Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia


Latar Belakang Pembentukan ORI (1)  Fungsi dan tugas penyelenggaraan negara pada

hakikatnya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat (mewujudkan masyarakat adil dan makmur) → Konsideran UU Nomor 28 Tahun 1999.  Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara → Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 28 Tahun 1999.


Latar Belakang Pembentukan ORI (2)  Dalam praktik banyak sekali terjadi penyimpangan :

 Penyelenggara Negara belum melayani secara maksimal

 Masyarakat sering menjadi menjadi objek atau korban.  Belum ada tolok ukur jelas mengenai pemberian

pelayanan yang baik.

 Pelaksanaan pelayanan publik oleh Penyelenggara

Negara perlu diawasi karena banyak penyimpangan.


NEGARA WAJIB MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

NKRI PENYELENGGARA NEGARA • • • •

RAKYAT • Individu • Kelompok • Masyarakat

Pemerintah Badan Perwakilan Peradilan Lembaga-lembaga lain

WAJIB

KESEJAHTERAAN RAKYAT

HAK


POSISI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KESEJAHTERAAN PELAYANAN

PENYIMPANGAN

PENGAWASAN ORI

• Fungsi • Tugas • Wewenang

PEMENUHAN


HUBUNGAN ANTARA RAKYAT–OMBUDSMAN–PENYELENGGARA NEGARA

Pengawasan Masyarakat/

Ombudsman

Rakyat, Pemegang Kedaulatan, Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan

MANDAT

Pengawasan Masyarakat/

Ombudsman

Penyelenggara Negara Wajib Memberikan Pelayanan


Mengapa Ombudsman perlu ada  Untuk mengatasi penyalahgunaan oleh Aparatur

Pemerintah.  Membantu Aparatur Negara dalam melaksanakan pemerintahan secara lebih efisien dan adil.  Memaksa para pemegang kekuasaan untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik.


Definisi Ombudsman • Lembaga negara • Mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan

pelayanan publik • Yang diselenggarakan penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.


Pelayanan Publik  UU No. 25 Thn. 2009 tentang Pelayanan Publik  Kegiatan

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hak Masyarakat dalam Pelayanan Publik telah diatur secara jelas dan eksplisit melalui Pasal 18 Undangundang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut :

a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;

e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; f. memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman; h. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Sedangkan Kewajiban Masyarakat dalam Pelayanan Publik juga diatur secara tegas melalui Pasal 19 Undangundang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut : a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.


 Maladministrasi (menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-

undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia) adalah :

Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.


Tugas yang harus dikerjakan  Menerima laporan dugaan maladministrasi    

  

penyelenggaraan pelayanan publik Melakukan pemeriksaan laporan Menindaklanjuti laporan Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri Melakukan koordinasi/kerjasama dengan lembaga negara/lembaga pemerintahan/lembaga kemasyarakatan/perseorangan Membangun jaringan kerja Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyeleggaran pelayanan publik Melakukan tugas lain yang diberikan undang-undang


Wewenang yang Dimiliki (1) A. Terkait dengan laporan  Meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dengan laporan  Memeriksa dokumen terkait  Meminta klarifikasi, salinan, copy atau dokumen lain pada instansi penyelenggara negara  Melakukan pemanggilan  Melakukan mediasi, konsiliasi atas permintaan para pihak  Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, ganti rugi dan/rehabilitasi  Mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi


Wewenang yang Dimiliki (2) B. Terkait dengan tugas lain  Memberi saran kepada Presiden, Pimpinan Penyelenggara Negara, Kepala Daerah guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/pelayanan publik  Memberi saran kepada DPR, Presiden, DPRD, Kepala Daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundangan dilakukan perubahan untuk mencegah maladministrasi


Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UU No. 25 Thn. 2009) Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal 2. Pengawasan internal melalui atasan langsung dan pengawas fungsional 3. Pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan masyarakat, Ombudsman, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota (Psl. 35) 1.


Pengaduan Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Ombudsman dan DPR /DPRD 2. Alasan pengaduan adalah : a. Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan b. Pelaksana pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan 3. Pengadu adalah : orang yang dirugikan atau pihak lain yang mewakili pengadu 4. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima pelayanan (Ps. 40) 1.


Penyelesaian Pengaduan Oleh Ombudsman 1. Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses

pengaduan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan PP 2. Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan oleh masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian tidak dilakukan oleh penyelenggara 3. Ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hirarkis untuk mendukung tugas dan fungsi Ombudsman dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Pembentukan perwakilan Ombudsman paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.


Penyelesaian Pengaduan Oleh Ombudsman (2) 5. Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi

dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak 6. Penyelesaian pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman 7. Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh Ombudsman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ombudsman (Psl. 46)


Visi ORI  Visi  Menjadi lembaga negara yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dari penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, badan ataupun perorangan yang berkewajiban memberi pelayanan publik


Misi ORI:  Misi 1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik 2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan.


Terima Kasih


Periode 1 Januari 2014 – 15 Desember 2014

BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

Dinamika Jumlah Laporan / Pengaduan Masyarakat kepada Ombudsman RI (Periode Tahun 2009 - 2014) Ombudsman Republik Indonesia

6180

Jumlah Pengaduan Masyarakat

5173

2209 1867 1237

1137

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Catatan : Untuk Periode tahun 2014, Data sampai dengan 15 Desember 2014 Sumber Data : SIMPeL Ombudsman RI.


25

Dinamika Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Per Bulan Selama tahun 2014 Ombudsman Republik Indonesia

800 700

621

606

600

695 589

619 451

500

486

500

551

400

414

383

300

265

200 100 0

Jan

Feb


Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

26

KLASIFIKASI PELAPOR Ombudsman Republik Indonesia

Perorangan/Korban Langsung

57.7%

Inisiatif Investigasi

9.5%

Kelompok Masyarakat

7.3%

Keluarga Korban

5.8%

Media

5.6%

Kuasa Hukum

5.1%

Lembaga Swadaya Masyarakat

4.7%

Badan Hukum

1.2%

Lembaga Bantuan Hukum

0.8%

Instansi Pemerintah

0.7%

Organisasi Profesi

0.6%

Lain-Lain

1.0%


27

CARA PENYAMPAIAN LAPORAN Ombudsman Republik Indonesia

Datang Langsun g (51,9%)

By : Litbang Ombudsman RI

Surat (25,8%)

Media (10,4%)

Telepon (5,1%)

Investigasi Inisatif (4,1%)

Email dan Website (2,4%)

Facsimile (0,3%)

28

KELOMPOK INSTANSI TERLAPOR Ombudsman Republik Indonesia

Pemerintah Daerah

43.7%

Kepolisian

12.6%

Instansi Pemerintah / Kementerian

9.5%

BUMN/BUMD

7.8%

Badan Pertanahan Nasional

7.6%

Lembaga Peradilan

3.7%

Kejaksaan

1.8%

Perbankan

1.5%

Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural

1.5%

Perguruan Tinggi Negeri

1.1%

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1.0%

Lembaga Pendidikan Negeri

0.8%

Tentara Nasional Indonesia

0.6%

Rumah Sakit Pemerintah

0.5%

Dewan Perwakilan Rakyat

0.4%

Lain-lain


5.9%

29

SUBSTANSI PENGADUAN Ombudsman Republik Indonesia Kepegawaian Pertanahan Kepolisian Pendidikan Perhubungan/Infrastruktur Kesehatan Perizinan Peradilan Administrasi Kependudukan Informasi Publik Ketenagakerjaan Listrik Pemukiman/Perumahan Perbankan Air Minum Kejaksaan Komisi/Lembaga Negara Perdagangan dan Industri Asuransi/Jaminan Sosial Cukai dan Pajak Lingkungan Hidup Perkebunan/Kehutanan Energi (Sumber Daya Alam) Telekomunikasi Agama Lembaga Pemasyarakatan Imigrasi Penanaman Modal Tentara Nasional Indonesia Pertanian Kelautan Transmigrasi Urusan Haji Tenaga Kerja Indonesia Perikanan Lainnya BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

16.0% 12.9% 11.8% 11.1% 4.4% 3.9% 3.6% 3.5% 2.9% 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 0.8% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 3.6%

30

5 SUBSTANSI PENGADUAN TERBANYAK

KEPEGAWAIAN :


Seleksi CPNS, Mutasi Pegawai, Penahanan Gaji/Honor, Pemecatan Pegawai, Sertifikasi Guru, dll PERTANAHAN :

Ganti Rugi Tanah/Lahan, Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah, Pengukuran Tanah, Sertifikat ganda, Sengketa Pertanahan, dll Kepolisian : Pelayanan Pengaduan, Penangan Perkara/kasus di Kepolisian, Proses Penyidikan, Arogansi Personil Kepolisian, dll Pendidikan : PPDB, Beasiswa, Ujian Nasional, Kekerasan di sekolah, Pungutan Liar Pendidikan, dll Perhubungan/Infrastruktur : Jalan Rusak, Sarana dan Prasarana Transportasi, Pugutan Liar dll

JENIS MALADMINISTRASI Ombudsman Republik Indonesia

Tidak Patut , 7.2% Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa , 7.2%

Tidak Kompeten , 9.9%

Diskriminasi , Berpihak , 2.0% 1.6%

Konfli Kepen ngan , 0.8%

Penundaan Berlarut , 25.4%

Penyalahgunaan Wewenang , 11.7% Penyimpangan Prosedur , 20.3%

Tidak Memberikan Pelayanan , 13.9%


32

BENGKULU DI. YOGYAKARTA

433

DKI JAKARTA

116 114

GORONTALO JAMBI

342

JAWA BARAT

269

JAWA TENGAH

413

JAWA TIMUR

215

KALIMANTAN BARAT

131

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

141

KEP. BANGKA BELITUNG

176

KEPULAUAN RIAU

202

LAMPUNG

139

MALUKU

68 175

NUSA TENGGARA BARAT

240

NUSA TENGGARA TIMUR

120

PAPUA

44 240

RIAU

204

SULAWESI BARAT

245

SULAWESI SELATAN

121 167

SULAWESI TENGGARA

312

SULAWESI UTARA

248

SUMATERA BARAT

219

SUMATERA UTARA

177

SUMATERA SELATAN


1

MALUKU UTARA

Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Pelapor

91 85

KALIMANTAN TENGAH

SULAWESI TENGAH

500

127 123 126

BANTEN

PAPUA BARAT

450

177 179

BALI

MALUKU TENGAH

400

350

300

250

200

150

100

50

0


ACEH

33

Sebaran Prosentase Laporan berdasarkan Provinsi Pelapor Ombudsman Republik Indonesia

8.0% DKI JAKARTA, 7.0%

7.0% JATIM, 6.7%

6.0% JABAR, 5.5%

SULUT, 5.0%

5.0% SULSEL, 4.0% SUMBAR, 4.0% RIAU, 3.9%

JATENG, 4.4% NTT, 3.9%

4.0% LAMPUNG, 3.3% KALBAR, 3.5% ACEH, 2.9%

3.0% BALI, 2.9%

DIY, 2.0%

KALSEL, 2.1% JAMBI, 1.8%

2.0% BANTEN, 2.1% BENGKULU, 2.0%

1.0%

GORONTALO, 1.9%

SULBAR, 3.3% SUMSEL, 2.9%

NTB, 2.8%

KEPRI, 2.8%

KEP. BABEL, 2.3% PAPUA, 1.9%

MALUKU, 2.2% KALTENG, 1.5% KALTIM, 1.4%

SULTRA, 2.7% SULTENG, 2.0%

MALUT, 1.1% PAPUA BARAT, 0.7% MALTENG, 0.0%

0.0%


34

BENGKULU

90

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

645

DKI JAKARTA 110 104

GORONTALO JAMBI

291

JAWA BARAT

260

JAWA TENGAH

381

JAWA TIMUR 200

KALIMANTAN BARAT 131

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

141

KEP. BABEL

173

KEPULAUAN RIAU

197

LAMPUNG

64 169

NUSA TENGGARA BARAT

245

NUSA TENGGARA TIMUR 121

PAPUA 40

247

RIAU 202

SULAWESI BARAT

233

SULAWESI SELATAN 126 173

SULAWESI TENGGARA

314

SULAWESI UTARA 245

SUMATERA BARAT 210

SUMATERA UTARA

186

SUMATERA SELATAN


141

MALUKU

Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Terlapor

84 77

KALIMANTAN TENGAH

SULAWESI TENGAH

700

109 121

BANTEN

PAPUA BARAT

600

176 174

BALI

MALUKU UTARA

500

400

300

200

100

0


ACEH

35

Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Terlapor Ombudsman Republik Indonesia

DKI JAKARTA, 10.4% 10.0%

8.0%

JATIM, 6.2%

6.0%

SULUT, 5.1% JABAR, 4.7% NTT, 4.0%

JATENG, 4.2%

SUMBAR, 4.0%

RIAU, 4.0% SULSEL, 3.8%

4.0%

SUMUT, 3.4% LAMPUNG, 3.2% KALBAR, 3.2%

ACEH, 2.8% BALI, 2.8% 2.0%

BENGKULU, 2.0% GORONTALO, 1.8%

KALSEL, 2.1%

JAMBI, 1.7% BANTEN, 1.8% DIY, 1.5%

KALTENG, 1.4%

SULTRA, 2.8% KEPRI, 2.8%

NTB, 2.7%

SULBAR, 3.3%

SUMSEL, 3.0%

MALUKU, 2.3% KEP. BABEL, 2.3%

PAPUA, 2.0%

SULTENG, 2.0%

KALTIM, 1.2% MALUT, 1.0% PAPUA BARAT, 0.6%

0.0%


36

205 203 203 179

Pwk Kalimantan Barat Pwk DI Yogyakarta Pwk Sulawesi Barat Pwk Aceh

173 170 170 169 163 161

Pwk Lampung Pwk Bali Pwk Kepulauan Riau Pwk Nusa Tenggara Barat Pwk Sumatera Selatan Pwk Sulawesi Tenggara

Pwk Sulawesi Tengah Pwk Bengkulu Pwk Gorontalo Pwk Papua Pwk Kalimantan Tengah Pwk Kalimantan Timur Pwk Maluku Utara Pwk Banten

37

Pwk Papua Barat

103 82 69 65 64 38

Pwk Jambi


Pwk Maluku

140 131 131 130 128 127 123 118 116 113

Pwk Jawa Tengah

Jumlah Laporan di Masing-masing Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Selama Periode 1 Jan – 15 Desember 2014

Pwk Sulawesi Selatan

Pwk Jawa Barat

1400

Pwk Riau

Pwk Sumatera Utara

1187

Pwk Sumatera Barat

Pwk Kalimantan Selatan

1200

233 232 224 219

Pwk Nusa Tenggara Timur

Pwk Kep. Babel

1000

Pwk Jawa Timur

800

306 305

Pwk Sulawesi Utara

600

400

200

0


Ombudsman RI (Jakarta)

SEBARAN INSTANSI TERLAPOR Instansi Telapor Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Pemerintah Propinsi Kecamatan Kelurahan Desa Kepolisian Daerah Kepolisian Resort Kepolisian Resort Kota Kepolisian Sektor Kepolisian Wilayah Kepolisian Wilayah Kota Besar Markas Besar Kepolisian RI Kementerian Agama Kementerian Dalam Negeri Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral Kementerian Hukum & HAM Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan & Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Komunikasi & Informatika Kementerian Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Perdagangan Kementerian Perhubungan Kementerian Perindustrian Kementerian Pertahanan Kementerian Pertanian Kementerian Sosial Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi BUMN/BUMD Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kantor Wilayah Pertanahan Total By : Litbang Ombudsman RI

Pemerintah Daerah

Kepolisian

Kelompok Instansi Terlapor Instansi Pemerintah / Badan Pertanahan BUMN/BUMD Ombudsman Kementerian Republik Indonesia Nasional

77.7% 12.1% 2.6% 5.0% 2.6% 25.2% 36.5% 16.4% 19.1% 0.3% 0.6% 1.9% 21.0% 2.6% 1.0% 13.7% 3.9% 1.2% 8.0% 7.3% 1.2% 0.3% 6.3% 14.2% 6.8% 0.2% 4.8% 0.2% 1.2% 1.5% 1.5% 3.1% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

34.7% 59.7% 5.6% 100.0%

38

PEMERINTAHAN DAERAH Ombudsman Republik Indonesia

Instansi Terlapor Dugaan Maladministrasi Desa

Kecamatan

Kelurahan

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Propinsi

2.6%

2.6%

5.0%

77.7%

12.1%

2.8%

-

1.5%

0.9%

0.6%

Diskriminasi

-

-

2.2%

2.9%

2.8%

Konflik Kepentingan

-

-

1.5%

1.0%

0.9%

Penundaan Berlarut

4.2%

11.4%

14.2%

18.9%

21.8%

Penyalahgunaan Wewenang

18.3%

18.6%

16.4%

11.4%

8.0%

Penyimpangan Prosedur

19.7%

14.3%

14.2%

22.5%

20.0%

Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa

12.7%

8.6%

9.0%

9.9%

6.2%

Tidak Kompeten

4.2%

2.9%

8.2%

7.7%

17.5%

Tidak Memberikan Pelayanan

33.8%

42.9%

27.6%

15.5%

12.9%

Tidak Patut

4.2%

1.4%

5.2%

9.2%

9.2%

100%

100%

100%

100%

100%

Baseline Berpihak

Total


39

KEPOLISIAN Ombudsman Republik Indonesia

Instansi Terlapor Dugaan Maladministrasi

Kepolisian Daerah

Kepolisian Resort

Kepolisian Resort Kota

Kepolisian Sektor

Kepolisian Wilayah

Kepolisian Wilayah Kota Besar

Markas Besar Kepolisian RI

Baseline

25.2%

36.5%

16.4%

19.1%

0.3%

0.6%

1.9%

2.6%

3.6%

4.0%

6.8%

-

-

-

Diskriminasi

-

1.4%

1.6%

3.4%

-

-

-

Konflik Kepentingan

-

0.4%

0.8%

0.7%

-

20.0%

-

Penundaan Berlarut

38.1%

43.1%

42.1%

37.4%

-

60.0%

40.0%


14.4%

12.5%

12.7%

14.3%

50.0%

20.0%

20.0%


14.9%

11.0%

14.3%

17.7%

-

-

13.3%


5.2%

4.6%

4.8%

2.7%

50.0%

-

-

Tidak Kompeten

10.8%

11.0%

7.9%

5.4%

-

-

26.7%


7.2%

6.0%

8.7%

6.1%

-

-

-

Tidak Patut

6.7%

6.4%

3.2%

5.4%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Berpihak

Total


40

BADAN PERTANAHAN NASIONAL Ombudsman Republik Indonesia

Instansi Terlapor

Dugaan Maladministrasi

Badan Pertanahan Nasional

Kantor Pertanahan

Kantor Wilayah Pertanahan

Baseline

34.7%

59.7%

5.6%

1.2%

1.4%

-

-

-

3.8%

Konflik Kepentingan

0.6%

-

-

Penundaan Berlarut

51.2%

52.7%

50.0%


8.0%

6.8%

3.8%


13.0%

16.8%

15.4%


4.3%

2.9%

7.7%

Tidak Kompeten

4.9%

8.6%

3.8%


14.2%

8.2%

15.4%

Tidak Patut

2.5%

2.5%

-

100%

100%

100%

Berpihak Diskriminasi

Total


41

INSTANSI PEMERINTAH/KEMENTERIAN Dugaan Maladministrasi Republik Indonesia Ombudsman

Instansi Terlapor

Permintaa Tidak Penyalahg Konflik Penunda Penyimp n Imbalan Tidak Memberi Baseline Diskrimina unaan Berpihak Kepentin an angan Uang, Kompet kan si Wewenan gan Berlarut Prosedur Barang en Pelayana g dan Jasa n

Tidak Patut

Total

Kementerian Agama

21.0%

-

0.8%

2.4%

17.1%

8.9%

30.9%

22.0%

2.4%

6.5%

8.9%

100%

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral Kementerian Hukum & HAM

2.6%

-

-

-

46.7%

13.3%

6.7%

6.7%

13.3%

13.3%

-

100%

1.0%

-

-

-

50.0%

-

50.0%

-

-

-

-

100%

13.7%

1.3%

3.8%

-

25.0%

12.5%

16.3%

5.0%

20.0%

11.3%

5.0%

100%

Kementerian Kehutanan

3.9%

-

4.3%

4.3%

39.1%

17.4%

13.0%

-

4.3%

13.0%

4.3%

100%

Kementerian Kelautan & Perikanan

1.2%

-

-

-

28.6%

28.6%

-

-

28.6%

-

14.3%

100%

Kementerian Kesehatan

8.0%

-

-

-

25.5%

10.6%

17.0%

4.3%

8.5%

34.0%

-

100%

Kementerian Keuangan

7.3%

-

-

-

18.6%

9.3%

41.9%

4.7%

16.3%

4.7%

4.7%

100%

Kementerian Komunikasi & Informatika

1.2%

-

-

-

71.4%

-

28.6%

-

-

-

-

100%

Kementerian Luar Negeri

0.3%

-

-

-

50.0%

-

-

-

50.0%

-

-

100%

Kementerian Pekerjaan Umum

6.3%

-

2.7%

2.7%

10.8%

13.5%

18.9%

-

13.5%

29.7%

8.1%

100%

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

14.2%

-

3.6%

-

27.7%

10.8%

21.7%

13.3%

6.0%

6.0%

10.8%

100%

Kementerian Pendidikan Nasional

6.8%

-

2.5-%

-

22.5%

22.5%

25.0%

7.5%

7.5%

7.5%

5.0%

100%

Kementerian Perdagangan

0.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0%

-

100%

Kementerian Perhubungan

4.8%

-

-

-

14.3%

14.3%

17.9%

21.4%

14.3%

10.7%

7.1%

100%

Kementerian Perindustrian

0.2%

-

-

-

-

-

100.0%

-

-

-

-

100%

Kementerian Pertahanan

1.2%

-

-

-

57.1%

-

14.3%

-

-

-

28.6%

100%

Kementerian Pertanian

1.5%

-

-

-

22.2%

33.3%

-

22.2%

22.2%

-

-

100%

Kementerian Sosial

1.5%

-

-

-

33.3%

22.2%

-

-

11.1%

33.3%

-

100%

Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi

3.1%

-

-

-

55.6%

-

11.1%

-

5.6%

27.8%

-

100%


42

BUMN/BUMD Ombudsman Republik Indonesia

Instansi Terlapor Dugaan Maladministrasi BUMN/BUMD

Baseline

100.0%

Berpihak

0.8%

Diskriminasi

1.7%

Konflik Kepentingan

0.4%

Penundaan Berlarut

17.2%


9.6%


18.7%


1.9%

Tidak Kompeten

15.5%


26.6%

Tidak Patut

7.5% Total


100%

43


“Dengan Pengaduan anda telah ikut berpartisipasi dalam perbaikan layanan publik” Komplain Itu Baik…........


Ombudsman Republik Indonesia

Recommend Documents