OUTLOOK MIGAS 2016 OPTIMISME DI TENGAH TEKANAN HARGA. Januari Dukung Kegiatan Eksplorasi dan Tingkatkan Kapabilitas Industri Nasional

33

Januari 2016

OUTLOOK MIGAS 2016 OPTIMISME DI TENGAH TEKANAN HARGA

FOKUS

Hadapi Tantangan di Tengah Merosotnya Harga

04

FIGUR

Dukung Kegiatan Eksplorasi dan Tingkatkan Kapabilitas Industri Nasional

16

PERSPEKTIF

18

Perlu Sliding Scale dalam Term Production Sharing Contract (PSC)

BIANGLALA

23

Mencegah PHK Pekerja Migas Pemerintah Tawarkan Insentif Januari 2016 // BUMI

1

DAFTAR ISI REDAKSI

SALAM REDAKSI

03

Optimisme di Tengah Tekanan Harga

04

FOKUS Pelindung Amien Sunaryadi Budi Agustyono

Penanggungjawab Elan Biantoro

04

Hadapi Tantangan di Tengah Merosotnya Harga

06

Meluruskan Cost Recovery dalam Karangka Efisiensi di Kegitan Operasi Migas

08

Faktor turunnya Harga Minyak dan Tantangan Tata Kelola ke Depan

Pemimpin Redaksi Nyimas Fauziah Rikani

Editor Heru Setyadi

SEREMONIAL

10

SKK Migas Pusat

Ryan B. Wurjantoro

11

Tim Redaksi

12

SKK Migas Sumatera Bagian Selatan

13

SKK Migas Jawa, Bali & Nusa Tenggara

14

SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi

Adhitya C. Utama Alfian Febrian Dama Asmara Agatha Citara Ruby Savira Suhendra Atmaja

15

SKK Migas Sumatera Bagian Utara

22

SKK Migas Papua dan Maluku

FIGUR

16

Redaksi menerima masukan artikel melalui [email protected] [email protected]

PERSPEKTIF

18

Redaksi Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas

2

BUMI // Januari 2016

Perlu Sliding Scale dalam Term Production Sharing Contract (PSC)

SPEKTRUM

20

Alamat Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas Twitter @HumasSKKMigas www.skkmigas.go.id

Dukung Kegiatan Eksplorasi dan Tingkatkan Kapabilitas Industri Nasional

Sistem Interkoneksi SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak Terbangun

BIANGLALA

16

22

SKK Migas Konsisten Dorong Kontraktor KKS Galakkan Eksplorasi

23

Mencegah PHK Pekerja Migas, Pemerintah Tawarkan Insentif

Salam Redaksi

T

Optimisme di Tengah Tekanan Harga

ahun 2015, sektor hulu minyak dan gas bumi menghadapi tantangan yang tidak ringan. Hal ini terkait dengan harga minyak yang terus mengalami penurunan. Saat ini, harga minyak diperdagangkan di sekitar US$28 per barel, atau titik terendah dalam 12 tahun terakhir. Penurunan harga minyak sudah hampir 20% sejak awal tahun ini. Sementara sejak mencapai level tertinggi dalam kisaran di atas US$100 per barel pada Juni 2014, harga minyak dunia saat ini sudah turun sekitar 70%. Badan Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (US Energy Information Administration/EIA) memprediksi produksi minyak negara itu akan terus menurun hingga 2017. Para analis menyebut, penurunan ini disebabkan oleh melimpahnya pasokan minyak dunia, sementara permintaan lesu akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Kondisi ini tentu saja berdampak besar bagi industri migas Indonesia. Namun, tidak ada kata “menyerah” dengan kondisi ini. Bahkan harus bisa dijadikan peluang untuk melakukan pembenahan. Setidaknya itu yang telah dilakukan oleh SKK Migas pada 2015 lalu. Ketika harga minyak turun, pada saat bersamaan terjadi penurunan biaya investasi dan produksi yang cukup besar yakni mencapai 20,3%. Ketika sebuah industri kesulitan dalam meningkatkan target investasi atau margin keuntungan, maka kata kuncinya adalah melakukan efisiensi. Kita sepakat bahwa efisiensi yang dilakukan harus bersifat rasional. Rasionalitas dalam melakukan pengeluaran pada sisi capital expenditure (capex) berupa pengeluaran dalam kegiatan investasi, pembelian alat-alat maupun pengembangan lapangan baru dan operational expenditure (opex), seperti mengkaji ulang biaya kontraktor dalam pengadaan barang maupun jasa. Tetapi muaranya tidak pada membuat lesu kegiatan produksi,

apalagi eksplorasi. Justru hal ini harus bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi, baik survei seismik, pengeboran sumur-sumur baru maupun pengembangan. Perlu best practice atau lesson learn (mengambil pelajaran terbaik) pada Kontraktor KKS yang pada 2015 berhasil melampaui target. Sebaliknya kita juga bisa memetik pelajaran pada Kontraktor KKS yang pada 2015 kemarin masih memiliki kendala dalam pencapaian target lifting minyak maupun gasnya. Inilah momentum yang bisa dioptimalkan oleh segenap stakeholder (para pemangku kepentingan) untuk duduk bersama membangun industri migas ini ke arah lebih baik. Kondisi ini juga dapat dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan kebijakan fiskal yang lebih “friendly” dengan investor. Namun pada saat bersamaan mengoptimalkan kecenderungan penggunaan dan pemberdayaan kapasitas lokal dalam rangka meningkatkan kapabilitas industri nasional. Barangkali inilah peluang yang dapat dioptimalkan di tengah tekanan harga minyak dunia. Pada edisi awal tahun 2016 ini, BUMI ingin menyajikan potret kinerja hulu migas pada 2015 dan proyeksi 2016. Kondisi eksternal dan internal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan, khususnya menyangkut faktor harga minyak dunia. Rubrik lainnya disajikan untuk tetap memberikan optimisme akan kinerja hulu migas, terutama berkenaan aktivitas SKK Migas, baik di pusat maupun perwakilan. Akhirnya, selamat menikmati majalah BUMI pada awal tahun ini, mari kita menapaki 2016 dengan tetap optimis dan memberikan karya terbaik untuk negeri.

ELAN BIANTORO

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Januari 2016 // BUMI

3

Fokus

Hadapi Tantangan di Tengah Merosotnya Harga Oleh Suhendra Atmaja/[email protected]

Turunnya harga minyak mentah dunia memberi dampak pada industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. Perlu usaha keras agar dampak tersebut bisa diminimalisasi melalui sejumlah langkah efisiensi dan optimasi pada kegiatan operasi.

H

arga minyak mentah dunia terus merosot. Pada 19 Januari 2016 contohnya, harga minyak mentah jenis light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) turun hingga ke angka US$28 per barel atau terendah dalam 12 tahun terakhir. Padahal 8 hari sebelumnya harga minyak masih berada di angka US$32,57 per barelnya. Kondisi tergerusnya harga minyak mentah dunia itu juga berdampak besar bagi industri migas Indonesia. Salah satunya adalah penerimaan negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Turunnya harga minyak ini akibat berlimpahnya suplai minyak di awal 2014. “Setelah relatif stabil di level US$100 per barel selama kurang lebih 3,5 tahun, awal 2014 harga minyak terus mengalami tren penurunan. Posisi awal tahun 2016 ini, harga minyak malah menyentuh di level US$37,3 per barel,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, saat memberikan keterangan pers di 4


Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, 5 Januari 2016. Menurut Amien, anjloknya harga minyak global itu tentu sesuatu yang tidak mengenakkan bagi industri hulu migas. Data dari Wood Mackenzie (2016), sebuah perusahan riset dan konsultan energi Internasional, menyebut bahwa secara global terjadi penurunan biaya eksplorasi dan produksi sebesar 20,3 persen pada 20014-2015. Hampir semua perusahaan minyak dunia mengalami penurunan investasi dan pengurangan biaya produksi. Dengan kondisi harga yang relatif given karena dibentuk oleh pasar bebas, upaya meminimalisasi dampak penurunan harga adalah langkah paling bijak. SKK Migas telah melakukan sejumlah strategi seperti melakukan efisiensi pengeluaran kapital/capital expenditure (capex) dan pengeluaran operasional/operational expenditure (opex), optimasi kegiatan pengeboran, serta peningkatan kegiatan kerja ulang dan perawatan

sumur. Selain itu, industri hulu migas melakukan negosiasi harga dengan penyedia barang dan jasa serta mengevaluasi ulang proyek-proyek yang keekonomiannya terpengaruh harga minyak. “Kalau saat harga minyak turun lalu ada proyek yang keekonomiannya tidak masuk, harus kita tinjau lagi,” ujar Amien. Meski ada sejumlah langkah efisiensi, SKK Migas tetap akan mempertahankan kegiatankegiatan eksplorasi dalam bentuk studi, survei, dan pengeboran. Saat harga minyak turun seperti saat ini, harga-harga jasa pendukung kegiatan eksplorasi juga turun. Sebagian investor malah memandang saat ini adalah saat yang tepat melakukan eksplorasi dengan harapan saat berproduksi nanti harga minyak dunia membaik. Hal lain yang juga mesti menjadi perhatian adalah menjaga iklim investasi agar tetap kondusif di tengah harga yang kurang menggembirakan. “Kami memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan fiskal agar menarik bagi investor,” ujar

Capaian Indikator Utama 2015 (Lifting, Cost Recovery, Penerimaan Negara, Good Governance) Outlook per 05 Jan 2016 Perihal

Januari - Desember

APBN - P 2015

Capaian

% YTD vs APBN-P

825.000

777.560

94.2%

Lifting - GAS (bbtu/d)

7, 079.00

6, 963.27

97.9%

Lifting - Oil & Gas (MBDE/d)

2, 045.52

1, 972.95

96.5%

Lifting - Oil (MbbI/d)

ICP Rata-rata (USD/bbl)

60.00

51.21

85.4%

Gas Price (USD/mmbtu)

6.27

7.24

115.4%

Cost Recoverable (US$ Miliar)

14.10

13.90

98.6%

Indonesia Share (US$ Miliar)

14.99

12.86

85.8% Sumber : SKK Migas (2016)

Amien. Dia menambahkan bahwa di tengah merosotnya harga minyak, keberpihakan terhadap industri nasional tetap dijaga. Keberpihakan SKK Migas semakin bertambah saat harga minyak dunia turun dengan tetap memperhatikan kapasitas nasional.

agar berdampak seminimal mungkin bagi industri. Misalnya, kendala untuk jadwal onstream mundur, upaya yang dilakukan SKK Migas adalah melakukan monitoring lebih intensif terhadap proyek yang tengah berjalan. Sementara decline rate (laju penurunan produksi) yang tajam sekitar 28% diupayakan dengan menambah sumur pengembangan, work-over (kerja ulang), dan well

Tahun 2015 yang penuh tantangan itu, sejumlah kendala terkait merosotnya harga minyak dunia harus diupayakan

service (perawatan sumur). Kendala lain tentang pembebasan lahan dan perizinan disikapi dengan koordinasi lebih aktif dengan instansi terkait. Sementara kendala pengelolaan wilayah kerja (WK) terkait perpanjangan WK diupayakan dengan memberi kepastian pengelolaan WK jauh sebelum masa WK berakhir.

CAPAIAN PENTING SKK MIGAS 2015 • Penandatanganan PSC Mahakam dan PSC ONWJ dengan Pertamina. • Penyelesaian kajian skema onshore & offshore untuk proyek Abadi Masela oleh konsultan independen. • Meningkatkan kontribusi hulu migas pada pertumbuhan ekonomi nasional seperti revisi Plan of Development (POD)-1

pelaksanaan komitmen eksplorasi. • Percepatan tata waktu dalam proses bisnis (speed up process). • Right to audit clause terhadap penyedia barang dan jasa untuk meningkatkan akuntabilitas. • Mendukung pengembangan 5 komoditas domestik untuk

Jambaran Tiung Baru, menyuplai gas ke pabrik pupuk dengan

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri nasional

investasi senilai US$3,69 milyar.

(pipa, casing dan tubing, turbomachinery, pemboran, EPCI

• Renegosiasi nilai kontrak pengadaan berjalan senilai US$51 juta untuk penyelamatan kegiatan operasi hulu migas. • Merintis penyediaan data lifting migas online untuk Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM). • Memberikan dukungan pada facility sharing yang dilaksanakan Kontraktor KKS untuk efisiensi biaya hulu migas. • Pemanggilan Kontraktor KKS eksplorasi untuk memastikan

(engineering, procurement, construction, installation) dan perkapalan). • Asistensi terhadap peningkatan kinerja PT Pertamina EP. • Membangun lembaga sertifikasi profesi hulu migas. • Membantu pemerintah dalam persiapan pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas Aceh (BPMA) sesuai PP No.23 tahun 2015.

Januari 2016 // BUMI

5

Fokus

Meluruskan Cost Recovery dalam Kerangka Efisiensi di Kegiatan Operasi Migas Oleh Adhitya Cahya Utama/[email protected]

Cost Recovery atau biaya produksi yang dikembalikan negara kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), sering dijadikan parameter sederhana untuk melihat tingkat efisiensi Kontraktor KKS dalam pencapaian target lifting. Tingginya cost recovery sesungguhnya tidak berbanding lurus atau terbalik dengan pencapaian lifting. Banyak faktor yang menjadi pengaruh pada tinggi rendahnya cost recovery dalam kegiatan operasi migas.

K

etika pemerintah menetapkan besaran angka cost recovery yang mesti dialokasikan untuk kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam satu periode lifting, harapannya, agar besaran cost recovery itu dapat diturunkan. Sementara pada sisi Kontraktor KKS, diturunkannya atau makin rendahnya biaya cost recovery, dinilai makin memberikan batasan dalam melakukan kegiatan produksi atau eksplorasi. Sejak 2010 hingga 2014, seiring fluktuasi yang terjadi pada harga minyak mentah dunia, biaya cost recovery selalu mengalami peningkatan di tengah turunnya tingkat produksi. Pada 2010, nilai pengembalian cost recovery sebesar US$11,76 miliar, naik 6


menjadi US$15,22 miliar pada 2011 dan menjadi US$15,54 miliar pada 2012. Sementara nilai pengembalian cost recovery pada 2013, realisasinya mencapai US$15,92 miliar dan menembus angka US$16,30 miliar pada 2014. Dalam Rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) 2015, ditetapkan angka US$16,12 miliar dan realisasinya sebesar US$13,99 miliar atau sebesar 86,5 persen dari target. Penurunan angka cost recovery tersebut sebagai dampak dari dilakukannya renegosiasi atas sejumlah kegiatan pemasokan barang dan jasa, efisiensi pengeluaran biaya investasi (kapital) dan operasional, tertundanya beberapa proyek yang seharusnya sudah mulai onstream di akhir 2015,

dan berhentinya beberapa kegiatan operasi migas karena tertekan oleh harga minyak dunia yang terus terkoreksi. Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, beberapa kendala yang berpengaruh pada biaya cost recovery adalah mundurnya penyelesaian proyek, seperti di Lapangan Banyu Urip yang dikelola ExxonMobile Cepu Limited (EMCL), Lapangan Ridho (PT. Odira Karang Agung), Lapangan TBA (JOB PetroChina Salawati), Lapangan Bukit Tua (Petronas Ketapang), Lapangan Kepodang (Petronas Muriah), dan Lapangan Bayan yang dikelola

Kontraktor KKS MKI. Termasuk terjadiya decline eksisting sumur yang dikelola Pertamina EP. “Sementara yang lain, karena harga minyak turun sehingga keekonomian tak tercapai terjadi pada EMP Tonga dan EMP Gebang,” katanya. Sebagai catatan, cost recovery di industri migas dipahami sebagai pengembalian dana yang dipergunakan kontraktor untuk operasi di industri perminyakan. Jadi bukan biaya operasi pada perusahaan secara umum. Kesalahan akuntansi dalam memastikan cost recovery bisa menimbulkan polemik di industri migas. Dalam Buku “A to Z Bisnis Hulu Migas” (2013), A. Rinto Pudyantoro menjelaskan, bisnis hulu migas adalah bisnis pemerintah yang pengusahaannya dilakukan oleh SKK Migas. Dalam upaya mengoptimalkan pengusahaan hulu migas itu SKK Migas melakukan kerja sama dengan para kontraktor yang berlaku sebagai ‘pekerja’, yang bekerja atas dasar kontrak. Kontrak ini menjadi unik, karena seluruh modal sementara (awal) disediakan oleh kontraktor. Nantinya seluruh modal yang mereka keluarkan itu, tak ubahnya dana talangan, akan dikembalikan apabila usaha yang dilakukan telah berhasil. Menurut Rinto, cost recovery itu tidak secara tegas ditulis dalam kontrak kerja sama. Yang ada hanyalah dalam klausul di sebuah kontrak, dalam point 6.1.1, yaitu: Kontraktor akan memperoleh kembali penggantian atas biaya operasi dengan diambilkan dari hasil penjualan atau penyerahan lainnya dari jumlah minyak dan gas bumi senilai dengan biaya operasi, yang diproduksi dan disimpan dan tidak digunakan dalam operasi minyak dan gas bumi. Biaya operasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam

menghitung penghasilan kena pajak kontraktor. Sayangnya, frasa yang menyatakan bahwa ‘memperoleh kembali penggantian biaya operasi’ ini oleh banyak pihak didefinisikan sebagai cost recovery. Hal Itu salah satu kesalahpahaman dalam melihat cost recovery. Akibatnya ada yang mengira bahwa bisnis hulu migas adalah seratus persen bisnisnya kontraktor. “Mereka menyangka PT Chevron Pacific Indonesia adalah pemilik bisnis

SEMENTARA YANG LAIN, KARENA HARGA MINYAK TURUN SEHINGGA KEEKONOMIAN TAK TERCAPAI TERJADI PADA EMP TONGA DAN EMP GEBANG

yang ada di Riau. Dikiranya, CNOOC, perusahaan minyak asal Tiongkok, yang memiliki bisnis di Laut Jawa hingga daerah Lampung. Padahal sebenarnya tidak demikian,” ujarnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan cost recovery dalam Production Sharing Contract (PSC) berbeda dengan biaya operasi dalam pengertian umum. Pertama, PSC menempatkan biaya eksplorasi yang terjadi sebelumnya akan diakumulasi dan dapat dibebankan pada tahuntahun berikutnya. Maksudnya, jika produksi minyak bumi tidak terlalu besar maka dana yang sudah dikeluarkan dan diakui sebagai biaya operasi bisa dibebankan ke tahun berikutnya. Kedua, PSC memisahkan pengeluaran dalam dua kategori yaitu pengeluaran untuk kapital dan non kapital.

Pengeluaran non kapital akan diperhitungkan sebagai biaya operasi yang akan diganti dengan produksi yang dihasilkan. Pengeluaran non kapital termasuk pengeluaran untuk intangible drilling (pengeluaran pengeboran sumur yang tidak tampak). Pengeluaran non kapital ini yang kemudian disebut sebagai biaya operasi perminyakan tidak bisa diperbandingkan dengan biaya operasi sebagaimana dipahami pada istilah umum akuntansi. Karena pengeluaran tersebut dalam pemahaman umum dinyatakan sebagai aset tetap dan ditampilkan dalam neraca. Ketiga, metode depresiasi yang digunakan dalam PSC ini cenderung berbeda dengan perusahaan umum. PSC menggunakan metode deciling balance sedangkan pada beberapa perusahaan menggunakan metode garis lurus berdasarkan volume produksi. Maka, perlu juga diperhatikan, biaya operasi pada perusahaan bisnis non hulu migas bersifat liniar dengan produksi. Sementara pada bisnis hulu migas tidak demikian. Biaya pada tahun ini tidak akan diikuti dengan kenaikan produksi migas pada tahun yang sama. Pembebanan unrecover cost prior period menjadi salah satu penyebab kenapa cost recovery tidak linier terhadap produksi. Dengan begitu, bagi ekonom perminyakan, demikian juga bagi para pihak yang berkontrak, SKK Migas dan kontraktor, selalu menggunakan perhitungan komersial yang berorientasi kepada keekonomian full cycle. Yaitu metode penghitungan keekonomian mulai dari awal produksi hingga cadangan migas yang mendekati habis.


7

Fokus

Faktor Turunnya Harga Minyak dan Tantangan Tata Kelola ke Depan Oleh Adhitya Cahya Utama/[email protected]

Tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti, kapan ‘turbulensi’ harga minyak dunia akan berakhir. Bahkan seorang profesor ekonomi dari Universitas California – Prof. James Hamilton, yang sangat produktif menulis tentang harga minyak di jurnal kelas dunia, pun bisa salah mengemukakan argumennya soal harga minyak. Harapannya, “badai harga minyak” ini semoga cepat berlalu dan membuka peluang perbaikan tata kelola yang lebih memberikan asa baru bagi industri migas di masa depan.

D

alam sebuah acara “Luncheon Talk” yang diselenggarakan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), di Plaza City, Jakarta, 13 Januari 2016, Benny Lubiantara, mantan analis OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) mengungkapkan, saat ini ada empat faktor yang memengaruhi harga minyak dunia, yakni, pasokan (supply), permintaan (demand), pasar (market), dan persediaan (inventory). Benny menjelaskan, pasokan akan dipengaruhi oleh harga minyak, produksi OPEC dan non OPEC, geopolitik, biaya kegiatan hulu, teknologi dan lain-lain. Selain itu, permintaan (demand) utamanya dipengaruhi oleh harga minyak, pertumbuhan ekonomi, transportasi, cuaca, efisiensi, energi alternatif, subsidi, dan lain-lain. Pasar dalam hal ini adalah pasar minyak yang sesungguhnya (physical market) maupun pasar finansial (paper market). Physical market bisa dalam bentuk barter, spot dan kontrak dengan harga yang telah ditetapkan untuk penyerahan kemudian (forward) 8


serta term contract (kontrak berjangka) yang merupakan mekanisme transaksi perdagangan yang paling banyak digunakan, mencapai 90%-95% dari perdagangan minyak global. Sedangkan untuk paper market, lanjut Benny, terkait dengan penggunaaan komoditas minyak sebagai instrumen derivatif di pasar finansial. Pada awal tahun 1990-an, kegiatan di pasar minyak derivatif lebih banyak didorong untuk keperluan aktivitas lindung nilai (hedging) oleh institusi yang terlibat langsung dengan perdagangan minyak. Dengan semakin banyaknya jenis produk di pasar keuangan ini, ditambah prospek untuk memperoleh imbal-hasil yang lebih besar, maka terjadi peningkatan transaksi ‘minyak kertas’ ini, bahkan muncul pula investor yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan aktivitas yang berhubungan dengan minyak maupun hedging. Benny mengungkapkan, pada dasarnya yang dimaksud dengan spekulan, yang biasanya sering disebut sebagai faktor yang memberi kontraksi harga minyak adalah

kelompok investor yang tidak ada hubungannya dengan transaksi minyak yang sesungguhnya, seperti yayasan pensiun, yayasan atau perusahaan lain yang mengelola dana (endowment funds) dan lain lain. “Transaksi oleh mereka ini dicatat sebagai transaksi non-commercial oleh CFTC (commodity futures trading commission). Transaksi noncommercial ini dijadikan pendekatan untuk melihat aktivitas spekulan. Analis berusaha mencari hubungan antara aktivitas spekulan dengan kecenderungan harga minyak,” kata Benny, yang saat ini menjabat Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Minyak saat ini telah menjadi aset yang menarik bagi pelaku pasar finansial. Dengan demikian, perilaku harga minyak tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran secara fisik saja. Apa yang terjadi di sektor keuangan seperti perubahan suku bunga oleh Federal Reserve (Bank Central AS), perubahan nilai tukar

dan lain-lain, juga akan berpengaruh terhadap harga minyak. Sementara faktor keempat yang memengaruhi harga minyak adalah persediaan (inventory). Negaranegara maju yang bergabung dalam International Energy Agency (IEA), dalam rangka mengantisipasi terputusnya pasokan minyak, mewajibkan anggotanya untuk menumpuk persediaan minyak. Masing-masing anggota diwajibkan untuk menyimpan persediaan minyak dan produk turunannya, seperti bensin dan diesel setara dengan volume yang diperlukan minimal 90 hari dari netimpor minyak. Tantangan Tata Kelola Tidak hanya negara-negara netimporter minyak, seperti Indonesia yang terkena dampak, tapi juga OPEC, sebagai negara-negara produsen minyak. Khususnya seperti Venezuela, Nigeria, Aljazair, Ekuador, dan Libya. Negara-negara Timur Tengah, juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami defisit anggaran berjalan dengan rendahnya harga minyak. Bedanya mereka lebih bisa bertahan karena tabungannya (cadangan devisa) relatif besar. Dapat dikatakan, secara umum turunnya harga minyak pengaruhnya buruk bagi negara net-eksporter minyak. Namun bagi negara-negara net-importer seperti Indonesia, secara jangka pendek bisa saja menguntungkan karena daya beli bisa semakin besar. Namun, keuntungan jangka pendek ini bisa menjebak secara jangka panjang dan menjadikan tingkat konsumsi minyak akan semakin tinggi. Akibatnya ketergantungan terhadap energi fosil ini akan semakin tinggi. Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, memberikan sejumlah catatan terkait harga minyak mentah yang menekan produksi. Menurut Amien, kenaikan harga minyak telah menyebabkan

sejumlah proyek tertunda bahkan terhenti. “SKK Migas kini tengah melakukan kebijakan efisiensi, baik pada capital expenditure (capex), operational expenditure (opex), maupun melakukan renegosiasi terhadap sejumlah kontrak barang dan jasa,” katanya saat Konferensi Pers di Kantor SKK Migas, 5 Januari 2016. Dia mencontohkan, soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) persentasenya tumbuh menjadi 64 persen. Sementara bila dibandingkan pada 2014 tercapai 54 persen dan

Sejauh ini, term PSC di Indonesia, diketahui belum bisa beradaptasi dengan fiskal. Sehingga ketika harga tinggi, kontraktor mendapatkan untung yang tinggi sementara ketika harga turun justru membuka ruang kontraktor untuk meminta sejumlah insentif atau keringanan. Oleh karena itu, diharapkan, kondisi ini dapat menjadi energi baru dari sisi tata kelola migas ke depan, yang pada 2016, terkait UU Migas revisi telah masuk menjadi agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Tata Kelola Migas

Sumber: Benny Lubiantara 2016

2013 sekitar 57 persen. Kendati pada 2015 naik tapi nilai pengeluaran di hulunya menurun signifikan karena penurunan harga minyak. Keterlibatan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga meningkat kalau dilihat dari pembiayaan melalui bank BUMN. Tetapi pengeluarannya juga menurun karena tekanan harga minyak di 2015. Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, kondisi harga minyak yang turun ini harus dapat dijadikan momentum bersama untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi. Tetapi ada hal penting yang perlu dilakukan dan diharapkan Satya, dapat menjadi usulan pemerintah adalah soal perubahan dalam term Production Sharing Contract (PSC). Satya mengusulkan formulasi Sliding Scale (skala yang lentur) dalam term bagi hasil yang dilakukan pemerintah terhadap kontraktor.

Ada sejumlah opsi tata kelola dengan model yang ada di sejumlah negara. Apakah nantinya yang akan berkontrak dengan investor atau kontraktor adalah entitas bisnis, seperti Pertamina sesuai UU No. 8/1971; kontraktor dengan pemerintah, seperti model UU Migas No. 22/2001; atau antara kontraktor dengan entitas bisnis lain, baik Pertamina saat ini atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus paska pembubaran BP Migas yang berubah menjadi SKK Migas. Sementara Satya meyakinkan, apapun bentuk badannya, yang penting fungsi kelembagaannya harus tetap ada. Setidaknya ada lembaga yang akan mengontrol cost recovery, memiliki resources yang bagus, melakukan pengawasan, dan pembinaan terhadap para Kontraktor KKS.


9

Seremonial Seremonial

SKK MIGAS PUSAT

Memastikan Keamanan di Wilayah Kerja Operasi Hulu Migas Oleh Danang Agung/[email protected]

D

alam upaya menciptaan keamanan di wilayah kerja operasi hulu migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu, 12 Januari 2016. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono dan Kepala Polda Sulteng, Brigadir Jenderal Polisi Idham Azis. Perjanjian tersebut mencakup penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum pada kegiatan usaha hulu migas di Wilayah Kerja (WK) operasi Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi. Situasi keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin baik dan mendukung rencana investasi dan produksi migas nasional. “Namun kita tidak menutup mata, masih ada beberapa daerah yang

mendapatkan gangguan keamanan dan berdampak pada operasional hulu migas, salah satunya di WK Senoro Toili,” kata Budi Agustyono. Guna memastikan agar gangguan keamanan tidak memberikan efek negatif terhadap produksi migas yang dapat berakibat terganggunya pendapatan negara, SKK Migas bergerak mengajak para pemangku kepentingan supaya bekerjasama memberikan kontribusi sesuai peran dan fungsi masing-masing dalam rangka pencapaian produksi migas nasional. Idham Azis mengatakan, Wilayah Kerja operasi JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi termasuk ke dalam obyek vital negara yang wajib mendapatkan pengamanan secara penuh. Pihaknya berharap dengan kerja sama ini, tidak hanya pemerintah yang diuntungkan, akan tetapi masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaatnya.***

Umat Kristiani SKK Migas Rayakan Natal Bersama Oleh Agatha Citara/[email protected]

K

eluarga besar umat kristiani Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar perayaan Natal 2015 di City Plaza, Gedung SKK Migas Jakarta, 15 Januari 2016. Perayaan Natal kali ini mengambil tema “Hidup Bersama 10


sebagai Keluarga Allah”. Hadir menyampaikan khotbah Natal, Romo Thomas Ulun Ismoyo Pr. Dalam pesan Natal, Romo Thomas mengajak umatnya untuk bersyukur atas kehadiran Sang Juru Selamat. “Kita harus bersyukur dan terus bersyukur atas kelahiran juru selamat yang telah menjadikan kita sebagai satu keluarga Allah,” katanya di hadapan sekitar 100-an jemaat. Selain itu, Romo Thomas memberi penekanan pada soal tanggung

jawab seseorang sebagai warga negara. Ia meminta agar semua umat beriman yang sekaligus warga negara Indonesia memiliki komitmen bersama untuk berteguh hati melaksanakan tujuan kehadiran Allah di dunia yakni menciptakan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menghayati kerukunan yang damai, adil dan saling menerima dalam keanekaragaman. “Mari wujudkan kedamaian dan suka cita di negeri tercinta ini,” tutupnya.

SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA 1. Forum Humas & Pertanahan 2015: Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut melaksanakan kegiatan Forum Humas dan Pertanahan yang diisi pemateri dari BPN , Akademisi, Praktisi Otonomi Daerah dan Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas di Medan, 30 November s.d 1 Desember 2015. 2. Koordinasi Rencana Kerja CSR: Perwakilan SKK Migas Sumbagut menghadiri undangan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, membahas rencana kerja CSR bersama Kontraktor KKS Wilayah Kepri di Tanjung Pinang, 2 Desember 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Evaluasi dan Koordinasi Kegiatan CSR Migas: SKK Migas Perwakilan Sumbagut menghadiri undangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepri mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bersama Kontraktor KKS Wilayah Kepulauan Riau di Batam, 3 Desember 2015. 4. Penyerahan Piagam: PT Chevron Pacific Indonesia menyerahkan piagam ucapan terima kasih kepada Kepala Perwakilan SKK Sumbagut Hanif Rusjdi di Rumbai, 30 Desember 2015. 5. Koordinasi dan FGD: SKK Migas Perwakilan Sumbagut hadir sebagai peserta Focus Group Disscusion (FGD) tentang pembahasan teknis pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Pekanbaru, 29 Desember 2015. 6. Peresmian Kawasan CSR: SKK Migas Perwakilan Sumbagut dan Kontraktor KKS PT Pertamina EP Asset I Lirik Field bekerjasama dengan Kelompok Perikanan, melaksanakan Peresmian Kawasan Corporate Social Responsibility (CSR) Usaha Perikanan Budidaya Lirik di Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, 12 Desember 2015. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat Lirik. 7. Narasumber Diskusi Pakar: Kepala Perwakilan Sumbagut Hanif Rusjdi, usai menjadi pembicara pada Diskusi Pakar Ketahanan Energi Nasional tentang “Peran Industri Hulu Migas dalam Ketahanan Energi Nasional”, yang diadakan oleh PT CPI dan PWI Riau, 22 Desember 2015 di Pekanbaru. Turut hadir GM PGPA PT CPI, Ketua LAM Riau, dan Perwakilan PWI Riau. 8. Serah Terima Wilayah Kerja: Kepala Perwakilan SKK Migas Hanif Rusjdi menyaksikan penandatanganan serah terima Blok Kampar dari PT Medco E&P Indonesia (MEPI) kepada Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar di Kantor PHE Kampar, Lirik, 1 Januari 2016. Dihadiri Wakil Kementerian ESDM, Humas SKK Migas, GM MEPI, GM PEP Asset I dan GM PHE Kampar.

9. Edukasi Migas Media: Hanif Rusjdi, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, dalam kegiatan Edukasi Migas Media 2015 Wilayah Aceh bersama Kontraktor KKS Pertamina PHE NSB di Lhokseumawe, 16 Desember 2015.

10. Physical Check Well FUPP: Kanya Jenri Kainama, staf perasi perwakilan Sumbagut (tengah), melakukan Physical Check Well FUPP PT. CPI (SHO & SLO) di Bangko, Balam, Libo, Petapahan, 7 s.d. 11 Desember 2015.


11

Seremonial

SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN 1. Workshop dan Diskusi Terfokus: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel dan Kontraktor KKS Wilayah Jambi melaksanakan Workshop dan Diskusi Terfokus Perizinan Daerah dan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) di Wilayah Kerja Prov. Jambi di Hotel Aston, 2-3 Desember 2015.

1

2

2. Dana Bantuan Pendidikan: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel bersama Conoco Phillips melakukan Serah Terima Dana Bantuan Pendidikan, pada 18 Desember 2015 di Gedung AEKI Palembang. 3. Serah Terima TJS: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel bersama Petrochina Int Jabung Ltd., melaksanakan Serah Terima Tanggung Jawab Sosial (TJS), 4 Desember 2015 di Desa Sukarejo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat).

3

4

4. Rapat dengan Komisi II & III DPRD: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel dan Kontraktor KKS Wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat memenuhi panggilan Komisi II dan III DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat, 1 Desember 2015 di gedung DPRD Tanjung Jabung Barat. 5. Paparan Peningkatan Jalan: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, PT. Seleraya Merangin Dua, Pemkab Musi Rawas dan stakeholder terkait melaksanakan rapat paparan rencana peningkatan jalan, 20 November 2015.

5

7

6

8

6. Kunjungan Ke kantor Gubernur: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel dan Total E&P Indonesie Mentawai B.V melakukan kunjungan ke Gubernur Bengkulu, bertempat di Hotel Santika Bengkulu, 22Desember 2015. 7. Forum Operasi Keamanan dan Keselamatan: SKK Migas Pusat dan Perwakilan SKK Migas Sumbagsel bersama Kontraktor KKS Wilayah Sumbagsel dan stakeholder melaksanakan Forum Operasi, Keamanan dan Keselamatan pada 4-5 November 2015 di Hotel Nagoya Hill Batam. 8. Sosialisasi Skep Kapolri: DitPamObvit Polda Sumsel dan Perwakilan SKK Migas Sumbagsel melakukan kunjungan ke JOBP-Talisman (OK) dalam rangka menyosialisasikan Skep Kapolri No. 738 Tahun 2005, 18 – 20 November 2015. 9. Membahas Penghentian Pengeboran: Perwakilan SKK Migas dan Kontraktor KKS Wilayah Kab. Muba bersama Pemkab. Muba serta stakeholder terkait melaksanakan rapat pembahasan penghentian pengeboran minyak illegal di Kab. Muba, 29 Desember 2015 di Ruang rapat Bupati Kab. Muba.

9

12


10

10. Penandatanganan Prasasti TJS: Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, PetroChina Int Jabung Ltd dan Bupati Tanjung Jabung Barat, menandatangani Prasasti Program Tanggung Jawab Sosial (TJS).

SKK MIGAS JAWA, BALI & NUSA TENGGARA 1. Seminar Nasonal dan Temu BEM/DEMA se-Jawa Timur: Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Ali Masyhar menjadi narasumber pada Seminar Nasional dan Temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Dewan Mahasiswa (DEMA) se-Jawa Timur di Universitas Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, 1 Desember 2015. 2. Satu Tahun Tragedi AirASia : Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Menghadiri undangan Walikota Surabaya dan Kepala Basarnas dalam peringatan satu tahun tragedi pesawat AirAsia QZ-8501, 28 Desember 2015.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Silaturahmi Petronas Muriah Ltd: Perwakilan SKK Migas Jabanusa Memfasilitasi kehadiran seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk mempererat Silaturahmi, 15 Desember 2015. 4. Perbaikan Kebocoran Gas: Perwakilan SKK Migas Jabanusa lakukan rapat kordinasi perbaikan kebocoran pipa gas 20’ Kontraktor KKS Saka Indonesia Pangkah Ltd. di Surabaya, 2 Desember 2015. 5. Kunjungan Kerja ke Polda Jateng: Bersama Kontraktor KKS Pertamina EP Cepu, Kontraktor KKS Alas Dara Kemuning, Kontraktor KKS Petronas dan Kontraktor KKS PHE Randugunting melakukan kunjungan kerja kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 17 Desember 2015. 6. Bertemu para Pemangku Kepentingan di Jawa Timur: Perwakilan Jabanusa mengundang seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam rangka mempererat Silaturahmi, 16 Desember 2015. 7. Peduli Atlit Paralympia: Bersama Kontraktor KKS HCML, Santos, Petronas, LBI, SIPL, EMCL, CRC, PEPC, PEP Asset 4, PHE WMO, Krisenergy, JOB PPEJ dan KEI mendukung acara Pekan Paralympic Provinsi Jawa Timur 2015, sebagai bentuk kepedulian SKK Migas dan Kontraktor KKS kepada atlet paralympia, 23 Januari 2015. 8. Kunjungan Kerja ke Pangdam Diponegoro: TNI AD wilayah Jawa Tengah, Perwakilan Jabanusa bersama Kontraktor KKS Pertamina EP Cepu, Kontraktor KKS Alas Dara Kemuning, Kontraktor KKS Petronas dan Kontraktor KKS PHE Randugunting melakukan kunjungan kerja kepada Pangdam Diponegoro, 17 Desember 2015. 9. Koordinasi Pengamanan: Kegiatan Drilling Site Preparation Kontraktor KKS Lapindo Brantas Inc. bersama dengan Dir Pamobvit, Kapolres Sidoarjo, Dinas ESDM Kab. Sidoarjo, Camat Tanggulangin dan Kapolsek Tanggulangin serta Muspika Sidoarjo, 30 Desember 2015. 10. Stok Handak: Perwakilan SKK Migas Jabanusa melakukan kegiatan pemerikasaan dan penghitungan stok bahan peledak Kontraktor KKS EMCL di Gudang Handak Kedung Uneng, Mojokerto, 15 Desember 2015.


13

Seremonial

SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI

1

2

1. Monitoring WP&B Kehumasan: Perwakilan SKK Migas Kalsul membahas monitoring Work Program & Budget (WP&B) Kehumasan 2015 pada Kontraktor KKS eksplorasi dan produksi, selama 3 hari di Hotel Jatra Balikpapan, 7,8 dan 10 Desember 2015. Kegiatan meliputi Tanggung Jawab Sosial, Kelembagaan, Komunikasi dan Media. Monitoring ini dihadiri oleh SKK Migas dan manejeman Kontraktor KKS produksi ataupun eksplorasi.

2. Sarasehan KUHM untuk Pemkab Barut: Perwakilan SKK Migas Kalsul dan Kontraktor KKS Ophir Indonesia (Bangkanai) Ltd., melakukan sarasehan hulu migas dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Gedung Pertemuan Balai Antang, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, 11 Desember 2015. Kegiatan dipimpin Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Ekonomi dan dihadiri, Asisten 1, sejumlah pengurus perangkat kabupaten, kecamatan hingga desa di Kabupaten Barito Utara. 3

4

5

3. Workshop Transparansi Data Migas: Workshop Transparansi Data Lifting Migas dan Pertemuan Triwulan SKK Migas KalsulKontraktor KKS dengan Pemkab Kukar dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, 15 Desember 2015. Kegiatan dihadiri Pj. Sekda Kukar, H. Marli, Asisten 3 Kukar, Kadistamben Kukar, Kadisnaker Kukar, Kadispenda Kukar, Bagian SDA Kukar, SKK Migas Kalsul, Chevron Indonesia Co., Total E&P Indonesie, VICO Indonesia, dan Eni Muara Bakau B.V. Hadir sebagai narasumber: Yulianto, Kasi Perhitungan Penerimaan Negara Ditjen Migas, Ahmad Iskandar (SDA DBH 1) Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Kepala Dinas Akuntansi SKK Migas, Desti Melanti. 4. Inventarisasi Tanah TEPI: Perwakilan SKK Migas Kalsul melakukan Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN tanah yang berasal dari Kontraktor KKS Total E&P Indonesie, di Balikpapan, Senipah, Handil dan Muara Badak, 16-19 Desember 2015. Pelaksanaan IP diikuti oleh perwakilan kementerian keuangan, perwakilan kementerian ESDM, SKK Migas, dan Total.

6 6. Jumpa Pers Akhir Tahun: Perwakilan SKK Migas Kalsul melakukan Jumpa Pers Akhir Tahun di Kantor SKK Migas Kalsul, Balikpapan, 18 Desember 2015. Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul Nasvar Nazar, didampingi Kepala Operasi SKK Migas Kalsul, Roy Widhiarta dan Kepala Humas SKK Migas Kalsul, menyampaikan berapa isu-isu penting terkait capaian dan tantangan kegiatan usaha hulu migas selama 2015.

14


5.Tambah Ilmu Melalui Sharing Knowledge: Perwakilan SKK Migas Kalsul memberikan Sharing Knowledge pada sesama pekerja guna meningkatkan pemahaman staf dan tenaga penunjang, mulai tahun 2016. Dimulai oleh Bagian Operasi yang membawakan materi perjanjian pemanfaatan lahan bersama (PPLB) di Kantor SKK Migas Kalsul, 8 Januari 2016.

SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU 1. Foto Bersama Pemilik Hak Ulayat: Staf Operasi Pamalu , Roland Naa (empat dari kiri), Staf Humas Pamalu, Magdalena Dimara (dua dari kiri), John Magablo, Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong (tiga dari kanan), melakukan foto bersama dengan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Marga Kami dan Marga Usili. Foto dilakukan usai melakukan pengukuran Jalur Pipa Milik Kontraktor KKS PetroChina Internasional (Bermuda) Ltd. pada lokasi milik Marga Kami dan Marga Usili pada Jumat, 18 Desember 2015. 1 2. Pembayaran Hak Ulayat: Yongky Daud Korokay, Staf Humas Pamalu hadir dalam acara penyerahan/pembayaran hak Pemilik Ulayat Marga Sakaja, diwakili Yakobus Sakaja dan Marga Katumlas, diwakili, Alexander Katumlas. Penyerahan dilakukan, 7 Desember 2015 di Kantor Bank Mandiri Cabang Sorong Provinsi Papua Barat.

2 3a, 3b. Pembahasan Ganti Rugi Jalur Pipa Kontraktor KKS: Pembahasan tuntutan ganti rugi jalur pipa Kontraktor KKS PetroChina Internasional (Bermuda) Ltd., dilakukan bersama Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Marga Kami dan Marga Usili di Kantor Bupati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, 17 Desember 2015. Tampak Kepala Urusan Humas Pamalu Otniel L. Wafom (pertama dari kanan) dan Abdul Malagapi, Asissten II Kabupaten Sorong saat memimpin pembahasan. 3a

3b


15

Figur

Amien Sunaryadi Kepala SKK Migas

Dukung Kegiatan Eksplorasi dan Tingkatkan

Kapabilitas Industri Nasional Tim Buletin/[email protected]

Di tengah pesimisme sebagian kalangan terhadap industri minyak dan gas bumi (migas) karena harga minyak mentah dunia yang terus turun, ternyata memunculkan optimisme baru untuk bangkit dari keterpurukan. Hal ini dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam memberikan dukungan terhadap komoditas domestik untuk meningkatkan kapasitas industri nasional.

T

antangan besar semakin terbuka dihadapi industri minyak dan gas bumi Indonesia. Ketika pintu gerbang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah dibuka, akan terjadi apa yang disebut flow of product (aliran barang), flow of service (aliran jasa), dan flow of human resources (aliran sumber daya manusia) yang tinggi dari negaranegara tetangga. Oleh karena itu, kompetisi dengan basis

kompetensi menjadi kata kunci. Tantangan yang dihadapi, bagaimana agar potensi negeri sendiri (barang, jasa, SDM), tidak hanya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin tetapi juga dikembangkan mengikuti perkembangan industri migas ke depan. Upaya SKK Migas yang telah memasukkan dukungan terhadap lima komoditas domestik dalam rangka meningkatkan kapasitas industri nasional, dinilai sangat strategis dan perlu didukung oleh segenap stakeholders (para pemangku kepentingan). SKK Migas berharap dukungan ini dapat menjadi katalisator untuk makin menggairahkan industri migas di tengah tantangan. Selain menjawab tantangan dengan melakukan sejumlah efisiensi dan

16


meningkatkan keekonomian lapangan, langkah berikutnya adalah seoptimal mungkin mampu mendorong industri migas dapat memanfaatkan potensi domestiknya. Terdapat beberapa poin penting untuk diketahui, sebagaimana dikemukakan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, saat mengumumkan hasil lifting migas 2015

dan proyeksi lifting 2016, 5 Januari 2016. Tidak hanya memberikan beberapa capaian penting, tetapi juga bagaimana memberikan komitmen pencapaian target produksi di 2016. Beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi pada tahun 2015, diharapkan Amien menjadi dorongan atau spirit dalam pencapaian target produksi di 2016. Berikut rangkumannya: Bisa dijelaskan beberapa capaian 2015 yang SKK Migas nilai penting? Sejumlah capaian penting pada 2015 perlu diapresiasi. Setidaknya mampu meningkatkan spirit kami dalam meningkatkan target lifting di 2016. Di antaranya PSC (Production Sharing Contract) Mahakam dan PSC ONWJ

(Onshore North West Java) sudah ditandatangani. Kemudian sudah selesai hasil konsultan untuk skema Blok Masela. Lalu SKK Migas juga telah memberikan persetujuan revisi Plan of Development (POD) 1 Jambaran Tiung Biru dengan mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menurunkan penerimaan negara, dengan maksud menurunkan harga gas lebih murah untuk pupuk. Melalui peraturan ini, pemerintah menyusun kembali prioritas tentang alokasi gas bumi. Sebenarnya apa yang menjadi komitmen SKK Migas dalam mendukung pemanfaatan gas untuk domestik? Seperti diketahui, pemerintah kini makin memberikan dukungan yang besar pada pemanfaatan gas untuk domestik. Melalui penerbitan Permen ESDM (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) No. 37 Tahun 2015 (tentang Ketentuan dan Tata Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi). Dalam peraturan ini pemerintah telah menyusun kembali alokasi gas yang akan diberikan. Di samping mengutamakan pemanfaatan gas bumi untuk meningkatkan produksi migas nasional, pemerintah juga memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk industri pupuk, industri berbahan baku gas bumi, penyediaan tenaga listrik, serta industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar. Sektor industri masih menjadi prioritas karena pemerintah ingin lebih meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Lalu apa kaitannya dengan dukungan SKK Migas terhadap pengembangan komoditas domestik? Langkah kongkritnya, tentu saja SKK Migas memberikan dukungan terhadap pengembangan 5 komoditas domestik untuk meningkatkan kapabilitas industri nasional. Harapannya di masa depan akan ada perusahaan galangan besar, perusahaan pengeboran, perusahan pipa, perusahaan EPCI (engineering, procurement, construction and installation) domestik yang bisa bersaing dengan perusahaan lain dari luar negeri. Terkait target lifting di 2015, ada beberapa Kontraktor KKS yang masih belum mencapai target apa saja kendalanya menurut Bapak? Ya, di samping ada beberapa Kontraktor KKS yang mencapai target bahkan melampau target berdasarkan usulan Work Program and Budget (WP & B) 2015, masih ada beberapa dari mereka yang belum mencapai. Masih ada selisih antara yang belum mencapai target dengan melampaui target. Sejumlah kendala itu, di antaranya terdapat pada beberapa lapangan yang mundur proyeknya, ada decline dari produksi eksisting, masalah keekonomian lapangan, dan gangguan unplanned shutdown. Beberapa lapangan yang mundur di antaranya Lapangan Banyu Urip yang dikelola ExxonMobile

Cepu Limited (EMCL); Lapangan Ridho yang dikelola PT. Odira; Lapangan TBA, yang dioperasikan PetroChina Salawati; Lapangan Bukit Tua oleh Petronas Ketapang; Lapangan Kepodang oleh Petronas Muriah; dan Lapangan Bayan, yang dikelola MKI. Untuk gangguan decline dari produksi eksisting dialami oleh Pertamina EP dan masalah keekonomian lapangan sebagai akibat turunnya harga minyak mentah dunia dialami oleh EMP Tonga dan EMP Gebang. Sementara unplanned shutdown, beberapa penyebabnya karena gangguan fasilitas produksi, offtaker (pembeli), gangguan eksternal berupa gangguan sosial dan alam, dan subsurface (kepasiran atau kenaikan water cut). Namun hal yang tak kalah berpengaruhnya, kondisi global terkait turunnya harga minyak menjadi faktor yang turut menentukan, sehingga solusinya harus ada efisiensi. Di sinilah pentingnya dukungan terhadap kapasitas nasional itu diperlukan. Karena pemberdayaan kapasitas lokal dapat meningkatkan tingkat efisiensi. Lalu bagaimana komitmen SKK Migas dalam peningkatan target 2016 dan dukungan terhadap industri nasional? Tahun 2016 memang kami rasakan sebagai tahun yang tidak mudah. Target lifting minyak dan gas bumi (migas) telah kami sampaikan. Harapan kami tentu saja agar lifting migas bisa sesuai dengan target. Di tahun 2016 ini kami akan mempertahankan eksplorasi, baik dalam bentuk studi, survei, dan pengeboran. Sebab, saat ini peluang baik untuk meningkatkan volume kegiatan eksplorasi di tengah harga barang dan jasa yang cenderung menurun. Selanjutnya kami juga akan meningkatkan kondusivitas investasi melalui simplifikasi proses bisnis dan perizinan, memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan fiskal agar menarik bagi investor. Yang terpenting juga, bagaimana memaksimalkan keberadaan industri penunjang serta melakukan kebijakan yang memperhatikan kapasitas nasional. Mengingat salah satu yang diharapkan menyangkut bisnis migas ini adalah tumbuh dan berkembangnya usaha penunjang nasional sehingga menjadi penggerak atau motor perekonomian masyarakat. Dominasi produk barang maupun jasa pada industri penunjang migas di Indonesia sangat dominan. Perusahaan migas di tanah air akan cenderung menggunakan barang dan jasa yang berasal dari Negara asal perusahaan tersebut. Hal ini yang menjadikan multiplier effect bagi perusahan lokal atau nasional, termasuk masyarakat setempat kurang dirasakan. Untuk itu kita harus terus berbenah untuk bisa memanfaatkan penggunaan produk barang dan jasa domestik, sehingga ketika menghadapi tekanan harga minyak dunia seperti saat ini dapat segera mengatasi keadaan. Januari 2016 // BUMI

17

Perspektif

Perlu Sliding Scale dalam Term Production Sharing Contract (PSC) Oleh Suhendra Atmaja/[email protected]

Merosotnya harga minyak dunia hingga ke level yang paling terendah dalam 12 tahun terakhir (sekitar US$28 per barel) telah memberikan tekanan yang luar biasa pada industri hulu migas di Indonesia. Perlu langkah dan terobosan baru agar industri yang masih menjadi andalan devisa negara ini mampu bertahan dan tetap menjadi penggerak roda perekonomian nasional.

T

ekanan harga minyak ternyata memang memberikan dampak langsung pada industri migas, tidak hanya di Indonesia tetapi mancanegara. Tingkat keekonomian proyek migas diketahui menurun secara signifikan, sehingga dampaknya beberapa pekerjaan pengeboran sumur dibatalkan, ekspansi kapasitas produksi juga terpaksa dibatalkan dengan alasan tidak ekonomis. Beberapa langkah antisipasi pun segera dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Di samping melakukan efisiensi dan renegosiasi terhadap kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa. SKK Migas juga melakukan optimalisasi terhadap kegiatan perawatan sumur (well service) dan kerja ulang (work over). Sebaliknya untuk kegiatan seismik 2D maupun 3D, sumur pengembangan (development well), dan sumur eksplorasi (exploration well), dibandingkan antara yang diajukan dalam WP&B 2015 dengan yang akhirnya terealisasi, rata-rata mengalami penurunan.

Kondisi tersebut bagi SKK Migas belum menggembirakan, walaupun tetap harus disyukuri dan diapresiasi sebagai kerja kolektif yang baik. Namun sayangnya, term Production Sharing Contract (PSC) di Indonesia masih dinilai kurang 18


Satya Widya Yudha

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

bisa beradaptasi dengan fiskal. Artinya ketika harga tinggi maka kontraktor atau investor akan ‘menangguk’ untung yang besar. Sementara ketika terjadi harga turun bahkan anjlok seperti saat ini, maka yang terjadi sejumlah keringanan atau dispensasi akan diusulkan kontraktor. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan antisipatif memang sebaiknya bisa dilakukan pemerintah bersama-sama DPR RI. Berikut wawancara dengan Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, yang khusus membidangi energi dan lingkungan. Satya mengusulkan ada pendekatan baru dalam term PSC agar industri migas Indonesia bisa beradaptasi dengan situasi tekanan harga minyak dunia yang tidak mudah.

Bagaimana Anda melihat capaian produksi minyak dan gas yang baru saja dirilis SKK Migas, dengan capaian sekitar 96, 5 persen dari target APBN-P 2015? Saya melihat capaian lifting minyak dari tahun ke tahun tidak pernah sama dengan target apalagi melebihi. Ini selalu menjadi koreksi kita ke depan. Kita tidak menginginkan persoalan yang muncul dalam pencapaian target lifting, terjadi karena masalah-masalah yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Kita berharap SKK Migas dapat merubah masalah di lapangan, misalnya, dari unplanned shutdown menjadi planned shutdown.

Soal tekanan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir, bagaimana Anda melihatnya, setidaknya untuk melihat capaian lifting di tahun 2016? Kita menyadari juga dengan adanya penurunan harga minyak ini otomatis akan membuat perencanaan-perencanaan yang mengeluarkan kapital, itu tidak menjadi mudah lagi. Aktifitas eksplorasi dan eksploitasi di beberapa titik juga akan mengalami perlambatan atau penundaaan. Ini juga yang kita takutkan akan mengurangi pendapatan lifting. Tidak hanya untuk tahun ini, juga bisa untuk tahun-tahun berikutnya.

efisiensi itu dilakukan secara rasional. Karena kita tidak ingin efisiensi yang dilakukan tapi kebanyakan ‘menggerus’ dari produksi itu sendiri. Contoh kongkritnya? Misalkan akibat dari turunnya harga minyak mentah lay off (pemutusan hubungan kerja) banyak, itu efisiensi juga. Tapi apakah dengan lay off itu memengaruhi kinerja apa tidak. Kalau mengurangi kinerja tentu dampaknya ada di produksi. Jadi efisiensi harus dilihat secara utuh. Oleh karena itu saya mengusulkan adanya fleksibilitas term bagi PSC. Itu untuk menjawab ini semua.

KALAU MEMANG FENOMENA PENURUNAN HARGA MINYAK INI TIDAK BISA DIPREDIKSI DAN CENDERUNG MENURUN, SELAIN MEMBERIKAN INSENTIF, PEMERINTAH BISA MENGUBAH PSC MENJADI LEBIH FLEKSIBEL.

Solusi Anda? Usulan saya, kalau memang fenomena penurunan harga minyak ini tidak bisa diprediksi dan cenderung menurun, selain memberikan insentif, pemerintah bisa mengubah PSC menjadi lebih fleksibel. Jadi term profit sharing-nya dalam PSC, bisa dibuat sliding scale (skala yang lentur). Dimana pada waktu harga minyak drastis turun maka porsi kepemilikan pemerintah menjadi lebih kecil. Namun nantinya pada waktu harga minyak tinggi, porsi kepemikikan pemerintah dapat lebih besar. Jadi harus ada renegosiasi kontrak terkait term PSC? Menurut saya renegosiasi kontrak dapat dilakukan sebagai langkah terakhir. Apabila dalam fenomena yang terjadi kita tidak bisa lakukan apa. Mengingat suasana perekonomian dunia, penyebabnya tidak hanya tergantung pada masalah supply (persediaan) dan demand (permintaan) tetapi juga menyangkut situasi geopolitik negara penghasil minyak. Bukankah renegosiasi itu seharusnya dapat dinisiasi oleh anggota dewan, khususnya Komisi VII? Iya. Tetapi langkah itu dapat menjadi inisiatif yang bisa dilakukan pemerintah. Dalam suasana seperti ini DPR juga harus memberikan perhatian. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menggairahkan investasi, terciptanya atau terealisasinya work program and budget yang pernah dijanjikan, dan mobilisasi proyek yang sudah dijadwalkan. Melalui cara seperti ini, saya yakin pencapaian lifting akan lebih baik. Terkait efisiensi yang dilakukan SKK Migas, bagaimana Anda melihatnya? Efisiensi tidak ada masalah, memang sudah menjadi tugas SKK Migas melakukannya. Namun perlu dilihat apakah

Terkait revisi UU Migas yang sudah menjadi agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas), kira-kira hal-hal apa saja yang penting ke arah penguatan kelembagaan seperti SKK Migas menurut Anda ? Kalau Undang-undang Migas itu harus kita sepakati dulu bahwa mineral rights (hak penambangan) itu akan dipegang oleh siapa. Karena itu merupakan suatu kewenangan yang bisa melakukan atau memastikan proven reserve (cadangan terbukti), bisa melakukan tender, bisa berkontrak dengan yang lain. Nah ini dimana? Apakah seperti sekarang ini berada di pemerintahan, atau akan diberikan kepada SKK Migas, dengan asumsi SKK Migas bersifat independen atau kita kembalikan kepada Pertamina. Itu esensi yang utama dalam undang-undang. Jadi alternatifnya masih banyak dan terbuka. Kalau menurut Anda sebaiknya seperti apa? Kita memiliki beberapa alternatif dalam menghadirkan sebuah kelembagaan yang dapat mengkoordinasikan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kegiatan para Kontraktor KKS. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Apakah itu Pertamina, SKK Migas, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kalau saya memberikan perhatian pada fungsi kelembagaannya, bukan lembaganya. Silahkan saja lembaganya apa, yang penting kelembagaan seperti SKK Migas harus ada. Karena fungsinya bagus, dan resources (sumber daya manasia)-nya ada. Yang lebih penting lagi, mampu mengawasi pembelanjaan uang kontraktor dan memfasilitasi penggantian uang yang selama ini dikeluarkan kontraktor, kalau masih menggunakan mekanisme cost recovery kepada Negara.


19

Spektrum

Sistem Interkoneksi SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak Terbangun Oleh Siska Dewi Ariyani/[email protected]

Sistem pelaporan pajak perusahaan migas (Kontraktor KKS), kadang terkesan tidak efisien. Beberapa lembaga pemerintah yang terkait urusan pajak selalu meminta pelaporan yang sama dari SKK Migas. Melalui sistem yang terkoneksi antar stakeholders (para pemangku kepentingan), proses reimbursement data triwulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kontraktor KKS kini lebih mudah dilakukan.

B

erawal dari kebutuhan data antar lembaga, sistem interkoneksi antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibangun. Selama ini, Kementerian Keuangan meminta data kepada SKK Migas dari Pemerintah, seperti Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan stakeholder lainnya. Data dari SKK Migas yang diminta biasanya merupakan data yang sama untuk beberapa periode tahun. Sebaliknya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, SKK Migas juga memerlukan data dan informasi dari Pemerintah. Karena itu, berdasarkan inisiatif bersama sistem yang dapat memudahkan pertukaran data dan informasi antara SKK Migas dengan seluruh stakeholder terkait mulai dibuat. Penyusunan sistem tersebut dikoordinasikan oleh Divisi Manajemen Sistem Informasi SKK Migas. Salah satu bentuk pertukaran data dan informasi itu yakni antara SKK Migas dengan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan PMK 191/2014, DJP meminta SKK Migas mengirimkan data triwulan PPN reimbursement. PPN yang 20


diberikan harus per NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Nama Kontraktor KKS. Kemudian berdasarkan PMK 218/2014, dalam melaksanakan proses reimbursement PPN kepada Kontraktor KKS, SKK Migas diminta melakukan permintaan konfirmasi atas pelaporan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak kepada DJP. Untuk mengakomodasi hal tersebut, sebagai bagian dari proyek sistem interkoneksi antara SKK Migas dengan Kementerian Keuangan, dibuatlah mekanisme pertukaran data dan informasi secara khusus antara Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan-SKK Migas dengan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP)Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melalui beberapa pertemuan intensif, serta tahap uji coba yang dilakukan oleh SKK Migas dengan DJP yang melibatkan salah satu perwakilan Kontraktor KKS dan Bank Persepsi Nasional yang telah dilaksanakan di Hotel Hilton Bandung, 26-27 November 2015, SKK Migas berinisiatif melakukan sosialisasi kepada seluruh Kontraktor KKS yang terkait dengan proses reimbursement PPN. Kegiatan Soft Launching dan Sosialisasi Sistem Interkoneksi SKK Migas dengan Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan di Hotel Holiday Inn Bandung, 10 Desember 2015. Acara ini berlangsung lancar dan dihadiri oleh tim dari Direktorat

Teknologi Informasi Perpajakan (Dir.TIP) Direktorat Jenderal Pajak, Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, tim dari Dinas Perpajakan dan Pungutan SKK Migas, tim dari Divisi Manajemen dan Sistem Informasi SKK Migas, perwakilan dari Bank Persepsi Nasional dan Kontraktor KKS tahap produksi. Menurut Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, Parulian Sihotang, ada beberapa manfaat praktis yang diperoleh melalui sistem interkoneksi yang dibangun antara SKK Migas dengan DJP. “Pertama data yang didapatkan lebih konsisten karena berasal dari sumber yang sama. Kedua, data yang diperoleh juga tepat waktu karena dilakukan oleh computer, sehingga mengurangi proses laporan manual, dan ketiga,

data yang ada juga lebih transparan,” katanya. Parulian berharap, seluruh stakeholder dan Kontraktor KKS memperoleh cukup informasi mengenai manfaat sistem interkoneksi SKK Migas dengan DJP, terutama dalam kaitannya dengan kelancaran proses PPN reimbursement. Dia mengingatkan, untuk mendapatkan pertukaran data dan informasi yang memadai melalui sistem interkoneksi antara SKK Migas dengan DJP, perlu kerja sama yang baik dari seluruh pihak. “Perlu kesamaan visi semua pihak bahwa adanya sistem ini semata-mata untuk mengamankan penerimaan negara serta demi Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.

MPN-G2, Terintegrasi dan Memudahkan MPN-G2 (Modul Penerimaan Negara) Generasi Kedua mengisyaratkan kerjasama antara bank persepsi nasional dengan wajib pajak. Dalam konteks sinergi antara SKK Migas dan Departemen Keuangan, salah

satu data dan informasi yang dipertukarkan adalah mengenai kewajiban pajak dan reimbursement pada KKKS (kontraktor kontrak kerja sama). Bank persepsi nasional adalah BNI 46 dan berikut prosesnya:

Mekanisme pembayaran pajak lewat jalur normal dan menggunakan solusi perbankan

Alur pembayaran pajak lewat MPN G2

Reporting dan reimbursement real-time dan integrasi report

Contoh berkas informasi yang dipertukarkan


21

Bianglala

SKK Migas Konsisten Dorong Kontraktor KKS Galakkan Eksplorasi Oleh Citra Nurwani/[email protected] kesempatan untuk mengajukan PSE untuk struktur-struktur temuan yang dianggap sudah ekonomis dan kondusif untuk dikembangkan. Pada kesempatan tersebut, Pertamina EP mempresentasikan 12 struktur yang terdiri dari 32 closure dengan total potensi sumber daya cadangan (2C) terambil sebesar 351 juta barel ekuivalen minyak (MMBOE) dan 11 prospek dengan potensi sumber daya cadangan (2C) terambil sebesar 179 MMBOE.

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Jika tak ada temuan baru, maka migas akan habis. Hal itu juga yang mendorong Divisi Eksplorasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) konsisten mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) agar melakukan kegiatan eksplorasi yang menyeluruh dengan target besar. Harapannya, peluang hasil penemuan cadangan besar atau big fish lebih tinggi.

“S

ejak tahun 2013, Divisi Eksplorasi SKK Migas melakukan pemetaan terhadap prospek maupun suspended structure yang mungkin dikembangkan dalam jangka waktu dekat setiap tahunnya,” kata Kepala Divisi Eksplorasi, SKK Migas, Indro Purwaman Hardi saat membuka Workshop PSE (Penentuan Status Eksplorasi) yang dilaksanakan pada akhir Desember 2015 di Yogyakarta. Dalam workshop tersebut, Pertamina EP diberikan

22


Berdasarkan evaluasi Divisi Eksplorasi SKK Migas, PSE yang dapat diterima dan ditindaklanjuti terdiri dari sembilan PSE yakni, Melandong, Northern PDM, Bambu Merah, Mangkang, North KTB, Karang Makmur, Gandaria, Tundan, dan Step Out Sangatta dengan potensi sumberdaya cadangan (2C) terambil sebesar 285 MMBOE. Selain itu, SKK Migas menetapkan target PSE untuk PT. Pertamina EP di tahun 2016 dengan potensi sumber daya cadangan (2C) terambil sebesar 228 MMBOE yang berasal dari 5 struktur, yakni Benggala, Bambu Besar, Akasia Bagus, Bunyu dan Tapen. Dalam workshop tersebut juga dibahas perihal eksplorasi Pertamina EP di Kawasan Timur Indonesia. Meski temuan cadangan migas di Kawasan Timur Indonesia beberapa tahun terakhir ini cukup signifikan, Pertamina EP terlihat kurang agresif dalam mengeksplorasi wilayah kerja yang dimilikinya. “SKK Migas merekomendasikan Pertamina EP agar lebih menggalakkan eksplorasinya di Kawasan Indonesia Timur, mengingat area yang dimiliki PT. Pertamina EP menarik dan sebagian telah terbukti,” kata Indro. Direktur PT. Pertamina EP, Nanang A. Manaf menegaskan komitmen Pertamina EP untuk menggalakkan eksplorasi di wilayah kerjanya. “Kami segera menyampaikan program eksplorasi untuk tiga tahun ke depan dengan dasar perangkingan yang telah disepakati,” katanya. Pertamina EP merupakan Kontraktor KKS Produksi yang didirikan pada tanggal 13 September 2005 dengan produksi rata-rata selama 10 tahun terakhir 118.000 barel minyak per hari (BOPD) minyak dan 1.011 juta standar kaki kubik per hari (MMSFD) gas yang tersebar pada 5 wilayah kerja (WK) migas di Indonesia.***

Dari Acara Town Hall SKK Migas dan KKKS Produksi:

Mencegah PHK Pekerja Migas, Pemerintah Tawarkan Insentif Oleh Alfian/[email protected]

Rasionalisasi terhadap sejumlah pekerja sebagai akibat tekanan harga minyak mentah dunia yang terus terkoreksi menjadi pilihan yang sulit dihindari oleh para pelaku bisnis di industri migas. Langkah ini diambil untuk tetap mempertahankan nilai keekonomian sebuah lapangan yang masih dan akan terus dikembangkan. Pemerintah pun menawarkan sejumlah insentif yang diharapkan dapat menjadi peluang di tengah tantangan.

M

enghadapi kondisi global migas saat ini, pemerintah tengah melakukan beragam cara untuk menjaga usaha hulu migas tetap berjalan. Bahkan, pemerintah berharap para pelaku industri migas tetap optimis dalam menjalankan kegiatannya. “Untuk itu pemerintah membutuhkan masukan dari Kontraktor KKS (kontraktor kontrak kerja sama), regulasi apa yang diperlukan agar industri hulu migas bisa tetap bergairah walaupun dalam kondisi saat ini,” ungkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IGN Wiratmaja Puja, dalam sambutannya pada acara Town Hall SKK Migas dan Kontraktor KKS di Jakarta, 14 Januari 2016. Pemerintah memiliki target untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja migas.

Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah bersedia melakukan berbagai langkah, yang masukannya bisa datang dari para Kontraktor KKS. Misalnya, Kontraktor KKS membutuhkan insentif pajak. “Bagi pemerintah yang terpenting usaha hulu migas ini bisa berjalan, walau berada pada kondisi yang berat seperti saat ini,” katanya.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi yakin dan optimis para pelaku usaha hulu migas masih kuat menghadapi situasi yang sulit ini. Hal itu dibuktikan dengan capaian produksi migas pada tahun 2015. Produksi minyak pada 2015 tercapai sebanyak 94,2 persen dari target APBN-P 2015 yang ditetapkan sebesar 825 ribu barel per hari. Untuk gas bumi, produksinya tercapai sebanyak 6,93 miliar kaki kubik per hari (BCFD) dari target 7,07 (BCFD) atau tercapai 97,9 persen. “Hal itu menunjukan pelaku usaha hulu migas masih bersemangat,” katanya. Ia menjamin, pada tahun 2016 produksi migas akan mengalami peningkatan dari tahun 2015. Dalam acara tersebut, dipaparkan pula kondisi hulu migas yang disampaikan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, overview WP&B 2016, perkembangan terkini pengelolaan pertanahan, dan beberapa sosialisasi Pedoman Tata Kerja (PTK). Selain itu, dipresentasikan update aplikasi teknologi informasi mulai dari lifting dashboard untuk pemda, verifikasi pajak pertambahan nilai (PPN) reimbursement, centralized and integrated vendors data base (CIVD), serta sejumlah aplikasi yang sedang dibangun.*** Januari 2016 // BUMI

23

MENYAMBUT OPTIMISME TAHUN 2016

Tetap Berkomitmen dalam Membesarkan Bangsa Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 24


www.skkmigas.go.id

OUTLOOK MIGAS 2016 OPTIMISME DI TENGAH TEKANAN HARGA. Januari Dukung Kegiatan Eksplorasi dan Tingkatkan Kapabilitas Industri Nasional

Recommend Documents