,"oi*j"'i"-'u*
(-_ :----
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KAFIYA LT. 12 sld 17
JL MEDAN MEFOEM BAFATNo
8
TEL
3811308 350s006 3313269.3447017
TLX :
3344,192 3453540
3442440
Psl. : 42't3,4227.
42A9, 4135
Fax. : 3811786,
3845430, 3507576
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NoN4oR:
fL. tN /c / tg / ,ont^ . t< TENTANG
JARINGAN IRAYEK DAN KEBUTUHAN KAPAL PELAYARAN PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2016 SERTA KETENTUAN.KETENTUAN PELAKSANAANNYA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
[Ieoimbang
bahwa dalam rangka mengembangkan daerah masih tertinggal dan/alau wilayah terpencil dan untuk menghubungkan ke daeGh yang sudah berkembang, maka masih tetap diperlukan penyelenggaraan pelayaranperintis di beberapa provinsi kawasan lndonesia: b.
bahwa sehubungan dengan huruf a. lersebut diatas, dan guna terpeliharanya kelancaran pelaksanaan pelayaran perintis, maka dipandang perlu
menelapkan jaringan trayek dan kebutuhan kapal pelayaran perintis tahun
anggaran 2015 serla ketenluan-ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubunqan Laul; [4en9ingal
1.
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tenlang Pelayaran (Lembaran Negara lRepublik lndonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4849); Peraluran Pemerinlah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelaulan (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3929); Peraturan Peme.intah Nomor 6 Tahun 2009 lentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukax Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor '19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4973);
Peraluran Pemerintah Nomor 6'l Tahun 2009 lenlang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik lndonesaa Tahun 2009 Nomor 15'!, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5070); 5
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5093);
/6.
Peraturan..
)ARINGAN IRAYFI( PEIAYAMN PERINIISIAHUN 2015
".{lal"t6 *"ft-"
Wq.-" gao'i J{a&hr.f eqhtl&Wrnalal gsqc "
6.
7.
8.
s.
10
11.
Peraiuran Pemerinlah Nomor 20 Tahun 2010 ientang Angkulan di Perairan {Lembaran Neqara Repl]blik lndonesia Tahun 2010 Nomor 26' Tambahan Lembaran Neg'ara Republik lndonesia Nomor 5108) sebagaimana lelah diubah terakh; dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Neqara R;publik lndonesia Tahun 2011 Nomor 43' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tenta g Pe'lindungan linokunoan Marrlrm {Lembalan Neqara Republik lndonesia Tahun 2010 t':oior zi, famtanan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5109): Peratumn Presiden Nomoi 70 Tahun 20'12 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik tndonesia lahrn 2012 Nomor 155' Tambahan Lembaran Nega.a Republik lndonesia Nomor 5334); Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 1995 tentang Tata Caia Tetap Petaksanaan Pembangunan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang oroanisasi dan Tata Keria K;menlerian Perhubungan sebagaimana lelah diuiah dengan Peraturan i/enleri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013: Peraturan Menteri Pefiubungan Nomo. KM. 62 Tahun 2010 tentang oroanisasi dan Tata Keria Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan se6aqaimana telah diubah d;ngan Peraturan Menleri Perhubungan Nomor PM.;4 Tahun 2011 sebagaim;na telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015;
12
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 lentang
Organisasi dan Tata Kerja Kanior Pelabuhan Batam; '13.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2012 tentang O.ganisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
14.
Peraturan Menteri Pedubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tenlang Oroanisasi dan Tata Keria Ka;lor Kesyahbandaran dan Oloritas Pelabuhan se[aqaimana telah diub;h dengan Peraluran Menleri Perhubungan Nomor PM. '135 Tahun 2015
15
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
MEMUTUSKAN: lvlenetapkan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG JARINGAN TRAYEK DAN KEBUTUHANKAPALPELAYARAN PERINTIS 2016 SERTA KETENTUAN.KETENTUAN ANGGARAN TAHUN PELAKSANAANNYA.
PERTAMA
Jarinoan travek dan kebutuhan kapal untuk pelayanan pelayaran perintis tahun anqgiran 26t6 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Kepulusan ini'
PERIIITISTAHUN 2O15
JARINGAN IRAYEX
'ETAYAMN
yang pelaksanaannya akan dilindaklanjutidengan surat perjanjian, yang dibuat oleh Pejabal Pembual Komilmen Kegialan Pengembangan Pelayanan Pelayaran Perintis di masing-masing daerah dengan perusahaan angkutan laut nasional yang diletapkan sebagai pemenang elang berdasarkan hasil pelelangan pekeriaan iasa pelayanan pelayaran Perinlis. KEDUA
Kebuluhan kapal untuk pengembangan pelayanan pelayaran perintis ditelapkan dengan ukuran dan tipe yang ditentukan pada setiap trayek sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, dengan memperhatikan kondisi wilayah pelayaran, angkutan barang dan penumpang pada masing_masing trayek.
KETIGA
Pengoperasian kapal pada trayek, dilakukan oleh perusahaan angkutan laut
KEEIUPAT
Dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan pelayalan perintis, diatur sebagai berikut :
nasional sebagai pemenang lelang, dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian pekerjaan jasa pelayanan pelayaran perintis
a.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laul secara ftlngsional melakukan pembinaan angkutan laut, termasuk pengembangan pelayanan pelayaran perintis, agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda lransportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tuiuan dan sasaran pelayaran perinlis yang telah ditetapkan,
b.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di pelabuhan pangkalan pelayaran perintis untuk kelancaran pelayaaan perintis;
c.
Secara fungsional Kanlor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan :
1)
Di pelabuhan pangkal perintis, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayaran perinlis per voyage dan melaporkan kepada Direktur Lalu Linlas dan Angkutan Laut paling lambat setiap tanggal bulan berikutnya; dan
2)
'10
Oi pelabuhan sanggah kapal perintis, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran kegiatan operasional kapal perintis.
d.
Pengelola Kegiatan Monitoring Pelayanan Pelayaran Perintis Pusat Jakarta, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring pelayaran perintis dan pengendalian operasional serta sebagai pusat data dan informasi pelayaran perinlis secara nasional, serta melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
e.
Pengelola Kegialan Pelayanan Pelayaran Perintis di daerah, melaklkan pengelolaan kegiatan dan opetasional kapal perintis yang berada di daerahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan operasional dan voyage repofi kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut cq. Kuasa Pengguha Anggaran Kegialan Pengembangan Pelayanan Pelayaran Perintis Pusat Jakarta paling lambat setiap tanggal 10 bu,an berikutnya dan laporan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. /KELIMA,,,
IARItrGAI{ TRAY€X PETAYARAN PERINTIsIAHU N 2015
'6lo
EE
i8 r!c)
F f,
Iz
E5
(, zl (D l I tt!
}E,
Ee. $Eg
c
t-> CY 3or
lo]F
E,
{+F 5 pc i d
uJ o z u,l
t--
\t,
.,1
E,
lF Y
o
u,
*-
E
o ,I o: --i- r' 95 , ii , i e-
J
Y =
t
z o
Y
ul
tF
z o zu
q
e. o
o
z
ig.
,\sE
e:l
IP3
;s:.isti ,
EseN
. E(o 6 ,
'
r BF o E 5 Eo'Ft-(,
E{@-3BEE
;";4 E 3i* i;ee l3 ,Pln3 Es
si*i: i; ;5:E
E
YrEs:€tE
, BEfi.F or+c4 6:a q(,,6 c(I . - -g6E
jfr!:s*-e .;;TEEiEd &.
E,
:
E
f .E
E 0-
cz
;@
EF
i3 It
l
-g,E
z zl
E E
l I
=
ao
E
i'p
lrJ
B
o-
3->
+* !o, 5e
fF
i;a
z
o
u.l
o
E,
lF
4 o
.=:,93
J
E Y
, ii, o.9-
E,
i.:g**q
I:3 i{ * '99 , ,^ ,3,:3EE
.bEE 3*' q - ts- 5u6
Y
q:{@3EPR
Ea E:-60
EE;'-/, o ,E -*yg
UJ
i:ii: c; ,., EQEt6
d,
F
z
B
o
arb c!94 =5 oiio@
ei!.'et--
E =
l3 ,e;{3 Es:€ tE , E:E; -q6 Ea , c gY PU'
Ys
FE; s; v,(o , @:('F!' 3r€=?X:i i:s
€"$ Yi
q,
tl.
'6.
't
o
o
zo
t
l
o ,E o ac
o z
t,/):6 > i;r
E
t!
E,
{sr-6 IUO
Et
o
d. gt
UJ
z
E
cz
