LAKIP 2014 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga Ombudsman

Republik

Indonesia

dapat

melaksanakan

seluruh fungsi, tugas, dan wewenang tahun 2014 beserta penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) Tahun 2014 dengan baik. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik berkontribusi mendukung pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana diamanatkan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Secara operasional, fungsi dan tugas Ombudsman RI makin meningkat dan kompleks sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka mengakselerasi pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik, Ombudsman RI melaksanakan program utama: penilaian kepatuhan penyelenggara layanan (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, percepatan penyelesaian laporan, dan perbaikan kebijakan pelayanan publik. Kepatuhan penyelenggara layanan terhadap standar pelayanan sangat penting karena masyarakat harus mendapatkan layanan secara transparan, jelas, dan terukur. Penilaian kepatuhan juga dapat mencegah perilaku koruptif penyelenggara layanan. Hasil awal penilaian, menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara layanan masih rendah. Setelah Ombudsman RI melakukan intervensi/pendampingan, kepatuhan penyelenggara layanan meningkat signifikan. Sebagai contoh: kepatuhan tinggi Kementerian meningkat dari 22% menjadi 78%. Percepatan penyelesaian laporan merupakan salah satu bentuk responsivitas pelayanan Ombudsman RI dan mengapresiasi laporan masyarakat.

LAKIP 2014 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 13 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

i

Persentase penyelesaian laporan pada tahun 2014: 50,98%. Makin cepat penyelesaian laporan akan berdampak pada kepuasan masyarakat atas layanan Ombudsman RI. Saran kebijakan merupakan upaya Ombudsman RI untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh terhadap permasalahan sejenis, sehingga perbaikan layanan tidak bersifat individual tetapi meliputi cakupan lebih luas. Sebagai contoh: perbaikan mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat memangkas jalur distribusi bantuan sehingga penyaluran BOS lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, reviu terhadap waktu tunggu kontainer di pelabuhan mampu memangkas proses dweeling time dari 8 hari menjadi 4,7 hari. Pelaksanaan seluruh program/kegiatan Ombudsman RI merupakan suatu sistem proses manajemen yang telah diupayakan secara maksimal, namun masih terdapat kekurangan yang disebabkan berbagai kendala. Upaya mengatasi kendala tersebut, ditempuh antara lain melalui terobosan dan koordinasi dengan instansi mitra kerja terkait (konvensi pengawasan pelayanan publik melibatkan unsur seluruh penyelenggara layanan). Keberhasilan berbagai program, sasaran kinerja, serta terselesaikannya LAKIP ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh elemen, baik para Ombudsman, Kepala Perwakilan, Asisten, Sekretariat Jenderal, serta mitra kerja yang berkontribusi maksimal dalam sinergi koordinasi. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresisasi atas dedikasi yang telah diberikan. Semoga LAKIP ini dapat menjadi acuan penilaian fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI dan tahun yang akan datang senantiasa lebih baik dalam melaksanakan program dan kegiatan. Semoga kinerja Ombudsman RI mampu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia sebagai bagian pemenuhan kesejahteraan warga negara. Jakarta,


Januari 2015

ii

Daftar Isi Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

iv

Daftar Grafik

v vi

Daftar Gambar 1 BAB I PENDAHULUAN

1

1.1.

LATAR BELAKANG

1

1.2.

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OMBUDSMAN RI

3

1.2.1. Fungsi

3

1.2.2. Tugas

3

1.2.3. Wewenang

3

Organisasi dan Sumber Daya Manusia

5

1.3.

2 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.

7

PERJANJIAN KINERJA

7

3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 3.1.

8

ANALISIS KINERJA

8

4 BAB IV PENUTUP lampiran 1

21

: Penetapan Kinerja Ombudsman RI Tahun 2014

Lampiran 2 : Realisasi Penyerapan Anggaran Program Ombudsman RI Triwulan 1Triwulan 4 Tahun 2014 Lampiran 3 : Kertas Kerja Perhitungan Tingkat Kesesuaian Lampiran 4 : Daftar K/L/Prov/Kab/Kota yang dinilai Tingkat Kepatuhannya pada Tahun 2014 Lampiran 5 : Komposisi Pegawai Ombudsman RI Tahun 2014


iii

Daftar Tabel Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Ombudsman RI Tahun 2014 ................................................................................. 7 Tabel 3.1 Capaian Kinerja Ombudsman RI Tahun 2014 ...................................................................................... 8 Tabel 3.2 Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang nilai kepatuhannya tinggierintah Provinsi, Kabupaten/Kota ............................................................... 10 Tabel 3.3 Kepatuhan Kementerian Tahap ke-1 dan ke-2 ................................................................................. 11 Tabel 3.4 Kepatuhan Lembaga Tahap ke-1 dan ke-2.......................................................................................... 12 Tabel 3.5 Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi Tahap ke-1 dan ke-2.............................................. 13 Tabel 3.6 Skor tertinggi Penilaian Kepatuhan Provinsi Terhadap UU 25/2009 Tahun 2014 .......... 14 Tabel 3.7 Penilaian Kepatuhan Kabupaten / Kota Tahap ke-1 dan ke-2.................................................... 15 Tabel 3.8 Skor tertinggi Penilaian Kepatuhan Kab/Kota Terhadap Undang Undang 25/2009 ....... 15 Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2014 ..20 Tabel 3.10 Alokasi Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2014 ..................................... 20


iv

Daftar Grafik Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Ombudsman RI Tahun 2010-2014 Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Ombudsman RI Grafik 3.1 Hasil Penilaian Kepatuhan Kementerian pada Tahun 2014 dibandingkan Tahun 2013 Grafik 3.2 Hasil Penilaian Kepatuhan Lembaga pada Tahun 2014 dibandingkan Tahun 2013 Grafik 3.3 Hasil Penilaian Kepatuhan Provinsi pada Tahun 2014 dibandingkan Tahun 2013 Grafik 3.4 Hasil Penilaian Kepatuhan Kab./Kota Terhadap UU 25/2009 pada Tahun 2014 dibandingkan Tahun 2013 Grafik 3.5 Tren Jumlah Laporan Masyarakat Kepada Ombudsman RI periode 2010-2015 Grafik 3.6 Presentase Laporan Masyarakat yang diselesaikan Tahun 2014 Grafik 3.7 Perbandingan laporan masyarakat yang diselesaikan Periode 2011-2014


v

5 6 11 13 14 15 17 19 19

Daftar Gambar Gambar 3.1 Penilaian Kepatuhan Kementerian................................................................................................ 11 Gambar 3.2 Penilaian Kepatuhan Lembaga ........................................................................................................ 12 Gambar 3.3 Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi ................................................................................ 13 Gambar 3.4 Penilaian Kepatuhan Kabupaten/Kota ........................................................................................ 14 Gambar 3.5 Indikator Kinerja II............................................................................................................................... 16 Gambar 3.6 Indikator Kinerja III ............................................................................................................................. 18


vi

1BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mempercepat terwujudnya harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, perlu membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kabinet Indonesia Bersatu II menetapkan program Reformasi Birokrasi sebagai program utama untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, salah satu sasaran utama untuk periode 2010-2014, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Setelah 5 (lima) tahun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diberlakukan, keberhasilannya perlu dikaji kembali berdasarkan filosofi pembentukan Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu: 

Pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh ketidaksiapan untuk mengantisipasi transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai kebijakan pembangunan yang kompleks. Padahal, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.



Konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia belum dapat diterapkan sehingga masyarakat belum memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.



Peran dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.


1

Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, sepadan dengan survei beberapa lembaga yang menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat, antara lain: 

Publikasi World Bank tentang Ease of Doing Business (Juni 2014) yang dilansir International Finance Corporation (IFC), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-114, atau membaik 14 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terkait dengan kemudahan memulai usaha (prosedur, waktu, biaya, dan pembayaran kebutuhan modal nominal). Posisi Indonesia dalam daftar tersebut diantara Palau dan Equador.



Tranparency International Indonesia (TII) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi 2014. Hasilnya: Indonesia belum maksimal memberantas korupsi. Survei CPI tahun 2014 ini dilakukan terhadap 175 negara di dunia. Indonesia memiliki skor CPI 34 dengan peringkat 107. Terjadi kenaikan 7 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, dengan skor 34 artinya komitmen berantas korupsi di Indonesia masih rendah.



Penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dilaksanakan Ombudsman RI, dengan hasil kepatuhan masih rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, fungsi dan tugas Ombudsman Republik

Indonesia (selanjutnya disebut dengan Ombudsman RI) makin meningkat dan kompleks, terlebih dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Ombudsman RI melaksanakan program strategis meliputi: penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, peningkatan penyelesaian laporan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, dan penyampaian saran perbaikan kebijakan. Pelaksanaan program/kegiatan selengkapnya (target, realiasi, dan persentase capaian) dipaparkan dalam LAKIP berikut. LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dan instrumen evaluasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI untuk memperbaiki kinerja tahun yang akan datang agar kualitas pengawasan pelayanan publik makin efektif, efisien, dan berkeadilan.


2

1.2.

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OMBUDSMAN RI

1.2.1. Fungsi Fungsi Ombudsman RI berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 1.2.2. Tugas Sebagaimana mandat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI mempunyai tugas: a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. Melakukan pemeriksaaan substansi atas laporan; c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman RI; d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f. Membangun jaringan kerja; g. Melakukan

upaya

pencegahan

maladminsirasi

dalam

penyelenggaraan

pelayanan publik; dan h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 1.2.3. Wewenang Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI memiliki wewenang: a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI; b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;


3

c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; d. melakukan pemanggilan pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan; e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f. membuat Rekomendasi untuk penyelesaian laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selain wewenang tersebut, Ombudsman RI juga berwenang: a. menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; dan b. menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden, DPRD dan/atau Kepala Daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi. Sebagai pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang, wewenang Ombudsman RI makin luas dan kuat, antara lain: -

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, wewenang Ombudsman RI makin luas termasuk pengawasan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. untuk menyelesaikan ganti rugi Ombudsman RI melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus (Pasal 50).

-

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Ombudsman RI makin kuat. Berdasarkan Pasal 351: Kepala Daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.


4

1.3.

ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Ombudsman RI terdiri atas: 1.

Ombudsman.

2.

Perwakilan Ombudsman.

3.

Asisten Ombudsman.

4.

Sekretariat Jenderal.

Sekretariat Jenderal terdiri atas : a. Biro

Perencanaan,

Pengawasan

dan

Kerja

Sama

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pembinaan organisasi, dan pengawasan internal, serta pelayanan administrasi kerjasama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. b. Biro

Administrasi

dan

Sistem

Informasi

Laporan

mempunyai

tugas

melaksanakan fasilitasi pelayanan hukum, hubungan masyarakat, pelayanan pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi. c. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan. Ombudsman RI posisi tanggal 31 Desember tahun 2014 didukung sumber daya manusia/pegawai sejumlah 417 orang yang terdiri atas Pimpinan Ombudsman, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Perwakilan, Asisten, dan pegawai tidak tetap. Komposisi sumber daya manusia Ombudsman RI disajikan pada grafik dan tabel berikut. Grafik 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Ombudsman RI Tahun 2010-2014 Grafik 2 Jumlah Pegaw ai Ombudsman RI Tahun 2010 -201 4

Jumlah SDM Ombudsman RI Tahun 2010-2014 600 417

400

315 207

200 0

82 2010

108 2011

2012

2013


2014

5

Grafik 1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Ombudsman RI Tahun 2014 Grafik 3 Komposi si Pegawai Ombudsma n RI

Komposisi SDM 2% 16%

24%

Pimpinan 7%

PNS Kepala Perwakilan

51%

Asisten PTT


6

2BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.

PENETAPAN KINERJA Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan outcome yang dihasilkan, Ombudsman RI telah menetapkan program yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, dan target. Tahun 2014, rencana kinerja program yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Ombudsman RI Tahun 2014 Tabel 1 Perjanjia n Ki nerja Om budsman RI Ta hun 2014

SASARAN

INDIKATOR OUTCOME

Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota yang nilai kepatuhannya tinggi terhadap Undang Undang No.25 Tahun 2009 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik

TARGET

K : 70% L : 27% Prov : 50% Kab/Kota: 5%

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik (diukur dari jumlah laporan masyarakat)

10%

Persentase laporan masyarakat yang diselesaikan

5%


7

3BAB III AKUNTABILITAS KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 3.1.

ANALISIS KINERJA Sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan, Ombudsman RI berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut disajikan capaian kinerja organisasi yang mendasarkan pada capaian masing-masing sasaran strategis baik dari unit substansi maupun Sekretariat Jenderal. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Ombudsman RI Tahun 2014 Tabel 2 Ca paia n Ki nerja Ombudsman RI Ta hun 201 4

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang nilai kepatuhannya tinggi terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 2. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik (diukur dari jumlah laporan masyarakat) 3. Persentase laporan masyarakat yang diselesaikan

TARGET

K : 70% L : 27% Prov : 50% Kab/Kota: 5%

% CAPAIAN

REALISASI

K : 78% L : 35,3% Prov : 42,6% Kab/Kota: 57,5%

K : 111 L : 131 Prov : 85 Kab/Kota: 1.156

10%

29%

290

5%

50,89%

1.017

Catatan: analisa capaian kinerja Ombudsman RI Tahun 2014 terdapat pada penjelasan masing-masing Indikator Kinerja .


8

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur dan sistem kenegaraan sangat penting untuk ditingkatkan, karena legitimasi pemerintah sangat dipengaruhi pada kepercayaan dan penilaian publik terhadap kinerja birokrasi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan. Kinerja Ombudsman RI pada tahun 2014 diarahkan agar mampu mendorong percepatan

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

melalui

penanganan

laporan/pengaduan masyarakat secara perseorangan maupun peningkatan kualitas pelayanan secara komprehensif. Penanganan laporan/pengaduan perseorangan berupa pencatatan, klarifikasi, investigasi, monitoring, mediasi, rekomendasi, dan penutupan laporan/pengaduan. Sedangkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara komprehensif dilaksanakan kegiatan penilaian kepatuhan, supervisi, penegakan integritas, sosialisasi, dan kerja sama. Indikator I Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang nilai kepatuhannya tinggi terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

pengawasan

pelayanan

publik,

Ombudsman RI melaksanakan penilaian kepada K/L/D terhadap kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan observasi kepatuhan tersebut, Ombudsman RI melaksanakan 2 kali untuk masing-masing K/L/D yang dilakukan dengan berdasarkan 10 variabel yaitu: NO

Variabel

1

Sistem Pelayanan Terpadu.

2

Ketersediaan Standar Pelayanan

3

Ketersediaan Maklumat Pelayanan

4

Ketersediaan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik.

5

Ketersediaan Pelayanan Khusus.

6

Ketersediaan Unit Pengelolaan Pengaduan.

7

Penilaian Kinerja.

8

Visi, Misi, dan Motto.

9

Penerapan ISO 9001:2008.

10

Ketersediaan Atribut.


9

Metode Penilaian sebagai berikut: No

Rentang Nilai

Tingkat Kepatuhan

Kategori

1

0-500

Rendah

Zona Merah

2

501-800

Sedang

Zona Kuning

3

801-1000

Tinggi

Zona Hijau

Untuk melakukan penelitian, variabel tersebut dioperasionalisasikan melalui beberapa indikator. Tiap-tiap indikator memiliki bobot atau skor penilaian . Hasil penilaian atas indikator ini kemudian dikumulatifkan, sehingga K/L/D yang dinilai akan mendapat nilai dengan rentang 0-1000, yang dikategorikan menjadi tiga predikat zona yaitu: zona merah/kepatuhan rendah (skor 0-500), zona kuning/kepatuhan sedang (skor 501-800), dan zona hijau/kepatuhan tinggi (skor 801-1000). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei yang dilakukan pada populasi, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode evaluasi. Adapun capaian Indikator Kinerja I sebagai berikut: Tabel 3.2 Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang nilai kepatuhannya tinggi m T

abel 3 Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang nilai kepatuhannya tinggi erintah

Target

Indikator Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang nilai kepatuhannya tinggi terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Provinsi, Kabupaten/Kota

Realisasi

Capaian

2013

2014

2013

2014

2013

2014

K : 70% L : 27% Prov : 9% Kab/Kota: 12%

K : 70% L : 27% Prov : 50% Kab/Kota: 5%

K : 22% L : 29,4% Prov : 9% Kab/Kota: 12,4%

K : 78% L : 35,3% Prov : 42,6% Kab/Kota: 57,5%

K: 31,4 % L:108 % Prov : 100% Kab/Kota: 103%

K : 111% L : 131% Prov : 85% Kab/Kota: 1.156%

Penilaian kepatuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah secara rinci disajikan berikut:


10

1. Penilaian Kepatuhan Kementerian

Observasi dilaksanakan terhadap 18 Kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi khususnya terkait penyelenggaraan perizinan di tingkat kementerian. Gambar 3.1 Penilaian Kepatuhan Kementerian Gambar 1 Pe nilaia n Ke patuhan Kement erian

Gambar 2 Penilaian Kepatuhan Kementerian

Tabel 3.3 Kepatuhan Kementerian Tahap ke-1 dan ke-2 Tabel 4 Kepat uha n Keme nterian T aha p ke-1 dan k e-2

Uraian

Sampel

Penilaian Kepatuhan 1

18

Predikat 5 9 4 28% 50% 22%

MENJADI Penilaian Kepatuhan 2

0 0

18

4 22%

14 78%

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode evaluasi, dengan hasil evaluasi disajikan dalam Grafik berikut : Grafik 3.1 Hasil Penilaian Kepatuhan Kementerian pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 Grafik 4 Hasil Pe nilaia n Ke patuhan Kementer ian pada Ta hun 2014 diba ndi ngkan T ahun 20 13

78% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Zona Hijau (Kepatuhan Tinggi)

50%

22%

28%

Zona Kuning (Kepatuhan Sedang)

22% 0%

2013

Zona Merah (Kepatuhan Rendah)

2014


11

Setelah

dilakukan intervensi/pendampingan maka Kementerian dengan

kepatuhan tinggi mencapai 78%. Berdasarkan data tersebut maka peran Ombudsman RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penialaian kepatuhan sangat signifikan. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah 111%. 2. Penilaian Kepatuhan Lembaga

Observasi dilaksanakan terhadap 34 Lembaga, baik LPNK (Lembaga Pemerintah non-Kementerian) dan LNS (Lembaga Negara non-Struktural) di Jakarta khususnya lembaga penyelengaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Gambar 3.2 Penilaian Kepatuhan Lembaga Gambar 3 Penilaian Kepatuhan Lembaga

Tabel 3.4 Kepatuhan Lembaga Tahap ke-1 dan ke-2 Tabel 5 Kepatuhan Lembaga Tahap ke-1 dan ke-2

Uraian Penilaian Kepatuhan 1

Sampel 34

Predikat 5 19 10 15% 56% 29%

MENJADI Penilaian Kepatuhan 2

34

2 6%

20 59%


12 35,3%

12

Grafik 3.2 Hasil Penilaian Kepatuhan Lembaga pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 Grafik 5 Hasil Penilaian Kepatuhan Lembaga pada Tahun 2014 dibandingkan Tahun 2013

60.0%

58.8%

55.9%

50.0% 40.0%


35.3% 29.4%

30.0%

Zona Merah (Kepatuhan Sedang)

14.7%

20.0%

5.9%

10.0% 0.0%

2013

2014

3. Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi

Observasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi di 23 Pemerintah Provinsi. Gambar 3.3 Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi Gambar 4 Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi

Tabel 3.5 Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi Tahap ke-1 dan ke-2 Tabel 6 Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi Tahap ke-1 dan ke-2

Uraian Penilaian Kepatuhan tahap 1

Sampel 23

Predikat 14 7 60.4% 30.6%

2 9%

MENJADI Penilaian Kepatuhan tahap 2

23

7 30.1%

6 27.3%


10 42.6%

13

Grafik 3.3 Hasil Penilaian Kepatuhan Provinsi pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 Grafik 6 Hasil Pe nilaia n Ke patuhan Provi nsi pa da Ta hun 2014 diba ndi ngkan Ta hun 201 3

60.4%

70.0% 60.0%

42.6%

50.0% 30.6%

40.0%

30.1% 27.3%


30.0% 20.0%

9.0%

10.0% 0.0%

2013

2014

Tabel 3.6 Skor tertinggi Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi Terhadap UU 25/2009 Tahun 2014 Tabel 7 Skor terti nggi Penilaian Kepatuhan Pr ovinsi Terha dap UU 25 /2 009 Ta hun 2014

No.

Pemerintah Provinsi

Juli 2014 setelah program intervensi Hijau

Kuning

Merah

1

Kalimantan Selatan

100,0%

0,0%

0,0%

2

Sulawesi Utara

100,0%

0,0%

0,0%

3

Bali

94,1%

5,9%

0,0%

4

Sulawesi Selatan

86,7%

6,7%

6,7%

5

Jawa Tengah

84,6%

7,7%

7,7%

4. Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota

Observasi di lingkungan Pemerintah Kab./Kota dilaksanakan terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada masyarakat/perorangan/instansi di 28 Pemerintah Kab./Kota. Gambar 3.4 Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota Gambar 5 Penilaian Kepatuhan Kabupaten/Kota


14

Tabel 3.7 Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kabupaten / Kota Tahap ke-1 dan ke-2 Tabel 8 Penilaian Kepatuhan Kabupaten / Kota Tahap ke-1 dan ke-2

Uraian Penilaian Kepatuhan tahap 1

Sampel 28

Predikat 18 9 1 56.4% 31.2% 12,4%

MENJADI Penilaian Kepatuhan tahap 2

4 13.7%

28

8 28.8%

16 57.5%

Grafik 3.4 Hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kab./Kota Terhadap Undang-Undang Nomor 25/2009 pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 Grafik 7 Hasil Penilaian Kepatuhan Kab./Kota Terhadap UU 25/2009 pada Tahun 2014 dibandingkan Tahun 2013

56.4%

57.5%

60.0% 50.0% 31.2%

40.0%

28.8% Zona Hijau (Kepatuhan Tinggi)

30.0% 20.0%

13.7%

12.4%

10.0% 0.0%

2013

2014

Tabel 3.8 Skor tertinggi Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kab/Kota Terhadap Undang-Undang Nomor 25/2009 Tahun 2014. Tabel

No.

Tabel 9 Skor tertinggi Penilaian Kepatuhan Kab/Kota Terhadap Undang Undang 25/2009

Pemerintah Kota

Juli 2014 setelah program intervensi Hijau Kuning Merah

1

Denpasar

100,0%

0%

0,0%

2

Banjarmasin

100,0%

0%

0,0%

3

Manado

100,0%

0%

0,0%

4

Kupang

100,0%

0%

0,0%

5

Jakarta Pusat

100,0%

0%

0,0%

Dari hasil observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh K/L/Prov/Kabupaten/Kota mengalami peningkatan kepatuhan. Kepatuhan yang rendah (khususnya di tingkat kabupaten/kota sebagai ujung tombak pelayanan) berpotensi buruknya kualitas pelayanan publik yaitu perilaku maladministrasi, koruptif, pungutan tidak resmi, pengabaian hak-hak masyarakat atas pelayanan publik, ketidakpastian hukum, sewenang‐wenang, dan lain‐lain.


15

Indikator Kinerja II: Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik (diukur dari jumlah laporan masyarakat) Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak atas pelayanan yang berkualitas cenderung meningkat. Hal ini sebagai konsekuensi adanya tuntutan masyarakat untuk berperan serta dalam pemerintahan (demokratisasi) di Indonesia, yang diiringi dengan makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik. Kondisi ini didukung dengan makin pesatnya arus informasi dan komunikasi yang memudahkan

masyarakat

mengakses

informasi

yang

dibutuhkan

guna

mendukung pemenuhan pelayanan dasar warga negara. Menghadapi kondisi tersebut, diperlukan kesiapan seluruh aparatur sipil negara untuk beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Dalam

konteks

pengawasan

pelayanan

publik,

partisipasi

masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik menjadi hal yang harus difasilitasi oleh negara. Untuk itu sangat penting dan mendesak pembentukan unit pengelola pengaduan masyarakat. Ombudsman RI merumuskan indikator persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang diukur dari peningkatan jumlah laporan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik kepada Ombudsman RI. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik pada tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2013. Gambar 3.5 Indikator Kinerja II Gambar 6 Indikator Kinerja II

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, disajikan tren laporan masyarakat secara nasional dalam grafik berikut:


16

Grafik 3.5 Tren Jumlah Laporan Masyarakat Kepada Ombudsman RI periode 2010-2015 Grafik 8 Tren Jumlah Laporan Masyarakat Kepada Ombudsman RI periode 2010-2015

8000 6677

7000 6000

5173

5000 4000 3000 2000

1867

2209

2011

2012

1137

1000 0 2010

Jumlah laporan

2013

2014

Poly. (Jumlah laporan)

Peningkatan tren jumlah pengaduan masyarakat ini memperlihatkan bahwa masyarakat makin sadar terhadap hak mendapat pelayanan publik yang berkualitas. Tingginya jumlah laporan ini juga memperlihatkan makin tingginya partisipasi masyarakat untuk turut serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.


17

Indikator Kinerja III: Persentase laporan masyarakat yang diselesaikan Pelayanan Ombudsman RI terhadap laporan/pengaduan masyarakat adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan dugaan maladministrasi yang dialami masyarakat. Penyelesaian laporan/dugaan masyarakat dipengaruhi oleh ketiga pihak yaitu Ombudsman RI, Pelapor, dan Terlapor, sehingga penyelesaian laporan/pengaduan sangat tergantung pada inisiatif dan upaya tiga pihak tersebut. Persentase efektivitas penyelesaian laporan diukur dari jumlah laporan/pengaduan yang dinyatakan selesai oleh pelapor dibagi dengan jumlah laporan/pengaduan yang diterima Ombudsman RI pada tahun yang bersangkutan. Gambar 3.6 Indikator Kinerja III Gambar 7 Indikator Kinerja III

Laporan masyarakat yang dinyatakan selesai pada tahun 2014 sebanyak 3.398 laporan dinyatakan ditutup, sedangkan jumlah laporan yang diterima Ombudsman RI sebanyak 6.677 laporan. Persentase laporan yang diselesaikan adalah 50,89%. Realisasi Indikator Kinerja III tahun 2014 sebesar 50,89% dari target yang ditetapkan sebesar 5%. Dengan demikian persentase capaian kinerja Indikator Kinerja III adalah 1.017%. Lonjakan penyelesaian laporan ini dipengaruhi oleh penyelesaian laporan di Perwakilan Ombudsman RI.


18

Grafik 3.6 Presentase Laporan Masyarakat yang diselesaikan Tahun 2014 Grafik 9 Prese ntase Laporan Ma syarakat yang disele saika n Tahun 20 14

(100%)

8000

6.677

6000 3.398

3.279

4000

(50,89%)

(49,1%)

2000 0 Total

Proses

Selesai

Grafik 3.7 Perbandingan laporan masyarakat yang diselesaikan Periode 2011-2014 Grafik 10 Perbandingan laporan masyarakat yang diselesaikan Periode 2011-2014

6677

7000 6000

4969

5000

4439 3279

4000 3000 2000

1544

1590

1306

1406

238

1000

3398

530

184

0 2011 Jumlah

2012 Proses

2013

2014

Selesai


19

3.2.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN Alokasi

Pagu

anggaran

Rp 12.519.394.000,00,

berdasarkan

sedangkan

realisasi

indikator

kinerja

sebesar

anggaran

dimaksud

sebesar

Rp 12.442.534.676,00 atau 99,38%. Alokasi pagu anggaran dimaksud tidak termasuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja operasional. Efisiensi anggaran dikarenakan kebijakan Pemerintah tentang efisiensi anggaran. Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2014 Tabel 10 Penyerapan Anggaran Belanja Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2014

NO

1.

2.

3.

KEGIATAN

PAGU (Rp)

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang nilai kepatuhannya tinggi terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik (diukur dari jumlah laporan masyarakat) Laporan masyarakat yang diselesaikan Jumlah

REALISASI Rp

%

3.582.212.000,00

3.540.969.307,00 99,26

2.595.330.000,00

2.592.411.273,00 99,89

6.341.852.000,00

6.309.154.096,00 99,48

12.519.394.000,00 12.442.534.676,00 99,38

Secara keseluruhan penyerapan anggaran tahun 2014 sebesar 94,17% menurun dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 94,56%, terutama dari porsi pengeluaran belanja pegawai sebagai dampak tertundanya pelaksanaan seleksi Kepala Perwakilan dan pemenuhan 5 orang Asisten di Perwakilan, belanja pegawai atas penghasilan Anggota Ombudsman yang tidak direalisir, penghematan belanja modal, dan pelaksanaan Inpres No 4 tahun 2014. Tabel 3.10 Alokasi Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2014 Tabel 11 Alokasi Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2014

eKODE MAK

Jenis Belanja

PAGU (Rp)

REALISASI Rp

%

51.

Belanja Pegawai

23.745.920.000,00 20.907.032.712,00 88,94

52.

Belanja Barang

36.503.121.000,00 36.503.121.000,00 98,49

53.

Belanja Modal Jumlah

1.756.354.000,00

1.529.556.192,00 87,09

62.005.395.000,00 58.390.323.922,00 94,17


20

4BAB IV PENUTUP Berdasarkan LAKIP Ombudsman RI yang telah dipaparkan tersebut, dapat dilihat bahwa kualitas pengawasan terhadap pelayanan publik pada tahun 2014 makin

baik.

Hal

ini

dapat

disimpulkan

dengan

peningkatan

kepatuhan

K/L/Prov/Kab/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dari 18 kementerian yang diobservasi yang mencapai penilaian tinggi (zona Hijau) meningkat dari 22% menjadi 78%. Selain itu, peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik dapat dilihat dari meningkatnya jumlah laporan masyarakat terkait maladministrasi sebesar 29% dibanding tahun 2013 sebesar 13,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat makin memiliki kesadaran untuk melaporkan penyimpangan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan pelayanan publik serta makin percaya terhadap kredibilitas Ombudsman RI sebagai instansi pengawas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik telah bergerak menuju arah yang makin baik, ditandai dengan meningkatnya tindak lanjut penyelesaian laporan maladministrasi pelayanan publik, dari 213 pada tahun 2013 menjadi 1504 pada tahun 2014 (meningkat 706%). Hal ini merupakan wujud peningkatan kesadaran penyelenggara layanan terhadap pentingnya pelayanan publik yang berkualitas. Pengukuran dan penilaian kinerja Ombudsman RI telah didukung dengan eperformance yaitu suatu aplikasi yang dibangun dengan tujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Ombudsman RI. Aplikasi yang dibangun menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Ombudman RI ke depan akan lebih fokus pada penguatan kapasitas internal untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan laporan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka turut mendukung keberhasilan pembangunan nasional akan terus ditingkatkan berbagai program strategis guna mewujudkan visi-misi dan agenda pemerintahan dalam Nawacita, yang berkomitmen untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik guna menciptakan pelayanan publik prima dan berkualitas.


21

LAMPIRAN 1

PENETAPAN KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

Unit Organisasi Tahun Anggaran

: Ombudsman Republik Indonesia : 2014

SASARAN


INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang nilai kepatuhannya tinggi terhadap Undang Undang No.25 Tahun 2009

K : 70 % L : 27 % Prov : 50 % Kab/Kota: 5 %

2.


10 %


5%

3.

LAMPIRAN 2

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM OMBUDSMAN RI TRIWULAN 1 – TRIWULAN 4 (JANUARI – DESEMBER) 2014

NO

KEGIATAN

1.

Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama

2.

Pengelolaan Administrasi Laporan

3.

Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, dan Perlengkapan Jumlah

PAGU (Rp)

REALISASI Rp

%

10.110.741.000,00

9.912.724.693,00

98,04

7.509.914.000 ,00

7.452.133.624,00

99,23

44.384.740.000,00

41.025.465.605,00

92,43

62.005.395.000,00

58.390.323.922,00

94,17

LAMPIRAN 3

KERTAS KERJA PERHITUNGAN TINGKAT KESESUAIAN Unit Organisasi Tahun Anggaran

: Ombudsman Republik Indonesia : 2014 INDIKATOR KINERJA

SASARAN

1.


Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota yang nilai kepatuhannya tinggi terhadap Undang Undang No.25 Tahun 2009

KOMPONEN INDIKATOR KINERJA

Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang dinilai kepatuhannya terhadap Undang Undang No.25 Tahun 2009

TARGET

K : 70% L : 27% Prov : 50% Kab/Kota: 5%

Waktu

1 Tahun

KINERJA Jumlah Satuan

URAIAN

(%)

1. Kinerja diukur berdasarkan persentase kepatuhan K/L/Prov/Kab/Kota yang diobservasi dengan nilai tinggi 2. Penilaian diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: - Merah (0-500), - Kuning ( 501 s/d 800), dan K : 111% - Hijau ( 801-1000) K : 78% L : 131% L : 35,3% 78% Prov : 80% Prov : 42,6% Instansi 85% 70% Zona Hijau (Kepatuhan Kab/Kota: 50% Kab/Kota: 60% Tinggi) 57,5% 50% 1.156% Zona Kuning 28% 40% 30% 20% 10% 0%

22%

22%

0%


Meningkatnya laporan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik


2014

2013

2.

(Kepatuhan Sedang)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik diukur berdasarkan jumlah peningkatan jumlah laporan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik. 10%

1 Tahun

29%

Laporan

290%

10000 6677 5173

5000 1137

1867

2209

2011

2012

0 2010

2013

Jumlah laporan

2014

3.


Persentase Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Ombudsman RI

5%

1 Tahun

50,89%

Laporan

1.017%

Tindak Lanjut terdiri dari : 1. Bukan wewenang 2. Dilimpahkan dari Perwakilan ke Pusat 3. Diteruskan dari Perwakilan ke Pusat 4. Ditutup 5. Diselesaikan 6. Menunggu data tambahan 7. Menunggu tanggapan Terlapor 8. Proses di administrasi 9. Proses berada di Komisioner 10. Proses berada di Asisten 11. Proses Registrasi 12. Tidak memenuhi syarat formil

6677

8000 4969

6000 4000 2000

4439 3279

1544 1306 238

1590 1406 184

2011 Jumlah

2012 Proses

530

0 2013 Selesai

2014

3398

LAMPIRAN 3

KERTAS KERJA PERHITUNGAN TINGKAT KESESUAIAN Unit Organisasi Tahun Anggaran

: Ombudsman Republik Indonesia : 2014 KOMPONEN INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

TARGET

Waktu

KINERJA Jumlah Satuan

URAIAN

(%) 1.

1.

1.


Persentase Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota yang nilai kepatuhannya tinggi terhadap Undang Undang No.25 Tahun 2009

Jumlah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang dinilai kepatuhannya terhadap Undang Undang No.25 Tahun 2009

K : 70% L : 27% Prov : 50% 1 Tahun Kab/Kota: 5%

K : 78% L : 35,3% Prov : 42,6% Instansi Kab/Kota: 57,5%

Kinerja diukur berdasarkan persentase kepatuhan K/L/Prov/Kab/Kota yang diobservasi dengan nilai tinggi 2. Penilaian diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: - Merah (0- 500), - Kuning ( 501 s/d 800), dan K : 111% - Hijau ( 801-1000) L : 131% 78% Prov : 80% 85% 70% Zona Hijau (Kepatuhan 50% Kab/Kota: 60% Tinggi) 50% 1.156% Zona Kuning 40% 30% 20% 10% 0%

22%

Jumlah nota kesepahaman yang ditandatangani

3. Jumlah judul/topik buku yang dipublikasikan

4

TW4

7

Kegiatan

175

3

TW4

4

Terbitan

133

22%

(Kepatuhan Sedang) 0%

2013

2.

28%


2014

1. PT. Jasa Raharja, 20 - 1 – 2014 2. LKBN Antara, 27 - 1 – 2014 3. Kompolnas, 10 - 3 – 2014 4. Universitas Muria Kudus, 12 - 3 – 2014 5. Dewan Jaminan Sosial Nasional, 21 - 5 – 2014 6. Univ. Syah Kuala Aceh, 22 - 5 – 2014 7. ACRC Korea Selatan 29-6 s/d 5-7-2014 1. Buku Saku Maladministrasi 2. Buku Panduan Investigasi Utk ORI 3. Buku Peranan Ombudsman dalam Pencegahan 4. Buku ORI masa lalu dan masa datang.

4. Jumlah sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan

1.

Meningkatnya laporan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik

50

TW4

57

Kegiatan

114

10%

1 Tahun

29%

Laporan

290%

1. Pelaksanaan Sosialisasi Perwakilan sebanyak 35 Kali 2. Pelaksanaan Sosialisasi Pusat sebanyak 22 kali Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik diukur berdasarkan jumlah peningkatan jumlah laporan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik. 10000 6677 5173

5000 1137

1867

2209

2011

2012

0 2010

2.


2.

Jumlah sistemik reviu yang dilaksanakan

4

TW4

4

Kegiatan

100

3.

Jumlah supervisi

9

TW4

15

Kegiatan

166

2013

Jumlah laporan

2014

1. Investigasi Sistemik dgn Tema Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim atas 3 produk Tidak Halal 2. Investigasi Sistemik dgn Tema Perbaikan dan Peningkatan Pelayanan Publik Terkait Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dlm proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh POLRI 3. Investigasi Sistemik dgn Tema Perbaikan dan Peningkatan Pelayanan Publik Terkait Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dlm proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh POLRI 4. Investigasi Sistemik dgn Tema Dugaan Maladministrasi dlm Perumusan Keputusan SK Nomor 463/Menhut-II/2013 mengenai Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Pulau Batam 1. Supervisi Pelayanan Publik di Kota Bengkulu

pelayanan publik yang dilaksanakan

( Kanwil Kumham, BPN, dan RSUD) 2. Supervisi Pelayanan Publik di kota Jambi (DISPENDUKCAPIL, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, SAMSAT, dan Kanwil KUMHAM 3. Supervisi Pelayanan Publik di Kota Gorontalo (Kanwil KUMHAM dan Kanwil BPN) 4. Supervisi Pelayanan Publik di Kota Palangkaraya (Kanwil KUMHAM, Kantor Walikota Palangkaraya, RSUD dr. Doris Sylvanus, dan Kanwil BPN) 5. Supervisi Pelayanan Publik di Kab. Mamuju ( Kantor Kepolisian Resort Kab. Mamuju, Kanwil BPN, Kanwil KUMHAM dan Kantor Bupati Mamuju) 6. Supervisi Pelayanan Publik di Kota Ternate(kantor Walikota Ternate, RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, Kanwil KUMHAM, dan Kanwil BPN) 7. Supervisi Pelayanan Publik dik Kab. Manokwari (Rumah Dinas Bupati Manokwari, Kantor Pertanahan) 8. Supervisi Pelayanan Publik di Kab. Serdang (RSUD Sultan Sulaiman, Kanwil KUMHAM dan DISPENDUKCAPIL) 9. Supervisi Pelayanan Publik di Kota Serang (Kanwil BPN dan Kantor Walikota Serang) 10.Supervisi Pelayanan Publik di Kota Aceh Barat (Kantor Bupati, Polres dan Kanwil BPN) 11.Supervisi Pelayanan Publik di Kab. Donggala ( Polres, Kantor Bupati dan Kanwil KUMHAM) 12.Supervisi Pelayanan Publik di Kota Pangkal Pinang (Kanwil KUMHAM, Kanwil BKN, POLDA, dan Kantor Walikota) 13.Supervisi Pelayanan Publik di Kab. Karimun

(Pemerintah Kabupaten, Kanwil KUMHAM, Kepolisian, Ditlantas, SAMSAT,dan Kanwil BPN) 14.Supervisi Pelayanan Publik di Kota Singkawang ( Kantor Walikota dan Kanwil KUMHAM) 15.Supervisi Pelayanan Publik di Kab. Minahasa (DISPENDUKCAPIL, RSUD, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kanwil KUMHAM, SAMSAT, dan Kanwil BPN) 4.

3.


1.

Persentase dugaan pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti

Persentase Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Ombudsman RI

100%

5%

TW4

1 Tahun

1

50,89%

Kasus

Laporan

100

1.017%

1. Pemberhentian Kepala Perwakilan Provinsi Banten Tindak Lanjut terdiri dari : 1. Bukan wewenang 2. Dilimpahkan dari Perwakilan ke Pusat 3. Diteruskan dari Perwakilan ke Pusat 4. Ditutup 5. Diselesaikan 6. Menunggu data tambahan 7. Menunggu tanggapan Terlapor 8. Proses di administrasi 9. Proses berada di Komisioner 10. Proses berada di Asisten 11. Proses Registrasi 12. Tidak memenuhi syarat formil 6677

8000 4969

6000 4000 2000

4439 3279

1544 1306 238

1590 1406 184

3398

530

0 2011 Jumlah

2.

Persentase

8%

TW4

10%

Laporan

114

2012 Proses

2013 Selesai

2014

Investigasi yang dilaksanakan dari target 357,

investigasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan laporan yang diterima Ombudsman RI 3. Jumlah monitoring yang dilaksanakan

tekah terealisasi 407 Laporan. Kendala yang dihadapi antara lain: 1. Anggaran 2. SDM 3. SOP 350

TW4

313

Laporan

89

Kegiatan Monitoring dilaksanakan oleh pihak Perwakilan dan Pusat.

4. Jumlah mediasi yang dilaksanakan

46

TW4

113

Laporan

245

Kegiatan Mediasi tidak tercatat oleh aplikasi SIMPEL Ombudsman RI. Laporan dimaksud berdasarkan pada laporan Semesteran tahun bersangkutan.

5. Jumlah rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan publik

15

TW4

15

Rekomendasi

100

12 rekomendasi sampai saat ini sudah tercatat dan 3 rekomendasi belum tercatat

LAMPIRAN 4

Daftar K/L/Prov/Kab/Kota yang dinilai Tingkat Kepatuhannya pada Tahun 2014 No.

Kementerian

Lembaga

Provinsi

Kab/Kota

1

Perindustrian

Sumatera Utara

1. Kota Medan

2

Perdagangan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Konsil Kedokteran Indonesia

Sumatera Barat

3

Kesehatan

Lampung

4 5

Energi dan Sumber Daya Mineral Kehutanan

6

Perhubungan

7

Lingkungan Hidup

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Komisi Banding Merek

2. Kota Padang 3. Kab Pesisir Selatan 4. Kab. Tanah Datar 5. Kota Bandar Lampung 6. Kota Denpasar

8 9

Agama Riset dan Teknologi

10

Keuangan

11

Huk&HAM

12 13

Komunikasi dan Informasi Kelautan dan Perikanan

14

Pertanian

15 16

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial

17

Pekerjaan Umum

18

Pendidikan dan Kebudayaan

Komisi Banding Paten Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Badan Pusat Statistik (BPS)

Bali Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Jawa Timur Jawa Barat

Komite Anti Dumping Indonesia Badan Standarisasi Nasional

Sulawesi Utara

12. Kota Yogyakarta 13. Kota Manado

Sulawesi Selatan

14. Kota Makasar

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Maluku

15. Kota Ambon

NTT

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Badan Informasi Geospasial (BIG) Komite Akreditasi Nasional

NTB

16. Kota Kupang 17. Kab. Timor Tengah Selatan 18. Kab. Timor Tengah Utara 19. Kota Mataram

Papua

20. Kota Jayapura

Jawa Tengah Sumatera Selatan

22

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Komisi Kejaksaan

21. Kota Semarang 22. Kota Palembang 23. Kota Kendari

23

BNP2TKI

Riau

19 20 21

D.I. Yogyakarta

7. Kota Pontianak 8. Kota Balikpapan 9. Kota Banjarmasin 10. Kota Surabaya 11. Kota Bandung

Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Aceh

24. Kab. Parigi Moutong 25. Kota Batam 26. Kota Banda Aceh 27. Kota

No.

Lembaga

Provinsi

24

Badan Perlindungan Konsumen Nasional

DKI Jakarta

25

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Dewan Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Komisi Informasi Pusat Badan Amil Zakat Nasional Komisi Penyiaran Indonesia Badan Pertanahan Nasional Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Komisi Kepolisian Nasional Badan Olahraga Profesional Indonesia

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Kementerian

Kab/Kota Pekanbaru 28. Jakarta Utara 29. Jakarta Pusat 30. Jakarta Barat 31. Jakarta Selatan 32. Jakarta Timur

LAMPIRAN 5 Komposisi Sumber Daya Manusia Ombudsman RI Tahun 2014 Tabel 12 Komposisi Pegawai Ombudsman RI Tahun 2014

NO. 1

UNIT KERJA Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman

JUMLAH (ORANG) 7

2

Sekretaris Jenderal

1

3

Kepala Perwakilan

31

4

Kepala Biro

3

5

Kepala Bagian

9

6

Kepala Sub Bagian

19

7

Asisten Madya

9

8

Asisten Muda

24

9

Asisten Pratama/Calon Asisten

178

10

Pejabat Fungsional Umum

36

11

Staf Sekretariat

9

12

Pramubakti dan Satpam

91

Jumlah

417

LAKIP 2014 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents