13/05/2014
OPTIMALISASI PEMANFAATAN HUTAN
Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Disampaikan pada Acara Gelar Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 12 Mei 2014
Perencanaan Kehutanan Pembangunan KPH Nilai Strategis KPH pada Pemanfaatan Hutan Dukungan Eselon I untuk KPH
1
13/05/2014
Perencanaan Kehutanan
Kemantapan Kawasan Hutan Kawasan hutan (Negara) yang mantap adalah wilayah tertentu yang telah ditetapkan peruntukan dan fungsinya oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap dan terkelola dengan jaminan dan perlindungan hak bagi seluruh pemangku kepentingan
Prinsip dan kriteria kemantapan kawasan hutan didasarkan pada unsur-unsur: Legalitas dan Ligitimasi; Jaminan hak dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan; Pengelolaan kawasan hutan.
Legalitas dan legitimasi kawasan hutan dapat dicapai dengan beberapa kriteria, antara lain:
Kawasan hutan dikukuhkan melalui proses yang legal dan partisipatif, untuk menjamin kepastian status dan fungsi serta bebas kepemilikan pihak ketiga; Ada pengelola kawasan hutan sampai tingkat tapak, yang memiliki kepastian wilayah pengelolaan, organisasi, dan kecukupan sumberdaya manusia, serta sarana prasarana pengelolaan
2
13/05/2014
PP No. 44 Tahun 2004 Perencanaan Kehutanan
Perencanaan Kehutanan meliputi: a. b. c. d. e.
Inventarisasi hutan, Pengukuhan kawasan hutan, Penatagunaan kawasan hutan, Pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan Penyusunan rencana kehutanan
Pasal 26 (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: a. provinsi; b. kabupaten/kota; c. unit pengelolaan.
Lanjutan… Pasal 32 (1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola. (2) Institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi: a.
perencanaan pengelolaan;
b.
pengorganisasian;
c.
pelaksanaan pengelolaan; dan pengawasan.
d.
pengendalian dan
(3) ... Pasal 37 (1) Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung. (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan yang meliputi Penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Unit KPHK, KPHL, dan KPHP diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3
13/05/2014
Pembangunan KPH
TARGET dan REALISASI IKK Renstra 2010-2014 (P.51/Menhut-II/2010 Tentang Renstra Kemenhut 2010-2014) INDIKATOR Keputusan Menhut tentang Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi seluruh Indonesia Keputusan Menhut tentang Penetapan Wilayah KPHK seluruh Indonesia Beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan) Wilayah (Penetapan Model) Kelembagaan Rencana
2010 Target Realisasi
Kumulatif 2012 Target Realisasi
Target
2013 Realisasi
Target
22 Prov
22 Prov (403 unit)
25 Prov
25 Prov (481 unit)
28 Prov
25 Prov (481 unit)
28 Prov
26 Prov * (481 unit)
28 Prov
20 % (14)
20
40 % (28)
28
60 % (42)
38
80 % (56)
50
100 % (70)
12
24
60
90
2014 Realisasi 28 Prov** (529 unit)
120
12
13
24
46
60
90
90
120
120
120
12
15 0 2 Judul
24
42 0 4 Judul
60 60 4 Judul
59 52 5 judul
90 90 4 Judul
88 82 7 Judul
120 120 4 Judul
117
2 Judul
4 Judul
P.6/2010 NSPK Pengelolaan, Permendagri 61/2010
Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH 4 judul.
Peta Areal Kerja dan Peta Pencadangan Ijin Pemanfaatan Selesai 80 %
2011 Target Realisasi
57
144 (30,31 %)
P.41/2011 Standar Fasilitasi, P.42 /2011 Standar Kompetensi Bid Teknis
114
235 (49,47 %)
Perdirjen P.5/2012 Juknis Tata Hutan dan RP
190
286 (60,21 %)
P.46/2013 Tata Cara Pengesahan RPHJP P.47 /2013 Wilayah Tertentu KPH
285
492 (103,57 %)
475
Keterangan : *) Arahan Pencadangan Wilayah KPHL/KPHP pada Provinsi Kep Riau **) Rancang Bangun Wilayah KPHL/KPHP pada 2 Provinsi : Aceh dan Riau
4
13/05/2014
KPH Model untuk mencapai KPH Beroperasi Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK.80/VII-PW/2006: KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak, yang diindikasikan oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah KPH (Ps 13 ayat 4): Dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH Menteri dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Provinsi. Menetapkan Kriteria dan Indikator KPH Beroperasi: Memberikan Fasilitasi Sarana dan Prasarana (Permenhut No. P.41/Menhut-II/2010 jo P.54/Menhut-II/2011 tentang Stabdar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHL dan KPHP).
Hasil Evaluasi Pembangunan 120 KPH Model FASILITASI TAHUN s.d. 2012 (Unit KPH)
FASILITASI TAHUN 2013 (Unit KPH)
JUMLAH (Unit KPH)
Sangat Baik
21
1
22
Baik
32
7
39
Cukup Baik
4
13
17
Kurang Baik
3
9
12
JUMLAH TOTAL
60
30
90
KLASIFIKASI
5
13/05/2014
Deskripsi Umum Hasil Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut No.
Klasifikasi
1.
Sangat Baik
2.
Baik
3.
Cukup Baik
4.
Kurang Baik
No.
Deskripsi Umum - Kelembagaan : Ada organisasi, memiliki SDM diatas 20 orang, didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi Kemenhut telah dimanfaatkan. - Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) : Dinilai / Disahkan - Aktivitas pengelolaan : Ada kegiatan mandiri/APBD dan APBN - Kelembagaan : Ada organisasi, memiliki SDM antara 6-20 orang, didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi Kemenhut telah dimanfaatkan. - RPHJP : Dinilai / Disahkan - Aktivitas pengelolaan : Ada kegiatan mandiri/APBD dan APBN - Kelembagaan : Ada organisasi, memiliki SDM antara 1-5 orang, didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi dari Kemenhut dimanfaatkan - RPHJP : Proses Penilaian - Aktivitas pengelolaan : Ada kegiatan mandiri/APBD dan tidak ada dukungan APBN - Kelembagaan : Ada organisasi, belum ada SDM, belum didukung dana APBD, serta sarpras fasilitasi dari Kemenhut belum dimanfaatkan - RPHJP : Proses Penyusunan - Aktivitas pengelolaan : Tidak ada kegiatan mandiri/APBD
Klasifikasi
Rencana Tidak Lanjut
1.
Sangat Baik dan Baik (68%)
- Pemerintah Daerah berkomitmen dan merespon dengan baik keberadaan KPH. - Terhadap 61 Unit KPH tersebut didorong untuk menjadi KPH yang mandiri.
2.
Cukup Baik dan Kurang Baik (32%)
- Pemerintah Daerah kurang merespon dengan baik keberadaan KPH. - Terhadap 29 Unit KPH tersebut perlu secara khusus diidentifikasi permasalahannya untuk mendapatkan arahan keberlanjutan operasionalisasi KPH ke depan.
Nilai Strategis KPH dalam Pemanfaatan Hutan
6
13/05/2014
Blok dan Petak KPH pada Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan HP-Blok Pemanfaatan HHK-HT
HP-Blok Pemberdayaan
HP-Blok Khusus
HKM Calon HKM HTI
HP-Blok Perlindungan
Calon HTI Ijin Jasling
IUPHHK-HA
HTR
HP-Blok Perlindungan HL-Blok Inti HL-Blok Pemanfaatan Calon Ijin Jasling
HL-Blok Khusus
HP-Blok Pemanfaatan HHK-HA
Ijin Jasling
Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPH PP No 6 Tahun 2007, Pasal 21. (1) Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan. (2) Penyelenggaraan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri (Penjelasan) Yang dimaksud dengan "wilayah tertentu", antara lain, adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya, sehingga Pemerintah perlu menugaskan kepala KPH untuk memanfaatkannya.
7
13/05/2014
Permenhut P.47/Menhut-II/2013, 29 Agustus 2013 Kriteria Lahan Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu: a. Tidak ada rencana investasi lain b. Layak diusahakan Kepala KPH: a. Mengidentifikasi, Mendeliniasi, Memetakan, Merancang, Mengintegrasikan: wilayah tertentu dalam Proses Tata Hutan dan RPH b. Mengusulkan Pengesahan RPH c. Mempublikasikan RPH kepada pihak ketiga
KEMITRAAN/ PELUANG USAHA
Pelimpahan Kewenangan Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu
Kriteria Pihak Ketiga: a. Masyarakat Setempat b. BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
JENIS PEMANFAATAN HUTAN DI WILAYAH TERTENTU PADA KPHL/KPHP
Hutan Lindung • PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN • PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN • PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
Hutan Produksi
• PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU • PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU
8
13/05/2014
Pemanfaatan Hutan pada KPH
Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu (Permenhut 47/2013) HD HKM HTR
WILAYAH TERTENTU
IUPHHK-HT
IUPHHK-HA
CALON IZIN PEMANFAATAN
A. Melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Hutan B. Kemitraan dengan pihak Ketiga (Masyarakat setempat, BUMN/D/S, Koperasi, UMKM). C. Kerjasama dengan pihak Ketiga dalam rangka kemitraan maupun membuka peluang usaha.
RPHJP KPH sebagai Mekanisme Pelimpahan Kewenangan
KAKPH
MENYUSUN RPJP KPH
KADISHUT PROV
KAPUSDALBANGHUT
MENGETAHUI RPJP KPH VERIFIKASI VALIDASI • Pengajuan Pertama (30 hari) • Pengajuan revisi (15 hari)
MENGAJUKAN PENGESAHAN KEPADA MENTERI KEHUTANAN Cq PUSDALBANGHUT Revisi/lengkapi dokumen (15 hari)
Revisi (< 75 ) Nilai
Disahkan (> 75 ) Menerima Pengesahan
PENGESAHAN (sekaligus Pelimpahan Kewenangan )
9
13/05/2014
Harapan Dukungan Eselon I untuk KPH
Percepatan Menuju KPH Mandiri Membangun KPH yang mampu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan karakteristik ekologi, sosial, dan ekonomi setempat. KPHL :
Sebagai unit pengelolaan yang didominasi oleh Hutan Lindung, KPHL harus mampu mendukung kinerja DAS setempat, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Meskipun tidak diprioritaskan mandiri dalam aspek finansial, KPHL bisa mengurangi beban anggaran negara dengan memanfaatkan HHBK, jasa lingkungan, perdagangan karbon, penangkaran, dll. Dapat menginventarisasi volume dan seluruh jenis komoditas yang berasal dari wilayah kelola KPH Apabila Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sudah disahkan, diberi kewenangan dalam pemanfaatan hutan di wilayah tertentu Mempercepat pelaksanaan pengelolaan hutan lestari
10
13/05/2014
Lanjutan… KPHP : Sebagai unit pengelolaan yang didominasi oleh Hutan Produksi, KPHP harus mampu meningkatkan produktivitas hasil hutan. Apabila Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sudah disahkan, diberi kewenangan dalam pemanfaatan hutan di wilayah tertentu Diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi SKPD/UPTD yang menerapkan PPK-BLUD. Dapat mendorong perekonomian setempat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan Dapat menginventarisasi volume dan seluruh jenis komoditas yang berasal dari wilayah kelola KPH Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama pengelolaan hutan Dapat mengembangkan kemandirian pembiayaan operasional (self financing) yang berkelanjutan (revolving fund). Mempercepat pelaksanaan pengelolaan hutan lestari
Perspektif Institusi KPH
KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH didesain menjadi institusi yang mandiri dan independen
Bentuk institusi KPHL dan KPHP akan dikembangkan sesuai dengan P. 06/MenhutII/2010 pasal 18 adalah berupa UPTD/SKPD yang melaksanakan Pola Penerapan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Aturan Teknis PPK-BLUD adalah Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Penerapan Pola Keuangan BLUD.
Alternatif Pengembangan Institusi KPH yang masih UPTD agar menjadi mandiri dalam pengelolaan keuangan dapat dimulai dari UPTD yang berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tersendiri.
Sebagai SKPD, KPH dapat mengelola anggaran sendiri baik yang berasal dari APBN, APBD, atau sumber dana lain yang tidak mengikat. Peluang menjadi PPK BLUD lebih besar, karena usulan dilakukan sendiri oleh Kepala KPH sebagai Kepala Satuan Kerja.
Berdasarkan penilaian Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, KPH dapat dikategorikan sebagai PPK BLUD Bertahap atau PPK BLUD Penuh, sesuai dengan kondisi KPH yang bersangkutan.
Pemerintah Daerah dapat membentuk BUMD untuk mengelola seluruh ASET yang telah disiapkan oleh KPH
11
13/05/2014
Dukungan Eselon I Terhadap Kemandirian KPH BUK Regulasi Pemanfaatan HA /HT pada KPH Penyusunan RPHT KPH Penataan Areal Kerja KPH Penanaman HT Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Penyusunan bisnis plan KPH Identifikasi: potensi HHBK unggulan dan Potensi konflik Pelatihan kewirausahaan
SETJEN • • • • •
Pembinaan sarana prasarana KPH Pemenuhan SDM Regulasi Pembinaan Kelembagaan Pengesahan TH/RPHJP KPH
PLANOLOGI KEHUTANAN Pengembangan Data Base Penataan Batas Penentuan Blok dan Petak Inventarisasi SDH Inventarisasi Sosekbud Dan lain-lain
PHKA Perlindungan Hutan (sarana prasarana, sdm, sidak, penindakan hukum) Inventarisasi flora, fauna, potensi wisata Pengembangan jasa lingkungan (ekowisata) Rasionalisasi Wilayah Kelola
KPH BPDAS PS Rehabilitasi Hutan, prioritas KPH Rehabilitasi Mangrove Pemberdayaan masyarakat (HKm/HD/HHBK) Pengelolaan sumber benih Kebun Benih semai/kebun benih klon
BP2SDMK Pengembangan BASARHUT menjadi Bakti Rimbawan Sertifikasi kompetensi SDM KPH Diklat SDM KPH (peningkatan kompetensi) Tenaga Teknis Lulusan SMK K Pendayagunaan Tenaga Penyuluh (PNS, PKSM, PKS)
ITJEN • Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan KPH (seluruh eselon I)
BALITBANGHUT Pilot IPTEK (Hulu Hilir) Pilot IPTEK (Penyusunan RP dan Transformasi KPH ke BLUD) Pilot IPTEK (Konvergensi hasil IPTEK di KPH)
Terima Kasih
12
