OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2017
TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 026/ORISK/IV/2015
tentang
Wajib
Lapor
Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a,
Ombudsman
perlu
menetapkan
tentang
Peraturan
Penyampaian
Laporan
Ketua Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia; Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-2-
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang
Nomor
37
Tahun
2008
tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara
(ASN)
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 308); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN
KETUA
PENYAMPAIAN PENYELENGGARAN
OMBUDSMAN
LAPORAN NEGARA
HARTA DAN
TENTANG KEKAYAAN
LAPORAN
HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan: 1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai
-3-
publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara swasta
atau
serta badan
perseorangan
yang
diberi
tugas
pelayanan
publik
tertentu
yang
menyelenggarakan
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Negara
dan/atau
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Perwakilan Ombudsman adalah Kantor Ombudsman di Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Ombudsman. 3. Asisten Ombudsman adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua
Ombudsman
Anggota
berdasarkan
Ombudsman
untuk
persetujuan
membantu
rapat
Ombudsman
dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. 4. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Lapor LHKPN, yang dituangkan dalam Formulir
LHKPN
yang
ditetapkan
oleh
Komisi
Pemberantasan Korupsi. 7. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat dan pegawai Aparatur Sipil
Negara
yang
memiliki
fungsi
strategis
dalam
penyelenggaraan negara di lingkungan Ombudsman. 8. Formulir LHKPN yang disampaikan oleh Wajib Lapor LHKPN adalah Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. 9.
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut
LHKASN
adalah
laporan
harta
-4-
kekayaan yang disampaikan oleh pejabat dan pegawai selain Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Ombudsman. 10. Wajib Lapor LHKASN adalah pejabat selain Wajib Lapor LHKPN. 11. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh oleh Wajib Lapor
sebelum,
jabatannya,
selama,
promosi,
dan
atau
setelah
mutasi,
atau
memangku pada
saat
pensiun. 12. Unit Kerja Ombudsman yang selanjutnya disebut unit kerja
adalah
Unit
Kerja
pada
Sekretariat
Jenderal,
Bidang/Kedeputian Asisten, dan Perwakilan Ombudsman. BAB II WAJIB LAPOR, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN PENGUMUMAN LHKPN Pasal 2 Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Ombudsman adalah sebagai berikut : a. Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman; b. Pimpinan Tinggi Madya (Pejabat Eselon I/Sekretaris Jenderal); c. Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon Ii); d. Koordinator Bidang/Deputi; e. Kepala Perwakilan; f.
Koordinator Tim;
g. Pengguna Anggaran; h. Kuasa Pengguna Anggaran; i.
Pejabat Pembuat Komitmen;
j.
Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
k. Bendahara; dan
-5-
Pasal 3 (1)
Wajib lapor LHKPN melaporkan Harta Kekayaan kepada KPK
melalui
website
www.elhkpn.kpk.go.id
atau
diserahkan dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpan data. (2)
Penyelenggara
Negara
wajib
menyampaikan
LHKPN
kepada KPK yaitu pada saat: a. Pengangkatan pertama kali... b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; c. berakhirnya
masa
jabatan
atau
pensiun
sebagai
Penyelenggara Negara; (3)
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/ berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara; Pasal 4
(1)
Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
(2)
penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pasal 5
(1)
Kelengkapan Formulir LHKPN dapat diserahkan secara langsung kepada KPK atau Unit Kerja yang melakukan tugas dan fungsi kepegawaian.
(2)
Unit
Kerja
yang
menerima
Formulir
LHKPN
wajib
memberikan tanda terima kepada Wajib Lapor. (3)
Unit
Kerja
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
menyampaikan kelengkapan Formulir LHKPN kepada
-6-
(4)
Tanda terima penyampaian LHKPN: a. dalam hal Wajib Lapor menyerahkan secara langsung kepada KPK, fotocopy tanda terima disampaikan kepada Unit Kerja. b. dalam hal Unit Kerja menyerahkan kepada KPK, asli tanda terima disampaikan kepada Wajib Lapor. Pasal 6
(1)
Pengumuman
LHKPN
wajib
dilaksanakan
oleh
Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah Penyelenggara Negara menerima berita negara dari KPK. (2)
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan.
(3)
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media sebagai berikut: a. media pengumuman; b. website Ombudsman; dan/atau c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional. BAB III WAJIB LAPOR DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LHKASN Pasal 7
Wajib Lapor LHKASN adalah: a.
pejabat
eselon
III/administrator,
pejabat
eselon
IV/pengawas, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan verifikator keuangan di lingkungan Ombudsman yang tidak termasuk Wajib Lapor LHKPN. b.
ASN yang tidak termasuk dalam huruf a. Pasal 8
(1)
Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku.
-7-
(2)
Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sebagai berikut: a. ASN dengan pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) wajib melaporkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku. b. ASN yang tidak termasuk pada huruf a, wajib melaporkan
paling
lambat
3
(tiga)
tahun
sejak
peraturan ini berlaku. Pasal 9 (1) Wajib Lapor LHKASN menyampaikan LHKASN kepada Unit Kerja yang melakukan tugas dan fungsi kepegawaian selaku pengelola LHKASN; (2) LHKASN
disampaikan
paling
lambat
1
(satu)
bulan
setelah: a.
diangkat dalam jabatan;
b.
mutasi jabatan; atau
c.
berhenti dari jabatan. Pasal 10
Tanda terima asli penyampaian LHKASN diberikan oleh Unit Kerja kepada Wajib Lapor LHKASN. BAB IV PENGELOLAAN LHKPN DAN LHKASN Pasal 11 Pengelolaan LHKPN dan LHKASN dilakukan oleh Unit Kerja yang melakukan tugas dan fungsi kepegawaian. Pasal 12 Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengelolaan LHKPN sebagai berikut: a. menerima LHKPN dari Wajib Lapor disertai dengan tanda terima; b. mencatat LHKPN;
-8-
c. menyampaikan LHKPN yang diterima dari Wajib Lapor kepada KPK; d. menyampaikan tanda terima LHKPN kepada Wajib Lapor; e. menyediakan tempat pengumuman LHKPN; f.
koordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: 1. penyampaian data Wajib Lapor LHKPN; 2. menyampaikan admin instansi; dan/atau 3. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam menyampaikan LHKPN.
g.
memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN; dan
h. mengingatkan
Wajib
Lapor
LHKPN
di
lingkungan
Ombudsman untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN. Pasal 13 Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengelolaan LHKASN sebagai berikut: a. menerima LHKASN dari Wajib Lapor disertai dengan tanda terima; b. mencatat LHKASN; c. menyampaikan LHKASN yang diterima dari Wajib Lapor kepada KPK; d. menyampaikan tanda terima LHKASN kepada Wajib Lapor; e. menyediakan tempat pengumuman LHKASN; f.
koordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
g. penyampaian data Wajib Lapor LHKASN; dan h. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKASN dalam menyampaikan LHKASN. i. j.
memberikan sosialisasi kewajiban LHKASN; dan mengingatkan
Wajib
Lapor
LHKASN
di
lingkungan
Ombudsman untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKASN. -----------------------------------------------------------------------draft 24/05/2017
-9-
BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN LHKPN DAN LHKASN Pasal 14 (1)
Pemantauan atas kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN di Unit Kerja dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja.
(2)
Atasan langsung Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN melakukan : a. pemantauan
secara
berjenjang
dan
melakukan
evaluasi pelaksanaan kewajiban LHKPN dan LHKASN; dan b. melaksanakan
prosedur
penjatuhan
hukuman
disiplin terhadap Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN di lingkungan Unit Kerja yang tidak menyampaikan LHKPN
dan
LHKASN
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. BAB V PENGAWASAN Pasal 6 (1) Unit
Kerja
yang
melakukan
tugas
dan
fungsi
pengawasan internal merupakan unit yang melakukan fungsi
pengawasan
dan
pemantauan
terhadap
pengelolaan dan kepatuhan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Ombudsman. (2) Unit
Kerja
sebagiamana
dimaksud
pada
ayat
(1)
mempunyai tugas sebagai berikut: a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN para Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN; b. berkoordinasi dengan Unit Kerja yang melakukan
- 10 -
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan
kepada
Ketua
Ombudsman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; d. melakukan klarifikasi kepada Wajib Lapor, jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada
huruf
c
mengindikasikan
adanya
ketidakwajaran; e. melakukan pemeriksaan denga tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d mengindikasikan adanya ketidakwajaran; f.
menyampaikan laporan hasil verifikasi, klarifikasi, dan
pemeriksaan
dengan
tujuan
tertentu
sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, dan e kepada Ketua Ombudsman; g. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun berdasarkan hasil monitoring kepatuhan LHKPN dan LHKASN kepada Ketua Ombudsman; h. menyampaikan penyampaian
hasil dan
monitoring
pengumuman
kepatuhan LHKPN
dan
LHKASN kepada Unit Kerja untuk ditindaklanjuti sesuai
ketentuan
perundang-undangan
yang
berlaku; i.
menindaklanjuti pendaftaran
dan
rekomendasi Pemeriksaan
KPK
mengenai
LHKPN
sebagai
berikut: 1. data kepatuhan Wajib Lapor atas kewajiban penyampaian
LHKPN
di
lingkungan
Ombudsman; 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan 3. hal lain yang berkaitan dengan LHKPN. j.
dapat memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran Harta Kekayaan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan
- 11 -
k. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun kepada Ketua Ombudsman yang berkaitan dengan LHKASN,
tembusan
diberikan
kepada
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB VI KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN Pasal 7 (1) Kepatuhan LHKASN
dalam menjadi
memenuhi salah
kewajiban
satu
LHKPN
pertimbangan
dan
dalam
pengangkatan dan kepangkatan pegawai ASN dalam jabatan pimpinan tinggi (pejabat eselon I dan II), jabatan administrator (pejabat eselon III), dan jabatan fungsional. (2) akan direviu kembali untuk Anggota, Kepala Perwakilan, Korbid dan Kortim). (3) Badan
Pertimbangan
Jabatan
dan
Kepangkatan
(Baperjakat) akan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengusulkan calon pejabat yang tidak memenuhi unsur kepatuhan. (4) Pengangkatan dan kepangkatan Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN dalam jabatan pimpinan tinggi (pejabat eselon I dan II), jabatan administrator (pejabat eselon III) dan jabatan
fungsional
(ditunda/dibatalkan)
akan
apabila
yang
ditinjau
kembali
bersangkutan
tidk
memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN. (5) Wajib Lapor LHKPN yang belum memenuhi kepatuhan penyampaian LHKPN tidak dapat diusulkan kepada Tim Penilai Akhir (TPA) untuk jabatan pimpinan tinggi (jabatan struktural eselon I) atau jabatan yang setara. BAB VII SANKSI
- 12 -
(1)
Wajib
Lapor
LHKPN
dan
LHKASN
di
lingkungan
Ombudsman yang tidak menyampaikan laporan Harta Kekayaan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, dianggap melanggar ketentuan peraturan perundangundangan. (2)
Ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan yang mengatur tentang disiplin pegawai dengan jenis hukuman disiplin ringan.
(3)
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(4)
Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ombudsman yang mengatur tentang Disiplin Pegawai bagi Non Aparatur Sipil Negara. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pada saat Peraturan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 026/ORI-SK/IV/2015 tentang Wajib Lapor Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
- 13 -
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
AMZULIAN RIFAI
