Oleh : SERI JEFRY ADIL WARUWU NIM: PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, BELANJA PEMERINTAH, DAN INVESTASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2014 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi

Oleh : SERI JEFRY ADIL WARUWU NIM: 121324018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016


ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, BELANJA PEMERINTAH, DAN INVESTASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2014 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi

Oleh : SERI JEFRY ADIL WARUWU NIM: 121324018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016 i


ii


iii


HALAMAN PERSEMBAHAN Karya sederhana ini aku persembahkan untuk: 

Allah Bapa, Yesus Kristus, Bunda Maria yang selalu memberi kekuatan, rahmat yang berlimpah.



Orang Tua Tercinta



Adik-adikku tersayang



Melyda Agustini Rahman



Sahabat-sahabatku



Almamaterku, Universitas Sanata Dharma

iv


MOTTO “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah maka pintu aka dibukakan bagimu” (Matius 7:7) “Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu” (Matius 6 :33)

"Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar " (Mother Teresa) “You'll Never Walk Alone” (Liverpool CF)

v


vi


vii


ABSTRAK ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, BELANJA PEMERINTAH, DAN INVESTASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1995 - 2014

Seri Jefry Adil Waruwu Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Jenis penelitian ini adalah expost facto. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), BAPPENAS di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Analisis data menunjukkan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014; (2) pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014; (3) belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 1995-2014; dan (4) investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah, investasi, dan tingkat kemiskinan.

viii


ABSTRACT ANALYSIS THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, UNEMPLOYMENT, GOVERNMENT EXPENDITURE, AND INVESTMENT TO POVERTY RATE IN INDONESIA: 1995-2014 PERIOD

Seri Jefry Adil Waruwu Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016

The research aims to analyze the effect of economic growth, unemployment, government expenditure, and investment to poverty in Indoenesia: 1994-2014 period. This type of research is an ex post facto. Technical documentation was applied for searching the data from Statistics Central Board, Indonesia Bank, BAPPENAS in Indoenesia. Data analysis technique was Multiple Linear Regression. Data analysis shows that: (1) there is negative influeces towards economic growth in the rate of Indonesian poverty in 1995-2014; (2) unemployment influeces positively in the rate of Indonesian poverty in 1995-2014; (3) government expenditure influeces negatively towards the rate of Indonesian poverty in 1995-2014; (4) investment does not influence towards the poverty rate of Indonesian in 1995-2014.

Key words: economic growth, unemployment, government expenditure, investment, poverty.

ix


KATA PENGANTAR Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis

Pengaruh

Pertumbuhan

Ekonomi,

Pengangguran,

Belanja

Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995 – 2014”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Pendidikan Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai awal sampai pada penulisan skripsi ini selesai, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Allah bapa disurga, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria yang memberi kekuatan dan rahmat yang berlimpah.

2.

Bapak Drs. Johanes Eka Priyatna, M.Sc., Ph,D. selaku rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar dan memperoleh pendidikan yang terbaik di Universitas Sanata Dharma.

3.

Bapak Rohandi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

4.

Bapak Ign. Bondan Suratno, S.Pd., M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahun Sosial.

5.

Ibu Dra. Chatarina Wigati Retno Astuti, M.Si., M.Ed selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.

6.

Bapak Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, selalu memotivasi dan mengarahkan dari awal saya menulis skripsi ini hingga selesai. Terimakasih banyak Pak.

7.

Bapak Dr. C. Teguh Dalyono M.S. selaku dosen penguji skripsi. Terimakasih banyak Pak.

8.

Bapak Y.M.V. Mudayen, S.Pd., M.Sc selaku dosen penguji skripsi. Terimakasih banyak Pak.

x


9.

Segenap dosen Program Pendidikan ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi yang telah banyak memberikan pengetahuan, mendidik dan membimbing saya selama perkuliahan.

10. Segenap dosen universitas Sanata Dharma. 11. Bapak Dr. Joko Wicoyo M.Si. yang membantu dan memeriksa abstrak. Terimaksih banyak ya Pak. 12. Sekretariat Pendidikan Ekonomi: Bu Titin yang telah banyak membantu dalam urusan kuliah. 13. Staf dan Karyawan USD yang telah memberikan bantuan selama menempuh kuliah. 14. Orang tuaku: Alm. Fatiziduhu Waruwu dan Sadima Zai, yang telah memberikan dukungan doa, motivasi, dan harapan. 15. Kekasih hati: Melyda Agustini Rahman yang selalu setia mendukung dan pemberi semangat. 16. Keluarga besar Pendidikan Ekonomi angkatan 2012 : Agus, Sisil, Rizky, Oliv,Cristi, Bima, Adit, Henri, Anggi, Yani, Mitri, Jatu, Putri, Vidia, Bruder Ivan, Fiber, Tus, Postin, Harini, Aldi, Erlin, Nur, Nina, Made, Cipluk, Sarni, Hesti, Dika, Daniel yang selalu mendukung, memberi semangat. Terimakasih teman-teman. 17. Teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi angakatan 2012 dari Nias Barat : Postinus Gulo dan Fiberniat Lahagu yang selalu membantu selama perkuliahan. 18. Kepada teman-teman seperjuangan dari Nias Barat angakatan 2012 : Postin, Fiber, Poppy, Wasri, Silvester, Firminus, Risma, Rohani, Metina, Dewi, Sri, Frans, Timo, Petra, Legi, Ratih, Mariati, Sefin, dan Otami yang selalu memberikan semangat. Terimakasih teman-teman. 19. Para Pamong di asrama Student Residence, Sanata Dharma. 20. Teman-teman di asrama Student Residence, Sanata Dharma. 21. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

xi


xii


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL .....................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................

ii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................

iv

HALAMAN MOTTO ...................................................................................

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .......................................................

vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..................................................................... vii ABSTRAK .................................................................................................... viii ABSTRACT .................................................................................................... viii KATA PENGANTAR ..................................................................................

ix

DAFTAR ISI ................................................................................................. xiii DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xviii DAFTAR TABEL ......................................................................................... xix DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..............................................................................

1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 12 C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 12 D. Manfaat Penelitian.......................................................................... 13 E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ................................ 14 xiii


BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori ................................................................................... 15 1. Kemiskinan .............................................................................. 15 a. Definisi Kemiskinan ............................................................ 15 b. Penduduk Miskin ................................................................. 18 c. Penyebab Kemiskinan .......................................................... 23 d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan .... 25 e. Ukuran Kemiskinan ............................................................. 27 f. Strategi atau Kebijakan dalam mengurangi Kemiskinan .... 37 2. Pertumbuhan Ekonomi ........................................................ ..... 39 a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi ........................................... 38 b. Teori Pertumbuhan Ekonomi ............................................... 41 c. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi .................................... 54 d. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan .......................................................................... 55 3. Pengangguran ........................................................................... 57 a. Definisi Pengangguran ......................................................... 57 b. Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat kemiskinan ....... 61 4. Belanja Pemerintah .................................................................. 64 a. Definisi Belanja Pemerintah ................................................ 64 b.Komponen Belanja Pemerintah ............................................ 68 c. Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan .......................................................................... 71 xiv


5. Investasi ................................................................................... 73 a. Definisi Investasi ................................................................. 73 b. Jenis Investasi ...................................................................... 79 c. Manfaat Investasi ................................................................. 88 d. Proses Investasi .................................................................... 88 e. Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan ............... 92 B. Penelitian Terdahulu ...................................................................... 95 C. Hipotesis dan Kerangka Berpikir .................................................. 97 1. Kerangka Berpikir ..................................................................... 97 2. Hipotesis .................................................................................... 99

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian .............................................................................. 100 B. Sumber dan Jenis Data .................................................................. 100 C. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 101 D. Teknik Analisis Data ..................................................................... 101 E. Uji Prasyarat .................................................................................. 103 1. Uji Normalitas ........................................................................... 103 2. Uji Linearitas ............................................................................. 104 F. Uji Asumsi Klasik .......................................................................... 104 1. Uji Multikolinearitas................................................................... 104 2. Uji Heteroskedatisitas ................................................................. 105 3. Uji Autokorelasi ......................................................................... 105 xv


G. Pengujian Hipotesis ...................................................................... 105 1. Rumusan Hipotesis .................................................................... 106 2. Uji F ........................................................................................... 107 3. Uji T ........................................................................................... 108 4. Koefisien Determinasi ............................................................... 109 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ............................................................................. 110 1. Deskripsi Data ........................................................................... 110 2. Analisis Data .............................................................................. 119 a. Uji Prasyarat .......................................................................... 119 1) Uji Normalitas .................................................................. 119 2) Uji Linearitas .................................................................... 120 b. Uji Asumsi Klasik ................................................................. 121 1) Uji multikolinearitas ......................................................... 121 2) Uji Heteroskedatisitas ...................................................... 123 3) Uji Autokorelasi ............................................................... 124 c. Pengujian Hipotesis ............................................................... 127 1) Uji F .................................................................................. 127 2) Uji T ................................................................................. 129 3) Koefisien Determinasi ...................................................... 132 B. Pembahasan ................................................................................... 133 1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 ................................................... 134 xvi


2. Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 ................................................... 137 3. Pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 .................................................. 139 4. Pengaruh investasi terhdap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 ................................................... 141 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................... 144 B. Saran .............................................................................................. 145

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 147 LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................... 151

xvii


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan .................................................... 24 Gambar 2.2 Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat ................................... 94 Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran .................................................................. 97 Gambar 4.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 ....................................................................... 113 Gambar 4.2 Tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1995-2014 ....................................................................... 114 Gambar 4.3 Jumlah pengangguran di Indonesia tahun 1995-2014 ............... 116 Gambar 4.4 Belanja pemerintah di Indonesia tahun 1995-2014 ................... 117 Gambar 4.5 Investasi di Indonesia tahun 1995-2014 .................................... 118 Gambar 4.6 Uji Heteroskedatisitas ................................................................ 124 Gambar 4.7 Uji Autokorelasi ........................................................................ 126

xviii


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1

Batas Kemiskinan Kota dan Desa (Kg) .................................... 35

Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu ............................................... 95

Tabel 4.1

Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995 – 2014 ............. 112

Tabel 4.2

Hasil Pengujian Normalitas ...................................................... 119

Tabel 4.3

Hasil Uji Linearitas ................................................................... 120

Tabel 4.4

Uji Multikolinearitas ................................................................. 121

Tabel 4.5

Uji Autokorelasi ........................................................................ 125

Tabel 4.6

Statistik Durbin-Watson ............................................................ 126

Tabel 4.7

Hasil Analisis Uji Simultan (Uji F) .......................................... 128

Tabel 4.8

Hasil Analisis Uji T ................................................................. 130

Tabel 4.9

R-Square .................................................................................... 132

Tabel 4.10

Coefficients ............................................................................... 133

Tabel 4.11

Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi ..................... 135

Tabel 4.12

Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran .................................. 137

Tabel 4.12

Tingkat Kemiskinan dan Belanja Pemerintah ........................... 140

xix


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1

Tingkat Kemiskinan ................................................................. 152

Lampiran 2

Pertumbuhan Ekonomi ............................................................ 153

Lampiran 3

Pengangguran .......................................................................... 154

Lampiran 4

Belanja Pemerintah ................................................................. 155

Lampiran 5

Investasi .................................................................................. 156

Lampiran 6

Uji Normalitas ........................................................................

Lampiran 7

Uji Linearitas ........................................................................... 158

Lampiran 8

Uji Multikolinearitas ............................................................... 159

Lampiran 9

Uji Heteroskedatisitas .............................................................. 160

Lampiran 10

Uji Autokorelasi ....................................................................

161

Lampiran 11

Hasil Analisis Uji Simultan (Uji F) ......................................

162

Lampiran 12

Hasil Analisis Uji T ...............................................................

163

Lampiran 13

R-Square ................................................................................

164

Lampiran 14

Regression .............................................................................

165

xx

157


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemiskinan merupakan masalah penting bagi semua negara yang ada di dunia, khususnya di Indonesia yang masih merupakan Negara Sedang Berkembang (NSB). Sejak negara ini merdeka, kemiskinan menjadi masalah yang serius di Indonesia. Masalah kemiskinan yang begitu kompleks berkaitan dengan banyak aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan aspek yang lainnya. Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu negara harus diperhatikan sebagai masalah yang serius, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seharisehari. Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus ada solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Masasalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup disuatu wilayah tertentu. Menurut Siregar & Wahyuniarti (2008 :25), kemiskinan adalah situasi dimana pendapatan tahunan individu disuatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

layak di kawasan tersebut. Individu yang hidup di bawah standar pengeluaran tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi penurunan kemiskinan. Menurut Siregar & Wahyuniarti (2008:27), seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada dibawah subsisten. Ukuran subsistensi tersebut dapat diproksi dengan garis kemiskinan. secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Sen, 1999 (Siregar & Wahyuniarti 2008:27) kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak. Untuk

mengukur

kemiskinan,

BPS

(Badan

Pusat

Statistik)

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan

pendekatan

ini,

kemiskinan

dipandang

sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yag diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk


miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita pernulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adanya penurunan tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah membawa sebuah keberhasilan. Pembangunan ekonomi dapat diukur dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangan PDB. Pertumbuhan PDB memiliki hubungan dengan kemiskinan baik secara agregat maupun disektor-sektor ekonomi secara individu. Menurut Kuncoro (2006:18), Indikator-indikator kunci pembangunan adalah : 1) Indikator ekonomi yaitu PNB dan PDB, dan laju pertumbuhan ekonomi, 2) Indikator sosial yaitu : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indekx. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat


dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004 :21). Menurut Boedino (1988:1), pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu: sisi totalnya (GDP) dan jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk dilain pihak. Jadi proses kenaikan output perkapita, tidak bisa tidak, harus dianalisasi dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan yang lengkap haruslah bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan sejumlah penduduk. Dengan kata lain, teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP total, dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut bisa dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Ilmu pembangunan ekonomi harus berfokus untuk mengurangi mekanisme yang membuat keluarga, daerah, dan bahkan negara secara keseluruhan terus berada dalam perangkap kemiskinan, yakni ketika kemiskinan masa lalu menyebabkan kemiskinan dimasa depan dan menghasilkan strategi paling efektif untuk melepaskan diri dari perangkap itu (Todaro, 2011:10). Salah satu indikator kemajuan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Negara kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuasi tiap tahunnya, bahkan negara ini pernah dilanda krisis. Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat, pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan tolak ukur kinerja


perekonomian suatu wilayah, akan tetapi belum pasti tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan rayatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Menurut Siregar & Wahyuniarti (2008 :27), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (necessary condition) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun syarat kecukupan (sufficient condition) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi tersebut hendaklah menyebar secara merata disetiap golongan penapatan, termasuk golongan penduduki miskin (growth with equity). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan ekonomi itu perlu dipastikan terjadi disektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sector yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang bias diwujudkan melalui kebijakan seperti sekotor jasa dan manufaktur yang padat modal. Pada krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami ekspansi, pergerakan pertumbuhan eknomi indonesia fluktuatif tiap tahunnya. Pada masa pemerintahan sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung naik, tetapi pada masa pemerintahan saat ini mulai menurun walaupun kedepannya ada potensi untuk semakin lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kesejahteraan untuk faktor produksi yang turut serta menciptakan kesejahteraan, artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi makan semakin tinggi pula produktivitas faktor


produksi. Menurut M. Kuncoro, 2003 (Dwi 2010 : 32) suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang dicapai sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka sebuah Negara dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa semakin menigkatnya produksi suatu Negara tersebut. Sehingga masyarakat bias memenuhi kebutuhan sehari-sehari dengan cepat. Sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dapat mengurangi kemiskinan di suatu Negara. Menurut Todaro, 1995 (Kuncoro, 2006 : 226), sejarah mencatat bahwa pembangunan ekonomi di Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara yang sering dideskripsikan sebagai transfer manusia dan aktivitas ekonomi secara terus menerus dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena dua faktor, yakni : 1) ekspansi industri perkotaan yang menimbulkan penciptaan kesempatan kerja baru, 2) kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja disektor pertanian sehingga menurunkan kebutuhan angkatan kerja di daerah perdesaan. Kemiskinan berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan biasanya penduduk yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang pada umumnya tidak memadai (Saputra, 2011 :1). Negara Indonesia sering dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Indonesia merupakan negara dengan jumlah


penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat (Sumber: Wikipedia.org). Indonesia berpenduduk sekitar 255,461,700 jiwa. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 jumlah pengangguran 7,24 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,94 % (www.bps.go.id). Menurut Sukirno (2004:28), pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Sedangkan Menurut Mankiw (2006: 154), pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut Sukirno (2004), efek dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memilki pendapatan. Menurut Wiguna (2013:4),

tingkat pertumbuhan penduduk yang

tinggi membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak sehingga akan menyebabkan jumlah lapangan kerja menjadi sempit atau sedikit. Hal ini dapat menyebabkan masalah pengangguran. Tingkat pengangguran yang


tinggi di suatu daerah menunjukkan kurang berhasilnya pembangunan dan menyebabkan kemiskinan. Menurut Yacob (2012:176), upaya menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat pengangguran juga rendah. Di negara manapun, selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintahan yang dalam peraturan ekonomi negerinya berperan semata-mata hanya sebagai “wasit” atau “polisi”, yang hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturan, untuk kemudian menjadi pelerai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil untuk dicegah. Tidak ada satu pun perekonomian, termasuk negara kapitalis atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya. Yang ada ialah perbedaan kadarnya. dibeberapa negara pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian, sementara di negara-negara lain cempur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas (Dumairy 1996:157).

Pengeluaran pemerintah

yang terdapat

dalam

Anggraran Pendapatan Belanja Negara (APBN) nerupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. Pengeluaran pemerintah atau disebut belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.


Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di dalam semua macam sistem perekonomian. semakin meningkatnya peranan pemerintah ini, semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tetapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasioanal Bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap

kegiatan/peranan

pemerintah

dalam

suatu

perekonomian

(Suparmoko 2003:22). Pengeluaran Pemerintah dapat bersifat “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat “transfer” saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (Suparmoko 2003:22). Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen untuk mengatasi kemiskinan yang ada dinegara kita. Pemerintah sudah mengupayakan dan melakukan berbagai macam kebijakan atau program untuk pengentasan kemiskinan dengan berbagai


pengeluaran. Pemerintah membuat beberapa program yaitu BOS ( Bantuan Operasional Sekolah) bagian pendidikan, Raskin (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), BLSM ( Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), Kartu Sakti Jokowi (Kartu Sehat, Pintar, dan Sejahtera), Dana Desa, dan masih banyak lagi program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu : investasi pada financial assets dan investasi pada real assets. Investasi pada financial assets dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada real assets diujudkan dalam bentuk pembelian assets produktif,

pendirian

pabrik,

pembukaan

pertambangan,

pembukaan

perkebunan, dan lainnya (Halim 2003 : 2). Menurut

Handayani

(2011:6),

investasi

didefinisikan

sebagai

penggunaan yang ditujukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal terdiri dari paprik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses-proses produksi. Investasi juga dapat didefinsikan sebagai pengeluaran oleh sektor produsen untuk pembelian barang. Investasi yang terjadi disuatu Negara terdiri dari investasi pemerintah


dan invstasi swasta. Investasi pemerintah dapat dijalankan melalui salah satu instrument kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah untuk investasi sedangkan investasi swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Dengan adanya investasi lowongan pekerjaan terbuka, sehingga kemiskinan akan berkurang. Dengan adanya investasi, suatu negara dapat mengembangkan produk-produk barang dan jasa yang bernilai sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Terserapnya tenaga kerja pada lapangan pekerjaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyrakat, masyarakat sendiri akan mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, perkembangan investasi dapat mengurangi jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan (Wati : 2015:5) Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penlitian

dengan

judul

“Analisis

Pengaruh

Pertumbuhan

Ekonomi,

Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995 – 2014”


B. Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah yang ingin di sampaikan, yaitu : 1. Apakah ada pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 ?. 2. Apakah ada pengaruh pengangguran terhadap terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 ?. 3. Apakah ada pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 ?. 4. Apakah ada pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 ?. C. Tujuan Penelitian Penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian, yaitu : 1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. 2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. 3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. 4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014.


D. Manfaat Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori, minimal menguji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran belanja pemerintah, dan investasi terhadap tingkat kemikinan di Indonesia. 2. Kegunaan Praktis Secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan ekonomi makro. Pemerintah mendapatkan informasi yang memadai dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan. b. Bagi penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah. c. Bagi Fakultas Hasil penelitian dapat digunakan sebagai

bahan bacaan dan

perbandingan bagi pembaca yang sedang mengadakan penelitian.


E. Variabel dan Definisi Operasional 1. Tingkat Kemiskinan (Y) : Persentase kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014. yang dinyatakan hidup di bawah standar hidup layak (garis kemiskinan), dalam satuan persen. 2. Pertumbuhan Ekonomi (X1): tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, dinyatakan dalam persen. Data diambil dari Badan Pusat Statistik. 3. Pengangguran (X2) : jumlah orang yang termasuk dalam angakatan kerja, tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Indikator pengukurannya adalah jumlah penduduk yang merupakan pengangguran. Data diambil dari BPS yang dinyatakan dalam satuan juta orang. 4. Belanja Pemerintah (X3): pengeluaran pemerintah menurut dari angka APBN, dinyatakan dalam miliyar rupiah. 5. Investasi : Jumlah penanaman modal yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1995-2014. Indikatornya adalah nilai PMA (Penanaman Modal Asing) dan nilai PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang dinyatakan dalam satuan miliyar rupiah.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Kemiskinan a. Definisi Kemiskinan Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan juga seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan

merupakan

gejala

yang

bersifat

kompleks

dan

multidimensi. Berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, tetapi statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu rantai dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensi sehingga dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memilki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Menurut para ahli (Andre Bayo Ala: 1981), kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-

15


macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, serta keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad 2004 : 237). Menurut Kuncoro (2006: 111), negara miskin mengahadapi masalah klasik. Pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Isu mendasarnya

adalah

tidak

hanya

bagaimana

meningkatkan

pertumbuhan PDB atau PNB namun juga siapa yang membuat PDB atau pertumbuhan ekonomi tersebut tumbuh. Bila pertumbuhan terutama disumbangkan oleh segelintir orang (golongan kaya), maka merekalah yang paling mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tesebut, sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk. Namun, bila pertumbuhan disumbang oleh banyak orang, maka buah dari pertumbuhan ekonomi akan dirasakan merata. Banyak

Negara

Sedang

Berkembang

(NSB)

mengalami

laju

pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tetapi tidak membawa manfaat bagi pendiuduk miskinnya. Ini dialami oleh ratusan juta penduduk di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, dimana tingkat kehidupannya relatif berhenti dan bahkan anjlok bila dinilai riil.


Dengan lain, kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama Kemiskinan absolut, dimana pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok tertentu. Kaum wanita pada umunya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, kaum wanita sering menjadi pihak yang menanggung beban kerja yang lebih banyak daripada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan tersebut dan kualitas hidup mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu timbulnya kemiskinan sangat sering terjadi pada kelompokkelompok minoritas tertentu. Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (inequality). Kemiskinan berkaitan dengan standar hidup yang absolut dari masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan sangat tinggi (Kuncoro 2006: 112).


Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minumum. Definisi tersebut menyiratkan tiga dasar pertanyaan dasar, yaitu: bagaimanakah mengukur standar hidup? Apa yang dimaksudkan standar hidup minimum? Indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit? b. Penduduk Miskin Indonesia merupakan negara berpenduduk terbayak ke-3 setelah China dan AS. Menurut Jingan, 2003 (Astuti 2015: 26), jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun output meningkat sebaga hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditekan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata dalam perekonomian. Pada tahun 1798 Reverend Thomas Malthus mengemukakan teorinya tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul Essay on the Principle of Population ia melukiskan konsep hasil yang menurun (concept of dimishing returns). Malthus menjelaskan kecenderungan


umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu menjadi dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung (Arsyad 2004: 270). Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan per kapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan per kapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk yang tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten. Menurut Sukirno (1981: 202), ahli-ahli ekonomi pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan penduduk dapat menjadi suatu faktor pendorong maupun penghambat dalam pembangunan ekonomi. Dipandang sebabagi pendorong karena, perkembangan penduduk memungkinkan pertambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa. Dorongan lainnya dalah terhadap pembangunan ekonomi berupa perluasan pasar. Luas pasar barang-barang dan jasa-jasa ditentukan oleh dua fktor penting yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Maka apabila jumlah penduduk bertambah dengan sendirinya luas pasar akan bertambah pula. Pertambahan penduduk juga merupakan salah satu faktor penting yang menimbulkan perbaikan teknologi pertanian dan di negara-negara maju sejak beberapa abad lalu.


Menurut Sukirno (1981:203), akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan penduduk terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktivitas sektor produksi sangat rendah sekali dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran. Dengan berlakunya kedua keadaan ini maka pertambahan penduduk tidak akan menaikkan produksi, dan yang lebih buruk lagi, masalah pengangguran akan menajadi bertambah serius. Disamping itu produktivitas rendah akan menyebabkan perkembangan produksi hasil pertanian yang sangat rendah. Hal ini mungkin menimbulkan penurunan dalam tingkat pendapatan per kapita. Menurut Sukirno (1981:203), di negara-negara berkembang penduduk

lebih

merupakan

penghambat

kepada

pembangunan

ekonomi. Ciri-ciri negara sedang berkembang adalah sedemikian rupa keadaanya sehingga perkebambangan penduduk menimbulkan lebih banyak

akibat-akibat

negatif-negatif

terhadap

pembangunan.

Pengangguran yang jumlahnya sudah berlebihan, tingkat pendapatan per kapita rendah, jaringan pengangkutan yang masih belum sempurna, terdapatnya kekurangan tenaga terdidik dan usahawan, dan masih tetap terbatasnya dana untuk menanam modal merupakan beberapa ciri penting negara-negara berkembang yang menyebabkan pertembahan penduduk ekonomi.

lebih

merupakan

penghambat

kepada

pembangunan


Beberapa ahli ekonomi telah membuat analisa mengenai pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan oleh pertambahan penduduk terhadap pembangunan ekonomi. Berbagai analisa tersebut dapat dibedakan dalam dua golongan. Analisa-analisa yang termasuk dalam golongan pertama merupakan analisa yang secara langsung menunjukkan perkaitan di antara tingkat perkembangan penduduk dengan tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan analisa-analisa yang termasuk dalam golongan kedua lebih menekankan kepada menelaah pengaruh perkembangan penduduk terhadap beberapa faktor yang akan menentukan lajunya pertambahan pendapatan nasional (Sukirno 1981 :204). Analisa mengenai pengaruh langsung dari pertambahan penduduk kepada perkembangan tingkat kesejahteraan dilakukan oleh Nelson dan Leibenstein. Mereka mengemukakan teorinya masingmasing dalam waktu yang hampir bersamaan dan pokok pandangan mereka juga tidak banyak berbeda. Nelson maupun Leibenstein menunjukkan bahwa pertambahan penduduk yang pesat di negaranegara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalaimi perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang mungkin

menurun.

Mereka

menunjukkan

bahwa

akibat

dari

perkembangan penduduk yang pesat dalam jangka panjang tingkat pendapatan per kapita akan kembali mencapai nilai yang sama dengan tingkat pendapatan yang cukup hidup (Sukirno 1981:204).


Menurut Dumairy (1996:68), alasan penduduk dipandang sebagai pengahambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Menurut teori Malthus (Todaro 2006:232) pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurt deret ukur. Sementara itu, karena adanya proses pertambahan hasil yanag semakin berkurang disuatu faktor produksi yang jumlahnya tetap yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai atau mengimbangi kecepatan perkapita (dalam masyarakat agraris, pendapatan perkapita diartikan sebagai produksi pangan perkapita) cenderung mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit diatas tingkat subsisten. Menurut Siregar & Wahyuniarti (2008: 27), Seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya


secara absolut berada dibawah subsisten. Ukuran subsistensi tersebut dapat diproksi dengan garis kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Sen, 1999 (Menurut Siregar & Wahyuniarti (2008) kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak. c. Penyebab Kemiskinan Menurut Todaro (1995: 37), menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, 2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara berlainan, 3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, 4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, 5) perbedaan struktur industri, 6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dan kelembagaan dalam negeri. Menurut Sharp (1996 dalam Kuncoro 2006 :120) penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia


yang rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya pendapatan berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953, yang mengatakan “a poor country is poor because it is poor”, (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Gambar 2.1 : Lingkaran Setan Kemiskinan Ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan Kekurangan modal Investasi Rendah Tabungan Rendah

Produktivitas Rendah Pendapatan rendah

Sumber : Ragnar Nurkse dalam Kuncoro (2006)


d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia, yaitu : 1. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi berupa Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Produk Domestik Bruto berpengaruh

negatif

terhadap

tingkat

kemiskinan,

semakian

meningkatnya PDB menunjukkan produktivitas yang meningkat sehingga

akan

menyebabkan

pendapatan

masyarakat

yang

meningkat, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan (Jundi : 2014). 2. Pengangguran Pengangguran terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan kurang berhasilnya pembangunan dala suatu negara karena terjadi ketidaseimbangan anatar jumlah tenaga kerja dengan luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, semakin meningkat pengangguran maka penduduk tidak produktif, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan meningkatkan tingkat kemiskinan (Jundi : 2014).


3. Belanja Pemerintah Menurut William A. McEachern: 2000 (dalam

Barika: 2013),

kebijakan fiskal menggunakan belanja pemerintah, pembayaran tranfer,

pajak

dan pinjaman untuk

mempengaruhi variabel

makroekonomi seperti tenaga kerja, tingkat harga, dan tingkat GDP. Dalam Penelitian Barika : 2013, belanja pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin besar pengeluaran pemerintah, maka semakin turun tingkat kemiskinan. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan pengeluarannya terutama pada alokasi belanja modal ataupun pengembangan infrastruktur, sehingga tingkat kemiskinan bisa berkurang. 4. Investasi Peningkatan Investasi dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Peningkatan investasi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, akan mengurangi masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Dengan demikian, masyarakat yang berada di garis kemiskinan dapat meningkatkan gizi, pendidikan bagi anak-anak dan dapat menabung untuk masa depan (Adventuna, 2012). Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di atas merupakan variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat di Indonesia dalam penelitian ini.


e. Ukuran Kemiskinan Menurut Kuncoro (2006: 113), semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (consumption-based poverty line) terdiri dari dua elemen, yaitu : 1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan 2) jumlah kebutuhan yang lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin. Sedangkan yang kedua sifatnya lebih subyektif. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memilki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 1. Garis Kemiskinan Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan


(GKNM). Penduduk yang memilki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis

Kemiskinan

Makanan

(GKM)

adalah

nilai

pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacangkacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis

Kemiskinan

Non

Makanan

(GKNM)

adalah

kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan jenis komoditi di perdesaan. Rumus perhitungan garis kemiskinan (BPS) adalah : GK = GKM + GKNM Keterangan : GK = Garis Kemisikinan, GKM = Garis Kemiskinan Makanan, GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan bukan makanan (www.bps.go.id). BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan batas garis kemiskinan setara dengan 2.100 kalori perkapita per hari yang akan disetarakan


dengan rupiah. Selanjutnya, 2.100 kilokalori per kapita perhari akan disetarakan dengan rupiah ketika pengkuran kemiskinan dilakukan di tiap daerah/propinsi dengan menyesuaikan harga yang berlaku pada

suatu

daerah/propinsi

tertentu.

Sehingga

pengukuran

kemiskinan pada daerah/propinsi akan menggunkan satuan rupiah dengan menyesuaikan harga pada tiap-tiap daerah tertentu. Misalnya Garis kemiskinan di Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 sebesar Rp 459.560,00 berbeda dengan garis kemiskinan di Propinsi D.I. Yogyakarta sebesar 333.561 (www.bps.go.id). Teknik Perhitungan GKM (Garis Kemiskinan Makanan) 

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (refence population) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan

Sementara

(GKS).

Kelompok

referensi

ini

didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). 

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widykarya Pangan dan Gizi menghitung harga rata-


rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan adalah :



Keterangan : GKMj = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori), Pjk = Harga komoditi k di daerah j, Qjk = rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j, Vjk = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j, j = daerah (perkotaan atau perdesaan). Selanjutnya GKMj tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :



Keterangan : kalori dari komoditi k di daerah j, HKj = harga rata-rata kalori di daerah j.

Keterangan : Fj = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu

yang

menghasilkan

kilokalori/kapita/hari.

energi

setara

dengan

2.100




Garis

Kemiskinan

Non

Makanan

(GKNM)

merupakan

penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi)

di

perdesaan.

Nilai

kebutuhan

minimum

perkomoditi/sub kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub kelompok yang tercata dalam susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat difomulasikan sabagai berikut :

Keterangan : Nfp = pengeluaran minimum non makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp), Vi = nilai pengeluaran per komoditi/sub kelompok non makanan daerah p, ri = rasio pengeluaran komoditi/sub kelompok non makanan menurut daerah, i = janis komoditi non makanan terpilih di daerah p, p = daerah (perkotaan atau perdesaan).


Persentase Penduduk Miskin Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) dengan rumus perhitungan :

Keterangan : α = 0, z =garis kemiskinan, yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,,2,3,.....q), yi < z, q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, n =jumlah penduduk. Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Ada dua macam ukuran kemiskina yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad 2004: 238). 1. Kemiskinan Absolut Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkin seseorang utnuk dapat hidup layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dikatan miskin. Dengan dimikian, kemisikinan dikukur dengan membandingkan pendapatan

tingkat

pendapatan

yang dibutuhkan untuk

orang

dengan

tingkat

memperoleh kebutuhan

dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas


antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan utnuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro 1997 dalam Arsyad 2004 : 238). Kesulitan

utama

dalam

konsep

kemiskinan

adalah

menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu Negara, dan beberapa faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memnuhi kebutuhan fisik dan sosialnya (Arsyad 2004:239). Kebutuhan dasar dapat dibagi 2 golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekalai untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. United Nation Research Institute fo Social Development (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas dasar tiga kelompok yaitu : pertama, kebutuhan fisik yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan. Kedua, kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang, dan rekreasi serta ketenangan hidup. Dan ketiga, kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan yang lain yang lebih tinggi. Kebutuhan


dasar tidak hanya meliputi kebutuhan orang dan keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh International Labor Organization (ILO, 1976) : Kebutuhan dasar meliputi dua unsur, pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan, dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi palayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan dan kultural (Arsyad 2004: 239). 2. Kemiskinan Relatif Tidak selalu orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka seseorang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan (Milner, 1971 dalam Arsyad 2004 :239). Untuk mengukur kemiskinan, BPS (Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang


sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yag diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Menurut Gilarso (2004: 238), ada beberapa tolak ukur yang dikembangkan untuk mengukur kemiskinan masyarakat yakni, 1) setara dengan beras, 2) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), 3) Ukuran kemiskinan reltif, 4) Badan Pusat Statistik tolak ukur dari Bank Dunia. Setara dengan beras yaitu batasan atau ukuran kemiskinan yang diajukan oleh Prof. Sayogyo (1997) dan sesuaikan dengan perkembangan zaman oleh Sucipto Warasarjana (1991) mengunakan tingkat konsumsi atau pengeluaran setara sejumlah kg beras per orang per tahun. Tabel 2.1 : Batas Kemiskinan Kota dan Desa (Kg) Batas Kemiskinan

Kota (kg)

Desa (kg)

Miskin

480-600

320-480

Sangat Miskin

360-480

240-360

Melarat

270-390

180-300


Standar internasional yang biasa dipakai Bank Dunia adalah pendpatan kurang dari dua dollar AS per hari, tetapi ada juga yang memakai satu dollar perhari. Garis kemiskinan Profesor Sajogyo, dalam studi selama bertahun –tahun mengunakan suatu garis kemiskinan yang didasarkan pada harga beras. Sajogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras (Kuncoro 2006:118) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), adalah kebutuhan hidup (makanan, minuman, pakaian, rumah, dan sebagainya) selama satu bulan bagi seorang pekerja, yang diukur dalam uang berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak, yang dinyatakan dalam rupiah. Angka ini juga dari waktu ke waktu dan dari daerah ke daerah perlu disesuaikan. Tolak ukur ini sering dipakai oleh instansi pemerintah dan organisasi buruh untuk menilai wajar tidaknya tingkat upah karyawan. Ukuran kemiskinan relatif (tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau reltive inequality) yang paling banyak digunakan adalah Indeks Gini, yang mengukur berapa persen penduduk mendapat berapa persen pendapatan nasional.


f. Strategi atau Kebijakan dalam Mengurangi Kemiskinan Menurut Arsyad (2004:242), ada beberapa startegi atau kebijakan dalam mengurangi kemiskinan yaitu sebagai berikut : 1. Pembangunan Pertanian Sektor pertanian berperan penting dalam pembagunan ekonomi dari pengurangan kemiskinan di Indonesia. Aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan terutama diperdesaan. Kontribusi terbesar bagi

peningkatan

pendapatan

perdesaan

dan

pengurangan

kemiskinan perdesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi. Kontribusi lainnya adalah dari program pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman keras. Misalnya petani (di luar jawa) dibantu untuk

menanam

karet,

kelapa,

dan

sawit.

Dan

akhirnya

pembangunan luar Jawa juga berperan mengurangi kemiskinan di Jawa melalui pembangunan pertanian di daerah-daerah transmigrasi. 2. Pembangunan Sumber Daya Manusia Perbaikan

akses

terhadap

konsumsi

pelayanan

sosial

(pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah seara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dai pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi modal yang pada akhirnya akan


meningkatkan produktivitas golongan miskin tersebut. Pada waktu yang

sama,

pelayanan-pelayanan

tersebut

secara

langsung

memuaskan konsumsi pokok yang dibutuhkan yang merupakan suatu sasaran kebijakan penting pula. Pelayanan-pelayan pokok seperti air bersih, tempat pembuangan sampah,perumahan dan lain-lainnya penting bagi golongan miskin. Tanpa kemajuan dan perbaikan akses golongan miskin terhadap pelayanan-pelayanan

pokok

tersebut,

efektivitas

dari

setiap

pelayanan sosial, seperti pendidikan, dan kesehatan bisa terganggu. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengakomodasi penduduk yang sedang meningkat terutama kelompok yang berpendapatan rendah, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan pembuangan sampah, program perbaikan kampung, dan penyediaan perumahan yang murah bagi kelompok miskin. 3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM bisa memainkan peran yang lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena flesibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang dibina, LSM-LSM ini untuk beberapa hal bisa menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif ketimbang program-program pemerintah. Keterlibatan LSM ini dapat meringankan biaya finansial dan staf dalam pengimplementasikan program padat karya untuk meguarangi kemiskinan.


2. Pertumbuhan Ekonomi a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boedino: 1999). Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Menurut Kuznets (Todaro 1999: 130), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinka oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembangaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Masing-masing dari ketiga komponen pokok dari definisi itu sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu. Simaklah ringkasannya sebagai berikut: 1) kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (economi manurity) disuatu negara yang bersangkutan, 2) perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara


berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi di samping perkembangan atau kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain), 3) guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam tekonoogi baru, maka perlu

diadakan serangkaian penyesuaian

kelembangaan, sikap, dan ideologi. Inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi dengan inovasi sosial sama halnya dengan lampu pijar tanpa listrik (potensi ada, akan tetapi tanpa input komplementernya makan hal itu tidak bisa hasil apa pun). Dalam analisisnya yang panjang lebar, Profesor Kuznets (Todaro, 1999:131) mengemukakan enam karakteristik atau proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui dihampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut: 1) tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumhuhan penduduk, 2) tingkat kenaikan total produktivitasnya faktor yang tinggi, 3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi, 4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, 5) adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yag sudah maju perekonomian untuk berusaha merambah bagian-bagian lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru, 6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.


b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan teori pembangunan sejak pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dan mengalami puncak kejayaannya dengan lahirnya teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rostow. (Kuncoro 2006:46). 1) Teori pertumbuhan Adam Smith Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat

modern

yang

kapitalis.

Dalam

prosesnya,

pertumbuhan ekonomi akan semakin terpaacu dengan adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith adanya memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) merupakan titik sentral pembahasan bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam

teori

Adam

Smith,

dalam

upaya

meningkatkan

produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiaptiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong yaitu : 1) peningkatan keterampilan kerja, dan 2) penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem


perekonomian

modern

yang

kapitalistik.

Meningkatnya

kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat, mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi melakukan semua pekerjaan secara mandiri, namun lebih ditekankan pada spesialisasi untuk menggeluguti bidang tertentu. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memilki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan tekologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk terhadap fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi. Semua tahap pembangunan di atas tidak lepas dari kondisi dasar yang dihadapi adalah persaingan sempurna. Persaingan sempurna mempunyai karakteristik : 1) ada banyak penjual dan pembeli di pasar, 2) produk yang diperjualbelikan bersifat homogen, 3) tidak ada kolusi antara penjual maupun pembeli, 4) semua sumber daya memiliki mobilitas sempurna, 5) baik pembeli maupun penjual memiliki informasi sempurna mengenai kondisi pasar (Awh,1976: 242-3 dalam Kuncoro 2006:47).


2) Teori Pembangunan Karl Marx Karl Marx dalam bukunya “Das Kapital” membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dari feodalisme, kapitalisme, an kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Evolusi perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan

yang

dilaksanakan.

Masyarakat

feodalisme

mencerminkan kondisi dimana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam tahap ini tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memilki tawar menawar tertinggi relatif terhadap pelaku

ekonomi

lain.

Perkembangan

teknologi

yang

ada

menyebabkan terjadinya pergeseran disektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula agraris-feodal kemudian mulai beralih menjadi masyarakat industri yang kapitalis. Seperti halnya masa feodal, pada masa kapitalisme ini para pengusaha merupakan pihak yang memilki tingkat posisi tawar menawar tertinggi relatif terhadap pihak lain khususnya kaum buruh. Marx menyesuaikan asumsinya terhadap cara pandang ekonom Klasik ketika itu dengan memandang buruh tidak memiliki posisi tawar menawar sama sekali terhadap para majikannya, yang merupakan kaum kapitalis. Konsekuensi logis penggunaan asumsi dasar tersebut adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi besarbesaran yang dilakukan para pengusaha terhadap buruh. Di sisi lain, pada masa itu pemupukan modal kemudian menjadi kata


kunci bagi upaya peningkatan pendapatan yang lebih besar dimasa yang akan datang. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan

keuntungannya

dengan

menginvestasikan

akumulasi modal yang diperolehnya pada input modal yang bersifat pada kapital. Eksploitasi terhadap kaum buruh dan peningkatan pengangguran yang terjadi akibat substitusi tenaga manusia dengan input modal yang padat kapital, akhirnya akan menyebabkan revolusi sosial yang dilakukan oleh kaum buruh. Fase ini merupakan tonggak baru bagi munculnya suatu tantanan sosial alternatif di samping tata masyarakat kapitalis, yaitu tata masyarakat sosialis. Sepanjang teori pembangunan yang dikemukakannya, Marx selalu mendasarkan argumennya pada asumsi bahwa masyarakat pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: masyarakat pemilik tanah dan masyarakat bukan pemilik tanah, masyarakat pemilik modal dan masyarakat bukan pemilik modal. Asumsi lain yang mendukung adalah bahwa diantara kedua kelompok masyarakat tersebut sebenarnya terjadi konflik kepentingan diantara mereka. Oleh karena itu dalam pola berpikirnya, Marx selalu mendasarkan teorinya pada kondisi pertentangan antarkelas dalam masyarakat.


3) Teori Pertumbuhan Rostow Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow merupakan garda depan dari linear stage of grwth theory. Pada dekade 1950-1960, teori Rostow banyak mempengaruhi pandangan dan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan. Teori Rostow didasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju terutama di Eropa. Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lima tahap yaitu: a) Tahap perekonomian tradisional Perekonomian pada masyarakat tradisional cenderung bersifat subsistem. Pemanfaatan teknologi dalam sistem produksi masih sangat terbatas. Dalam perekonomian semacam ini sektor pertanian memegang peranan penting. Masih rendahnya pemanfaatn teknologi dalam proses produksi menyebabkan barang-barang

yang

diproduksi

sebagian

besar

adalah

komoditas pertanian dan bahan mentah lainnya. Struktur sosial kemasyarakatan dalam sistem masyarakat dalam sistem masyarakat seperti ini bersifat berjenjang. Kemampuan penguasaan sumberdaya yang ada sangat dipengaruhi oleh hubngan darah.


b) Prakondisi Tinggal Landas Tahap kedua dari proses pertumbuhan Rostow ini pada dasarnya merupakan proses transisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan manusiamanusia baru dengan semangat baru yang mau bekerja keras muncul

memasuki

sektor

ekonomi,

mereka

bersedia

mengambil resiko untuk mengejar keuntungan. Pada tahap ini telah muncul perusahaan manufaktur yang menggunakan metode baru, sehingga kegiatan mereka mengarah pada industrialisasi.

Industrialisasi

dapat

dipertahankan

jika

dipenuhi prasyarat sebagai beikut: pertama, peningkatan investasi di sektor infrastruktur/prasarana terutama prasarana transportasi, kedua, terjadi revolusi teknologi dibidang pertanian untuk memenuhi peningkatan permintaan penduduk kota yang semakin besar, ketiga, perluasan impor, termasuk impor modal, yang dibiayai oleh produksi yang efesien dan pemasaran sumber alam untuk diekspor. c) Tinggal Landas Tinggal landas merupakan tahap yang menentukan dalam keseluruhan proses pembangunan bagi kehidupan masyarakat. Tinggal landas didefinisikan sebagai tiga kondisi yang saling berkaitan sebagai berikut: a) kenaikan laju investasi produktif antara 5-10% dari pendapatan nasional, b) perkembangan salah


satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan tinggi, c) hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan institusional yang menimbulkan hasrat ekspansi disektor modern, dan dampak eksternalnya akan memberikan daya dorong pada pertumbuhan ekonomi. d) Tahap Menuju Kedewasaan Tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang di manaproduksi dilakukan secara swadaya. Tahapan ini juga ditandai dengan munculnya beberapa sektor penting yang baru. Pada saat negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, terdapat tiga perubahan pentig yang terjadi: a) tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik, b) perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efesien yang halus dan sopan, c) masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh. e) Tahap Konsumsi Massa Tinggi Pada tahap ini akan ditandai dengan terjadinya migrasi besarbesaran dari masyarakat pusat perkotaan ke pinggiran kota, akibat pembangunan pusat kota sebagai sentral bagi tempat kerja. Terdapat tiga kekuatan utama

yang cenderung

meningkatkan kesejahteraan dalam tahap konsumsi besar-


besaran ini (Jhingan, 1998:188 dalam Kuncoro 2006:55), a) Penerapan kebijakan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional, b) ingin memiliki satu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial dan fasilitas hiburan bagi para pekerja, c) keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, jaringan rel kereta api, rumah murah,

dan

berbagai

peralatan

rumah

tangga

yang

menggunakan listrik dan sebagainya. 4) Teori Pertumbuhan Neo-Klasik (Solow-Swan) Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan Klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Solow ini memenangkan hadiah Nobel Ekonomi tahun 1987 atas karyanya tentang teori pertumbuhan ekonomi ini (Arsyad 2004 : 62) Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analalisis Klasik,yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat


pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital dan kemajuan tekonologi (Arsyad 2004:62). 5) Model Pertumbuhan Harrod-Domar Setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya, untuk sekadar mengganti barang-barang modal yang habis atau rusak (gedung, peralatan, dan bahan-bahan). Akan tetapi, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Jika kita mengansumsikan adanya hubungan ekonomi langsung antara jumlah total persediaan modal, K, dan total GDP, Y – misalnya, jika S$

dari modal selamanya diperlukan untuk menghasilkan

tambahan neto pada persediaan modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan dalam arus output nasional (national output), GDP (Todaro 1999 : 136). Misalkan hubungan ini, yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai rasio modal output (capital-output ratio), kira-kira adalah 3 berbanding 1. Jika kita andaikan juga bahwa rasio tabungan neto (net savings ratio), s,adalah bagian tetap output nasional (misalnya, 6%) dan total investasi baru ditentukan oleh tingkat tabungan total, kita dapat membuat model sederhana pertumbuhan


ekonomi sebagai barikut: 1) Tabungan neto (S) adalah bagian tertentu, s, dari pendapatan persamaan sederhana : S = sY, 2) investasi neto (I) ditetapkan sebagai perubahan yang terjadi dalam persediaan modal, K, dan dapat diwakili dengan ɅK sehingga : I= ɅK, 3) Akhirnya, karena tabungan nasional, S, harus sama dengan investasi neto, I, kita dapat menulis persamaan ini sebagai S=I (Todaro 1999 : 137). 6) Teorti Schumpeter Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911 yang dikemukakan pada tahun 1934 diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory

of

Economic

Development.

Kemudian

Schumpeter

menggambarkan teorinya lebih lanjut tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul Business Cycle. Salah satu pendapat Schumpeter yang penting adalahh landasan teori pembangunannya, keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupanan

sistem

yang

paling

baik

untuk

menciptakan

pembangunan ekonomi yang pesat. (Arsyad 2004 :69). Menurut Schumpeter (Arsyad 2004:70), faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau wiraswasta (Enterpreuner). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan


adanya inovasi oleh para enterpreuner. Dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat. Menurut Schumpeter (Arsyad 2004:70), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya tekonologi produksi itu sendiri. Misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan terknologi produksi yang lama. Inovasi mempunyai pengaruh yaitu : 1) diperkenalkan tekonologi baru, 2) menimbulkan keuntungan lebih(keuntungan monopolistis) yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal, 3) inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses peniruan yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut. 7) Teori Arthur Lewis atau Teori Transformasi Struktural Teori ini berfokus pada mekaniskina yang membuat negara-negara miskin dan berkembang dapat meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi dengan cara mentransformasi struktur perekonomiannya dari yang semula sektor pertanian yang bersifat tradisional menjadi dominan ke sektor industri manufaktur yang lebih modern dan sektor jasa-jasa. Menurut Lewis (Tamtomo :2010), dalam perekonomian yang terbelakang ada 2 sektor yaitu sektor pertanian dan sektor


industri manufaktur. Sektor pertanian adalah sektor tradisonal dengan marginal produktivitas tenaga kerjanya nol. Dengan kata lain, apabila tenaga kerjanya dikrangi tidak akan mengurangi output dari sektor pertanian. Sektor industri modern adalah sektor modern dan outputnya dari sektor akan bertambah bila tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah ke sektor modern ini. Masuknya tenaga kerja ke sektor modern akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan output. Menurut Todaro (2011 : 170), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu : 1) akumulasi modal termasuk semua investasi yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). Akumulasi modal akan terjadi jika sebagian dari pendapatan sekarang, ditabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dimasa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi. 2) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (labor force) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang


pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya. 3) Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni :a) kemajuan teknologi bersifat netral, terjadi tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama, b) kemjuan teknolgi bersifat hemat tenaga kerja (labor saving), yaitu tingkat output lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama, c) Kemajuan

teknologi

yang

meningkatkan

modal,

terjadi

jika

penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, Davi Richardo, Thomas Malthus dan Joh Stuar Mill, maupun ekonom neo klasik Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu 1) jumlah penduduk, 2) jumlah stok barang modal, 3) luas tanah dan kekayaan alam, dan 4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Suryana 2000:53).


c. Pengukuran Pertumbukan Ekonomi Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu (Nugaraheni dalam Kristanto 2014). 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Produk domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu perekonomian dalam satu tahun yang dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahl sesungguhnya kesejahteraan harus dinikamati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan. 2. Produk Domestik Bruto per Kapita/Pendapatan per Kapita Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Produk Regional Bruto (PDRB) per kapita pada skala daerah dapat dugunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih cepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara dari pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional maupun PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di


negara manapun didaerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata. d. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Menurut Sukirno (2000:14), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDB/PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembanunan ekonomi tidak sematamata diukur berdasarkan PDB atau PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yan telah menikmati hasilhasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya kebarang yang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang. Menurut Siregar & Wahyuniarti (2008:25), Kemiskinan adalah situasi dimana pendapatan tahunan individu disuatu kawasan tidak dapat memnuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak dikawasan tersebut. Individu yang hidup dibawah standar pengeluaran tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain,


secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi penurunan kemiskinan. Menurut Todaro (2000:211), perlunya peninjauan kembali terhadap prioritas pembangunan di seluruh Negara berkembang, yakni dari

yang

semula

berorientasikan

kepada

maksimalisasi

laju

pertumbuhan PDB/GNP ke tujuan yang mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan langsung, seperti halnya pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan pendapatan. Namun disadari peninjauan kembali tersebut untuk perbaikan nasib golongan miskin akan dihadapkan pada berbagai masalah dan kendala politik, kelembagaan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan strukutur kekuasaan. Menurut Todaro (2000:211), meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban atas berbagai macam pertanyaan dan masalah kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting dalam program pembangunanyang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ekonom telah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam penurunan

tingkat kemiskinan jangka

panjang. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan distribusi pendapatan harus dipisahkan sebagai tujuan-tujuan pembangunan. Kedua hal tersebut kadang tidak bisa secara bersama-sama tumbuh,


pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin distribusi pendapatan yang lebih baik. Menurut Todaro (2000:212), pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih merata bisa saja sekaligus diraih, dan nada beberapa Negara yang mampu membuktikannya. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan harus berjalan secara bersama-sama.

Pilihan

yang

diambil

adalah

bukan

strategi

pembangunan yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya di dalam suatu Negara tertentu atau bukan juga strategi yang menitikberatkan pada distribusi pendapatan yang lebih merata, tetapi kedua hal tersebut penting untuk diraih secara bersama-sama. 3. Pengangguran a. Definisi Penangguran Menurut

Mankiw

(2006:154),

pengangguran

adalah

masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.


Menurut

Sukirno

(2004:28),

pengangguran

adalah

seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Penganguran adalah angatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersipakan satu usaha atau penduduk yang mencari pekerjaan karenaa merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS: 2010). Pengangguran terbuka adalah yang mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS : 2015). Menurut

Ewards

1974

(Arsyad

2004:288),

untuk

mengelompokkan masing-masing pengangguran perlu diperhatiakn dimensi-dimensi :1) Waktu banyak diantara mereka yang bekerja ingin lebih lama, misalnya jam kerjanya per hari, per minggu, atau per tahun), 2) Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan), 3) Produktivitas

(kurangnya produktivitas seringkali

disebabkan oleh kurangnya sumberdaya-sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan). Berdasarkan hal-hal tersebut Edwards membedakan 5 bentuk pengangguran yaitu : 1. Pengangguran terbuka : Baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun


secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan). 2. Setengah menganggur (underemployment) yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka bisa kerjakan. 3. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh, yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka atau setengah menganggur, termasuk disini adalah : a) Pengangguran tak kentara (disguised unemployment), misalnya para petani yang bekerja diladang selama sehari penuh, padahal kerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh. b) Pengangguran tersembunyi (hidden unemploiment) misalnya orang yang bekerja tida sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya. c) Pensiun lebih awal Fenomena ini meruapakan kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usia pensiun dipermudah sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi yang muda-muda untuk menduduk jabatan diatasnya. 4. Tenaga kerja yang lemah (impaired) yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan.


5. Tenaga kerja yang tidak produktif yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, tetapi karena sumberdaya-sumberdaya penolong kurang memadai maka tidak bisa menghasilkan sesuatu. Menurut Todaro, 1995 (Kuncoro, 2006:226) sejarah mencatat bahwa pembangunan ekonomi di Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara yang sering dideskripsikan sebagai transfer manusia dan aktivitas ekonomi secara terus menerus dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena dua factor, yakni : 1) ekspansi industri perkotaan yang menimbulkan penciptaan kesempatan kerja baru, 2) kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja disektor pertanian sehingga mnurunkan kebutuhan angkatan kerja di daerah perdesaan. Jumlah orang yang mencari pekerjaan di Negara-negara berkembang

tergantung

pada

jumlah

serta

komposisi

umur

penduduknya. Menurut Todaro (1989:233), diantara berbagai proses yang berkaitan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan tenaga kerja, terdapat dua masalah, yaitu : Pertama, Mortalitas dan Fertilitas, tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduknya. Adanya perbedaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan rendah. Penurunan tingkat kematian akan meningkatkan jumlah tenaga kerja sedangkan tingkat kelahiran yang tinggi memgakibatkan ketergantungan (depency ratio) yang tinggi serta tingginya kenaikan angkatan kerja dimasa mendatang. Kedua, dampak


penurunan fertilitas terhadap jumlah tenaga kerja dan strukur umur baru terasa dalam jangka waktu panjang walaupun penurunan tersebut berlangsung cepat. Menurut Wiguna (2013:4), tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak sehingga akan menyebabkan jumlah lapangan kerja menjadi sempit atau sedikit. Hal

ini

dapat

menyebabkan

masalah

pengangguran.

Tingkat

pengangguran yang tinggi di suatu daerah menunjukkan kurang berhasilnya pembangunan dan menyebabkan kemiskinan. a. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Menurut Tambunan (2001 dalam Dwi 2010:37), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain: a. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income poverty rate dengan consumption poverty rate. b. Jika rumah tangga tidak mengahadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek. Menurut Arsyad (2004 :289), ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan


distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah atas. Namun demikian, salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka, misalnya (dari famili, teman, tempat meminjam uang). Orang-orang seperti ni biasa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyak individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak bekerja yang mandiri di sekotor informal perkotaan (tukang bakso, penjual es teler, penjual rokok pinggir jalan, dan sebagainya) yang demikian. Orangorang seperti itu didefinisikan “bekerja secara penuh” tetapi mereka tergolong masih tetap miskin. Sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan


menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat berpendapatan sedikit berada diatas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin meningkatkan kemiskinan. Menurut Todaro (1989:235), ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela, dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Sebagaian besar didalamnya adalah mereka yang bekerja part time. Mereka yang bekerja secara tetap di sektor pemerintah dan swasta termasuk dalam kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Hal ini tidak bisa diartikan bahwa setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin atau mereka yang bekerja “full time” relative berpenghsilan baik. Terdapat kemungkinan adanya penganggur yang menganggur secara sukarela serta kualifikasi kecakapan. Mereka menolak jenis pekerjaan yang tidak disukai dan hal ini mereka bisa menolak karena memiliki cukup sumber keuangan dari keluarga, teman atau pinjaman lainnya. Mereka yang seperti ini digolongkan sebagai penganggur tetapi tidak miskin.Demikian pula orang yang bekerja secara penuh, dilihat dari jumlah jam kerja tiap hari, tetapi memperoleh pendapatan yang sangat rendah. Banyak orang yang


bekerja di sector informal seperti pedagang kakilima, pekerja dibengkel, dan sebagainya. Mereka dikelompokkan sebagai pekerja secara peuh tetapi mereka pada umumnya mereka juga dikatogorikan orang miskin. Harus diakui bahwa penyediaan kesempatan kerja yang lebih banyak dan luas untuk memecahkan masalah pengangguran merupakan perjalanan yang panjang. Oleh karena itu ketenagakerjaan harus dijadikan strategi utama dalam mengatasi kemiskinan. 4. Belanja Pemerintah a. Definisi Belanja Pemerintah Menurut Dumairy (1996:157), sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis meskipun hal ini sangat sering dilakukan, terutama oleh pemerintah di negara-negara sedang berkembang, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus merintis dan menjalankan kegiatan ekonomi yang masyarakat atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang masyarakat atau kalangan swasta tida tertarik untuk menjalankannya. Di negara manapun, selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintahan yang dalam


peraturan ekonomi negerinya berperan semata-mata hanya sebagai “wasit” atau “polisi”, yang hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturan, untuk kemudian menjadi pelerai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil untuk dicegah. Tidak ada satu pun perekonomian, termasuk negara kapitalis atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya. Yang ada ialah perbedaan kadarnya. dibeberapa negara pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian, sementara di negara-negara lain cempur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas (Dumairy 1996:157). Menurut Dumairy (1996:158), dalam kancah perekonomian modern, peranana pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi tempat macam kelompok peran, yaitu: 1) Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agara pemanfaatan bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi, 2) Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar, 3) Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibirium, 4) peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju.


Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di dalam semua macam sistem perekonomian. semakin meningkatnya peranan pemerintah ini, semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tetapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasioanal Bruto (GNP)

adalah

suatu

ukuran

yang

sangat

kasar

terhadap

kegiatan/peranan pemerintah dalam suatu perekonomian (Suparmoko 2003:22). Menurut Mankwiw (2006:61), pemerintah pusat membeli senjata, peliuru kendali, dan jasa pegawai pemerintah. Pemerintah lokal membeli buku-buku untuk perpustakaan, membagun gedung-gedung, dan memperkerjakan para guru. Pemerintah disemua tingkat membuat jalan dan pekerjaan publik lainnya. Menurut Noor (2015:251), kesejahteraan publik sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Negara, melalui belanja Negara/pemerintah, dapat memicu aktivitas ekonomi di masyarakat. Belanja Negara dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).


Menurut Noor (2015:252), APBN merupakan penjabaran rencana kerja para penyelengara Negara untuk kurun waktu satu tahun. APBN dituangkan ke dalam suatu format yang memuat format pengelompokkan jenis transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan penyelenggaraan Negara menurut pengaruhnya terhadap posisi keuangan Negara dalam kurun waktu satu tahun. APBN menjadi alat strategis pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi publik. Disatu sisi APBN berperan sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan Negara melalui pajak dan retribusi dari proses dan hasil aktivitas ekonomi di masyarakat, dan disisi lain APBN berperan sebagai alat untuk belanja Negara, yaitu alokasi pembelanjaan uang ke tengah masyarakat yang berasal dari pendapatan Negara. Melalui kedua peran ini, kecepatan dan ketepatan aktivitas ekonomi di masyarakat dapat di dorong sehingga bisa diarahkan untuk bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi pendanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib, pilihan, dan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. Pengeluaran belanja ini dapat mendukung berbagai program dan kebijakan-kebijakan dalam stabilitas perekonomian nasional (Siregar & Faizah :2012).


b. Komponen Belanja Pemerintah Menurut Dumairy (1996:165), dalam neraca anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan.

Pengeluaran

rutin

pada

dasarnya

berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga pemerintah, serta sejumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasaran fisik, dibedakan ata pegeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Agak sulit untuk membedakan dengan tegas apakah suatu pengeluaran termasuk ke dalam pengeluaran rutin ataukah pengeluaran pembangunan, karena batas perbedaan antara keduanya relatif kabur. Sebagai contoh: berbagai macam upah dan gaji tambahan, yang menurut logika awam termasuk pengeluaran rutin, oleh pemeritah digolongkan sebagai pengeluaran pembangunan. Ada beberapa komponen belanja pemerintah ((Siregar & Faizah :2012), yaitu : 1. Belanja langsung dapat dikelompokkan menjadi : belanja pegawai yang mengandung pengertian belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk upah, lembur dan pengeluaran lain pegawai. Belanja ini


bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan berbagai program. Belanja barang dan jasa juga merupakan

belanja

langsung

belanja

ini

digunakan

untuk

pembelian/pengadaan barang nilai manfaatnya kurang dari setahun, atau untuk pengeluaran pemakaian jasa untuk melaksanakan berbagai program. Belanja lain yang termasuk belanja langsung yaitu barang modal yang merupakan belanja untuk meningkatkan modal yang dapat menambah aset tetap bagi suatu negara dengan melakukan pemeliharaan untuk mempertahankan inventaris atau infrastruktur yang dimiliki suatu negara sehingga memberikan manfaat serta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas aset negara. 2. Belanja tidak langsung, meliputi : 1) belanja pegawai, yaitu belanja dalam bentuk kompesasi yang diberikan kepada pegawai berupa gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai undang-undang, 2) belanja bunga yang merupakan belanja yang digunakan untuk pembayaran bunga utang berdasarkan kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian jangka pendek, menengah, dan panjang, 3) belanja subsidi, belanja yang dianggarkan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar hasil produksi yang dilakukan perusahaan tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat banyak, 4) belanja hibah, belanja yanag diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa, 5) belanja bantuan sosial, belanja yang dianggarkan untuk kesejahteraan


masyarakat dalam bentuk jaminan sosial, perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, 6) belanja bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan, 7) bentuang keuangan, belanja yang diberikan kepada daerah untuk pemerataan dan bantuan keuangan akibat kurangnya keuangan daerah, 8) belanja tidak terduga, belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga. Menurut Noor (2015:258), pengeluaran negara dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : 1. Konsumsi Pemerintah Konsumsi pemerintah (Belanja rutin) adalah belanja kelompok konsumsi untuk biaya penyelenggaraan negara. Kelompok belanja konsumsi terdiri dari: a) gaji dan upah para penyelengara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga yang dikuasai negara) beserta birokrasinya (PNS, polisi, dan tentara) yang meliputi biaya perjalanan dinas di dalam maupun di luar negeri, b) belanja pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang akan dipakai dalam pengoperasian negara (barang dan jasa yang habis dalam tahun anggaran yang bersangkutan), misalnya kertas, tinta, bahan bakar, listrik, dan lain-lain.


2. Investasi Negara yang Dilaksanakan Pemerintah Investasi ini adalah belanja negara dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh negara, misalnya membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. 3. Pembayaran oleh Negara kepada Masyarakat Pembayaran ini adalah dana dari negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau transfer payment yang dibayarkan oleh negara melalui pemerintah kepada msyarakat yang membutuhkannya. Pembayaran ini terlihat pada APBN dan akan menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat berikutnya. c. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Menurut Noor (2015:258), dari sisi ekonomi publik, pengeluaran atau belanja negara dalam APBN ditunjukkan untuk manajemen pemenuhan kebutuhan publik. Pemerintah adalah pihak yang mewakili dan menjalankan tugas dan fungsi Negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah atau Negara setidaknya ditentukan oleh dua hal : 1) Masyarakat mempunyai sumber nafkah atau sumber pendapatan yang memadai, yaitu dengan mempunyai pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. 2) Terpenuhinya

pelayanan

yang

dibutuhkan

masyarakat

dari

negaranya. Pelayanan ini berupa tersedianya barang dan jasa


kebutuhan publik (air, listrik, kesehatan, pendidikan, keamanan) dan hak-hak publik lainnya untuk dapat hidup layak. Untuk mewujudkan kedua hal diatas, diperlukan kemampuan Negara (pemerintah ) untuk mengadakan berbagai sarana dan fasilitas publik dan jasa pelayanan kebutuhan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Negara dan pemerintahan seperti itu, diperlukan anggaran yang memadai untuk membiayai berbagai kebutuhan pencapaian tujuan bernegara. Pengeluaran Pemerintah dapat bersifat “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa dalam perekonomian yang

dapat

langsung

dikonsumsi

maupun

dapat

pula

untuk

menghasilkan barang lain lagi. di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat “transfer” saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaanperusahaan sebagai subsidi mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (grants). Jadii “exhaustive expenditure” mengalihkan faktorfaktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. sedangkan “transfer payments” hanya menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit ekonomi yang lain dan membiarkan yang terakhir ini menentukan penggunaan dari uang tersebut. Exhaustive expenditure dapat merupakan pembelian barangbarang yang dihasilkan oleh swasta misalnya bahan makanan, bangunan, mesin dan sebagainya dan dapat pula pembelian itu


dilakukan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri seperti jasa-jasa guru, militer, pegawai negeri, dan sebagainya (Suparmoko 2003:22). Menurut Noor (2015:252), belanja Negara, idelanya bukan besaran dan volumenya saja yang penting, namun yang juga perlu diperhatikan

adalah

ketepatan

penggunaannya.

Apakah

dapat

merangsang aktivitas ekonomi di masyarakat sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan public. Sebagai contoh, dalam menyusun rencana belanja, dampak yang dapat ditimbulkan oleh belanja ini di masyarakat harus dipikirkan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja Negara atau pemerintah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. 5. Investasi a. Definisi Investasi Menurut Sukirno (2000:69), investasi definisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah baran-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan

untuk

meningkatkan

kapasitas

produksi

dalam

perekonomian. Secara umum investasi meliputi pertambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin baru,


pembuatan jalan baru, lahan baru, perusahaan-perusahaan baru, dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Menurut Noor (2015:41), investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya (resources) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang). Untuk memudahkan pengertian dan perhitungan, sumber daya (resources) ini biasanya diterjemahkan (dikonversi) menjadi satuan moneter atau uang. Dengan demikian, secara konsep, investasi dapat didefinisikan sebagai menanamkan uang sekarang untuk mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) dikemudian hari. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: investasi pada financial assets dan investasi pada real assets. Investasi pada financial assets dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada real assets diujudkan dalam bentuk pembelian assets produktif,


pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya (Halim 2003 : 2). Menurut Boediono (1992 dalam Rustiono : 2008:41), Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Dombusch & Fisher berpendapat bahwa investasi adalah adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara menurut Todaro (1981 dalam Rustiono 2008:41), adalah : 1) akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, 2) perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya, 3) kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian

atau

proporsi

pendapatan

yang

ada

ditabung

dan

diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan dikemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk “capital formation” untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya


manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif. Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 1) investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, 2) Investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sector swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau di sebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula permintaan efektif (effective demand). Menurut

Dumairy

(1997:132),

Penanaman

modal

merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan

investasi.

Sasaran

yang dituju

bukan

hanya


masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. Demikian pula halnya Indonesia. Penggairahan iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6 tahun 1986

tentang

Penanaman

Modal

Dalam

Negeri

(PMDN).

Pemberlakuan kedua undang-undang ini menyusul tampilnya rezim orde baru memegang tampuk pemerintahan. Sebelumnya, dalam pemerintahan orde lama, Indonesia sempat menentang kehadiran investasi dari luar negeri. ketika itu tertanam keyakinan bahwa modal asing hanya akan menggerogoti kedaulatan negara. Kedua UndangUndang tadi kemudian dilengkapi dan disempurnakan pada tahun 1970. UU No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 1968 tentang PMDN disempurnakan dengan UU No.12 Tahun 1970. Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuanketentuan Undang-Undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung, menganggung resiko penanaman modal tersebut. Undang-undang republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal sebagai pengganti Undang-undang nomor


1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan

oleh

penanam

modal

asing

sepenuhnya

maupun

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Udang-Undang Republik Indonesia Nomo 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). Perbaikan iklim penanaman modal tak henti-hentinya dilakukan pemerintah terutama sejak awal Pelita IV atau tepatnya tahun 1984. Melalui berbagai paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan penyederhanaan mekanisme perijinan, penyederhanaan tata cara impor barang modal, pelunakan syaratsyarat investasi, serta perangsangan investasi untuk sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu. Dewasa ini kesempatan berinvestasi di Indonesia semakin terbuka, terutama bagi penanam modal asing. Disamping dalam rangka menarik investasi langsung, keterbukaan ini sejalan pula dengan era perdagangan bebas yang akan dihadapi mulai 2020 kelak (Dumairy 1996:132). Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967/ o. 11 Tahun 1970 tentang PMA dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968/ No. 12 Tahun 1970 tentang PMDN, investasi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. walaupun demikian, pada tahuntahun tertentu sempat juga terjadi penurunan. kecenderungan


peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh kalangan masyarakat atau sektor swasta, baik PMDN maupun PMA, namun juga penanaman modal oleh pemerintah. Ini berarti pembentukan modal domestik bruto meningkat dari tahun ke tahun (Dumairy 1996:133). b. Jenis Investasi Menurut Noor (2015:252), menurut jenisnya investasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu : a) Investasi langsung (direct investment), adalah investasi pada faktor produksi yang menghasilkan aneka barang dan jasa untuk keperluan konsumsi masyarakat, atau dikenal juga dengan investasi pada sektor riil. b) Investasi tidak langsung (indirect investment), adalah investasi yang bukan pada faktor produksi, melainkan pada sektor keuangan (finacial investment), seperti deposito, beli saham, obligasi, dan sejenisnya, yang mengahasilkan jasa keuangan, seperti deposito, beli saham, beli obligasi, reksadana, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan investasi pada surat berharga lainnya. Menurut Noor (2015:42), pada dasarnya menurut dorongan dan proses yang menimbulkan investasi yang lazim dilakukan oleh masyarakat, investasi terdiri dari dua jenis, yaitu :


1) Investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Jika diamati, dalam kehiduoan ini kelangsungan kehidupan individu, kelompok atau bahkan negara memerlukan syarat yang tidak bisa ditawar, yaitu terpenuhinya kebutuhan minimal. Berbagai kebutuhan kehidupan yaitu kebutuhan berbentuk barang (goods), seperti makanan dan minuman, pakaian, perumahan, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa, seperti perawatan kesehatan, perlindungan keamanan, dan sebagainya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, diperlukan beranekaragam

barang

dan

jasa,

yang

pengadaannya

memerlukan berbagai tahapan dan proses. Proses atau tahapan awal dari pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat dimasa datang adalah melakukan investasi saat ini. Tanpa ada investasi saat ini, secara sukarela atau terpaksa, sulit membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan kehidupan di masa datang dapat terpenuhi. Dalam ekonomi makro, investasi jenis ini dikenal dengan investasi otomatis (autonomous investment), yaitu investasi yang terjadi secara otomatis sesuai perkembangan kebutuhan


hidup seseorang, sekelompok orang atau suatu organisasi, bahkan negara. 2) Investasi untuk memenuhi keinginan. Seiring dengan perkembangan zaman, keinginan manusia untuk selalu menigkatkan kualitas kehidupan makin banyak, misalnya keinginan untuk rekreasi, kemudahan dalam berbagai aktivitas

kehidupan,

dan

sebagainya.

Dorongan

ini

menghasilakn tuntutan baru selain pemenuhan kebutuhan minimal syarat kehidupan, yang disebut dengan keinginan, yang pemenuhannya juga memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan investasi. Dalam ekonomi makro, jenis investasi yanag terjadi karena dorongan keinginan dikenal dengan istilah investasi yang disengaja (induced investment), yaitu investasi yang sengaja diinginkan oleh seseorang, organisasi karena keinginan masa depan, atau karena ada harapan yang menjajikan. Menurut Noor (2015:49), berdasarkan sumber daya investasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 1) Investasi publik atau Investasi oleh negara Investasi ini adalah investasi yang dilakukan oleh negara, atau sumber daya investasi tersebut berasal dari milik atau kekayaan negara. dalam pelaksanaannya, investasi oleh negara ini dilakukan oleh atau pemerintah untuk membangun prasarana


dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi dengan karakteristik seperti ini bersifat nirlama atau non-profit, misalnya pembangunan jalan, dan jemabatan, irigasim sekolah, taman, pasar, rumah sakit, pelabuhan, bandara, dana sarana prasarana publik lainnya. 2) Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan istilah investasi profit motive. investasi seperti ini dapat dilakukan oleh : a) usaha mikro atau rumah tangga, b) Usaha Kecil Menengah (UKM), c) Usaha besar seperti PMDN maupun PMA, dan sebagainya. Menurut Stephen Hymer (Panglaykim 1984 :4), kekuatan pertama yang mendorong sebuah perusahaan melakukan investasi adalah dimilikinya keunggulan tertentu dan ketidaksempurnaan pasar (market imperfection) yang dapat mencegah penggunaan metodemetode lain dalam rangka mengeksploitasi keunggulan-keunggulan tersebut. Menurut pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi diluar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan mengenai arus modal. Karena pengembalian investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efesien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan. Sehubungang degan


pengembalian investasi yang lebih tinggi itu, perusahaan harus mampu menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada perusahaan yang sudah ada atau potensial di negara tuan rumah (host county) agar menutup kerugian ketidakunggulan (disadvantages) hakiki

operasi

perusahaan

itu

diluar

negeri.

Kemungkinan

memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi timbul bila perusahaan itu mempunyai keunggulan tertentu atas perusahaanperusahaan yang ada atau potensial dinegara tuan rumah (Panglaykim 1984 :5). Keunggulan tertentu suatu perusahaan dapat timbul karena adanya akses ke sumber modal yang lebih mudah atau lebih besar, adanya pasar atau bahan mentah yang beroperasi atas dasar skala ekonomi besar, pemilikian ekslusif kemahiran yang tidak kelihatan seperti keahlian manajemen, keterampilan pemasaran dan tekonologi mutakhir misalnya, atau akses anak perusahaan ke masukan (input) yang lebih murah,

pengetahuan mengenai

pasar, riset

dan

perkembangan melalui perusahaan induknya. Serta fakta bahwa perusahaan itu bersifat multinasional yang mempunyai jaringan usaha dan informasi karena kegiatan-kegiatannya besifat internasional pula. Tetapi

bagaimana

diungkapkan

oleh

Hymer,

ketidaksamaan

kesanggupan perusahaan karena adanya keunggulan tertentu suatu perusahaan sudah cukup, meski bukan syarat mutlak, untuk melaksanakan investasi luar negeri langsung. Ketiadaan pasar


internasional yang sempurna untuk menjual keunggulan-keunggulan khas tersebut menghalangi perusahaan itu dari usaha menjual, menyewakan, atau mengizinkan keunggulannya kepada perusahaanperusahaan di dalam negeri. Ini gilirannya akan mengarah ke investasi di dalam negeri tersebut agar perusahaan itu dapat menarik manfaat dari keunggulan secara maksimal (Panglaykim 1984 :5). Menurut Panglaykim (1984:5), pendekatan serba-organisasi industrial kepada investasi luar negeri langsung tidak menguraikan mengenai apa dan bagaimana ketidaksempurnaan pasar dapat mengarah ke pengambilan keputusan mengeksploitasikan keuntungan dengan melakukan investasi luar negeri langsung bukan menjual, menyewakan, atau mengizinkan penggunaan keuntungan, atau mengekspor ‘barang’ yang mempunyai keunggulan itu. Penjelasan umum

mengenai

peranan

ketidaksempurnaan

pasar

dalam

pengambilan keputusan melakukan investasi dilengkapi dengan pengkajian-pengkajian yang telah memperluas dalil Coase dengan kegiatan-kegiatan perusahaan multinasional. Pengakajian-pengkajian ini melihat investasi langsung sebagai hasil keputusan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menginternalisasikan biaya-biaya transaksi (di dalam perusahaan) karena ketidaksempurnaan pasar barang-barang akhir menengah (misalnya bahan mentah setengah diproses dan pengetahuan yang tergabung dalam modal paten dan tenaga kerja).


Perangsang untuk menginternalisasikan biaya-biaya itu muncul dari adanya kebutuhan mengatasi ketidakuntungan dari atau mengambil keuntungan dari ketidaksempurnaan pasar atau campur tangan pemerintah. Pendekatan inernalisasi melihat keuntungan perusahaan terus meningkat sebagai hal yang muncul bukan saja dari pemilikan asset ekslusif tertentu, tetapi dari kesanggupan perusahaan mencapai

keuntungan

semaksimal

mungkin

dengan

menginternalisasikan asset itu untuk melindungi mereka dari ketidaksempurnaan pasar dan campur tangan pemerintah (Panglaykim 1984:6). Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari internalisasi dapat berasal dari integrasi vertikal dan mungkin lebih sedikit dari integrasi vertikal dan mungkin dari integrasi horizotal aktivitasakitvitas suatu perusahaan. Menurut Buckly dan Casson (Panglaykim 1984: 6), perangsang untuk menginternalisasikan itu bergantung kepada hubungan antar empat kelompok faktor, yakni : 1) Faktorfaktor yang dimiliki oleh sutu industri, seperti sifat produk, struktur pasar eksternal, dan skala ekonomi, 2) Faktor-faktor khas bersifat regional seperti jarak geografis, perbedaan kebudayaan, 3) Faktorfaktor khas yang dimiliki suatu negara seperti keahlian pemasaran, pengetahuan teknis. Faktor yang terpenting diantara faktor-faktor khas yang dimiliki oleh suatu industri diperkirakan ialah pengetahuan. Pengetahuan pada gilirannya akan memberikan keunggulan monopoli


kepada perusahaan itu dan ini dieksploitasikan dengan harga-harga yang berbeda-beda oleh perusahaan itu sendiri, daripada pemberian izin. Selain itu, pengetahuan sukar dinilai

jika ingin dijual, dan

kesukaran penialaian itu disebabkan arus pengetahuan akan mendorong pemilik mengadakan internal pricing atau transfer princimg. Investasi asing digunakan definisi dari IMF Balanced of Payments Manual, yang juga digunakan oleh Bank Indonesia. Definisi tersebut adalah Investasi langsung mengacu pada investasi untuk memperoleh manfaat yang cukup lama dari kegiatan perusahaan dalam suatu perekonomian diluar tempat penananm modal tersebut. sementara tujuan penanam modal adalah untuk memperoleh pengaruh secara efektif dalam pegelolaan perusahaan tersebut. Istilah manfaat yang cukup lama tersebut merupakan investasi yang pelaksanaannya memerlukan sedikit pengawasan. Dalam definisi tersebut tidak termasuk investasi portofolio (Hill 1991: 56). Menurut Hill (1991: 87), faktor yang sangat penting atas manfaat dan biaya investasi asing terhadap negara penerima adalah suasana kebijakan di negara penerima itu. Perusahaan multinasional menawarkan suatu paket poduksi, manajemen, dan teknologi pemasaran.

Hal

utama

bagi

negara

penerima

adalah

memaksumumkan pangsa pinjaman atas faktor-faktor tersebut sehingga konsisen dengan tujuan pembangunan dalam arti luas.


Namun, sumber investasi asing tersebut bukannya tidak penting, sedikitnya untuk dua alasan. Pertama, dalam hal investasi asing, banyak negara berupaya menghindarkan ketergantungan terhadap satu, atau beberapa negara. hal ini bukanlah sekedar menyadari kepekaan politik, sentimen nasional, atau bahkan kekhawatiran terhadap manipulasi asing. Melainkan ada alasan-alasan penting secara ekonomis. Keragaman sumber investasi asing menambah atus informasi tentang tekonologi dan pasar luar negeri, dan dengan demikian mendapatkan kekuatan tawar-menawar bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara dengan penerima. Alasan kedua, saat ini, menurut pengamatan sementara kalangan, ada kecenderungan perbedaan perilaku para penanam modal asing dari berbagai negara. Hal tersebut termasuk faktor-faktor seperti kecendrungan perusahaan untuk mengekspor, memasuki usaha-usaha patungan, dan mengalihkan serta menyesuaikan tekonologi. Hal ini merupakan suatu pengamatan yang relatif baru, terutama karena modal para eksportir yang cukup besar di antara ekonomi pasa sebelum tahun 1970 hampir seluruhnya dari Amerika Serikat dan sebagian kecil dari negara-negara Eropa (Hill 1991:88).


c. Manfaat Investasi Menurut Noor (2015: 47), manfaat investasi yaitu: 1) Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) Pada dasarnya, hampir semua bentuk investasi bermanfaat bagi kepentingan publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juaga mmbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya adalah investasi dibidang pendidikan dan sumber daya manusia, investasi dibidang kesehatan, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan sebagainya), dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2) Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu pribadi atau rumah tangga. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok seperti investasi dibidang olahraga, sedangkan investasi yang bermanfaat untuk rumah

tangga

penghasilan),

seperti investasi

investasi untuk

untuk

pendidikan,

usaha

(mendapat

investasi

untuk

perumahan, dan investasi lain yang bermanfaat untuk pribadi atau keluarga d. Proses Investasi Menurut Halim (2003:2), proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan investasi


pada efek-efek yang bisa dipasarkan, dan kapan dilakukan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut : 3) Menentukan tujuan investasi Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini, yaitu : a) tingkat pengembalian yang diharapkan (expected rate of return), b) tingkat resiko (rate of risk), c) ketersediaan sejumlah dana yang akan diinvestasikan. Apabila dana cukup tersedia, maka investor menginginkan penghasilan yang maksimal dengan resiko tertentu. Umumnya hubungan antara risk dan return bersifat linear, artinya semakin besar rate of risk, maka semakin besar pula expected rate of return. 4) Melakukan analisis Dalam tahap ini investor melakukan analisis terhadap suatu efek atau sekelompok efek. salah satu tujuan penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi efek yang salah harga (mispriced), apakah harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk itu, ada dua pendekatan yang dapat digunakan yaitu : a) Pendekatan Fundamental. Pendekatan ini didasarkan pada informasi-informasi yang diterbitkan oleh emiten maupun oleh administratur bursa efek. Karena kinerja emiten dipengaruhi oleh kondisi sektor industri dimana perusahaan tersebut berada dan perekonomian secara makro, maka untuk memperkirakan prospek harga sahamnya di masa mendatang harus dikaitkan


dengan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Jadi analisis ini dimulai dari siklus usaha perusahaan secara umum, selanjutnya ke sektor industrinya, akhirnya dilakukan evaluasi

terhadap

kinerja

dan

saham

yang

diterbitkannya.Pendekatan teknikal. Pendekatan ini didasarkan pada data (perubahan) harga b) saham dimasa mendatang. Dengan analisis ini para analis memperkirakan harga saham dimasa mendatang. Dengan analisis ini para analis memperkirakan pergeseran supply dan demand dalam jangka pendek, serta berusaha untuk cenderung mengabaikan

resiko

dan

pertumbuhan

earning

dalam

menentukan barometer dari supply dan demand. Namun demikian, analisis ini lebih mudah dan cepat dibanding analisis fundamental, karena dapat secara simultan diterapkan pada beberapa saham. Analisis menganggap bahwa analisis ini lebih mudah dan cepat dibanding analisis fundamental, karena dapat secara simultan diterapkan pada beberapa saham. Analisis ini tidak menganggap bahwa analisis fundamental tidak berguna, namun mereka menganggap bahwa analisis fundamental terlalu rumit dan terlalu banyak mendaasarkan pada laporan keuangan

emiten.

Oleh

karen

itu,

analisis

teknikal

mendasarkan diri pada premis bahwa harga saham tergantung pada supply dan demand saham itu sendiri. Data finansial


historis yang tergambar pada diagram dipelajari untuk mendapatkan suatu pola yang berarti, dan menggunakan pola tersebut untuk memprediksi harga dimasa mendatang, serta untuk memperkirakan pergerakan indiviudal saham maupun saham pergerakan market index. 5) Melakukan Pembentukan Portofolio Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek-efel mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan di investasikan pada masing-masing efek tersebut. Efek yang dipilih dalam rangka pembentukan portofolio adalah efek-efek yang mempunyai koefisien korelasi negatif (mempunyai hubungan berlawanan). Hal ini dilakukan karena dapat memperkecil risiko. 6) Melakukan Evaluasi Kinerja Portofolio Dalam tahap dilakukan evalauasi atas kinerja portofolio yang telah dibentuk, baik terhadap tingkat keuntungan yang diharapkan maupun terhadap tingkat risiko yang ditanggung. Sebagai tolok ukur digunakan dua cara, yaitu : pertama, measurement adalah penilaian kinerja potofolio atas dasar assets yang telah ditanamkan dalam portofolio tersebut, misalnya dengan menggunakan rate of return.

Kedua

comparion

adalah

penilaian

atas

dasar

pembandingan atas dasar pembandingan atas dua set potofolio yang memiliki risiko yang sama.


7) Melakukan Revisi Kinerja Portofolio Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja portofolio. Dari hasil evaluasi inilah selanjutnya dilakukan revisi (perubahan) terhadap efek-efek yang membentuk portofolio tersebut jika dirasa bahwa komposisi portofolio yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi, misalnya rate of return-nya lebih rendah dari yang disyaratkan. Revisi tersebut bisa dilakukan secara total, yaitu dilakukan likuiddasi atas portofolio yang ada, kemudian dibentuk portofolio yang baru. Atau dilakukan secara terbatas, yaitu dilakukan perubahan atas proporsi/komposisi dana

yang dialokasikan

dalam

masing-masing

efek

yang

membentuk portofolio tersebut. b. Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan Menurut Noor (2015:47), pada dasarnya, hampir semua bentuk investasi bermanfaat bagi kepentingan publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juaga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya adalah investasi dibidang pendidikan dan sumber daya manusia, investasi dibidang kesehatan, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan sebagainya), dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.


Menurut Siregar & Wahyuniarti (2008 :25), Kemiskinan adalah situasi dimana pendapatan tahunan individu disuatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak dikawasan tersebut. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memilki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Menurut Noor (2015:48), investasi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, yaitu baik individu, kelompok, bahkan negara. Dengan demikian, investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa sumber nafkah atau pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya. Investasi juga menghasilkan nilai tambah, yang meripakan balas jasa produksi, sekaligus sebagai sumber pendapatan ataua kesejahteraan masyarakat. Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Peranan ini

bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni : 1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat,

sehingga

kenaikan

investasi

akan

meningkatkan


permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, 2) pertambahan barang modal sebagai akbibat dari investasi akan menambah kapasitas produksi, 3) investasi selalu di ikuti oleh perkembangan teknologi. Peningkatan investasi dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Peningkatan investasi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, akan mengurangi jumlah masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Dengan demikian masyarakat yang berada di garis kemiskinan tadi dapat meningkatkan gizi, pendidikan bagi anak-anak, dan dapat menabung untuk masa depan (Adventuna 2012). Gambar 2.2 : Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat (Noor (2015). Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat Investasi Produksi 1. Modal 2. Tenaga Kerja 3. Faktpr Produksi Lainnya 4. Enterpreneurship

Menghasilkan

Balas Jasa (Nilai Tambah) 1. Balas Jasa (Uang) 2. Upah dan Gaji 3. Sewa 4. Surplus Usaha

Penggunaan faktor produksi melalui aktivitas masyarakat dibidang ekonomi menghasilkan balas jasa faktor produksi menghasilkan nilai tambah.


B. Penelitian Terdahulu Tabel 2.2 : Ringkasan Penelitian Terdahulu

No 1

2

3

Peneliti

Judul Penelitian

Variabel

Metode

Hasil Penelitian

Helmi Analisis Pengaruh  Kemiskinan OLS: Data  Variabel belanja modal Winda Wati Belanja Modal Daerah,  Belanja Modal Panel berpengaruh negatif dan (2015) Investasi, Dan Indeks signifikan terhadap timgkat Daerah Pembangunan Manusia  Investasi kemiskinan di Indonesia (IPM) terhadap (pada 33 Propinsi). Indeks Kemiskinan di  Variabel Investasi Pembangunan Indonesia Tahun 2009berpengaruh signifikan Manusia 2013 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (pada 33 Propinsi).  Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (pada 33 Proponsi) Barika Pengaruh Pertumbuhan  Kemiskinan OLS: data  Variabel Pertumbuhan (2013) Ekonomi, Pengeluaran  Pertumbuhan Panel Ekonomi dan Inflasi tidak Pemerintah, berpengaruh secara Ekonomi Pengangguran, dan  Pengeluaran signifikan terhadap Inflasi Terhadap kemiskinan propinsi di Pemerintah Tingkat Kemiskinan Di  Penganggura Sumatera. Provinsi Se Sumatera  Variabel Pengeluaran  Inflasi Pemerintah dan Tingat Pengangguran mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan propinsi di Sumatera. Deddy Analisis Pengaruh  Pertumbuhan OLS  Variabel PMA, PMDN, Rustiono Investasi, Tenaga Kerja, Ekonomi Angkatan Kerja, dan (2008) dan Pengeluaran  Investasi Pengeluaran Pemerintah Pemerintah Terhadap  Tenaga Kerja daerah berpengaruh Pertumbuhan Ekonomi  Pengeluaran signifikan terhadap di Propinsi Jawa pertumbuhan ekonomi Pemerintah Tengah propinsi Jawa Tengah.  Adanya krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan


4

Rafika Pengaruh Tingkat  Pertumbuhan Mokodompi Investasi dan Tenaga Ekonomi s, dkk Kerja Terhadap  Investasi Pertumbuhan Ekonomi  Tenaga Kerja (Studi Kasus Kota Manado 2003-2012)

OLS

5

Ilham Analisis Faktor-Faktor Kurnia Hadi yang Mempengaruhi (2014) Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

 Pertumbuhan Ekonomi Investasi  Tenaga Kerja  Ekspor  Investasi

OLS

6

Dewi Kurniawati Sunusi, dkk (2014)

Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dampaknya Terhadap Kemisinan di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010

OLS  Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan  Jumlah tenaga kerja  Tingkat Pendidikan  Pengeluaran Pemerintah

perbedaan yang nyata antara keadaan sebelum dan sesudah terjadinya krisis ekonomi dan memberikan dampak yang negatif atau menyebabkan penurunan kapasitas out put.  Variabel PMDN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.  Variabel Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Nilai Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Jumlah tenaga kerja memilki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Nilai ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh positif dan signidfikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  variabel tenaga kerja secara langsung dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi  pengeluaran pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi  tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan


pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

C. Hipotesis dan Kerangka Berpikir 1. Kerangka Pemikiran Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Investasi yang mempengaruhi

tingkat

kemiskinan.

Untuk

memudahkan

kegiatan

penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini, adalah: Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran Tingkat Kemiskinan Belanja Pemerintah

Investasi

Pertumbuhan ekonomi indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan Pendapatan Nasional dapat menyebar secara merata


kepada seluruh lapisan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya kemiskinan,

Tingkat

pengangguran

akan

mempengaruhi

tingkat

kemikiskinan. Belanja

pemerintah

merupakan

salah

satu

faktor

yang

mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Dengan program yang tepat sasaran atau pengalokasian dana yang termasuk pengeluaran pemerintah maka kemiskinan semakin berkurang di Indonesia. Investasi yang banyak di berbagai daerah di Indonesia, maka semakin banyak lowongan pekerjaan yang terbuka dan masyarakat semakin produktif, sehingga akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Semakin tinggi laju investasi langsung makan kemiskinan semakin menurun.


2. Hipotesis a) Ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. b) Ada pengaruh signifikan antara pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. c) Ada

pengaruh

signifikan

antara

belanja

pemerintah

tingkat

kemiskinan di Indonesia. d) Ada pengaruh signifikan antara investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.


BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Menurut Arikanto (2010: 17), penelitian ex post facto atau penelitian variabel masa lalu adalah penelitian tentang variable yang kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan. Menurut Nazir (2014:60), penelitian ex post facto adalah penyelidikan secara empiris yang sistematik, dimana peneliti, tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas (independent variabels) karena manifestasi fenomena telah terjadi atau karena fenomena sukar dimanipulasikan. Inferensi tentang hubungan antarvariabel dibuat tanpa intervensi langsung tetapi dari variasi yang seiring (concomitant variation) dari variabel bebas dengan variabel dependen (Kerlinger, 1973 dalam Kuncoro 2014: 60). Secara explanasinya, penelitian ini termasuk penelitian asosiatif, karena studi ini menguraikan pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. B. Sumber dan Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh dari pihak kedua (Riduan : 2004, dalam Barika : 2013). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publiksi Badan Pusat Statistik (BPS), Data 100


Bank Indonesia (BI), data BAPPENAS dan Data BPKM yang dikumpulkan adalah meliputi data kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, data pengangguran, belanja pemerintah dan data investasi. Jangka waktu data yang digunakan adalah tahun 1995 sampai dengan 2014. Jenis data adalah data time series (runtun waktu). Data Time Series adalah data yang menggambarkan suatu perkembangan dari waktu ke waktu atau periode secara historis. C. Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), instansi, lembaga atau sumbersumber lain yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisi secara kuantitatif regresi berganda. D. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu analisis regresi berganda (multiple regresion analisys). Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik variabel-variabel dengan bantuan perangkat lunak. Dari analisis diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas. Menurut Sugiyono (2012: 275), analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (naik turunkan nilainya).


Menurut Gujarati, 1999 (dalam Noor (2014:62), analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variable, variabel tak bebas pada satu atau lebih variable lain, variable yang menjelaskan (explanatory variabels), dengan maskud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata (populasi) variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap. Menurut Noor (2014), analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan nilai X terhadap perubahan nilai Y. Dengan kata lain, nilai variabel X dapat memperkirakan/memprediksi nilai variabel Y. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Jadi, model regresi pada penelitian ini adalah : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e keterangan : a

= Konstanta

Y

= Tingkat Kemiskinan

X1

= Pertumbuhan ekonomi

X2

= Pengangguran

X3

= Investasi

e

= Standar error

Teknik analisis data regresi linier berganda dapat dilakukan dengan melakukan uji prasyarat dan uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis.


E. Uji Prasyarat Dalam analisis regresi linear berganda perlu dilakukan uji prasyarat, untuk mengetahui persamaan regresi yang diperoleh benar-benar dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 1. Uji Normalitas Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data bentuk lonceng (bell shaped). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni data tersebut tidak menceng kiri atau meceng kanan (Santoso 2002:34). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residu dari regresi mepunyai distribusi yang normal (Santoso, 2010:210). Salah Satu asumsi untuk menganalisis statistika adalah residual yang terdistribusi normal. Penggunaan uji normalitas bertujuan untuk melihat kenormalan distribusi residual dalam model regresi. Pengujian

normalitas yang umum digunakan adalah uji

kolmogrov smirnov. Kriteria yang digunakan dalam mengetahui data yang digunakan tersebut normal atau tidak adalah : Apabila perhitungan Klomogrov Smirnov lebih besar dari probabilitas (0,05), maka data berdistribusi normal. Apa bila Kolmogrov Smirnov lebih kecil dari probabilitas (0,05), maka data tidak berdistribusi normal.


2. Uji Linearitas Linearitas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel independen tertentu (Santoso 2002:43). Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji tersebut digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear (Kasmadi dan Sunariah. 2013). Kriteria penerimaan data, variabel mempunyai hubungan linier atau tidak adalah :  apabila probabilitas Fh lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05 maka hubungan data linier. Sedangkan apabila nilai probabilitas Fh lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05 maka hubungan tidak linier.  Apabila nilai Fh > Ft maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat linier, sedangkan apabila nilai Fh < Ft maka hubungan anatara variabel bebas dan variabel terikat tidak linier. F. Uji Asumsi Klasik Untuk mendapatkan model regresi yang dapat digunakan, maka perlu dilakukan pengujian apakah ada tidaknya penyimpangan terhadap uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut : a. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan korelasi antara variable bebas yang kuat/tinggi. Untuk menguji


adanya kolinearitas ganda digunakan uji VIF dan Tolarence (Noor, 2014:63). Kriteria untuk mengetahui apakah terjadi tidaknya multikolinearitas adalah: Jika VIF lebih besar dari 5, maka terjadi multikolinearitas. Jika VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi multikolinearitas. b. Uji Heteroskedasitas Menurut Noor (2014:64), tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat (Zpred) dengan residualnya (SRESID). c. Ujin Autokorelasi Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linier ada korelasi pada periode saat ini dengan periode sebelumnya. Prasyarat analisis auto korelasi artinya prasyarat ini menginginkan model yang digunakan secara tepat mengambarkan rata-rata variable terikat dalam setiap observasi (Noor, 2014:63). Uji Auto korelasi dapat dilihat dengan nilai DW (Durbin-Watson). G. Pengujian Hipotesis Hipotesis meruapakan jawaban atau dugaan sementara yang dibuat berdasarkan teori-teori yang ada mengenai adanya hubungan antara varaiabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan adalah Hipotesis nol (H0) dan Hipotesis aliternatif (Ha). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini


menggunakan Uji F dan Uji T, bertujuan untuk menguji signifikasi pengaruh variabel bebas (Pertumbuhan ekonomi, pengngguran, belanja pemerintah, dan investasi) terhadap variabel terikat (tingkat kemiskinan). 1. Rumusan Hipotesis a) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 H0 : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 Ha : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. b) Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 H0 : Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Ha :

Pengangguran

berpengaruh

signifikan

terhadap

tingkat

kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 c) Pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 H0 : Belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 Ha : Belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014.


d) Pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. H0 :

Investasi

tidak berpengaruh signifikan

terhadap

tingkat

kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014 Ha : Investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. 2. Uji Keterandalan Model (Uji F) Uji keterandalan model atau uji kelayakan model (Uji F) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut sebagai Uji F, karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One Way Anova. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara F tabel dan F hitung, dengan taraf signifikasi 5 %. H0

: Tidak ada pengaruh yang siginifikan antara pertumbuhan

ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi

terhadap

tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Ha

: Terdapat pengaruh yang siginifikan antara pertumbuhan

ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F adalah :  Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

terhadap


3. Uji Koefisien Regresi (Uji T) Uji T dalam regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linear berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Maksud tepat disini adalah parameter tersebut

mampu

menjelaskan

perilaku

variabel

bebas

dalam

mempengaruhi variabel terikatnya. Parameter yang diestimasi dalam regres linear meliputi intersep (konstanta) dan slope (koefisien dalam persamaan linier). Pada bagian ini, uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi) saja. Jadi uji t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi. H0

: Tidak ada pengaruh yang siginifikan antara pertumbuhan


terhadap

tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Ha

: Terdapat pengaruh yang siginifikan antara pertumbuhan


terhadap

tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t adalah : a. Dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel :

b.



Jika thitung > ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak



Jika thitung < ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima

Dengan membandingkan angka probabilitas signifikansi 

Jika angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.




Jika angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

4. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan (Algifari, 2011:45). Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh R-Square.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab IV akan dibahas mengenai hasil penelitian yang meliputi deskripsi data, pembahasan hasil penelitian, dan akan dibahas mengenai analisis data setelah diolah menggunakan software SPSS 16.0 dengan model regresi berganda. A. Hasil Penelitian 1. Deskripsi Data Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia meningkat. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252,4 juta jiwa (BPS tahun 2014) akan menjadi penghambat pembangunan dan menambah kemiskinan di Indonesia. Sehingga perlu penanganan dari berbagai pihak terutama pemerintah untuk menanggulangi lonjakan laju pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Data penelitian seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui proses pencatatan dari instansi yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh publikasi data BPS (Badan Pusat Statistik), BI (Bank Indonesia), BPKM, dan instasi lainnya. Untuk mendeskripsikan dan menguji data variabel bebas dan variabel terikat digunakan data tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah, dan investasi di Indonesai periode tahun 1995-2014. Pada bagian ini akan disajikan deskripsi data dari tiap

110


tiap variabel yang diperoleh. berikut disajikan data secara rinci dari setiap variabel. a. Deskripsi Kemiskinan Kemiskinan dalam penelitian ini dilihat dari persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1995-2014. Pada Gambar 4.1, secara umum persentase tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, walaupun pada beberapa tahun tertentu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 1997, 1998, 1999 dan tahun 2006. Peningkatan persentase jumlah penduduk pada Tahun 1997 sampai tahun 1999 terjadi karena krisis ekonomi global dan juga krisis moneter yang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat itu, serta harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, hal ini ditandai dengan tingkat inflasi yang tinggi pada periode tersebut. Dengan keadaan tersebut, banyak penduduk yang tergolong tidak

miskin

namum

penghasilannya

berada

disekitar

garis

kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Peningkatan persentase penduduk miskin selama 2005 sampai 2006 juga terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok yang tinggi sehingga penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilnya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.


Tabel 4.1 : Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995 – 2014 Tahun Kemiskinan (%) 1995 11,70 1996 11,30 1997 17,47 1998 24,20 1999 23,43 2000 19,14 2001 18,41 2002 18,20 2003 17,42 2004 16,66 2005 15,97 2006 17,75 2007 16,58 2008 15,42 2009 14,15 2010 13,30 2011 12,50 2012 12,00 2013 11,40 2014 11,20 Sumber : Statistik Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik)


Gambar 4.1 : Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 1997 sampai tahun 1999 selanjutnya cenderung menurun dan pada tahun 2006 tingkat kemiskinan meningkat lagi, setelah tahun 2006 sampai tahun 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun, walaupun tingkat kemiskinan masih tinggi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan

kemiskinan

di

Indonesia

melalui

program

penanggulangan kemiskinan yang anggarannya selalu naik dari tahun ke tahun. b. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output dalam jangka penjang yang diukur dengan memperhatikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam program pembangunan yang dirancang untuk


mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan distribusi pendapatan harus dipisahkan sebagai tujuantujuan pembangunan. Kedua hal tersebut kadang tidak bisa tumbuh secara bersama-sama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumtentu menjamin distribusi pendapatan yang lebih baik (Todaro 2000:211). Pertumbuhan

ekonomi

dapat

digunakan

sebagai

indikator

kesejahteraan penduduk suatu negara, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka sektor riil di dalam negara tersebut juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1995-2014.

Gambar 4.2 : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1995-2014. Kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai tahun 19952014 cenderung meningkat, namun pada beberapa periode tingkat


perekomian menurun bahkan pada tahun 1998 tingkat perekonomian Indonesia bernilai negatif. Pertubuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2007, hal ini karena terutama didorong oleh konsumsi dan peningkatan ekspor serta didukung dengan membaiknya iklim investasi. c. Deskripsi Pengangguran Pengangguran adalah seseorang yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha (BPS). Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah pengangguran yang tinggi. Indonesia dengan pertambahan jumlah penduduk yang banyak sehingga dapat menimbulkan tenaga kerja yang banyak pula. Halk ini disebabkan karena pertambahan tanaga kerja baru lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan keadaan seperti ini apabila tidak dibarengi terbukanya lowongan pekerjaan maka angka pengangguran semakin tinggi.


Data jumlah pengangguran di Indonesia tahun 1995-2014.

Gambar 4.3 : Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1995-2014. Tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1995 sampai 2005 cenderung meningkat, sedangkan setelah tahun 2005 tingkat pengangguran cenderung menurun. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. d. Deskripsi Belanja Pemerintah Belanja pemerintah ditujukkan untuk menajemen pemenuhan kebutuhan publik. Pemerintah adalah pihak yang mewakili dan menjalankan

tugas

dan

fungsi

negara

dalam

menciptakan

kesejahteraan masyarakat. Belanja pemeritah idealnya bukan besaran atau volumenya saja yang penting tetapi ketepatan penggunaannya, apakah dapat merangsang aktivitas ekonomi di masyarakat sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan publik (Noor 2015). Pemerintah


harus mampu menjalankan fungsinya yaitu pengalokasi, disrtributor, dan statbilitator untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus direncanakan dan digunakan ecara efisien dan tepat sasaran. Belanja pemerintah menurut fungsi tahun 1995-2014.

Gambar 4.4 : Belanja Pemerintah di Indonesia Tahun 1995-2014. Berdasarkan data di atas, belanja pemerintah setiap tahunnya cenderung meningkat. Peningkatan belanja pemerintah ini merupakan kebijakan pemerintah yang fokus untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan juga golongan miskin bisa berpartisipasi dalam APBN.


e. Deskripsi Investasi di Indonesia Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya (resorce) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang). Investasi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat baik individu, kelompok, dan bahkan negara. Dengan demikian, investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa sumber pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan (Noor 2015). Dengan adanya investasi di dalam suatu negara maka terjadi peningkatan modal yang dimiliki negara tersebut dan terjadi peningkatan penyediaan perlengkapan produksi yang dapat meningkatkan hasil produksi. Semakin tinggi hasil produksi maka pendapatan suatu negara akan meningkat sehingga akan mengakibatkan pendapatan semakin meningkat dan kesejahteraan meningkat pula.

Gambar 4.5 : Investasi di Indonesia Tahun 1995-2014.


Berdasarakan grafik diatas, tingkat investasi di Indonesia setiap tahunnya naik turun, hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonsia pada periode 1995-2014 tidak stabil. Pada tahun 2013 merupakan tahun dimana nilai investasi di Indonesia mencapai puncaknya dan pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 2. Analisis Data a. Uji Prasyarat 1) Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk menentukan data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada output (SPSS 16.00) dibawah ini : Tabel 4.2 Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal a Parameters

Mean Std. Deviation Most Extreme Absolute Differences Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

20 .0000000 1.90714392 .139 .138 -.139 .623 .832

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan output (SPSS 16.0) diatas, diketahui bahwa nilai Asymp Sig. (2-tailed) adalah 0,832, sehingga nilai Asymp sig (2-tailed) lebih besar dari nila signifikasi (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data dan residu berdistribusi normal.


2) Uji Linearitas Uji lineartitas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan terikat mempunyai hubungan linear atau tidak. Hasil pengujian linearitas dapat dilihat pada output (SPSS 16.00) dibawah ini : Tabel 4.3 Uji Linearitas b

ANOVA Model

Sum of Squares df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

205.775

4

51.444

11.166

.000

Residual

69.107

15

4.607

Total

274.882

19

a

a. Predictors: (Constant), Investasi (PMA & PMDN), Jumlah Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan output diatas, diperoleh F hitung sebesar 11,16 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil F Hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan F tabel dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05, sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,71. Jadi, F hitung (11,16) > F tabel (2,71) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi memiliki hubungan yang linear dengan variabel tingkat kemiskinan. Nilai prob F hitung (signifikansi) pada tabel diatas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5 persen) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja


pemerintah dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indoenesia tahun 1995-2014. b. Uji Asumsi Klasik 1) Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel Coefficients. Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas Coefficients

a

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Collinearity Statistics

Model

B

Std. Error Beta

t

Sig.

1

(Constant)

15.388

2.207

6.973

.000

Pertumbuhan Ekonomi

-.527

.128

-.596

-4.119

Pengangguran

.613

.237

.378

Belanja Pemerintah

-6.890E-12 .000

-.648 .174

Investasi (PMA & PMDN) 6.807E-12 .000

Tolerance

VIF

.001

.800

1.250

2.583

.021

.781

1.280

-2.747

.015

.301

3.319

.795

.439

.350

2.856

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Pengujian multikolinearitas untuk data variabel bebas adalah, sebabai berikut : a. Pertumbuhan Ekonomi (X1) Dari hasil output di atas (Collinearity Statistic) variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh Nilai VIF (variance inflation faktor) sebesar 1,250, yang berarti VIF < 5. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai korelasi dengan variabel lainnya .


Dengan kata lain pada variabel pertumbuhan ekonomi tidak terjadi multikolinearitas. b. Pengangguran (X2) Dari hasil output di atas (Collinearity Statistic) variabel pengangguran diperoleh Nilai VIF (variance inflation faktor) sebesar 1,280, yang berarti VIF < 5. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran tidak mempunyai korelasi dengan variabel lainnya . Dengan kata lain pada variabel pengangguran tidak terjadi multikolinearitas c. Belanja Pemerintah (X3) Dari hasil output di atas (Collinearity Statistic) variabel belanja pemerintah diperoleh Nilai VIF (variance inflation faktor) sebesar 3,319, yang berarti VIF < 5. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah tidak mempunyai korelasi dengan variabel lainnya . Dengan kata lain pada variabel belanja pemerintah tidak terjadi multikolinearitas. d. Investasi (X4) Dari hasil output di atas (Collinearity Statistic) variabel investasi diperoleh Nilai VIF (variance inflation faktor) sebesar 2,856 yang berarti VIF < 5. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel investasi tidak mempunyai


korelasi dengan variabel lainnya . Dengan kata lain pada variabel investasi tidak terjadi multikolinearitas. Syarat adanya multikolinearitas adalah nilai VIF lebih besar dari 5. Karena nilai VIF dari keempat variabel tidak ada yang lebih besar dari 5. Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa dari

4

(empat)

variabel

bebas

(pertumbuhan

ekonomi,

pengngguran, belanja pemerintah, dan investasi) tidak mengalami multikolinearitas. 2) Uji Heteroskedastisitas Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk meguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat scatterplot (alur sebaran) antara residual dan nilai prediksi dari variabel terikat yang telah distandarlisasi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar scatterplot, seperti pada gambar berikut :


Gambar 4.6 : Uji Heteroskedatisitas Dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk tidak membentuk

suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu bebas dari heteroskedastisitas. Uji ini (scatterplot) rentan kesalahan dalam penarikan kesimpulannya. Hal ini dikarenakan penentuan ada tidaknya pola/alur atas titik yang ada digambar sangat bersifat subjektif. 3) Uji Autokorelasi Data yang digunakan untuk mengistemasi model regresi linear merupakan data time series maka diperlukan adanya uju asumsi


bebas dari autokorelasi. Hasil uji korelasi, dapat dilihat pada tabel Model Summary kolom terakhir yaitu Durbin-Watson. Tabel 4.5 Uji Autokorelasi b

Model Summary

Adjusted R Std. Error of the Model

R

1

.865 a.

a

R Square

Square

Estimate

Durbin-Watson

.749

.682

2.14642

1.401

Predictors:

(Constant),

Investasi

(PMA

&

PMDN),

Jumlah

Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah b.

Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Nilai durbin-Watson yang tertera pada output SPSS disebut dengan DW Hitung. Angka ini aka dibandingkan dengan kirteria penerimaan atau penolakan yang akan dibuat dengan nilai dL dan du ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi (k) dan jumlah sampelnya (n). Nilai dL dan du dapat dilihat pada tabel DW dengan tingkat signifikasi (error) 5 % (α = 0,05). Jumlah Variabel bebas : k = 4 Jumlah Sampel : n = 20


Tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai dl = 0,8943 dan nilai du = 1,8283 sehingga dapat ditentukan kirteria terjadi tidaknya autokorelasi seperti yang telihat pada gambar dibawah ini.

Autokorelasi Postif

Raguragu

Tidak ada autokorelasi

Raguragu

Autokorelasi negatif

0

4 dl = 0,8943

du = 1,8283

4- du = 2,1717

4-dl = 3,157

Gambar 4.7 : Uji Auto Korelasi Nilai Dubin-Watson hitung sebesar 1,401 lebih kecil dari 1,8283 dan lebih kecil dari 2,481 yang artinya berada pada daerah ragu-ragu dan tidak ada autokorelasi. Sehingga disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi auto korelasi.


c. Uji Kelayakan Model Uji Kelayakan moel atau uji statistik dalam penelitian ini meliputi Uji Keterandalan Model (Uji F), Uji koefisien Regresi (Uji T), dan Koefisien Determinasi (R2). 1) Uji Keterandalan Model (Uji F) Pengujian terhadap variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (Uji F). Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indoenesia tahun 1995-2014 yang menggunakan taraf keyakinan 95 persen (α = 5 persen). H0 : Tidak ada pengaruh yang siginifikan antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Ha : Terdapat pengaruh yang siginifikan antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi

terhadap tingkat

kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F adalah :


 Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya semua variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA pada hasil output SPSS. Tabel 4.7 hasil analisis Uji Simultan (Uji F) a

ANOVA Model

Sum Squares

1

Regression

df

Mean Square

F

Sig.

205.775

4

51.444

11.166

.000

Residual

69.107

15

4.607

Total

274.882

19

a. b.

of

b

Predictors: (Constant), Investasi (PMA & PMDN), Jumlah Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan output di atas, diperoleh F hitung sebesar 11,16 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil F Hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan F tabel dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05, sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,71. Jadi, F hitung lebih besar dari F tabel (11,16) > 2,71), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi) secara simultan memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel tingkat kemiskinan.


2) Uji Koefisien Regresi (Uji t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing

variabel

independen

secara

individual

dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Dalam regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indoenesia tahun 1995-2014, dengan α = 0,05 (5 persen) dan degree of freedom (df) = 15 (n-k=205), maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,753. H0 : Tidak ada pengaruh yang siginifikan antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Ha : Terdapat pengaruh yang siginifikan antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi

terhadap tingkat

kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t adalah : Dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel :  Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel bebas secara individual berpengaruh siginifikan terhadap variabel terikat.  Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel bebas secara individual tidak berpengaruh siginifikan terhadap variabel terikat.


Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel Coefficients. Tabel 4.8 Hasil analisis Uji T Coefficients

a



Model

B

Std. Error Beta

t

Sig.

1

(Constant)

15.388

2.207

6.973

.000

Pertumbuhan Ekonomi

-.527

.128

-.596

-4.119

.001

Pengangguran

.613

.237

.378

2.583

.021

Belanja Pemerintah

-6.890E-12 .000

-.648

-2.747

.015

.174

.795

.439

Investasi (PMA & PMDN) 6.807E-12 .000 a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan uji T pada outpu SPSS (Versi 16.00) diatas, maka hasil uji analisis uji T akan dijelaskan sebabagi berikut : a. Pertumbuhan Ekonomi Hasil analisis Uji T untuk variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh nila t hitung sebesar -4,119 < T tabel 1,753 dengan siginifikasi sebesar 0,001 < 0,05. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien Beta sebesar -0,527, artinya jika pertumbuhan ekonomi naik satu satuan, maka tingkat kemiskinan menurun sebesar -0,527 satuan. Hal ini berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 1995-2014 dengan memiliki hubungan yang negatif. b. Pengangguran Hasil analisis Uji T untuk variabel pengangguran diperoleh nila t hitung sebesar 2,583 > 1,753 (T tabel) dengan siginifikasi sebesar 0,21 < 0,05, maka H0 ditolak. Variabel pengangguran memiliki


koefisien Beta sebesar 0,613, artinya jika pengangguran naik satu satuan, maka tingkat kemiskinan naik sebesar 0,613 satuan. Hal ini berarti bahwa variabel pengangguran mempunyai pengaruh positif dan siginifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 1995-2014. Hasil Uji T ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. c. Belanja Pemerintah Hasil analisis Uji T untuk variabel belanja pemerintah diperoleh nila t hitung sebesar -2,747 < T tabel 1,753 dengan siginifikasi sebesar 0,15. Variabel belanja pemerintah memiliki koefisien Beta sebesar -6,890, artinya jika belanja pemeritah naik satu satuan, maka tingkat kemiskinan menurun sebesar -6,890 satuan. Hal ini berarti bahwa variabel belanja pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 1995-2014. d. Investasi Hasil analisis Uji T untuk variabel investasi diperoleh nila t hitung sebesar 0,795 < 1,753 (T tabel). Variabel investasi memiliki koefisien Beta sebesar 6,807 dengan nilai siginifikasi sebesar 0,439 > 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat


disimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan tahun 1995-2014. 3) Koefisien Determinasi Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh R-Square. Tabel 4.9 R-Square b

Model Summary

Model

R

1

.865 a. b.

R Adjusted Std. Error of Square R Square the Estimate Durbin-Watson a

.749

.682

2.14642

1.401


Nilai R-Square sebesar 0,749 menunjukkaan bahwa proporsi pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja, dan investasi terhadap kemiskinan sebesar 74,9 persen. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja, dan investasi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan sebesar 75 persen, sedangkan sisanya 25,1 persen dipengaruhi oleh variabel yang lain.


B. Pembahasan Tabel Coefficients pada hasil olahan data output SPSS. Tabel 4.10 Coefficients Coefficients

a




Model

B

Std. Error Beta

t

Sig.

1

(Constant)

15.388

2.207

6.973

.000

Pertumbuhan Ekonomi

-.527

.128

-.596

-4.119

Pengangguran

.613

.237

.378

Belanja Pemerintah

-6.890E-12 .000

Investasi (PMA & PMDN) 6.807E-12 .000

Tolerance

VIF

.001

.800

1.250

2.583

.021

.781

1.280

-.648

-2.747

.015

.301

3.319

.174

.795

.439

.350

2.856


Model regresi linear berganda: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e Y = 15,3888 + (-0,527) + 0,613 + (-6,890) + 6,807 + e Koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0,527, variabel pengangguran sebesar 0,613, variabel belanja pemerintah sebesar -6,890, dan variabel investasi sebesar 6,807.

Interpetasi hasil regresi

pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan Indonesia tahun 1995-2014, sebagai berikut:


1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995-2014. Pada hipotesis pertama mengatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingakt kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Dari hasil olahan data (SPSS versi 16.00), koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien negatif sebesar -0,527 dan t hitung sebesar -4,119 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan memiliki hubungan yang negatif. Menurut Todaro (2000:211), meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberi jawaban atas berbagai macam pertanyaan dan masalah kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting dalam program pembangunanyang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ekonom telah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam penurunan tingkat kemiskinan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan distribusi pendapatan harus dipisahkan sebagai tujuan-tujuan pembangunan. Kedua hal tersebut kadang tidak bisa secara bersama-sama tumbuh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin distribusi pendapatan yang lebih baik.


Menurut Todaro (2000:212), Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih merata bisa saja sekaligus diraih, dan nada beberapa Negara yang mampu membuktikannya. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan harus berjalan secara bersama-sama. Pilihan yang diambil adalah bukan strategi pembangunan yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya di dalam suatu negara tertentu atau bukan juga strategi yang menitikberatkan pada distribusi pendapatan yang lebih merata, tetapi kedua hal tersebut penting untuk diraih secara bersama-sama. Tabel 4.11 : Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kemiskinan (%) 11,70 11,30 17,47 24,20 23,43 19,14 18,41 18,20 17,42 16,66 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15 13,30 12,50 12,00 11,40

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,7 7,8 4,7 -13 0,8 4,9 3,5 4,4 4,8 5 5,7 5,5 6,3 6,1 4,6 6 6,1 6,2 5,8


2014

11,20 Sumber : BPS (data diolah)

5,06

Tingkat kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya cenderung menurun tetapi masih tetap tinggi. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 24,20 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 1998 terjadi krisis moneter dan inflasi yang tinggi. Nilai tukar rupiah yang merosot dengan cepat dan juga harga barang yang naik. Dengan keadaan tersebut, banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak mampu beroperasi lagi sehingga banyak masyarakat menjadi menganggur yang akan berdampak pada pendapatan masyarakat yang semakin menurun. Krisis moneter pada tahun 1998 juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang bernilai negative sebesar -13,0 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,7 persen sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan yang tinggi.. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 11,20 persen dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen. Tingkat kemiskinan sebesar 11, 20 persen pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 11,40 persen. Hasil dari olahan data dari penelitian ini, sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh dan siginifikan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia selama tahun 1995-2014. Hal ini berarti, apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,527 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang ada, menyatakan bahwa


pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh siginifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori yang ada. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan masyarakat meningkat sehingga akan berdampak pada kemiskinan yang menurun. 2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995-2014. Koefisien regresi variabel pengangguran bernilai positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,613 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pengangguran sebesar 1 persen maka terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,613 persen. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dismpulkan bahwa pengangguran berpengaruh positf dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Tabel 4.12 : Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Tahun Kemiskinan (%) Pengangguran 1995 11,70 3,80 1996 11,30 4,28 1997 17,47 4,18 1998 24,20 5,05 1999 23,43 6,03 2000 19,14 5,81 2001 18,41 8,01 2002 18,20 9,13 2003 17,42 9,94 2004 16,66 10,25


2005 15,97 2006 17,75 2007 16,58 2008 15,42 2009 14,15 2010 13,30 2011 12,50 2012 12,00 2013 11,40 2014 11,20 Sumber : BPS (data diolah)

11,90 10,93 10,01 9,39 8,96 8,32 7,70 7,24 7,39 7,45

Menurut Todaro (1989:235), Penyediaan kesempatan kerja yang lebih banyak dan luas untuk memecahkan masalah pengangguran merupakan perjalanan yang panjang. Oleh karena itu ketenagakerjaan ini harus dijadikan strategi utama dalam mengatasi kemiskinan. ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela, dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Sebagaian besar didalamnya adalah mereka yang bekerja part time. Mereka yang bekerja secara tetap di sektor pemerintah dan swasta termasuk dalam kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Hal ini tidak bisa diartikan bahwa setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin atau mereka yang bekerja “full time” relative berpenghsilan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia adalah pengangguran yang tinggi. Ketidaktersdiaannya lapangan pekerjaan yang luas menyebabkan pendapatan masyarakat

berpendapatan rendah

sehingga akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.


3. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995-2014. Koefisien regresi variabel belanja pemerintah bernilai negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar -6,890E12 dengan nilai signifikasni sebesar 0.015 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Hal ini berarti, apabila terjadi peningkatan belanja pemerintah sebesar 1 persen maka terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,890E12 persen. Menurut Mankwiw (2006:61), pemerintah pusat membeli senjata, peliuru kendali, dan jasa pegawai pemerintah. Pemerintah lokal membeli buku-buku

untuk

perpustakaan,

membagun

gedung-gedung,

dan

memperkerjakan para guru. Pemerintah disemua tingkat membuat jalan dan pekerjaan publik lainnya. Menurut Noor (2015:251), kesejahteraan publik sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Negara, melalui belanja Negara/pemerintah, dapat memicu aktivitas ekonomi di masyarakat. Belanja Negara dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Menurut Noor (2015:252), belanja Negara, idelanya bukan besaran dan volumenya saja yang penting, namun yang juga perlu diperhatikan adalah ketepatan penggunaannya. Apakah dapat merangsang aktivitas ekonomi di masyarakat sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan public. Sebagai contoh, dalam menyusun rencana belanja, dampak yang dapat


ditimbulkan oleh belanja ini di masyarakat harus dipikirkan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja Negara atau pemerintah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Tabel 4.13 : Tingkat Kemiskinan dan Belanja pemerintah Belanja Pemerintah Tahun Kemiskinan (%) (Rp) 1995 11,70 97.352.000.000 1996 11,30 99.973.800.000 1997 17,47 100.035.000.000 1998 24,20 84.658.100.000 1999 23,43 137.155.500.000 2000 19,14 221.500.000.000 2001 18,41 341.600.000.000 2002 18,20 322.200.000.000 2003 17,42 354.008.800.000 2004 16,66 374.351.300.000 2005 15,97 266.220.000.000 2006 17,75 427.598.000.000 2007 16,58 504.776.000.000 2008 15,42 573.431.000.000 2009 14,15 716.376.000.000 2010 13,30 725.243.000.000 2011 12,50 836.578.000.000 2012 12,00 964.997.000.000 2013 11,40 1.154.381.000.000 2014 11,20 1.249.943.000.000 Sumber : BPS (data diolah) Belanja

pemerintah

setiap

mengalami

peningkatan

setiap

tahunnnya. Pentingnya pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan misalnya pengeluaran dalam sektor infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian ini, sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh dan signifikan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 1995-2014, artinya


semakin besar belanja pemerintah tingkat kemiskinan semakin menurun. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatka belanjanya (misalnya pengembangan infrastruktur) sehingga bisa mengurangi kemiskinan berkurang. Tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung menurun tiap tahunnya, tetapi msih tinggi. Perlu disadari bahwa penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia tergolong lambat. Sementara itu alokasi belanja pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 4. Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995-2014. Koefisien regresi variabel Investasi bernilai positif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 6,807E-12, dengan nilai siginifikansi sebesar 0,439 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Hal ini berarti, peningkatan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ada, menyatakan bahwa investasi berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Noor (2015:48), investasi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, yaitu baik individu, kelompok, bahkan negara. Dengan demikian, investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa sumber nafkah atau pendapatan


untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya. Investasi juga menghasilkan nilai tambah, yang meripakan balas jasa produksi, sekaligus sebagai sumber pendapatan ataua kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan

hasil

analisis

data,

variabel

investasi

tidak

berpengaruh siginifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori. Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan investasi menyebabkan pendapatan masyarakat naik dan terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas, sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa investasi mempunyai hubungan yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan investasi mungkin saja mampu menaikkan pendapatan nasional, membuka lapangan pekerjaan tetapi tidak secara langsung dapat menurunkan angka kemiskinan. Hal ini mungkin dikarenakan karena konsentrasi investasi. Konsentrasi investasi merupakan sasaran atau target investasi itu sendiri. Investasi kebanyak dilakukan oleh kelas menengah atas dan untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak memberikan pengaruh yang siginifikan terhadap penduduk miskin. Investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan mungkin karena konsentarsi investasi


tersebut tidak berpihak pada keuntungan investor semata, dan tidak melakukan investasi yang dapat membuat perekonomian masyarakat meningkat. Pembangunan di sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas dalam rangka mengatasi kemiskinan. Kurangnya infrastruktur di suatu negara berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini karena kebijakan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap percepatan pertumbuhan sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Berdasar hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014. Hal ini didasarkan pada koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi dengan koefisien negatif sebesar -0,527 dan t hitung sebesar -4,119 < t tabel 1,753, terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014, yang berarti koefisien regresi siginifikan dan bernilai negatif. 2. Variabel pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014. hal ini didasarakan pada koefisien regresi variabel pengangguran bernilai positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,613 dan t hitung sebesar 2,583 > 1,753 (t tabel), terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014, yang berarti koefisien regresi siginifikan. 3. Variabel belanja pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan 144


tahun 2014. Hal ini didasarkan pada koefisien regresi variabel belanja pemerintah bernilai negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 6,890E12 dan t hitung sebesar -2,747 < t tabel 1,753, terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014, yang berarti koefisien regresi siginifikan dan bernilai negatif. 4. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 19952014. Hal ini didaarkan pada nilai koefisien sebesar 6,807E-12 dan t hitung sebesar 0,439 < 1,753 (t tabel), terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014, yang berarti koefisien regresi tidak siginifikan. B. Saran Tingkat kemiskinan di Indonesia perlu kebijakan yang tepat khususnya kebijakan mengenai ekonomi makro, sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia bisa berkurang. Maka dari itu pemerintah berserta lembagalembaga negara lainnya harus bisa membuat kebijakan yang tepat sehingga kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Untuk itu, ada beberapa saran, yaitu : 1. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menurunkan tingkat kemiskinan. Apabila pertumbuhan ekonomi

mengalami peningkatan maka pendapatan per kapita

masyarakat juga bertambah sehingga akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.


2. Dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintah perlu mengambil kebijakan moneter yaitu kebijakan ekspansif. Dalam hal ini kebijakan ekspansif yaitu penurunan suku bunga sehingga akan membuat investasi meningkat yang dapat memacu perluasan lapangan pekerjaan. 3. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas kementerian tenaga kerja untuk mengembangkan mekanisme pengaturan tenaga kerja yang efesien. Misalnya dengan menyediakan informasi lowongan pekerjaan bagi para pencari pekerjaan (pengangguran). 4. Dalam hal mengentaskan kemiskinan, pemerintah perlu mengurangi pengangguran melalui kebijakan fiskal yaitu dengan mengembangkan atau meningkatkan belanja pemerintah yang menciptakan pekerjaan baru. Misalnya pembangunan jembatan, jalan raya, rumah sakit, dan lain-lain. 5. Dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintah harus memperhatikan alokasi dari belanja pemerintah agar bisa digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan publik dan bisa membantu perekonomian masyarakat, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan. 6. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah perlu memasukkan variabel lain selain ekonomi makro, yaitu faktor sosial seperti tingkat pendidikan, pembangunan manusia, dan lain-lain.


DAFTAR PUSTAKA Adventuna S. Donny. 2012. Analisis Pengaruh PDRB, tingkat investasi dan tingkat angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Skripsi. Malang:Universitas Brawijaya. Algifari. 2011. Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi. Edisi Dua. Yogyakarta: BPFE Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogayakarta: STIE YKPN. Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Astuti. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012. Skripsi. Barika.

2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Se Sumatera. Jurnal.

Boedinono. 1988. Pengantar Ilmu Ekonomi. Yogyakarta: BPFE-UGM. BPS. 2015: Laporan Perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik. 2002. Laporan Pereknomian Badan Pusat Statistik. 2005. Laporan Perekonomian Badan Pusat Statistik. 2006. Laporan Perekonomian Badan Pusat Statistik. 2008. Laporan Perekonomian Badan Pusat Statistik. 20010. Laporan Perekonomian Badan Pusat Statistik. 2011. Laporan Perekonomian Badan Pusat Statistik. 20015. Laporan Perekonomian Badan Pusat Statistik. Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan 2005-2010 Badan Pusat Statistik. Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan 2008-2013 Badan Pusat Statistik. Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan 2011-2014

147


Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. Dwi Ravi. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Jateng Tahun 2005-2008, Semarang: UNDIP. Skripsi. Faisah. 2012. Pengaruh belanja pemerintah, dan penanaman modal asing terhadap kemiskinan di Indonesia. Universitas Syiah Kumala. Gilarso, T. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius.

Halim, A. 2003. Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat. Handayani, T. H. 2011. Analisis Pengaruh Investasi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kota Propinsi DIY 2004- 2009. Skirpsi. Handini. 2011. Analisis yang mempengaruhi output daerah kapbupaten/kota dipropinsi jawa tengah menggunakan model pertumbuhan ekonomi neoklasik. Skirpsi.

Hill, Hall. 1991. Investasi Asing dan Industrialisasidi Indonesia. Jakarta: LP3ES. Ilham Kurnia Hadi. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi. Jundi M. 2014. Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan propinsipropinsi di Indonesia. Semarang : Universitas Diponegoro. Kumalasari. __. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluran Per Kapita, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. Skripsi.

Kasmadi & Sunariah, Siti, Nia. 2013 Panduan Modern Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Kristanto, P. D. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012. Skripsi.

Kucoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta:STIM YKPN. Mankiw, G. 2006. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga Nazir, M. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia Noor, Juliansyah. 2014. Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen. Jakarta: PT. Grasindo.


Noor, H.F. 2015. Ekonomi Publik: Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: PT. Indeks

Panglaykim. 1984. Investasi Langsung Jepang di Kawasan ASEAN. Yogyakarta: Andi Offset. Rafika Mokodompis, dkk. ___. Pengaruh Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kota Manado 2003-2012). Jurnal. Rustiono, D. 2008. Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi jawa tengah. Tesis.

Santoso, Singgih. 2002. Statistik Multivariant :Buku Latiahn SPSS. Jakarta: Elex Media Komputindo. Santoso, Singgih. 2010. Statistik Parametrik:Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS. Jakarta: Elex Media Komputindo. Saputra, W.A. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Skirpsi. Diases dari : https://core.ac.uk/download/files/379/11728283.pdf. Siregar H, Wahyuniarti D. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Jurnal Ilmiah. Sugiyono. 2012. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Persada. Jakarta. Sukirno, Sadono. 1981. Ekonomi Pembangunan : Proses Masalah dan Dasar Kebijakan. Borta Gorat: Medan. Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Suparmoko. 2003. Keuangan Negara. Yogyakarta: BPFE Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan: Promlematika dan Pendekatan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. Tamtomo E. 2010. Analisis Pertumbuhan ekonomi _____. Universitas Indonesia. Todaro, Michael P. 1989. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga.


Todaro, Michael P. 1995. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga Todaro, M. P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia. Todaro, M. P. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Todaro, M. P. 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesebelas. Jakarta: Penerbit Erlangga. Udang-Undang Republik Indonesia Nomo 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Diakses dari : http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uubi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf. Tanggal 8 Maret 2016. Pukul 14.25 Wib. Yacob Y. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Artikel : Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012. Wati, H. W. 2015. Analisis Pengaruh belanja modal daerah, investasi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Indoensia. Jurnal. https://core.ac.uk/download/files/379/11716719.pdf di akses tanggal 15 Februari 2016.

Wiguna, V. I. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. Artikel Jurnal. Website : http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuanganumum/21178-profil-perekonomian-indonesia http://www.bps.go.id http://www.bi.go.id http://www.bpkm.go.id http://www.bappenas.go.id


LAMPIRAN - LAMPIRAN

151


Lampiran 1 : Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995 – 2014 Tahun Kemiskinan (%) 1995 11,70 1996 11,30 1997 17,47 1998 24,20 1999 23,43 2000 19,14 2001 18,41 2002 18,20 2003 17,42 2004 16,66 2005 15,97 2006 17,75 2007 16,58 2008 15,42 2009 14,15 2010 13,30 2011 12,50 2012 12,00 2013 11,40 2014 11,20 Sumber : Statistik Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik)


Lampiran 2 : Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1995 – 2014 Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 1995 4,7 1996 7,8 1997 4,7 1998 -13 1999 0,8 2000 4,9 2001 3,5 2002 4,4 2003 4,8 2004 5 2005 5,7 2006 5,5 2007 6,3 2008 6,1 2009 4,6 2010 6 2011 6,1 2012 6,2 2013 5,8 2014 5,06 Sumber : Statistik Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik).


Lampiran 3 : Pengangguran di Indonesia Tahun 1995 – 2014

Tahun Pengangguran (%) 1995 3,80 1996 4,28 1997 4,18 1998 5,05 1999 6,03 2000 5,81 2001 8,01 2002 9,13 2003 9,94 2004 10,25 2005 11,90 2006 10,93 2007 10,01 2008 9,39 2009 8,96 2010 8,32 2011 7,70 2012 7,24 2013 7,39 2014 7,45 Sumber : Statistik Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik).


Lampiran 4 : Pengangguran di Indonesia Tahun 1995 – 2014 Tahun Belanja Pemerintah (Rp) 1995 97.352.000.000 1996 99.973.800.000 1997 100.035.000.000 1998 84.658.100.000 1999 137.155.500.000 2000 221.500.000.000 2001 341.600.000.000 2002 322.200.000.000 2003 354.008.800.000 2004 374.351.300.000 2005 266.220.000.000 2006 427.598.000.000 2007 504.776.000.000 2008 573.431.000.000 2009 716.376.000.000 2010 725.243.000.000 2011 836.578.000.000 2012 964.997.000.000 2013 1.154.381.000.000 2014 1.249.943.000.000 Sumber : Statistik Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik).


Lampiran 5 : Pengangguran di Indonesia Tahun 1995 – 2014 Tahun Investasi (Rp) 1995 112.870.627.600 1996 89.936.226.200 1997 177.194.025.000 1998 169.593.177.500 1999 130.873.260.000 2000 240.365.300.000 2001 152.702.000.000 2002 112.822.154.000 2003 160.283.748.000 2004 132.246.942.000 2005 185.011.480.000 2006 161.577.480.000 2007 132.284.346.600 2008 164.878.170.000 2009 139.462.680.000 2010 206.413.566.800 2011 184.194.846.000 2012 246.758.849.000 2013 476.969.307.500 2014 418.177.020.000 Sumber : Statistik Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik).


Lampiran 6 : Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal a Parameters

Mean Std. Deviation Most Extreme Absolute Differences Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal.

20 .0000000 1.90714392 .139 .138 -.139 .623 .832


Lampiran 7 : Uji Linearitas b

ANOVA Model

Sum of Squares df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

205.775

4

51.444

11.166

.000

Residual

69.107

15

4.607

Total

274.882

19

a

a. Predictors: (Constant), Investasi (PMA & PMDN), Jumlah Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan


Lampiran 8 : Uji Multikolinearitas Coefficients

a




Model

B

Std. Error Beta

t

Sig.

1

(Constant)

15.388

2.207

6.973

.000

Pertumbuhan Ekonomi

-.527

.128

-.596

-4.119

Pengangguran

.613

.237

.378

Belanja Pemerintah

-6.890E-12 .000


Tolerance

VIF

.001

.800

1.250

2.583

.021

.781

1.280

-.648

-2.747

.015

.301

3.319

.174

.795

.439

.350

2.856


Lampiran 9 : Uji Heteroskedatisitas


Lampiran 10 : Uji Autokorelasi b

Model Summary

Adjusted Model

R

1

.865 a.

a

R Std. Error of the

R Square

Square

Estimate

Durbin-Watson

.749

.682

2.14642

1.401

Predictors:

(Constant),

Investasi

(PMA

&

PMDN),

Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah b.

Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Jumlah


Lampiran 11 : Hasil Analisis Uji Simultan (Uji F) a

ANOVA Model

Sum Squares

1

Regression

df

Mean Square

F

Sig.

205.775

4

51.444

11.166

.000

Residual

69.107

15

4.607

Total

274.882

19

a. b.

of

b



Lampiran 12 : Hasil Analisis Uji T Coefficients

a



Model

B

Std. Error Beta

t

Sig.

1

(Constant)

15.388

2.207

6.973

.000

Pertumbuhan Ekonomi

-.527

.128

-.596

-4.119

.001

Pengangguran

.613

.237

.378

2.583

.021

Belanja Pemerintah

-6.890E-12 .000

-.648

-2.747

.015

.174

.795

.439



Lampiran 13 : R-Square b

Model Summary

Model

R

1

.865 a. b.

R Adjusted Std. Error of Square R Square the Estimate Durbin-Watson a

.749

.682

2.14642

1.401



Lampiran 14 : Regression Coefficients

a

Unstandardized Coefficients Model

B

Std. Error

1

15.388

2.207

(Constant)

Standardized Coefficients Beta

Collinearity Statistics t

Sig.

6.973

.000

Tolerance

VIF

Pertumbuhan Ekonomi -.527

.128

-.596

-4.119

.001

.800

1.250

Pengangguran

.613

.237

.378

2.583

.021

.781

1.280

Belanja Pemerintah

-6.890E-12 .000

-.648

-2.747

.015

.301

3.319

6.807E-12 .000

.174

.795

.439

.350

2.856

Investasi PMDN)

(PMA

&


Oleh : SERI JEFRY ADIL WARUWU NIM: PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI

Recommend Documents