RUANG UTAMA
EFEKTIVITAS OMBUDSMAN INDONESIA
Oleh : Abdul Muis
Abstract Ombudsman as an institution of State has the authority to oversee the implementation of good public services organized by the organizers of State and governments including the State-Owned Enterprises and Regional Owned Enterprises. Its existence is very strategic and in the journey of nearly 7 (seven) years, quite a lot of benefit. The issue is still a lot of people who do not know the presence, functions, duties and authority of the Ombudsman institution. In this paper the author presents several examples of cases that can be resolved by the Ombudsman Keywords : Ombudsman, Public Service Sudah hampir 7 (tujuh) tahun Ombudsman Nasional berdiri, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2003. Lembaga ini berdiri dengan tujuan untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan penyelesaian. Karena tidak sedikit persoalan yang terjadi di masyarakat tidak dapat atau sulit untuk mendapat penyelesaian. Dalam melaksanakan
upaya-upaya penyelesaiannya Ombudsman bersifat universal artinya ketidakberpihakan (impartiality). Sehingga Ombudsman berfungsi menghubungkan pelapor dengan terlapor agar permasalahan yang terjadi dapat dikomunikasikan, diketahui secara jelas, mendapatkan pemahaman yang sama atas masalah yang dihadapi untuk kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan.
Dengan demikian, maka Ombudsman harus bekerja secara serius agar masyarakat semakin dapat merasakan manfaatnya.Namun demikian apakah Ombudsman sebagai suatu institusi atau lembaga sudah banyak diketahui masyarakat luas. Ini yang menjadi pertanyaan kita semua bagaimana setiap masyarakat di Indonesia mengetahui mengenai keberadaan lembaga ini, serta peran dan fungsinya. Sehingga manfaatnya dapat sama-sama dirasakan oleh seluruh masyarakat luas, khususnya masyarakat yang sedang menghadapi suatu permasalahan atau perselisihan. Dengan demikian maka Ombudsman harus bekerja lebih keras dan lebih serius agar masyarakat lebih dapat mengenal, memahami serta percaya kepada Ombudsman sebagai suatu lembaga yang dapat diandalkan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan, pemberian pelayanan, penyimpangan serta ketidkadilan yang selama ini sering dirasakan yang banyak dilakukan oleh aparatur pemerintah. Sehingga dampaknya menjadi beban sosial ekonomi serta beban psikologis yang luas dan berkepanjangan. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa lembaga pemerintah serta badan peradilan yang mendapat surat rekomendasi, ataupun permintaan klarifikasi dari Ombudsman tidak memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti. Namun kenyataannya banyak institusi melakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk memberikan perhatian serta tanggapan sebagaimana yang diharapkan. Melakukan langkah-
Ombudsman berdiri dan bertugas berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Kemudian diperkuat kedudukannya dengan adanya Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Obdudsman Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman berupaya untuk dapat memulihkan serta menyeimbangkan (amicus curie) hubungan antara pihak yang melaporkan dengan pihak yang dilaporkan. Dalam keseimbangan tersebut sehingga akan terdapat rasa keadilan (fairness) dan keadilan (justice) sehingga akan tercipta suasana kedamaian, ketertiban dan harmonis dalam masyarakat sebagai wujud dari adanya kesejahteraan sosial. Jadi Ombudsman berkerja untuk dapat memberikan bantuan penyelesian masalah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan bantuan secara seimbang tanpa menimbulakan konflik di kedua belah pihak. Efektivitas kerja Ombudsman sangat ditentukan oleh pelapor dan institusi atau lembaga yang dilaporkan. Yaitu bagaimana pelapor dapat memberikan laporannya secara kompetensif, konkrit dan jelas, dengan disertai data pendukung yang memadai tanpa ada rasa ingin menang sendiri, egois atau emosional. Niat baik merupakan langkah baik untuk menyelesiakan suatu masalah, sehingga dapat menghasilkan suatu penyelesianan yang efektif dan efisien. Sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan suatu kepuasan atas penyelesian masalah tersebut.
2 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2010
Langkah Komisi Ombudsman. Ketua Komisi Ombudsman menyampaikan masalah tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung melalui surat No. 0942/KON-Lapor. 1402/I/2001-wn bertanggal 12 Pebruari 2001, dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.
langkah pengawasan, pengambilan tindakan bahkan ada yang melakukan koreksi terhadap internal institusinya. Kemudian bagaimana referensi, serta rekomendasi Ombudsman sudahkah cukup efektif yang selama ini dilaksanakan, berikut penulis sajikan beberapa kasus yang telah diproses dan diselesaikan sampai bagaimana hasilnya. A. Konflik Kepentingan / Larangan Rangkap Jabatan Keluhan Pelapor J.Bin UM, berdomisili di Cibadak, Jawa Barat, melalui surat bertanggal 28 Agustus 2000, melaporkan kepada Ombudsman, bahwa dalam masalah gugat cerai, terhadap Dr. S. suami Pelapor di Pengadilan Agama, Cimadak, Jawa Barat. Ternyata salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Sukabumi bernama Drs.AH,SH telah bertindak sebagai Pengacara/Kuasa Hukum suami Pelapor tersebut.
Rekomendasi Komisi Ombudsman Dalam surat tersebut Ketua Ombudsman menyampaikan rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut : Agar Ketua Mahkamah Agung melakukan penelitian atas kebenaran laporan tersebut serta memberikan penjelasan apakah seorang Hakim boleh menjadi kuasa hukum dalam suatu perkara. Hasilnya Melalui Surat No. KMA/005/I/2002 bertanggal 10 Januari 2002, Ketua Mahkamah Agung memberitahu Ketua Ombudsman, bahwa : (1) Hakim Drs.AH,SH telah bertindak sebagai kuasa insidentil dalam perkara gugat cerai antara Pelapor dengan suaminya (yang adalah saudara sepupu Terlapor), tidak mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak. (2) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah memberikan teguran tertulis kepada Terlapor. Teguran tertulis dimaksud dikeluarkan melalui Surat Ketua Pengadilan Agama No.PTA.i/Hk.03.5/548/2001 bertanggal 14 Maret 2001 yang
Masalahnya Pelapor mengajukan gugat cerai terhadap pengadilan Agama Cibadak, Jawa Barat dan telah diputus pada tanggal 27 Juli 2000. Salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Sukabumi bernama Drs. AH,SH (terlapor) telah bertindak sebagai pengacara Hukum/Kuasa Hukum suami pelapor. Pelapor cukup beralasan untuk menduga, bahwa Terlapor telah mempengaruhi putusan perkara gugat cerai tersebut, mengingat pangkat Terlapor lebih tinggi dari pada Hakim yang memutuskan perkaranya.
3 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2010
fakta dimaksud nampak dalam putusan Mahkamah Agung tadi dan Keputusan Menteri Agraria, yaitu : a. Tanah tersebut dibeli SPS pada saat masih berstatus Sita Jaminan, karena transaksi tersebut SPS memperoleh Akte No. 22 tanggal 29 November 1963; b. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan antara lain pada pembuktian yang diajukan berupa Grant Sultan No. 265 tanggal 7 Januari 1916. Sewaktu perkara diperikasa oleh Pengadilan Negeri Medan diajukan bukti berupa Grant Sultan tanggal 16 Agustus 1926. c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Medan menerangkan, bahwa Grant Sultan tanggal 7 Januari 1916 telah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional. d. Sultan Deli tidak mungkin mengeluarkan dua bukti status pada sebidang tanah yang sama; e. Sejak 1970, tidak diragukan bahwa SPS telah menjadikan 11 tanah terperkara sebagai obyek spekulasi, karena tanah tersebut telah ditempati oleh sekitar 404 Kepala Keluarga. Dalam tahun 1999 OSL mengajukan gugatan terhadap SPS di Pengadilan Negeri Medan, namun ditolak. OSL pun pernah mengajukan permohonan agar Majelis Hakim diganti, akan tetapi ditolak. Adapun permohonan tersebut didasarkan atas alasan bahwa, Ketua Majelis sebelum putusan diucapkan, telah menyatakan tanah dimaksud adalah milik SPS.
ditujukan kepada terlapor antara lain berbunyi : …..dengan ini kami ingatkan agar Saudara selaku Hakim harus menghindari perbuatan/tindakan yang dapat mengurangi wibawa, mencemarkan nama baik corp hakim Pengadilan Agama dan bisa menimbulkan fitnah. Dalam pasal 17 ayat (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 ditegaskan bahwa “hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum”. B. Peradilan Curang Keluhan: Pelapor H.HH,SH, berdomisili di Medan dan bertindak untuk dan atas nama OSL, melaporkan secara tertulis kepada Ombudsman, tentang dugaan kolusi dalam putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Pdt/1998 yang memenangkan SPS, lawan klien Pelapor. Masalahnya Dalam sengketa tanah seluas 10,127 Ha. Pelapor menduga telah terjadi kolusi dalam persidangan kasasi perkara OSL (Klien pelapor), sehingga putusan Mahkamah Agung berakibat merugikan OSL, karena hilangnya hak atas tanah. Padahal, tanah tersebut didukung bukti otentik berupa akteakte kepemilikan tanah; Akte Nomor 54 tanggal 15 Desember 1997, Akte Nomor 101 tanggal 19 Desember 1984 dan Akte Nomor 82 tanggal 13 Desember 1984. Pelapor menyampaikan pula faktafakta lain yang menunjukkan dugaan kuat terdapat nuansa KKN. Fakta-
4 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2010
C. Pelayanan Umum Sangat Buruk
Keterangan mana disampaikan kepada pers. Dari keterangan kepada Pers tersebut dapat diduga kuat, bahwa Hakim yang bersangkutan berkepentingan dalam perkara tersebut.
Keluhan Pelapor S, berdomisili di Depok Timur, Jawa Barat, melaporkan bahwa : (1) Pemisah jalan di depan Pasar Cisalak banyak yang sudah rusak, sehingga menimbulkan bahaya bagi penyebrang jalan dan juga menimbulkan gangguan lalu lintas kendaraan, terlebihlebih di malam hari; (2) Pinggir jalan pasar Cisalak jurusan Jakarta-Bogor dipakai para pedagang sayur/buah-buahan sampai melimpah ke badan jalan. Akibatnya tentu saja terjadi kemacetan lalu-lintas. Terlebih-lebih di malam hari. (3) Lampu lalu lintas (traffic lights) di pertigaan Pal jurusan dari Jakarta dan Bogor menuju Depok, sudah bertahun-tahun rusak; (4) Akibat tersebut butir (3) telah menimbulkan keuntungan kepada oknum Polri dan Pak Ogah (pengatur lalu lintas dadakan dan tidak resmi), karena mereka memungut uang dari pengguna jalan;
Langkah Ombudsman Kepada Ketua Mahkamah Agung, dengan surat No.0834/KON. Laporan1494/II/2001 bertanggal 7 Pebruari 2001 serta tembusannya antara lain dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, Ketua Ombudsman memberitahukan bahwa perkembangan laporan ini akan terus dipantau dan secara tersirat berpendapat bahwa, laporan tersebut menyangkut putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum namun tidak memuaskan pelapor, karena terdapat dugaan kolusi atau kecurangan dan konflik kepentingan. Rekomendasi Ombudsman Ketua Ombudsman menyampaikan rekomendasi, agar Mahkamah Agung memberikan klarifikasi/penjelasan tentang hal ini. Hasilnya Dengan surat tertanggal 28 Maret 2001 Pelapor mengucapkan terima kasih atas rekomendasi Ombudsman, karena pada tanggal November 2000 Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan, bahwa OSL adalah pemilik tanah perkara.
Masalahnya Aparat dan Anggota DPRD Depok tidak memikirkan kepentingan rakyat, akibatnya antara lain pengguna jalan yang nota bene telah membayar pajak tidak dilayani sebagaimana
5 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2010
Melalui Surat Nomor B/318/1/2001/Res.Depok bertanggal 5 Pebruari 2001, Kasat Lintas Resor Depok meminta agar Walikota Depok cq DLAAJ dapat segera memperbaiki Trafic Lights Pal Cimanggis yang sudah satu tahun rusak.
mestinya oleh aparat yang berwenang. Sedangkan kerusakan sarana transportasi dilaporkan di muka, menurut pelapor, adalah akibat pelayanan buruk aparat di Depok. Oleh karena itu, Pelapor minta Ombudsman, agar Walikota Depok dan Kepala Kepolisian Resor Metro Depok (para terlapor) mengecek hal tersebut serta dilakukan perbaikan.
Melalui surat Nomor B/333/I/2001/Res.Depok bertanggal 6 Pebruari 2001, Kasat Lintas Resor Depok meminta agar Walikota cq Dinas Pekerjaan Umum dan Trantib menertibkan dan memperbaiki kerusakan jalan dan separator sebagaimana dilaporkan oleh pelapor. Melalui Surat Nomor 6561/395/BAPPO bertanggal 25 April 2001 kepada Ombudsman, Walikota Depok memberitahukan sudah dialokasikan dana tahun 2001 untuk perbaikan pemisah jalan depan pasar Cisalak, Kota Depok.
Langkah Ombudsman Dengan surat No. 0914/KONLapor.1338/I/2001-mw bertanggal 26 Januari 2001, Ketua Ombudsman mengirim surat kepada Walikota Depok dan Kepala Kepolisian Resor Metro Depok dan secara implisit sependapat dan memahami terhadap keluhan Pelapor. Rekomendasi Ombudsman Ketua Ombudsman menyampaikan rekomendasi sebagai berikut : Agar warga masyarakat merasa memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya, sebaiknya Walikotamadya Depok dan Kepala Kepolisian Resor Metro Depok melakukan pemeriksaan serta perbaikan atas masalah yang dilaporkan
Dari tiga contoh kasus tersebut jelas kita dapat menilai seberapa efektifkah lembaga Ombudsman ini dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang senantiasa penuh dengan persoalanpersoalan. Dari kedua kasus tersebut pula begitu simple penyelesaian kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Kalau saja hal ini terus dilakukan, maka dapat kita bayangkan berapa banyak kasus-kasus yang terjadi dapat ditangani oleh lembaga baru ini, yaitu Ombudsman. Ini tentunya sangat banyak membantu masyarakat, bukan saja dari segi ekonomi atau keuangan, tetapi juga
Hasilnya Selama bulan Januari 2001, kepolisian melakukan survey di lapangan mengamati kebenaran laporan.
6 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2010
memang benar-benar dapat menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelayanan public dari lembaga-lembaga pemerintah yang ada. Seperti pengadilan, kejaksaan atau kepolisian. Dengan demikian maka sudah waktunya kita untuk mendukung dan mengapresiasi kehadiran lembaga Ombudsman tersebut. Hal ini tentunya perlu didukung dengan adanya sosialisasi yang intens dan serius, melalui berbagai media dan berbagai instrument yang menarik dan meyakinkan masyarakat.
dari aspek sosiologis dan psikologi masyarakat dalam setiap menghadapi suatu perkara atau persoalan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah masyarakat sudah cukup tahu tentang keberadaan lembaga baru ini yang disebut dengan Ombudsman? Apakah masyarakat sudah cukup tahun mengenai peran serta fungsi dari lembaga Ombudsman tersebut, ini pertanyaan yang perlu dijawab. Kenyataannya dari kasus yang ditangani selama ini belum terlalu banyak, hal ini karena belum banyak masyarakat yang memahami mengenai peran serta fungsi dari lembaga Ombudsman ini. Bahkan lembaganya sendiri masih mengalami perpindahan kantor dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini karena memang lembaga ini belum memiliki kantor sendiri. Oleh karenanya, keberadaannya masih sangat bergantung dari rejim yang ada sekarang ini. Apakah lembaga ini akan terus ada sampai sepanjang jaman ini. Tentunya sangat bergantung kepada kepentingan penguasa saat nanti. Apa ia menganggap penting atau tidak, tinggal menunggu waktu saja. Dengan demikian maka, keberadaan lembaga Ombudsman ini perlu diapresiasi oleh masyarakat luas. Perlu dijaga keberadaannya sampai akhir jaman, karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk senantiasa memelihara lembaga ini harus lebih ditingkatkan. Karena ke depan masalah yang akan dihadapi tentunya semakin banyak dan semakin kompleks. Ini tentunya membutuhkan suatu lembaga yang
Daftar Pustaka : Sujata, Surachman, 2007, Efektivitas Ombudsman Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Annual Report, Tahun 2008, Ombudsman Republik Indoneisa, Jakarta.
7 Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2010
