Outline Presentasi
• Potret Birokrasi Indonesia • Strategi Dasar dan Arah Kebijakan RB • 9 Program Akselerasi sampai 2014 • Dedicated Program
2
Potret Birokrasi Indonesia • Organisasi
– Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi
• Hukum dan Peraturan Perundang-undangan – Kontradiktif dan Ambigu
• Sumber Daya Aparatur
– Overstaffed dan Understaffed – Masalah Integritas
• Business Process dalam Pelayanan Publik
– Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti – Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi
• Mindset dan Culture Set
– Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan 3
Beberapa Masalah SDM Aparatur
Rekrutmen yang tidak objektif, tidak kompetitif dan KKN Promosi Jabatan yang masih tertutup dan KKN Tingkat remunerasi yang rendah dan tidak terkait kinerja Masih belum terbangunnya Sistem dan Budaya Kinerja
4
Indikator Capain dan Target Reformasi Birokrasi 2014 201
Catatan: *) Skala 0 – 10
**) Skala – 2.5 s/d 2.5 ***) IHPS II, Maret 2012
5
Kebijakan Reformasi Birokrasi Undang-Undang Undang-UndangNomor Nomor17 17 Tahun Tahun2007 2007tentang tentang RPJM RPJM200520052025 2025
Perpres PerpresNo. No.55tahun tahun2010 2010 tentang tentangRPJMN RPJMN2010-2014 2010-2014
Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik
Prioritas Nasional I : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Peraturan PeraturanPresiden PresidenNomor Nomor81 81Tahun Tahun2010 2010tentang tentangGrand GrandDesign Design Reformasi ReformasiBirokrasi Birokrasi2010-2025 2010-2025 Peraturan PeraturanMenteri MenteriPAN PANdan danRB RBNomor Nomor20 20Tahun Tahun2010 2010tentang tentangRoad RoadMap Map Reformasi ReformasiBirokrasi Birokrasi2010-2014 2010-2014 Beberapa BeberapaPeraturan PeraturanMenteri MenteriPAN PANdan danRB RBtentang tentang Pedoman PedomanPelaksanaan PelaksanaanRB RB 6
Kebijakan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional RPJPN 2005-2025 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025 RPJMN 2010-2014
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2020-2024
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
7
Tingkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Makro : Penyempurnaan Regulasi Nasional Aparatur Negara
Meso: Fungsi manajerial pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda
Mikro: Implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi di masing-masing K/L dan Pemda
3 Sasaran Reformasi Birokrasi 1.Pemerintahan yang bersih dan bebas Birokrasi KKN yang 2.Meningkatnya Bersih, kapasitas dan Kompeten akuntabilitas dan kinerja Melayani birokrasi 3.Meningkatnya kualitas pelayanan publik
8
Kerangka Kerja Reformasi Birokrasi Nasional 1. RUU Aparatur Sipil Negara MAKRO: Kerangka Regulasi Nasional
2. RUU Administrasi Pemerintahan 3. RUU Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara 4. RUU Tata Hubungan Kewenangan Antar Pemerintah 5. RUU Sistem Pengawasan Nasional 5. RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara 3. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
MIKRO : Program/Kegiatan pada K/L dan Pemda
8 Area Perubahan
Grand Design RB (Perpres 81/2010), Road Map RB (PerMenPAN&RB 20/2010) dan Pedoman Pelaksanaannya 9
Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dan 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi MAKRO: Kerangka Regulasi Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Grand Design RB (Perpres 81/2010) Road Map RB (PerMenPAN& RB 20/2010) MIKRO : 9 Program Mikro Instansi
8 Area Perubahan
3 Sasaran Reformasi Birokrasi
Birokrasi yang Bersih, Kompeten dan Melayani
10
4 Pilar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi s/d 2014 Pilar 1 : Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Pilar 2 :
Pilar 3 :
SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif
Pemerintahan yang terbuka dan melayani
3 Sasaran Reformasi Birokrasi
Birokrasi yang Bersih, Kompeten dan Melayani
Pilar 4 : Aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel 11
Tujuan Program: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Bebas KKN Tujuan 1:
Tujuan 2:
Tujuan 3:
Tujuan 4:
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
SDM yang Kompeten dan Kompetitif
Pemerintahan yang terbuka dan melayani
Aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel
Target Hasil
Target Hasil
1.Struktur Pemerintahan yang tepat 2.Konsolidasi Kempan, LAN, BKN, BPKP dan ANRI 3.Menurunnya Belanja Pegawai di APBN/D (Max 50%) 4.Pelaksanaan PMPRB yang efektif
1.Analisis Jabatan 2.Analisis Kebutuhan 3.Uji Kompetensi 4.Rekrutmen terbuka 5.Wajib Diklat SDM 6.Promosi Terbuka berbasiskan Kinerja 7.Remunerasi yang adil dan layak
Target Hasil 1.PTSP/One Stop Service yang Efektif 2.Pemeringkatan Kualitas Pelayanan Publik Nasional 3.Implementasi sistem pengaduan pelayanan publik nasional 4.Pusat Pengaduan Pelayanan Publik di masingmasing unit 5.Implementasi kebijakan No Wrong Door Policy
Target Hasil 1.Terpadunya Perencanaan, Pengganggaran dan Laporan Kinerja 2.Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK 3.Akuntabilitas Kinerja yang teraudit 4.SPIP yang efektif
12
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi sampai tahun 2014 2. PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS 1. PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI
9. EFISIENSI PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA KERJA PNS
3. SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA
9 Program Percepatan RB
4. PROFESIONALISASI PNS
8. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI
77. .PENINGKATAN PENINGKATAN
TRANSPARANSI TRANSPARANSIDAN DAN AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS APARATUR APARATUR
5.5.PENGEMBANGAN PENGEMBANGANSISTEM SISTEMELEKTRONIK ELEKTRONIK PEMERINTAH PEMERINTAH(E-GOVERNMENT) (E-GOVERNMENT)
6.6.PENINGKATAN PENINGKATANPELAYANAN PELAYANANPUBLIK; PUBLIK;
13
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI RENCANA AKSI a. b. c. d. e.
Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L dan Pemda; Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V secara bertahap Evaluasi LPNK; Evaluasi LNS Lanjutan; Evaluasi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Eselon II.
CAPAIAN RENCANA AKSI a. b. c. d.
Dibentuk Tim Nasional Penataan Organisasi K/L dan Pemda Evaluasi 12 Kementerian dan 10 LPNK, 15 Provinsi, 16 Kota, 16 Kabupaten Evaluasi terhadap 10 LNS Evaluasi terhadap UPT di 10 Kementerian dan 10 UPT di LPNK
14
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 2. PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
RENCANA AKSI a. b. c. d. e.
Analisis jabatan dan analisis beban kerja di K/L dan Pemda Kebijakan minus growth Kebijakan Pembatasan dan/atau pengurangan Belanja pegawai; Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS; Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela.
CAPAIAN RENCANA AKSI a. b. c. d. e. f.
Pelaksanaan Moratorium Rekrutmen PNS Tahun 2012 Pemberian Formasi dikaitkan dengan Belanja Pegawai di bawah 50% Pelatihan terhadap 4.261 SDM tenaga Analis Jabatan (ANJAB) di K/L dan Pemda Pelaksanaan Anjab di seluruh K/L dan Pemda sebagai basis rekrutmen PNS Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori I dan II Penyusunan Kriteria Pegawai yang akan dilakukan pensiun dini 15
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 3. SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA RENCANA AKSI a. Kebijakan Seleksi CPNS dengan Computer Assisted Test (CAT) b. Kebijakan Promosi Jabatan dengan Assessment Centre c. Kebijakan Pengisian Lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional.
CAPAIAN RENCANA AKSI a. b. c. d. e. f. g.
Penyusunan Soal dengan Konsorsium PTN Seleksi Terpusat dan Serentak melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pembangunan CAT di seluruh Provinsi Pembangunan Sistem Rekrutmen secara online Pembangunan sistem dan mekanisme Pengaduan dalam Rekrutmen PNS Penguatan Assesment Center Nasional Seleksi Terbuka Eselon I dan II di K/L dan Pemda (diawali di Kemen. PAN dan RB, LAN, BKN)
16
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 4. PROFESIONALISASI PNS RENCANA AKSI a. Penetapan Standar Kompetensi jabatan b. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik c.
Pengembangan Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi
d. Sertifikasi Kompetensi Profesi e. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri f.
Pengukuran Kinerja individu
g.
Penguatan Jabatan Fungsional:
CAPAIAN RENCANA AKSI a. b. c. d. e. f.
Pedoman Penetapan Standar Kompetensi Jabatan baik struktural maupun fungsional Penyusunan RPP mengenai Pengisian dalam Jabatan secara terbuka Penyusunan RPP mengenai Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berbasis sertifikasi Penegakan Disiplin berdasarkan PP Nomor 53/2010 Persiapan Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Pegawai berdasarkan PP No. 46/2011 Penetapan Jabatan Fungsional Khusus baru dan penataan jabatan fungsional yang sudah ada 17
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 5. PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH (E-GOVERNMENT) RENCANA AKSI a. b. c. d. e.
e-Office; e-Planning; e-Budgetting; e-Procurement; e-Performance.
CAPAIAN RENCANA AKSI a. Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di K/L dan Pemda b. Keterpaduan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja (Kemenkeu/Bappenas) c. Peningkatan Pengadaan Barang/Jasa secara Eletronik (LPSE) oleh K/L/Pemda
18
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 6. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK; RENCANA AKSI a. Peningkatan Pelayanan Perizinan: a.1. Penerapan Manajemen Standar Mutu a.2. Penyederhanaan Perizinan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Penerapan Call Centre dan Direct Customer Feedback
CAPAIAN RENCANA AKSI a. b. c. d. e. f. g.
Penyusunan RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik Penilaian dan Pemeringkatan Pelayanan Publik yang lebih komprehensif Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP dan SPM) Koordinasi dalam Peningkatan Doing Bussiness Indonesia Penguatan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pembentukan Sistem Nasional Pengaduan Pelayanan Masyarakat (SNPPM) Pembentukan Unit Pengaduan Pelayanan Publik di instansi pelayanan (UP3)
19
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 7. PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS MELALUI PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK RENCANA AKSI a.
Perluasan Pelaporan Harta kekayaan PNS sebagai dasar dalam promosi
b. c. d. e. f. g. h. i.
Penerapan Whistler Blower System di K/L/Pemda Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi Penandatanganan Pakta Integritas Penanganan Konflik Kepentingan Penegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Penegakkan Disiplin Penanganan Gratifikasi Pelaporan Transaksi Keuangan
CAPAIAN RENCANA AKSI a. b. c. d. e.
Penggunaan LHKPN/LHKASN sebagai basis promosi jabatan dan kenaikan pangkat Pencanangan Gerakan Nasional Penerapan Zona Integritas menuju WBK di K/L/Pemda Penandatangan Pakta Integritas pada 607 instansi pemerintah pusat dan daerah Pembangunan Zona Integritas dilakukan pada 30 instansi pemerintah pusat dan daerah Penguatan peran APIP Inspektorat dalam pencegahan korupsi melalui FORBES APIP 20
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 8. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI RENCANA AKSI a. Perbaikan Struktur Penggajian b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap: Remunerasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi Remunerasi berdasarkan kinerja individu. c.
Penyempurnaan Sistem Pensiun
d. Peningkatan jaminan Kesehatan bagi aparatur dan pensiunan.
CAPAIAN RENCANA AKSI a. Penyusunan RPP tentang Perubahan PP Nomor 7/1977 tentang Gaji PNS. b. Penyusunan RPP tentang Perubahan PP Nomor 25/1981 tentang Asuransi Sosial PNS c. Penyusunan RPP tentang Perubahan PP No. 32/1979 tentang Pensiun PNS d. Penerapan Remunerasi berbasis Kinerja dalam rangka RB 21
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 9. EFISIENSI PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA KERJA PNS RENCANA AKSI a.
Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan; b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; c. Pendayagunaan fasilitas pemerintah yang ada; d. Efisiensi perjalanan dinas.
CAPAIAN RENCANA AKSI a. Penyusunan RPerpres ttg pengadaan dan pemanfaatan kendaraan dinas dan fasilitas dinas dalam rangka efisiensi keuangan negara b. Penyusunan RPer. Men. PAN dan RB ttg Pedoman pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja aparatur c. Penyusunan Rperpres ttg Pengaturan Perjalanan Dinas Aparatur dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran
22
REMARKS REMARKS2012-2014 Dedicated Program No.
Program
1.
Assessment Organisasi Kementerian dan Lembaga
2.
Sistem Rekrutmen berbasis IT (Computer Assissted Test System)
3.
Sistem Pengisian Jabatan (Promosi) Terbuka (Assessment Centre)
4.
Sistem Monitoring Pelayanan Publik
5. 6.
Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintahan (GRMS)
7.
Reform the Reformers di Kempan dan RB (Internal Reform)
8.
Kampanye Pubik Untuk Reformasi Birokrasi
9.
Uji Kompetensi (talents mapping) Pegawai Negeri Sipil
10.
E-Integrated Competence Based Human Resource System
11.
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
12.
Pembangunan Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB
2012
2013
2014
23
TERIMA TERIMA KASIH KASIH
24
