OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KERANGKA ACUAN KEGIATAN RAPAT KORDINASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI I.

Latar Belakang a. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025. 5. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 b. Gambaran Umum Salah satu agenda reformasi di Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1997 adalah reformasi birokrasi antara lain dengan upaya mewujudkan checks and balances dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai program prioritas pertama dalam pemerintahannya, yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025. Salah satu sasaran dari reformasi birokrasi tersebut adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada tanggal 11 Mei 2011, Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Antara

1

Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 1/ORI-MOU/V/2011 - Nomor: 119-360A Tahun 2011 tentang Penyusunan Sistem Penyelesaian Laporan atau Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, Ombudsman Republik Indonesia menerima dan menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat yang menjadi korban dari buruknya pelayanan publik. Selain itu, dalam melaksanakan kewenangan pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI juga melakukan kegiatan supervisi pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan supervisi pelayanan publik tersebut mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, terutama yang menyangkut maklumat pelayanan publik dan standar pelayanan publik, yang dirinci kepada 3 aspek yakni sarana/prasarana pelayanan publik, petugas pelaksana pelayanan dan penyimpangan yang dikategorikan sebagai temuan khusus. Supervisi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riel dan kualitas pelayanan publik pada 9 (sembilan) kantor/instansi penyelenggara pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dan untuk merumuskan dan memberikan saran/masukan terhadap perbaikan penyelenggara pelayanan publik. Pada tahun 2012 Ombudsman Republik Indonesia melakukan supervisi di 12 kabupaten/kota, sedangkan pada tahun 2013 Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan supervisi di 23 kabupaten/kota, yang salah satunya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), RSUD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil supervisi yang selama ini dilakukan sudah disampaikan dalam seminar yang dilakukan di kabupaten/kota tersebut, yang dihadiri oleh Kepala Daerah dan kepala kantor/instansi penyelenggara pelayanan publik yang di supervisi atau yang mewakili. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Inpres Nomor 1 Tahun 2013, bagi pemerintah daerah, kewajiban membentuk kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah bentuk aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). Aksi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut adalah a) Pembentukan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bagi daerah yang belum membentuk, b) Pelimpahan Kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP, c) Publikasi standar pelayanan terpadu pada lembaga PTSP, dan d) Penyediaan sarana dan mekanisme penanganan pengaduan layanan PTSP. Selain itu Kementerian Dalam Negeri diberikan kewenangan untuk mengawasi penerbitan NIK di 497 Kabupaten/Kota, hal ini guna meminimalisir terjadinya penyimpangan atas penerbitan NIK dan e-KTP yang berpotensi korupsi. Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) merupakan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Penerapan e-KTP ini berkaitan dengan terintegrasi data kependudukan yang tunggal dan akurat untuk memudahkan proses identifikasi. Semua data e-KTP bermanfaat dalam meningkatkan jaminan otentikasi identitas penduduk dalam rangka pelayanan publik serta meminimalisir terjadinya pemalsuan dan penipuan identitas.

2

Berdasarkan kondisi yang diuraikan di atas dan atas dasar Nota Kesepakatan Bersama antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, maka dirasa sangat perlu untuk melakukan Rapat Koordinasi Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna menyatukan perspektif serta langkah tindak lanjut dari kondisi pelayanan publik di jajaran pemerintah daerah yang ada pada saat ini. II. Nama dan Tema Kegiatan Kegiatan ini bernama Rapat Koordinasi Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dalam Rangka Penyampaian Hasil Supervisi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat, dengan tema “Upaya Membangun Pelayanan Publik Yang Baik di Pemerintahan Daerah”. III. Tujuan Kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bertujuan untuk: a. Meningkatkan kinerja pengawasan Kementerian Dalam Negeri RI terutama kepada Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terutama pelayanan pembuatan Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Pernikahan, KTP dan Kartu Keluarga; pelayanan pada RSUD, serta pelayanan prima yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). b. Meningkatkan kinerja Kementerian Dalam Negeri RI dalam menjalankan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas. c. Meningkatkan kinerja pengawasan Kementerian Dalam Negeri RI dalam penanganan pengaduan masyarakat, melalui sistem penerimaan, pengelolaan dan kepastian tindak lanjut pengaduan masyarakat. IV. Hasil Yang Diharapkan a. Kementerian Dalam Negeri RI menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar pelayanan serta perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya layanan di pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait layanan perijinan pada Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), layanan pada RSUD, serta layanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. b. Adanya koordinasi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan bersama secara berkelanjutan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri RI dalam memastikan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Adanya peningkatan responsifitas dalam penanganan pengaduan masyarakat, melalui sistem penerimaan, pengelolaan dan kepastian tindak lanjut pengaduan masyarakat. V. Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini rapat koordinasi akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Selasa, 3 Desember 2013 Jam : 08.00 s/d 13.00 WIB Tempat : Hotel Alila Jakarta, Jl. Pecenongan No. 17, Jakarta Pusat

3

VI. Pembicara Pembicara dalam Rapat Koordinasi Ombudsman RI dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, adalah: 1. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI 2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI 3. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI 4. Ombudsman Bidang Pengawasan 5. Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan VII. Penyelenggara Penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini diselenggarakan atas kerjasama Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan kepanitian sebagai berikut: a. Panita Pengarah 1. Pranowo Dahlan (Anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan) 2. Budi Santoso (Anggota Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan) 3. Petrus Beda Peduli (Anggota Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan) 4. M. Khoirul Anwar (Anggota Ombudsman Bidang Pencegahan) b. Panitia Pelaksana Ketua : Alphonsa Animaharsi (Sekretaris Jenderal Ombudsman RI) Sekretaris : Hartoyo Anggota

: 1. Dominikus Dalu S 2. Winarso 3. Elisa Luhulima 4. Johar Marpaung 5. Muhadjirin 6. Ratna Sari Dewi 7. Yustus Maturbongs 8. Sabaruddin Hulu 9. Tumpal Simanjuntak 10. Triyoga M. Habibie 11. Noerman Adi Santoso 12. Soni Solihin 13. Stephanus 14. Heru Cahyono 15. Rahayu Lestari 16. Indra 17. Subandi 18. Ahmad Sobirin

4

VIII. Penutup Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Ombudsman Republik Indonesia dengan dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta, November 2013 Ombudsman Republik Indonesia

Alphonsa Animaharsi Sekretaris Jenderal

5

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR PESERTA RAPAT KOORDINASI OMBUDSMAN RI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Selasa, 3 Desember 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

NAMA/JABATAN/INSTANSI Menteri Dalam Negeri RI Ketua Ombudsman RI Anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan Anggota Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Anggota Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Anggota Ombudsman RI Bidang Pencegahan Anggota Ombudsman RI Bidang Pencegahan Anggota Ombudsman RI Bidang Pencegahan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI Dirjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI Direktur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kemdagri Direktur Pembangunan Wilayah, Kemdagri Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemdagri Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Kemdagri Direktur Penataan Perkotaan, Kemdagri Direktur Pendaftaran Penduduk, Kemdagri Direktur Pencatatan Sipil, Kemdagri Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kemdagri Direktur Pengembangan Kebijakan Kependudukan, Kemdagri Direktur Penyerasian Kebijakan dan Perencaan Kependudukan, Kemdagri Walikota Tasikmalaya, Jawa Barat Walikota Semarang, Jawa Tengah Bupati Purworejo, Jawa Tengah Bupati Jember, Jawa Timur Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan Walikota Pontianak, Kalimantan Barat Walikota Samarinda, Kalimantan Timur Bupati Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara Walikota Palu, Sulawesi Tengah Walikota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Walikota Padang, Sumatera Barat

KETERANGAN Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta

6

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Walikota Pematang Siantar, Sumatera Utara Walikota Palembang, Sumatera Selatan Walikota Bandar Lampung, Lampung Walikota Pekanbaru, Riau Bupati Natuna, Kepulauan Riau Bupati Karangasem, Bali Bupati Maluku Tengah, Maluku Bupati Sikka, Nusa Tenggara Timur Walikota Mataram, Nusa Tenggara Barat Walikota Jayapura, Papua Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Koordinator Bidang Pengawasan Koordinator Bidang Pencegahan Karo Administrasi dan Sistem Informasi Laporan Karo Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama Karo Umum Asisten Koordinator Sub Bidang Pengawasan Intenal Asisten Koordinator Sub Bidang Pengawasan Eksternal Asisten Koordinator Tim I Asisten Koordinator Tim II Asisten Koordinator Tim III Asisten Koordinator Tim IV Asisten Koordinator Tim V Asisten Koordinator Tim VI Asisiten Ombudsman Bidang Pengawasan Asisiten Ombudsman Bidang Pengawasan Asisiten Ombudsman Bidang Pengawasan Kabag. Hukum dan Humas Kabag. Keuangan Kabag. Pelayanan Laporan Kabag. Program dan Evaluasi Kabag. Perlengkapan dan Rumga Kabag. Organisasi dan Kerjasama Kabag. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Kabag. Kepegawaian dan Ke-tatausahaan Kabag. Pengawasan Internal

Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta

Jakarta, November 2013 Ombudsman Republik Indonesia

7

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA JADWAL ACARA RAPAT KOORDINASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Selasa, 3 Desember 2013 Waktu

Acara

Keterangan

08.00 – 08.30

Registrasi Peserta

Panitia

08.30 – 09.30

Pembukaan Acara - Laporan Panitia Penyelenggara - Sambutan Ketua Ombudsman RI, sekaligus membuka Acara Rapat Koordinasi

09.30 – 11.30

Penyampaian materi oleh: 1. Dirjen Bina Pembangunan Daerah “Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan PTSP di Pemerintahan Daerah” 2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil “Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pemerintahan Daerah” 3. Dirjen Otonomi Daerah “Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah” 4. Pranowo Dahlan “Hasil Supervisi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah”

11.30 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 – 13.20

5. Budi Santoso “Laporan/Pengaduan Masyarakat terkait Kinerja Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat” Diskusi Perumusan Koordinasi

dan

Penandatanganan

Hasil

Rapat 8

Penutupan 13.20 – 14.00

Makan Siang

9