringan (network) kebudayaan dan pariwisata ditingkat lokal, regional dan nasional Misi ini mengandung makna bahwa pelaksanaan otonomi
daerah
mendorong
pemerintah
daerah
untuk
memperdayakan kebudayaan dan pariwisata di tingkat lokal ,regional dan nasional terutama dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bagi kecamatan
Dramaga
yang
lengkap
sesuai
kebutuhan,
pengelolaan, pendayagunaan maupun pemanfaatannya dapat dilaksakan
sesuai
harapan,
sehingga
masyarakat
dapat
diberdayakan dengan kemampuannya
IV - 4
Misi Lima Mengoptimalkan potensi dibidang daya tarik wisata pertanian dan pendidikan sebagai keunggulan kompetitif.
Misi
ini
mengandung
makna
bahwa
potensi
dibidang daya tarik wisata pertanian pemerintah daerah untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki sesuai kebutuhan
dan
berkarakteristik
,terutama
dalam
hal
meningkatkan kualitas pendidikan dibidang daya tarik wisata bagi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana diwilayah yang sesuai kebutuhan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
dalam
pengelolaan,
merumuskan
pendayagunaan
kebijakan, maupun
kebutuhan,
pemanfaatannya,
sehingga masyarakat terus menikmati hasil yang di inginkan
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 1. Tujuan Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan
sumber
daya
dan
kemampuan
yang
dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan
tujuan
strategis
Kecamatan
Dramaga
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama : Mewujudkan kecamatan Dramaga sebagai wilayah pembangunan terpadu,sinegritas antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif IV - 5
peran masyarakat dalam pembangunan wilayah Kecamatan Dramaga melalui ketahanan nasional budaya dan ketahanan sumber daya yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mempunyai Tujuan : 1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri 2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik 3. Mengoftimalkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik Sasaran
:
(a) Terwujudnya ketersedian Infrastruktur yang memadai baik kuantitas maupun kualitas (b) Terwujudnya pemerataan prasarana dan sarana publik (c) Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana (d) Terwujudnya Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan
Misi Kedua : Meningkatkan perekonomian rakyat yang
berkualitas
dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan nasional dengan produk agro bisnis dan agro industri yang kompetitif, mempunyai Tujuan : 1.Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Sasaran (a) Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi (b) Terwujudnya peningkatan kertahanan ewkonomi madsyarakat (c) Terciptanya tatakelola perekonomian darah yang responsive dan adaftif (d) Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyatrakat IV - 6
Misi Ketiga : Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat ,mempunyai Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan
ukhuwah serta
toleransi antar umat beragama. 2. Meningkatnya
ketahanan
keluarga
sebagai
basis
ketahanan sosial. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan menurunnya angka kemiskinan. 4. Terwujudnya pemuda yang tangguh dan berdaya saing. 5. Berkembangnya seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal. Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat 2. Menurunnya laju pertumbuhan 3. Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah sosial (PMKS) 4. Meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan 5. Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sosial Budaya Daerah Misi Empat ; Meningkatkan koordinasi internal maupun antar mitra, serta memperluas jaringan (network) kebudayaan dan pariwisata ditingkat lokal, regional dan nasional, mempunyai Tujuan : 1.Mengoftimalkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik
IV - 7
Sasaran Perumusan penyelenggaraan managemen pemerintahan Misi Lima ; Mengoptimalkan potensi dibidang daya tarik
wisata pertanian
dan pendidikan keunggulan kompetitif, mempunyai Tujuan : 1. Terwujudnya produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berdaya saing 2. Meningkatnya usaha kecil menengah dan produk-produk UKM 3. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. 4. Terwujudnya pariwisata serta pertanian, perikanan sebagai pengungkit perekonomian daerah. 5. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran. 6. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik, sehingga sumber daya manusia yang maju.mandiri dan sejahtera dalam lingkungan sehat Sasaran : Terwujudnya hubungan yang harmonis antar pemerintah Daerah dan masyarakat 4.2.
Strategi dan Kebijakan 1. Sasaran Strategis Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan
untuk IV - 8
mencapai
tujuan.
Sasaran
memberikan
fokus
pada
penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Bogor
adalah
sesuatu
Kecamatan dasar
di
Dramaga dalam
Kabupaten
penilaian
dan
pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya.
Misi Pertama :. Mewujudkan kecamatan Dramaga sebagai wilayah pembangunan terpadu,sinegritas antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan wilayah Kecamatan Dramaga melalui ketahanan nasional budaya dan ketahanan sumber daya yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
No. 1
Sasaran Strategis Terwujudnya ketersedian
Indikator Kinerja 1.1
Tersusunnya
rencana
Infrastruktur yang
usulan
memadai baik kuantitas
sarana dan prasarana
maupun kualitas
pendidikan dasar dan
Satua n Keg
pembangunan
menengah. 1.2
Terkendalinya
Keg
pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. 1.3
Tersusunnya usulan
rencana
Keg
pembangunan IV - 9
sarana dan prasarana pada sektor kesehatan 1.4
Tersusunnya renana
Keg
usulan pembangunan sarana dan prasarana pada bidang keagamaan dan kemasyarakatan. 2
Terwujudnya pemerataan
2.1
Jumlah
Ijin/R
prasarana dan sarana
Ijin/Rekomendasi/Sur
ekome
publik
at Ket yang
ndasi
dikeluarkan
/Sura t Ket
3
Terwujudnya
3.1
Tersusunnya peta
ketahanan masyarakat
wilayah rawan
terhadap bencana
bencana 3.2
Terselenggaranya
Desa
Keg
sosialisasi Peraturan Daerah tentang penanggulangan Bencana 4
Terwujudnya
4.1
Tersusunnya data
Pembangunan daerah
kebutuhan sarana dan
yang berwawasan
prasarana keamanan
lingkungan
lingkungan
Kali
masyarakat 4.2
Terselenggaranya
kali
sosialisasi Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban di masyarakat. 4.3
Tersusunnya peta
kali
rawan penyakit masyarakat.
IV - 10
4.4
Terciptanya
kali
lingkungan masyarakat yang aman dan tertib 4.5
Menurunnya angka
%
jumlah tindak pelanggaran peraturan daerah. 4.6
Terselenggaranya
Kali
sosialisasi dan penanganan dini bencana alam (kebakaran,longsorr, banjir) Misi Kedua
:
Meningkatkan
perekonomian
rakyat
yang
berkualitas
dalam
rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan nasional dengan produk agro bisnis dan agro industri yang kompetitif
No. 1
Sasaran Strategis Terwujudnya
Indikator Kinerja 1.1
Pengurangan tingkat
Satuan Kali
kepariwisataan yang
pengangguran terbuka
Pembin
berdaya saing tinggi
dengan meningkatkan
aan
tingkat pendidikan masyarakat, sehingga mampu mengisi peluang kerja yang tersedia di wilayah Kecamatan Dramaga 1.2
Jumlah Pembinaan Kecamatan (Pembinaan dan pembinaan
Kali Pembin aan
industri, koperasi dan IV - 11
UKM) – (Inventarisasi potensi penanaman modal) Tersusunnya
data
Keg
UMKM. 2
Terwujudnya
2.1
Jumlah Pembinaan
peningkatan
Kecamatan
kertahanan ekonomi
(Pembinaan
masyarakat
penyelenggaraan
%
Perekonomian desa dan kelurahan) 2.2
Peningkatan
Desa
produktifitas kesempatan kerja 3
Terwujudnya
4.1
Jumlah Pembinaan
Pembangunan daerah
Kecamatan
yang berwawasan
(Pembinaan
lingkungan
penyelenggaraan
Keg
pemerintahan desa dan kelurahan)
Misi Ketiga
:
Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat
No. 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Meningkatnya kualitas 1.1 Terselenggaranya hidup masyarakat
Pembinaan Tilawatil Qur’an dan
Kali Kec
Musabaqoh Tilawatil Qur’an Tingkat Kecamatan 1.2 Terselenggaranya
Keg
Jum’at Keliling
IV - 12
(Jumling) dan Taraweh Keliling (Tarling).
1.3 Terselenggaranya
Keg
Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam 2
2.1 Tersusunnya data penduduk wajib E-
Menurunnya laju
KTP baik yang sudah
pertumbuhan
%
maupun yang belum melakukan e-KTP. Terlayaninya seluruh warga wajib e-KTP secara cepat dan
%
akurat. 3
Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah sosial (PMKS)
3.1
Menurunnya jumlah Keluarga Miskin penerima BLT/Raskin
3.2 Bantuan dana BOS 4
Meningkatkan
KK
4.1 Fasilitasipenyelenggar
pemberdayaan generasi
aan kegiatan hari
muda dalam
hari besar
pembangunan
nasional/daerah,sert
KK Kec/Desa
a lomba lomba tingkat kecamatan,kabupate n provinsi dan nasional 4.2 Jumlah
Pembinaan
Kecamatan (Pembinaan
Kali
penyelenggaraan pemerintahan desa IV - 13
dan kelurahan 5
Tersusunnya rumusan
5.1 Terlaksananya
kebijakan bidang
sosialisasi
sosial
pedoman/peraturan
Budaya Daerah
desa dalam
%
penyelenggaraan pemerintahan desa. 5.2 Terselenggaranya
Keg
sosialisasi Peraturan Daerah tentang tentang social Budaya
Misi Empat
:
Meningkatkan koordinasi internal maupun antar mitra, serta memperluas jaringan (network) kebudayaan dan pariwisata ditingkat lokal, regional dan nasional
No. 1
Sasaran Strategis Meningkatnya
Indikator Kinerja
Satuan
1.1 Fasilitasi Penyelenggara
koordinasi antar
an kegiatan hari besar
penyelenggara
nasional/ daerah, serta
pemerintah kecamatan
lomba-lomba tk.
Kali Kec
Kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional
1.2 Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan
Kali
pemerintah desa 1.3 Jumlah Pembinaan Kecamatan (Pembinaan penyelenggaraan
Kali
pemerintahan desa dan kelurahan)
IV - 14
2
Meningkatnya
2.1 Tersedianya Standar
kesempatan kerja dan
Pelayanan Minimal
perlindungan tenaga
(SPM) pada semua
kerja
berbagai bentuk
Keg
pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa. 2.2 Peningkatan
Desa
produktifitas kesempatan kerja 2.3 Tersusunnya kebutuhan
Keg jumlah
pegawai dan fasilitas penunjang
kerja
di
Kecamatan. 2.4 Tersusunnya data
Keg
formasi lapangan kerja dan angkatan kerja. 2.5 Terlaksanannya
keg
sistem informasi bursa lapangan kerja 3
Meningkatnya daya
3.1 Berkembangnya
saing ekonomi lokal
industri, koperasi dan
berbasis komunitas
Usaha Kecil
Desa
Menengah (UKM) 3.2 Terlaksananya inventarisasi potensi
%
penanaman modal Misi Lima
:
Mengoptimalkan potensi dibidang daya tarik
wisata pertanian
dan pendidikan sebagai keunggulan kompetitif
IV - 15
No. 5.1
Sasaran Strategis Terwujudnya
Indikator Kinerja 1
Satuan
Fasilitasi Penyelenggara
hubungan yang
an kegiatan hari besar
harmonis antar
nasional/ daerah, serta
pemerintah Daerah
lomba-lomba tk.
Kali Kec
Kecamatan, kabupaten,
dan masyarakat
propinsi dan nasional
2
Jumlah Pembinaan Kecamatan (Pembinaan penyelenggaraan
Kali
pemerintahan desa dan kelurahan)
2.
Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang
Nomor
25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Berikut disajikan Kebijakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Misi Pertama : Mewujudkan kecamatan Dramaga sebagai wilayah pembangunan terpadu,sinegritas antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan wilayah Kecamatan Dramaga melalui ketahanan nasional budaya dan ketahanan sumber daya yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat IV - 16
, dengan pencapaian tujuan : 1. Tersusunnya
renana
usulan
pembangunan
sarana
dan
prasarana pendidikan dasar dan menengah. 2. Terkendalinya
pelaksanaan
pembangunan
sarana
dan
prasarana pendidikan dasar dan menengah. 3. Tersusunnya
renana
usulan
pembangunan
sarana
dan
prasarana pada sektor kesehatan 4. Terkendalinya
pelaksanaan
pembangunan
sarana
dan
prasarana pada sektor kesehatan 5. Tersusunnya
renana
usulan
pembangunan
sarana
dan
prasarana pada bidang keagamaan dan kemasyarakatan. 6. Jumlah Ijin/Rekomendasi/Surat Ket yang dikeluarkan 7. Tersusunnya peta wilayah rawan bencana 8. Terselenggaranya
sosialisasi
Peraturan
Daerah
tentang
penanggulangan Bencana 9. Tersusunnya
data
kebutuhan
sarana
dan
prasarana
keamanan lingkungan masyarakat 10. Terbentuknya satuan tugas Linmas di masing-masing desa 11. Terselenggaranya
sosialisasi
Peraturan
Daerah
tentang
ketentraman dan ketertiban di masyarakat 12. Tersusunnya peta rawan penyakit masyarakat 13. Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib 14. Menurunnya angka jumlah tindak pelanggaran peraturan daerah 15. Tersusunnya peta wilayah rawan bencana 16. Terselenggaranya sosialisasi dan penanganan dini bencana alam (kebakaran,longsorr, banjir)
IV - 17
Misi Kedua : Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan nasional dengan produk agro bisnis dan agro industri yang kompetitif dengan pencapaian tujuan : 1. Pengurangan
tingkat
pengangguran
terbuka
dengan
meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga mampu mengisi peluang kerja yang tersedia di wilayah Kecamatan Dramaga 2. Jumlah Pembinaan Kecamatan (Pembinaan dan pembinaan industri,
koperasi
dan
UKM)
–
(Inventarisasi
potensi
penanaman modal 3. Tersusunnya data UMKM 4. Jumlah Pembinaan Kecamatan (Pembinaan penyelenggaraan Perekonomian desa dan kelurahan) 5. Jumlah Pembinaan Kecamatan 6. (Pembinaan penyelenggaraan Perekonomian desa dan kelurahan) 7. Peningkatan produktifitas kesempatan kerja 8. Jumlah Izin dan Rekom yang di keluarkan 9. Jumlah Pembinaan Kecamatan (Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan) Misi Ketiga : Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat dengan pencapaian tujuan : 1. Terselenggaranya Pembinaan Tilawatil Qur’an dan Musabaqoh Tilawatil Qur’an Tingkat Kec.dan Kabupaten 2. Terselenggaranya
Jum’at
Keliling
(Jumling)
dan
Taraweh
Keliling ( Tarling).
IV - 18
3. Terselenggaranya Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam 4. Tersusunnya data penduduk wajib E-KTP baik yang sudah maupun yang belum melakukan 5. Terlayaninya seluruh warga wajib e-KTP secara cepat dan akurat 6. Menurunnya jumlah Keluarga Miskin penerima BLT/Raskin 7. Bantuan dana BOS 8. Fasilitasipenyelenggaraan nasional/daerah,serta
kegiatan lomba
hari
hari
lomba
besar tingkat
kecamatan,kabupaten provinsi dan nasional Jumlah Pembinaan Kecamatan 9.(Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Cakupan fasilitasi seni 10.Hari Hari Besar Nasional Misi Empat
:
Meningkatkan koordinasi internal maupun antar mitra, serta memperluas jaringan (network) kebudayaan dan pariwisata ditingkat lokal, regional dan nasional dengan pencapaian tujuan, 1. Terlaksananya sosialisasi pedoman/peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 2.Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa 3.Terselenggaranya sosialisasi perpajakan 4.Fasilitasi Penyelenggara an kegiatan hari besar nasional/ daerah, serta lomba-lomba tk. Kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional Jumlah Pembinaan Kecamatan 5.(Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan) 6.Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada semua , . . .
berbagai bentuk pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa. 7.Peningkatan produktifitas kesempatan kerja
IV - 19
8.Tersusunnya kebutuhan jumlah pegawai dan fasilitas . . . . . . . .
penunjang kerja di Kecamatan 9.Tersusunnya data formasi lapangan kerja dan angkatan kerja. 10.Terlaksanannya sistem informasi bursa lapangan kerja 11.Berkembangnya industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 12.Terlaksananya inventarisasi potensi penanaman modal Misi Lima ; Mengoptimalkan potensi dibidang daya tarik
wisata
pertanian dan pendidikan sebagai keunggulan kompetitif, dengan pencapaian tujuan: 1. Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/ daerah, serta lomba-lomba tk. Kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional Jumlah Pembinaan Kecamatan 2. (Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
IV - 20
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Kecamatan Dramaga Tahun 2013-2018, program dan
kegiatan
dikategorikan
ke
dalam
Program/Kegiatan/sasaran
berdasarkan muatan Indikator Penciri Kabupaten Termaju di Indonesia, Aspek,
fokus
dan
penyelenggaraan
indikator
kinerja
Pemerintahan
menurut
Daerah
bidang
urusan
Provinsi/Kabupaten
berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta sasaran muatan lokasilitas Kecamatan Dramaga, Program/Kegiatan Lintas Kecamatan dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Program/Kegiatan
Kecamatan
adalah
sekumpulan
rencana
kerja
Kecamatan Dramaga.
5.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Dramaga A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Progam
ini
dimaksudkan
memberikan
motivasi
dan
fasilitasi terhadap sumber daya aparatur dalam meningkatkan kinerjanya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
b.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
c.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
d.
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
e.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
V-1
f.
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor; g.
Penyediaan Makanan dan Minuman;
h.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;
i.
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran;
j.
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD;
k.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
l.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang;
m.
Penyediaan pelayanan keamanan kantor.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Aparatur kecamatan Dramaga melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengadaan Mebeleur; b. Pengadaan Peralatan Kantor; c.
Pengadaan Perlengkapan Kantor;
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; e.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; dan
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. C. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dengan cara peningkatan, pengembangan sistem pelaporan
capaian
kinerja
dan
keuangan.
Program
ini
dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; d. Penyusunan perencanaan angggaran; V-2
e. Penatausahaan Keuangan SKPD; f.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD; dan
g. Pubilkasi Kinerja SKPD; dan h. Penyusunan Monografi Kecamatan. D. Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Program
ini
dimaksudkan
untuk
peningkatan
penyelenggaraan kinerja pemerintahan kecamatan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok antara lain : 1. Penyelenggaraan Rapat Minggon Keliling tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan 3. Penyusunan Monografi Kecamatan 4. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan 5. Terlaksananya
Pembinaan
Penyelenggaraan
desa
dan
kelurahan 6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 7. Penataan Administrasi Pertanahan 8. Pembinaan Perasatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat 9. Fasilitasi pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa 10 Fasilitasi penegakan peraturan daerah 11 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 12 Penyelenggaraan pembinaan polisi pamongpraja kecamatan 13 Pembinaan dan pengendalian bantuan sosial 14 Pembinaan Pemberdayaan Perempuan 15 Pembinaan organisasi kemasyarakatan 16 Pembinaan Keluarga Berencana 17
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Bencana
Alam
dan
Pengungsian 18.Pembinaan Masalah social 19. Pembinaan Kesehatan Masyarakat 20.Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 21.Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan dan ,teknologi Generasi Muda keolahragaan Kepramukaan Seni dan Budaya
V-3
22. Pengkoordinasian dan Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luarsekolah 23.
Pembinaan
Pelaksanaan
Pengawasan
dan
Pengendalian
Perekonomian 24. Pembinaa dan PengembanganIndustri Koperasi dan Usaha , , .
Kecil Menengah UKM 25. Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataan 26.
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pertambangan
Energi
dan
Kelistrikan 27. Inventarisasi Potensi Penanaman Modal Daerah 28. Pengawasan Penyaluran dan Pengembalian Perkreditan 29. Pembinaan dan peningkatan Peran serta masyarakat dalam perekonomian 30. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan 31. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan serta Pelaporan langkahlangkah penanggulangan terjainya pencemaran dan kerusakan lingkungan 32.
Pengkoordinasian
Pelaksanaan
Pembangunan
Swadaya
Masyarakat 33. Pembinaan Pengawasan Sumber daya alam dan Lingkungan Pada masing-masing kegiatan tersebut diatas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap pada Tabel 5.1.
V-4
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DRAMAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, setiap organisasi perangkat daerah memberi kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan tertuang pada RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja. Untuk itu dalam pelaksanaannya, kinerja Kecamatan Dramaga berkontribusi secara tidak langsung terhadap penetapan indikator kinerja RPJMD.
Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Dramaga seperti digambarkan pada tabel 6.1, sebagai berikut
VI-1
VI-64
BAB VII PENUTUP Renstra Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dramaga serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Dramaga
yang
menjadi
dokumen
perencanaan
tahunan
sebagai
Pelaksanaan Renstra Kecamatan Dramaga ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Dramaga, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian,Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. penjabaran dari Renstra Kecamatan Dramaga.
BUPATI BOGOR WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
VII-1
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Dramaga kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013 Anggaran pada Tahun keNO
1
1
2 -
Realisasi Anggaran Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian
2
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Anggaran
Realisasi
4
5
6
7
7
9
10
11
12
12
14
15
16
17
17
18
19
Belanja Daerah Belanja tidak langsung Belanja Pegawai Belanja langsung
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
2.028.491.000
1.995.154.000 2.020.364.000
2.682.471.000 2.366.301.000
234.289.841
1.563.069.838 1.769.864.250
22.275.585,00
2.952.552.101,00
12%
78%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
1%
#VALUE! #VALUE!
0 0
2.028.491.000 388.956.000
1.995.154.000 2.020.364.000 345.275.000
587.790.000
2.682.471.000 2.366.301.000 428.400.000
900.045.000
234.289.841 1.563.069.838 475.932.719
292.475.510
1.769.864.250
2.227.585,00
2.144.218.182,00
526.148.208
3.984.000,00
808.333.919,00
12% 122%
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
1%
#VALUE!
#VALUE!
0
#VALUE! #VALUE!
0
-
Belanja Pegawai
49.275.000
132.450.000
129.200.000
115.550.000
276.975.000
207.650.000
82.550.000
79.025.000
112.700.000
261.975.000,00
421%
#VALUE! #VALUE!
98%
#VALUE! #VALUE!
0
-
Belanja Barang
12.000.000
217.825.000
232.690.000
302.850.000
517.570.000
226.233.319
209.925.510
223.773.208
249.674.928
446.708.919,00
1885%
#VALUE! #VALUE!
82%
#VALUE!
225.900.000
10.000.000
105.500.000
42.050.000
223.350.000
9.750.000
99.650.000,00
89%
#VALUE! #VALUE!
98%
#VALUE! #VALUE!
3
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
0%
dan Jasa -
Belanja Modal
47.281.000
0
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013
NO 1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2
1
Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan
2
Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan
3
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
4
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesra
5
6
7
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya 5
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010 2011 2012
6
7
8
9
10
11
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1 kali
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg 1 Keg
1 Keg
12
13
14
2013 15
Rasio Capaian pada Tahun ke2009 2010 16
17
100% 100%
2011
2012
2013
18
19
20
100%
100% 100%
100%
100% 100%
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
1 Keg
100% 100%
100%
100% 100%
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
1 Keg
100% 100%
100%
100% 100%
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
1 Keg
100% 100%
100%
100% 100%
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
1 Keg
100% 100%
100%
100% 100%
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
1 Keg
100% 100%
100%
100% 100%
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR Tabel 22
No
Indikator
Katagori
Target Akhir Renstra (2018)
1
2
3
4
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
5
6
7
8
9
10
11
1
Fasilitasi forum komunikasi umat beragama (MTQ)
1
5 Kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
2
Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan
3
15 Kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
3
Jumlah Penyelenggaraan hari besar bersejarah
4
0,15%
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
4
Persentase jumlah ijin yang diterbitkan
4
0,2%
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
5
Persentase jumlah pemilikan KTP
4
0,10%
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
6
Persentase jumlah penduduk berakte kelahiran
4
0,40%
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
7
Persentase jumlah KK
23
95,00%
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
8
Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan
19
35%
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
1 thn
9
Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan
19
69,25%
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
10
Rasio rumah layak huni
12
0,10
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
11
Rumah tangga pengguna listrik
13
0,99
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Catatan Analisis 12
12
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan
4
0,25
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
13
Persentase rumah tinggal bersanitasi
14
88%
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
I
1 Terwujudnya Aparatur pemerintah yang berwibawa
2 Memberikan kesempatan yang setara kepada segenap masyarakat untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya
a Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
a Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 5
2015 6
2016 7
2017 8
2018 9
a Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
b Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
c Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat 1 Keg kecamatan
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 kali
3 kali
2 kali
3 kali
3 kali
b Terlaksananya pembinaan dan penegakan Perda untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan kondusif
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
c Jumlah Pembinaan Kecamatan
5 Kali 7 Kali
a Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
d Jumlah Angka Harapan Hidup
7 kali 10 Kali 10 Kali
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
b Meningkatnya kualitas pendidikan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 5
2015 6
2016 7
2017 8
2018 9
100%
100%
100%
100%
100%
71
142
284
2157
2401
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
a Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) b Terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun
c Jumlah Fasilitas Pendidikan II
1 Terlaksananya Pelayanan Prima
a Terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah
a Jumlah Ijin/Rekomendasi/Surat Keterangan yang dikeluarkan b Tersedianya standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Kec
c Jumlah Pembinaan Kecamatan
2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
a Meningkatnya masyarakat
Pendapatan a Jumlah Pembinaan Kecamatan b Terselenggaranya pembinaan dan monitoring bidang pembangunan dan perekonomian c Terselenggaranya pembinaan dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
III
1 Meningkatnya partisipasi dan kerjasama lembaga/organisasi kemasyarakatan
a Meningkatnya koordinasi antar penyelenggara pemerintah kecamatan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 5
2015 6
2016 7
2017 8
2018 9
1 kali
7 kali
7 kali
8 kali
8 Kali
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
a Terselenggaranya pembinaan dan monitoring bidang pembangunan dan perekonomian
100%
100%
100%
100%
100%
b Pembinaan Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
a Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/ daerah, serta lomba-lomba tk. Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional
b Terselenggaranya ketatausahaan Kecamatan c Pembinaan Kecamatan (Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kel) d Terselenggaranya pembinaan dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat 2 Menciptakan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreativitas individu
a Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
(pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perekonomian)
c Pembinaan Kecamatan (Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian)
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
3 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi masyarakat guna mempercepat pembangunan
a Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
a Pembinaan Kecamatan (Pembinaan dan pembinaan industri, koperasi dan UKM)
b Pembinaan Kecamatan (Inventarisasi potensi penanaman modal)
c Terselenggaranya pembinaan dan monitoring bidang pembangunan dan perekonomian d Terselenggaranya pembinaan dan monitoring bidang pembangunan dan pembangunan
2014 5
2015 6
2016 7
2017 8
2018 9
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASA KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR TAHU
PROGRAM
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1
2
3
Peningkatan kualitas
1.
Tersedianya
Jumlah Materai Yang
pelayanan serta
Standar Pelayanan
Tersedia
penyelenggaraan
Minimal (SPM)
- Materai 6000
tugas dan fungsi
disertai dengan
- Materai 3000
kecamatan
penerapannya
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2014
4
5
1. 1
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL
6
2014 TARGET
7
8
100%
12 bulan
100%
12 bulan
100%
12 bulan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2
1.20.36
01
0001
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai Yang Tersedia - Materai 6000 - Materai 3000
1
Peningkatan kualitas
1.
Tersedianya
pelayanan serta
Standar Pelayanan
penyelenggaraan
Minimal (SPM)
tugas dan fungsi
disertai dengan
kecamatan
penerapannya
2.
Terlaksananya pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan dapat diper-
1. Terselenggaranya layanan telepon
2
1.20.25
01
1
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
dan listrik
2.
Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran
1
0002
2
1.20.36
01
Tersedianya layanan telepon
Daya Air dan Listrik
dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Jumlah STNK
dan Perizinan Kendaraan
Kendaraan Dinas/
Dinas/Operasional
Operasional Yang
Tersedianya honor jasa 3. piket kecamatan
Diperbaharui 1 2
4. Terpeliharanya gedung kantor
1.20.36
01
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai
tanggungjawabkan
kecamatan
Jumlah Alat Kebersihan
5. Tersedianya jasa service untuk
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Jumlah Barang Cetak
Penggandaan
dan Penggandaan
kecamatan
100%
12 bulan
100%
12 bulan
100%
12 bulan
Jumlah Peralatan yang dibeli
6. Tersedianya anggaran kecamatan 7. Terlaksananya penatausahaan di
12 bulan
Jumlah ATK
pemeliharaan rutin mobil jabatan Pengadaan Peralatan Kantor
100%
Yang Tersedia
8. Tersedianya Standar Pelayanan 1 2
1.20.36
02
0021
9. Tersedianya Standar Pelayanan 1 2
1.20.36
02
0023
Minimal (SPM) pelayanan IPPT
Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Listrik Gedung Kantor
Penyedian Bahan bacaan dan
Yang Tersedia
100%
Peraturan Perundang-undangan 10. Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan IMB
Penyediaan Logistik Kantor
Jumlah logistik yang
100%
tersedia 11. Terselenggaranya Rapat Minggon Keliling Tingkat Kecamatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan
100%
12 bulan
100%
12 bulan
minuman rapat 12. Terselenggaranya koordinasi di wilayah kecamatan pedesaan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Rapat
Ke Dalam dan Luar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Yang
Penyediaan Jasa Tenaga
Jumlah tenaga PHL
100%
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip
Jumlah dokumen dan
100%
SKPD
arsip yang dipelihara
Pendukung Administrasi/Tekhnis 1.
Meningkatkan ketersediaan sarana
1 Terselenggaranya
Perkantoran
pembinaan dan
keagamaan 2.
Meningkatnya
monitoring bidang
SKPD
kesejahteraan
SKPD
rakyat 1 2
pemahaman dan kepatuhan warga
1.20.36
37
0010
terhadap ketentuan
MTQ tingkat
perundang-undangan
kecamatan
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
2
1 Terselenggaranya pembinaan dan monitoring bidang
Peningkatan peluang pendidikan kerja dan perluasan kesempatan kerja
Kepegawaian
Administrasi Kepegawaian Selama 1 Tahun
1 2
1.20.36
37
Penyediaan Pelayanan Administrasi
Jumlah Laporan
Barang
Administrasi Barang
Penyediaan Pelayanan Keamanan
Jumlah Petugas piket
Kantor
pengamanan kantor yang
0003
100%
100% 12 bulan
tersedia Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur
Jumlah kursi lipat yang tersedia
100%
12 bulan
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan
100%
12 bulan
100%
12 bulan
Tercukupinya
tenaga pendidik
100%
kesejahteraan rakyat
2.
Jumlah Dokumen
2 Terselenggaranya
yang berlaku
1.
Penyediaan Pelayanan Administrasi
Kantor Yang Tersedia
2 Terselenggaranya
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Tersedia
dan kependidikan
pembinaan dan monitoring bidang
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
Jumlah Kendaraan
dinas operasional
dinas/operasional yang terpelihara
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
100%
12 bulan
100%
12 bulan
Kec. yang terpelihara pembangunan dan
Jumlah Bahan Baku
perekonomian
Bangunan Yang Dibeli
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.
Terpenuhinya kebutuhan sarana
3
1 Terselenggaranya pembinaan dan
1 2
1.20.36
26
0001 Belanja pakaian batik tradisional
Peningkatan
Jumlah pakaian dinas
100%
beserta perlengkapannya
12 bulan
kerukunan hidup Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
umat seagama dan antar umat
dan prasarana
monitoring bidang
beragama
kesehatan
kesejahteraan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
LAKIP
rakyat
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
LPPD
2.
Tercukupinya tenaga kesehatan
100%
LKPJ 2 Terselenggaranya
TAPKIN
pembinaan dan
EVKIN
monitoring bidang
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Jumlah Laporan
pembangunan dan
Semesteran
Keuangan Semesteran
perekonomian
Yang Tersusun
100%
1 1. 4
Terkendalinya pemanfaatan sumber
pembinaan dan
sarana pendidikan
daya alam
monitoring bidang
2. kualitas pendidik
Tercapainya
1.20.36
37
0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Jumlah Laporan
Akhir Tahun
Keuangan akhir tahun
1 Terselenggaranya
Peningkatan serta jumlah dan
2
sumber daya alam
12 bulan
100%
12 bulan
Yang Tersusun Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen DPA
pembangunan dan
2015 dan RKA 2016
perekonomian
Jumlah dokumen RKA-P
pemelilharaan dampak pemanfaatan
100%
dan DPA-P tahun 2015 2 Terselenggaranya
1 2
1.20.36
37
0003
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen
pembinaan dan
administrasi keuangan
monitoring bidang
program /kegiatan
ketentraman dan
kecamatan yang tersedia
100% 12 bulan
ketertiban umum Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah dokumen
100%
rencana strategis
12 bulan
(Renstra)
1.
Tersedianya
1 Terselenggaranya
Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen Renja
100%
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah spanduk yang
100%
tersedia
12 bulan
Jumlah publikasi media infrastruktur
pembinaan dan
transportasi yang
monitoring bidang
yang terselenggara Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
5
Peningkatan sarana
terintegrasi untuk
pembangunan dan
mendukung perge-
perekonomian
Fasilitasi Kegiatan Musabaqoh Tilawatil
Terselenggaranya MTQ dan
100%
12 bulan
dan prasarana
rakan orang, barang
Qur'an
dan jasa 2.
tingkat Kabupaten
Meningkatnya
2 Terselenggaranya
kesehatan serta jumlah dan kualitas
kualitas infrastruktur
pembinaan dan
tenaga kesehatan
pedesaan
monitoring bidang
Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari
Jumlah fasilitasi
besar keagamaan
peringatan hari besar
Program Peningkatan Peran Serta
rakyat
Kepemudaan Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari
Jumlah spanduk yang
koordinasi di
besar nasional/daerah Kabupaten
tersedia
wilayah kecamatan
Bogor
Jumlah publikasi media
perekonomian
Peningkatan peran
100%
-
100%
12 bulan
100%
12 bulan
100%
12 bulan
keagamaan
kesejahteraan
3 Terselenggaranya
6
pengiriman peserta MTQ
yang terselenggara Fasilitasi kegiatan lomba-lomba
Jumlah fasilitasi
tingkat kecamatan, kabupaten,
KAK
provinsi dan nasional
Laporan akhir
serta masyarakat dalam pemanfaatan
Program Peningkatan Kinerja
sumber daya alam
Kecamatan
yang berwawasan
2. Penyelenggaraan Rapat Minggon Keliling
lingkungan
Jumlah kegiatan rapat tingkat Kecamatan
minggon keliling tingkat kecamatan yang terselenggara KAK Laporan akhir
2
Peningkatan peluang
1.
Meningkatkan
1.
Terselenggaranya
kerja dan perluasan
pemberdayaan
pembinaan dan
kesempatan kerja
ekonomi pedesaan
monitoring bidang
serta peran dan
perekonomian
Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan
100%
12 bulan
Musrenbang Tingkat Kecamatan
fungsi lembaga
KAK
pemberdayaan masyarakat dan
2.
2.
Terselenggaranya
Penyusunan Data Monografi Kecamatan
Jumlah Laporan akhir
100%
-
100%
12 bulan
Jumlah dokumen
100%
12 bulan
Penataaan administrasi pertanahan
Jumlah dokumen
100%
12 bulan
Penyelenggaraan administrasi
Jumlah dokumen
100%
-
lembaga kemasya-
pembinaan dan
rakatan di desa
monitoring bidang
Penyelenggaraan Pelayanan
Jumlah dokumen
kesejahteraan
Administrasi Terpadu Kecamatan
pelayanan administrasi
Meningkatkan
rakyat
terpadu kecamatan
kualitas dan kuantitas koperasi, usaha
Pembinaan penyelenggaraan
mikro, kecil dan
pemerintahan desa dan kelurahan
menengah (UMKM) dalam mengembang kan ekonomi pedesaan
kependudukan 3
Peningkatan
1.
Meningkatkan
1 Terselenggaranya
kerukunan hidup
ketersediaan sarana
pembinaan dan
Pembinaan kesatuan bangsa dan
umat seagama
keagamaan
monitoring bidang
perlindungan masyarakat
dan antar umat beragama
Jumlah dokumen
100%
-
kesejahteraan 2.
Meningkatnya
rakyat
pemahaman dan kepatuhan warga
Fasilitasi pembinaan ideologi negara
Jumlah dokumen
100%
dan kesatuaan bangsa
-
2 Terselenggaranya
terhadap ketentuan
MTQ tingkat
Fasilitasi penegakan peraturan
perundang-undangan
kecamatan
daerah
Jumlah dokumen
100%
-
yang berlaku Penyelenggaraan ketentraman dan
Jumlah dokumen
100%
-
4
Peningkatan
1.
Terpenuhinya
1 Terselenggaranya
ketertiban umum
sarana pendidikan
kebutuhan sarana
pembinaan dan
serta jumlah dan
dan prasarana
monitoring bidang
Penyelenggaraan pembinaan polisi
kualitas pendidik
pendidikan
kesejahteraan
pamong praja kecamatan
Jumlah dokumen
100%
-
rakyat 2.
Tercukupinya tenaga pendidik dan kependidikan
5
Peningkatan sarana
1.
Terpenuhinya
Pembinaan dan pengendalian 2 Terselenggaranya
100%
bantuan sosial
monitoring bidang
Pembinaan pemberdayaan
pembangunan
perempuan
1 Terselenggaranya
kebutuhan sarana
pembinaan dan
kesehatan serta
dan prasarana
monitoring bidang
jumlah dan kualitas
kesehatan
kesejahteraan
-
Pembinaan organisasi sosial
Jumlah dokumen
100%
Jumlah dokumen
100%
kemasyarakatan Pembinaan keluarga berencana
Tercukupinya tenaga kesehatan
Jumlah dokumen
100%
Jumlah dokumen
100%
bencana alam dan pengungsian
-
-
pembinaan dan monitoring bidang
-
Pencengahan dan penanggulangan
2 Terselenggaranya
-
rakyat 2.
-
pembinaan dan
dan prasarana
tenaga kesehatan
Jumlah dokumen
Pembinaan masalah sosial
Jumlah dokumen
100%
-
Pembinaan kesehatan masyarakat
Jumlah dokumen
100%
-
pembangunan Pembinaan kerukunan beragama 6
Peningkatan peran
1.
Terkendalinya
Jumlah dokumen
100%
1 Terselenggaranya
-
serta masyarakat
pemanfaatan sumber
pembinaan dan
Pembinaaan dan pengawasan
dalam pemanfaatan
daya alam
monitoring bidang
kegiatan program pendidikan ilmu
Jumlah dokumen
100%
-
sumber daya alam yang berwawasan
pembangunan 2.
lingkungan
pengetahuan dan tehnologi generasi
Tercapainya
muda keolahragaan kepramukaan
-
pemelilharaan
seni dan budaya
-
dampak pemanfaatan sumber daya alam
2 Terselenggaranya pembinaan dan
Pengkoordinasian dan pengawasan
Jumlah dokumen
100%
monitoring bidang
wajib belajar pendidikan dasar dan
-
ketentraman dan
pendidikan luar sekolah
-
ketertiban umum Pembinaan pelaksanaan
7
Peningkatan
1.
Jumlah dokumen
100%
pengawasan dan pengendalian
-
perekonomian
-
Tersedianya
1 Terselenggaranya
Pembinaan dan pengembangan
Infrastruktur wilayah
infrastruktur
pembinaan dan
industri,koperasi dan usaha kecil
pedesaan yang
transportasi yang
monitoring bidang
menengah UKM
mampu mendukung
terintegrasi untuk
perekonomian
aktifitas ekonomi,
mendukung perge-
Pembinaan dan pengembangan
sosial dan budaya
rakan orang, barang
kepariwisataan
Jumlah dokumen
100%
-
Jumlah dokumen
100%
-
dan jasa Pembinaan danpengawasan 2.
Meningkatnya
2 Terselenggaranya
kualitas infrastruktur
pembinaan dan
pedesaan
monitoring bidang
-
kelistrikan Inventarisasi potensi penanaman
rakyat
modal daerah
koordinasi di
100%
pertambangan, energi, dan
kesejahteraan
3 Terselenggaranya
Jumlah dokumen
Pengawasan penyaluran dan
Jumlah dokumen
100%
-
Jumlah dokumen
100%
pengembalian perkreditan
-
wilayah kecamatan Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam
Jumlah dokumen
100%
-
perekonomian Fasilitasi dsn koordinasi
Jumlah dokumen
100%
Jumlah dokumen
100%
penyeenggaraan pembangunan Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelporan
-
langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan
-
kerusakan lingkungan
-
Pengkordinasian pelaksanaan
Jumlah dokumen
100%
pembangunan swadaya masyarakat
-
Pembinaan Monitoring dan evaluasi Bidang
Terlaksananya pembinaan,
Pemerintahan
monitoring dan evaluasi
100%
12 bulan
bidang Pemerintahan Pembinaan Monitoring dan evaluasi Bidang
Terlaksananya pembinaan,
Kesejahteraan soaial
monitoring dan evaluasi
100% 12 bulan
bidang Kesejahteraan sosial Pembinaan Monitoring dan evaluasi Bidang
Terlaksananya pembinaan,
Perekonomian
monitoring dan evaluasi
100% 12 bulan
bidang Perekonomian Pembinaan Monitoring dan evaluasi Bidang
Terlaksananya pembinaan,
Pembangunan
monitoring dan evaluasi bidang Pembangunan
100%
12 bulan
Pembinaan Monitoring dan evaluasi Bidang
Terlaksananya pembinaan,
Ketertiban umum
monitoring dan evaluasi
100%
bidang ketertiban umum JUMLAH
12 bulan
TOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF AGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
2016
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
9
10
11
12
2017 Rp. 13
2018
44.020.000 12 bulan
RENSTRA SKPD (2018)
SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
14
15
16
17
18
19
20
21
12
900000
Kec.Dramaga
Dramaga
249.718.000
Kec.Dramaga
Dramaga
44.020.000 12 bulan
UNIT KERJA
TARGET
900.000
34.020.000
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
44.020.000 12 bulan
44.020.000 12 bulan
60 bln
Dramaga
6.900.000
6.900.000 12 bulan
5.000.000
6.792.500 12 bulan
11.600.000
6.792.500 12 bulan
13.200.000
6.792.500 12 bulan
13.200.000
34.177.500 60 bln
13.200.000
Kec.Dramaga
51.200.000
Dramaga
12 bulan
12 bulan 5.225.000
10.000.000
12 bulan 10.000.000
60 bln 10.000.000
Kec.Dramaga
12 bulan
12 bulan
12 bulan
60 bln
Kec.Dramaga
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
60 bln
Kec.Dramaga
12 bulan
5.200.000 12 bulan
5.200.000 12 bulan
5.200.000 12 bulan
Dramaga
35.225.000
12 bulan
4.000.000 -
12 bulan
19.600.000 60 bln
Kec.Dramaga
60 bln
2.000.000
-
2.730.000 12 bulan
3.000.000
2.730.000 12 bulan
13.000.000
2.730.000 12 bulan
13.000.000
10.190.000
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
42.000.000
Kec.Dramaga
Dramaga
46.750.000
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
60 bln 13.000.000
60 bln 7.500.000
10.000.000
9.750.000
9.750.000
9.750.000
12.000.000
7.500.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
66.300.000 60 bln
12 bulan
60 bln
5.000.000
13.000.000
13.000.000
13.000.000
44.000.000
60 bln -
60 bln -
2.500.000
3.250.000
3.250.000
3.250.000
7.200.000
9.360.000
9.360.000
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
12.250.000
60 bln 2.500.000
Kec.Dramaga
9.360.000
28.080.000 14.400.000
7.200.000 12 bulan
60 bln 20.000.000
15.000.000
26.000.000
26.000.000
26.000.000
113.000.000
60 bln 5.000.000
5.000.000
6.500.000
6.500.000
6.500.000
29.500.000
6.000.000
4.500.000
4.975.000
4.975.000
7.800.000
28.250.000 60 bln
6.000.000
6.600.000
6.600.000
6.600.000
25.800.000 60 bln
24.500.000 26.900.000 12 bulan
12 bulan
10.000.000
26.900.000 12 bulan
10.000.000
26.900.000 12 bulan
10.000.000
105.200.000 60 bln
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
10.000.000
7.400.000
47.400.000 12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
60 bln
100% 7.400.000
-
-
-
-
-
12 bulan
7.400.000
12 bulan
-
-
50.000.000
63.000.000 12 bulan
-
-
10.000.000
63.000.000 12 bulan
16.500.000 12 bulan
63.000.000 12 bulan
16.500.000 12 bulan
239.000.000 60 bln
16.500.000 12 bulan
59.500.000 60 bln
5.000.000
45.000.000 12 bulan
22.300.000
10.000.000 12 bulan
22.300.000 12 bulan
12 bulan
25.600.000 12 bulan
30.000.000
10.000.000 12 bulan
10.000.000 12 bulan
25.600.000 12 bulan
33.000.000 12 bulan
10.000.000 60 bln
25.600.000 12 bulan
33.000.000 12 bulan
80.000.000 Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
121.400.000 60 bln
33.000.000 12 bulan
Kec.Dramaga
139.000.000 60 bln
10.000.000
15.000.000 12 bulan
-
-
19.500.000 12 bulan
10.000.000
12 bulan
13.000.000 12 bulan
25.000.000
25.000.000 12 bulan
30.000.000
13.000.000
25.750.000
13.000.000
25.750.000
39.000.000 60 bln
25.750.000 12 bulan
39.000.000
58.500.000 60 bln
12 bulan
12 bulan
39.000.000
19.500.000 12 bulan
12 bulan
12 bulan
35.000.000
19.500.000
127.250.000 60 bln
39.000.000
182.000.000
12 bulan
-
-
18.350.000
12 bulan
18.350.000 12 bulan
-
-
35.000.000
-
-
32.500.000
25.000.000
50.000.000 12 bulan
12 bulan
60 bln
12 bulan
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
100.000.000 60 bln
65.000.000 12 bulan
Dramaga
132.500.000
25.000.000
65.000.000 12 bulan
60 bln
12 bulan
Kec.Dramaga
73.400.000
32.500.000
25.000.000
65.000.000 12 bulan
18.350.000
32.500.000
25.000.000
60 bln
12 bulan
12 bulan
12 bulan
25.000.000
18.350.000 12 bulan
12 bulan
-
12 bulan
270.000.000 60 bln
50.000.000
25.000.000 12 bulan
63.000.000 12 bulan
10.000.000
-
12 bulan
13.000.000 12 bulan
120.000.000
-
11.600.000
-
15.080.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42.600.000
15.080.000
30.000.000
30.000.000
11.600.000
15.080.000
11.600.000
23.000.000
.23.000.000
15.080.000
.23.000.000
15.080.000
.23.000.000
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
11.600.000 60 bln
15.080.000
Kec.Dramaga
56.840.000 60 bln
12 bulan
Dramaga
120.000.000 60 bln
12 bulan
12 bulan 15.080.000
30.000.000
15.080.000
Kec.Dramaga
87.840.000 60 bln
12 bulan
12 bulan
12 bulan
15.080.000
30.000.000
Dramaga
56.840.000 60 bln
12 bulan
12 bulan
12 bulan
15.080.000
15.080.000
Kec.Dramaga
56.990.000 60 bln
12 bulan
12 bulan
12 bulan
15.080.000
15.080.000
Dramaga
165.825.000 60 bln
12 bulan
12 bulan
12 bulan
15.275.000
15.080.000
Kec.Dramaga
49.000.000 60 bln
12 bulan
12 bulan
12 bulan
13.000.000
15.275.000
15.080.000
239.000.000 60 bln
12 bulan
12 bulan
12 bulan
-
13.000.000
15.275.000
11.750.000
63.000.000 12 bulan
12 bulan
12 bulan
-
63.000.000
68.240.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 bulan 11.600.000
12 bulan 15.080.000
12 bulan 11.600.000
15.080.000 12 bulan
15.080.000 12 bulan
11.600.000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
60 bln
12 bulan 15.080.000
15.080.000 12 bulan
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
56.840.000 60 bln
15.080.000 12 bulan
Dramaga
56.840.000 60 bln
12 bulan
Kec.Dramaga 56.840.000
15.080.000
15.080.000
15.080.000
60 bln 15.080.000
15.080.000
15.080.000
11.600.000
12 bulan
56.840.000 60 bln
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.600.000
15.080.000 12 bulan
11.600.000
-
-
-
-
12 bulan 11.600.000
-
12 bulan
-
-
-
-
-
-
56.840.000 60 bln
15.080.000 12 bulan
15.080.000 12 bulan
60 bln
12 bulan
12 bulan
56.840.000
15.080.000
15.080.000
15.080.000
60 bln
12 bulan
12 bulan
56.840.000
15.080.000
15.080.000
15.080.000
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
15.080.000
15.080.000
15.080.000
11.600.000
-
12 bulan 15.080.000
11.600.000
-
15.080.000
56.840.000 60 bln
15.080.000 12 bulan
56.840.000 60 bln
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.600.000
15.080.000 12 bulan
11.600.000
12 bulan
15.080.000 12 bulan
11.600.000
-
-
-
-
-
-
-
11.600.000
11.600.000
15.080.000
11.600.000
-
12 bulan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 bulan
12 bulan 11.600.000
12 bulan
12 bulan
11.600.000
15.080.000
15.080.000
15.080.000
15.080.000
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
56.840.000 60 bln
15.080.000
Dramaga
56.840.000 60 bln
12 bulan
Kec.Dramaga
56.840.000 60 bln
12 bulan
12 bulan
15.080.000
60 bln
12 bulan
Dramaga
56.840.000
15.080.000
15.080.000
15.080.000
60 bln
12 bulan
Kec.Dramaga
56.840.000
15.080.000
15.080.000
15.080.000
60 bln
12 bulan
Dramaga
56.840.000
15.080.000
15.080.000
15.080.000
11.600.000
15.080.000
15.080.000
Kec.Dramaga
56.840.000 60 bln
12 bulan
12 bulan
12 bulan
15.080.000
15.080.000
15.080.000
56.840.000 60 bln
12 bulan
12 bulan
12 bulan -
15.080.000
15.080.000 12 bulan
15.080.000 12 bulan
12 bulan
12 bulan -
15.080.000
56.840.000
12 bulan -
11.600.000
12 bulan 15.080.000
12 bulan -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90.600.000
11.600.000
15.080.000 12 bulan
15.080.000 12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
60 bln
12 bulan
12 bulan
15.080.000
15.080.000
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
Kec.Dramaga
Dramaga
45.240.000 60 bln
15.080.000 12 bulan
Kec.Dramaga 56.840.000
60 bln
12 bulan
12 bulan
56.840.000
15.080.000
15.080.000
15.080.000
60 bln 15.080.000
15.080.000
15.080.000
11.600.000
12 bulan
56.840.000 60 bln
90.600.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 bulan
55.000.000
-
55.000.000 12 bulan
45.000.000
-
-
-
-
-
45.000.000
12 bulan
45.000.000
-
-
-
-
-
-
-
45.000.000
-
12 bulan
45.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.117.445.000
1.141.512.500
1.141.512.500
1.144.337.500
45.000.000 12 bulan
Kec.Dramaga
4716827500
Dramaga
Tabel 6.1 Indikator kinerja Kecamatan Dramaga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
NO.
Indikator
1
Target Capaian Setiap Tahun 2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
1
Fasilitasi Kegiatan keagamaan
1 kali
1 kali
3 kali
2 kali
3 kali
3 kali
3 kali
2
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah, serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
1 kali
1 kali
7 kali
7 kali
8 kali
8 Kali
8 Kali
3
Jumlah ijin/rekomendasi/surat keterangan yang dikeluarkan, antara lain : Jumlah Izin yang diterbitkan : - IMB - IPPT - Izin Spanduk dan Umbul-umbul - SIUP TDP
1554
1568
1757
1979
2157
2401
2401
33 izin
7 izin 8 izin 4 izin 13 SK
14 16 8 26
28 32 12 39
56 64 16 52
112 128 20 65
112 128 20 65
33 Rekom
40
48
58
70
70
1141 SK
868 SK
955
1051
1104
1159
1159
68 SK
132 SK
145
160
168
176
176
213 SK
333 SK
366
403
423
444
444
19 SK
170 SK
187
206
216
227
227
a
b
2
Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD
Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan : - Izin Keramaian
71 Rekom c
Jumlah Surat Keterangan yang dikeluarkan : - SKTM - SKDU Bensin (Seksi Trantib) - SKCK - SKDU (Seksi Perekonomian)
4
Jumlah pembinaan kecamatan
5 Kali
5 Kali
7 Kali
7 kali
10 Kali 10 Kali
10Desa 10Desa 10Desa 10Desa 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
10 Kali 10Desa 1 Tahun
