OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SEK-178.OT.01.03 Tahun 2015 TENTANG
TIM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik perlu dibentuk Tim Pemantapan Reformasi Republik Indonesia Tahun 2016;
Birokrasi
Ombudsman
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman
Republik
Indonesia
tentang
Tim
Pemantapan
Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor
1
Tahun
2012
tentang
Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita
Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168):.
7-
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJENPR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJENPR/IX/2010; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN TENTANG TIM PEMANTAPAN
REFORMASI
BIROKRASI
OMBUDSMAN
REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2016. KESATU
Membentuk Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
2. Kelompok Kerja (Pokja); 3. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). KEDUA
Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
KETIGA
Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:
1. melakukan
koordinasi
dalam
rangka
penyusunan
seluruh
dokumen reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Ombudsman
Republik Indoenesia;
2. melakukan penilaian dan penyampaian hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baik secara online maupun dalam bentuk laporan; 3. melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia; 4. mengadakan diskusi, rapat, dan pertemuan secara berkala dengan anggota tim; dan 5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. KEEMPAT
1. Keluaran atau output Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi adalah tersusunnya dokumen reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2. Hasil atau outcome Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi adalah
meningkatnya
penilaian
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. KELIMA
Dalam melaksanakan tugas, Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi
bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. KEENAM
Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ombudsman Republik Indonesia Nomor: SP DIPA - 110.01.1.439624/2016 tanggal
tanggal 7 Desember 2015.^
7
KETUJUH
: Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun.
KEDELAPAN
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015
%
SEKRETARIS JENDERAL,
07291980122001
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta 2. Kepala Kantor Perbendahaaran dan Kas Negara Jakarta VII di Jakarta 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor
: SEK-178.OT.01.03 Tahun 2015
Tanggal: 29 Desember 2015
SUSUNAN TIM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
I. Tim Pengarah Penanggungjawab Ketua
: A. Animaharsi : Hartoyo
Wakil Ketua Sekretaris
: Budiono Widagdo : Luhur Depari
II. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana Koordinator : Timotius Tarigan Anggota : 1. Stefianus Inkiriwang 2. 3. 4. 5.
Muhammad Yudi Pamungkas Rajasa Dravida Junika Pretty Resistina Rajagukguk Mazhar Sandy Priagung
Tugas:
menyusun strategi manajemen perubahan dan learning organization; melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI; mengkoordinasikan unit kerja dalam rangka penyusunan road map reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Ombudsman;
melaksanaan restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Sekretariat Jenderal Ombudsman;
-
melaksanakan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian; menyusun proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama; melakukan inventarisasi dan pengumpulan dokumen;
-
mengkomunikasikan usulan kenaikan tunjangan kinerja kepada Pimpinan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua.
III. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan, Promosi, dan Komunikasi Reformasi Birokrasi
Koordinator Anggota
: Danny Primawan : 1. Maharandy Fadlan Monoarfa 2. Ika Ratna Widiastuti 3. Fuad Mushofa
4. 5. 6. 7.
Desy Jayanthi Pratika Gosanna Oktavia Harianja Nurul Istiamuji Anita Widyaning Putri
Tugas: - melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan; melakukan sistem pengendalian penyusunan peraturan undangan;
-
melakukan penataan dalam rangka keterbukaan informasi publi]
perundang-
-
menginventarisasi kebijakan pengaduan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman;
-
menginvetarisasi kebijakan whistle blowing system yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman;
-
melakukan inventarisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; melakukan inventarisasi kebijakan pengelolaan pengaduan Ombudsman;
-
melakukan survey penilaian kepuasan terhadap pelayanan; melakukan strategi komunikasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; melakukan survey internal dan eksternal menganai pelayanan;
-
mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI;
-
melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ombudsman RI berdasarkan Road Map; mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ombudsman RI;
-
-
melakukan promosi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI
berdasarkan data yang didapat dari hasil monitoring maupun data dari Tim PMPRB.
-
melakukan inventarisasi dan pengumpulan dokumen; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua.
IV. Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia Koordinator
: Sri Ikawati
Anggota
: 1. Slamet Riyadi 2. Virgian Adi Saputra 3. Adrianus Herwasto 4. Dwi Mei Fitri Irawati
5. Parjan 6. Rian Mustika Ayu 7. Tri Yulianto 8. Wawan Suhandi
Tugas:
-
-
mengimplementasikan Role Model di lingkungan Ombudsman RI; merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; melakukan perencanaan sistem rekrutmen pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN;
-
menyempurnakan pedoman standar kompetensi jabatan; menyempurnakan pedoman assesment kompetensi individu pegawai; menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka menyusun menyusun menyusun menyusun
-
-
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja; Pedoman Pola Karir (Sistem Penempatan, Promosi, dan Mutasi); penetapan kinerja individu; Pedoman Evaluasi Jabatan;
menyusun Pedoman Analisis Jabatan; menyusun Pedoman Pengendalian/Audit Kepegawaian; menyusun Pedoman Pendidikan dan Latihan dan mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Ombudsman RI; menyusun sistem informasi jabatan;
menyempurnakan kebijakan tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; menyempurnakan kebijakan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural;/^
-
menyempurnakan kebijakan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan Non PNS dilingkungan Ombudsman RI; menyempurnakan Kebijakan tentang Disiplin Pegawai di lingkungan Ombudsman RI;
-
mengkoordinir perubahan Mind Set dan Culture Set serta budaya kerja pegawai di lingkungan Ombudsman RI;
-
melakukan
-
pelaksanaan tugas pada seluruh pegawai melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua.
internalisasi
nilai-nilai
etika,
moral,
dan
agama
dalam
V. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan Koordinator : Puji Astuti Anggota : 1. Sintha Cattleya 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ida Bagus Rai Girindra Eka Rahmawati Syafa'ah Marsya Putri Nastiti Angga Setiadi Hendry Yuwono Irma Nurjannah
Tugas: melakukan monitoring dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Ombudsman RI; pembangunan Sistem Pengawasan; mendorong terwujudnya Zona Integritas; melakukan pengendalian Gratifikasi; mendorong penerapan WhistZe Blowing System; mendorong penanganan benturan kepentingan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua. VI. Kelompok Penguatan Akuntabilitas Koordinator
: Marsetiono
Anggota
: 1. Noerman Adi Santoso 2. Kuncoro Harimurti 3. Heru Purwadi
4. Muhammad Pulung Aji Sukmo 5. Nurul Imam Prakasa 6. Fitri Afiani
7. M. Yusuf Nugroho Tugas:
-
mengkoordinir penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap unit kerja yang ada di Ombudsman RI; melaksanakan Pengelolaan dan penguatan Akuntabilitas Kinerja; menyusun Modul penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU); review Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU); dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua.
VII. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Koordinator
: Agus Widji
Anggota
: 1. Mujiono 2. Yudha Rian Prafitrianto
3. Stefanus Lugas Prastowo
}
4. Indra Dwi Aprianto 5. Eka Sapta Pusparini 6. Tulus Pribadi 7. Firman Yudi Putra
8. Aprilistyo Dwi Hanafi 9. Ignatius Eko Budiyantoro 10. Pangihutan Samaremare Tugas: menetapkan pedoman standar pelayanan;
-
menetapkan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan; menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan;
-
melakukan sosialisasi/pelatihan dalam penerapan Budaya Pelayanan Prima; melakukan pengelolaan pengelolaan pengaduan; melakukan penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; melakukan penerapan teknologi dalam pemberian pelayanan;
-
membentuk mekanisme komunikasi berbasis Teknologi Informasi;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua. VIII. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Koordinator Asesor
Asesor
: 1. Hartoyo
2. Luhur Depari 3. Budiono Widagdo : 1. Puji Astuti 2. Timotius Tarigan 3. Johar W. Marpaung
4. Danny Primawan 5. Stefianus Inkiriwang
6. Muhammad Yudi Pamungkas
7. Rajasa Dravida 8. Muhammad Pulung Aji Sukmo 9. Ida Bagus Rai Girindra 10. Hendry Yuwono
11. Virgian Adi Saputra 12. Marsya Putri Nastiti
Tugas Koordinator Asesor:
-
bertanggungjawab pelaksanaan PMPRB;
- memberikan sosialisasi kepada para pejabat dan staf masing-masing instansi;
- mengkoordinasikan Tim Asesor untuk melakukan penilaian secara mandiri; - melihat profil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ombudsman RI; -
melihat rekapitulasi PMPRB Ombudsman RI;
-
melihat profil PMPRB di Ombudsman RI; mensetup data unit kerja di Ombudsman RI;
-
mensetup Akun Asesor; menunjuk Penugasan Asesor;
- melihat penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; -
memasukkan penilaian eksternal; melihat penilaian eksternal; melihat pengisian Rencana Aksi; membuat Akun Pimpinan di Ombudsman RI;
- melihat perkembangan dan kemajuan PMPRB;
- mengkomunikasikan untuk evaluasi hasil PMPRB kepada unit kerja; memimpin panel; (\^
r
-
menyampaikan secara online hasil penilaian dan rencana perbaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
-
membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RB kepada Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua.
Tugas Asesor:
-
melakukan penilaian Komponen Pengungkit untuk unit kerjanya; melakukan penilaian Komponen Hasil untuk unit kerjanya; mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di unit kerjaeselon I dan unit kerja yang menjadi binaannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya; melakukan panel bersama Koordinator asesor dan Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama; dan melakukan pengembangan RB di tingkat unit kerjanya dengan berkoordinasi dengan Koordinator Asesesor.
Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015
0* SEKRETARIS JENDERAL,
si
91980122001
