PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
OLEH KEPALA BPCB GORONTALO ZAKARIA KASIMIN DISAMPAIKAN DALAM WORKSHOP DOKUMENTASI CAGAR BUDAYA SELASA, 21 DESEMBER 2016
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) GORONTALO WILAYAH KERJA: PROVINSI SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, DAN GORONTALO
VISI Terwujudnya Pelestarian berupa Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya Dalam Rangka Memperkukuh Karakter Jati Diri Bangsa
MISI Meningkatkan pengelolaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya/Situs. Meningkatkan pendokumentasian dan peningkatan mutu informasi tentang cagar budaya kepada masyarakat. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
FUNGSI: Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo menyelenggarakan fungsi berupa: a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya; b. Pelaksanaan zonasi cagar budaya; c. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya; d. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya; e. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya; f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya; g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya; h. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya; dan i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya.
DEFINISI KEBUDAYAAN 1. EDWARD B. TAYLOR Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuankemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. 2. M. JACOBS DAN B.J. STERN Kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda, yang kesemuanya merupakan warisan sosial. 3. KOENTJARANINGRAT Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan relajar. 4. DR. K. KUPPER Kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku, baik secara individu maupun kelompok. 5. WILLIAM H. HAVILAND Kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat di terima oleh semua masyarakat. 6. KI HAJAR DEWANTARA Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.
7. FRANCIS MERILL Pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial Semua perilaku dan semua produk yang dihasilkan oleh sesorang sebagai anggota suatu masyarakat yang ditemukan melalui interaksi simbolis. 8. BOUNDED ET.AL Kebudayaan adalah sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu, misalnya simbol bahasa sebagai rangkaian simbol yang digunakan untuk mengalihkan keyakinan budaya diantara para anggota suatu masyarakat. Pesan-pesan tentang kebudayaan yang di harapkan dapat di temukan di dalam media, pemerintahan, intitusi agama, sistem pendidikan dan semacam itu. 9. MITCHELL (DICTIONARY OF SORIBLOGY) Kebudayaan adalah sebagian perulangan keseluruhan tindakan atau aktivitas manusia dan produk yang dihasilkan manusia yang telah memasyarakat secara sosial dan bukan sekedar dialihkan secara genetikal. 10. ROBERT H LOWIE Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, keahlian yang di peroleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang di dapat melalui pendidikan formal atau informal. 11. ARKEOLOG R. SEOKMONO Kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan dalam penghidupan.
WUJUD KEBUDAYAAN IDE, GAGASAN, KONSEP
BUDAYA TAK BENDA (INTANGIBLE CULTURAL ASPECT)
PERILAKU
BENDA
BUDAYA BENDA (TANGIBLE CULTURAL ASPCETS)
UNSUR KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN INDONESIA (KOENTJARANINGRAT)
1. 2. 3. 4.
Sistem Religi. Sistem Organisasi Masyarakat Sitem Pengetahuan Sistem Mata Pencaharian Hidup dan Sistem – Sistem Ekonomi 5. Sistem Teknologi dan Peralatan 6. Bahasa 7. Kesenian
STRUKTUR UU NO.11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA (13 BAB DAN 120 PASAL) BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI
: : : : : :
BAB VII
:
BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XII BAB XIII
: : : : : :
Memuat Ketentuan Umum tentang pengertian prinsip, dan batasan Memuat Azas, Tujuan, dan Lingkup Memuat Kriteria Cagar budaya Memuat tentang Pemilikan dan Penguasaan Memuat Tentang Penemuan dan Pencarian Memuat tentang Register Nasional yang mencakup ; Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, dan Penghapusan Memuat Pelestarian Cagar Budaya yang mencakup; Aspek Perlindungan, Aspek Pengembangan, dan Aspek Pemanfaatan Memuat Tugas dan Wewenang Pemerintah Memuat Sumber Pendanaan Memuat Aspek Pengawasan dan Penyidikan Memuat Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Memuat Ketentuan Penutup
CAGAR BUDAYA: Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
KLASIFIKASI CAGAR BUDAYA • • • • •
Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya Struktur Cagar Budaya Situs Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air
KRITERIA CAGAR BUDAYA • Berusia 50 Tahun atau lebih • Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun • Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan • Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
Pasal 5
KRITERIA Undang-undang juga membolehkan penetapan objek atau ruang yang belum berusia 50 tahun sebagai cagar budaya, asalkan memiliki arti khusus bagi bangsa Indonesia
Pasal 11
50 thn Lama / Past Culture
Baru / Present Culture
-50
+50 Pasal 5 Usia objek Masa gaya Memiliki arti khusus Memiliki nilai budaya
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Pasal 11 dan 36 Arti khusus bagi bangsa Indonesia
Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
Penjelasan Pasal Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.
Kajian
Penelitian
Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.
BENDA CAGAR BUDAYA
BENDA ALAM (EKOFAK)
adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia
Pollen / biji tumbuhan
Kjokkenmodinger
Sisa hasil buruan
menhir
Benda Tidak Bergerak : Makam, bangunan benteng, masjid, dll
Benda Bergerak : Arca, Keris, alat-alat batu, dll
BENDA BUATAN (ARTEFAK)
BANGUNAN CAGAR BUDAYA TERBUAT DARI BENDA ALAM
adalah susunan binaan, yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia Untuk memenuhi kebutuhan ruang Berdinding atau tidak berdinding, beratap
Pundan berundak
TERBUAT DARI BENDA BUATAN
STRUKTUR CAGAR BUDAYA
TERBUAT DARI BENDA ALAM
adalah susunan binaan, yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia Untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan Yang menyatu dengan alam, Sarana, dan prasarana Untuk menampung kebutuhan manusia
gua
TERBUAT DARI BENDA BUATAN
SITUS CAGAR BUDAYA
BENDA CAGAR BUDAYA
STRUKTUR CAGAR BUDAYA
BANGUNAN CAGAR BUDAYA
DI DARAT
DI AIR
adalah lokasi yang berada di darat dan/atau air, yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya Sebagai hasil kegiatan manusia Atau bukti kejadian pada masa lampau
LOGIKA UNDANG-UNDANG POPULASI TINGGALAN PURBAKALA Non Cagar Budaya
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
CAGAR BUDAYA
Apa yang dilestarikan
Hak dan Kewajiban Cara melakukan pelestarian
Pelestarian
Pengelolaan
Larangan dan Pidana Konsekuensi
Siapa yang melestarikan
Hak dan Kewajiban
ARSITEKTUR UNDANG-UNDANG
Hak dan Kewajiban
2 Pendaftaran dan Penetapan
Pelestarian
PEMILIKAN/ PENGUASAN PENEMUAN
PELINDUNGAN PENGEMBANGAN
PENCARIAN
PEMANFAATAN
3 PENDAFTARAN
SK CAGAR BUDAYA
SURAT PEMILIKAN
Pengelolaan
KEWENANGAN
Tim Ahli
PENDANAAN
REGISTER NASONAL
PENETAPAN CAGAR BUDAYA
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN PENGHAPUSAN
4
Larangan dan Pidana
LARANGAN
PEMERINGKATAN
1
PIDANA
5
PASAL 53 1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. 2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. 3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. 4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. PASAL 54 Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai. PASAL 55 Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.
PENDAFTARAN
PENETAPAN
SURAT KETERANGAN OBJEK
SURAT KETERANGAN PEMILIKAN
PELESTARIAN PENGEMBANGAN (Pb)
PEMANFAATAN (Pf)
PENYELAMATAN
PENELITIAN
IDEOLOGIS
PENGAMANAN
REVITALISASI
AKADEMIS
PEMELIHARAAN
ADAPTASI
EKOLOGIS
PELINDUNGAN (Pl)
PEMUGARAN ZONASI
EKONOMIS
Berawal dan berakhir di sini
1. PERLINDUNGAN ( pasal 56) - Paragraf 1: PENYELAMATAN (pasal 57-60) - Paragraf 2: PENGAMANAN (pasal 61-71) - Paragraf 3: ZONASI (pasal 72-74) - Paragraf 4: PEMELIHARAAN (pasal 75, 76) - Paragraf 5: PEMUGARAN (pasal 77) 2. PENGEMBANGAN (pasal 78) - Paragraf 1: PENELITIAN (pasal 79) - Paragraf 2: REVITALISASI (pasal 80-82) - Paragraf 3: ADAPTASI (pasal 83-84) 3. PEMANFAATAN (pasal 85-94)
ALUR PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA PENEMUAN PENCARIAN PEMILIKAN/ PENGUASAAN
PENDAFTARAN LANGSUNG/ MELALUI INTERNET
PEMERIKSAAN OLEH PETUGAS PENDAFTAR
PEMBUATAN BERITA ACARA OLEH PETUGAS PENDAFTAR
PENGKAJIAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
TIDAK MEMENUHI KRITERIA
PEMBERIAN TANDA TERIMA BUKTI KEPEMILIKAN & KEASLIAN CAGAR BUDAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN STATUS CAGAR BUDAYA PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA Dasar Acuan: Undang-undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
PENGISIAN DATABASE PENDAFTARAN
BUKAN CAGAR BUDAYA
PENETAPAN CAGAR BUDAYA
REGISTRASI
PEMERINGKATAN :
- NASIONAL - DAERAH
-NASIONAL -PROVINSI -KAB/KOTA
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan
Pasal 31
Terjadi perubahan
Dibantu UPT, SKPD, dan Tim
Populasi Didaftar
Tidak memenuhi batas usia dan tidak memiliki nilai yang signifikan
Hasil Pendaftaran
Tim Ahli Cagar Budaya
Tidak layak
Melakukan kajian Diklasifikasi menurut jenis dan kriteria lain
Rekomendasi
Layak
Dietapkan: Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota
(1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional; b. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi; dan c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota. (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya. (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
Pasal 32
Register Nasional
Cagar Budaya
Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pemerintah (berkewajiban)
Masyarakat (peran serta)
Pemilikan
Penguasaaan
Hak terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya (kepentingan masyarakat umum) Pemberian hak atau kewenangan untuk mengurus mengelola (atas nama pemilik) Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
Baik pemilik maupun penguasa tidak lepas dari kewajiban: 1. Melindungi Cagar Budaya serta mendaftarkan, dan 2. Melaporkan Cagar Budaya kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah
Pasal 12 Memperhatikan kepentingan umum untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan
Negara
Wajib memenuhi fungsi sosial
Warisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, keputusan atau penetapan pengadilan
PEMILIKAN CAGAR BUDAYA
Tidak ada pewaris atau diserahkan orang lain
Jumlah dan jenisnya memenuhi kebutuhan negara
Negara sudah cukup memiliki cagar budaya di museum atau di situs tempat ditemukannya.
(1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara. (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara. (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan
PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA Cagar Budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial,pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata (PASAL 85) AKADEMIK / PENDIDIKAN - PENGAJARAN SEJARAH - PENGAJARAN MULOK
PEMERINTAH
MASYARAKAT
- IDENTITAS DAERAH
- PEMANFAATAN SOSIAL
- PENGEMBANGAN PARIWISATA
- PEMBERDAYAAN EKONOMI
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA • Melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya (PASAL 95 AYAT (1)) • Memfasilitasi pengelolaan kawasan cagar budaya (PASAL 97 AYAT (1)); • Mengalokasikan pendanaan pelestarian cagar budaya (anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya) (PASAL 98 AYAT (1),(3)); • Menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya (PASAL 98 AYAT (4)); • Bertanggungjawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya;
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 96 --- WEWENANG (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang: a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; c. menghimpun data Cagar Budaya; d. menetapkan peringkat Cagar Budaya; e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya; g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya; h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; i. mengelola Kawasan Cagar Budaya; j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan; l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan; n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
Pasal 96 --- Wewenang
(lanjutan)
(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang: a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya; b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri; c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional; d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya. KEWENANGAN PEMERINTAH Menyusun dan Menetapkan pelestarian nasional Pelestarian di daerah perbatasan Menetapkan Cagar Budaya Nasional Menetapkan norma, prosedur, dan kriteria
Menghapus cagar budaya dari Register Nasional (Pasal 50) Mengusulkan sebagai Warisan Budaya Dunia (Pasal 96)
KEWAJIBAN PEMILIK ATAU YANG MENGUASAI CAGAR BUDAYA: •
• •
Dalam melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru (PASAL 59 AYAT (3)); Wajib melakukan pengamanan (PASAL 61 AYAT (2)); Wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasainya
HAK SETIAP ORANG DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA Memperoleh dukungan teknis (PASAL 54); Melakukan penyelamatan dalam keadaan darurat (PASAL 57) Berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya (PASAL 56); Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya (PASAL 63); Masyarakat berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya (PASAL 99 AYAT (2)) Melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah dan izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya (PASAL 78 AYAT (2) HURUF A,B); • Memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata (PASAL 85 AYAT (1)); • Pemanfaatan dengan perbanyakan dengan seizin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (PASAL 89); • • • • • •
KEJAHATAN TERHADAP CAGAR BUDAYA • • •
Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya (PASAL 55); Merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan,kelompok, dan/atau dari letak asal (PASAL 66 AYAT (1)); Mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal (PASAL 66 AYAT (2));
PELANGGARAN TERHADAP CAGAR BUDAYA • • • • • • • •
Memindahkan cagar budaya, baik peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (PASAL 67 AYAT (1)); Memisahkan cagar budaya, baik peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (PASAL 67 AYAT (2)); Membawa cagar budaya keluar wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali dengan izin Menteri (PASAL 68 AYAT (2)) Membawa cagar budaya keluar wilayah provinsi atau kabupaten/kota, kecuali dengan izin Gubernur atau Bupati/Walikota (PASAL 69 AYAT (2)); Melakukan pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannnya (PASAL 77, AYAT (5)); Mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (PASAL 81 AYAT (1); Mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya (PASAL 92); Memanfaatkan cagar budaya, baik peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (PASAL 93 AYAT (1));
BAB IX
PENDANAAN Pasal 98 1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. 4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
BAB XI KETENTUAN PIDANA (Pasal 101-115) PASAL 101 Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
PASAL 102 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
PASAL 105 Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
LARANGAN
Ps. 14 WNA/Badan Hukum asing menguas ai cagar budaya Ps. 17 mengalihkan cagar budaya tanpa izin Ps. 21 memusnahkan cagar budaya hasil penyitaan Ps. 55 mencegah, menghalangi, menggagalkan pelestarian cagar budaya Ps. 66 merusak dan mencuri cagar budaya Ps. 67 memindahkan dan memisahkan cagar budaya tanpa izin Ps.68 membawa cagar budaya kel uar wilayah R.I. tanpa izin Ps..69 membawa cagar budaya ke luar provinsi, kab/kota tanpa izin Ps. 77 memugar cagar budaya tanpa izin Ps. 81 mengubah fungsi ruang situs dan atau kawasan tanpa izin Ps. 92. Mendokumentasikan cagar budaya untuk kepentingan komersial tanpa izin Ps. 93. Memanfaatkan dengan cara perbanyakan tanpa izin Ps.101 Ps.102 Ps.103 Ps.104
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
SANKSI PIDANA
Sanksi pidana untuk pengalihan kepemilikan cagar budaya Sanksi pidana untuk sengaja tidak melaporkan temuan Sanksi pidana untuk melakukan pencarian tanpa izin Sanksi pidana untuk dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya Ps.105 Sanksi pidana untuk sengaja merusak cagar budaya Ps.106 Sanksi pidana untuk pencuri cagar budaya dan penadahnya Ps.107 Sanksi pidana untuk pemindahan cagar budaya tanpa izin Ps.108 Sanksi pidana untuk memisahkan cagar budaya tanpa izin Ps.109 Sanksi pidana untuk membawa cagar budaya tanpa izin ke luar negara Republik Indonesia dan antar daerah tanpa izin Ps.110 Sanksi pidana untuk mengubah fungsi ruang situs cagar udaya dan/atau kawasan cagar budaya Ps.111 Sanksi pidana untuk mendokumentasikan cagar budaya tanpa izin pemilik dan/yang menguasainya Ps.112 Sanksi pidana untuk sengaja mememanfaatkan cagar budaya dengan cara perbanyakan Ps.113 Sanksi pidana untuk Badan Usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum Ps.114 Sanksi pidana untuk pejabat yang karena jabatannya melakukan pidana terkait pelestarian cagar budaya Ps.115 Tambahan sanksi pidana untuk pelanggaran pasal 101 sampai 114
BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG MENGHARGAI WARISAN BUDAYA MASA LALU. PELESTARIANNYA MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA. PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MERUPAKAN INSPIRASI BAGI PERJUANGAN KITA DAN MENJAUHKAN TERJADINYA KETERASINGAN SEJARAH, YANG AKIBATKAN KEMISKINAN BUDAYA
