Tingkatkan Infrastruktur di Tengah Keterbatasan

Buletin

Edisi 02 | Maret 2016

Media Komunikasi Internal BPSDM Kementerian PUPR

Tingkatkan Infrastruktur

di Tengah Keterbatasan

 Chitra Mardi Rahayuningsih : Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Baru

 Danis Hidayat Sumadilaga : Semangat Belajar yang Tak Pernah Padam Edisi No. 02 Maret | 2016 1

daftar isi BERITA UTAMA

04  Sumber Daya Manusia di

Perbatasan Kalimantan Barat: Tingkatkan Infrastruktur di Tengah Keterbatasan

06  Kesya Ratna Rapa Tamne Yisan Kefase

(Bersatu Untuk Membangun)

08  Infrastruktur Untuk Timur 10 M. Lutfi Dari Ujung Barat Indonesia

16

Mengabdi Menjadi Pelayan Publik Yang Mumpuni, Inovatif Dan Berintegritas

12  Chitra Mardi Rahayuningsih Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Baru di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

18

INFO BALAI

14  Balai Pendidikan dan Pelatihan VIII Yogyakarta

INFO SDM

16  Assessment Center

LENSA KITA

18  PUPR di Perbatasan

TAHUKAH ANDA? 20 Infrastruktur PUPR

MOTIVASI

22  How To Be Happy At Work

INSPIRATIF

24  Suka Duka Penjaga Bendung Katulampa

INFO DIKLAT

26  Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bulan April-Mei 2016 PARAMPARA adalah buletin/majalah internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan diharapkan menjadi salah satu alat/media komunikasi yang dapat menjembatani kebutuhan informasi dan komunikasi di lingkungan BPSDM-PUPR.

2 Buletin

| 2016

PRESTASI

30  Danis Hidayat Sumadilaga: Semangat Belajar yang Tak Pernah Padam

KOMUNITAS

20

32  Silaturahmi Melalui Tenis Meja

Q&A

34 Lembar Pencatatan Hasil Kerja Pegawai

24

SELINGAN

35 Telitikah Anda?

32

30

editorial DEWAN REDAKSI KETUA :

Amwazi Idrus WAKIL KETUA :

Chitra Mardi. R ANGGOTA :

Suprapto Jawali Marbun Asep Arofah Permana PEMIMPIN REDAKSI KETUA : Yunaldi WAKIL KETUA : Lisniari Munthe REDAKTUR PELAKSANA Retno Indarwati Wicak Hardhika Putra Leny Riajelita KONTRIBUTOR Endah Prihatiningtyas Rismawati Rizza Kumalasari Argie Rinaldy

ALAMAT REDAKSI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Heritage Lt.2, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

SALAM Sejahtera, Saat ini, pembangunan ekonomi di Indonesia semakin berorientasi kepada mekanisme pasar sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari. Kesenjangan antar daerah terjadi terutama antara perdesaan dan perkotaan, antara Jawa dan luar Jawa, antara kawasan hinterland dengan kawasan perbatasan, serta antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan tersebut yaitu melalui agenda prioritasnya dalam Nawacita, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah lama terlibat dalam pembangunan kawasan pinggiran tersebut dan kini semakin meningkatkan intensitas pembangunan bahkan menjadi agenda prioritas pembangunan infrastruktur Indonesia. Akan tetapi, seperti yang telah diketahui bersama bahwa Kementerian PUPR saat ini sumber daya manusianya makin lama makin menurun, baik dalam bentuk kuantitas dan kualitasnya dalam mendukung agenda pembangunan tersebut. Berbagai upaya dilakukan Kementerian PUPR dalam hal ini BPSDM sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang PUPR di Indonesia. Karena itu dalam Edisi ke-2 Buletin Parampara kali ini, kami akan mengupas lebih dalam mengenai kondisi SDM PUPR di daerah pinggiran (perbatasan dan perdesaan), baik dari sisi pelaksana di lapangan maupun dari pengambil kebijakan di pusat. Selain topik mengenai kondisi SDM PUPR di perbatasan, diinformasikan pula sisi humanisme karyawan PUPR serta artikel lain yang dapat menjadi inspirasi dan memotivasi kita dalam bekerja, informasi terkait balai dan diklat yang akan diadakan, serta berbagai informasi terkait sumber daya manusia di bidang PUPR lain yang menarik dan dapat menambah pengetahuan kita. Selamat membaca, dan semoga tercerahkan dengan pengetahuan baru.

Edisi No. 02 Maret | 2016 3

Berita Utama

Sumber Daya Manusia di Perbatasan Kalimantan Barat:

TINGKATKAN INFRASTRUKTUR DI TENGAH KETERBATASAN Wilayah perbatasan merupakan sebuah kawasan strategis nasional yang ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hingga pertahanan dan keamanan. Sebagai kawasan strategis, maka sudah sepatutnya, pengelolaan kawasan perbatasan ini menjadi salah satu prioritas nasional.

HAL INI PUN diwujudkan—salah satunya melalui pembangunan infrastruktur jalan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan jalan di perbatasan.

atas jalan tanah dengan lebar antara 2—3 m. Bahkan di beberapa lokasi, jalan eksisting belum terbentuk trase jalan.

Kawasan Strategis Nasional Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia. Kawasan perbatasan ini terbentang di sepanjang lintas utara Kalimantan Barat, dari barat ke timur, sepanjang sekitar 771 km. Kawasan perbatasan ini meliputi lima kabupaten dan 14 kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari Kabupaten Sambas di bagian barat hingga Kabupaten Kapuas Hulu (Nanga Badau) di bagian timur. Pembangunan jalan nasional sesuai yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2014—2019 merupakan suatu keharusan untuk mendukung kawasan strategis nasional, dan salah satunya melalui pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan Barat. Adapun kondisi eksisting ruas jalan perbatasan sebagian besar masih

Peningkatan SDM Pekerjaan pembangunan di kawasan strategis nasional tentunya diharapkan didukung oleh SDM yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya. Tapi hal tersebut sepertinya masih jauh panggang dari api. Seperti yang disampaikan oleh dua insan PUPR yang bertugas menangani pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, yaitu Javid Hurriyanto, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Prov. Kalimantan Barat, dan Riado Sinaga, PPK Perbatasan Aruk-Temajok, Satker Paralel Perbatasan Nanga Badau-Entikong-Aruk-Temajok.

terdiri 4 Buletin

| 2016

Dalam melaksanakan tugasnya, kedua Satker ini memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki latar belakang pendidikan teknik. Meskipun demikian, personel pendukung PPK yang merupakan orang-orang teknik, masih sangat minim. “Idealnya, untuk petugas lapangan, diperlukan anggota dengan latar belakang pendidikan teknik. Tetapi, kondisi nyatanya, sebagian petugas lapangan ada yang bidangnya nonteknik dan lulusan Sekolah Menengah,” jelas Javid. Hal tersebut juga didukung oleh Riado Sinaga. Karena itu Riado mengusulkan agar penerimaan karyawan, khususnya karyawan harian setidaknya adalah lulusan

D3 bidang teknik. Meskipun masih tetap harus melalui pembinaan, dengan bekal pendidikan teknik, pembekalan kompetensi bisa berlangsung lebih cepat. Selain latar belakang pendidikan, peningkatan SDM juga perlu didukung diklat-diklat sebagai media pembelajaran dan peningkatan kompetensi SDM. “Kami menyambut baik sistem penyelenggaraan diklat tahun ini yang diselenggarakan dari awal tahun,” ungkap Riado. Di Tahun 2016 ini, Satker Paralel Perbatasan telah menyusun daftar nama pegawai yang akan dikirim mengikuti diklat sepanjang tahun. Sebelumnya, kebanyakan diklat yang berkaitan dengan teknik diselenggarakan di akhir tahun sehingga Satker sulit mengirimkan anggotanya untuk mengikuti diklat. Hal ini dikarenakan beban pekerjaan di akhir tahun yang sangat tinggi. Menurut Riado, Satker juga membutuhkan seorang anggota yang berlatarbelakang pendidikan Teknik Lingkungan dan Hukum. Mengingat, kawasan perbatasan yang masih didominasi oleh kawasan hutan lindung sehingga harus memerlukan perlakuan khusus. Ahli hukum diperlukan untuk menangani dokumen legal, seperti meneliti kontrak. Apabila tim peneliti kontrak backgroundnya Sipil, paling tidak memiliki sertifikasi bidang hukum kontrak. Masalah lain yang dihadapi adalah jumlah anggota tim Satker tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang cukup tinggi, yang ditanggung oleh Satker. Sebenarnya Pusat sudah menugaskan PNS Pusat ke daerah

untuk mendukung pembangunan di perbatasan, tetapi karena alasan jauh dari keluarga banyak yang memilih untuk kembali ke Jakarta atau bahkan mengundurkan diri. “Hal ini saya alami sendiri. Teman-teman seangkatan saya yang sama-sama datang dari Pusat saat ini sudah ada tiga yang keluar, satu karena mendapat mutasi ke Jawa, sedangkan dua lainnya mengundurkan diri karena tidak betah,” ungkap Efata Satya Nugraha, Asisten Pelaksana dan Pengawas Satker PJN III Prov. Kalimantan Barat. Inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan pembangunan jalan di perbatasan. Adat dan Wilayah Tantangan lain yang harus dihadapi Satker PJN Wilayah III dan Satker Paralel Perbatasan adalah lokasi kerja dan wilayah operasional yang sangat luas dan sulit dijangkau karena aksesnya yang terbatas, baik akses transportasi maupun komunikasi. Untuk mencapai lokasi, dibutuhkan waktu hingga belasan jam, dan masih banyak daerah yang belum ter-cover jaringan telekomunikasi. Hal ini, tentu saja, cukup menyulitkan tim Satker dalam melakukan koordinasi.

tidak sedemikian besar,” tutur Javid. Persoalan hukum adat ini yang membuat pelaksanaan proyek tertunda, yang tentunya akan berdampak target penyelesaian proyek. Kendala-kendala di lapangan seperti inilah yang menjadi tantangan bagi Javid, Riado , dan seluruh jajaran PUPR di kawasan perbatasan. Kendati demikian, berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan dan target. Mulai dari percepatan pelaksanaan proyek, penambahan personel, hingga sosialisasi kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, banyak hal yang bisa dipetik dari setiap peristiwa ataupun permasalahan yang terjadi di lapangan. Tentunya, hal tersebut tidak akan menjadi penghambat, justru sebaliknya akan menjadi motivasi bagi Tim Satker dalam melaksanakan tugasnya. Setiap permasalahan yang dihadapi akan menambah pengalaman dan wawasan yang akan berujung pada peningkatan kompetensi SDM.

Adat juga menjadi tantangan yang cukup unik dalam pembangunan di daerah perbatasan. Hukum adat dapat dikatakan merupakan hukum tertinggi yang bahkan mengalahkan hukum negara di wilayah perbatasan. Tim Satker pun harus mengikuti hukum adat yang berlaku. “Terkadang sanksi hukum adat ini tidak masuk akal. Untuk satu pohon, kami bisa dimintai ganti rugi sebesar Rp. 500 ribu hingga Rp. 3 juta. Padahal jika berdasarkan aturan, sanksinya Edisi No. 02 Maret | 2016 5

Berita Utama

Kesya Ratna Rapa

Kepala Balai Diklat Wilayah XII Jayapura

TAMNE YISAN KEFASE

(Bersatu Untuk Membangun) Lembah-lembah curam, pegunungan tinggi dan lebih dari 71% wilayahnya merupakan hamparan hutan hujan tropis yang membuat provinsi Papua terisolasi secara geografis, untuk itu pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.

UNTUK MEMBANGUN infrastruktur sebuah wilayah memerlukan 2 aspek penting yakni sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan suatu pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kedua sumber daya ini, namun untuk mendukung suatu pembangunan, faktor SDM merupakan faktor yang terpenting karena kekayaan alam yang melimpah tidak akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi manusia apabila SDM yang ada tidak mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), SDM adalah potensi manusia yang

dapat dikembangkan untuk proses produksi. Setiap Individu memiliki potensi sumber daya manusia yang berbeda-beda. Untuk itu, agar potensi sumber daya manusia yang berbeda-beda tersebut dapat dikembangkan, maka dibutuhkan suatu sistem manajemen yang dinamakan manajemen sumber daya manusia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk me-manage SDM yang ada dilingkungan Kementerian tersebut. Sampai saat ini BPSDM mempunyai 12 Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya ialah Balai Diklat Wilayah XII Jayapura yang wilayah tanggung jawabnya meliputi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Balai Diklat Wilayah XII Jayapura hingga saat ini aktif menyelenggaran berbagai kegiatan diklat Ke-PUPR-an. Untuk tahun 2016, Balai Diklat Wilayah XII Jayapura tercatat akan menyelenggarakan 25 Diklat mencakup diklat prajabatan, diklat teknis dan diklat fungsional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai

6 Buletin

| 2016

Diklat Wilayah XII Jayapura Kesya Ratna Rapa, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam segi pengetahuan jika membandingkan pegawai vertikal dari Kementerian PUPR yang merupakan perpanjangan tangan dari pusat dengan pegawai yang berasal SKPD dinas kabupaten/kota. Dengan perbedaan yang signifikan tersebut maka keberadaan Balai Diklat Wilayah XII Jayapura sangat diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM yang terdapat di dalam wilayah kerja Balai Diklat XII ini, khususnya Papua. Berbagai cara telah dilakukan agar pengembangan SDM di wilayah kerja Balai Diklat XII Jayapura bisa berjalan secara efektif, efisien dan mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satunya ialah dengan melakukan survei kepada para peserta diklat di Balai Diklat Wilayah XII Jayapura. Dari survei tersebut menunjukan bahwa para peserta lebih menyukai diklat yang bersifat praktikal dibanding dengan diklat yang bersifat teoritis. Dengan begitu dibutuhkan penyegaran dalam sistem diklat yang sudah ada saat ini, misalnya

diadakan on job training pada akhir diklat sehingga peserta diklat dapat langsung mengaplikasikan materi yang diberikan dalam kelas. Selain penyegaran sistem diklat, pada diklat yang bersifat manajemen proyek ataupun manajemen konstruksi yang mengacu pada SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition,

Dengan melakukan pengembangan SDM PUPR yang berada dalam tanggung jawab Balai Diklat wilayah XII khususnya Papua, maka akan meningkatkan kualitas infrastruktur ke-PUPR-an di wilayah tersebut.

Construction, Operation and Maintenance) harus diajarkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pengembangan SDM khususnya di wilayah Papua merupakan faktor pendukung dari perwujudan dari Nawacita no 3 yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dengan melakukan pengembangan SDM PUPR yang berada dalam tanggung jawab Balai Diklat wilayah XII khususnya Papua, maka akan meningkatkan kualitas infrastruktur ke-PUPR-an di wilayah tersebut. Jika kualitas infrastruktur sudah baik maka pengintegrasian potensi daerah dengan perubahan struktur masyarakat akan berjalan secara beriringan. Potensi daerah yang dikelola oleh SDM yang berkualitas dapat menciptakan berbagai peluang usaha yang kemudian dapat meningkatkan gerak laju perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. “Tamne Yisan Kefase”, karena pembangunan daerah merupakan awal dari pembangunan nasional. (Argie)


Berita Utama

Infrastruktur

UNTUK TIMUR Sampai pada saat ini stigma yang melekat pada Papua adalah daerah yang terisolir dan terkotak-kotak. Jalur transportasi darat yang belum diberdayakan dengan maksimal membuat pergerakan ekonomi hanya mengandalkan pada jalur transportasi udara yang sangat mahal dan jalur transportasi laut yang lamban.

Sumihar Panjaitan Kasatker PJN I Papua

UNTUK MENGHIDUPKAN ekonomi rakyat, jalur transportasi darat perlu dibuka karena dapat mendukung perencanaan dan mempercepat pengembangan ekonomi dan keterisolasian daerah di Papua. Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk melancarkan produksi dan distribusi serta menekan harga barang di daerah paling timur Indonesia ini. Terlebih pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di perbatasan selain sebagai teras negara, perekonomian diperbatasan akan memberikan manfaat bagi masyarakat di perbatasan dan dapat mendorong perekonomian nasional melalui kegiatan ekspor-impor didaerah perbatasan. Untuk mewujudkan itu semua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) X Papua kini sedang

8 Buletin

| 2016

membangun infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Papua termasuk perbatasan negara. Sumihar Panjaitan menceritakan tentang sulitnya pembangunan di Puncak Jaya. Material untuk pembangunan di Puncak Jaya dikirim melalui udara karena tidak ada jalur transportasi darat disana. Faktor keamanan disekitar Puncak Jaya cukup membuat ciut nyali para pekerja disana. Disana banyak penembakan oleh orang tidak dikenal, malah jika kita antisipasi dengan cara dikawal oleh POLRI/TNI kita akan dimusuhi oleh kelompok tertentu. Bahkan pada tahun 2014 kamp dan peralatan kami pernah dibakar, tutut Sumihar. Sumihar pada saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja PJN I Papua. Selain itu, cuaca yang bersalju membuat pekerjaan di Puncak Jaya menjadi

sangat sulit sekali. Dengan kendala yang ada di Puncak Jaya maka dibutuhkan mental yang sangat kuat untuk melakukan pekerjaan disana, tutup Sumihar. Sepakat dengan Sumihar, Ilham Purwanto mengatakan bahwa masalah keamanan dan adat di Papua cukup krusial, masyarakat kadang-kadang memalang lokasi jalan yang akan dibangun. Ilham Purwanto saat ini menjabat sebagai PPK 09 merangkap asisten peralatan dan pengawas 2 di Satker PJN I, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Papua. Bahkan beliau bersama Bimo Susetyo (asisten pengawas Satker PJN I, PPK 10) pada akhir 2014 pernah mengalami insiden penyanderaan oleh warga karena perbedaan persepsi dan keterbatasan komunikasi. Mereka disandera karena dianggap telah “melukai” seorang anak kecil yang tengah bermain dekat sungai. Padahal anak tersebut hanya terkena cipratan air dari salah satu rombongan Ilham dan Bimo. Rombongan Ilham dan Bimo yang berjumlah 13 orang, dibawa ke desa untuk “diadili”. Aparat keamanan yang mengetahui peristiwa tersebut berusaha membebaskan mereka, setelah negosiasi sampai tengah malam akhirnya mereka dibebaskan dengan membayarkan sejumlah uang.

Ilham Purwanto PPK 09 Satker PJN I Papua

Selain itu, Hambatan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua antara lain, kondisi geografis yang sangat sulit untuk pembangunan jalan dan jembatan. Lalu kondisi hutan di wilayah Papua yang merupakan kawasan hutan konservasi sehingga berimbas pada lambannya pembangunan fisik maupun sumber daya manusia. Kendala lain menurut Ilham, grid lereng yang terlalu miring (sekitar 20%) dan curah hujan yang tinggi membuat pekerjaan molor karena pasokan BBM dan bahan material tersendat, itu merupakan kendala teknis yang harus ditaklukan oleh para pekerja disini. Selain kendala-kendala teknis dan alam, SDM pun menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur disini terlebih tenaga teknik sipil. “Saat ini kami butuh pegawai penunjang dari luar Papua karena beban kerja semakin besar tetapi SDM yang melaksanakan tidak memadai”, tutur Ilham. “Tidak bisa dipungkiri kami sangat membutuhkan skill pegawai yang berasal dari luar daerah Papua tetapi masalahnya para pegawai (PNS) dari luar Papua sulit beradaptasi disini sehingga banyak pegawai yang minta dimutasi ke daerah lain. Jika kami merekrut pegawai (honorer) dari

wilayah Papua, kendalanya ialah pengetahuan mereka yang masih terbatas”, lanjut Bimo. Kebutuhan SDM yang bersifat mendesak terlihat dari Ilham dan Bimo yang harus merangkap jabatan karena kekurangan SDM yang cukup kompeten untuk mengisi kekosongan pada jabatan tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan kompetensi dari SDM yang berasal dari wilayah Papua sehingga kompetensi SDM Papua bisa bersaing dengan SDM dari luar Papua. Sumihar, Ilham dan Bimo merupakan saksi dari sulitnya pembangunan di Papua. Tetapi dengan tekad yang kuat dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan, mereka bahu membahu membangun infrastruktur yang berada di ujung timur Indonesia tersebut. Dengan semakin terintegrasinya jalur darat di Papua, diharapkan daerah Papua bisa meningkatkan daya saing di nasional maupun tingkat internasional. Selain itu, dengan daerah perbatasan yang mulai tertata diharapkan kedepannya tidak terdengar lagi ada warga negara Indonesia diperbatasan yang ingin menyeberang dan pindah kewarganegaraannya. (Argie)

Survey Pembangunan Jalan


Berita Utama

M. Lutfi

Pelaksana PPIP Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2015

DARI UJUNG BARAT INDONESIA Mengabdi Menjadi Pelayan Publik yang Mumpuni, Inovatif dan Berintegritas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan, salah satunya yaitu sejak tahun 2005 melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM IP), tahun 2006 melalui Rural Infrastructure Support Project (RISP), dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang telah dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang.

PPIP bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya. PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat, artinya masyarakat berperan aktif dalam seluruh proses

M. Lutfi Pelaksana PPIP Prov. Nangroe Aceh Darussalam 2015

10 Buletin

| 2016

pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengendalian dan pemeliharaan. ”Ada 3 komponen yang sangat kuat untuk pemberdayaan masyarakat : komponen pemerintah, komponen masyarakat dan komponen konsultan/ fasilitator”. Tutur M. Lutfi, Pelaksana PPIP Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2015. Provinsi NAD berhasil meraih peringkat ke 2 Nasional kinerja terbaik Pelaksana PPIP Tingkat Provinsi berdasarkan hasil Audit Kinerja BPKP tahun 2015. Menurut Lutfi, dalam PPIP bukan hanya pemberdayaan masyarakat, tetapi pemerintahnya pun harus diberdayakan. Pemberdayaan pemerintah merupakan hal pertama yang disentuh, pemerintah yang dalam ini adalah Satker PPIP Kabupaten (Satker) harus diberi pemahaman bahwa program ini merupakan pemberdayaan masyarakat bukan proyek. Hal ini perlu dilakukan agar Satker tidak mencari keuntungan dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan di wilayah kerjanya, sambung Lutfi. Pemberian pemahaman kepada Satker perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Komponen berikutnya dalam pemberdayaan adalah Komponen Fasilitator yang merupakan ujung tombak dari PPIP di lapangan, sehingga perlu diberikan pelatihan dan on job training secara berkesinambungan. Fasilitator yang merupakan penghubung antara pemerintah dan konsultan mempunyai peran untuk mendampingi dan mendengar serta belajar dari masyarakat, bukan mengajari masyarakat tentang problem dan kebutuhan mereka. Tetapi memfasilitasi agar masyarakat mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya. Selanjutnya komponen masyarakat merupakan komponen yang memerlukan pelatihan yang lebih lama daripada pemerintah ataupun konsultan/fasilitator. Konsultan dan pemerintah harus bersabar memberi arahan kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar bahwa program ini dimulai dari masyarakat. Pemerintah membantu dan masyarakat bertanggung jawab, jika masyarakat sudah tahu pentingnya program ini maka masyarakat akan bersungguhsungguh sehingga semua kontrol bisa dijalankan oleh masyarakat. Lutfi mempunyai cara tersendiri untuk mencegah fasilitator berbuat

“nakal”, yaitu dengan membreak down buku pedoman PPIP menjadi 9 buah buku dan mengklasifikasikan sesuai dengan isinya. Misalnya buku satu masalah laporan sosialisasi, buku dua masalah verifikasi lapangan dan seterusnya. Lalu 9 buku ini disesuaikan dengan pencairan dana, buku enam pencairan ke-1, buku tujuh pencairan ke-2, buku delapan pencairan ke-3, dan buku sembilan serah terima. Pembayaran fasilitator pun berdasarkan penyelesaian buku laporan, sehingga bila laporan belum selesai, gaji belum dapat dibayarkan. PPIP di Provinsi NAD TA. 2015 tersebar di 105 desa, dan uniknya semakin jauh jarak desa dari pusat kota maka hasil dari program ini semakin baik. Menurut Lutfi hal ini terjadi karena masyarakat terpencil lebih mudah untuk dipersuasi. Sebagai contoh, Aceh Timur merupakan daerah yang airnya payau, maka salah satu desa yang mendapatkan PPIP berencana melakukan pemboran di dataran tinggi untuk mendapatkan sumber air baku. Pemilihan pemboran di dataran tinggi karena bisa memanfaatkan gravitasi bumi sehingga tidak perlu memasang pompa. Namun masalahnya di desa tersebut tidak terdapat dataran tinggi, akhirnya masyarakat desa tersebut berinisiatif bekerja sama dengan desa sebelahnya untuk melakukan pemboran dan air yang dihasilkan menjadi milik kedua desa tersebut. Jadi satu desa yang mendapatkan PPIP tetapi hasilnya bisa dinikmati oleh kedua desa. Saat ini Lutfi hanya mempunyai 4 orang staf dan dibantu oleh 3 orang konsultan individu provinsi, tetapi ini bukan suatu halangan untuk

melaksanakan pekerjaan, karena staf tersebut memiliki kemampuan multi tasking dan memiliki jiwa bermasyarakat. “Saya mempunyai staf yang mampu berdialog dengan masyarakat, suka dengan masyarakat, dan mempunyai pengetahuan tentang struktur masyarakat, itu merupakan aspek non teknik yang harus dimiliki bagi seseorang yang bekerja dalam pemberdayaan masyarakat”, ujar Lutfi. “Aspek komunikasi sangat penting dalam mendekati masyarakat, Saya komunikasi dengan Satker Kabupaten, staf dengan masyarakat, dan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dengan fasilitator. Kuncinya komunikasi harus sama untuk menghindari konflik”, sambung lutfi. Program Nawacita yang menekankan pada pembangunan dari pinggiran sudah dimulai sejak lama dan semakin ditingkatkan pelaksanaanya oleh insan PUPR, seperti yang dilaksanakan di Provinsi paling Barat Indonesia, Propinsi NAD, oleh Lutfi dan rekan-rekannya. Pengabdian dan pelayanan publik dilandasi rasa kecintaan kepada masyarakat dan passion kepada pekerjaan. Jarak yang jauh dan kurangnya tenaga tidak menjadi hambatan dan alasan melakukan pekerjaan dengan sekedarnya. Suatu bukti bahwa insan PUPR merupakan insan yang berkualitas, yaitu pelayan publik yang mumpuni, inovatif, serta berpegang pada prinsip-prinsip integritas, kerjasama, dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal, berkelanjutan, dan berdaya saing. (Argie)


Berita Utama

Chitra Mardi Rahayuningsih

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BARU

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PNS adalah pegawai nan santai. Itu adalah stereotype yang melekat di benak masyarakat jika berkaitan dengan aparatur negara ini.

SUKA DATANG SIANG, tidak produktif, malesmalesan, suka keluyuran di jam kerja. Belum lagi penilaian dari warga negara lain yang menyebut bahwa orang Indonesia banyak tidurnya terutama aparatur negaranya, sehingga kesan bahwa buruk sedemikian terpatri ketika menilai PNS. Pemerintah sebenarnya telah berusaha meningkatkan kinerja para aparatnya ini dengan sistem Tukin (Tunjangan Kinerja). Namun ternyata Tukin tidak cukup efektif, karena penilaian yang seharusnya menggunakan parameter kinerja, ternyata hanya berdasarkan pada absensi saja. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan PNS yang cukup banyak untuk melaksanakan program-program pembangunan. Sementara jumlah pegawai negeri sipil sangatlah terbatas. Rentang waktu yang panjang penerimaan PNS (shadow cloud) dan moratorium tidak ada penerimaan PNS, secara tidak langsung menjadikan pemerintah kekurangan pegawai dari hari ke hari. Terutama pegawai di kementerian teknis. Program pemerintah yang menitikberatkan pada bidang infrastruktur telah menjadikan kementerian teknis membutuhkan pegawai yang sangat besar. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki pegawai yang berusia di bawah 12 Buletin

| 2016

40 tahun itu sebanyak 6.714 dari 23.311 orang, atau hanya sebesar 28,8 % dari total PNS (sumber : e-pupns). Padahal tantangan dalam pembangunan infrastruktur ini ke depan semakin lama semakin besar. Contohnya Sumber Daya Air, untuk peningkatan layanan jaringan irigasi tahun 2010-2014 adalah sebanyak 1.050 juta Ha. Pada tahun 2015-2019, layanan tersebut meningkat mencapai satu

Pada tahun 2015, telah dilakukan penilaian terhadap 3.276 pegawai, baik pada pejabat eselon 3 (425 orang), eselon 4 (235 orang), 3B ke atas (1210 orang), CPNS (184 orang), pegawai bawah (234 orang), Kasatker (240 orang), PPK (3.726 orang). Jumlah pegawai yang kompeten adalah sebanyak 45,40%, 43,42% perlu pengembangan, dan sisanya tidak kompeten. juta hektar. Mengalami kenaikan sebanyak 161% di bidang ini. Begitu juga dengan air baku, kenaikannya 231%. Pembangunan waduk 591%, pembangunan jalan tol 2.193%, akses air minum 300%, akses sanitasi layak 660%. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa amanat yang harus diemban Kementerian PUPR pada tahun 2016 itu tidak berbanding lurus dengan kebutuhan jumlah pegawainya, apalagi pegawai bidang teknis. Persoalan ini cukup memprihatinkan kita. Terlebih lagi, dari seluruh PNS di Kementerian PUPR, level kompetensinya perlu ditingkatkan. Pada tahun 2015, telah dilakukan penilaian terhadap 3.276 pegawai, baik pada pejabat eselon 3 (425 orang), eselon 4 (235 orang), 3B

ke atas (1210 orang), CPNS (184 orang), pegawai bawah (234 orang), Kasatker (240 orang), PPK (3.726 orang). Jumlah pegawai yang kompeten adalah sebanyak 45,40%, 43,42% perlu pengembangan, dan sisanya tidak kompeten. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri di Kementerian PUPR. Untuk mengatasi persoalanpersoalan tersebut di atas, Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membuat strategi bagi pemenuhan kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian PUPR. Hal pertama adalah melakukan pemetaan SDM dari angkatan 2005-2010 berdasarkan hasil kompetensi dan kinerja. Kemudian SDM tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem Manajemen SDM. Bagi PNS yang memiliki penilaian baik dalam penilaian kinerja dan kompetensi, maka akan kita masukkan akselerasi untuk melakukan percepatan. Sehingga yang bersangkutan dapat menyusun rencana suksesi pribadinya dan langsung melakukan promosi. Sehingga mereka tidak seperti reguler sekarang yang membutuhkan waktu bertahuntahun untuk mencapai pos tertentu. Bagi PNS yang nilainya cukup dan kurang, maka akan diberi pengembangan dengan diklat dan lain-lain. Jika nilainya menjadi baik, akan dapat ikut serta ke rencana suksesi untuk promosi. Kalau nilainya tidak berkembang, maka dia hanya akan dirotasi ke posisi yang lain. PNS yang bersangkutan akan diberi

waktu dua tahun sesuai UU Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerjanya. Kalau PNS tersebut tidak bisa berkembang maka dia bisa diturunkan pangkatnya. Tapi kalau yang bersangkutan benarbenar kurang setelah kesempatan dua tahun, dia akan diturunkan atau diberhentikan. Hal ini sesuai rencana Kementerian PAN yang akan menghentikan 1 juta PNS yang tidak ada kompetensinya dan hanya memberatkan beban negara. PNS yang memiliki kinerja baik, kompetensi baik, dan perilaku baik, maka merekalah yang akan menjadi generasi penerus masa depan PUPR. Sistem Manajemen SDM baru ini akan mulai diuji tahun ini. Target dari sistem baru ini adalah mendapatkan 100 orang terbaik dan 110 reguler baik dari jumlah SDM angkatan 2005-2010 yang berjumlah lebih dari 3.000. Angkatan tersebut dipilih karena mereka adalah pelamar umum yang sudah melalui penyaringan yang cukup ketat, sehingga secara IQ dan lain-lain sudah dianggap cukup baik. Sistem Manajemen SDM baru ini telah dikomunikasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan disambut dengan baik. Bahkan Kementerian PUPR, PAN dan BKN tengah bekerja sama membuat verificator untuk mengukur performance kinerja individu. Sehingga di masa mendatang, diharapkan PNS dapat menjadi individuindividu yang memiliki kinerja dan kompetensi yang terbaik sehingga pembangunan di Indonesia ini dapat mencapai kesuksesan yakni kesejahteraan Bangsa Indonesia. Edisi No. 02 Maret | 2016 13

Info Balai

Balai Pendidikan dan Pelatihan VIII

Yogyakarta Berlokasi di Kotagede yang merupakan kota bersejarah di Yogyakarta.

Muazzin Kepala Balai Diklat VIII Yogyakarta

14 Buletin

| 2015 2016

BALAI PENDIDIKAN dan Pelatihan VIII Yogyakarta mempunyai lahan yang cukup luas yakni 1,7 Ha, dan 30% dari luas tersebut merupakan ruang terbuka hijau. Posisi Balai yang tepat berada di pinggir sungai pun memberikan kelebihan tersendiri. Suasana sejuk

dari rimbunnya pepohonan dan gemiricik air di tengah derasnya sungai menambah suasana di lingkungan Balai menjadi nyaman. Suasana tenang dan sejuk seperti ini diharapkan dapat menambah kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar yang merupakan tugas pokok dari Balai Diklat VIII Yogyakarta. Tepat seperti yang disampaikan Kepala Balai Diklat VIII, Muazzin “Banyaknya penghijauan dalam kawasan yang membuat suasana didalam sangat nyaman, tepat jika Balai Diklat VIII bisa dijadikan kampus di tengah taman”. Secara umum, tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan VIII Yogyakarta adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan kepemimpinan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Tenaga pengajar Balai Diklat VIII Yogyakarta terdiri dari Widyaiswara Kementerian PUPR dan praktisi dari pejabat dan tenaga ahli yang berpengalaman, baik dari lingkungan Kementerian PUPR maupun instansi lainnya. Perlu disadari bahwa sejak tahun 2015 pasca terbentuknya BPSDM, balai – balai diklat Kementerian PUPR mengalami kesulitan dalam memperoleh para pengajar diklat dari pusat karena terbatasnya widyaiswara yang sudah ada sedangkan intensitas jadwal diklat semakin padat naik hampir 300%

dari jadwal diklat 2014. Untuk itu dalam mengantisipasi kebutuhan akan kekurangan tenaga pengajar diklat, Balai Diklat VIII Yogyakarta berinisiatif untuk mempersiapkan tenaga pengajar lokal yang sudah mengikuti diklat Training of Trainers (TOT) Teaching Skill. Tenaga pengajar lokal yang telah mengikuti TOT Teaching Skill ini berasal dari latar belakang pekerjaan di instansi ataupun dinas – dinas di bidang ke PUPR-an seperti dari Balai Besar Jalan, Balai Besar Sungai, Dinas PU maupun Bapedda. Sedangkan untuk tenaga pengajar TOT Teaching Skill ini merupakan pejabat BKN ataupun pejabat eselon dari badan diklat. TOT Teaching Skill ini merupakan suatu bentuk pembekalan kepada para calon pengajar lokal, sehingga diharapkan siap memberikan materi pengajaran. Walaupun nantinya para pengajar lokal yang telah dipersiapkan bukan merupakan tenaga pengajar utama. Dalam sejarahnya, Balai Diklat VIII berdiri pada tahun 1954 dengan nama Kursus Kader Teknik (KUKAT) yang beralamat di jalan Malioboro No.68 Yogyakarta. Balai Diklat VIII Yogyakarta beberapa kali mengalami perubahan lokasi dan

nama diantaranya : dari KUKAT menjadi bagian dari Pendidikan Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (ATPUTL); ATPUTL berubah menjadi Institut Pendidikan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (IPPUTL); tahun 1974 berubah menjadi Diklat Pekerjaan Umum Wilayah III Yogyakarta; tahun 2000 berubah menjadi Balai Diklat Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil III); tahun 2001 berubah menjadi Balai Diklat Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil); tahun 2005 kembali berubah menjadi Balai Diklat PU Wilayah III Yogyakarta; dan tahun 2015 berubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan VIII Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ngeksigondo No.1-2, Yogyakarta. Adapun berbagai fasilitas penunjang Balai VIII diantaranya adalah 9 ruang kelas dengan kapasitas 270 orang 95 kamar asrama, Guest House, 1 ruang serbaguna Pandu kapasitas ±100150 orang, 2 ruang makan kapasitas total 205 orang, gedung kantor, perpustakaan, musholla, fitness center, lapangan olah raga (tenis, badminton, basket dan futsal), serta laboratorium. (Rismawati)


Info SDM

Assessment Center

Istilah ‘competencies’, ‘competence’, dan ‘competent’ yang dalam bahasa Indonesia secara harfiah diterjemahkan sebagai komptensi, kecakapan, dan keberdayaan merujuk pada keadaan atau kualitas mampu dan sesuai. Definisi kompetensi mengarah kepada karakteristik dasar yang tak terlihat seperti perilaku, motif, karakteristik pribadi, konsep diri, dan nilai-nilai yang merangsang kinerja untuk menentukan standar.

16 Buletin

| 2016

DISADARI BERSAMA bahwa kompetensi semata belum memadai untuk menghasilkan kinerja. Namun terdapat bukti bahwa kompetensi dapat membentuk fondasi terciptanya kinerja unggul dan efektif. Itulah sebabnya baik organisasi pemerintah maupun swasta selalu menekankan pentingnya kompetensi dan organisasinya. Berlatar belakang Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025, mengamanahkan bahwa pada tahun 2014 diharapkan penguatan dalam beberapa aspek sudah berhasil tercapai, salah satunya adalah Profesionalisme SDM para aparatur didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, bersifat transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, antar pusat dengan daerah. Maka dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR yang menekankan aspek kompetensi sebagai basis dari penilaian aparatur serta untuk memastikan bahwa karakteristik calon pemegang jabatan, baik jabatan struktural, fungsional, dan kesatkeran memenuhi persyaratan jabatan, dibentuklah Unit Assessment Center Kementerian PUPR. Assessment Center adalah suatu metode yang memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi, untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab dimasa mendatang, dengan menggunakan

kriteria kesuksesan dalam jabatan tersebut. Tujuan pembentukan unit Assessment Center Kementerian PUPR adalah untuk mendukung Reformasi Birokrasi dan Pencapaian Rencana Strategis Kementerian PUPR yang menekankan aspek kompetensi sebagai basis dari penilaian aparatur, sehingga diperlukan Assesment Center untuk melakukan penilaian kompetensi aparatur secara valid. Dengan adanya Assessment Center, maka pegawai akan bisa merencanakan jenjang karirnya serta kualifikasi apa yang dibutuhkan dalam upaya mencapai karir yang diinginkan. Manfaat Pembentukan Unit Assessment Center Kementerian PUPR adalah untuk menempatkan pegawai dan pejabat sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan baik melalui seleksi, promosi dan rotasi pegawai, dapat memberikan gambaran tentang kompetensi pegawai yang perlu dikembangkan melalui pendidikan formal, diklat, dan sarana pengembangan lainnya, juga memberikan gambaran tentang pelatihan yang diperlukan untuk pengembangan individu dan organisasi, serta sebagai indentifikasi kader untuk memperoleh sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu (talent pool). Keunggulan Assessment Center

dengan metode penilaian lainya yakni tingkat validitasnya lebih tinggi dari metode lainya (sebesar 65%), dapat membantu organisasi dalam menempatkan orang yang tepat untuk setiap jabatan serta assessment dirancang untuk berbagai jenis pekerjaan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sebagai sebuah metode penilaian, Assessment Center memiliki karakteristik tersendiri yakni : menggunakan berbagai teknik Assessment (psikometri, wawancara, kuesioner, dan simulasi – simulasi), diikuti oleh 6 (enam) sesi dalam setiap batch, proses penilaian melibatkan beberapa asesor (Multiple Assessor), asesi dinilai berdasarkan kriteria jabatan yang telah ditentukan, penilaian akhir ditentukan berdasarkan hasil integerasi data yang diperoleh melalui Assessor Meeting, dan hasil assessment dapat digunakan hingga 2 (dua) tahun sejak assessment diselenggarakan. Alat Ukur yang digunakan dalam Penilaian Kompetensi terdiri dari : • Psikometri / Psikotest Menggali potensi dan kepribadian, untuk memberikan gambaran dinamika perilaku seseorang. • Wawancara Kompetensi Penilaian dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan

persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki. • Simulasi Simulasi terdiri dari Leaderless Group Discussion (LGD), In Tray, Problem analysis / Case Analysis, Role Play, Proposal Writing, Presentation, Unjuk Kerja (untuk menilai kompetensi teknis). Fasilitas : BPSDM sebagai penyelenggara penilaian kompetensi memiliki area Asesor dan area Asesi yang terpisah, dan dilengkapi fasilitas dengan rincian sebagai berikut : • Dua Area Asesi dilengkapi dengan kamera pemantau (Closed Circuit Television/CCTV), yang dilengkapi dengan : Ruang Individu, Ruang Pengarahan, Ruang Diskusi, Ruang Tunggu Asesi, Ruang Makan Asesi, Musholla Asesi, Toilet Asesi; • Dua Area Asesor yang dilengkapi dengan : Ruang Pengamatan yang dilengkapi kaca tembus pandang satu arah (one way mirror), Ruang Rekam Data yang dilengkapi dengan peralatan audio visual dan komputer, Ruang Assessor Meeting, Ruang Makan Asesor, Musholla Asesor, Toilet Asesor; • Ruang Administatror • Ruang Administrasi • Ruang Tunggu VIP • Ruang Tamu Dengan adanya Assessment Center di Kementerian PUPR ini, diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia insan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan perencanaan karir berdasarkan penilaian yang jelas, terstruktur, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. (Rismawati)


Lensa Kita

PUPR DI PERBATASAN

Peningkatan Kapasitas SDM di Perbatasan melalui Diklat Sumber : Balai Diklat XII Jayapura

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara-Entikong Kalbar Sumber : Satker Permukiman Khusus Direktorat Jenderal Cipta Karya

18 Buletin

| 2016

Kunjungan Menko Polhukam dan Menteri PUPR ke lokasi kegiatan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan Barat Sumber : Satker PJN III Provinsi Kalimantan Barat

Kunjungan Menko Polhukam-Menhan-Men PUPR ke lokasi kegiatan pembangunan jalan perbatasan di Kalbar Sumber : Satker PJN III Provinsi Kalimantan Barat

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara-Entikong Kalbar

Sumber : Satker Permukiman Khusus Direktorat Jenderal Cipta Karya

Pelebaran Jalan Putussibau-Tanjung Kerja Kalbar Sumber : Satker PJN III Provinsi Kalimantan Barat

Survey Membuka Jalan di Papua Sumber : Satker PJN I Provinsi Papua

Peningkatan Kapasitas SDM di Perbatasan melalui Diklat Sumber : Balai Diklat XII Jayapura

Survey Membuka Jalan di Papua Sumber : Satker PJN I Provinsi Papua


Tahukah Anda?

Infrastruktur

PUPR

JEMBATAN KELOK 9 Jika Anda pernah melakukan perjalanan darat ke arah Bukittinggi-Pekanbaru, tentu Anda sempat melintasi jembatan layang berliku nan elok. Ya, jembatan itu terkenal dengan sebutan Jembatan Kelok 9, sebuah ikon konstruksi monumental yang merupakan ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 23 km sebelah timur dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Jembatan ini membentang sepanjang 964 meter di Jorong Aie Putiah, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dan merupakan bagian dari ruas jalan penghubung Lintas Tengah Sumatera dan Pantai Timur Sumatera, serta diapit oleh dua perbukitan di antara dua cagar alam: Cagar Alam Air Putih dan Cagar Alam Harau. Jalan Kelok 9 dibangun semasa pemerintahan Hindia-Belanda antara tahun 1908–1914. Karena ukuran jalan yang sempit dan sering terjadi kemacetan terutama di saat libur lebaran, maka diusulkan untuk membangun jembatan layang. Maka dirancanglah Jembatan Kelok 9 ini pada tahun 2001, pelaksanaan konstruksinya dimulai pada tahun 2003, dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. Jembatan Kelok 9 merupakan salah satu karya anak bangsa karena mulai dari design, 20 Buletin

| 2016

pelaksanaan pembangunan sampai dengan dana semuanya berasal dari dalam negeri. Berdasarkan catatan Kementerian PU, dalam sehari jalan ini dilalui lebih dari 10 ribu unit kendaraan dan pada saat libur atau perayaan hari besar meningkat 2 sampai 3 kali lipat. Sehingga jembatan ini dianggap sangat mengakomodir pertumbuhan ekonomi di jalur strategis terkait pergerakan arus barang dan jasa sesuai yang disampaikan dalam pertemuan IndonesiaMalaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT). BENDUNGAN SUTAMI Tempat Wisata Bendungan Karangkates atau dikenal dengan nama resmi Bendungan Sutami terletak di Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dinamakan Sutami sebagai penghargaan untuk Bapak Prof. Dr. Ir. Sutami yang semasa menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum selama empat periode (1964 – 1973) telah banyak berjasa untuk merealisasikan proyekproyek besarnya seperti Jembatan Semanggi, Gedung DPR, dan Waduk Jatiluhur. Sutami pula yang memimpin proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai. Sutami didaulat oleh Presiden Soeharto pada masa itu sebagai pejuang pembangunan. Maka, pada 2 Mei 1972 Bendungan Sutami diresmikan oleh Soeharto. Dalam pidatonya, beliau mengatakan bahwa Bendungan Sutami merupakan salah satu potret sejarah bangsa karena proyek besar yang pertama ini diselesaikan murni oleh hasil pikiran dan tangan putra-putri Indonesia. Bendungan Sutami dibangun di Kali Brantas yang

Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

berhulu di Gunung Anjasmoro dan Gunung Kelud pada tahun 1964-1973 di ketinggian 700 m di atas permukaan laut. Pada masa pembangunan Bendungan Sutami, para ahli di Indonesia mendapat pelajaran berharga berupa alih pengetahuan dan kemampuan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bendungan dari ahli-ahli bendungan asal jepang yang bertindak sebagai penasehat dan pembimbing. Namun, dalam pelaksanaannya semua berasal dari tenaga ahli Indonesia. Manfaat Bendungan Sutami antara lain selain sebagai pengendali banjir, juga bermanfaat sebagai pembangkit listrik, penyediaan air irigasi hingga pariwisata dan perikanan darat. Dengan adanya bendungan ini masyarakat yang berada di sepanjang aliran Sungai Brantas di hilir tercukupi kebutuhan air bakunya untuk minum, industri hingga pemeliharaan air sungai. (Rizza)


Motivasi

HOW TO BE HAPPY AT WORK

How to be happy – introduction Sudah berapa banyak fase kehidupan kita lewati sebagai karyawan? Apakah sebagai pegawai kantoran kita terlalu fokus untuk bekerja dalam rangka meraih mimpi hingga melupakan rasanya bahagia dan bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang? Kalau kita seperti kebanyakan orang yang ambisius untuk meraih sesuatu, kita bisa terjebak dalam ambisi kita sendiri dengan mengindahkan nikmatnya perjalanan menuju tujuan utama. Sebagian besar karyawan tentu pernah mengeluhkan tentang pekerjaannya. Entah itu seputar beban pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja, atau peraturan perusahaan yang kadang menyulitkan. Di lingkungan kerja mana pun, Anda tetap harus bisa 22 Buletin

| 2016

berpikir dan bersikap positif. Dengan memupuk sikap positif, tentunya Anda bisa merasa bahagia. Bahagia saat bekerja dapat meningkatkan reputasi Anda. Optimisme dapat membuat Anda lebih tangguh, mampu beradaptasi dalam situasi baru, bahkan lebih mampu memecahkan masalah dengan lebih cepat. Kita mengabaikan kebahagiaan dan kesenangan yang bisa kita nikmati yang adalah hak kita. Semakin kita fokus pada masalah semakin banyak masalah yang datang menghampiri kita. Kita merasa bahwa hidup kita dipenuhi oleh banyak masalah dan lupa untuk mengucap syukur atas masalah kita. Meskipun Anda menghadapi masalah yang bertubitubi, Anda tidak harus berkubang dengan masalah dan perasaan yang membuang banyak energi. Anda harus

melepaskan diri dari peraaan yang tidak memperdayakan tersebut. How to be happy – the dilemma Umumnya, karyawan akan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam sehari di kantor ketimbang di rumah. Maka, penting untuk karyawan merasa bahagia dan tenang di tempat kerja. Sayangnya, hal itu lebih mudah dibicarakan ketimbang dilakukan. Begitu banyak hal yang bisa membuat karyawan merasa tak bahagia. “Banyak pikiran negatif datang karena terlalu banyak mengkhawatirkan situasi yang mungkin tidak akan terjadi,” menurut Beth Thomas penulis buku Powered by Happy: How to Get and Stay Happy at Work Sebagai seorang pekerja ataupun pengusaha, kita memerlukan perencanaan, tapi bukan berarti kita terus-menerus mengkhawatirkan tentang kegagalan rencana yang telah disusun. Hal itu, justru bisa membuat kita makin stres dan akhirnya tubuh lebih cepat lelah hingga produktifitas berkurang. How to be happy – it’s all in your head Kebahagiaan itu berasal dari pikiran, tidak ada hubungannya dengan materi atau kesuksesan. “Siapapun yang menyukainya, menginginkannya, dan belajar bagaimana mengaplikasikan formula yang benar maka dia lah yang akan bahagia”. Nasihat dari bapak duta positif, Norman Vincent Peale. Kebahagiaan adalah tentang mengetahui dan bersyukur apa yang kita miliki. Tuliskan hal apa saja yang patut kita syukuri setiap hari

sebelum bekerja atau ketika akan pulang kantor. Intinya, fokuskan pikiran kita untuk tetap positif. Sesuatu yang sederhana seperti tersenyum dapat meningkatkan kebahagiaan kita di tempat kerja karena memberitahu otak kita untuk menjadi lebih bahagia. Tersenyum juga menular dan akan membuat rekan kerja kita tersenyum juga. How to be happy – look the problem from another point of view Melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda tanpa melibatkan emosi kita. Ketika emosi, kita ikut bermain dalam menilai sebuah kejadian maka kita akan lebih sulit untuk merasa bahagia. Contohnya, teman sekerja kita mengucapkan kata kasar dengan tekanan suara yang tinggi. Apa yang akan kita lakukan? Pasti menyambarnya, karena merasa tersinggung dan sakit hati. Dengan begini peperangan urat saraf tidak akan bisa terelakkan dan membuat hubungan kita dan teman kerja menjadi tidak harmonis. Akan sangat merugikan sekali bila hal ini terjadi, akan sangat menghambat kita untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor. Akan sangat lebih baik bila kita melihat dari sudut pandang (berbeda) orang lain tanpa melibatkan emosi. Kita akan mengerti, mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Jauh lebih menguntungkan bila kita mengkomunikasikanya saat perasaanya sudah reda. Dan bahkan mereka akan lebih respect kepada kita karena mengerti kondisi yang sedang mereka hadapi. Ingatlah bahwa, ketika kita disindir atau dihina maka sebenarnya

yang direndahkan itu bukanlah kita. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk melepaskan emosinya dengan lebih bijaksana. Semakin kita bisa melihat masalah atau kejadian dari sudut pandang (berbeda) orang lain maka semakin mudah kita merasa bahagia dan menikmati pekerjaan. How to be happy – develop a happiness habit Bagaimana mengembangkan kebiasaan ketidakbahagiaan menjadi bahagia. Mengubah pemikiran dan sikap selalu menjadi langkah pertama. Kita harus mengusir pikiran-pikiran yang menyebabkan kekecewaan, ketakutan, depresi, cemas dan benci dan mengganti dengan pikiran positif. Misalnya, alih-alih bosan dengan bekerja setiap hari kemudin memutuskan bahwa kita harus menikmati pekerjaan kita saat ini dan bayangkan diri kita benar-benar melakukannya ketika akan memulai hari. Jika kita mengharapkan yang terbaik maka kita akan sering mendapatkan yang terbaik. Kita harus belajar untuk menghargai apa yang kita miliki dan di mana kita berada pada setiap tahap perjalanan untuk mencapai impian kita. Ingatlah bahwa hidup kita tidak akan dimulai ketika kita mencapai apa yang ingin kita capai, hidup kita ada di sini dan sekarang. Saat ini, dengan semua yang kita miliki. How to be happy – the conclusion “Let your hands be so busy catching blessings that you don’t have the capacity to hold onto grudges”. -Joyce E. Bono dan Theresa M. Glomb (Rizza, berbagai sumber)


Inspiratif

Suka Duka Penjaga Bendung Katulampa Perjalanan untuk mendapatkan kesuksesan dari pekerjaan yang dijalani memang membutuhkan proses yang tidak mudah, banyak rintangan dan halangan yang harus dilalui.

24 Buletin

| 2016

MAKA hanya dengan kesabaran dan ketekunanlah kesuseksan akan dapat diraih. Sifat kesabaran dan ketekunan itulah yang terdapat pada diri Andi Sudirman. Sosok yang bersahaja, seorang Kepala Pengawas Bendung Katulampa yang sudah mengabdikan diri selama hampir 29 tahun. Berawal dari hobinya bermain bola volley di sekitar kantor Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kota Bogor, Andi bertemu dengan seorang pegawai Dinas Pengairan Kota Bogor yang mengajaknya untuk bergabung dengan Dinas Pengairan Kota Bogor. Maka pada 1 Oktober 1987 yang bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila Andi bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kota Bogor. Saat itu Andi hanya berstatus sebagai pegawai honorer yang hanya diberikan gaji sebesar Rp. 23.000. Bermula dari penjaga saluran katulampa, dengan ketekunannya

secara bertahap Andi beranjak naik menjadi pegawas saluran, penjaga bendung, pengawas pengairan, dan kini dipercaya menjadi kepala pengawas Bendung Katulampa, yang wilayah kerjanya tidak sebatas Bendung Katulampa yang berada di hulu Ciliwung saja, tetapi juga mengawasi bendungan Cibanon, Cibalok, Empang, Ciliwung, Bantar Jati, dan Cililitan yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, Andi bersama 7 rekannya yang semua berstatus pegawai honorer harus bekerja secara bergantian memonitor ketinggian air selama 24 jam. Disetiap harinya seluruh petugas bekerja mulai pukul 06.00 – 18.00 WIB dan untuk petugas piket malam berjumlah 2 orang bekerja mulai dari pukul 18.00 – 06.00 keesokan harinya. Selain tugas utamanya menjaga bendung, memonitoring ketinggian muka air, Andi dan petugas lainnya bekerja sama dengan Bappeda, Balai Besar dan Kementerian PUPR juga rajin memberikan edukasi kepada masyarakat yang tinggal disekitar Ciliwung agar sadar akan lingkungannya dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, melakukan penghijauan disekitaran bantaran sungai. Banyak suka duka yang harus dilalui Andi selama bertugas di Bendung Katulampa. Selain senang dapat mengabdi pada pekerjaannya, banyak yang dia dapatkan dengan bekerja sebagai penjaga pintu Bendung Katulampa. Dengan dorongan pimpinan, dirinya dapat menyelesaikan pendidikan ke Perguruan Tinggi, juga dapat mengikuti program Operasional Pemelihara (OP) diantaranya pelatihan

Tata Guna Air, Pengawasan, Manajemen, Konstruksi, dan Sosial Kemasyarakatan. Tapi tak sedikit pula duka yang Andi rasakan. Pernah suatu saat, ketika banjir 2006, seperti biasa Andi harus bertugas memonitoring ketinggian air tapi disaat yang bersamaan juga orang tuanya terbaring koma dirumah sakit. Disitu terjadi perang batin antara harus mendahulukan kewajiban akan pekerjaannya atau mendahulukan kepentingan keluarganya sampai terjadi perdebatan dengan pihak keluarga, terlebih jika ia mengingat akan statusnya yang masih sebagai pegawai honorer, yang selalu menjadi pertanyaan dalam batinnya dan membuatnya terpuruk. Tapi sebagai rasa tanggung jawab akan pekerjaannya, Andi menyadari bahwa kepentingan masyarakat banyak adalah yang utama. Dan akhirnya, secara perlahan Andi dapat meyakinkan keluarganya. “Saya ingin yang terbaik bagi Ciliwung, yang terbaik bagi Jawa Barat, yang terbaik bagi Indonesia. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ini merupakan tindakan kecil, tapi setidaknya dalam catatan yang Maha Kuasa ada setetes kebaikan yang bisa saya perbuat” tutur Andi. Memang benar bahwa akan selalu ada pelangi setelah badai yang sangat buruk sekalipun. Andi mengakui pengangkatan dirinya menjadi PNS merupakan hikmah tersendiri seusai terjadinya banjir besar pada tahun 2007. Dirinya menuturkan pada saat Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan meninjau kondisi bendung Katulampa, dirinya menyampaikan keluhannya yang sudah 20 tahun mengabdi sebagai pegawai honorer penjaga pintu air bendung

Katulampa. Keluhannyapun akhirnya tersampaikan pada pimpinan Kementerian PU pusat dan langsung merespon dengan diikut sertakanya Andi untuk mengikuti ujian pengangkatan PNS maka setelah penatian panjang selama 20 tahun, pada tahun 2007 Andi diangkat menjadi PNS. “Bahwa segala sesuatu yang dijalani dengan penuh rasa syukur, kerja keras, ikhlas dan tawakal pasti ada hikmahnya ” ucapnya seraya tersenyum menuturkan pengalamannya. Dan satu lagi kebahagian yang diterima bapak dari 3 orang anak ini dan membuat dirinya tak henti – hentinya bersyukur, Andi mendapatkan kesempatan umroh ke tanah suci pada tahun 2008. Kesempatan umroh ini merupakan suatu bentuk apresiasi dari pemerintah atas pengabdiannya selama ini. Banyak pelajar yang kita petik sari sosok Andi, pria tekun dan pekerja keras yang tak lupa selalu mensyukuri apa yang telah didapatkannya. “Saya hanya berharap kedepan ada perbaikan dari pemerintah yang lebih memperhatikan kesejahteraan pegawainya, dan adanya pelatihan khusus kepada yang mereka lebih muda untuk regenerasi kedepannya sebagai penjaga pintu bendung ini” tutup Andi. (Rismawati)


Info Diklat

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bulan April-Mei 2016 Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2016 No I

II

Nama Diklat

IV

Penanggulangan Abrasi Pantai

14-19 Maret

Balai Diklat IX Surabaya

2

Perencanaan Pantai Tk. Dasar

14 - 19 Maret

Balai Diklat XII Jayapura

3

Perencanaan Reklamasi Pantai

4-9 April

Balai Diklat III Jakarta

4

Perencanaan Bangunan Pantai

20-30 April

Balai Diklat IV Bandung

5

OP Bangunan Pantai

9 - 14 Mei

Balai Diklat X Banjarmasin

14 - 23 Maret


20-25 April

Balai Diklat VIII Yogyakarta

31 Mei - 4 Juni

Balai Diklat I Medan

Sub Bidang Irigasi 1

OP Jaringan Irigasi Tk. Pengamat

2

OP Jaringan Irigasi Tk. Juru

VI

1

Perlindungan Sungai

2

Make River Management Plan Penanggulangan Bencana Banjir

2

Pengendalian Bajir Perkotaan

3

Perencanaan Banjir Tk. Pemula


16 - 28 Mei


30 Mei - 4 Juni


14-19 Maret

Balai Diklat II Palembang

2-10 Mei


14 - 19 Maret

Balai Diklat XI Makassar

29 Mar - 2 April


18 - 23 April


4-8 Mei


23 - 28 Mei


4-13 Mei


23 -31 Mei


17 - 28 Mei


28 Maret - 2 April


Sub Bidang Bendungan 1

Inspeksi & Evaluasi Keamanan Bendungan

2

OP Bendungan

23-31 Mei


10-20 Mei


Sub Bidang Rawa OP Rawa Tk. Dasar

23-28 Mei


30 Mei - 11 Juni


29 Februari - 19 Maret


2 - 23 Maret


11 - 30 April


25 April - 14 Mei


15 - 18 Maret


Pengelolaan SDA

4 - 15 April


Pengawas Lapangan Bidang SDA

7 - 27 April


2-19 Mei


16 - 27 Mei


Sub Bidang SDA Umum 1

2 3 4

26 Buletin

16 - 28 Mei

Sub Bidang Banjir

1 VII

Perencanaan Teknik Irigasi

Sub Bidang Sungai

1

V

Lokasi

1

3

III

Tanggal

Sub Bidang Pantai

PISK Bidang SDA

Penanggulangan Tanah Longsor

Pengawas Lapangan Bidang ke-PU-an

| 2016

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2016 No

Nama Diklat

1

PISK Bidang Jalan dan Jembatan

2

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan

3

4

5

6

Teknik Perhitungan Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan

Perencanaan Teknik Perkerasan Jalan 1

Perencanaan Teknik Perkerasan Jalan 2

Pengelolaan Laik Fungsi Jalan

7

Pengawasan Pekerjaan Jalan (Tk. Dasar)

8

Pemeliharaan Jalan

9

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Tanggal

Lokasi

7 Maret-4 April


12-16 April

Balai I Diklat Medan

11-18 April

Balai XII Diklat Jayapura

7-14 Maret

Balai VIII Diklat Yogyakarta

14 - 19 Maret

Balai II Diklat Palembang

28 Maret-2 April

Balai IX Diklat Surabaya

25-30 April


12-16 April


10-14 Mei


23-28 Mei

Balai III Diklat Jakarta

14-19 Maret


13-19 Maret


7-14 Maret


28 Maret - 2 April


9-14 Mei


16-21 Mei


23-28 Mei

Balai X Banjarmasin

10-29 Maret


9-14 Mei


18-26 Mei


1-11 April


11-19 April


25 April - 4 Mei


10

Pengawasan Rehabilitasi Jalan

14-19 Maret


11

Penanganan Drainase Jalan

21-28 Maret


12

Penanganan Longsor Jalan

25-30 April


13

Penanganan Badan Jalan di Atas Tanah Lunak

9-14 Mei


14

Penggunaan Bahan dan Alat Untuk Pekerjaan Jakan dan Jembatan

23-28 Mei


15

Penerapan SMM Pada Pengelolaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan

26 Mei-3 Juni


16

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jalan dan Jembatan

23-31 Mei

Balai XII Diklat Jayapura

17

Teknisi Laboratorium Bidang Bahan & Perkerasan Tk. Terampil Pelaksana

10-19 Mei


18

Aplikasi GPS dalam Perencanaan Jalan

25-30 April



Info Diklat Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang PermukimanTahun 2016 No

Nama Diklat

1

Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman

2

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

3

Pengawasan Bidang Bangunan Gedung

4

Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Tanggal

Lokasi

1-6 Maret


1-4 Maret


25-30 April


11-16 April


4-9 April


4-9 April


11-16 April


9-16 Mei


5

Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

9-14 Mei


6

Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

10-17 Mei


Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perumahan Tahun 2016 No

Tanggal

Lokasi

1

Penyelenggaraan Perumahan

Nama Diklat

1-7 Maret


2

Pengelolaan Rumah Susun Sewa

16-20 Mei


Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2016 No 1

Nama Diklat Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur pada Kawasan Perkotaan

Tanggal

Lokasi

14-19 Maret


11-16 April


18-23 April


Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Konstruksi Tahun 2016 No 1 2

3 4 5

6

Nama Diklat Green Construction Manajemen Proyek

Manajemen Mutu Konstruksi SMK3 Konstruksi Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi

Hukum Kontrak Konstruksi

Tanggal

Lokasi

18-23 April


18-21 Mei


1-5 Maret


4-8 April


4-9 April


28 Maret - 2 April


23-27 Mei


28 Maret-2 April


5-13 Mei


14 - 19 Maret


16-22 Maret


4 - 9 April


18-23 April


7-18 Maret


20-29 April


7

Construction Quality Assurance

28 Maret - 2 April


8

Aplikasi GPS Bidang ke-PU-an

4-9 April


2-10 Mei


16-27 Mei


9

28 Buletin

Pengawas Lapangan Bidang ke-PU-an

| 2016

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional Tahun 2016 No

Nama Diklat

Tanggal

Lokasi

1

Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

11-16 April


2

Penilaian Prestasi Kerja

12-15 April


3

TOT Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Angkatan I

1-3 Maret


4

TOT Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Angkatan II

8-11 Maret


5

Pembentukan Jabatan Fungsional Arsiparis

9-21 Mei


6

Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Tk. Ahli

18 Apr - 3 Mei


7

Pembentukan Jafung Teknik Jalan dan Jembatan Tk. Terampil

8

Prajabatan Golongan I dan II

9

Prajabatan Golongan III

19-24 Mei


28-29 April


14-20 Maret


14-21 Maret


23-28 Mei


14-20 Maret


10

Kepemimpinan Tingkat IV

15 Feb - 27 Mei


11

Kepemimpinan Tingkat III

14 Mar - 16 Juni



Prestasi

Danis Hidayat Sumadilaga:

SEMANGAT BELAJAR YANG TAK PERNAH PADAM Padatnya rutinitas kerja dan faktor usia tak menghalangi Danis Hidayat Sumadilaga untuk menimba ilmu hingga jenjang Doktoral. Dengan semangat dan keuletannya, Danis berhasil meraih gelar Doktor di usianya yang telah memasuki setengah abad. Bahkan, semangatnya menuntut ilmu mampu menjadi motivasi dan inspirasi bagi kaum muda.

Manajemen Waktu Menuntut ilmu di usia yang sudah tidak lagi muda, diakui Danis, memang tidaklah mudah. Terlebih lagi, kesibukannya sebagai Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan menuntut Danis untuk dapat selalu membagi waktunya, antara pekerjaan, pendidikan, hingga keluarga. Tak ada waktu yang dibiarkannya berlalu begitu saja. Bahkan, di sela-sela waktu sekalipun, dimanfaatkan pria kelahiran 28 Oktober 1960 ini untuk belajar. Terutama, di akhir masa pendidikannya, saat Danis harus menyusun disertasi. Masa kuliah dijalaninya sepulang kerja hingga jam 9 malam dan di hari Sabtu. Saat dalam perjalanan pun, dalam kendaraan maupun pesawat, Danis selalu sempatkan membaca jurnal. Semangat ayah tiga orang anak ini, ternyata, memotivasi seorang kemenakan untuk melanjutkan pendidikan S2-nya yang sempat tertunda.

30 Buletin

| 2016

“Sebenarnya, ini hanyalah persoalan manajemen waktu. Setiap orang, baik tua atau muda, sama-sama memiliki waktu 24 jam setiap harinya. Hanya, bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap detik dari 24 jam yang kita miliki itu seefiesien mungkin,” ungkap almamater Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB ini. Putar Haluan Selepas dari ITB dengan menyandang gelar Sarjana Teknik Sipil di tahun 1985, Danis langsung bergabung dengan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Tahun demi tahun dilaluinya hingga Master Engineering Science lulusan University South Wales, Australia, ini dipercaya sebagai Direktur Bina Teknik, Ditjen Bina Marga selama periode 2007—2010. Setelah selama 25 tahun bergelut di bidang teknik, Danis kemudian dipercaya sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data (2010—2013) dan Kepala Pusat Komunikasi

Publik (2013—2014). Inilah, untuk pertama kalinya, Peraih Satyalancana Pembangunan Presiden RI tahun 2013 ini terjun ke bidang nonteknik. Hingga saat ini, Danis pun menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PUPR dengan Bidang Keterpaduan Pembangunan. Hal inilah, salah satu yang mendorong suami dari Lily Ernawati ini untuk meneruskan pendidikan doktoralnya di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Indonesia dengan kekhususan bidang Manajemen Stratejik. Ia pun harus beradaptasi serta belajar dan membaca lebih banyak. “Dari teknik, lalu putar haluan ke manajemen, membuat saya harus memulainya dari nol. Karena, saya membutuhkan substansi manajemen yang lebih banyak untuk bisa mempelajarinya dengan baik,” aku pejabat negara berpangkat Pembina Utama Madya/IVd ini. Alih bidang dari teknik ke manajemen ini bisa dilalui dengan baik oleh Danis, meskipun dirinya harus belajar dan bekerja lebih keras. Namun, tantangan lain menghampiri saat dirinya harus menyusun disertasi, terutama dalam penulisan. Diakuinya, jika ia bukanlah seorang penulis dan peneliti dan tidak pula terbiasa untuk menulis. Hal ini membuatnya sulit untuk menyampaikan pemikirannya dalam bentuk tulisan. “Saya menulis dengan sistem overhead yang, terkadang, justru membuat maksud yang ingin saya sampaikan tidak sesuai dengan yang diterjemahkan,” tutur Danis. Namun, tidak bisa menulis, tidak berarti ia harus berhenti sampai di sini. Berbagai cara dilakukannya, mulai dari mengundang orang-orang yang kompeten dalam menulis untuk berdiskusi hingga berkonsultasi dengan rekan-rekan yang memiliki kemampuan menulis yang baik.

“Selain itu, penelitian ini pun membawa dua implikasi tugas bagi Pemerintah, yaitu bagaimana meningkatkan kewenangan yang dimiliki para pemimpin di organisasi Pemerintah serta bagaimana meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah,” Kendati demikian, kelemahan dalam menulis justru dirasakan Danis bisa menjadikan pola pikirnya menjadi lebih tajam. Penelitian dan Disertasi Kerja keras Danis dalam menyusun disertasi berbuah manis. Tahun ini, Danis resmi meraih gelar Doktor dalam Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Stratejik dari Universitas Indonesia. Dalam disertasinya, Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ini membahas tentang Manajemen Strategi. Tema ini dipilih atas dasar keinginan Danis untuk lebih mendalami dan memahami tentang manajemen strategi. Manajemen stratejik sendiri didefiniskan sebagai rencana aksi manajemen suatu unit organisasi untuk mencapai kinerja lebih baik melalui persaingan kompetitif dari sumber daya yang dimilikinya. Salah satu bagian manajemen stratejik yang difokuskan Danis adalah leadership atau kepemimpinan sebagai bagian dari unsur sumber daya manusia (SDM). Hanya SDM yang memiliki kompetensi, yang layak untuk

menduduki setiap jabatan yang ada di sebuah organisasi ataupun perusahaan, termasuk Kementerian PU. Kompetensi ini bukanlah masalah gelar, tetapi masalah kemampuan yang harus didapat. Ada banyak cara untuk bisa meningkatkan kompetensi, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pengalaman selama bekerja. Untuk mendukung disertasinya, Danis juga melakukan sejumlah penelitian, khususnya yang terkait dengan aspek strategic leadership. Adapun konteks penelitiannya adalah Kementerian PUPR, tempatnya berkarya selama ini. Melalui penelitian ini, Danis mengkaji tentang pengaruh kewenangan yang dirasakan dan keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang akan memengaruhi kinerja organisasi Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang memengaruhi kewenangan pemimpin pada organisasi pemerintah. Dari penelitian ini juga ditunjukkan bahwa keberanian seorang pemimpin untuk mengambil risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja operasi. “Selain itu, penelitian ini pun membawa dua implikasi tugas bagi Pemerintah, yaitu bagaimana meningkatkan kewenangan yang dimiliki para pemimpin di organisasi Pemerintah serta bagaimana meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah,” urai Danis. Tak sekedar melakukan penelitian dan menyusun disertasi, Danis berharap penelitian dan disertasinya dapat memberikan kontribusi pengetahuan berupa perspektif baru terhadap perilaku pemimpin dalam pengambilan keputusan berisiko serta pengaruhnya terhadap kinerja unit organisasi Pemerintah. Kemudian, hasil penelitian juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi para pengambil keputusan untuk lebih memahami pentingnya peran individu dalam meningkatkan kinerja organisasi.


Komunitas

Silaturahmi MELALUI TENIS MEJA

Siapa yang tidak mengenal olahraga yang satu ini? Bisa dimainkan dua atau maksimal empat orang dalam satu kali permainan dengan masing-masing membawa raket karet (bet) dan bola berbahan plastik.

YUP! Olahraga ini dikenal dengan nama Tenis meja atau Ping Pong. Permainan tenis meja bermula pada tahun 1880-an di Inggris. Saat itu, masyarakat kelas atas di Victoria menganggap permainan ini sebagai hiburan seusai santap malam. Namun, Permainan tenis meja baru dikenal di negara Indonesia kira-kira pada tahun 1930. Kemudian pada Olimpiade Seoul 1988, tenis meja dipertandingkan untuk kali pertama. Tenis meja adalah olahraga raket yang paling terkenal di dunia dan jumlah partisipannya menempati urutan kedua setelah sepakbola. Tenis meja sudah mendapat perhatian khusus di dunia internasional. Dalam perkembangannya yang sangat pesat, para

32 Buletin

| 2016

penggemar olahraga tenis meja dituntut untuk mempelajari dan menganalisa kepesatannya lebih mendalam hingga ke-detailnya. Dengan demikian kita akan mengetahui cara-cara terbaru yang akan membawa para pemain meningkatkan mutu teknik bermain dan bertanding yang akan menuju ke arah keberhasilan. Kita tentu sependapat bahwa tingkat kesempurnaan hanya akan terwujud melalui sistem latihan yang penuh disiplin disertai keteguhan hati dalam meraih kesuksesan. Berlatar belakang keinginan untuk menghimpun SDM yang sehat jasmani dan rohani, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di bawah dukungan Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Yaya Supriyatna Sumadinata, komunitas tenis meja Bina Konstruksi terbentuk. Pada awal Februari 2016, komunitas ini mulai dibina oleh Agus Raharyo, (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi). Antusiasme karyawan Bina Konstruksi cukup baik dengan adanya komunitas ini, meski tergolong masih sangat baru setiap minggunya peminat Tenis Meja semakin bertambah. Bahkan mereka sangat welcome kepada karyawan PUPR dari unit lain untuk bergabung jika sekedar mencari lawan berlatih. Jadwal latihan rutin mereka dicocokkan dengan jadwal latihan olahraga lainnya agar tidak berbenturan seperti gateball, futsal dan catur sesuai dengan yang diatur oleh Dharma Wanita PUPR. Maka setiap hari Kamis setelah jam pulang kantor diadakan latihan bersama hingga lebih kurang pukul

19.00 WIB, namun jika mendekati waktu pertandingan intensitas latihan otomatis akan meningkat. Mereka berlatih di basement gedung Kementerian yang biasanya digunakan untuk fitness maupun kegiatan lainnya. Meja portable yang digunakan untuk berlatih, memudahkan mereka untuk berlatih di area mana saja dalam sudut ruangan itu. Untuk memperkuat tim pertandingan, mereka mengundang tim pelatih Nasional sebanyak dua orang, yakni Bapak Didik dan Saeful untuk melatih anggota tenis meja tercatat 20 orang yang nantinya akan diseleksi bagi yang memiliki potensial dan diberi motivasi untuk mengikuti pertandingan di selebrasi 17 Agustus dan HARBAK PU, atau bahkan hingga mengikuti ajang perlombaan dengan antar kementerian. Komunitas ini diharapkan pula sebagai ajang silaturrahim antar unit di Bina Konstruksi. Jika masingmasing sudah sibuk bekerja, mereka bisa bertemu saat latihan untuk sekedar melepas penat dengan berolahraga. Bagi para anggota yang berlatih pun sudah disiapkan bet (raket karet) dan bola serta minuman sehingga tidak perlu repot membawa peralatan lain, tetapi jika menginginkan membawa alat sendiri pun diperbolehkan. Sebenarnya para anggota tenis meja sudah biasa untuk bermain tenis meja, namun menurut Agus Raharyo mereka masih perlu dilatih agar permainannya menjadi lebih apik dan professional. Cara memegang dan mengontrol bet yang tidak sempurna akan membuat pukulan kita tidak sempurna pula. Seperti yang dikatakan beliau dalam wawancara di tengah waktu berlatih, “Yang bermain di sini mayoritas sudah

terbiasa memegang bet ping-pong namun masih minim teknik, oleh karena itu kami membutuhkan pelatih professional agar dapat mencetak pemain yang professional juga. Dan menunjukkan bahwa SDM PUPR pun berbakat dalam cabang olahraga khususnya tenis meja ini”. Dalam latihan ini pun akan diadakan evaluasi per bulan guna untuk melihat apa saja kelemahan dan kekuatan dari masing-masing anggota sehingga dapat selalu di-improve setiap minggunya. Karena tenis meja adalah suatu cabang olahraga yang tidak mengenal batas umur, anak–anak maupun orang dewasa dapat bermain bersama. Tetapi kalau kita ingin menguasai pingpong sebagai olahraga, maka mau tak mau kita harus mempelajari dan memahami berbagai stroke (pukulan) yang ada, kita harus menguasai juga berbagai style permainan yang utama, tak mungkin bermain ping-pong dengan baik tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Obrolan mengenai tenis meja bersama Bapak Agus Raharyo pun ditutup dengan harapan beliau bahwasanya komunitas tenis meja Bina Konstruksi dapat menjadi acuan bagi satminkal lainnya untuk ikut membangun komunitas serupa atau lainnya agar terjadi kesinambungan antar SDM PUPR untuk menjadi harmonis dan kompak tidak hanya di bidang pekerjaan melainkan di bidang lainnya, khususnya di olahraga. Sebab, percuma jika fisik kita sakit maka kita tidak dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu, harus ada balancing dalam kehidupan kita. (Rizza, dan berbagai sumber)


Lembar Pencatatan Hasil Kerja Pegawai 1. Yth Redaksi Buletin Parampara,

Selamat atas terbitnya Buletin Parampara. Semoga dapat menjadi penerang bagi seluruh pegawai/ pejabat Kementerian PUPR, cerah bersama Parampara. Bravo!

Yusrin, Kepala Bagian Umum, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR

------Terima kasih atas perhatian Bapak. Semoga Buletin Parampara dapat menjadi pencerah bagi seluruh insan PUPR di Indonesia. Kami mengharapkan kritik dan saran dari Bapak agar Buletin ini menjadi lebih baik. Salam.

2. Kepada Yth Tim Redaksi Buletin Parampara, saya ingin menanyakan tentang Lembar Pencatatan Hasil Kerja Pegawai dan Lembar Pencatatan Bagi Pejabat Penilai. Pertama, apa beda dan fungsi antara Lembar Pencatatan Hasil Kerja Pegawai dengan Lembar Pencatatan Bagi Pejabat Penilai? Kedua, bagaimana cara pengisiannya? Terakhir, kapan ketentuan untuk mengisi harus dilaksanakan? Ana, BPIW ------Lembar Pencatatan Hasil Kerja Pegawai merupakan lembar pencatatan kegiatan terkait dengan tugas dan fungsinya yang dilakukan oleh PNS tersebut sehari-hari. Dengan pengisian lembar pencatatan ini, PNS terkait memiliki bukti atas kinerja yang telah dilakukannya sehari-hari beserta hasilnya. Hasil pencatatan tersebut akan mempermudah PNS dalam mengidentifikasi

uraian kegiatan yang dimasukkan ke dalam SKP. Lembar Pencatatan bagi Pejabat Penilai merupakan lembar pencatatan bagi atasan langsung selaku pejabat penilai. Dalam lembar pencatatan hasil kerja pegawai, atasan dapat mencatat hasil kerja serta hasil pengamatan atas perilaku kerja dari bawahannya sehingga mempermudah dalam melakukan penilaian secara objektif terhadap PNS yang dinilai saat penyusunan penilaian SKP di unit kerja masing-masing. Cara pengisian Lembar Pencatatan Hasil Kerja Pegawai adalah: 1. Catat uraian kegiatan dan hasil yang telah dilakukan pada hari tersebut pada kolom yang tersedia. 2. Setiap akhir minggu/bulan (tergantung kesepakatan dengan atasan/unit kerja) minta atasan untuk mengecek dan memberikan tanda tangan sebagai bukti bahwa atasan mengetahui dan menyetujui pada kolom yang tersedia. 3. Bila diperlukan, atasan dapat memberikan catatan berupa masukan terkait kinerja PNS yang bersangkutan pada kolom yang tersedia. Cara pengisian Lembar Pencatatan bagi Pejabat Penilai adalah: 1. Lembar pencatatan ini dikhususkan kepada atasan selaku pejabat penilai SKP untuk mencatat hasil kerja bawahan yang sesuai dengan tusi (output SKP) maupun mencatat perilaku bawahan yang mencolok, baik yang sangat baik maupun yang sangat buruk/menyalahi aturan pada pada kolom yang tersedia. 2. Tulis nama bawahan, hasil kerja/hal/perilaku yang terjadi, dan waktu pada kolom yang tersedia. 3. Setiap akhir bulan/semester/tahun, catatan tersebut dapat direview dan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian penilaian atas kinerja maupun perilaku bawahan. Apabila ada pertanyaan terkait sumber daya manusia Kementerian PUPR dapat dikirimkan ke email : [email protected]

34 Buletin

| 2016

Selingan

Telitikah Anda? Game Telitikah Anda merupakan sebuah game dalam kategori edukasi yang dibuat oleh BPSDM untuk lebih mengenal berbagai istilah ke-PU-an yang dikemas dalam sebuah pencarian kata didalam kotak yang telah teracak.

GAME INI tidak pernah membosankan karena kami menyediakan ratusan kata yang teracak secara otomatis pada setiap permainannya, kata yang tersusun secara Vertikal, Horizontal ataupun Diagonal dari berbagai arah akan menampilkan definisi dari istilah kata tersebut sehingga akan menambah wawasan kita tentang definisi dari istilah kata ke-PU-an tersebut. Setelah membuat garis Horisontal,Vertikal dan Diagonal dari berbagai arah dengan mencari berbagai kata pada Game Telitikah Anda, masih ada juga game untuk menguji berapa IQ anda. Game ini dapat mengukur IQ anda

dengan menjawab 30 pertanyaan yang telah disediakan. Test dalam game ini berdasarkan standar Mensa International, namun test ini hanya bersifat permainan dan tidak dapat dijadikan standar penilaian. Makin Penasaran???? Ayo Uji ketelitian kita, Mainkan Game ini!!!! Klik http://bpsdm.pu.go.id/ Mainkan Game Telitikah Anda dan Test IQ (Rizza, dari berbagai sumber)


36 Buletin

| 2016

Tingkatkan Infrastruktur di Tengah Keterbatasan

Recommend Documents