Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Husnul Hami Fahrini, NIM 1214011011 Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail:
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa, (2) kendala yang dihadapi dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa, (3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa sudah berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%,(2) hambatan yang dialami dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa yaitu BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antar BAZNAS dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan, (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara BAZNAS dengan UPZ, dan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat.
Kata kunci : Efektivitas, pemberian beasiswa, zakat profesi
ABSTRACT This research aimed to know (1) the effectivity of profession “zakat” distribution in form of scholarship, (2) the problem which encountered in distribution “zakat” profession in form of scholarship, (3) the efforts which taken to solve the problem in distribution “zakat” profession in form of scholarship. The type of this study was descriptive study which used qualitative approach. The data were collected by using documentation and interview method. The study showed that (1) the effectivity of profession “zakat” distribution in form of scholarship was very effective, the effectivity level reached 95 percent, (2) the problem which encountered in distribution “zakat” profession in form of scholarship were BAZNAS ( The National Agency for Zakat) doesn't has a professional staff, less of coordination between BAZNAS and UPZ ( unit of Zakat Collection) and the amount of scholarship was still remain low, (3) the efforts which taken to solve the problems were increasing the performance and professionality of BAZNAS's staff, increasing the coordination between BAZNAS and UPZ, and giving service and also facility to the benefactor. Key words : Effectivity , scholarship, zakat of profession's
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
PENDAHULUAN Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mulai dari pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Pengelolaan zakat supaya berjalan secara efektif dan efisien, maka Kementerian Agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sejalan dengan perundang-undangan tersebut di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Badan Amil Zakat telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Tabanan No. 241 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mengelola dana zakat yang diperoleh dari muzakki dan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Melalui Badan Amil Zakat tersebut diharapkan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan Rapat Kerja BAZNAS Kabupaten Tabanan program penyaluran dana zakat diberikan berbagai bentuk, yaitu berbentuk uang, sembako, modal usaha, dan beasiswa pendidikan. BAZNAS Kabupaten Tabanan memiliki enam program kerja salah satunya adalah pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar muslim yang kurang mampu. Sumber dana beasiswa diperoleh dari jumlah zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim yang bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Zakat profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh pegawai dari sebagian penghasilannya dengan presentase sebesar 2,5%. (Inpress Nomor 3 Tahun 2014). Adapun ruang lingkup zakat profesi menurut M. Arief Mufraini (2006) adalah “gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut bukan suatu pengembalian dari harta, investasi atau modal”.
Dalam rangka penyaluran dana beasiswa BAZNAS Kabupaten Tabanan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun persyaratannya adalah (1) setiap PNS yang mengeluarkan zakat profesi diberikan hak untuk merekomendasikan pelajar muslim yang kurang mampu maksimal 1 (satu) orang untuk memperoleh beasiswa, (2) pelajar yang mendapatkan rekomendasi dari PNS harus mengumpulkan berkas persyaratan pengajuan beasiswa yang nantinya akan diseleksi oleh petugas BAZNAS, (3) hasil dari seleksi berkas tersebut akan ditetapkan pelajar yang memperoleh beasiswa pendidikan. Para pelajar yang memperoleh beasiswa akan diberikan beasiswa selama 6 (enam) bulan dengan rincian untuk siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp 50.000 per bulan, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 75.000,00 per bulan, Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat sebesar Rp 100.000,00 per bulan, dan Perguruan Tinggi sebesar Rp 250.000,00 per bulan. BAZNAS Kabupaten Tabanan mengharapkan terwujudnya pemerataan dan peningkatan dalam pemberian beasiswa kepada masyarakat di setiap tahunnya, tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan yaitu (1) keberadaan BAZNAS di Kabupaten Tabanan belum dapat dimaksimalkan oleh masyarakat, (2) dana zakat yang dialokasikan untuk beasiswa belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa muslim kurang mampu, dan (3) kurangnya kemampuan pengurus BAZNAS dalam mengelola dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Dana zakat profesi dikelola oleh BAZNAS sesuai dengan tugas dan fungsinya
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa BAZNAS berwenang melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Pelaksanaan zakat profesi yang dilaksanakan pemerintah memiliki tujuan yaitu (1) membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, (2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, (3) meningkatkan tali persaudaraan sesama manusia, (4) menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta, (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, (6) menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta. Menurut Anshoori (2006) harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki (orang pemberi zakat) harus memenuhi persyaratan yaitu (1) kepemilikan yang pasti, halal dan baik, artinya harta tersebut sepenuhnya berada dalam kekuasaan si pemilik, yaitu kekuasaan dalam hal manfaat maupun kekuasaan menikmati hasilnya, (2) berkembang, artinya harta yang dimilikinya terus bertambah secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena usaha manusia, (3) melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya, (4) bersih dari utang, (5) mencapai nisab, artinya harta yang dimiliki telah mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya, (6) mencapai haul, artinya harta tersebut mencapai waktu tertentu dalam mengeluarkan zakat, kurang lebih dua belas bulan atau setiap menerima penghasilan. Harta yang tidak bisa ditentukan haul setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan ketika panen dan barang temuan. Menurut Yusuf Qardhawi (2005) dana zakat profesi yang telah terkumpul harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Salah satu syarat yang menunjang kesuksesan lembaga pengelola dana zakat dalam merealisasikan tujuan yang telah direncanakan adalah dengan melakukan penyaluran yang baik. Penyaluran dana zakat menurut Mustafa
Edwin Nasution (dalam Didin Hafidhuddin, 2007) adalah pemberian dana zakat kepada mustahiq (penerima zakat) sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha. Sehingga dalam penyaluran dana zakat harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penerima zakat. Menurut Yusuf Qardhawi (2005) dana zakat yang telah terkumpul harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Salah satu syarat yang menunjang kesuksesan lembaga pengelola dana zakat dalam merealisasikan tujuan yang telah direncanakan adalah dengan melakukan penyaluran yang baik. Penyaluran dana zakat menurut Mustafa Edwin Nasution (dalam Didin Hafidhuddin, 2007) adalah pemberian dana zakat kepada penerima zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha. Sehingga dalam penyaluran dana zakat harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penerima zakat. Adapun pihak atau golongan yang berhak menerima dana zakat berdasarkan ayat Al-Qur’an Surat AtTaubah ayat 60 sebagai berikut. 1) Fakir (al-fuqara) Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. (Departemen Sosial : 2002). Selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. (Fahrur: 2011). 2) Miskin (al-masakin) Miskin menurut Musryid (2003) adalah “orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan”. Adapun indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah atau hasil usaha menurut Arif Mufraini (2008) sebagai berikut. (1) Tidak memiliki usaha sama sekali (2) Memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak mampu memenuhi
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. (3) Sanggup bekerja dan mencari nafkah serta dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat, modal untuk berdagang, kekurangan tanah, alat perdagangan atau pengairan. (4) Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non materi seperti cacat fisik, lumpuh, tuna netra, janda, anak-anak, dan sebagainya. 3) Amil Zakat Amil zakat menurut Didin Hafidhuddin dan Hasan Rifai Alfaridy (2009) adalah “pihak yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan untuk mengelola zakat”. Tugas utama para amil dalam menyalurkan dana zakat adalah (a) Mengumpulkan zakat dari muzakki, (b) mengatur pembagian zakat dengan adil dan benar, dan (c) menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. 4) Muallaf Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan memiliki kecenderungan masuk. Dana zakat merupakan upaya persuasif yang diberikan supaya orang yang dimaksud (muallaf) bertambah keyakinannya terhadap agama Islam. 5) Hamba sahaya (riqab) Dana zakat diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan. 6) Orang yang berhutang (gharim) Gharim adalah orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat (perbuatan yang melanggar agama). Gharim memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. Menurut Lili Bariadi (2005) terdapat dua macam gharim sebagai berikut. (1) Berhutang karena kefaqiran serta memiliki kesulitan untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (2) Berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, tidak menemukan alternatif selain berhutang, kemudian kesulitan membayar hutang.
7) Orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah) Fisabililah meliputi segala sesuatu atau upaya yang dilakukan untuk kemaslahatan bersama, seperti pengiriman da’i, mendirikan sekolah gratis, pembangunan tempat ibadah, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, dan lain sebagainya. 8) Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) Ibnu sabil adalah orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, sedangkan mereka membutuhkan bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dana zakat ibnu sabil dapat disalurkan untuk berbagai keperluan seperti penyediaan sarana dan akomodasi bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan atau mencari nafkah, bantuan dana belanja bagi masyarakat kurang mampu yang jauh dari kampung halamannya. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 (dalam Depag, Pola Pembinaan Badan Amil Zakat:2012) penyaluran dana zakat supaya dapat disalurkan dengan baik, maka dibentuklah beberapa aspek persyaratan dalam menyalurkan dana tersebut. Adapun aspek persyaratan penyaluran dana zakat diatur dalam yang menyatakan bahwa penyaluran dana zakat kepada penerima zakat dilakukan berdasarkan persyaratan yaitu (1) aspek pengumpulan dan hasil pendataan kebenaran mustahiq (penerima zakat) delapan ashnaf (orang yang berhak menerima zakat) yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Pada aspek ini juga perlu diperhatikan mengenai jumlah mustahiq yang akan mendapat dana zakat, (2) aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat untuk menciptakan manajemen yang baik diperlukan beberapa hal sebagai berikut, (3) dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai ketentuan agama, (4) kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi, (5) penyaluran dana zakat dilakukan tepat guna dan berdayaguna, (6) keamananan dana harus terjamin, dan (7) memberikan laporan pertanggungjawaban
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
kepada pemberi zakat dan masyarakat secara umum. Menurut Departemen Agama (2005) sifat-sifat penyaluran dana zakat yaitu (1) bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing, (2) bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat, dan (3) bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak Berdasarkan masalah dan rumusan masalah yang telah ditemukan, maka tujuan penelitian yaitu (1) untuk mengetahui efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS di Kabupaten Tabanan tahun 2015, (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS di Kabupaten Tabanan tahun 2015, dan (3) untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS di Kabupaten Tabanan tahun 2015.
dalam bentuk pemberian beasiswa. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang diterima, catatan alokasi dana zakat profesi yang ditargetkan untuk program pemberian beasiswa, dan alokasi dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa yang telah terealisasi Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data laporan keuangan berupa pemberian beasiswa, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim Kementerian Agama yang mengeluarkan zakat profesi tiap bulan, jumlah penerima beasiswa BAZNAS Kabupaten Tabanan tahun 2015, peraturan penyaluran dana zakat profesi dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini wawancara digunakan dengan pedoman wawancara tidak terstruktur yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai kendala yang dialami dalam merealisasikan penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif akan menguji dan menilai setiap data yang berhasil dikumpulkan dengan mengunakan metode analisis efektivitas program yang dirumuskan sebagai berikut. Efektivitas program =
METODE Penelitian ini dilaksanakan pada lemaga BAZNAS Kabupaten Tabanan yang beralamat di jalan Kamboja No. 33 Tabanan-Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa tingkat efektivitas, kendala, dan upaya dalam penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan tahun 2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai kendala dan upaya dalam penyaluran dana zakat profesi
x 100%
(Subagyo:2000) Keterangan: R = Realisasi dana zakat profesi yang disalurkan. T = Target dana zakat profesi yang disalurkan
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
Tabel 1. Kriteria Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kriteria
Penilaian
Sangat Efektif
>90%
Baik
80-90%
Cukup
60-79%
Kurang
40-59%
Sangat Kurang
20-39%
Sumber: Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat Kementerian Agama RI tahun 2012, Jakarta. Kriteria efektivitas bernilai 20-39% maka penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa dinyatakan
sangat kurang efektif. Kriteria efektivitas bernilai 40-59% dinyatakan kurang efektif, kriteria efektivitas bernilai 60-79% dinyatakan cukup efektif, kriteria efektivitas bernilai 80-90% dinyatakan efektif, dan jika kriteria efektivitas bernilai > 90%, maka penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa dinyatakan sangat efektif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa tahun 2015 sebagai berikut.
Tabel 2. Analisis efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bulan Target Realisasi Rasio Efektivitas Januari Rp 1.354.200,00 Rp 775.000,00 57,23% Februari Rp 1.354.200,00 Rp 675.000,00 49,84% Maret Rp 1.329.300,00 Rp 550.000,00 41,37% April Rp 1.329.300,00 Rp 2.100.000,00 157,97% Mei Rp 1.296.000,00 Rp 0,00 0 Juni Rp 1.296.000,00 Rp 1.200.000,00 92,59% Juli Rp 1.243.200,00 Rp 200.000,00 16,08% Agustus Rp 1.262.100,00 Rp 900.000,00 71,30% September Rp 1.426.800,00 Rp 2.400.000,00 168,20% Oktober Rp 1.366.800,00 Rp 4.350.000,00 318,26% November Rp 1.426.800,00 Rp 0,00 0 Desember Rp 1.426.800,00 Rp 2.250.000,00 157,69% TOTAL Rp 16.111.000,00 Rp 15.400.000,00 95.58% Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Hasil analisis efektivitas yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa pada tahun 2015 sebesar 95,58%. Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Tabanan dikategorikan sangat efektif, karena persentasenya menunjukkan >90%. Dengan demikian, program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan tahun 2015 telah berjalan sangat efektif.
BAZNAS Kabupaten Tabanan dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa muslim kurang mampu sudah berada pada kategori sangat efektif, namun kendalakendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Tabanan pada saat menghimpun dana zakat profesi. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan sebagai berikut. Pertama, Suatu organisasi dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik apabila memiliki tenaga kerja yang mencukupi dan profesional. Menurut J.S Badudu salah satu ciri tenaga kerja yang
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
profesional yaitu (1) bersifat profesi, artinya memiliki pekerjaan dilandasi dengan pendidikan, (2) memiliki keahlian dan keterampilan, (3) memperoleh bayaran, dan (4) bekerja purna waktu atau full time. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja profesional, karena tenaga kerja yang ada di BAZNAS memiliki pekerjaan sampingan selain mengelola zakat, sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi terhambat. Misalnya dalam rapat penentuan kebijakan, partisipasi kehadiran dari anggota masih kurang sehingga berdampak pada pengambilan keputusan. Kedua, kurangnya komunikasi antar Unit Penggumpulan Zakat (UPZ) dengan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Tabanan telah membentuk 8 (delapan) UPZ terdiri dari, UPZ di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tabanan, UPZ di Badan Pertahanan Nasional (BPN), UPZ di Dinas Sosial, UPZ di Koramil Distrik Militer (KODIM) 1619, UPZ di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, UPZ di Polisi Resort (POLRES) Tabanan, UPZ di Dinas Perhubungan, dan UPZ di Pengadilan Negeri Tabanan. Tujuan dibentuknya UPZ di atas untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakatnya dan mempermudah dalam mengumpulkan dana zakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hanya UPZ di Kemeterian Agama Tabanan yang aktif menyetorkan dana zakat kepada BAZNAS Kabupaten Tabanan, sedangkan UPZ lainnya menyalurkan dana zakat secara langsung kepada masyarakat. Sehingga akibat dari kurangnya komunikasi antara BAZNAS dengan UPZ yaitu (1) kurangnya pemerataan dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat, karena UPZ yang menyalurkan langsung kepada masyarakat belum diketahui apakah telah sesuai dengan aspek persyaratan penyaluran dana zakat yang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003, (2) Target utama pengumpulan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan adalah kepada PNS, tetapi pihak BAZNAS sendiri tidak memiliki data PNS muslim di Kabupaten Tabanan, sehingga BAZNAS tidak bisa menganggarkan jumlah dana zakat yang diterima setiap tahunnya,
dan (3) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi ditunjuk pemerintah dalam mengelola zakat, hal ini dikarenakan pihak BAZNAS belum mampu mengakomodir masingmasing UPZ yang ada di Kabupaten Tabanan. Ketiga, jumlah pemberian dana beasiswa BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa muslim kurang mampu di sekolah. BAZNAS Kabupaten Tabanan menetapkan 30% dari jumlah dana zakat yang terkumpul dialokasikan untuk beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu. Akan tetapi, karena alokasi dana beasiswa masih sedikit sehingga belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pendidikan bagi penerima beasiswa. Padahal untuk mewujudkan pengelolaan dana zakat yang profesional sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat yang profesional diperlukan dana yang mencukupi untuk menunjang kegiatan agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan agama. Dengan demikian, jumlah dana beasiswa yang diterima siswa muslim kurang mampu diharapkan bisa ditambah supaya dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya. Adapun rincian dana beasiswa yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan untuk masing-masing siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp 50.000,00 per bulan, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 75.000,00 per bulan, Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat sebesar Rp 100.000,00 per bulan, dan Perguruan Tinggi sebesar Rp 250.000,00 per bulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada penerima beasiswa BAZNAS Kabupaten Tabanan menyatakan bahwa dana beasiswa yang diperoleh belum mampu membayar SPP di setiap bulannya, karena jumlah dana beasiswa yang diterima lebih kecil dibandingkan biaya SPP yang harus dibayar siswa. Misalkan siswa SD Muhammadiyah Tabanan, untuk siswa kelas III (tiga) SPP
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
yang harus dibayarkan tiap bulannya sebesar Rp 90.000,00 per bulan, dan untuk siswa kelas V (lima) sebesar Rp 85.000,00 per bulan. Akan tetapi, jumlah beasiswa yang diterima di setiap bulannya hanya sebesar Rp 50.000,00 per bulan. Selain itu, siswa kelas X (sepuluh) SMK N 1 Tabanan harus membayar SPP sebesar Rp 210.000,00 per bulan, tetapi jumlah dana beasiswa yang diterima di setiap bulannya sebesar Rp 100.000,00 per bulan. Dengan demikian, jumlah dana beasiswa BAZNAS masih belum mencukupi untuk membayar SPP siswa di setiap bulannya. Selain membayar SPP, siswa juga harus memenuhi kebutuhan pendidikannya seperti membeli seragam sekolah, sepatu, alat tulis, dan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah dana beasiswa BAZNAS lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi oleh siswa. BAZNAS Kabupaten Tabanan dalam merealisasikan program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa mengalami banyak kendala, tetapi kendala-kedala tersebut tidak menjadi permasalahan yang serius bagi BAZNAS dalam menyalurkan beasiswa kepada siswa muslim kurang mampu. Dari berbagai kendala yang dialami BAZNAS dapat diatasi dengan upaya sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja di BAZNAS Kabupaten Tabanan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja (amil) yang profesional yaitu (a) melakukan pembinaan dan pengarahan yaitu melakukan pembinaan kepada tenaga kerja dilakukan secara langsung oleh ketua BAZNAS Kabupaten Tabanan yang berupa arahan dan motivasi secara berkala, b) mengirimkan stafnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengelolaan zakat seperti pada tahun 2014 BAZNAS Kabupaten Tabanan mengirimkan salah satu pengurusnya untuk mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Pusat di Jakarta, selain itu mengadakan pelatihan mengenai Sistem
Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Denpasar dan BAZNAS Pusat dengan tujuan dapat membangun sistem pencatatan adminitrasi zakat yang baik dan sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang. BAZNAS Kabupaten Tabanan juga melakukan pelatihan mengenai teknis pengumpulan zakat kepada semua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan menggelar workshop yang diikuti semua UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS. Kedua, meningkatkan kordinasi antar Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kurangnya kerjasama dalam penyaluran dana zakat dapat diatasi dengan cara yaitu meningkatkan kordinasi antara UPZ dengan BAZNAS. Kordinasi dapat dilakukan dengan bentuk komunikasi yang terpusat di BAZNAS, sehingga seluruh dana zakat yang terkumpul di masing-masing UPZ tidak langsung diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, melainkan dana zakat di masing-masing UPZ disetorkan terlebih dahulu ke BAZNAS dan supaya dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat bisa merata kepada masyarakat muslim kurang mampu di Tabanan, selain itu melakukan pengelolaan keuangan secara terbuka dengan mempublikasikan laporan keuangan, data mustahiq, dan data muzakki setiap bulannya di website milik BAZNAS Kabupaten Tabanan yakni www.baznastabanan.blogspot.com. Hal ini dilakukan untuk memberi keyakinan kepada masyarakat agar bersedia membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Tabanan. Ketiga, memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat dalam mengeluarkan zakat. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan mengakibatkan jumlah pemberian beasiswa kepada siswa muslim kurang mampu hanya diprioritaskan untuk pembayaran SPP. Untuk menghadapi keterbatasan dana zakat, BAZNAS mengadakan kegiatan “Gerakan Sadar Zakat”, yaitu kegiatan yang berupa penyuluhan kepada masyarakat umum dan tokoh masyarakat melalui khotbah jum’at di
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
masjid-masjid Kabupaten Tabanan. Dengan diadakannya kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk membayar zakat baik zakat fitrah maupun zakat profesi sehingga dapat membantu BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang dimiliki salah satunya adalah pemberian beasiswa kepada siswa muslim yang kurang mampu. Terbatasnya dana zakat juga dikarenakan lokasi yang jauh sehingga masyarakat kesulitan membayarkan zakatnya melalui BAZNAS. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Tabanan juga memberikan pelayanan kepada pemberi zakat dalam membayarkan zakatnya. Adapun pelayanan yang diberikaan yaitu (a) fasilitas perbankan, pembayaran zakat dapat dilakukan baik melalui transfer, pindah buku, auto debet, Automatic Teller Machine (ATM), phone banking, ataupun fasilitas lain yang disediakan pihak Bank. Pihak bank yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Tabanan yaitu Bank BRI, dengan Nomor Rekening: 0124-01018578-50-6 A.n BAZDA Kabupaten Tabanan. (b) Aksi Jemput Zakat, dimana petugas BAZNAS Kabupaten Tabanan datang langsung ke tempat muzakki (pemberi zakat) berada untuk mengambil dana zakat yang akan disalurkan. Pembahasan Dari penelitian yang telah dilakukan penulis melalui metode dokumentasi, dapat dijelaskan tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa pada tahun 2015 sebesar 95,58%. Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Tabanan dikategorikan sangat efektif, karena persentasenya menunjukkan >90%. Dengan demikian, program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan tahun 2015 telah berjalan sangat efektif. Data penerima beasiswa BAZNAS Kabupaten Tabanan tahun 2015 berjumlah 28 orang yang terdiri dari, 17 siswa dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), 6 siswa dari Sekolah Menengah
Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 5 siswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Dengan ditetapkannya nama-nama siswa yang memperoleh beasiswa di atas, BAZNAS Kabupaten Tabanan memberikan kebebasan waktu kepada penerima beasiswa untuk mengambil uangnya. Penerima beasiswa diperbolehkan mengambil beasiswa setiap bulan, semester atau setahun. Tujuan diperbolehkannya mengambil beasiswa sesuai dengan keinginan siswa adalah untuk mempermudah siswa dalam memanfaatkan beasiswa tersebut, karena tingkat kebutuhan siswa di setiap bulannya bersifat dinamis. Adapun penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa dapat diambil oleh siswa yang bersangkutan, orang tua siswa, wali siswa, atau pegawai BAZNAS yang sudah merekomendasikan siswa tersebut untuk memperoleh beasiswa. Tujuan penyaluran beasiswa dengan cara tersebut untuk menghindari kurangnya ketidakkepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dalam mengelola dana zakat, khususnya dana zakat untuk beasiswa siswa muslim kurang mampu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui metode wawancara, ditemukan bahwa kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan dalam merealisasikan penyaluran dana zakat dengan bentuk pemberian beasiswa adalah, (1) BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja yang profesional sehingga dalam pengelolaan dana zakat masih belum maksimal, (2) kurangnya komunikasi antara Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan BAZNAS, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara pengurus UPZ dengan pengurus BAZNAS. Dengan demikian, kurangnya pemerataan dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki data lengkap mengenai data muzakki dan mustahiq secara keseluruhan, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran BAZNAS Kabupaten Tabanan dan (3) terbatasnya dana zakat yang mengakibatkan jumlah pemberian dana
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
beasiswa BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa muslim kurang mampu di sekolah. Kendala yang muncul di atas dapat diatasi dengan cara; (1) meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja BAZNAS Kabupaten Tabanan dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada amil (orang yang bertugas mengelola zakat), mengirim pengurus BAZNAS untuk mengikuti pelatihanpelatihan yang terkait dengan pengelolaan zakat, (2) meningkatkan kordinasi antar Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan BAZNAS. Meningkatkan kordinasi antara UPZ dengan BAZNAS merupakan cara yang tepat untuk menjalin kerjasama dalam mengelola dana zakat yang sudah terkumpul. Dengan kerjasama yang baik akan mewujudkan pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang baik pula. Menurut Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa kordinasi yang baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi, dan (3) meningkatkan jumlah dana zakat dengan cara yaitu mengadakan kegiatan gerakan sadar zakat kepada semua kalangan di masyarakat, memberikan pelayan kepada muzakki dalam membayarkan zakatnya kepada BAZNAS seperti bekerja sama dengan pihak bank dan melakukan aksi jemput zakat ke rumah pemberi zakat. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan, yaitu (1) efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan tahun 2015 sebesar 95%. Dengan demikian, berdasarkan kriteria efektivitas penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional, maka efektivitas program tersebut dikategorikan sangat efektif, karena persentase efektivitas programnya > 90%, (2) kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan dalam menghimpun dana zakat yaitu (a)
BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja yang profesional, (b) kurangnya koordinasi antar Unit Penggumpulan Zakat (UPZ) dengan dan BAZNAS (c) jumlah pemberian dana beasiswa BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa muslim kurang mampu di sekolah, (3) Upaya untuk mengatasi kendala dalam menghimpun dana zakat profesi yaitu (a) meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja di BAZNAS Kabupaten Tabanan, (b) Meningkatkan koordinasi antara Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan (c) memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat dalam mengeluarkan zakat. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tabanan perlu memaksimalkam kinerja dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan perlu melibatkan seluruh jajaran pengurus masjid maupun tokoh masyarakat agar pengumpulan, pendataan, dan pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Tabanan dapat dilaksanakan secara menyuluruh di Kabupaten Tabanan, selain itu dalam hal pelatihan pengelolaan zakat kepada UPZ tidak hanya dilakukan selama 1 (satu) tahun sekali. Semestinya pelatihan kepada anggota pengumpul zakat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan agar kinerja dari UPZ dapat tercatat hasilnya. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang dana zakat diharapkan mampu menganalisis subjek yang lebih luas, untuk dapat membandingkan efektivitas penyaluran dana zakat secara lebih jelas. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan karena setiap tahun aturan-aturan yang berlaku dalam penyaluran dana zakat terus berkembang.
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016
DAFTAR PUSTAKA Anshori, Abdul Ghofur. 2006. Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia. Yogyakarta : Pilar Media. Departemen Agama, 2005.Pola Pembinaan Badan Amil Zakat. Jakarta:Departemen Agama RI -------.
2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
-------.1999.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.Jakarta: Departemen Agama RI. Elsi, Kartika. 2006. Pedoman Pengelolaan Zakat. Semarang: UNNES Press. Hafidhuddin, Didin. 2007. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani. Kementerian Agama RI. 2012. Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat. Jakarta Mardiasmo.2002. Akuntasi Sektor Publik, Yogjakarta : Andi Offset. Mufriani, M. Arief. 2008. Akuntansi dan Manajemen Zakat Jakarta : Kencana Prenada Media Group.0 Qardhawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.Jakarta:Zikrul -------. 2005.Pola Pembinaan Badan Amil Zakat. Jakarta:Departemen Agama RI