MEMONITOR KOMITMEN PASTI KEGIATAN EKSPLORASI

BULETIN SKK MIGAS

No.17 I JUNI 2014

BEKERJA SAMA UNTUK MASA DEPAN ENERGI INDONESIA/ MEMONITOR KOMITMEN PASTI KEGIATAN EKSPLORASI

DAFTAR ISI SALAM REDAKSI 3 Memperkuat Kemitraan dan Kerja Sama

6

FOKUS 4 Bekerja Sama Untuk Masa Depan

Energi Indonesia

6 Dukungan Infrastruktur Untuk

Pengembangan Gas

8

PERSPEKTIF

Memonitor Komitmen Pasti Kegiatan Eksplorasi

10 SEREMONIAL

8

BIANGLALA 14 SKK Migas Gelar Sarasehan Media 2014 15 Rapat Berkala Kehumasan SKK Migas Jabamanusa 2014

FIGUR 16 Sujoko

15

16



Kepala Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara SKK Migas Mengawasi Penghitungan Bagi Hasil Bagian Negara

SPEKTRUM 18 Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil

19 Industri Hulu Migas Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

TANGGUNG JAWAB SOSIAL 20 Mimpi Anak Desa Bekerja di Perusahaan Migas Internasional

18

20

Redaksi : Pelindung J. Widjonarko, Gde Pradnyana / Penanggungjawab Handoyo Budi Santoso / Pemimpin Redaksi Zuldadi Rafdi / Editor Heru Setyadi, Ryan B. Wurjantoro / Tim Redaksi Adhitya C, Utama, Alfian, Galuh Andini, Heri Slamet, Ruby Savira, Suhendra Atmaja

Redaksi memerima masukan artikel melalui : [email protected] [email protected] Redaksi : Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas | Twitter @HumasSKKMigas

www.skkmigas.go.id

2 BUMI Juni 2014

OPINI 22 Keberhasilan Sumur Step Out

Pengembangan Dalam Rangka Memenuhi Target Produksi Nasional

SALAM REDAKSI

MEMPERKUAT KEMITRAAN DAN KERJA SAMA Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) telah menjadi tulang punggung perekonomian negara dalam waktu cukup lama. Sektor strategis ini juga menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Namun dalam perjalanannya, sektor hulu migas kerap menghadapi tantangan dan kendala yang tidak mudah dalam upaya peningkatan produksi demi menjaga ketahanan energi nasional. Hingga sekarang, tantangan dan kendala yang dihadapi sektor hulu migas ibarat lagu lama yang diputar berulang kali. Saat ini, Indonesia berada di ambang krisis energi. Kondisi tersebut disebabkan terus menurunnya laju produksi migas, sementara kebutuhan migas makin meningkat. Upaya menutup kesenjangan antara jumlah permintaan dan pasokan sebenarnya terus dilakukan, salah satunya melalui kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan migas baru. Hanya saja, pelaksanaan kegiatan eksplorasi tidak lepas dari kendala. Berdasarkan prediksi, cadangan migas Indonesia sekarang lebih banyak tersimpan di kawasan laut dalam di wilayah Indonesia timur. Apabila melihat struktur geologi yang ada, kegiatan eksplorasi di kawasan tersebut membutuhkan teknologi tinggi. Artinya, kegiatan yang dilakukan butuh biaya yang tidak murah. Praktis, investasi dalam jumlah besar dibutuhkan guna mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi. Namun upaya menarik investor untuk datang ke Indonesia dan menanamkan modalnya di sektor hulu migas bukanlah perkara yang mudah. Salah satu faktor pemicunya adalah regulasi. Banyaknya perizinan yang harus diurus sebelum kegiatan eksplorasi bisa dilakukan serta masalah pembebasan lahan membuat investor sedikit menahan diri untuk mengucurkan dananya. Selain itu, masalah

kepastian perpanjangan kontrak juga membuat investor yang sudah masuk ke Indonesia berpikir ulang sebelum menyusun rencana pengembangan di blok-blok yang mereka operasikan. Hal ini bisa berimbas pada menurunnya laju produksi, sementara tingkat penggantian cadangan minyak masih rendah. Solusi permasalahan ini hanya satu. Perlu ada regulasi untuk menyederhanakan proses perizinan serta kepastian kontrak. Regulasi ini tidak bisa hanya diinisiasi oleh satu institusi saja, seperti SKK Migas atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tetapi butuh kerja sama semua pihak yang memiliki kaitan dengan sektor hulu migas. Dengan duduk bersama, apa yang selama ini menjadi permasalahan bisa dibahas dan dipecahkan bersama-sama. Kerja sama antar-institusi diharapkan juga akan melahirkan satu regulasi dasar yang menjadi acuan dalam penerapan peraturan, baik di pusat maupun daerah. Keberlanjutan produksi migas perlu terus dijaga guna mengoptimalkan pendapatan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Hal itu membutuhkan kerja sama semua pihak sehingga sinergi bisa terjalin serta kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya bisa terbangun.

HANDOYO BUDI SANTOSO Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Juni 2014 BUMI

3

FOKUS

BEKERJA SAMA UNTUK MASA DEPAN ENERGI INDONESIA Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Di tahun 2013, sektor migas menyumbang sekitar US$ 31 miliar untuk penerimaan negara atau sekitar 23 persen dari total pendapatan nasional. Di tahun yang sama, sektor migas juga menyediakan 300 ribu lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jumlah permintaan migas makin tidak seimbang dengan pasokan yang ada. Makin lebarnya jarak antara permintaan dan pasokan migas dapat mengancam perekonomian nasional. Bahkan pada tahun 2025, konsumsi energi diprediksi naik tiga kali lipat 7,7 juta barel minyak ekuivalen per hari. Apabila kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan pasokan migas yang cukup melalui penemuan cadangan baru, Indonesia akan tergantung pada pihak lain dalam pemenuhan energi. Pemerintah menyadari, Indonesia menghadapi tren penurunan kapasitas produksi jangka panjang di bidang energi, terutama minyak. Kondisi ini disebabkan kurangnya investasi dalam jumlah besar di bidang eksplorasi dan eksploitasi migas selama 15 tahun terakhir. Namun tren kemerosotan ini harus dibalik arahnya. “Indonesia harus mampu mandiri dalam pemenuhan kebutuhan

4 BUMI Juni Mei 2014

energi sepanjang masa,” kata Wakil Presiden RI, Boediono, saat membuka Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition ke-38 di Jakarta pada 21 Mei 2014. Boediono mengatakan, Indonesia masih memiliki sumber daya migas yang cukup untuk dikembangkan guna mendukung ketahanan energi nasional. Meski demikian, banyak tantangan yang dihadapi sektor migas di negeri ini. Indonesia kini menghadapi tren penurunan produksi migas nasional, terutama minyak, karena sebagian besar lapangan yang ada sekarang sudah memasuki fase mature. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum bisa tercapainya lifting migas sesuai target yang ditetapkan APBN. Upaya meningkatkan cadangan minyak melalui kegiatan eksplorasi menjadi semakin krusial mengingat sekitar 88 persen cadangan minyak awal sudah terkuras selama 60 tahun terakhir. Namun upaya tersebut membutuhkan penerapan teknologi tingkat tinggi yang tidak murah. Selain itu, kegiatan eksplorasi kerap terkendala masalah pembebasan lahan dan perizinan. “Tantangan ini perlu dihadapi bersama, bukan hanya oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tetapi juga para pelaku usaha migas,” kata Boediono.

FOKUS

Boediono meminta agar seluruh jajaran di pemerintah, baik pusat maupun daerah, meningkatkan koordinasi antar instansi guna meminimalkan kendala yang muncul dari sisi pemerintah. Pejabat pemerintah, baik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas maupun eksekutif BUMN, agar tidak ragu mengambil keputusan yang diperlukan apabila hal itu menyangkut kepentingan bangsa. Para menteri dan SKK Migas perlu duduk bersama untuk menyederhanakan peraturan di sektor migas. Wakil Presiden RI juga meminta para menteri agar memikirkan untuk kemudian menyepakati dan menandatangani semacam Service Level Agreement (SLA) dengan Kepala SKK Migas dan para kepala daerah. SLA ini berbentuk penyederhanaan izin yang akan memudahkan industri migas dalam berkontribusi bagi ekonomi nasional. Mengingat peran penting sektor migas bagi perekonomian negara, perlu ada perubahan cara pandang. Paradigma bahwa pemanfaatan lifting migas sebagai sumber penerimaan devisa negara harus diubah. Sumber daya alam, terutama migas, kini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Migas menjadi penopang pembangunan industri nasional untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dan teknologi yang akhirnya bermuara pada terciptanya kesejahteraan rakyat. “Peran tersebut bisa terealisasi apabila kapasitas nasional ditingkatkan, hambatan terkait regulasi mampu diatasi, serta memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing institusi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko. Widjonarko mengatakan, industri hulu migas menghadapi kondisi yang tidak mudah saat ini. Di satu sisi, produksi migas terus mengalami penurunan. Di sisi lain, industri hulu migas dituntut untuk bisa memenuhi target produksi nasional yang ditetapkan dalam APBN. Kondisi ini membuat industri hulu migas lebih menfokuskan perhatian pada target jangka pendek, yakni mencapai target produksi, dibanding mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan yang

menjadi target jangka panjang. Selain target produksi yang harus dipenuhi, industri hulu migas terkendala banyaknya perizinan yang harus diurus. Permasalahan regulasi semakin kompleks karena perizinan yang harus dimiliki tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Kendala-kendala ini perlu diselesaikan melalui pendekatan yang efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder dan pelaku usaha hulu migas. Seluruh pihak perlu duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang selama ini menghambat kelancaran kegiatan usaha hulu migas. Kendala regulasi bisa diselesaikan dengan adanya kebijakan pokok yang menjadi dasar bagi seluruh institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam memberlakukan aturan masing-masing. “Melalui pengelolaan yang tepat, Indonesia bisa memaksimalkan cadangan migas yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Widjonarko. Presiden IPA, Lukman Mahfoedz, mengatakan ada dua regulasi yang menjadi perhatian utama IPA. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu migas. Peraturan ini berpotensi memunculkan isu-isu dari multi-interpretasi terhadap aturan-aturan yang tertuang di dalamnya. Regulasi lain yang menjadi perhatian utama IPA adalah revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. IPA berharap, revisi UU ini dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan migas di masa depan dan menambah kepastian hukum pada kontrak-kontrak yang sudah berjalan. “Inilah alasan mengapa IPA perlu bekerja sama lebih erat dengan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang dapat melindungi kepentingan masyarakat Indonesia,” kata Lukman.

Mei Juni 2014 BUMI

5

FOKUS

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENGEMBANGAN GAS Oleh: Alfian/[email protected]

Gas bumi menjadi sumber energi masa kini dan masa depan bagi Indonesia. Dari sisa cadangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia sekarang, hampir 85 persen merupakan gas. Artinya, masih banyak cadangan gas yang bisa diproduksikan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk diekspor. Seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi nasional, kebutuhan energi, termasuk gas, juga ikut naik. Alokasi gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pun ikut naik. Sejak tahun 2003, penyaluran gas untuk domestik mengalami peningkatan rata-rata sembilan persen per tahun. Sebagai informasi, pada tahun 2012, alokasi gas untuk pasar domestik mencapai 3.550 miliar British thermal unit per hari (bBtud) atau 49,5 persen. Pada tahun berikutnya, alokasi gas naik menjadi 3.774 bBtud atau 52,15 persen. Tahun ini, alokasi gas untuk dalam negeri kembali naik. Sesuai kontrak, gas yang dialokasikan untuk konsumen domestik mencapai 3.981 (bButd) atau 54,2 persen.

6 BUMI Juni 2014

Jatah gas domestik dalam bentuk LNG (liquefied natural gas) untuk tahun 2014 juga lebih besar dibanding tahun 2013. Pasokan LNG domestik tahun 2014 mencapai 38 kargo. Angka tersebut lebih tinggi dibanding realisasi pada tahun 2013, yakni sebanyak 25 kargo. Hal ini disebabkan sudah adanya pasokan untuk Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung mulai tahun ini. Pada tahun 2014, Kilang Tangguh yang dikelola BP Berau Limited memasok 16 kargo LNG untuk domestik. Rinciannya, FSRU Jawa Barat 5 kargo, PT Pupuk Iskandar Muda dengan skema swap 6 kargo, dan FSRU Lampung 5 kargo. Sedangkan Kilang Bontang milik PT Badak NGL memasok 22 kargo untuk FSRU Jawa Barat. Makin bertambahnya pasokan gas untuk domestik tidak lepas dari bertambahnya produksi gas nasional. Sejak tahun 2002, industri hulu migas di Indonesia lebih didominasi gas. Tren

FOKUS tersebut diperkirakan akan terus berlanjut di masa mendatang mengingat Indonesia masih memilki sejumlah proyek gas berskala besar yang bakal on stream dalam waktu dekat. Di saat yang sama, kebutuhan gas domestik saat ini cukup tinggi. Hanya saja, pasokan gas dari hulu ke konsumen domestik masih terganggung terbatasnya infrastruktur di midstream dan downstream. Bahkan tidak jarang jatah gas dalam negeri tidak terserap konsumen domestik akibat minimnya fasilitas infrastruktur seperti belum terpasangnya jaringan pipa. “Ketersediaan infrastruktur menjadi kunci utama agar pasokan gas dari hulu ke hilir bisa lancar,” kata Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas, Widhyawan Prawiraatmaja. Saat ini, jumlah kebutuhan gas terbesar ada di wilayah Jawa Barat dan Sulawesi. Namun produksi gas terbanyak ada di kawasan Sumatera bagian tengah, Kalimantan Timur dan Papua. Tanpa adanya jaringan pipa penghubung maupun infrastruktur pendukung lainnya, penyaluran gas dari satu tempat ke tempat lain akan terkendala, bahkan sulit dilakukan. Akibatnya, suplai gas tidak bisa terserap secara optimal. Widhyawan mengatakan, konsumsi minyak di Indonesia masih cukup tinggi. Ketergantungan tersebut tidak akan bisa dikurangi apabila realisasi sumber energi lain seperti gas tidak segera dioptimalkan. Dewan Energi Nasional memprediksi, pada tahun 2025 konsumsi energi nasional akan naik lebih dari dua kali lipat dibanding sekarang.

Pada tahun tersebut, kebutuhan energi utama, seperti minyak, gas dan batubara, diprediksi mencapai 7 juta barel minyak ekuivalen per hari. Dari perkiraan ini, kebutuhan untuk gas sebesar 20 persen atau mencapai 1,4 juta barel minyak ekuivalen per hari. Padahal, lifting gas nasional saat ini berkisar 7 miliar kaki kubik per hari atau hampir 1,2 juta barel minyak ekuivalen per hari. “Apabila produksi gas nasional tidak bertambah dan tidak didukung infrastruktur yang memadai, Indonesia akan mengalami kekurangan pasokan gas dan harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik,” kata Wawan. Padahal, reserve replacement ratio (RRR) untuk gas selalu di atas 100 persen tiap tahun. Hal ini berarti, Indonesia terus menemukan cadangan gas. Kondisi berbeda terjadi pada penemuan cadangan minyak, di mana RRR untuk minyak selalu di bawah 50 persen. Hal ini berarti, Indonesia memiliki potensi gas yang sangat bagus. Hanya saja, dalam hal monetisasi gas, Indonesia masih kurang bagus. Indonesia kadang butuh waktu lebih dari 15 tahun untuk bisa mengalirkan gas setelah kegiatan eksplorasi berhasil menemukan cadangan baru. Jika Indonesia ingin memiliki sebuah kebijakan gas nasional, masalah tersebut harus menjadi prioritas untuk dipecahkan. “Kita perlu mengakselerasi proyek-proyek gas yang ada agar kebutuhan gas domestik bisa terpenuhi secara optimal,” kata Widhyawan. Direktur Teknologi dan Pengembangan Perusahaan Gas Negara (PGN), Djoko Saputro, menilai saat ini Indonesia masih kekurangan infrastruktur untuk mendukung pemanfaatan gas di sektor domestik. Pembangunan infrastruktur untuk gas masih kurang progresif apabila dibandingkan dengan terus meningkatnya kebutuhan gas domestik. “Pemerintah perlu membuat terobosan dalam hal regulasi serta memahami pola bisnis yang ada dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan agar kebutuhan gas domestik bisa terpenuhi,” kata Djoko. Hal senada diungkapkan SVP Gas Engineering & Operation Management PT Pertamina (Persero), Salis S. Aprilian. Menurut Salis, untuk mengembangkan bisnis gas di Indonesia, perlu ada regulasi yang mengaturnya. Adanya regulasi akan memudahkan proses perizinan, mulai dari izin yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat hingga izin untuk pembangunan jaringan pipa dan akuisisi lahan. “Dukungan para stakeholder dalam mempromosikan pemanfaatan gas juga perlu, terutama dalam kampanye konversi penggunaan bahan bakar dari minyak bersubsidi ke gas,” kata Salis.

Juni 2014 BUMI

7

PERSPEKTIF

MEMONITOR KOMITMEN PASTI KEGIATAN EKSPLORASI Oleh: Alfian/[email protected]

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi tumpuan utama dalam menjaga ketahanan energi nasional. Penemuan cadangan baru melalui kegiatan eksplorasi sangat diperlukan untuk mendapatkan lapangan-lapangan migas baru guna memenuhi target nasional. Seperti diketahui, sejak tahun 2002, produksi migas Indonesia lebih didominasi gas. Tren produksi migas selanjutnya juga diperkirakan akan tetap didominasi gas. Data 13 tahun terakhir menunjukkan, angka rata-rata oil reserve replacement ratio (RRR) adalah sebesar 73,64 persen. Artinya, angka penemuan cadangan minyak lebih sedikit dibanding cadangan yang diproduksikan. Artinya, cadangan minyak di Indonesia akan terus berkurang. Itulah mengapa perlu dilakukan kegiatan eksplorasi secara masif. Berdasarkan data SKK Migas, sebagian besar cekungan produksi migas di Indonesia sudah masuk kondisi mature dan post mature. Hanya sebagian kecil cekungan migas yang berada pada growth dan emerging stage. Kondisi ini mendorong industri hulu migas untuk terus mencari cadangan-cadangan baru melalui kegiatan eksplorasi. Apabila melihat posisi Indonesia di industri hulu migas Asia Tenggara dalam

8 BUMI Juni 2014

10 tahun terakhir, jumlah pengeboran eksplorasi di Indonesia masih menempati posisi tertinggi. Ini berarti, kegiatan eksplorasi di Indonesia menduduki posisi teraktif di Asia Tenggara, terlihat dari success ratio pengeboran di Indonesia berada di atas rata-rata Asia Tenggara. Namun dalam pembuktian besaran cadangan, Indonesia masih berada di bawah Malaysia. “Keyakinan dan dorongan serta dukungan seluruh stakeholder dalam kegiatan eksplorasi perlu diimbangi dengan metode dan pemikiran konsep-konsep eksplorasi baru, baik di cekungan migas yang sudah mature maupun yang masih frontier,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, saat membuka workshop Monitoring Komitmen Eksplorasi dan Eksploitasi di Jakarta awal Mei lalu. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menemukan cadangan migas baru adalah dengan menambah wilayah kerja (WK) migas baru. Pada 26 Februari 2014, pemerintah menetapkan tujuh WK eksplorasi baru. Dengan penambahan tersebut, hingga 1 Mei 2014, jumlah WK di Indonesia tercatat sebanyak 320 WK, yang terdiri dari 79 WK tahap eksploitasi dan 241 WK tahap eksplorasi. WK tahap eksplorasi tersebut terdiri dari 166 WK

PERSPEKTIF

akan menjadi agenda rutin tiap tahun,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning tersebut. Tahun ini, ada 10 kontraktor KKS yang menerima penghargaan dari SKK Migas atas kinerja baik yang ditunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi, termasuk dalam memenuhi komitmen eksplorasi yang telah disampaikan dalam kontrak kerja sama. Dari 10 kontraktor KKS tersebut, tiga kontraktor KKS masuk kategori hijau dan tujuh kontraktor KKS masuk kategori biru. Ketiga kontraktor KKS yang masuk kategori hijau antara lain Kris Energy Kutei BV, Pasir Petroleum Resources Ltd, dan North Sokang Energy Ltd. Ketiga kontraktor KKS di WK eksplorasi tersebut berhasil masuk zona hijau dari zona merah muda dengan keberhasilan memenuhi komitmen pasti dan penemuan cadangan hidrokarbon dengan kategori technical discovery.

eksplorasi migas, 55 WK eksplorasi hidrokarbon non konvensional, dan 20 WK proses terminasi. Pada tahun 2013, terdapat 10 WK dengan perkiraan potensi cadangan mencapai 1,25 miliar barel minyak ekuivalen (BBOE). Sementara hingga awal Mei 2014 sudah terdapat penemuan-penemuan baru dari tiga WK eksplorasi dengan perkiraan jumlah cadangan sebesar 0,183 miliar barel minyak ekuivalen. Total, perkiraan potensi cadangan dari WK eksplorasi mencapai 1,44 miliar barel minyak ekuivalen dari total 13 kontraktor KKS WK eksplorasi. Kinerja kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) dalam pemenuhan komitmen pasti perlu terus dikawal supaya kegiatan eksplorasi membuahkan penemuan cadangan baru yang layak untuk diproduksikan secara komersial. Hingga tahun 2013, SKK Migas telah memotret kinerja pemenuhan komitmen pasti dari 183 WK eksplorasi migas. Dari hasil penilaian tersebut, 51 WK telah memenuhi komitmen pasti, 50 WK belum memenuhi komitmen pasti, enam WK tidak aktif, 23 WK dalam proses terminasi, dan 53 WK masih berumur kurang dari tiga tahun.

Sedangkan tujuh kontraktor KKS yang masuk kategori biru antara lain AWE (Titan) NZ Ltd, Lundin Baronang BV, Ranhill Jambi Inc Pte Ltd, Black Gold Cendrawasih LLC, Lundin Gurita BV, Pearloil (Tachylyte) Ltd, dan Lundin South Sokang BV. Ketujuh kontraktor KKS tersebut telah memenuhi komitmen pasti sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja sama. Pemberian penghargaan dilakukan bukan hanya sebagai bukti apresiasi SKK Migas kepada kontraktor KKS, tetapi juga mendorong seluruh kontraktor KKS untuk lebih mengedepankan kinerja eksplorasi. “Pemberian penghargaan ini lebih pada upaya peningkatan kinerja kontraktor KKS dari zona yang di bawah meningkat ke zona di atasnya,” kata Nuning. Tahun ini, ada empat kontraktor KKS yang mulai mendapatkan penilaian karena baru saja selesai melakukan kegiatan eksplorasi di tahun kontrak tahun ketiga. Per Mei 2014, zonasi kinerja kontraktor KKS terbagi menjadi 13 WK berada dalam zona hitam, 10 WK pada zona merah, 35 WK di zona merah muda, 39 WK pada zona biru, 10 WK pada zona hijau, dan empat WK pada zona emas.

Kepala Divisi Pengawasan Realisasi Komitmen Rencana Pengembangan Lapangan SKK Migas, Nugrahani Pudyo, mengatakan, selain memonitor kinerja kontraktor KKS dalam pemenuhan komitmen pasti, workshop Monitoring Komitmen Eksplorasi dan Eksploitasi juga dilaksanakan untuk memberikan apresiasi kepada kontraktor KKS. Apresiasi tersebut diberikan kepada kontraktor KKS di WK eksplorasi yang telah berhasil melaksanakan komitmen dan mendorong penemuan hidrokarbon. “Pemberian apresiasi ini dimulai sejak tahun lalu dan diharapkan

Juni 2014 BUMI

9

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS PUSAT DAN DAERAH

1

2

3

4

5

7 1. IPA Convention & Exhibition 2014 - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, memberikan penjelasan kepada Wakil Presiden RI, Boediono, saat mengunjungi booth SKK Migas dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition ke-38 di Jakarta pada 21-23 Mei 2014. 2. Forum Kehumasan Q2 2014 - Untuk menjalin komunikasi, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura dan Nusa Tenggara bersama kontraktor kontrak kerja sama menggelar Forum Kehumasan Industri Hulu Migas Q2 tahun 2014 yang dilaksanakan di Pasuruan pada 12 Mei 2014. 3. Forum Sekuriti dan Handak VII - Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura dan Nusa Tenggara bersama kontraktor kontrak kerja sama menggelar Rapat Forum Sekuriti dan Handak VII di Yogyakarta pada 21-22 Mei 2014. 4. Talk Show Eddy Purwanto - Penasihat Ahli Kepala SKK Migas, Eddy Purwanto, berbicara dalam bedah buku “120 Nota Mengenang BPMIGAS” yang diselenggarakan Perpustakaan SKK Migas di Jakarta pada 8 Mei 2014.

10 BUMI Juni 2014

6

8 5. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2014 - Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggaran Pemerintah Kabupaten Sorong pada 5 Juni 2014. 6. Kunjungan Kerja ke Lantamal IX – Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku dan kontraktor kontrak kerja sama berfoto bersama Komandan Lantamal IX, Laksamana Pertama TNI Asep Burhanudin (kelima dari kanan), dalam kunjungan kerja ke Lantamal IX pada 7 Mei 2014. 7. Pelantikan Pejabat SKK Migas – Sebanyak 41 pejabat setingkat kepala divisi, kepala dinas, dan kepala sub dinas di SKK Migas dilantik Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, di Jakarta pada 16 Mei 2014. 8. Kunjungan UPH – Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, Didi Setiarto, berfoto bersama para mahasiswa dan dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) dalam kunjungan ke kantor SKK Migas di Jakarta pada 4 Juni 2014. Mahasiswa dan dosen UPH mengunjungi SKK Migas dalam rangka Study Excursion.

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA

1

2

3

4

5

7 1.Kunjungan Kerja ke Pemkab Langkat - Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara dan kontraktor kontrak kerja sama berfoto bersama Wakil Bupati Langkat, Sulistianto, saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Langkat pada 5 Mei 2014.

6

8 5. Pekan Inovasi Sumut 2014 – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara bersama kontraktor kontrak kerja sama wilayah Sumatera Utara mengikuti Pekan Inovasi Sumut 2014 pada 21-25 Mei 2014.

2. Koordinasi Pengamanan - Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rudy Fajar, bersama kontraktor kontrak kerja sama wilayah Langkat melakukan kunjungan kerja ke Kepolisian Resor Langkat pada 7 Mei 2015.

6. Silaturahmi Wakil Gubernur Riau – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Bahari Abbas, bersama Kepala Urusan Humas, Operasi, serta Administrasi dan Keuangan bersilaturahmi ke Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, pada 21 Mei 2014.

3. Kunjungan Lapangan - Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara mendampingi Penasihat Ahli Bidang Pemerintahan SKK Migas, Cornelia Oentari, dan Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas, Arief Riyanto, dalam kunjungan lapangan ke fasilitas PLTMG Langgam Power di Pelalawan pada 8 Mei 2014.

7. Serah Terima Blok Siak – Tim SKK Migas berkoordinasi dengan PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina Hulu Energi Siak melakukan pengukuran stok tangki minyak, inventarisasi dan pengembalian aset/fasilitas, serta penitipan dan penjagaan aset area Lindai, Batang, dan South Menggala di Blok Siak pada 27 Mei 2014.

4. Silaturahmi Bupati Kampar - Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Bahari Abbas, bersama kontraktor kontrak kerja sama wilayah Kampar bersilaturahmi ke Bupati Kampar, Jefri Noer, pada 14 Mei 2014.

8. Kuliah Umum USU – Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, Didi Setiarto, bersama Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran, Benny Lubiantara, memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara pada 27 Mei 2014.

Juni 2014 BUMI

11

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Kunjungan Kehormatan Bupati Batang Hari - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Batanghari, Sinwan (kiri),menerima memento dari Kepala Urusan Humas, Perwakilan Sumatera Bagian Selatamn, Rinaldy Norman dalam kunjungan kehormatan dan silaturahmi bersama kontraktor kontrak kerja sama wilayah Batanghari pada 6 Mei 2014.

5. Rapat Koordinasi Kegiatan Eksplorasi - Pada 21 Mei 2014, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama Total E&P Indonesie Mentawai BV menghadiri rapat koordinasi implementasi dukungan kegiatan eksplorasi migas yang diselenggarakan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.

2. Silaturahmi Gubernur Jambi - Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan dan kontraktor kontrak kerja sama wilayah Jambi melakukan kunjungan kehormatan dan silaturahmi ke Gubernur Jambi pada 8 Mei 2014.

6. Kunjungan Kerja Lanud Palembang – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan melakukan kunjungan kehormatan dan silaturahmi ke Lanud Palembang pada 23 Mei 2014.

3. Forum Pimpinan Redaksi - Pada 14 Mei 2014, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan menggelar Forum Pimpinan Redaksi Wilayah Sumatera Selatan.

7. Rapat Koordinasi Kehumasan – Pada 26 Mei 2014, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan melaksanakan rapat koordinasi kehumasan dan perizinan bersama kontraktor kontrak kerja sama wilayah Sumatera Selatan.

4. Sumsel Expo - Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama kontraktor kontrak kerja sama wilayah Sumatera Selatan berpartisipasi dalam Sumsel Expo yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada 15-20 Mei 2014.

8. Lokakarya Budidaya Karet Organik – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama PT Medco E&P Indonesia menyelenggarakan lokakarya Budidaya Karet Organik pada 27-28 Mei 2014. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti.

12 BUMI Juni 2014

KEGIATAN SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI

1 2

3 4 1. Sosialisasi Kegiatan Usaha Hulu Migas – Perwira tinggi peserta Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando (Dikreg SESKO) TNI Tahun Ajaran 2014 berfoto bersama dalam kunjungan kuliah kerja di Balikpapan pada 6 Mei 2014. Dalam kuliah kerja ini, peserta pendidikan mendalami tentang kegiatan usaha hulu migas agar bisa disinergikan dengan tugas mereka dalam melakukan pengamanan dan pertahanan nasional. 2. HUT Tribun Kaltim – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Ag. Djoko Widhihananto, melakukan tiup lilin bersama saat menghadiri peringatan ulang tahun harian Tribun Kaltim yang ke-11 pada 8 Mei 2014. 3. Lokakarya dan Sosialisasi Pilpres – Pada 10 Mei 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan

5 Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara mensosialisasikan tahapan pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014 kepada para pekerja industri migas di Samarinda. 4. Koordinasi Pengadaan Tanah - Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik S. Setyadi, memberikan penjelasan dalam rapat koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Balikpapan pada 2 Juni 2014. 5. Sosialisasi ke Pemkot Palangkaraya – Guna memberi pemahaman tentang pentingnya kegiatan hulu migas untuk negara dan daerah, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi melakukan sosialisasi dan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Palangkaraya pada 2 Mei 2014.

Juni 2014 BUMI

13

BIANGLALA

SKK MIGAS GELAR SARASEHAN MEDIA 2014

Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Dalam rangka sosialisasi kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) kepada praktisi media massa, Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) melaksanakan Sarasehan Media 2014 pada 20 Mei 2014 di Jakarta. Acara ini diikuti lebih dari 160 wartawan dari seluruh Indonesia yang terdiri dari pemimpin redaksi, redaktur, dan kepala biro. Sarasehan diisi diskusi panel yang mengangkat tema tentang dana bagi hasil migas, tantangan investasi industri hulu migas di Indonesia, dan peran serta daerah di industri hulu migas. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana, juga menyampaikan materi tentang sekilas kegiatan industri hulu migas di Indonesia. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para wartawan yang hadir. Menurut Pemimpin Redaksi beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto, materi yang disampaikan dalam sarasehan memberi pemahaman yang lebih utuh tentang industri migas bagi para awak redaksi. Materi yang diberikan juga memberi gambaran kepada peserta yang hadir tentang ancaman krisis energi dan beban neraca keuangan negara apabila usaha kontraktor KKS dalam menemukan cadangan baru dan meningkatkan produksi masih terkendala perizinan dan aksi-aksi penolakan di daerah. “Materinya sangat bagus. Sayang, waktu pelaksanaan sarasehan yang hanya satu hari membuat peserta yang hadir agak susah untuk mencerna semua materi,” kata wartawan yang akrab disapa Lucky ini.

14 BUMI Juni 2014

Mengingat ada dua masalah yang paling krusial di daerah, yakni tentang penghitungan lifting dan dana bagi hasil migas, Lucky menyarankan agar dua hal tersebut dijadikan materi khusus dengan membuat studi kasus yang konkret. Misalnya, daerah yang sudah turun produksinya seperti Sidoarjo atau Bojonegoro yang sedang naik produksinya dan beberapa tahun lagi akan turun jika tidak ada temuan baru. “Melalui studi kasus, bisa dilihat bagaimana kedua daerah tersebut memanfaatkan dana bagi hasil selama ini,” kata Lucky. Menurut Kepala Bagian Humas SKK Migas, Handoyo Budi Santoso, selain untuk memberi gambaran tentang industri hulu migas, sarasehan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus upaya SKK Migas dan kontraktor KKS untuk lebih mendekatkan diri ke kalangan media di seluruh Indonesia. Media, kata dia, merupakan salah satu stakeholder penting bagi sektor strategis ini. “Tugas mengedukasi publik menjadi lebih ringan jika media massa paham dan mendukung kegiatan hulu migas,” kata Handoyo.

BIANGLALA

RAPAT BERKALA KEHUMASAN SKK MIGAS JABAMANUSA 2014 Oleh: Priandono Hernanto/[email protected]

Konsistensi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung industri minyak dan gas bumi (migas) membuahkan hasil positif. Dalam beberapa bulan terakhir, Bojonegoro menerima banyak sekali kunjungan pelaku migas dari luar negeri. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bojonegoro Suyoto saat menjadi pembicara dalam Rapat Berkala Kehumasan SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara (Jabamanusa) 2014 yang berlangsung di Bali pada 4-5 Juni 2014. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) di wilayah Jabamanusa. “Sekarang ini, hampir tiap minggu ada kunjungan delegasi pelaku migas dari luar negeri. Mereka menjadikan Bojonegoro sebagai tempat belajar bagaimana menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pembangunan berkesinambungan, dan kepentingan industri,” kata Suyoto. Suyoto mengatakan, Pemkab Bojonegoro telah menelurkan 11 peraturan daerah (perda) untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha hulu migas. Salah satu perda yang sudah disahkan adalah perda tentang konten lokal. “Kami sudah menyusun perda tersebut jauh sebelum kegiatan produksi berjalan dan sebelum ada dana bagi hasil yang turun. Tujuannya hanya satu. Kami ingin mempersiapkan diri ketika produksi migas di Bojonegoro makin tinggi,” kata Suyoto. Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana, menyambut baik keberhasilan daerah dalam menikmati multiplier effect dari kegiatan usaha hulu migas. “Dalam menyikapi industri hulu migas, daerah memang jangan hanya menggantungkan pada pendapatan dari dana bagi hasil karena industri ini sifatnya ekstratif,” katanya. Gde memberi contoh, Bali yang tidak mempunyai industri migas bisa berkembang baik lewat industri

pariwisata. “Bagi daerah yang punya industri migas, manfaatkan hasilnya untuk menumbuhkan kegiatan yang sifatnya produktif dan menyiapkan masyarakat ketika migas sudah tidak berproduksi lagi,” katanya. Rapat berkala kali ini mengambil tema “Peran Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil dan Good Governance dalam Kerangka Mendukung Percepatan Produksi Minyak Nasional Sesuai Inpres Nomor 02 Tahun 2012”. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas, Handoyo Budi Santoso, Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas, Nono Gunarso, Penasihat Ahli Bidang Pemerintahan dan Kewilayahan SKK Migas, Cornelia Oentarti, I Gusti Suarnaya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Asisten 2 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Hadi Prasetyo, dan beberapa pejabat dari pemerintah pusat maupun daerah. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabamanusa, Arief Sukma Widjaja, mengatakan kegiatan ini dapat meningkatkan komunikasi yang lebih baik, saling tukar pikiran, serta menyamakan persepsi guna membangun sinergi dan integritas antara pelaku industri hulu migas, SKK Migas, kontraktor KKS, serta pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Juni 2014 BUMI

15

FIGUR

Sujoko

Kepala Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara SKK Migas

MENGAWASI PENGHITUNGAN BAGI HASIL BAGIAN NEGARA Oleh: Alfian/[email protected]

Penghitungan bagi hasil bagian negara dan cost recovery dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) seringkali mendapat sorotan publik. Hasil temuan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak jarang langsung dipersepsi bahwa negara telah dirugikan. Pembaca laporan hasil pemeriksaan harus paham mengenai Production Sharing Contract (PSC) dan perhitungan bagi hasil sehingga memperoleh pemahaman yang benar apakah hasil audit mempengaruhi bagian negara. Untuk menjaga kepentingan negara, SKK Migas menjalankan pengawasan dan pengendalian berlapis terhadap biaya operasi yang diperhitungkan dalam perhitungan bagi hasil, mulai dari pre control, current control, dan post control. Salah satu bagian penting dalam rangkaian tersebut adalah post control berupa pemeriksaan penghitungan bagi hasil bagian negara dan pemeriksaan kinerja kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) yang dimandatkan kepada Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara (Divisi Pemeriksaan PBN). Berikut hasil wawancara dengan Kepala Divisi Pemeriksaan PBN SKK Migas, Sujoko. Dalam pandangan alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini, perlu sinergi antar fungsi SKK Migas maupun kontraktor KKS dan komunikasi yang efektif agar pengawasan dan pengendalian

16 BUMI Juni 2014

melalui pemeriksaan penghitungan bagian negara dan tindak lanjutnya dapat berjalan efektif dalam rangka good governance. Bagaimana proses pemeriksaan atas penghitungan bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas? Salah satu mandat yang diberikan kepada Divisi Pemeriksaan PBN adalah pemeriksaan penghitungan bagi hasil bagian negara dan pemeriksaan kinerja kontraktor KKS tahap produksi. Kami melakukan pemeriksaan penghitungan bagi hasil bagian negara pada kontraktor KKS produksi. Lingkup pemeriksaan meliputi lifting dan cost recovery yang dilaporkan dalam Financial Quarterly Report (FQR) yang disampaikan kontraktor KKS kepada SKK Migas. Laporan tersebut merupakan asersi dari kontraktor KKS terkait penghitungan entitlement (hak kontraktor KKS dan hak SKK Migas) atas hasil operasi produksi migas selama satu tahun buku. Pemeriksaan dilakukan tim pemeriksa yang memeriksa catatancatatan pembukuan langsung di kantor Kontraktor KKS, termasuk melakukan pengecekan dan observasi atas operasi di lapangan. Inti pemeriksaan adalah membandingkan kondisi yang terjadi (kondisi) dengan kondisi yang seharusnya terjadi (kriteria) untuk menyimpulkan apakah hal yang diperiksa telah sesuai dengan yang seharusnya atau sebaliknya sehingga diperlukan koreksi. Hal-hal yang disimpulkan tidak sesuai dengan kriteria tersebut dituangkan menjadi suatu temuan pemeriksaan untuk dibahas/diklarifikasi dengan kontraktor KKS dan ditindaklanjuti.

FIGUR

Kumpulan dokumentasi langkah-langkah pengujian yang dilakukan didokumentasikan menjadi kertas kerja pemeriksaan. Sementara temuantemuan pemeriksaan, baik yang telah selesai ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan maupun yang akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut, dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP). Sebelum LHP diterbitkan, kami melakukan serangkaian pembahasan dengan kontraktor KKS sebagai bagian pelaksanan proses pelaporan hasil pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Setiap akhir penugasan, kami menyampaikan LHP kepada Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas sebagai pertanggungjawaban dan mengirimkannya kepada kontraktor KKS yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. Mandat lainnya adalah melakukan monitoring tindak lanjut atas LHP BPKP dan LHP BPK RI, selain monitoring atas tindak lanjut LHP SKK Migas. Apakah pemeriksaan yang dilakukan Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara juga mencakup penghitungan over lifting dan under lifting? Proses bisnis pemeriksaan Divisi Pemeriksaan PBN tidak termasuk penghitungan penagihan over (under) lifting, mengingat hal tersebut merupakan tupoksi Divisi Akuntansi. Namun demikian, seluruh hasil pemeriksaan Divisi Pemeriksaan PBN yang ditindaklanjuti dengan koreksi perhitungan bagi hasil akan langsung mempengaruhi perhitungan over (under) lifting pada tahun buku di mana koreksi tersebut dilakukan. Jadi perhitungan over (under) lifting yang dilakukan Divisi Akuntansi sudah termasuk pengaruh hasil koreksi audit yang dilakukan pada tahun buku berjalan. Melihat objek audit yang mencakup 79 kontraktor KKS produksi, bagaimana cara Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara melakukan pengelolaan? Dengan mempertimbangkan jumlah auditor yang tersedia di Divisi Pemeriksaan PBN, kami melakukan optimalisasi pemberdayaan auditor yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan penghitungan bagi hasil bagian negara terhadap seluruh Kontraktor KKS Produksi. Kami perlu mengatur strategi pemeriksaan mulai dari menentukan prioritas kontraktor KKS yang diperiksa dan penentuan lingkup pemeriksaan yang harus diperiksa lebih mendalam dan detil. Untuk kontraktor KKS tertentu, kami lakukan pemerikasan rutin untuk setiap tahun buku. Namun untuk beberapa kontraktor KKS, kami melakukan pemeriksaan untuk dua tahun buku sekaligus. Perencanaan ini kami dokumentasikan menjadi Jadwal Pemeriksaan. Mengingat pemeriksaan audit dilakukan secara sampling, apakah ada semacam risk based audit? Prinsip-prinsip Risk Based Audit telah diterapkan mulai dari penentuan kontraktor KKS mana yang

akan diperiksa dan bagaimana memeriksanya, yaitu apakah setiap tahun buku atau digabungkan untuk setiap dua tahun buku, termasuk menentukan lingkup mana yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam. Penerapan Risk Based Audit secara terstruktur akan terus ditingkatkan untuk peningkatan berkelanjutan atas kualitas pengawasan dan pengendalian melalui pemeriksaan penghitungan bagi hasil bagian negara. Apakah dalam melakukan audit, Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara juga berkoordinasi dengan pihak auditor eksternal seperti BPK dan BPKP? Divisi Pemeriksaan PBN secara periodik berkoordinasi dengan auditor eksternal, yaitu BPKP dan BPK RI. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan. Setiap tahun kami bertemu dalam Rapat Koordinasi Pemeriksaan untuk membahas berbagai hal terkait pengawasan dan pengendalian, termasuk membahas Jadwal Pemeriksaan yang akan menjadi rujukan bagi SKK Migas, kontraktor KKS, dan auditor untuk mengefektifkan pelaksanaan pemeriksaan. Selain koordinasi pemeriksaan, SKK Migas juga berkoordinasi dengan BPKP dan BPK RI untuk menindaklanjuti LHP melalui rapat tripartit yang membahas pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apa yang sudah dilakukan SKK Migas untuk memperkuat pengendalian, terutama di Divisi Pemeriksaan Penghitungan Bagian Negara? Untuk memperkuat pengendalian, terutama di Divisi Pemeriksaan PBN yang menjalankan post control berupa pemeriksaan penghitungan bagi hasil bagian negara, kami memanfaatkan output pengawasan pengendalian yang dihasilkan fungsi lain sebagai input untuk merencanakan dan menentukan luas lingkup pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan. Sebagai contoh, Divisi Pemeriksaan PBN memanfaatkan output pengawasan Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi dari Closed Out AFE, Divisi Akuntansi dari analisa dan evaluasi FQR, dan Divisi Operasi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas atas persetujuan Placed Into Service. Dalam pandangan Bapak, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tidak ada lagi temuantemuan yang bisa dipermasalahkan? Divisi Pemeriksaan PBN mengharapkan kerja sama kontraktor KKS untuk lebih cepat memberikan klarifikasi sejak/selama proses pemeriksaan berlangsung terhadap permasalahan yang diungkapkan auditor, sehingga temuan pemeriksaan sudah dapat diklarifikasi atau ditindaklanjuti lebih dini. Bahkan jika memungkinkan, semua temuan pemeriksaan dapat diklarifikasi dan ditindaklanjuti sebelum LHP diterbitkan. Juni 2014 BUMI

17

SPEKTRUM

SOSIALISASI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected] Danang Agung/ [email protected]

Masalah pengadaan tanah menjadi persoalan yang cukup serius bagi industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Pasalnya, kegiatan eksplorasi untuk mendapatkan cadangan migas baru tidak bisa dilakukan apabila proses pengadaan tanah masih menghadapi kendala, terutama bagi kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) yang wilayah operasinya di onshore. Persoalan pengadaan tanah juga bisa menghambat pelaksanaan komitmen pengeboran, sehingga kegiatan usaha hulu migas tidak bisa melakukan peningkatan produksi. Inilah alasan mengapa pengadaan tanah menjadi bagian sangat penting dalam rangkaian kegiatan industri hulu migas Pemecahan masalah pengadaan tanah mendapat titik terang dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam Perpres ini disebutkan, luasan pengadaan tanah skala kecil yang semula hanya 1 hektare diperbesar menjadi 5 hektare. Menyusul diterbitkannya Perpres Nomor 40 Tahun 2014 tersebut, Kepala SKK Migas menerbitkan Surat Keputusan Nomor 076 Tahun 2014 tentang pengadaan tanah skala kecil untuk kegiatan operasi perminyakan. “Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 40 Tahun 2014 dan SK Kepala SKK Migas Nomor 076 Tahun 2014, proses pengadaan tanah skala kecil untuk kegiatan operasi hulu migas diharapkan bisa berjalan lebih mudah,” kata Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, Didi Setiarto, dalam sosialisasi di Jakarta pada 12 Mei 2014. Sosialisasi diikuti perwakilan dari 53 kontraktor KKS.

18 BUMI Juni 2014

Didi Setiarto menambahkan, pihaknya ingin menata kembali tata kelola pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu migas seiring diterbitkannya SK Kepala SKK Migas Nomor 076 Tahun 2014. Melalui langkah tersebut, pengadaan tanah bisa dipertanggungjawabkan, baik dari kebutuhan pragmatis di operasional maupun administrasi hukumnya, sehingga pengamanan aset negara bisa dilakukan. Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didi Setiadi, mengatakan setelah melakukan pengadaan tanah, kontraktor KKS wajib melakukan pengamanan terhadap aset tanah yang sudah dikuasai. Hal ini diperlukan karena tanah yang sudah dibebaskan tercatat sebagai barang milik negara. Pengamanan yang dilakukan tidak hanya pada fisik tanahnya saja, tetapi juga dokumen-dokumen terkait pengadaan tanah. Kontraktor KKS juga wajib melakukan pelaporan aset-aset tanah secara rutin. Selain itu, terminasi aset saat kegiatan usaha hulu migas sudah selesai dilakukan juga harus menjadi perhatian kontraktor KKS. Saat proses terminasi dilakukan, luasan tanah yang dikembalikan harus sama dengan luasan tanah pada waktu pembebasan. “Rencananya, tahun depan SKK Migas akan menyusun PTK (pedoman tata kerja) untuk pertanahan yang mengatur berbagai hal mulai dari pengadaan, pengamanan, pelaporan hingga terminasi,” kata Didi Setiadi. Sosialisasi pengadaan tanah skala kecil di Jakarta tersebut ditindaklanjuti Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi (Kalsul) dengan menggelar koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur/ fasilitas kegiatan usaha hulu migas pada 2 Juni 2014 di Balikpapan. Koordinasi ini dilakukan guna menyamakan persepsi dan melancarkan eksplorasi migas. Kegiatan dihadiri beberapa kontraktor KKS serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, BPN Kabupaten Kutai Kartanegara, dan BPN Kabupaten Bulungan.

SPEKTRUM

INDUSTRI HULU MIGAS DUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Oleh: Alfian/[email protected]

yaitu anggota DPR; penegak hukum, yaitu KPK, kejaksaan, dan kepolisian; lembaga negara lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); serta lembaga nonpemerintah seperti partai politik, kontraktor KKS, trader, asosiasi pelaku bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) mengikuti workshop “Meningkatkan Peran Serta Pelaku Migas dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bali, 4-5 Juni 2014. Acara ini diikuti sekitar 80 peserta yang sebagian besar berasal dari SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, mengatakan salah satu latar belakang diadakan acara ini adalah karena sektor migas menjadi salah satu prioritas KPK dalam rencana strategis lembaga ini untuk periode 20112015. “KPK di dalam rencana strategisnya, fokus areanya menyangkut kepentingan nasional, antara lain sektor migas ini. Inilah yang melatarbelakangi kita mengadakan workshop ini,” ujarnya. Zulkarnain mengatakan potensi korupsi dalam industri hulu migas ada pada setiap tahapan. Mulai dari pelelangan wilayah kerja, penyusunan kontrak, persetujuan rencana pengembangan lapangan (plan of development/POD, program kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B), dan autorisasi pengeluaran (authorization for expenditures/AFE), pelelangan, pengadaan, perizinan, pengawasan eksplorasi, pengembangan dan produksi, lifting, pengendalian aset, pengendalian alokasi dan distribusi hasil produksi, pengendalian cost recovery, pengendalian internal kontraktor KKS, dan lain-lain. Sedangkan potensi pelakunya juga tersebar mulai dari eksekutif seperti di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kementerian terkait, pemerintah daerah, dan SKK Migas; legislatif,

Zulkarnain menambahkan meskipun banyak masyarakat yang relatif belum paham terhadap industri hulu migas, jumlah pengaduan yang diterima dari masyarakat sudah cukup banyak. Saat ini KPK sudah menerima 270 pengaduan, yaitu 13 pengaduan terkait wilayah kerja, 105 pengaduan terkait pengadaan, lima pengaduan terkait lifting, 29 pengaduan terkait cost recovery, dan 118 pengaduan terkait hal-hal lain. Dalam acara tersebut, sebagian pemateri memang berasal dari industri hulu migas, antara lain Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan SKK Migas, Sampe L. Purba, BP Head of Country, Dharmawan Samsu, dan Senior Vice President Policy, Government and Public Affairs PT Chevron Pacific Indonesia, Yanto Sianipar. Sampe mengatakan kegiatan hulu migas tidak bisa dilihat sepotong-sepotong karena merupakan satu kesatuan sepanjang periode kontrak berlaku. Misalnya saja, setelah puncak produksi pada sebuah lapangan terlampaui, produksi akan menurun sementara biaya justru naik karena biaya perawatan meningkat. “Pada saat ini, biaya per barel pasti meningkat, tetapi hal ini bisa dimengerti apabila kegiatan hulu migas itu dilihat sebagai sebuah siklus penuh,” ujarnya. Untuk kepentingan negara, pemerintah membentuk SKK Migas guna melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu migas. Namun SKK Migas bukanlah satusatunya lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian ini. SKK Migas melaksanakan pengendalian dan pengawasan untuk pelaksanaan ketentuan berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Sedangkan pengendalian aspekaspek lainnya, misalnya perizinan, perpajakan, dan lain-lain tetap melibatkan instansi terkait lainnya. Juni 2014 BUMI

19

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

MIMPI ANAK DESA BEKERJA DI PERUSAHAAN MIGAS INTERNASIONAL Oleh: Awaluddin Jalil*

Badak. Sehari-hari, mereka hanya bisa menatap iri melihat aktivitas karyawan perusahaan migas di desanya hilir mudik dengan mobil perusahaan. Mereka semakin iri jika melihat kebanyakan karyawan tersebut adalah pendatang. “Ayah sudah meninggal, ibu sudah menikah lagi dan menetap di Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Saya tetap di sini ikut tante yang tinggal di Desa Badak Baru,” ujar Nurdin. Usai lulus sekolah, Nurdin pernah kuliah dua semester. Karena ayahnya meninggal, ia terpaksa berhenti dan memilih mencari kerja. Nurdin pun bekerja sebagai buruh harian lepas, pindah dari satu proyek ke proyek lain.

Nurdin mendorong sebuah personal lift seri terbaru keluar dari garasi. Bersama rekannya, Suhartang, dia membawa salah satu unit emergency rescue seberat dua ton itu ke lapangan terbuka. Dua pemuda yang masih berusia 21 tahun ini mempersiapkan perlengkapan dengan cekatan tanpa hambatan. Nurdin berdiri di ujung lift yang bisa mengangkatnya hingga ketinggian 20 meter. Dari sana, dia mengecek keselamatan operasi migas di perusahaan migas internasional, Vico Indonesia. Suhartang dan Nurdin adalah potret anak desa yang pernah bermimpi bekerja di perusahaan migas skala dunia. Mereka cukup beruntung ketimbang jutaan anak muda di Indonesia yang berharap kerja mapan dan bergengsi. Padahal, mereka tak pernah menyangka bisa bekerja di perusahaan itu. “Seperti mimpi yang jadi kenyataan,” ujar Nurdin.

Cerita yang sama juga dialami Suhartang yang pernah bekerja sebagai buruh harian lepas. Proyek yang selesai hanya dalam sebulan itu membuatnya harus berpikir mencari uang lagi di tempat lain. Pemuda dari Desa Toko Lima ini bahkan pernah ditipu seseorang yang menawarkan pekerjaan di perusahaan kontraktor migas. Uangnya melayang, pekerjaan yang dijanjikan juga turut melayang. Kemudian seorang rekan Suhartang mengajak berjualan udang. Jualan bukan di pasar, tapi di lepas pantai. “Kami menawarkan udang ke kapal tanker yang berada di lepas pantai, dua jam kalau di tempuh dari pelabuhan desa. Untungnya lumayan, bisa menyambung hidup,” katanya.

Vico Indonesia adalah salah satu perusahaan migas internasional yang mendapat Production Sharing Contract (PSC) di area Badak dan Mutiara. Area Badak terletak di Kecamatan Muara Badak, sedangkan Mutiara berada di Kecamatan Muara Jawa. Dua kecamatan ini masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Saat keduanya sibuk menjalankan pekerjaan kasarnya masing-masing, mereka mendengar pengumuman penerimaan karyawan baru oleh Vico Indonesia yang ditempel di balai desa. “Ini kesempatan mengubah nasib,” kata Nurdin. Syarat paling utama adalah warga Kecamatan Muara Badak, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Syarat lainnya adalah lulusan SMA atau SMK. Keduanya pun segera mendaftar ke kantor kecamatan. Nurdin mendaftar tepat waktu, sedangkan Suhartang terlambat karena pendaftaran sudah tutup.

Dua tahun lalu, Suhartang dan Nurdin hanyalah anak desa pada umumnya di Kecamatan Muara

“Saya langsung lesu dan kembali bekerja jualan udang. Tapi tak lama, pendaftaran gelombang

20 BUMI Juni 2014

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

kedua dibuka karena pendaftar pertama banyak yang tak lulus,” kata Suhartang.

perusahaan migas. Tantangan sekaligus peluang bagi mereka,” kata Sthefrie.

Pada seleksi tahap awal, Nurdin lolos bersama dua anak desa lainnya. Padahal, Vico Indonesia memberikan kuota pelatihan dan magang untuk 10 orang. Di sinilah nasib membawa Suhartang mendapatkan kesempatannya.

Sthefrie menambahkan, untuk menjadi bagian emegency rescue team tidak mudah. Perlu pemahaman lebih mendetail tentang proses pengoperasian areal migas untuk mencegah kecelakaan kerja. “Dalam proses pencegahan maupun penanganan kecelakaan kerja, mereka harus memahami keseluruhan operasi migas ini,” tambahnya.

Tes pertama yang dijalani adalah tes akademik yang dilaksanakan pihak kecamatan. Rapor sekolahnya menjadi acuan seleksi tahap awal. Dia pun lolos dan masuk ke berbagai tes selanjutnya. Suhartang dan Nurdin lulus dan harus mengikuti pelatihan emergency rescue team. Bersama anak desa lainnya, dia mengikuti pelatihan selama tiga bulan sejak Oktober 2012. Usai pelatihan, kesempatan yang ditunggu-tunggu datang. Dia bersama 10 rekannya dari berbagai desa di Kecamatan Muara Badak disodorkan kontrak kerja. “Alhamdulillah, sampai detik ini masih tetap merasa bermimpi,” kata Suhartang. Keduanya kini berperan penting dalam keselamatan operasi migas di Vico Indonesia. Tanggung jawab luar biasa itu sebanding dengan pendapatan yang mereka dapat. Sambil bekerja, keduanya terus mendapat pelatihan keselamatan operasi migas. “Pelatihan yang sukses kami ikuti, langsung diberikan sertifikat. Sertifikat ini penting untuk kelanjutan karir kami, tidak hanya di Vico Indonesia,” kata Nurdin. Mereka dibekali penanganan keselamatan kerja operasi perusahaan migas. Tak hanya itu, pelatihan yang rutin mereka ikuti adalah proses pemadaman api di area produksi migas. Bahkan untuk menangani kebakaran akibat semburan gas juga sudah didapatkan.

Sejak tahun 2011, Vico Indonesia sudah memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk bekerja di wilayah operasi mereka. Hingga tahun 2013, tercatat sudah ada 105 pemuda desa dari Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Muara Jawa yang diberi kesempatan itu. Dari jumlah tersebut, 30 pemuda ambil bagian dalam pelatihan emergency response, sedangkan sisanya ikut pelatihan produksi migas. Untuk masuk dalam pelatihan selama tiga bulan itu, mereka harus bersaing dengan ribuan pemuda desa lainnya. Setelah pelatihan pun, ada sebagian kecil yang tidak disodorkan kontrak kerja. Kini, Suhartang dan Nurdin bersama anak desa lainnya patut berbangga hati mendapat kesempatan bekerja dan meningkatkan kompetensi di perusahaan migas. Selain jaminan hidup mapan, status sosial yang mereka sandang tentu juga akan semakin meningkat di masyarakat. Ada kebanggaan tersendiri, terutama di hati orangtua mereka. “Bangga sekali mas. Gaji paling besar untuk orangtua, saya secukupnya saja,” tutup Nurdin.

“Pelatihan untuk semburan api setinggi 150 meter juga pernah kami tangani. Itu pelatihan paling menegangkan,” kata Nurdin. Menurut Lead Health, Safety and Environmental & Well Integrity Field Badak Vico Indonesia, Sthefrie Mailangkay, agar bisa disebut kompeten dalam bidang emergency rescue, pemuda desa ini harus bekerja dan terus berlatih minimal dua tahun. Jika kemampuan diri terus berkembang seiring pelatihan dan pekerjaan yang diberikan, jaminan pengalaman untuk masa depan yang lebih baik akan mereka pegang. “Dua sampai tiga tahun nanti mereka akan kompeten di bidang emergency rescue

*penulis terpilih sebagai salah satu pemenang dalam lomba karya tulis untuk media yang digelar SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi

Juni 2014 BUMI

21

OPINI

KEBERHASILAN SUMUR STEP OUT PENGEMBANGAN DALAM RANGKA MEMENUHI TARGET PRODUKSI NASIONAL Oleh: Sri Andaryani/[email protected]

Kabar baik dari timur. Selama April 2014, beberapa pengeboran sumur pengembangan dengan kategori step-out dan new pool di daerah operasi minyak dan gas bumi (migas) Indonesia bagian timur memberikan hasil yang signifikan. Pengeboran sumur LS-1055 oleh PEP menghasilkan IP 8200 barel minyak per hari (BOPD). Per 2 Mei 2014, pengeboran sumur Oseil-21 oleh Citic menunjukkan hasil 300 kaki oil show. Sementara pengeboran di Sukowati-35 dan Mudi-4ST oleh JOB PPEJ memberikan hasil masing-masing IP 950 barel minyak per hari dan IP 500 barel minyak per hari. Hasil ini diharapkan dapat mengangkat produksi harian minyak yang saat ini terus mengalami penurunan. Terhitung sejak tahun 2000 hingga 2012, produksi minyak dan kondensat telah mengalami penurunan sebanyak 4 persen per tahun. Kondisi ini mendorong perlunya sebuah metode yang dapat menahan laju penurunan produksi. Metode step-out sumur pengembangan merupakan konsep pengembangan yang dapat diaplikasikan dan terbukti tidak hanya mengubah P2 (probable) dan P3 (possible) menjadi P1 (proven), tetapi juga menambah cadangan P2 (probable) dan P3 (possible). Pengeboran step-out pengembangan merupakan salah satu usaha Divisi Eksploitasi SKK Migas untuk memenuhi target produksi migas seperti yang telah ditetapkan. Bahkan jika memungkinkan, upaya yang dilakukan dapat meningkatkan produksi untuk memperkecil gap antara target APBN dengan rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B). Upaya memenuhi target produksi tidak hanya dilakukan dengan melakukan pengeboran sumursumur konvensional pengembangan maupun sumur infill, tetapi juga mencari potensi baru dengan reserve yang masih virgin. Definisi sumur step-out pengembangan adalah sumur produksi yang dibor paling luar dari sumursumur terdekat, tetapi masih di dalam satu struktur atau OWC/GWC yang sama. Pengeboran bisa dilakukan pada fault block yang berbeda atau

22 BUMI Juni 2014

pada perangkap stratigrafi yang berbeda-beda. Pengeboran ini bertujuan membuktikan (provingup reserve) dari P2 atau P3 ke P1. Adanya ketidakpastian subsurface dalam perencanaan sumur step-out ini cukup besar sehingga perlu upaya untuk memperkecil risiko subsurface tersebut. Selama kuartal pertama 2014, telah dibor 4 sumur step-out dari 37 sumur step-out yang direncanakan tahun ini. Empat sumur tersebut mempunyai reservoir karbonat maupun klastik (deltaic) yang telah terbukti dan dapat berproduksi dengan hasil yang sangat memuaskan. Contoh keberhasilan sumur step-out di reservoir karbonat reef adalah sumur Sukowati-35 dengan produksi awal sebesar 950 barel minyak per hari dan Mudi-4ST dengan produksi awal 500 barel minyak per hari pada April 2014. Sumur Sukowati-35 dibor di bagian paling selatan Lapangan Sukowati, sedangkan sumur Mudi-4ST dibor di barat daya Lapangan Mudi. Langkah ini merupakan usaha untuk membuka peluang ke bagian selatan Lapangan Sukowati dan barat daya Lapangan Mudi. Adanya heterogenitas property reservoir karbonat reef dan tingginya ketidakpastian kedalaman top reservoir menjadikan kedua sumur ini mempunyai risiko cukup tinggi sebelum dibor. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan lokasi kedua sumur adalah dengan tetap mencoba lokasi yang masih virgin. Langkah ini berguna untuk rencana pengembangan selanjutnya namun dengan tetap menempatkannya pada posisi yang cukup aman berdasarkan kaidah keteknikan geologi dan geofisika. Contoh upaya yang dilakukan untuk optimasi lokasi adalah dengan membuat beberapa peta struktur dengan skenario optimis, pesimis, dan most likely. Apabila peta yang pesimis masih memperlihatkan potensi yang baik, peta ini yang digunakan sebagai acuan pre-drill. Hal ini dilakukan untuk memperkecil ketidakpastian struktur. Metode ini terbukti pada sumur Sukowati-35 dan Mudi-4ST, di mana top reservoir-nya mendekati skenario pesimis dan most-likely.

OPINI

Kasus yang sama dan juga sangat menantang dan menarik dari sisi subsurface adalah keberhasilan sumur Oseil-21. Ketidakpastian struktur pada lapangan ini juga sangat besar. Dari evaluasi hasil peta PSDM dan post-drilling sumur Oseil-26 yang sudah berproduksi 600 barel minyak per hari, dibuat beberapa peta struktur dengan skenario optimis, most-likely, dan pesimis. Dari ketiga peta ini, berdasarkan skenario pesimis, lokasi sumur masih akan memperoleh kolom hidrokarbon yang ekonomis, sehingga pengeboran dilakukan dengan lokasi baru ke arah timur laut. Keberhasilan sumur ini akan membuka peluang potensi yang lebih besar ke arah timur laut. Pada saat ini, pengeboran masih berlangsung. Berdasarkan data mudlog hingga 2 Mei 2014, sumur ini secara struktural lebih updip dibanding perkiraan awal dan telah menembus reservoir minyak 300 kaki dari rencana 611 kaki lateral section dengan perkiraan produksi awal sebesar 650 barel minyak per hari. Data ini akan divalidasi lagi setelah selesainya pengeboran dan komplesi.

sangat besar karena belum adanya data akurat yang dapat memodelkan target dalam, sumur ini dibor dengan keyakinan secara geologi potensi hidrokarbon pada kedalaman tersebut tetap ada. Sumur LS-1055 ini mengalir dari reservoir channel deltaic pada kedalaman sekitar 1000 meter. Sumur-sumur sebelumnya dibor pada target konvensional dangkal saja sehingga dengan hasil ini terdapat potensi deep reservoir yang sangat besar. Beberapa sumur lainnya dengan target dalam akan dibor pada tahun ini sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang penting untuk filling the gap produksi 2014. Salah satu sumur tersebut akan dibor stepping-out ke arah timur untuk membuktikan potensi sebelah timur lapangan ini.

Contoh keberhasilan lainnya dengan reservoir yang berbeda adalah sumur LS-1055 di Lapangan Louise, Sanga Sanga. Sumur ini mengalir dengan produksi sebesar 1172 barel minyak per hari chk 24/64” (8280 barel minyak per hari open flow). Meski ketidakpastian potensi target dalam juga

Lebih dari 30 sumur step-out pengembangan dengan metode lain di beberapa wilayah Indonesia masih akan dibor hingga akhir 2014. Upaya ini sangat diharapkan akan memberikan harapan baru untuk pemenuhan target produksi nasional seperti yang telah ditetapkan. Juni 2014 BUMI

23