Mendorong Optimalisasi Kegiatan Eksplorasi. Februari Pemerintah Jamin Beri Kemudahan Eksplorasi Migas

34

Februari 2016

Mendorong Optimalisasi Kegiatan Eksplorasi FOKUS

Belajar dari TEPI: Tetap Melaju dengan Optimalisasi

06

FIGUR

Pemerintah Jamin Beri Kemudahan Eksplorasi Migas

16

PERSPEKTIF

Tahun 2015, Kinerja Lingkungan Sektor Hulu Migas Meningkat

18

BIANGLALA

23

SKK Migas Alihkan Pekerja Ekspatriat ke Pekerja Lokal Februari 2016 // BUMI

1

DAFTAR ISI REDAKSI Pelindung Amien Sunaryadi Budi Agustyono

Penanggungjawab Elan Biantoro

Pemimpin Redaksi Nyimas Fauziah Rikani

Editor Heru Setyadi

SALAM REDAKSI

03

Memastikan Eksplorasi Menjadi Mainstream Pengelolaan Migas

FOKUS

04

Mendorong Optimalisasi Kegiatan Eksplorasi

06

Belajar dari TEPI: Tetap Melaju dengan Optimalisasi

08

Genjot Produksi dengan EOR

SEREMONIAL

10

SKK Migas Pusat

Ryan B. Wurjantoro

11

Tim Redaksi

12

SKK Migas Sumatera Bagian Selatan

13

SKK Migas Jawa, Bali & Nusa Tenggara

14

SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi

Adhitya C. Utama Alfian Febrian Dama Asmara Agatha Citara Ruby Savira Suhendra Atmaja

08

15

SKK Migas Sumatera Bagian Utara

SKK Migas Papua dan Maluku

23

FIGUR

16

Redaksi menerima masukan artikel melalui [email protected] [email protected]

PERSPEKTIF

18

Redaksi Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas

2

BUMI // Februari 2016


SPEKTRUM

20

Alamat Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas Twitter @HumasSKKMigas www.skkmigas.go.id

Pemerintah Jamin Beri Kemudahan Eksplorasi Migas

SKK Migas: Mencermati Harapan Publik

BIANGLALA

16

22

SKK Migas Jalin Kerjasama dengan ITS

23

SKK Migas Alihkan Pekerja Ekspatriat ke Pekerja Lokal

Salam Redaksi

Memastikan Eksplorasi Menjadi Mainstream Pengelolaan Migas

“T

oday’s Exploration, Tomorrow’s Reserves”, “Hari ini eksplorasi besok mendapatkan cadangan”, begitu semboyan yang akan menjadi spirit (semangat) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) saat ini. Turunnya harga minyak, tak bisa dimungkiri, membawa dampak cukup signifikan pada industri hulu minyak dan gas bumi (migas), tidak hanya Indonesia tetapi juga dunia. Sebagian dampak itu, di antaranya, dihentikannya beberapa proyek pengembangan lapangan, penundaan kegiatan investasi, dan renegosiasi kepada sejumlah vendor, yang dilakukan perusahaan migas. Di dunia, sekitar 42 perusahaan pengeboran minyak di AS didaftarkan bangkrut, saham China; Sinopec, Petrochina, dan CNOOC anjlok lebih dari 6%. Bahkan dilaporkan 2015, terdapat 11% perusahaan minyak tak sanggup membayar utang alias berstatus default, naik dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar 0,5%. Wood Mackenzie, sebuah lembaga riset energi global, bahkan menyatakan hampir seluruh perusahaan, baik International Oil Company (IOC) maupun National Oil Company (NOC), mengalami penurunan investasi dan diikuti pengurangan biaya. Lembaga itu menyebut, secara global terjadi penurunan “expense” eksplorasi dan produksi sebesar 20,3% sepanjang 2014-2015. Di Indonesia, sejumlah perusahaan migas yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA), menyampaikan keluhannya kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). IPA mengajukan usulan, di samping meminta sejumlah insentif fiskal berupa tax holidays juga moratorium (penghentian) dalam kegiatan eksplorasi. Sekaligus meminta perpanjangan masa eksplorasi dengan tetap meminta waktu produksi berlangsung selama 20 tahun. Michael T. Klare dalam bukunya “Rising Power Shirinking Planet The New Geopolitics of Energy (2008)” mengingatkan bahwa era easy oil telah berakhir. Ini artinya perlu kreativitas dalam menyediakan energi, salah satunya dengan eksplorasi lapangan baru untuk mengantisipasi krisis energi ke depan. Mengingat dalam konteks Indonesia, lebih dari 10 tahun terakhir, tidak ada penemuan cadangan yang

terbilang besar (giant field). Diharapkan, rasio penemuan di atas 100% pada setiap satu barel minyak yang diproduksi setidaknya dapat diimbangi dengan penemuan cadangan baru. Saat ini, ketika harga minyak masih terkoreksi tajam dan bagi sebagian Kontraktor KKS telah melewati ambang batas biaya produksinya, menjadi waktu yang tepat untuk memfokuskan diri pada kegiatan eksplorasi. Di saat belanja atau sewa peralatan untuk kegiatan eksplorasi sangat mungkin untuk dinegosiasi, saatnya kita memberikan porsi yang lebih untuk kegiatan eksplorasi. Tujuannya di samping untuk mendapatkan cadangan baru migas, sebagai langkah meningkatkan produksi nasional pada tahun-tahun mendatang. Selama ini, kinerja sebuah Kontraktor KKS, termasuk SKK Migas, di mata publik, sering diukur dari seberapa besar lifting yang dihasilkan. Sangat jarang atau belum pernah diukur dari seberapa banyak, misalnya, angka temuan cadangan baru yang dihasilkan. Untuk itu dalam konteks makro, eksplorasi seharusnya menjadi mainstream (arus utama) pengelolaan migas tanah air dan strategi utama dalam menggenjot produksi masa depan. Perbaikan iklim investasi termasuk sistem fiskal, perizinan, term (model kontrak) yang lebih menarik dan pemberian sistem insentif, tetap harus dilakukan. Artinya, problem eksplorasi, sesungguhnya tidak hanya terletak pada persoalan teknis, sehingga tanggungjawabnya tidak hanya dibebankan kepada SKK Migas atau perusahaan kontraktor KKS, tetapi juga melibatkan kementerian dan institusi lain. Pada sisi ini koordinasi antar instansi harus lebih diefektifkan. Selain itu, minimnya ketertarikan investor untuk eksplorasi tidak terlepas dari penyediaan data yang dianggap kurang akurat dan menarik. Untuk itu gagasan adanya pengaturan Petroleum Fund pada revisi UU Migas 22 tahun 2001, yang salah satu pengalokasiaannya untuk pemuktahiran data wilayah kerja migas sebagai upaya peningkatan eksplorasi tampaknya menarik untuk didukung. Sesungguhnya, saat inilah momentum yang tepat untuk bisa menggairahkan eksplorasi demi peningkatan produksi.

ELAN BIANTORO

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Februari 2016 // BUMI

3

Fokus

Mendorong Optimalisasi Kegiatan Eksplorasi Tim Buletin / [email protected]

Rendahnya harga minyak membuat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) berusaha membuat optimalisasi produksi agar bisnis bisa tetap bertahan di tengah keterbatasan dan efisiensi. Perlu langkah dan strategi yang terukur agar optimalisasi produksi yang yang dilakukan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

S

elalu ada hikmah di setiap kejadian. Potret seperti inilah yang bisa menggambarkan bagaimana industri minyak dan gas bumi (migas) saat ini. Di tengah merosotnya harga minyak dunia, Kontraktor KKS harus memutar otak agar biaya produksi dapat ditekan seefisien mungkin. Tujuannya adalah harga produksi tidak lebih besar dari harga jual minyak di pasaran internasional sehingga masih ada margin keuntungan yang didapat Kontraktor KKS. Harga minyak dunia yang given dan sangat sulit diprediksi itu mau tak mau harus diantisipasi dengan efisiensi. Tapi di lapangan tak hanya itu saja kendalanya. Jadwal eksplorasi yang mundur dan decline rate (laju penurunan) yang tajam mencapai 28% pada tahun lalu menjadi kendala bawah permukaan yang harus segera diantisipasi. Kendala lain lebih bersifat non teknis seperti pembebasan lahan, perijinan, dan proses perpanjangan wilayah kerja (WK). Dalam konteks tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memiliki tugas untuk turut aktif terlibat dalam penanganan pelbagai kendala. “Kami punya lima program yaitu eksplorasi, eksploitasi, rencana kerja dan anggaran (Work Program & Budget/WP&B), rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/ PoD), dan integrasi lintas bidang,” kata Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas, Gunawan Sutadiwiria kepada BUMI. 4


Kegiatan eksplorasi perlu dilakukan secara masif karena produksi minyak Indonesia terus turun. Saat ini, produksi minyak berada di kisaran 700-800 ribu barel per hari. Mengingat jumlah produksi yang terus turun, Indonesia perlu menambah cadangan baru. Di antaranya melalui eksplorasi dan enhanced oil recovery (EOR). Selanjutnya eksploitasi, diupayakan dengan melakukan percepatan persetujuan WP&B, PoD, dan Authorization for Expenditure (AFE). Saat ini sedang berjalan pilot program untuk AFE Manager guna mempercepat proses AFE. Dalam AFE Manager terdapat database yang memudahkan dalam pencarian data. Seluruh fungsi di SKK Migas, seperti IT, SDM, Security, Kehumasan, Perkantoran, Legal, Eksplorasi, Studi, Maintenance, HSE, dan Procurement List, diminta untuk melakukan pre-WP&B sehingga pada saat pembahasan, prosesnya bisa berjalan lebih cepat. Apalagi dari tahun ke tahun, jumlah Production Sharing Contract (PSC) makin banyak. Tahun ini saja, sesuai data di SKK Migas, ada sekitar 314 Wilayah Kerja (WK) yang sudah

ditandatangani. Dari jumlah itu, terdapat 230 WK eksplorasi dan 84 WK eksploitasi. Dari jumlah 84, terdapat 66 WK yang berstatus produksi dan 18 WK masuk tahap pengembangan. Dalam tahun 2016, sesuai WP&B yang telah disetujui, akan dilakukan pengeboran sebanyak 151 sumur eksplorasi, yakni 60 sumur di WK Migas dan 91 sumur di WK non konvensional. Diharapkan, dari jumlah sumur yang banyak dieksplorasi dapat lebih meningkatkan cadangan migas yang akan diperoleh. Termasuk meningkatkan produksi untuk pengeboran yang dilakukan di sumur-sumur produksi atau eksploitasi. Bidang Pengendalian Perencanaan juga melakukan penetapan target produksi berdasarkan evaluasi subsurface, maintenance, jadwal pengeboran, dan decline tahunan. Untuk program-program yang berkaitan dengan PoD, dilakukan percepatan status eksplorasi (PSE) menjadi PoD serta percepatan studi PoD, Plan of Further Development (PoFD), dan Put on Production (PoP). Proses PoD untuk kontraktor KKS yang belum memiliki PoD juga segera diselesaikan. Sementara untuk integrasi lintas bidang dilakukan monitoring dan percepatan proyek utama, seperti Masela, Tangguh, Muara Bakau, Indonesia Deepwater Development (IDD), dan Banyu Urip. Sejak 2013, Divisi Eksplorasi SKK Migas telah melakukan pemetaan terhadap prospek maupun suspended structure yang mungkin dikembangkan dalam waktu dekat setiap tahunnya. Dalam kegiatan Workshop Penentuan Status Eksplorasi (PSE) di Yogyakarta, akhir Desember 2015 lalu, Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas, Indro Purwaman Hardi mengatakan, memberikan kesempatan kepada Pertamina EP untuk mengajukan PSE terkait strukturstruktur temuan yang dianggap sudah ekonomis dan kondusif untuk dikembangkan. Pertamina EP pun ketika itu mempresentasikan 12 struktur yang terdiri dari 32 closure dengan total potensi sumber daya cadangan (2C) terambil sebesar 351 juta barel ekuivalen minyak Milion barrels of oil equivalent (MMBOE) dan 11 prospek dengan potensi sumber daya cadangan (2C) terambil sebesar 179 MMBOE. Di sisi Kontraktor KKS lain, usaha efisiensi juga diterapkan. Sebagai contoh apa yang dilakukan Total E&P Indonesie (TEPI). Ketika kecenderungan harga minyak dunia turun pada 2014, TEPI telah mencanangkan program 4C & D (Change, Culture, Compete on Cost and Deliver) yang pada dasarnya adalah evaluasi menyeluruh di semua lini perencanaan dan operasional untuk melakukan telaah terhadap pengeluaran biaya tanpa membuat kompromi terhadap aspek safety & integrity.”Dengan program ini kami bisa mencapai efisiensi atas pengeluaran yang cukup besar dan pada saat ini dapat menambah keekonomian kegiatan operasional TEPI,” kata

GM dan Presiden Direktur Total E&P Indonesie (TEPI), Hardy Pramono kepada BUMI. Di samping itu, TEPI juga melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja produksi dan juga menekan biaya operasi. Kinerja produksi dicapai dengan mengebor sumursumur pengembangan baru maupun memelihara dan kerja ulang pada sumur-sumur lama melalui mekanisme Well Performance Group untuk menjaga dan meningkatkan kinerja sumur-sumur tersebut berproduksi pada tingkat optimal. “Kami juga melakukan perawatan fasilitas produksi agar tetap handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya,” tambahnya. Ada pula langkah inisiatif surface facility debottlenecking untuk memastikan potensi migas dari sumur dapat diproduksi maksimal. Tak heran bila di 2015, TEPI berhasil melampaui target WP&B untuk produksi minyak bumi dan gas pada 2015. Selain TEPI, MedcoEnergi berhasil meraih penghargaan sebagai Kontraktor KKS dengan kinerja operasi produksi terbaik untuk kategori B yaitu Kontraktor KKS dengan produksi 10.000-50.000 Barrel Oil Equivalent Per Day (BOEPD). Medco E&P berhasil melakukan pengetatan anggaran di Blok Rimau, South Sumatera dan Lematang (Indonesia West Asset) dengan beberapa langkah seperti optimalisasi biaya operasional (operational expenditure/ opex) dan biaya investasi (capital expenditure/capex); simplifikasi bisnis proses dan organisasi; efisiensi dan optimalisasi penggunaan material serta penggunaan produk lokal; optimalisasi penggunaan idle equipments (genset, compressor, vessel/separator); melakukan in-house perawatan dan perbaikan fasilitas produksi; pemanfaatan gas olahan di Central Processing Plant (CPP) Singa, Lematang; renegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga kontrak yang lebih baik dan yang sedang berjalan serta pemanfaatan fasilitas bersama dengan kontraktor KKS terdekat lain. Jadi, ketika harga minyak dunia merosot pun kontraktor bisa melakukan langkah optimalisasi sambil berharap harga akan kembali normal dan industri migas menjadi lebih bergairah.


5

Fokus Belajar dari TEPI:

Tetap Melaju dengan

Optimalisasi Oleh Adhitya Cahya Utama/[email protected]

Beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) berhasil melampaui target lifting minyak dan gas bumi (migas) 2015. Mereka harus bekerja keras di tengah harga minyak dunia yang merosot tajam.

H

arga minyak dunia yang cenderung turun pada 2015 dan berlanjut hingga awal 2016 membawa konsekuensi bagi perusahaan migas. Supaya tetap survive (bertahan) mereka harus mempertahankan produksi sambil terus membuat optimalisasi di semua sektor agar produksi migas tetap terjaga. Harapannya ketika harga membaik, produksi dapat meningkat, bahkan melampaui target dan kinerja keuangan bisa lebih efisien. Pengalaman Total E&P Indonesie (TEPI), setidaknya dapat menjadi cermin. Total menjadi salah satu Kontraktor KKS yang berhasil melampaui target lifting migas 2015. Sejak 2014, perusahaan ini melakukan upaya optimalisasi di pelbagai sektor sehingga saat terjadi gejolak harga minyak dunia seperti saat ini dapat diantisipasi dengan lebih siap. “Kami selalu membuat berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja produksi dan menekan biaya operasi,” kata GM dan Presiden Direktur TEPI Hardy Pramono kepada BUMI, awal Februari kemarin. Kinerja produksi, tambah Pramono, dicapai dengan mengebor sumur-sumur pengembangan baru maupun dengan cara memelihara dan kerja ulang terhadap sumursumur yang sudah dibor sebelumnya. Semua itu dilakukan melalui mekanisme yang disebut TEPI sebagai Well Performance Group (Kelompok Kinerja Sumur). Dilakukan untuk memastikan kinerja sumur berada pada tingkat optimal. Langkah lainnya adalah melancarkan program perawatan fasilitas produksi agar tetap handal untuk menunjang 6


produksi migas dari sumur hingga ke delivery point (titik serah), dengan melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten pada bidangnya (operational excellence). Inisiatif surface facility debottlenecking (gangguan fasilitas permukaan) juga dilakukan untuk memastikan bahwa potensi migas dari sumur bisa diproduksi secara maksimal. Sebagai hasilnya, sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (work program and budget/WP&B) 2015, TEPI berhasil melalui target. Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 2015, menyebutkan bahwa produksi minyak dan kondensat TEPI mencapai 100,4% dari target WP&B 2015. Sedangkan untuk produksi gas bumi, berhasil dibukukan 102,4% dari target WP&B 2015. Menurut Pramono, penerapan strategi Well Performance Group, yang pelaksanaannya didukung oleh entitas terkait yaitu: Reservoir, Well Service, dan Field

Operation, untuk selalu menjaga kinerja produksi sumur. Langkah itu dilakukan dengan cara pemantauan parameter kepala sumur, pemeliharaan sumur secara rutin, maupun kerja ulang sumur-sumur; baik melalui perforasi tambahan, pembukaan zona baru, injeksi gas dan seterusnya. Manajemen terhadap sumur-sumur yang sensitif, karena tekanan formasi yang sudah rendah, menurut Pramono, juga menjadi kunci dalam menjaga kinerja produksi sumur. Bila ada masalah di sumur, maka intervensi harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar bisa tetap menjaga potensi yang ada. Juga terus dilakukan review (pemantauan) menyeluruh untuk jaringan produksi dengan menggunakan program simulasi berdasarkan pengalaman sebelumnya agar jaringan produksi bisa memberikan tekanan balik (back pressure) yang terkecil terhadap sumur-sumur yang ada. Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa Kontraktor KKS dengan teknologi dan pengalaman yang dimilikinya selama melakukan investasi bisnis di Indonesia membuat efisiensi produksi dapat dilakukan maksimal. Ini dapat menjadi pelajaran karena dari sisi potensi, sebenarnya Indonesia masih cukup menarik bagi pebisnis migas. Cadangan migas dari 86 basin di Indonesia, baru 17 basin yang berproduksi. Eksplorasi masih dapat dilakukan di basin lainnya yang belum berproduksi. Hal lain yang perlu dicermati, Indonesia sampai saat ini masih memiliki 314 Kontraktor KKS. Dari sisi pengembangan migas non konvensional, seperti shale oil dan shale gas di Indonesia, sangat jauh di bawah permukaan karena harus memproduksikan dari dapur minyaknya.

Hardy Pramono

GM dan Presiden Direktur Total E&P Indonesie

T

Antisipasi Agar Efisien

urunnya harga minyak dunia adalah faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Namun, antisipasi dengan mengendalikan biaya operasional agar tetap mencapai nilai keekonomian harus terus dilakukan. Sejak 2014, Total E&P Indonesie (TEPI) telah mencanangkan program 4C&D (Change, Culture, Compete on Cost and Deliver), yang merupakan evaluasi menyeluruh di semua lini perencanaan dan operasional terhadap pengeluaran

Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi saat ini? Selain faktor fiskal (keekonomian), maka yang menjadi kendala terbesar saat ini adalah banyak perijinan yang harus diperhatikan dan diurus. Seringkali terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan peraturan. Dalam hal ini, termasuk keluarnya aturan baru yang bertentangan dengan peraturan sebelumnya. Hal ini menguras sumber daya yang cukup besar dan juga memerlukan waktu yang cukup

Sejauh mana harga minyak berpengaruh pada keseluruhan kinerja kegiatan operasi? Pengeluaran terbesar saat ini terkait dengan operasi pengeboran sumur baru. Dengan turunnya harga minyak, maka keekonomian sumur juga menjadi terpengaruh dan menjadikan banyak sumur yang terpaksa harus ditunda pengeborannya.

Apakah bisnis migas di Indonesia masih dinilai prospektif ke depan? Dengan luasan Negara Indonesia yang sangat besar, tentu potensi industri migas Indonesia di masa depan masih cukup menantang. Namun demikian, untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi country risk, diperlukan perbaikan di banyak hal termasuk

biaya tanpa kompromi terhadap aspek safety & integrity. Diharapkan dapat dicapai efisiensi atas pengeluaran yang cukup besar, sehingga dapat menambah nilai keekonomian kegiatan operasional. Berikut kutipan wawancara dengan GM dan Presiden Direktur TEPI Hardy Pramono.

Capaian lifting 2015, dinilai optimum atau masih bisa ditingkatkan kembali? Proses-proses optimalisasi akan dilakukan secara berkesinambungan di masa-masa mendatang. Di sinilah diperlukan adanya inovasi-inovasi yang ditunjang dengan teknologi dan pengalaman. Misalnya dengan memperlambat laju penurunan produksi alami yang terjadi pada Blok Mahakam yang sebagian besar lapangan produksinya telah mature.

panjang dalam prosesnya. Saat ini hal-hal tersebut merupakan salah satu kendala operasi yang cukup penting. Oleh karena itu berkoordinasi dan kerjasama dengan otoritas terkait, terutama SKK Migas dan Direktorat Jenderal Migas (Ditjen Migas), menjadi sangat esensial.

pemberian insentif eksplorasi daerah baru/frontier. Perbaikan dan kejelasan soal perijinan, contract sanctity (kesucian kontrak), terutama terhadap peraturan/undang-undang baru, dan simplifikasi pengawasan oleh SKK Migas. Koordinasi antar institusi pemerintah baik di tingkat kementerian atau institusi yang terkait di pusat dan di daerah diharapkan dapat terus ditingkatkan dalam upaya bersama membangun industri migas yang optimal bagi kepentingan negara.


7

Fokus

Genjot Produksi dengan EOR Oleh Adhitya Cahya Utama/[email protected]

Jumlah produksi minyak bumi dapat disiasati dengan teknologi enhanced oil recovery (EOR). Sayang, tak banyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang memanfaatkan teknologi ini karena butuh studi dan pilot proyek yang memerlukan waktu panjang. dan Geosistem University of Texas di Austin dalam buku Enhanced Oil Recovery (1989) menyatakan bahwa EOR adalah perolehan minyak dengan cara menginjeksikan bahan-bahan yang berasal dari luar reservoir. Sedangkan US Department of Energy menyebut ada tiga teknik utama penerapan EOR yaitu melalui thermal recovery, gas injection, dan chemical injection.

D

i tengah merosotnya harga minyak bumi saat ini, Kontraktor KKS ditantang untuk tetap menambah cadangan baru. Selain tetap melakukan eksplorasi, mereka juga dapat menggunakan EOR agar sumur minyak lama dapat didongkrak lagi produksinya.

(SKK Migas) Gunawan Sutadiwiria. Pada pelaksanaannya, kebanyakan (EOR) tidak melalui studi dan langsung menginjeksi surfaktan yang akhirnya tidak berhasil. Padahal, surfaktan yang sama belum tentu dapat digunakan di lapangan berbeda karena karakter fluida dan batuannya berbeda.

Tapi penerapan EOR ternyata tidak mudah. EOR saat ini secara umum belum dapat berjalan karena masih dalam tahap pilot proyek. Hanya Lapangan Duri yang berproduksi skala penuh (full scale). “Kalau kita mau bagus, studi dan pilot proyek EOR harus komprehensif dan tidak asal potong kompas saja,” kata Deputi Pengendalian Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Secara definisi, Norman J. Hyne (1991) dalam Dictionary of Petroleum Exploration, Drilling & Production mengatakan bahwa EOR adalah metode untuk memperoleh lebih banyak minyak setelah menurunnya proses produksi primer (secara alami) menggunakan energi alami yang berasal dari reservoir itu sendiri (natural reservoir drive). Pendapat sedikit berbeda datang dari Larry W.Lake, Profesor dari Departemen Perminyakan

8


Di Indonesia, EOR sudah diterapkan oleh Chevron Pacific Indonesia di Lapangan Minas sejak akhir 2012. Diperkirakan dengan EOR ada tambahan produksi minyak hingga 100 ribu barel per hari (bph) pada 2022. Metode yang digunakan adalah injeksi kimia dengan surfactant-polymer tahap 2 (SFT-2). Selain itu Chevron melakukan pengembangan minyak di Duri Utara Area 13 atau NDD-13 dengan injeksi uap yang mampu menambah produksi hingga 17 ribu bph. Menyusul keberhasilan Duri Utara Area 12 yang telah selesai pada 2009 dan mampu menambah produksi hingga 40 ribu bph dengan injeksi uap yang sama. Dengan pendekatan teknologi dan investasi, Chevron bisa memperpanjang usia Lapangan Duri dan mampu meningkatkan jumlah produksi minyak yang dihasilkan. Bahkan, Lapangan Duri menjadi salah satu lapangan minyak dengan injeksi uap terbesar di dunia yang telah mampu menghasilkan dua miliar barel minyak sejak teknologi itu diterapkan.

Sedangkan Pertamina EP menjadikan EOR sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan produksi di tengah kondisi minyak dan gas bumi (migas) yang kurang kondusif. Direktur Operasi dan Produksi Pertamina EP, Pribadi Mahagunabangsa menyatakan di Lapangan Tanjung Kalimantan Selatan, pihaknya menerapkan EOR dengan metode waterflood. Ini salah satu metode dalam tahap secondary recovery yang paling banyak dilakukan sampai saat ini. Metode ini dilakukan dengan menginjeksi air yang tepat berdasarkan komposisi kimianya ke dalam reservoir. Upaya ini dilakukan setelah tenaga dorong alamiah di reservoir tidak mampu lagi mendorong minyak ke permukaan sehingga air yang diinjeksikan berguna sebagai tambahan energi pendorong tersebut. Sebelumnya dalam Pertamina Annual EOR Meeting pada 2014 di Bali, dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), pada 2025, perusahaan diharapkan mampu memproduksi migas 2,2 juta barel oil equivalent per day (BOEPD). Untuk mencapai itu diterapkan metode Improved Oil Recovery dan Enhance Oil Recovery (I/EOR) yang diharapkan akan memberikan kontribusi sebesar

100 ribu BOEPD. “Sebenarnya, Pertamina mulai mengembangkan EOR sejak 2006 dan hingga kini telah banyak yang dilakukan. Namun masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, belum ada satupun implementasi EOR secara fullscale ataupun fullfield,” ungkap Senior

Vice President (SVP) Upstream Development and Technology, R. Gunung Sardjono Hadi pada pem bukaan Pertamina Annual EOR Meeting 2014 di Bali, 26 November 2014 lalu. Menurut Gunung, yang kini dipercaya menjadi Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), nilai investasi suatu kegiatan EOR sangat tinggi sedangkan di sisi lain, lapangan-lapangan yang harus dilakukan EOR cukup banyak, sementara modal dan SDM yang dimiliki Pertamina terbatas. “Karena itu, sangat penting bagi Pertamina untuk melakukan assessment (pengkajian)

secara tepat dan transparan guna memilih mitra yang andal dalam meng implementasikan teknologi EOR untuk mendongkrak produksi,” jelasnya. Saat ini Pertamina telah membentuk kerja sama dengan berbagai perusahaan maupun institusi yang berpengalaman di bidang EOR secara Internasional. Di antaranya kerja sama Pertamina dengan Belorusneft dalam bentuk Joint Study Polymer di Lapangan Jirak milik PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field. Belorusneft adalah perusahaan migas negara Belarusia yang memiliki pengalaman injeksi po lymer di lapangannya dan telah berhasil meningkatkan produksi minyak di negaranya. Untuk itu, Pertamina ingin menerapkan polymer flooding ini di Lapangan Jirak berkaca dari keberhasilan perusahaan migas Belarusia. Dari pemindaian terhadap 49 lapangan dari total lebih dari 160 lapangan yang dikelola Pertamina, penerapan kecocokan metode EOR yang digunakan adalah (1) chemical flooding sebesar 33% (16 lapangan), (2) Miscible CO2 flooding sebesar 31% (15 Lapangan), (3) Immiscible CO2 flooding 34% (17 lapangan), dan (4) Steamflooding 2% (1 lapangan). Alhasil, bagi Kontraktor KKS penerapan EOR menjadi sebuah keniscayaan untuk tetap mempertahankan produksi. Tinggal pilihan metodenya harus menyesuaikan keadaan yang tentunya tiap lapangan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain.


9

Seremonial Seremonial

SKK MIGAS PUSAT SKK Migas Dorong Kontraktor KKS Hindari PHK Oleh Adhitya Cahya Utama/acutama @skkmigas.go.id

S

atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) untuk menghindari peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudianto Rimbono menyatakan, saat ini bisnis minyak dan gas bumi (migas) sedang kurang kondusif, namun peristiwa PHK harus berada pada pilihan yang paling akhir. “Manajemen perlu melakukan berbagai efisiensi sebelum melakukan PHK. Apalagi saat ini pemerintah akan memberikan berbagai paket insentif, agar bisnis hulu migas nasional tetap bergairah,” kata Rudianto pada acara Town Hall Meeting SKK Migas – Kontraktor KKS eksplorasi di Kantor SKK Migas, 3 Febuari 2015. Dia berharap para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor

KKS) eksplorasi tetap bersemangat melakukan aktivitasnya. Terlebih, saat ini harga minyak mentah dunia tengah turun drastis, sehingga harga sewa alat-alat eksplorasi turut turun. Hal itu menjadi peluang baik untuk melakukan eksplorasi lebih optimal. Menurutnya, Kontraktor KKS eksplorasi saat ini harus bekerja secara optimal. Saat Kontraktor KKS eksplorasi bekerja optimal berarti telah menciptakan kondisi yang kondusif. Bahkan, akan tetap mampu bertahan dan maju walau harga minyak dunia tengah merosot tajam. Pada acara Town Hall Meeting SKK Migas – KKKS Eksplorasi ini, diisi Update (pemutakhiran) Pengelolaan Pertanahan, Pedoman Tata Kerja (PTK), mulai dari PTK Authority for expenditures (AFE) Buku I tentang Persetujuan AFE, PTK AFE Buku II tentang Close Out AFE, PTK Asuransi serta PTK Akuntansi. Selain itu, ada juga update aplikasi Information Technology (IT), mulai dari lifting dashboard untuk pemda dan verifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) reimbursement.

Pencegahan Tindak Korupsi di Industri Hulu Migas Oleh Adhitya Cahya Utama/acutama @skkmigas.go.id

K

omisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) komitmen melakukan pencegahan tindak korupsi di sektor industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Untuk mengimplementasikan komitmen tersebut, lembaga anti rasuah itu melakukan fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga pengawas dan pengendali kegiatan hulu migas di Kantor SKK Migas, Jakarta, 2 Februari 2016. Tahun-tahun sebelumnya koordinasi dan supervisi telah dilakukan pada sektor mineral dan batu bara (Minerba). 10


Menurut Pelaksana Tugas Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Dian Patria, di sektor migas, kerja sama yang bisa dilakukan dengan SKK Migas meliputi datadata operasional, regulasi terkait, serta sejumlah kewajibankewajiban Kontraktor KKS mulai dari eksplorasi sampai produksi. “Adanya data yang lengkap diharapkan makin memudahkan terciptanya tata kelola yang efektif,” katanya. Kepala Pengawasan Internal Bidang Tindak Lanjut, SKK Migas, Syukri Usman menyambut baik inisiasi yang dilakukan KPK. SKK Migas mendukung adanya koordinasi dan supervisi yang dilakukan dengan menyediakan seluruh data-data yang diperlukan KPK. “Mudah-mudahan tata kelola migas bisa terus mendapat perbaikan-perbaikan,” katanya.

SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA 1. Koordinasi Bersama Kepolisian Daerah Riau: Perwakilan SKK Migas Sumbagut bersama Kontraktor KKS Wilayah Riau melakukan kunjungan kerja ke Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Riau, Kombes (Pol) Robinson Siregar di Kantor Polda Riau, 25 Januari 2016. 2. Koordinasi Bersama Stakeholder: Kepala Urusan Adm & Keuangan Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Supriyono bersama Kontraktor KKS Wilayah Riau melakukan kunjungan kerja ke Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Riau, H. Rasidin di Riau, 26 Januari 2016 3. Kunjungan Kerja ke Lapangan Kontraktor KKS: Deputi Operasi SKK Migas, Muliawan, Kepala Divisi Operasi Produksi, Perwakilan SKK Migas Sumbagut dan Manajemen Kontraktor KKS, melakukan Kunjungan Kerja ke Lapangan Petroselat Ltd., EMP Malacca Strait SA dan BOB PT. BSP – Pertamina Hulu di Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti Provinsi Riau, 20-21 Januari 2016.

1

2

4

5

6

7

8

9

3

4. Seremoni Penandatanganan: Seremoni penandatanganan Air Tanah, Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan, dan PLN dilakukan oleh Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Supriyono. Dihadiri Kontraktor KKS wilayah Riau bersama Pemda di Wilayah masing – masing KKKS di Hotel Premier, Pekanbaru, 25 Januari 2015. 5. Rapat Road Crossing Pembenaman Pipa: Rapat Konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis terkait Road Crossing pembenaman Pipa (7 titik) d ilokasi Bekasap Area, PT. CPI dihadiri oleh Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Dinas PU Kabupaten Bengkalis, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis dan PT. CPI. Rapat dilaksanakan di Kantor SKK Migas Pekanbaru, 28 Januari 2015. 6. Acara Penandatangan: Kepala Operasi Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rudy Fajar, membuka acara penandatanganan Air Tanah, Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan, dan PLN, yang dihadiri Kontraktor KKS wilayah Aceh dan Sumut bersama Pemda di Wilayah masing – masing KKKS di Hotel Aston, Medan, 29 Januari 2015 . 7. Rakor Pengeboran: Rapat Koordinasi Persiapan Pengeboran Appraisal AAL-4X Tahun 2016 oleh Kontraktor KKS Santos Northwest Natuna B.V di Kantor SKK Migas Sumbagut Pekanbaru, 12 Januari 2016. 8. Sosialisasi Kontrak Pengawasan Lifting: Sosialisasi kontrak baru Pengawasan Lifting dan Pengukuran Stok Tahun 2016 di Kantor SKK Migas Sumbagut Pekanbaru, 20 Januari 2016. Dihadiri Kadin Pengangkutan dan Penyimpanan SKK Migas, Tim Operasi SKK Migas Sumbagut dan PT. Surveyor Indonesia.

9. Task Force Pengelolaan Limbah: Rapat Task Force Pengelolaan Limbah B3, dihadiri Dinas FK2LL, Tim SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Wakil Ketua Tim Task Force dan Kontraktor KKS Sumbagut di Kantor SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Pekanbaru antara lain: 1). Wilayah Riau dan Sumatera Barat, 19 Januari 2016; 2). Wilayah Aceh dan Sumatera Utara, 26 Januari 2016; dan 3). Wilayah Kepulauan Riau, 26 Januari 2016.


11

Seremonial

SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN 1. Pisah Sambut Kapolda Sumsel: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel menghadiri pisah sambut Kapolda Sumatera Selatan dari Irjen Pol. Iza Fadri yang digantikan Irjen Pol. Djoko Prastowo di Griya Agung Sumatera Selatan, 12 Januari 2016.

1

3

2

4

2, 3, 4. Kunjungan Wakil Kepala SKK Migas: Wakil Kepala SKK Migas didampingi SKK Migas Perwakilan Sumbagsel melakukan kunjungan kerja ke Kontraktor KKS Wilayah Jambi. Kunjungan dimaksudkan untuk memantau kondisi operasional dan permasalahan yang dihadapi Kontraktor KKS di lapangan. Kunjungan dilakukan ke Fasilitas Produksi (Fas Prod) PetroChina Int Jabung di Betara Gas Plant, North Geragai Facility dan Central Processing Station Geragai. Kemudian, Fas Prod JOBP-Talisman Jambi Merang di Sungai Kenawang Gas Plant dan Fas Prod ConocoPhillips Onshore di Grissik Gas Plant, 21-23 Januari 2016. 5. Pra Survei Pengadaan Tanah: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel bersama PT. Pertamina EP Asset 1 melaksanakan kegiatan Pra Survei Lahan di Desa/Kelurahan Talang Balido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, 14 Januari 2016. 6. Pra Survei PT Pertamina EP Asset 2: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel bersama PT. Pertamina EP Asset 2 melaksanakan kegiatan Pra Survei Lahan di Desa/Kelurahan Tanjung Bulan, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, 7 Januari 2016.

5

7

9

6

8

8. Koordinasi Distamben: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel menerima kunjungan Dinas Pertambangan (Distamben) Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Perwakilan SKK Migas Perwakilan Sumbagsel. Dalam kunjungan tersebut Distamben Provinsi Sumsel menyosialisasikan Peraturan Pemerintah terkait perizinan operasional kelistrikan dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), 26 Januari 2016.

10

9. Pengadaan Tanah PT Pertamina EP: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel bersama PT. Pertamina EP melaksanakan kegiatan Pra Survei Lahan pada 27–28 Januari 2016 di Bungku, Jambi. Pra Survei Sumur dan Akses Jalan dilaksanakan Puspa Astri (PPS)-2 dan Poin Setia (PST)-1 bersama PT Pertamina EP untuk menginventarisasi tanam tumbuh dan titik koordinat batas-batas wilayah yang menjadi calon lokasi Sumur Puspa Astri (PPS)-2 dan Poin Setia (PST)-1.

10. Kuliah Umum: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel bersama Medco E&P Indonesia melakukan kunjungan kepada Akademi Migas (Akamigas), 14 Januari 2016. Dalam kunjungan tersebut SKK Migas bersama Medco E&P Indonesia berencana melaksanakan kuliah umum di Akamigas untuk menyosialisasikan kegiatan industri hulu migas.

12


7. Silahturahmi Media: Perwakilan SKK Migas Sumbagsel menerima kunjungan dari Harian Sumatera Ekspres di Kantor Perwakilan SKK Migas Sumbagsel. Kunjungan yang dilakukan pada 26 Januari 2016, bertujuan untuk meningkatkan silahturahmi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin.

SKK MIGAS JAWA, BALI & NUSA TENGGARA 1. Edukasi Mahasiswa: KKKS Saka Indonesia Pangkah Ltd didukung Perwakilan SKK Migas Jabanusa menggelar Diskusi Buku “Living in Harmony” di Universitas Airlangga, Surabaya, 07 Januari 2016. 2. Survei Lapangan: Perwakilan SKK Migas Jabanusa bersama Dinas Kehutanan Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, Badan Pengawas Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Jawa-Madura, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah Surabaya, Perum Perhutani Tuban, dan Joint Operating Body PertaminaPetroChina East Java (JOB P-PEJ) melakukan survei lapangan untuk kegiatan pemasangan pipa penyalur minyak mentah JOB PPEJ, 8 Januari 2016. 3. Edukasi Jurnalis: Perwakilan SKK Migas Jabanusa menjadi narasumber acara Forum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik, 10 Januari 2016.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Diskusi Kegiatan: Perwakilan SKK Migas Jabanusa dan Kontraktor KKS Lapindo Brantas Inc menjadi narasumber dalam Talkhow di TV lokal SBO TV, 14 Januari 2016. 5. Koordinasi Pengamanan: Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Jatim, Kepala Perwakilan Jabanusa dan KKKS Lapindo Brantas Inc melakukan koordinasi pengamanan kegiatan Drilling Site Preparation Lapindo Brantas Inc, 20 Januari 2016. 6. Koordinasi Pertanahan: Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemkab Bojonegoro, DPRD Bojonegoro, BPN Provinsi Jatim, Kantor Pertanahan Bojonegoro, Pemdes Gayam dan Perwakilan Jabanusa melakukan Koordinasi dan Workshop Pertanahan terkait penyelesaian Tanah Kas Desa Gayam ExxonMobil Cepu Ltd, 21 Januari 2016. 7. Kunjungan Lapangan: Komisi VII DPR RI beserta Kepala SKK Migas dan tim manajemen SKK Migas serta manajeman Lapindo Brantas Inc melakukan kunjungan lapangan ke wilayah kerja Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, 22 Januari 2016. 8. Tanah Kas Desa: Perwakilan SKK Migas Jabanusa melakukan koordinasi lanjutan terkait workshop tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) Gayam bersama dengan fungsi Kelompok Kerja Formalitas, 27 Januari 2016.

9. Kandungan Lokal: Guna memberdayakan dan meningkatkan partisipasi lokal, Perwakilan SKK Migas Jabanusa hadir dalam acara Koordinasi Stakeholder Pelaku Usaha di Bojonegoro yang diselenggarakan Kadin Bojonegoro, 28 Januari 2016.

10. Penyaluran Gas: Perwakilan SKK Migas Jabanusa bersama Kepala Dinas Komersialisasi Gas Pipa, Bidang Pengendalian Komersial hadir dalam Rapat Penjelasan dan Solusi Penyelesaian Penyaluran Gas kepada BUMD PT Gresik Migas , 29 Januari 2016.


13

Seremonial

SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI

1

2

1. Sosialisasi Terpadu Masyarakat Nelayan: Sosialisasi Terpadu pada masyarakat nelayan di wilayah operasi migas dilakukan di Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, 14-16 Januari 2016. Kegiatan dihadiri oleh Kaur Humas SKK Migas Perwakilan Kalsul Bambang A Kurniawan, manajemen Kontraktor KKS Total E&P Indonesie (TEPI), Chevron, aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat. 2. Kunjungan ke Bupati Gunung Mas: Perwakilan SKK Migas Kalsul melaksanaan kunjungan kehormatan ke Kantor Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas dan diterima langsung oleh Bupati Gunung Mas , Arton S. Dohong. Kunjungan dilakukan pada 14 Januari 2015. 3. FGD di Bank Indonesia: Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul Nasvar Nazar memberikan paparan mengenai Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Kondisi Migas Saat Ini dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bank Indonesia di Hotel Jatra Balikpapan, 28 Januari 2016. Kegiatan ditujukan untuk membuat suatu kajian tentang kondisi perekonomian di Kalimantan dimana Bank Indonesia memerlukan informasi mengenai kondisi migas di Kalimantan.

3

4. Kunjungan ke Bupati Murung Raya: Perwakilan SKK Migas Kalsul melaksanaan Kunjungan Kehormatan ke Kantor Bupati Murung Raya di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, 15 Januari 2015. SKK Migas Kalsul diwakil Damar Setyawan selaku staf Humas diterima langsung oleh Bupati Murung Raya, Drs. Perdie M. Yoseph, MA.

4

5. Kunjungan ke Bupati Kapuas: Perwakilan SKK Migas Kalsul melaksanakan Kunjungan Kehormatan ke Bupati Kapuas di Rumah Jabatan Bupati di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, 13 Januari 2015. Kunjungan diterima langsung Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat. 6. Koordinasi Lifting dan DBH: Turunnya harga minyak dunia berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang harus diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Rombongan Pj. Bupati Kukar Chairil Anwar dan Ketua DPRD Salehuddin bersama dinas terkait, menyambangi kantor Perwakilan SKK Migas Kalsul di Balikpapan, 19 Januari 2016. Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul Nasvar Nazar memberikan penjelasan pada rombongan sesuai tupoksi dan kewenangan SKK Migas Kalsul. Dalam koordinasi juga diungkapkan beberapa informasi terkait industri hulu migas, baik mengenai tenaga kerja, Corporate Social Responsibility (CSR) dan blok migas yang akan berakhir.

5

6

14


SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU 1. FGD di Unpati Ambon: Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi foto bersama dengan Perwakilan SKK Migas Pamalu, dan segenap peserta Focus Group Discussion (FGD) tentang Multiplier Effect Proyek Pengembangan Lapangan Abadi dan Pengembangan Potensi Daerah Maluku di Universitas Pattimura (Unpati) Ambon, 25 - 26 Januari 2016. 2. Rapat Forum Kehumasan: Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu foto bersama usai mengikuti Rapat Forum Komunikasi Kehumasan (FKK) Wilayah Papua dan Maluku di Kantor Perwakilan SKK Migas Pamalu, Sorong - Provinsi Papua Barat, 11-12 Februari 2016.

1

3. Bersama Dewan Adat Papua: Perwakilan SKK Migas Pamalu dan Kontraktor KKS Wilayah Papua Barat foto bersama Dewan Adat Papua usai menghadiri Acara Dewan Adat di Manokwari, 8-10 Februari 2016.

4. Bersama Tim Sosek Uncen: Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Pamalu, Otniel L Wafom (kiri) bersama Team Sosek Universitas Cendrawasih (Uncen) Papua dalam persiapan studi EBA Seismik 2D Kontraktor KKS Mandiri Arafura Utara Ltd di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, 5 Februari 2016.

5. Pensiun Dini: Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku, Otniel L Wafom, menghadiri rapat terkait masalah pensiun dini eks Karyawan PT PetroChina Internasional (Bermuda) Ltd. di Kantor DPRD Kabupaten Sorong, 29 Januari 2016. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Adam Klow.

6. Masalah Tenaga Kerja JOB: Staf Humas Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku, Yongky Daud Korokay, menghadiri rapat terkait pembahasan masalah Tenaga Kerja JOB Pertamina - PetroChina Salawati di Kantor DPRD Kabupaten Sorong, 1 Februari 2016. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Adam Klow.

2

3

4

5

6


15

Figur Kontraktor KKS Eksplorasi Dipacu Makin Bergairah

Pemerintah Jamin Beri Kemudahan Eksplorasi Migas Oleh Suhendra Atmaja/[email protected]

Akhir Januari kemarin, sejumlah perusahaan di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) melalui Indonesian Petroleum Association (IPA), mengajukan usul moratorium eksplorasi dan pemberian insentif kepada pemerintah lewat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai keekonomian sebuah lapangan atau proyek demi keberlangsungan bisnis migas di tengah himpitan harga yang belum kunjung menanjak.

Djoko Siswanto

Direktur Pembinaan Hulu Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

A

da sejumlah insentif yang diusulkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), di samping meminta adanya moratorium (penghentian sementara) masa eksplorasi. Mereka meminta masa eksplorasi diperpanjang tetapi tanpa mengurangi masa produksi. Kontraktor KKS juga meminta adanya fleksibilitas transfer komitmen eksplorasi. Kontraktor KKS yang mengelola lebih dari satu blok migas, misalnya, dapat mengalihkan rencana pengeboran eksplorasi dari satu blok ke blok lain yang dimiliki bila dianggap lebih ekonomis. Seperti Total E&P Indonesie (TEPI) yang memiliki blok tidak hanya di Mahakam, tetapi juga Sumatera, dan Papua. Termasuk Chevron, yang tidak hanya di Pekanbaru Riau, tetapi juga Kalimantan dan Makassar. Terkait usulan insentif, Kontraktor KKS meminta insentif tax holiday (keringanan pajak) bisa diberikan hingga lebih dari 5 tahun. Mereka juga mengusulkan agar porsi minyak bumi yang masuk dalam FTP (First Trance Petroleum) dan Domestic Market Obligation (DMO)/ kewajiban menjual minyak untuk dalam negeri, yang dihargai lebih rendah bagi negara tak diterapkan dahulu selama harga minyak sedang rendah. Usulan lain, mereka juga meminta adanya dynamic split, yakni pembagian hasil produksi yang dinamis tergantung harga minyak dunia. Saat harga minyak rendah, Kontraktor KKS ingin bagian pendapatan mereka diperbesar dan pendapatan bagian negara diperkecil. Tapi ketika harga normal, bagian negara dapat diperbesar.

16


Aspek fleksibilitas dengan pertimbangan efisiensi diminta oleh sejumlah Kontraktor KKS untuk menjaga tingkat produksi, bahkan keberlangsungan bisnisnya di Indonesia. Sejumlah usulan tersebut, menurut Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto, memang tidak mudah direalisasikan. Menurut Djoko, yang menerima sejumlah usulan dari para Kontraktor KKS anggota IPA, menilai usulan tersebut bisa dipahami. Mengingat, akibat tekanan harga minyak dunia, praktis perusahaan Kontraktor KKS harus bisa menyesuaikan production cost (biaya produksi)-nya. Bagi pemerintah, sejumlah usulan itu akan dipertimbangkan dengan syarat mereka (para Kontraktor KKS) tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para pegawainya. Sebagaimana penegasan yang disampaikan Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja dalam acara Townhall Meeting di Kantor SKK Migas, pada pertengahan Januari lalu. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sikap pemerintah terhadap masalah yang diusulkan sejumlah anggota IPA, BUMI melakukan wawancara dengan Djoko Siswanto di Kantornya, 10 Februari kemarin. Menurut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dikomandoi Faisal Basri ini, dari sisi policy (kebijakan) usulan yang disampaikan anggota IPA bisa dipenuhi. Namun dari sisi regulasi, pihaknya

masih perlu waktu untuk mencari peluang justifikasi agar tidak menabrak rambu-rambu regulasi yang telah disepakati di kontrak antara Kontraktor KKS dengan SKK Migas. Secara kelembagaan, Djoko juga menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan SKK Migas, sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam implementasi kebijakan tersebut. Lebih jelasnya, berikut petikan wawancaranya: Bagaimana Anda melihat sejumlah usulan IPA terkait moratorium atau perpanjangan masa eksplorasi dan permintaan sejumlah insentif kepada pemerintah? Kita menerima baik usul dari para Kontraktor KKS yang tergabung dalam IPA. Di antara mereka ada yang sudah melakukan eksplorasi 3 hingga 10 tahun, namun belum menemukan migas yang memenuhi keekonomian, tetapi mereka masih mau mencoba. Mereka meminta perpanjangan waktu eksplorasi dengan tidak mengurangi waktu produksinya. Hal ini terkait dengan moratorium (penghentian sementara) kegiatan eksplorasi yang mereka usulkan. Prinsipnya, kami berikan waktu perpanjangan dengan tidak menambah waktu produksi. Seperti diketahui, sesuai kontrak antara perusahaan Kontraktor KKS dengan SKK Migas, waktu eksplorasi dan produksi itu totalnya 30 tahun, eksplorasi batasnya kan 10 tahun. Waktu eksplorasi dapat diperpanjang, namun totalnya kalau sampai produksi tetap 30 tahun. Soal insentif, itu prinsipnya ada di Pemerintah melalui Kementerian ESDM, namun prosesnya Kontraktor KKS perlu menyampaikan alasan kuat mengapa insentif itu perlu diajukan. Kemudian SKK Migas yang melakukan perjanjian dengan Kontraktor KKS memberikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM. Selanjutnya Tim dari ESDM akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak). DJP akan melihat, sejauhmana urgensi sebuah kontraktor perlu diberikan insentif. Apakah setelah dilakukan kajian, untung atau rugi, baru kemudian kebijakan itu akan diputuskan. Jadi ada satu tahapan birokrasi lagi yang dilakukan, yakni berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah, dalam hal ini Ditjen Migas terkait usulan perusahaan Kontraktor KKS tersebut? Saat ini Dirjen Migas maupun SKK Migas memang proaktif meminta masukan terkait kebutuhan insentif untuk Kontraktor KKS. Dirjen menyampaikan surat kepada masing-masing Kontraktor KKS untuk insentif khusus sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan migas. Secara umum, Dirjen Migas berkoordinasi dan komunikasi dengan IPA (Indonesian Petroleum Association) yang merupakan asosiasi perusahaan produsen migas. Salah satunya agar PSC (Production

Sharing Contract) menjadi lebih fleksibel. Dimana pada waktu harga minyak turun maka porsi kepemilikan pemerintah menjadi lebih kecil. Namun nanti pada waktu harga minyak tinggi, porsi kepemilikan pemerintah dapat lebih besar. Saat ini pola itu diinisiasi pada Blok Mahakam. Pemerintah akan menjamin ke dalam kondisi bisnis saat ini. Bagaimana Anda melihat kinerja kegiatan eksplorasi yang dilakukan perusahaan migas di tengah tekanan harga minyak dunia sekarang ini? Tidak dapat dipungkiri, harga minyak dunia yang turun drastis beberapa tahun terakhir telah membuat kegiatan eksplorasi tertahan, namun bukan berhenti. Hal itu terlihat dari paparan SKK Migas untuk tahun 2016 ini ada rencana pengeboran 60 sumur konvensional dan 91 nonkonvesional. Kondisi tersebut menandakan masih tetap ada gairah dalam kegiatan eksplorasi. Tahun lalu saja (2015,-red) di Papua serta Kaltim masih ada pengeboran sumur-sumur baru. Seperti diketahui, merosotnya harga minyak terjadi pada beberapa bulan terakhir, bukan hanya 2016. Artinya, meski sedikit namun kegiatan eksplorasi itu tetap dilaksanakan. Saat ini eksplorasi kan trennya mengarah ke Kawasan Indonesia Timur, laut lepas serta kawasan-kawasan perbatasan negara. Eksplorasi sebetulnya tidak tergantung langsung pada cost (biaya) produksi, sehingga tidak terkait langsung antara eksplorasi dengan harga minyak. Biaya eksplorasi biasanya sudah disediakan Kontraktor KKS dari sebelumnya, eksplorasi juga lebih bersifat investasi.

Dalam situasi krisis seperti saat ini, apa saja langkah terbaik yang harus dilakukan perusahaan migas demi menjaga kinerja produksi dan kegiatan eksplorasi? Tidak ada cara lain kecuali melakukan efisiensi pada penggunaan capex (capital expenses/biaya investasi) dan opex (operational expenses/biaya operasional), namun tetap melakukan optimasi kegiatan pemboran pengembangan, negosiasi harga dengan penyediaan barang dan jasa, mereview kegiatan proyek yang keekonomiannya terpengaruh harga minyak. Saat ini peluang baik untuk meningkatkan volume kegiatan eksplorasi di tengah harga yang cenderung menurun. Saat ini bisnis migas memang sedang kurang kondusif, namun peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus berada pada pilihan yang paling akhir. Sebelum itu, manajemen perlu melakukan berbagai upaya efisiensi lainnya. Kalaupun pada akhirnya ada (PHK), serta jumlahnya lebih dari 10 pekerja, harus meminta izin terlebih dahulu kepada SKK Migas. Sebab, PHK lebih dari 10 pekerja sudah merupakan PHK massal yang perlu mendapat persetujuan dari pemerintah.


17

Perspektif Mengelola Lingkungan dengan Standar Tertinggi


S

Oleh Alfian/[email protected]

atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengapresiasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerjasama (Kontraktor KKS). Pasalnya, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada penilaian Proper 2014/2015 ada sebanyak 83 area kepesertaan berasal dari sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Dari 83 kepesertaan tersebut, hanya lima peserta yang tidak keluar nilainya karena masih proses penyelidikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga yang mendapat peringkat Proper hanya 78 area kepesertaan. Adapun hasil kinerja penaatan pengelolaan lingkungan hidup sektor hulu migas sebesar 93,59 % taat dengan kriteria (biru, hijau dan emas). Angka itu meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 90.24% taat. Salah satu yang membanggakan dari pengelolaan lingkungan hidup hulu migas adalah diraihnya penghargaan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Emas dari KLHK yang diterima oleh PT Pertamina EP Asset 1- Field Rantau, PT Pertamina EP Asset 3-Field Subang, PT. Medco E&P Indonesia Field Rimau, dan Star Energy (Kakap) Ltd. Penghargaan Proper Emas tersebut diserahkan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Jakarta, 23 November 2015 lalu.

Kepala Dinas Fasilitasi Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan SKK Migas, Turmudi menuturkan, kinerja penaatan lingkungan terbaik tersebut dapat dijadikan tauladan serta inspirasi bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) lainnya. “Adanya pelibatan instansi pemerintah daerah dalam penilaian Proper 2015, semoga semakin mendekatkan sektor hulu migas dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di daerah,” terang Turmudi. Kendati saat ini perizinan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, namun setiap Kontraktor KKS akan melakukan kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Hasil penilaian Proper serta kinerja ketaatan dalam mengelola lingkungan yang meningkat semoga dapat dipertahankan,” harap Turmudi. Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas, Baris Sitorus menilai, Proper merupakan salah satu parameter dari KLHK dalam mengukur hasil dari peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah B3, Non B3 dan perlindungan keanekaragaman hayati yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Tabel Perbandingan Proper Migas 2011-2015, dari 82 KKKS Produksi tahun 2014 Keterangan: Emas: Menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, bisnis yang beretika dan tanggung jawab kepada masyarakat; Hijau: Melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) melalui sistem pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab sosial dengan baik; Biru: Pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; Merah: Pengelolaan lingkungan belum sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang; Hitam: Melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap undang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

18


“Di sektor hulu migas, Proper dapat dijadikan pemacu bagi Kontraktor KKS lain untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bahkan, sudah seharusnya setelah mendapat peringkat Proper menjadikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai habit (kebiasaan,-red) dari Kontraktor KKS,” terang Baris. Direktur Utama PT Medco E&P, Ronald Gunawan mengakui, dalam menjalankan bisnis Medco E&P berkomitmen mengidentifikasi dampak lingkungan hidup pada setiap kegiatan operasi, mulai dari perencanaan hingga selesai. “Implementasi perbaikan yang terus menerus (continues improvement) dan upaya selalu lebih taat terhadap peraturan (beyond compliance) menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan Medco E&P di semua wilayah operasi,” katanya. Upaya pengembangan masyarakat dilakukan konsisten hingga mencapai kemandirian (sustainable livelihood), dimulai dengan mendukung masyarakat sekitar operasi dan dilanjutkan ke wilayah lebih luas dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Program-program tersebut adalah padi, tanaman dan perikanan organik yang dirintis di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Dari aspek pengembangan masyarakat, keunggulannya adalah menciptakan budaya organik. Salah satunya terkait dengan program tanaman obat. Program pemberdayaan di Blok Rimau melibatkan lebih dari 500 ibu-ibu di Musi

Banyuasin untuk mengembangkan usaha herbal yang bersumber dari tanaman organik. Usaha herbal ini melibatkan 16 kelompok usaha dengan 509 orang penerima program serta 90 orang pengembangan program swadaya. Program ini berhasil menghidupkan Koperasi Herbal Bersatu dan Horta di Kabupaten Musi Banyuasin. Keunggulan program ini adalah mampu menggabungkan lima program pemberdayaan menjadi satu, yaitu peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan pelestarian keanekaragaman hayati khususnya tanaman obat, serta penghijauan lingkungan. Sementara Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto memaparkan, prestasi yang diperoleh Pertamina merupakan pengakuan akan hasil nyata dari green action Pertamina, di mana Pertamina memiliki komitmen dan perhatian yang tinggi akan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Selain Proper Emas, Pertamina menorehkan peningkatan jumlah unit usaha yang mendapatkan peringkat hijau. Pada periode 2013-2014 hanya 42 unit usaha yang mendapatkan Proper Hijau, sedangkan periode 2014-2015 menjadi 45 unit usaha. “Jumlah Proper Hijau yang berhasil diraih Pertamina dan Anak Perusahaan mencapai 41% dari total Proper Hijau yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun ini atau 45 lokasi dari 108 Proper Hijau,” terang Dwi.


19

Spektrum

SKK Migas: Mencermati Harapan Publik Oleh Alfian/[email protected]

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) telah melakukan sejumla langkah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satu strategi yang ditempuh adalah program kampanye media Satuan Kerja Khusus Pela sana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Sejauh mana program ini mampu memperbaiki persepsi publik?

P

rogram kampanye media merupakan program bersama yang dijalankan SKK Migas dan Kontraktor KKS untuk menjela kan peran dan kontribusi industri hulu migas kepada publik dengan menggunakan wadah media massa, baik cetak maupun elektronik. Tidak hanya media nasional, program ini juga menjangkau media daerah, terutama yang berada di pusat-pusat wilayah operasi migas. Kampanye media sudah berlangsung beberapa tahun terakhir, namun pada 2015, pelaksanaan program ini dilengkapi dengan survei persepsi publik atas industri hulu migas. Survei yang dilakukan dua kali ini—di awal dan di akhir program—bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi publik atas SKK Migas, industri hulu migas, dan Kontraktor KKS. Survei ini sekaligus menjadi indikator sejauh mana kampanye media berhasil memperbaiki persepsi tersebut. Survei yang dilakukan BMI Research ini mengambil responden di DKI Jakarta, Sumatera bagian Utara (Sumbagut), Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel), Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), Papua dan Maluku (Pamalu), serta Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa). Jumlah sampel yang diambil adalah 3.758 responden untuk riset di awal program dan 3.612 responden untuk riset di

20


akhir program. Toleransi penyimpangan data atau margin of error survei ini adalah sebesar 1,6 persen untuk survei awal dan 1,63 persen untuk survei akhir. Dengan membandingkan hasil dua survei ini akan ditemukan beberapa informasi menarik mengenai persepsi publik atas industri hulu migas. Dari sisi awareness, survei menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye media membantu meningkatkan awareness publik terhadap industri hulu migas. Awareness terhadap SKK Migas meningkat dari 24 persen menjadi 28 persen, sementara awareness atas Kontraktor KKS meningkat dari 12 persen menjadi 15 persen.

Sumber : SKK Migas (2015)

“Hasil uji statistik menunjukkan bahwa peningkatan tersebut diperoleh dari tayangan program kampanye media,” ujar Inu Machfud Ranuatmadja, advisor pada BMI Research. Survei juga menunjukkan adanya pergeseran ke arah yang lebih positif dari pemahaman atau knowledge masyarakat atas SKK Migas. Saat survei awal, pengetahuan tertinggi masyarakat atas SKK Migas meliputi kasus suap (32 persen); lembaga yang mengelola migas (27 persen); dan lembaga yang mengawasi migas (24 persen). Sedangkan saat survei akhir, kasus suap sudah tidak ditemukan sebagai hal yang paling diketahui masyarakat atas SKK Migas. Hal-hal yang menduduki peringkat atas pengetahuan masyarakat atas SKK Migas bergeser menjadi lembaga yang mengawasi migas (29 persen); satuan kerja yang mengerjakan proyek kerja sama dengan swasta yang saling menguntungkan (12 persen); dan pengelola usaha migas (10 persen). Terlepas dari adanya perubahan yang cukup positif ini, masih ditemukan juga pengetahuan yang kurang tepat, yaitu masih ada yang memahami SKK Migas sebagai perusahaan yang memproduksi bahan bakar gas (8 persen). Survei persepsi ini juga mencoba mengukur reputasi dengan melihat unsur-unsur reputasi yang sudah mendapat penilaian baik dan unsur reputasi yang masih dinilai kurang oleh masyarakat. Hasil survei awal menunjukkan publik sudah memberikan penilaian baik atas reputasi. SKK Migas dalam enam hal, yaitu: SKK Migas adalah lembaga negara; kehadiran SKK Migas diperlukan oleh negara; SKK Migas mengutamakan kepentingan nasional; kehadiran SKK Migas diperlukan oleh negara; kehadiran SKK Migas bermanfaat bagi masyarakat; SKK Migas berperan mengoptimalkan penerimaan negara dari industri hulu migas; dan SKK Migas berperan mengoptimalkan pasokan gas dalam negeri.


Namun SKK Migas masih memiliki pekerjaan rumah, karena masih ada tiga elemen reputasi, yaitu profesionalisme, tata kelola yang baik, dan transparansi, yang ternyata masih belum dianggap baik oleh masyarakat. Inu mengatakan hasil dua kali survei persepsi menunjukkan bahwa program Kampanye Media memiliki kontribusi meningkatkan awareness, knowledge dan juga reputasi SKK Migas, sehingga direkomendasikan untuk dilanjutkan. Namun dia juga mengingatkan bahwa media massa hanya satu elemen komunikasi yang mempengaruhi persepsi publik. Masih banyak hal-hal lain yang berperan membentuk opini masyarakat di luar media. “Agar pemahaman masyarakat terhadap industri hulu migas dapat lebih mendalam, perlu menjadi perhatian untuk melaksanakan kampanye dalam skema public relation, khususnya untuk memberikan feeding informasi kepada stakeholder seperti wartawan lokal, lsm lokal, pemerintah daerah setempat, dan akademisi. Selain itu, skema public relation pun dapat menciptakan word of mouth,” ujarnya.

Sedangkan reputasi yang masih dinilai kurang mencakup lima hal, yaitu: SKK Migas telah melaksanakan tugasnya dengan profesional; SKK Migas menjembatani kepentingan daerah; SKK Migas telah melaksanakan tata kelola yang baik; SKK Migas transparan dalam melaksanakan tugas-tugasnya; dan SKK Migas berperan mengoptimalkan barang dan jasa nasional. Saat survei akhir dilakukan, hasilnya menunjukkan elemen reputasi yang dinilai kurang baik sudah menurun jumlahnya dari lima menjadi tiga. Reputasi bahwa SKK Migas telah menjembatani kepentingan daerah dan berperan mengoptimalkan barang dan jasa nasional yang sebelumnya masih dianggap kurang baik sudah dinilai baik oleh masyarakat.



21

Bianglala Komitmen Terangkan Bumi Papua

SKK Migas Jalin Kerjasama

dengan ITS Oleh Adhitya Cahya Utama/acutama @skkmigas.go.id

S

atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menjalin kerjasama untuk melakukan pemerataan aliran listrik di Papua pada 2020. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dilakukan oleh Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi dan Rektor ITS Joni Hermana di Kampus ITS, Surabaya, Jawa Timur, 4 Febuari 2016 Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi menerangkan, proses pemerataan listrik ke Papua masih terkendala masalah distribusi Liquefied Natural Gas (LNG). LNG merupakan sumber pembangkit listrik yang akan menerangi wilayah Pulau Cenderawasih. “Kita sudah punya LNG, tapi masih kesulitan mendistribusikannya ke Papua,” ungkap Amien. Pada tahun 2020 diharapkan listrik sudah bisa berkembang dengan baik di Papua. Hal ini seiring rencana Papua yang akan dijadikan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). SKK Migas menilai pembangunan listrik di wilayah Papua harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jika diserahkan kepada swasta, dikhawatirkan akan membuat harga listrik di konsumen akan sangat tinggi. Dampaknya, pembangunan di Bumi Cenderawasih itu akan memakan waktu lebih lama. Kerjasama SKK Migas dengan ITS sebetulnya sudah terbentuk sejak tahun 2003. Kerjasama ini dinilai menjadi langkah yang sangat strategis. Amien berharap, ITS dapat memberikan bantuan untuk universitas-universitas 22


yang berada di Indonesia Timur. “Sebab, masih banyak universitas di wilayah Indonesia Timur yang sedang berkembang dan membutuhkan pendampingan,” terangnya. Rektor ITS, Joni Hermana menjelaskan SKK Migas perlu menuntaskan masalah distribusi LNG. Kerjasama antara SKK Migas dan ITS untuk mengkaji metode yang paling efektif untuk pengiriman LNG. Konsep distribusi yang harus dipikirkan ITS meliputi sarana infrastruktur dan transportasi. Menurut Joni, bukan hanya kesiapan kapal yang mengangkut LNG, tetapi infrastrukturnya juga harus disiapkan. Dia mengatakan, bidang studi yang dilibatkan dalan penyusunan konsep melibatkan berbagai jurusan di ITS. Di antaranya Teknik Industri untuk masalah pengiriman logistik, Teknik Kimia, Teknik Fisika, dan keilmuan di bawah Fakultas Teknologi Kelautan. Ditambahkannya, saat ini kasusnya adalah konsep distribusi, sehingga yang paling berperan Teknik Industri. Bupati Fakfak, Oktovianus Mayor bersyukur dengan terjalinnya kerja sama antara SKK Migas dengan ITS. Dia berharap, segala pembangunan di Fakfak dan daerah lain di Papua bisa berjalan lancar. Terlebih, Papua memiliki potensi alam dan pariwisata yang melimpah, sehingga pengaliran listrik di Papua harus segera dilakukan. Pemerintah Kabupaten Fakfak akan mengerahkan segala usaha untuk membantu proses kelancaran program tersebut. “Kami siap menyediakan segala infrastruktur maupun sumber daya manusia yang dibutuhkan,” katanya.

Dari RDP SKK Migas dengan Komisi VII DPR RI

SKK Migas Alihkan Pekerja Ekspatriat ke Pekerja Lokal Oleh: Suhendra Atmaja/[email protected]

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara bertahap mengurangi tenaga kerja asing. Saat ini sejumlah ekspatriat yang bekerja di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) sudah dialihkan ke tenaga kerja lokal. Pengurangan tenaga kerja asing tersebut menjadi komitmen untuk membela tenaga kerja dalam negeri.

“P

engurangan tenaga kerja asing kepada tenaga kerja dalam negeri memberikan dampak langsung dalam kerangka efisiensi anggaran di SKK Migas,” ungkap Wakil Kepala SKK Migas, Zikrullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Dewan, Jakarta, 1 Febuari 2016. Pengalihan tersebut dinilai tepat mengingat tenaga kerja dalam negeri kini telah banyak yang memiliki kompetensi. Keberadaan tenaga kerja dalam negeri, dipastikan lebih memberikan ruang efisiensi anggaran semakin tinggi. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi produksi minyak mentah nasional yang bisa turun tajam jika harga minyak terus melemah. Berdasarkan hitungan SKK Migas, produksi minyak akan turun jika harga minyak terus jatuh. Hal itu akan terjadi karena perusahaan migas berpikir ulang melakukan investasi untuk menjaga produksi menyusul berkurangnya pendapatan. Untuk menjaga produksi, perusahaan migas harus mengucurkan investasi setiap tahunnya. Anggaran tersebut diperlukan untuk kegiatan pengeboran sumur pengembangan dan workover (kerja ulang sumur). “Jika jumlah kegiatan operasi tersebut berkurang, jumlah produksi juga ikut berkurang,” terang Zikrullah. Produksi minyak, diproyeksikan akan mencapai 818.900 barel per hari (bph) apabila harga minyak berada pada kisaran US$40 per barel. Sementara produksi akan mencapai 810.300 bph apabila harga minyak berada pada kisaran US$35 per barel. Namun bila harga berada pada kisaran US$30 per barel produksi minyak akan mencapai

790.100 bph dan 780.000 bph ketika harga berada pada kisaran US$25 per barel. (Lihat table berikut).

No

Harga Minyak (US$)

Jumlah Produksi (bph)

1

40

818,900

2

35

810,300

3

30

790,100

4

25

780,000

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan, turunnya harga minyak minyak dunia tidak signifikan menyebabkan turunnya produksi minyak nasional. “Selama ini produksi turun akibat tidak adanya penemuan cadangan baru di lapangan minyak nasional,” katanya. Kurtubi menyoroti birokrasi yang panjang dan masih terkesan ‘berbelit’. Di samping itu pembebanan pajak impor peralatan dalam kegiatan eksplorasi juga menjadi perhatian yang serius dari anggota Komisi VII yang berbicara lantang ini. “Minyaknya belum ketemu, sudah dikenai pajak. Ini mengakibatkan produksi minyak turun,” terangnya. Dengan demikian, gagasan pemberian insentif berupa pembebasan pajak impor peralatan untuk kegiatan eksplorasi minyak perlu dipikirkan agar kegiatan eksplorasi bisa tetap berjalan meski harga minyak sedang anjlok. Ia juga berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat memangkas birokrasi yang panjang dan menghambat perusahaan minyak melakukan eksplorasi.


23

BERSIAP MENGEJAR PRODUKSI

Tetap Berkomitmen dalam Membesarkan Bangsa Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 24


www.skkmigas.go.id

Mendorong Optimalisasi Kegiatan Eksplorasi. Februari Pemerintah Jamin Beri Kemudahan Eksplorasi Migas

Recommend Documents