,
I
1,·1' OMBUDSMAN RS~UBlIK INDONESIA 'I'i ,I
fi/iN
;.:i:1 :
/<
I"~
REKOMENDASI Nomor: 0008/REK/0494.2010/ITC-15/Tim.1/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012
TENTANG Tindakan Walikota Jakarta Utara yang membubarkan Susunan Pengurus Sentra Usaha Keeil (SUK) Permai melalui Surat Tugas Nomor: 4836/1.824.26 tanggal 13 November 2009, tentang Tim pengelola sementara Lokbin Permai Kecamatan Koja-Jakarta Utara, khususnya pada angka (4)
JI. Rasuna Said Kav. C - 19, Lt. 5 & 7 Jakarta Selatan 12920 Telepon : (021) 52960894-95, Fax: (021) 52960907 - 08 website: www.ombudsman.go.i
{ t"',.
R~I<~M~NDASI
Nomor: 0008/REK/049f!..2010/ITC-15/Tim.7 IV/2012 ::
i:r!'Jli:;-,':\
OMBUDSM~~ ~~P;l..J~UK INDONESIA Ombudsman Republik Indonesia tela6i ~~ne\!irDa laporan/pengaduan dari Sdr. Afrizal dkk i/:::df.,;;-' "iU.?:; tentang penyelesaian tempat berda~~n~:,i P~F~;t Pedagang Kaki Uma dari, JI. Lorang 104 Permai, dan Pembubaran Susunan p~pgHrus\:~'Thgelola Sentra Usaha Kedl Permai Jakarta Utara. Walikota Jakarta Utara melara~~ p,~rag~'hdagang berjualan di sepanjang Jalan Lorang 104 Permai Keeamatan Koja karena;Jiq~kgi~sulkan kembali menjadi lokasi sementara, kemudian menerbitkan Surat Tug~:~! .~?mg~i. 4836/-1.824.26 tentang Tim Pengelola Sementara Lokasi Binaan Permai Keeamlltan\Koja Jakarta Utara yang menyatakan bahwa j'."': dengan berlakunya Surat Tugas ini, maka Susunan Pengurus Sentra Usaha Keeil (SUK) Permai dinyatakan tidak berlaku lagi. I. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN
1. Pada tanggal 2 Oktober 2009 Sdr. Bambang Sunaryo ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengelola Lokasi Binaan (Lokbin) oleh Kepala Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Kedl dan Menengah, dan Perdagangan Pravinsi OK! Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 557/ 2009 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Tim Pengelola Lokasi Binaan (Iokbin) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Oalam Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa penugasan sebagai Ketua Pengelola Lokasi Binaan (Lokbin) untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan. 2. Pada tanggal 13 November 2099, Walikota .Jakarta Utara mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 4836/-1.824.26 tentang Tim Pengelola Sementara Lokasi Binaan (Lokbin) Permai Keeamatan Koja-Jakarta Utara. Khususnya angka (4) dari Surat Tugas tt:!rsebut menyatakan bahwa ''dengan berlakunya Surat Tugas ini, maka Susunan Pengurus Sentra Usaha Kecil (SUK) Permai dinyatakan tidak ber/aku lagi".
3. Atas Surat Tugas Nomor: 4836/-1.824.26 yang diterbitkan oleh Walikota Jakarta Utara tersebut, Sdr. Afrizal dkk keberatan. Namun, karena tidak memperoleh penyelesaian dari Pemerintah Kota Jakarta Utara sehingga Pelapor menyampaikan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia. II. HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN/PENGADUAN
2.1. Permintaan Klarifikasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Menindaklanjuti laporan Sdr. Afrizal dkk, Ombudsman Republik Indonesia mengirim surat kepada Walikota Jakarta Utara nomor: 0357/KLAj0494.2010jTM-15/IX/201O tertangga! 07 September 2010. Pada intinya meminta Walikota Jakarta Utara untuk melakukan penelitian atas laporan/ pengaduan Pelapor dan memberikan klarifikasi mengenai proses pembatalan Surat Keputusan Kepala Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, dan Perdagangan Pravinsi OK! Jakarta No. 557 tahun 2009 tanggal 2 Oktober 2009, yang dibatalkan dengan Surat Tugas Walikota Jakarta Utara nomor: 4836/-1.824.26 tanggal 13 November 2009.
1
"-it
2.2. Klarifikasi Walikota Jakarta
utafati1
1:"; -
!
Menindaklanjuti surat permintaan klarifi~~si >9rnbudsman Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara menyampaikan kJarifikasiii}1~lllluiisurat nomor: 7186/-1.824.24 tertanggal 13 Oktober 2010 antara lain menjelaskan: .. 1. Bahwa Jalan Lorong 104 sesuai RT/RYV:C.(~e?c~na Tata Ruang/ Rencana Wilayah) adalah sarana jalan umum dan Pemeri~&lii PfR~insi DK! Jakarta berkepentingan untuk memfungsikan kembali jalan dimaks~? \2~b~~~i sarana lalu lintas. Disamping itu, warga sekitar merasa telah kehilangan h~~.n¥~ ~~~ypa ketenangan, ketentraman dan akses keluar masuk Iingkungan rumahnY%~'j ~~rd~B~rkan hal tersebut, kemudian tanggal 13 November 2009 Walikota Jakarta u&r.~,~en,~lgitkan Surat Tugas nomor: 4836/-1.824.26 tentang Tim Pengelola Sementara L9~rS!il~i~~mn (Lokbin) Permai Kecamatan Koja-Jakarta Utara, adalah pelaksanaan pengawa~iilni,~a.ni;ei~ngendalian lokasi sementara usaha mikro pedagang kaki lima (Pasal 4 huruf dda~••Pa~aI8 Peraturan Gubenur Provinsi DK! Jakarta No. 80 Tahun 2009). :, i»
f>-\
2. Walikota Jakarta Utara tidak mencabut 51< Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Provinsi DK! Jakarta nomor: 557/2009 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Tim Pengelola Lokasi Binaan (Lokbin) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, tetapi hanya membekukan sementara kepengurusan Sentra Usaha Keell Permai (SUKP), mengingat kepengurusan SUK JU 22 dan Lokbin Lorong 103/ 104 menjadi satu. Hal ini terbukti ketika Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keell dan Menengah, Dan Perdagangan Provinsi DK! Jakarta telah memberhentikan Sdr. Bambang Sunaryo sebagai Ketua Tim Pengelola Lokbin Lorong 103/ 104 berdasarkan SK Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta nomor: 12/ 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Tim Pengelola Lokasi Binaan (Lokbin) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. 2.3.
Klarifikasi Walikota Jakarta Utara:
Walikota Jakarta Utara memberikan klarifikasi lanjutan melalui surat nomor: 8462 /-1.824.24 tanggal 8 Desember 2011 atas surat Ombudsman RI nomor: 0115jLNJj0494.2010/IT15/Tim.7jXIj2011 tanggal 17 November 2011 tentang pembubaran Susunan Pengurus Pengelola Sentra Usaha Kecil Permai Kota Administrasi Jakarta Utara, ,mtara lain: 1. Walikota Jakarta Utara tidak ada kaitannya dengan pembubaran Susunan Pengurus Pengelola Sentra Usaha Kedl Permai; 2. Walikota Jakarta Utara mengeluarkan Surat Tugas kepada Perangkat Kerja dibawahnya bersifat sementara berlaku 3 (tiga) bulan dan sampai terbentuknya Tim Pengelola yang definitif; 3. Surat Tugas Walikota Jakarta Utara berdasarkan PERGUB Provo DK! Jakarta No. 80 Tahun 2009 tentang Lokasi Sementara Usaha Mikro/ Pedagang Kaki Lima di Provinsi DK! Jakarta khususnya Pasal 4 yang menyatakan: a. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Lokasi Sementara Usaha Mikro/ pedagang kaki lima; b. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan lokasi sementara Usaha Mikro/ Pedagang Kaki Lima; c. Merencanakan dan melaksanakan penataan lokasi sementara usaha mikro/ pedagang kaki lima; d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lokasi sementara usaha mikro/ pedagang kaki lima di wilayah kota administrasi masing-masing; 2
e.
f.
Menyampaikan laporan pelaksa1a~i'1 iR~nataan, pengawasan. dan pengendalian kepada Gubernur DKI Jakarta mel~19i;K~pala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta seeara periodik setia9?}~~aW).bulan sekali; Dalam usulan penataan lokasi u~a~a t~~ebut yang lokasinya terkait dengan unit! dan Pemakaman, instansi terkait lainnya (Dinas PLJ/PiQas~E:!rtamanan '; ;.,'.,. ,, ~i
III. PENDAPAT DAN BENTUK
MALA6~iN1srRASI
',;?:~:J: '. ;·,:'::i .. , t:'>ty
3.1 . Pendapat Ombudsman Republ!~ Il)d~l1E!Sia
:J)/,); ': 1t,;,·',):
Ombudsman melakukan telaah 'ebi~l f;1~n~~~'}i terhadap substansi laporan dengan mempertimbangkan keterangan dari kec~,~a;%~el:~~~pihak serta dokumen pend\;Jkung lainnya, maka Ombudsman Republik Indonesia ~rrp~pd*~~t bahwa: a. Walikota Jakarta Utara yang mene~I~~n~~at Tugas nomor: 4836/-1.824.26 tentang Tim Pengelola Sementara Lokbin perm~i;;~e!:.i3niatan Koja-Jakarta Utara, khususnya pada angka (4) yang menyatakan bahw~:.ee:~~a~;Werlakunya Surat Tugas ini, maka Susunan Pengurus Sentra Usaha Kedl (SUK)~e~mai )c1inyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, Walikota Jakarta Utara tidak memiliki ~ewenangan untuk membubarkan Susunan Pengurus Sentra Usaha Keeil (SUK) Permai yang anggotanya terdiri dari Sdr. Afrizal, Sdr. Hamdani dkk; b. Keanggotaan Sdr. Afrizal dkk sebagai Pengurus Sentra Usaha Kedl (SUK) Permai adalah dipilih oleh masyarakat (para pedagang), dan bukan oleh Pemerintah, karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan Pengurus Sentra Usaha Kedl(SUK) Permai; c. Meskipun surat tugas Walikota Jakarta Utara No. 4836/-1.824.26 tanggal 13 November , 2009 hanya berlaku 3 (tiga) bulan atau sampai terbentuknya Tim Pengelola yang definitif, akan tetapi ketentuan angka 4 dalam surat tugas dimaksud yang menyatakan Susunan Pengurus Sentra Usaha Kedl (SUK) Permai dinyatakan tidak berlaku lagi, mengakibatkan pembubaran kepengurusan Sentara Usaha Kedl (SUK) Permai yang dibentuk oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan angka 4 dalam surat tugas Walikota Jakarta Utara No. 4836/-1.824.26 tanggal 13 November 2009 tetap harus dilakukan peneabutan karena bukan menjadi kewenangari Walikota Jakarta Utara dan tidak berdasarkan perintah Pergub DKI Jakarta No. 80 Tahun 2009.
3.2. Bentuk Maladministrasi Berdasarkan hal tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan bahwa Walikota Jakarta Utara telah melakukan maladministrasi dalam bentuk tindakan melampaui wewenang, yakni berupa membubarkan Susunan Pengurus Sentra Usaha Keeil (SUK) Permai ,yang bukan merupakan wewenang Walikota Jakarta Utara.
IV. REKOMENDASI Dengan mempertimbangkan uraian laporan, hasil pemeriksaan serta pendapat tersebut di atas dan 'sesuai ketentuan Pasal 8 huruf "f' dan Pasal 38 UU Nomor: 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan kepada: 1. Walikota Jakarta Utara agar meneabut angka (4) dari Surat Tugas Nomor: 4836/-1.824.26 tanggal 13 November 2009 tentang Tim Pengelola Sementara Lokbin Permai Kecamatan Koja-Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Surat Tugas ini, maka Susunan Pengurus Sentra Usaha Keeil (SUK) Permai dinyatakan tidak berlaku lagi.
3
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Rekomendasi ini dan Indonesia paling lambat 60
pengawasan terhadap pelaksanaan kepada Ombudsman Republik terhitung sejak tanggal diterimanya
Rekomendasi. V. PENUTUP
Sesuai ketentuan Pasal 38 UU 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Rekomendasi ini Ombudsman Republik Indunesia akan melakukan pemantauan atas pela~5arla~t\l Ri(:!k()t1jl~hdlasi dimaksud.' Demikian Rekomendasi ini disampaikan";IJQt:ukf'Plli3ksani3kan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang h""l",~i", "cJakart<1, 16 Mei 2012
'~,,! ./..,-/' . ."O.~B~~~~t. j~,,\l
~
«( 1;:,;;' ceo \
\\'f
': •..... ".-
e,:.
N REPUBLIK INDONESIA
I'
."
~ti~~ 1rindrawardana
4
