JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016
ISSN: 2337-697X
OPTIMALISASI E-FILING DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto) Nieke Rudyanty Winanda; Yaqub Cikusin; Slamet Muchsin
Abstrak Penelitian ini berdasarkan atas fenomena pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik yang sering dikenal dengan istilah electronic government atau e-gov. Dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan khususnya pelaporan SPT tahunan pemanfaatan e-gov tersebut dikenal dengan e-filing. Sebagaimana lazimnya suatu program, e-filing juga mengalami kendala dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan adanya upaya-upaya untuk mengoptimalkan penggunaannya demi tercapainya kualitas pelayanan publik bidang perpajakan yang lebih baik. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain, pertama, pelaksanaan pelayanan perpajakan pada KPP Pratama Mojokerto. Kedua, penerapan e-filing pada KPP Pratama Mojokerto. Ketiga, usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka optimalisasi e-filing dalam pelayanan perpajakan pada KPP Pratama Mojokerto. Keempat, respon masyarakat terhadap e-filing. Serta kelima, keberadaan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan e-filing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan SPT tahunan kurang efisien sebelum adanya e-filing dan telah mengalami peningkatan kualitas sejak adanya efiling. Berbagai upaya telah dilakukan Ditjen Pajak dalam rangka optimalisasi e-filing demi pelayanan yang lebih baik. Respon masyarakat terhadap e-filing cukup bagus walaupun masih ditemui beberapa kendala. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan e-filing, namun penyelenggara layanan memberikan solusi atas hambatanhambatan yang terjadi. Kata kunci: Optimalisasi, e-filing, kualitas pelayanan perpajakan
PENDAHULUAN Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah terus berupaya menciptakan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah sebagai penyedia layanan untuk mempermudah akses pelayanan publik ialah dengan e-gov atau electronic government. E-gov adalah pemanfaatan teknologi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih efisien. E-gov diharapkan mampu menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bidang pelayanan pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga tidak mau ketinggalan dalam menerapkan e-gov
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan e-gov dalam bidang pelayanan pajak dikenal dengan istilah e-filing. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan negara kepada masyarakat untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. Sebagaimana diketahui, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari target pajak yang belum terpenuhi. Sebagaimana dikutip dari www.pajak.go.id yang menyebut bahwa hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22% (www.pajak.go.id). Melihat kenyataan tersebut, Ditjen Pajak terus berupaya untuk 45
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak, Ditjen Pajak memanfaatkan e-gov untuk melakukan pelaporan SPT tahunan secara online. Pemanfaatan e-gov untuk hal tersebut dikenal dengan istilah e-filing. Penerapan e-filing ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perpajakan khususnya pelaporan SPT tahunan. Dengan diterapkannya e-filing, diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak. E-filing ini juga diharapkan mampu memberikan efisiensi pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pajak. Dengan adanya e-filing ini diharapkan kesulitan yang dialami dalam penerimaan SPT dapat diminimalisir. Tiga kendala utama yang dihadapi masyarakat dan petugas pajak dalam penerimaan SPT seperti diungkapkan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Ditjen Pajak Iwan Djuniardi ialah, Pertama, beban administrasi yang besar bagi DJP dalam melakukan penerimaan, pengolahan dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun. Kedua, ekonomi biaya tinggi terkait proses penerimaan, pengolahan dan pengarsipan SPT yang sangat panjang dan memakan waktu sangat lama. Ketiga, pentingnya inovasi berbasis teknologi untuk menuju administrasi perpajakan yang lebih ramping (http://ekbis.sindonews.com/). Di sisi lain, penerapan e-filing ini bukan tanpa kendala. Diakui oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus bahwa penerapan e-filing ini masih memerlukan pembenahan sistem, misalnya mengenai kapasitas pengunjung di website resmi pajak yaitu www.pajak.go.id. Saat ini kapasitas pengunjung di web tersebut sekitar 2000 pengunjung per klik. "Sekarang itu yang mengeluh itu rata-rata
ISSN: 2337-697X
pada saat dia submit berbarengan," katanya (http://bisnis.news.viva.co.id/). Berbagai macam kendala dihadapi dalam penerapan e-filing ini. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Ditjen pajak masih terus melakukan evaluasi dan pembenahan terkait permasalahan yang terjadi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa program e-filing ini juga memberikan kemudahan dan sangat membantu bagi wajib pajak yang hendak mengakses informasi dan melaksanakan pelaporan pajak. Dengan adanya e-filing ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pelaporan SPT tahunan. Harapan ini bukan tanpa alasan, peneliti Danny Darussalam Tax Center, menguraikan rasio kepatuhan pelaporan SPT pada 2010 58% dari wajib pajak. Namun pada 2013 turun menjadi 37% wajib pajak yang melapor (http://surabaya.bisnis.com/). Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sosialisasi terkait penggunaan e-filing terus dilakukan agar wajib pajak mengetahui tata cara dan waktu pelaporan SPT tahunan secara tepat dan benar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Perhutani Mojokerto, Atin Rukyatin yang mengatakan bahwa hal ini penting dan ingin dicapai melalui sosialisasi agar para karyawan sebagai wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan Pajak Pasal 21 sesuai aturan dan tata waktu yang ada selain dapat memanfaatkan kemudahan yang disediakan pihak Dirjen Pajak dalam melaporkan pajak yakni melaporkan pajak secara elektronik atau yang sudah populer dijuluki e-SPT dan e-filing (http://perumperhutani.com). Sosialisasi terkait e-filing dalam rangka efisiensi pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak perorangan yang dilakukan oleh KPP Pratama Mojokerto menunjukkan bahwa masih minimnya pengetahuan wajib pajak tentang mudahnya cara pelaporan SPT tahunan sehingga masyarakat seringkali 46
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 mengesampingkan kewajibannya melakukan pelaporan SPT tahunan. Namun di sisi lain, pelaksanaan efiling pada KPP Pratama Mojokerto telah berjalan cukup baik tetapi masih perlu untuk lebih dioptimalkan lagi. Pelaksanaan e-filing pada KPP Pratama Mojokerto dapat dikatakan sudah berjalan baik dilihat dari pencapaian KPP Pratama Mojokerto yang memperoleh peringkat kedua nasional untuk pelaksanaan e-filing. KPP Pratama Mojokerto berhasil melampaui target dalam hal jumlah pengguna e-filing tahun 2015. Dengan adanya akses layanan pajak yang semakin mudah, salah satunya dengan penerapan e-filing, diharapkan kesadaran wajib pajak di bawah naungan KPP Mojokerto akan mengalami peningkatan sehingga target perolehan pajak bisa dicapai. TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain: 1. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan perpajakan sebelum dan setelah penerapan e-filing pada KPP Pratama Mojokerto. 2. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan e-filing pada KPP Pratama Mojokerto. 3. Mengetahui dan mendeskripsikan usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka optimalisasi e-filing dalam pelayanan perpajakan pada KPP Pratama Mojokerto. 4. Mengetahui dan mendeskripsikan respon masyarakat terhadap adanya efiling. 5. Mengetahui dan mendeskripsikan keberadaan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan efiling pada KPP Pratama Mojokerto. METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyanderaan) secara
ISSN: 2337-697X
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 2003:4). Adapun fokus dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pelayanan perpajakan dengan sub fokus pelaksanaan sebelum penerapan e-filing dalam pelayanan perpajakan; serta setelah ada e-filing dalam pelayanan perpajakan. (2) Penerapan e-filing dalam pelayanan perpajakan dengan sub fokus tata cara pelaksanaan e-filing dalam pelayanan perpajakan; serta fungsi dan peran e-filing dalam pelayanan perpajakan. (3) Upayaupaya optimalisasi penggunaan e-filing dalam pelayanan perpajakan. (4) Respon masyarakat terhadap e-filing dengan sub fokus kendala dalam penggunaan aplikasi e-filing; serta kepuasan wajib pajak dalam penggunaan e-filing. (5) Keberadaan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan e-filing dalam pelayanan perpajakan dengan sub fokus faktor-faktor pendukung dan penghambat e-filing dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan serta solusi terhadap faktor penghambat e-filing dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data utama tanpa melalui perantara dengan sumber data yang disebut dengan subyek dan informan serta data sekunder ialah data yang mendukung data primer yang berbentuk dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan resmi, peraturan-peraturan, petunjuk dan laporan serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber datanya antara lain petunjuk penggunaan e-filing; rekapitulasi data jumlah pengguna e-filing; rekapitulasi data jumlah paritisipasi masyarakat dalam pelaporan pajak. Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto Jl. RA Basuni KM 5 Jampirogo Sooko Mojokerto 61361 Telp 0321 328481, 322051, 323329, 326359. Sedangkan situs penelitian ini adalah bidang pelayanan perpajakan. 47
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan sendiri sampel yang diambil dengan pertimbanganpertimbangan tertentu. Menurut Nasution (2014:98) sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Sampling yang purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Dengan menggunakan metode pengambilan sampel tersebut, maka diharapkan kriteria sampel benar-benar sesuai dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan peneliti sebagai obyek penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi observasi, interview, dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian dilakukan secara interaktif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:430), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Data Reduction (Reduksi Data); Data Display (Penyajian Data); Conclusion Drawing / Verification. HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Pelayanan Perpajakan di KPP Pratama Mojokerto Sebelum Penerapan E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan Dalam hal pelayanan khususnya pelaporan SPT tahunan, KPP Pratama Mojokerto telah melaksanakannya setiap tahun. Pelaporan SPT tahunan seolah menjadi hajatan rutin tahunan bagi Kantor
ISSN: 2337-697X
Pelayanan Pajak di selururh Indonesia termasuk KPP Pratama Mojokerto. Terkait pelaporan SPT tahunan yang menjadi agenda rutin KPP Pratama Mojokerto, tentunya terbayang betapa sibuknya aktivitas di kantor tersebut saat mendekati batas akhir pelaporan yaitu tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak badan setiap tahunnya. Wajib Pajak yang berada dibawah naungan KPP Pratama Mojokerto hampir dipastikan akan mengalami overload mendekati tanggal tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa kebiasaan orang Indonesia yang seolah sudah membudaya untuk melaksanakan sesuatu mendekati menit-menit terakhir menjelang deadline. Hal ini berlaku pula pada pelaporan SPT tahunan para Wajib Pajak. Antrian yang panjang, pemberkasan yang banyak dan rumit seolah menjadi masalah tahunan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak. Terkait dengan hal tersebut, peneliti menemukan bahwa dahulu melaporkan SPT tahunan harus datang ke KPP pada jam kerja. Jika Wajib Pajak membeludak dan petugas terbatas maka masyarakat harus antri untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini menjadikan pelayanan menjadi tidak efisien. Jika dilihat dari sisi Wajib Pajak, model pelayanan seperti ini belum bisa dikatakan maksimal karena antrian yang panjang sehingga waktu banyak terbuang hanya untuk menunggu giliran mendapatkan pelayanan. Selain dilihat dari efisiensi waktu, model pelayanan seperti juga menyulitkan bagi sebagian orang karena seringkali satu orang perwakilan dari suatu instansi melaporkan SPT tahunan seluruh personil instansi tersebut secara kolektif. Ditinjau dari sisi petugas pajak, model pelayanan seperti ini juga dirasakan kurang efisien. Hal ini dapat diketahui dari temuan peneliti bahwa pelaporan SPT tahunan secara manual menyebabkan berkas bertumpuk-tumpuk sangat banyak 48
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 sehingga resiko berkas hilang atau terselip semakin tinggi. Hal ini juga menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak yang berkasnya hilang atau terselip di Kantor Pelayanan Pajak sehingga SPT tahunan yang sebenarnya sudah dilaporkan tidak dapat dicatat dengan baik dan diakui belum melapor. Dari aspek keamanan dapat dilihat dari keluhan seorang Wajib Pajak yang mengatakan bahwa tahun lalu melakukan pelaporan SPT tahunan secara manual tetapi tidak diakui. Pelayanan pelaporan SPT tahunan secara manual dianggap kurang efisien baik dilihat dari sisi masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun dari sisi instansi dan petugas pajak. Sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik, KPP Pratama Mojokerto mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan berkualitas yang dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan. Setelah Penerapan E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan E-filing merupakan cara penyampaian SPT online yang dilakukan melalui website www.djponline.pajak.go.id. E-filing diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Pelayanan perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Mojokerto agaknya mengalami peningkatan secara kualitas sejak adanya e-filing. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemudahan layanan yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja serta terjamin keamanannya karena data yang dikirim dapat langsung masuk ke database Ditjen Pajak tanpa melalui proses yang rumit. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti mendapatkan temuan bahwa sebelum adanya e-filing, Wajib Pajak harus
ISSN: 2337-697X
melaporkan SPT tahunannya secara manual sehingga terjadi penumpukan berkas dan menyulitkan petugas dalam hal pendataan. Hal ini menyebabkan resiko terselipnya berkas-berkas SPT tahunan sehingga merugikan Wajib Pajak yang bersangkutan. Setelah ada e-filing, Wajib Pajak bisa melaporkan SPT tahunannya dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini berdampak pula terhadap jumlah berkas manual yang tidak lagi mengalami penumpukan sebanyak tahun-tahun sebelum adanya e-filing karena data yang dikirim secara online langsung masuk ke database Ditjen Pajak. DJP sebagai penyedia layanan perpajakan telah membangun kerjasama dengan masyarakat khususnya para Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dapat dilihat disini, masyarakat memiliki kontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Dengan kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan perpajakan, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Dengan kata lain ada hubungan timbal balik atau kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan negara melalui pajak. Dalam pelaksanaan e-filing ini, Wajib Pajak diberi fasilitas yang memudahkan untuk melaporkan SPT tahunan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak tanpa harus mengganggu aktivitas utama mereka. Sementara dilihat dari sisi instansi penyedia layanan publik bidang perpajakan, e-filing mengurangi sedikit beban pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam hal pendataan berkas-berkas SPT tahunan sehingga mengurangi resiko berkas yang terselip yang dapat merugikan Wajib Pajak yang bersangkutan. Disini 49
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 terlihat adanya kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai penyedia layanan publik bidang perpajakan dan masyarakat sebagai Wajib Pajak. E-filing merupakan suatu bentuk layanan yang mudah diakses oleh masyarakat yang diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Memberikan pelayanan yang baik bukan saja menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat tetapi lebih dari itu, pelayanan prima merupakan kontribusi dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara dalam pembangunan negara. E-filing seolah merupakan jawaban atas keluhan masyarakat terkait kurang efisiennya pelayanan perpajakan yang diberikan khususnya dalam hal pelaporan SPT tahunan. Dengan e-filing masyarakat dapat melaksanakan pelaopran SPT tahunan dengan lebih mudah, murah, cepat dan aman. Dalam pelaksanaan pelaporan SPT tahunan secara manual, yang sangat jelas terlihat menjadi masalah adalah dalam hal penumpukan berkas yang terjadi. Hal ini berdampak terhadap pendataan berkas SPT, resiko terselip atau hilang tinggi sehingga merugikan Wajib Pajak yang bersangkutan. Ini tentu menjadi tanggung jawab penyelenggara pelayanan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, maka diterapkanlah e-filing sebagai bentuk perbaikan layanan dalam bidang perpajakan khususnya pelaporan SPT tahunan. Dengan penerapan e-filing ini, pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak dapat lebih dipertanggungjawabkan. Penerapan E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan Tata Cara Pelaksanaan E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan Tata cara pelaksanaan e-filing sebenarnya cukup mudah. Terkait hal ini, peneliti mendapatkan temuan bahwa bagi Wajib Pajak yang akan menggunakan efiling harus memiliki NPWP dan email. Kemudian perlu melakukan aktivasi e-FIN
ISSN: 2337-697X
dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) di Kantor Pelayanan Pajak. Jika e-FIN sudah diaktivasi, pengguna langsung bisa login di website www.djponline.go.id. Temuan lain berdasarkan hasil observasi peneliti juga menyebutkan hal yang sama bahwa prosedur pelaksanaan e-filing dimulai dari aktivasi e-FIN kemudian aktivasi melalui website djponline. Tata cara pelaksanaan e-filing seperti dikutip dari www.pajak.go.id adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna e-Filing. Karena hanya sekali digunakan, Anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan e-FIN tersebut. 2. Mendaftarkan diri sebagai WP eFiling di situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara e-Filing melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu: (1) mengisi e-SPT pada aplikasi e-Filing di situs DJP; (2) meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS; (3) mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi; dan (4) notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui email. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan Wajib Pajak di lapangan. Tahapan-tahapan tersebut cukup mudah dilakukan oleh masyarakat, hanya saja karena baru pertama kali melakukan pelaporan SPT tahunan secara online, beberapa Wajib Pajak terlihat agak bingung. Bentuk pelayanan yang diberikan Ditjen Pajak berupa e-filing ini memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai Wajib Pajak. E-filing ini telah sesuai dengan wujud pelayanan yang 50
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 didambakan masyarakat menurut Moenir (2014:47) yaitu 1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan 2. Mendapatkan pelayanan wajar 3. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih 4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang Dalam hal ini, e-filing telah sesuai dengan teori tersebut. Pada poin pertama yaitu kemudahan dalam pengurusan kepentingan, e-filing telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak penggunanya. Melalui e-filing masyarakat dapat melaksanakan pelaporan SPT tahunan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, Wajib Pajak tidak perlu menyertakan berkas yang banyak dan bermacam-macam sehingga menjadi lebih mudah dan murah. Pada poin kedua, mendapatkan pelayanan yang wajar. Dalam pelaksanaan e-filing, Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT tahunan secara online dari mana saja tanpa berhadapan langsung dengan petugas pelayanan pajak. Tetapi untuk Wajib Pajak yang masih mengalami kesulitan dan kendala, Kantor Pelayanan Pajak menyediakan sarana dan prasarana serta petugas pemandu yang akan membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Petugaspetugas pemandu tersebut akan melayani dengan ramah dan sabar setiap Wajib Pajak yang memerlukan bantuan. Ketiga adalah mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih. Hal ini dapat dilihat dari proses pelayanan yang dilakukan secara online sehingga masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak tidak perlu berhadapan langsung dengan petugas pelayanan pajak. Melihat kenyataan ini, tidak ada alasan untuk menerima perlakuan yang tidak adil dan pilih kasih. Yang terakhir, mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. Efiling merupakan layanan pelaporan SPT tahunan secara online. Dalam hal ini ketika
ISSN: 2337-697X
Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filing data yang diinput langsung masuk ke dalam database Dirjen Pajak sehingga seluruh proses pelaporan SPT tahunan dilaksanakan secara transparan. Fungsi dan Peran E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan Melalui fasilitas e-filing ini, masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan secara online dari mana saja dan kapan saja tanpa harus antri di Kantor Pelayanan Pajak. Peneliti juga menemukan hal yang senada melalui observasi yang peneliti lakukan. Masyarakat merasa senang karena tahuntahun mendatang tidak perlu datang ke KPP untuk antri melaporkan SPT tahunannya. Peneliti berpendapat bahwa dengan penerapan e-filing, kualitas pelayanan publik bidang perpajakan khususnya dalam hal pelaporan SPT tahunan menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari efifiensi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak. Masyarakat tidak lagi harus antri yang membuang banyak waktu serta tidak perlu datang ke KPP hanya untuk melaksanakan pelaporan SPT tahunan. Dari segi transparansi dan tanggung jawab juga terlihat lebih baik karena data yang diinput melalui formulir SPT tahunan online melalui e-filing langsung masuk database Ditjen Pajak sehingga meminimalisir berkas hilang atau terselip. Selain itu berkurangnya jumlah berkas juga berdampak positif bagi lingkungan alam sekitar serta terjadi pengurangan jumlah biaya administrasi yang besar. Upaya-Upaya Optimalisasi Penggunaan E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan Pada KPP Pratama Mojokerto, pelaksanaan e-filing sudah cukup baik, hanya saja masih perlu dimaksimalkan lagi. Pelaksanaan e-filing yang sudah cukup baik ini dapat dilihat dari jumlah pengguna di wilayah kerja KPP Pratama 51
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 Mojokerto pada tahun 2014 dan 2015 yang selalu mengalami peningkatan. Bahkan, pada tahun 2015 KPP Pratama Mojokerto menduduki peringkat kedua nasional dalam hal jumlah pengguna e-filing terbanyak. Pada tahun 2014, pengguna e-filing pada KPP Pratama Mojokerto berhasil menembus angka 19.356 pengguna. Sedangkan pada tahun 2015, realisasi efiling tercapai sebanyak 55.935 pengguna. Sementara pada tahun 2016 mencapai 62.508 pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-filing di KPP Pratama Mojokerto sudah berjalan baik. Terlepas dari pencapaian tahun sebelumnya, penggunaan e-filing masih harus dioptimalkan. Beberapa upaya optimalisasi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Peneliti mendapatkan temuan dilapangan bahwa upaya-upaya optimalisasi yang dilakukan antara lain penyediaan sarana dan prasarana berupa 8 PC (Personal Computer) serta petugas pemandunya di setiap KPP yang baru ada pada tahun ini. Selain itu, sosialisasi yang terus menerus dilakukan agar masyarakat lebih memahami pajak serta Surat Edaran MenPAN no 08 tahun 2015 tentang kewajiaban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia melalui e-filing. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan melalui hasil observasi, upaya optimalisasi yang paling efektif adalah SE MenPAN RB no. 08 tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna efiling yang mengaku baru pertama kali menggunakan karena ada SE MenPAN RB no. 08 tahun 2015 tersebut. Optimalisasi e-filing perlu terus dilakukan agar kedepannya lebih banyak lagi pengguna yang melaporkan SPT tahunan melalui e-filing karena dengan sarana e-filing ini efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang perpajakan
ISSN: 2337-697X
khususnya pelaporan SPT tahunan akan dapat tercapai. Respon Masyarakat Terhadap E-Filing Kendala dalam Penggunaan Aplikasi EFiling Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, kendala yang banyak terjadi adalah kurangnya penguasaan teknologi oleh masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak pengguna e-filing. Selain itu, banyak diantara mereka yang baru pertama kali melaksanakan pelaporan SPT tahunan secara online melalui e-filing sehingga sempat mengalami kebingungan karena belum terbiasa, ragu-ragu serta perasaan takut salah. Peneliti mendapatkan temuan di lapangan beberapa orang Wajib Pajak mengaku kurang memahami karena belum terbiasa saja. Ketika untuk pertama kali dibantu oleh petugas e-filing untuk melaporkan SPT tahunannya, mereka mengakui bahwa selanjutnya mereka akan bisa melakukan sendiri karena sudah mengerti dan memahami tata cara pelaksanaan e-filing. Tidak mudah memang merombak budaya masyarakat kita. Masyarakat yang telah terbiasa melakukan pelaporan SPT tahunan secara manual dengan menyerahkan berkas-berkas, sekarang harus beralih dengan cara lain. Namun demi peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perpajakan langkah itu memang harus diambil. Jika selamanya masih menggunakan cara-cara konvensional maka hampir bisa dipastikan bahwa kualitas pelayanan hanya akan ‘begitu-begitu saja’. Pemerintah dan masyarakat memang harus berbenah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat untuk negara yang lebih baik. Penerapan e-gov dalam hal ini e-filing merupakan perwujudan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 52
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 Kepuasan dalam Penggunaan E-Filing Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan e-filing masih menemui banyak kendala dari berbagai pihak. Namun hal itu tidak lantas menjadikan masyarakat tidak senang dengan penerapan e-filing ini. Banyak masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak pengguna e-filing mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan. Walaupun pada awalnya sebagian dari mereka harus ‘dipaksa’ untuk menggunakannya melalu SE MenPAN RB no.08 tahun 2015. Temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang lebih puas menggunakan e-filing daripada melaporkan SPT tahunannya secara manual. Mereka mengaku senang dengan e-filing karena pelayanan yang diakses menjadi lebih cepat, mudah dan murah serta dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja dibandingkan dengan cara lama yang ribet dan kurang efisien. Kepuasan masyarakat memang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam teori kepuasan yang dikemukakan Moenir (2014: 197202) kepuasan terdiri dari 2 komponen besar, yaitu: 1. Layanan – Agar layanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka si pelaku dalam hal ini petugas, harus dapat memenuhi 4 persyaratan pokok, yaiyu: (a) tingkah laku yang sopan, (b) cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, (c) waktu menyampaikan yang tepat dan (d) keramahtamahan. 2. Produk - Produk yang dimaksud dalam hubungan dengan sasaran manajemen pelayanan yaitu kepuasan yang dapat berbentuk: (a) barang, (b) jasa atau (c) surat-surat berharga. Sesuai dengan teori diatas, pelaksanaan e-filing telah memenuhi teori tersebut. Hal ini dapat dilihat dari respon sebagian besar masyarakat yang mengaku
ISSN: 2337-697X
puas mendapatkan pelayanan yang baik setelah menggunakan e-filing. Keberadaan Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat E-Filing dalam Pelaksanaan Pelayanan Perpajakan Terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan e-filing dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perpajakan khususnya pelaporan SPT tahunan. Berbagai macam faktor tersebut baik pendukung maupun penghambat peneliti temui dilapangan. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti mendapatkan temuan yang menyebutkan bahwa faktor penghambat yang paling sering terjadi adalah server down atau sistem error serta dari Wajib Pajak yang lupa akun email atau password emailnya. Dari hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan, faktor penghambat yang seringkali terjadi ialah server down atau sistem error. Bahkan ketika mendekati batas akhir penyampaian SPT tahunan yakni pada tanggal 30 Maret 2016, server down beberapa kali dengan durasi yang cukup lama sekitar lebih dari 30 menit serta faktor penghambat dari Wajib Pajak yang kurang menguasai teknologi serta lupa akun email atau password emailnya, selain itu beberapa Wajib Pajak mengaku baru pertama kali menggunakan e-filing sehingga mengalami kebingungan. Sebagaimana lazimnya suatu program yang tidak selalu berjalan mulus, dalam pelaksanaan e-filing juga terdapat faktor pendukung dan penghambat yang bermacam-macam. Namun faktor-faktor penghambat ini tidaklah menghalangi efiling dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perpajakan khususnya pelaporan SPT tahunan. 53
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor penghambat yang terjadi membuat masyarakat menjadi negative thiking terhadap e-filing. Disatu sisi masyarakat ‘dipaksa’ untuk melaksanakan pelaporan SPT tahunan melalui e-filing dengan adanya SE MenPAN RB no. 08 tahun 2015, namun disisi lain pemerintah seolah tidak siap dengan konsekwensinya. Hal ini menyebabkan sedikit berkurangnya kualitas pelayanan prima yang didambakan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula faktor pendukung yang memperlancar pelaksanaan penerapan efiling ini. Beberapa diantara faktor pendukung yang peneliti temukan dilapangan adalah adanya SE MenPAN RB no 08 tahun 2015 yang secara signifikan mempengaruhi peningkatan jumlah pengguna e-filing. Selain itu kemudahan yang diberikan dalam penerapan e-filing juga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan minat wajib pajak untuk menggunakannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh e-filing dalam pelayanan pelaporan SPT tahunan telah membuat sebagian masyarakat sebagai wajib pajak beralih dari cara manual ke cara online melalui e-filing. Kemudahan yang ditawarkan antara lain wajib pajak tidak lagi perlu antri untuk melaporkan SPT tahunan. Pelaporan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama terkoneksi dengan internet. Serta lebih terjamin dari segi keamanannya karena data yang dikirim langsung masuk ke database DJP. Solusi Terhadap Faktor Penghambat EFiling Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan Dalam menyikapi faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan e-filing ini, Ditjen Pajak pada umumnya dan KPP Pratama Mojokerto pada khususnya telah melakukan upaya maksimal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
ISSN: 2337-697X
Dari temuan peneliti di lapangan berdasarkan hasil observasi menunjukkan ketika terjadi permasalahan terkait server, para petugas di lingkungan Ditjen Pajak pusat cepat tanggap dalam mengatasi kendala yang terjadi. Salah satu solusi yang diberikan adalah jika website www.djponline.pajak.go.id tidak bisa diakses, pengguna dialihkan ke website www.djponline2.pajak.go.id. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan dari sisi wajib pajak yang terjadi, para petugas e-filing langsung turun tangan untuk membantu kesulitan para pengguna e-filing. Dilihat dari permasalahan yang sering terjadi yaitu Wajib Pajak lupa email atau password emailnya, solusi yang diberikan oleh para petugas adalah membantu membuatkan email baru. Terkait dengan hal tersebut, peneliti mendapatkan temuan di lapangan yang mengatakan bahwa jika terjadi permasalahan terkait server, maka solusinya langsung ditangani oleh Kantor Pusat DJP. Tetapi jika terjadi hambatan seperti Wajib Pajak lupa email atau password emailnya maka para petugas akan membantu membuatkan email baru. Melihat banyaknya faktor penghambat yang ada, Ditjen Pajak memberikan solusi atas keseluruhan trouble yang terjadi yaitu dengan menunda batas waktu pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi online melalui e-filing dari semula tanggal 31 Maret 2016 menjadi tanggal 30 April 2016. Solusi yang diberikan ini seolah memberikan kepuasan bagi masyarakat yang sebelumnya sedikit kecewa dengan hambatan terkait server yang terjadi namun sedikit terobati ketika mengetahui bahwa batas akhir pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi online ditunda hingga satu bulan berikutnya. SIMPULAN Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 54
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 1.
a.
b.
c.
d.
e.
Pelaksanaan pelayanan perpajakan telah mengalami perubahan dari sebelum penerapan e-filing dan setelah diterapkannya e-filing. Pelaksanaan pelayanan publik bidang perpajakan khususnya dalam pelaporan SPT tahunan sebelum adanya e-filing kurang efisien karena Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak pada hari dan jam kerja, selain itu dari pemberkasan juga mengalami inefisiensi yang dapat mengakibatkan hilang atau terselipnya berkas Wajib Pajak. Pelaksanaan pelayanan publik bidang perpajakan khususnya dalam hal penyampaian SPT tahunan mengalami peningkatan kualitas pelayanan setelah penerapan e-filing yang dapat dilihat dari pelayanan yang lebih efisien, masyarakat tidak perlu antri, mudah, murah dan cepat. Penerapan e-filing bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT tahunan. Tata cara pelaksanaan e-filing cukup mudah, wajib pajak hanya perlu memiliki e-mail kemudian aktivasi eFIN di Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya sudah langsung bisa login ke djponline. E-filing merupakan sarana dan prasarana yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya khususnya terkait pelaksanaan pelaporan SPT tahunan. 2. Upaya-upaya yang dilakukan Ditjen Pajak dalam rangka optimalisasi e-filing antara lain dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa komputer dan pemandunya di setiap Kantor Pelayanan Pajak, melakukan sosialisasi tentang perpajakan serta melalui Surat Edaran MenPAN no. 08 tahun 2015.
ISSN: 2337-697X 3. Masyarakat menyambut baik penerapan e-filing ini walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi, namun sebagian besar mengaku senang dengan adanya efiling ini. a. Kendala yang banyak terjadi di masyarakat adalah mereka baru pertama kali mengakses layanan efiling ini sehingga sedikit bingung, ragu-ragu dan merasa takut salah dalam pelaksanaannya. Selain itu jaringan internet yang kurang stabil menjadi kendala bagi masyarakat karena menghambat kelancaran pelaksanaan e-filing. b. Sebagian besar masyarakat mengaku puas menggunakan efiling karena mudah, murah, cepat dan aman serta dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak. 4. Terdapat berbagai macam faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan e-filing. a. Beberapa faktor pendukung yang ada antara lain SE MenPAN RB no 08 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/ Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia Melalui eFiling. Serta kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan efiling. Sedangkan faktor penghambat yang ada antara lain server down atau sistem error serta hambatan dari sisi wajib pajak yang sering terjadi adalah Wajib Pajak lupa akun email atau password emailnya serta banyaknya Wajib Pajak yang baru pertama kali menggunakan e-filing sehingga mengalami kebingungan dan raguragu. b. Faktor penghambat dari sisi penyedia layanan langsung diatasi 55
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 oleh Kantor Pusat DJP sedangkan faktor penghambat dari sisi wajib pajak dapat diselesaikan oleh petugas-petugas e-filing dengan cara membantu dan membimbing pengguna tersebut hingga memahami e-filing. Selain itu, Ditjen Pajak memberikan solusi pada tahun 2016 ini atas semua permasalahan yang terjadi dengan menunda batas akhir pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi melalui efiling dari yang semula tanggal 31 Maret 2016 menjadi 30 April 2016. DAFTAR PUSTAKA Buku Badan Analisis Fiskal, Departemen Keuangan. 2004. Cet.1. Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Denhardt, Janet V. dan Robert B. Denhardt. 2003. The New Public Service: Serving not Steering. Armonk, New York: M. E Sharpe. Fidel. 2010. Cet. 1. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Moenir, H. A. S. 2014. Edisi I. Cetakan X. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. Muslim, Asep. 2008. Cet II. Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Perca. Nasution, S. 2014. Ed. 1. Cet. 14. Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: PT Bumi Aksara. Resmi, Siti. 2011. Ed. 6. Buku 1. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
ISSN: 2337-697X
Syukri, Agus Fanar. 2009. Standar Pelayanan Publik Pemda Berdasarkan ISO 9001/IWA-4. Bantul : Kreasi Wacana. Umar, Husein. 2005. Ed. 3. Cet.1. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara. Dokumen Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Kepmen PAN no 63/ KEP/ M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kepmen PAN no. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Peng-03/PJ.09/ 2016 Tentang Pelaporan Pajak Elektronik Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan Sanksi. Surat Edaran MenPAN RB no 8 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/ Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia Melalui e-Filing. Undang-undang no 16 tahun 2009 tentang Perpajakan. Internet Aditiasari, Dana. 6 Desember 2013. Penerapan E-Filing Diharapkan Tingkatkan Penyampaian SPT. http://ekbis.sindonews.com/read/81403 8/33/penerapan-e-filing-diharapkantingkatkan-penyampaian-spt1386314168. Diakses 14 April 2015 12:10 Amalia, Resky. 2014. New Public Service (NPS). http://reskyamaliaqq.blogspot.co.id/. Diakses 26 Oktober 2015 19:15 Armandhanu, Denny dan R. Jihad Akbar. 7 April 2014. Ditjen Pajak: Pengguna E56
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 Filing 2014 Melampaui Harapan. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/ 494561-ditjen-pajak--pengguna-efiling-2014-melampaui-harapan. Diakses 14 April 2015 12:34 Dirsa, Andi Wahyudi. 2014. Tesis. User Resistance (Keengganan Pengguna) Dalam Implementasi E-Filing Pada wajib Pajak di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.ph p?mod=penelitian_detail&sub=Penelitia nDetail&act=view&typ=html&buku_id =71469&obyek_id=4. Diakses 27 Maret 2016. 20:38 Dzakiy, Uruqul Nadhif. 2014. Menangkal Kebocoran Pajak Dengan E-filing. http://www.uruqulnadhif.com/2014/04/ menangkal-kebocoran-pajak-dengane.html. Diakses 17 April 2015 13:54 Hadi, Wiyoso. 2013. Go Green Dengan EFiling. http://www.pajak.go.id/content/article/g o-green-dengan-e-filing. Diakses 17 April 2015. 13:41 Haryanto. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. http://belajarpsikologi.com/metodepenelitian-kualitatif/. Diakses 27 Mei 2015. 12:56 Iswahyudi. 2014. Thesis. Kualitas Layanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta Dalam Pembuatan Paspor Berbasis E- Government (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta). http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t3621 6.pdf. Diakses 18 Januari 2016. 11:32 Kesuma, I Made Gde Partha. 2012. E Government Dalam Transparansi Sistem Pemerintahan Modern. http://www.biropem.baliprov.go.id/id/E -Government-Dalam-Transparansi-Sistem-Pemerintahan-Modern-. Diakses 14 April 2015. 11:46 Khabibah, Nur. 2013. Thesis. EGovernment Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Website BPS Provinsi D.I Yogyakarta). http://etd.repository.ugm.ac.id/index.ph
ISSN: 2337-697X
p?mod=penelitian_detail&sub=Penelitia nDetail&act=view&typ=html&buku_id =65926. Diakses 18 Januari 2016. 12:03 Kuncoro, Wahyu. 2006. Tesis. Studi Evaluasi Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo. http://eprints.undip.ac.id/15938/1/Wahy u_Kuncoro.pdf. Diakses 18 Januari 2016. 19:53 Tjahjadi, Yosef Ervin Riadi Oedi. 2014. Tesis. Analisis Penerimaan E-Filing Oleh Wajib Pajak. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.ph p?mod=penelitian_detail&sub=Penelitia nDetail&act=view&typ=html&buku_id =75163. Diakses 18 Januari 2016. 20:15 Ulum, Miftahul. 2014. Kepatuhan Pelaporan Pajak Melalui SPT Menurun. http://surabaya.bisnis.com/read/201406 18/4/72351/kepatuhan-pelaporan-pajakmelalui-spt-menurun. Diakses 14 April 2015. 20:38 Wahyudi, Eddi. 2015. Frequently Ask Question (FAQ) Terkait E-Filing. http://eddiwahyudi.com/tag/efiling/. Diakses tanggal 17 April 2015 13:24. _____________. 2012. Penyampaian Surat Pemberitahuan Online (E-Filing). http://www.pajak.go.id/content/penyam paian-surat-pemberitahuan-onlineefiling. Diakses 17 April 2015. 13:27 ______________.2012. Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-Filing. http://www.pajak.go.id/content/mudahn ya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0. Diakses 17 April 2015. 13:37 _________________. 2015. Realisasi Penerimaan Pajak Per 31 Agustus 2015. http://www.pajak.go.id/content/realisasi -penerimaan-pajak-31-agustus-2015. Diakses 18 Maret 2016. 9:54 _________________. 2015. Perhutani Mojokerto Ajak KPP Pratama Sosialisasikan Pajak. http://perumperhutani.com/2015/03/perhut ani-mojokerto-ajak-kpp-pratama57
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016
ISSN: 2337-697X
sosialisasikan-pajak/. Diakses 27 Maret 2016. 19:48
58
