Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
EVALUASI KINERJA KEUANGAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPD) DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013-2015 Aini Fitri Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail:
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015 berdasarkan rasio pendapatan, rasio biaya, rasio laba, efektivitas pengelolaan dana, risiko pinjaman dan alokasi keuntungan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan program pinjaman bergulir PNPM-MPd Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015. Data dikumpulkam dengan menggunakan metode dokumentasi dan data dianalisis menggunakan rasio pendapatan, rasio biaya, rasio laba, efektivitas pengelolaan dana, risiko pinjaman dan alokasi keuntungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan UPK PNPM-MPd Kecamatan Negara dalam kondisi sehat, hal ini ditunjukkan dengan hasil tahun 2013 sebesar 93,75%, tahun 2014 sebesar 93,75% dan tahun 2015 sebesar 93,75%. Maka dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan UPK PNPM-MPd di kecamatan Negara sudah berjalan dengan efektif. Kata kunci: UPK PNPM-MPd, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan ABSTRACT This research aimed to evaluate the financial performance Activity Management Unit (UPK) National Program for Rural Community Empowerment (PNPM-MPD) in Negara, Jembrana years 2013 to 2015 based on the ratio of income, expense ratio, profit ratio, the effectiveness of the management of funds, the risk of loans and the allocation of profits. This study was a descriptive study using a quantitative approach. Subjects in this study is the management of Activity Management Unit PNPM-MPD in Negara. While the object of this research is the annual financial statements of revolving loan program PNPM-MPD in Negara, Jembrana years 2013-2015. Data was collected using the method of documentation and the data were analyzed using the ratio of revenue, expense ratio, profit ratio, the effectiveness of the management of funds, the risk of loans and allocation of profits. The results of this study showed that the financial performance UPK PNPM-MPD District of the state in a healthy condition, as shown by the results in 2013 amounted to 93,75%, amounting to 93.75% in 2014 and 2015 amounted to 93.75%. It can be stated that the financial performance UPK PNPM-MPD in Negara already operating effectively.
Key words: UPK PNPM-MPD, Financial Performance, Financial Ratios
1
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
PENDAHULUAN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) merupakan program nasional dalam kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program - program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tiga hal utama yang dilakukan dalam PNPM-MPd ini yaitu bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bidang ekonomi terdapat pemberian pinjaman kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil, pinjaman ini dijadikan modal yang berputar dan akan dikembalikan lagi nantinya. Bidang sosial lebih kepada pemberian pelatihan - pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga miskin sesuai dengan potensi, bakat dan minat yang dimilikinya seperti pelatihan menjahit, bengkel otomotif, salon, dan buta aksara. Bidang lingkungan yang mana bidang ini terkait pembetulan sarana dan prasarana di desa seperti, pembangunan jalan kecil, irigasi, ketersediaan air bersih, MCK, ketersediaan tempat sampah, penerangan umum, dan jembatan. PNPM-MPd dalam mengimplementasikan kegiatannya dilakukan lewat UPK (Unit Pengelola Kegiatan). UPK merupakan lembaga yang dibentuk oleh forum MAD (Musyawarah Antar Desa) sebagai lembaga pengelola dana PNPMMPd baik dana hibah ke masyarakat dan dana pinjaman bergulir dengan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan marjinal dengan tetap melibatkan masyarakat secara umum. Keberadaan lembaga UPK memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka melestarikan hasil-hasil yang telah dilaksanakan oleh program PNPM-MPd karena fokus kegiatan UPK dilakukan di tingkat kecamatan.UPK dalam menjalankan setiap tugasnya tentunya harus memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. Menurut Mardiasmo (2002:20), menyatakan bahwa, “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.” Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Menurut Sawir (2005:5), “penilaian kinerja keuangan perusahaan diperlukan untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan.” Pihak manajemen perusahaan melakukan penilaian kinerja untuk membantu dalam penyusunan rencana usaha perusahaaan serta keputusan yang akan diambil untuk masa yang akan datang demi kelangsungan hidup perusahaan. UPK Kecamatan Negara merupakan lembaga keuangan non bank yang dibentuk sebagai perwakilan masyarakat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dalam hal ini berstatus pegawai swasta pada program pemerintah dengan prinsip kerja mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional sebagai acuan langkah kerja dan pelaksanaan program PNPM-MPd. PTO PNPM-MPd (2012:9) Modal awal yang didapatkan oleh UPK adalah sebesar maksimal 25% dari total alokasi PNPM-MPd pada setiap kecamatan yang dikelola sebagai dana abadi yang harus dijaga kelestariaanya serta bergulir dan berkesinambungan, sedangkan 75% total alokasi PNPM-MPd disalurkan untuk pendanaan usulan kegiatan fisik /prasarana pada masing-masing desa. Kegiatan ekonomi maupun prasarana fisik dan di dalamnya terdapat anggaran operasional sebesar 5% yaitu 2% untuk operasional UPK selama satu tahun program dan 3% untuk operasional TPK (Tim Pengelola Kegiatan) pada setiap desa selama satu tahun program, sehingga dari alokasi 100% dan progran PNPM-MPd pada suatu kecamatan 95% wajib disalurkan tanpa potongan apapun dan 5% untuk kegiatan operasional (TPK dan UPK). UPK Kecamatan Negara dalam pelaksanaaannya, biaya operasional UPK selama satu tahun program melebihi anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2% dari alokasi dana PNPM-MPd. 2
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
Pada tahun 2013 alokasi dana PNPMMPd sebesar Rp 2.136.883.500 dan biaya operasional UPK sebesar Rp 245.883.500, tahun 2014 alokasi PNPM-MPd sebesar Rp 2.404.091.500 dan biaya operasional UPK sebesar Rp 283.091.500, tahun 2015 alokasi PNPM-MPd sebesar Rp 2.404.091.500 dan biaya operasional UPK sebesar Rp 283.091.500. Sehingga dalam hal ini dikhawatirkan UPK akan memakai modal yang seharusnya menjadi dana abadi yang harus berkembang bukan sebaliknya justru terkikis oleh pengeluaran operasionalnya UPK. Indra Bastian (2006:274) mengemukakan bahwa, “kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan /program /kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi”. Indriyo Gitosudarmo dan Basri (2002:275) mengemukakan bahwa, “konsep kinerja adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca”. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alatalat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Menurut Suad Husnan & Enny P. (2004) untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasiorasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd (2012:44) untuk menilai kinerja keuangan terdapat enam rasio keuangan yang digunakan, yaitu: (1) Rasio pendapatan, (2) Rasio biaya, (3) rasio laba/surplus, (4) efektivitas pengelolaan dana, (5) risiko pinjaman, (6) alokasi keuntungan. Adapun kriteria hasil penilaian kinerja keuangan. Nilai Lebih dari 75% Antara 60% s/d 75% Kurang dari 60%
Menurut Harahap (2001:2), “Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mandiri Pedesaan (2012:17), “laporan keuangan merupan instrumen akuntabilitas pengelolaan seluruh dana bergulir”. PTO PNPM-Mandiri Pedesaan (2012:18), jenis-jenis laporan keuangan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sebagai berikut,(1) Neraca/Neraca Microfinance, yaitu laporan yang menggambarkan jumlah aktiva dan pasiva pada saat tertentu sesuai dengan pergolongannya. (2) Laporan Laba Rugi UPK, yaitu laporan pendapatan dan biaya atas kegiatan yang dijalankan pada periode tertentu sehingga menghasilkan laba atau rugi. (3) Laporan Arus Dana, yaitu laporan yang menggambarkan tentang sumber, pengguna, dan perubahan dana dalam satu periode tertentu. PTO PNPM-Mandiri Pedesaan (2012:17), “tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi secara khusus hasil pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman dana bergulir dengan format laporan keuangan lembaga keuangan mikro”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015 berdasarkan rasio pendapatan, rasio biaya, rasio laba, efektivitas pengelolaan dana, risiko pinjaman dan alokasi keuntungan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Evaluasi Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2013-2015” METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun tujuan
Kriteria Sehat Cukup sehat Tidak sehat 3
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd) di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015. Penelitian ini dilaksanakan pada sekretariat UPK PNPM-MPd di kantor Camat Negara, Jalan Udayana No. 10 Kelurahan Baler Bale Agung. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan program pinjaman bergulir PNPM-MPd Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatiif. Data Kuantitatif adalah data yang dapat diukur satuannya dan biasanya berupa angkaangka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara tahun 2013-2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan program pinjaman bergulir PNPM-MPd Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data laporan keuangan tahunan program pinjaman bergulir PNPM-MPd Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015 Teknik yang digunakan adalah analisis dekskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh berupa angka kemudian dianalisis, sehingga menghasilkan informasi untuk mendeskripsikan evaluasi kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPMMPd di Kecamatan Negara. Penilaian kinerja keuangan UPK PNPM-Mandiri Pedesaan di ukur dengan menggunakan enam rasio yaitu sebagai berikut.
(1)Pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman (periode satu tahun). = x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <10%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 10% 20%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >20%. (2)Total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman (periode satu tahun) = x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <20%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 20% - 30%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >30%. 2) Rasio Biaya Rasio biaya ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : (1) Biaya operasional terhadap ratarata saldo pinjaman (periode satu tahun) = x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >50%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 25%-30%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <25%. (2) Total biaya terhadap rata-rata saldo pinjaman (periode 1 tahun) = x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >50%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 30% - 50%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <30%.
1) Rasio Pendapatan Rasio pendapatan ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.
4
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
(3) Total biaya operasional terhadap pendapatan pinjaman/tahun
Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <10%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 10% - 15%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >15%.
= x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >75%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 50% - 75%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <50%. (4) Total biaya terhadap pendapatan/tahun
4) Efektivitas Pengelolaan Dana Efektivitas pengelolaan dana ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : (1) Rata-rata saldo kas terhadap ratarata saldo pinjaman
total
= x 100%
= x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >80%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 60% - 80%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <60%.
Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >5%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 5% - 3%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <3%.
3) Rasio Laba/surplus Rasio laba/surplus ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : (1) Laba/surplus operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman/tahun
(2)Rata-rata saldo bank terhadap rata-rata saldo pinjaman = x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >20%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 10% - 20%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <10%.
= x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <10%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 10% - 20%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >20%.
(3) Nilai pembelian inventaris terhadap laba operasional dalam satu tahun.
(2) Laba/surplus akhir terhadap ratarata saldo pinjaman
= x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >10%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 5% - 10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <5%.
= x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <5%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 5% - 10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >10%.
5) Risiko Pinjaman Risiko pinjaman ini dapat dihitung dengan cara sebgai berikut :
(3) Laba/surplus akhir terhadap total pendapatan
(1)Rasio risiko pinjaman dibandingkan dengan pendapatan satu tahun
= x 100% 5
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
(Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPd 2012) Keterangan : a = total nilai b = nilai maksimal (48)
= x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >50%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 25% - 50%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <25%.
Nilai akhir yang telah diperoleh akan dikategorikan sesuai dengan kriteria hasil penilaian kinerja keuangan Unit pengelola Kegiatan PNPM-MPd pada tabel 2.
(2)Rasio realisasi biaya penghapusan terhadap risiko pinjaman
Tabel 1. Kriteria Hasil Penilaian Kinerja Keuangan
= x 100%
Nilai Lebih dari 75% Antara 60% s/d 75% Kurang dari 60%
Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >50%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 25% - 50%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <25%.
(Petunjuk Teknis Operasional PNPMMPd 2012) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Rasio pendapatan (RP1) pada tahun 2013 tingkat rasio pendapatan yang diperoleh sebesar 346,81% dengan kategori baik, tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar 353,32% dengan kategori baik, dan tahun 2015 tingkat rasio pendapatan yang diperoleh sebesar 353,68% dengan kategori baik. Rasio pendapatan (RP2) pada tahun 2013 tingkat rasio pendapatan yang diperoleh sebesar 359,10% dengan kategori baik, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 353,66% dengan kategori baik, dan tahun 2015 tingkat rasio pendapatan meningkat menjadi 354,04% dengan kategori baik. Rasio biaya (RB1) pada tahun 2013 tingkat rasio biaya yang diperoleh sebesar 34,90% dengan kategori cukup, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 28,70% dengan kategori cukup, dan tahun 2015 tingkat rasio biaya meningkat menjadi 36,56% dengan kategori cukup. Rasio biaya (RB2) pada tahun 2013 tingkat rasio biaya yang diperoleh sebesar 149,88% dengan kategori kurang, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 131,43% dengan kategori kurang, dan tahun 2015 tingkat rasio biaya meningkat menjadi 133,31%
(3)Rasio realisasi biaya penghapusan pinjaman terhadap pendapatan = x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala >10%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 5% - 10%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala <5%. 6) Alokasi Keuntungan Rasio alokasi tambahan terhadap keuntungan.
Kriteria Sehat Cukup sehat Tidak sehat
modal
= x 100% Rasio ini dianggap “kurang” apabila bernilai 1 berada pada skala <25%, disebut “cukup” apabila bernilai 2 berada pada skala 25% - 50%, dan disebut “baik” apabila bernilai 3 berada pada skala >50%. Setelah dilakukan analisis penilaian kinerja keuangan UPK berdasarkan rasio pendapatan, rasio biaya, rasio laba/surplus, efektivitas pengelolaan dana, risiko pinjaman dan aloksai keuntungan, selanjutnya nilai tersebut akan dijumlahkan dengan cara sebagai berikut: Kinerja Keuangan = (a/b) x 100
6
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
dengan kategori kurang. Rasio biaya (RB3) , pada tahun 2013 nilai yang diperoleh sebesar 10,06% dengan kategori baik, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan nilai 7,94% dengan kategori baik, dan tahun 2015 mengalami peningkatan dengan nilai10,33% termasuk dalam kategori baik. Rasio biaya (RB4) pada tahun 2013 tingkat rasio biaya sebesar 41,73% dengan kategori baik, sedangakan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 37,16% dengan kategori baik, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 37,65% dengan kategori baik. Rasio Laba (RL1) pada tahun 2013 tingkat laba yang diperoleh sebesar 311,90% dengan kategori baik, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 325,24% dengan kategori baik, dan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 317,11% dengan kategori baik. Rasio Laba (RL2) pada tahun 2013 tingkat laba yang diperoleh sebesar 209,22% dengan kategori baik, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 222,23% dengan kategori baik, dan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 220,72% dengan kategori baik. Rasio Laba (RL3) pada tahun 2013 tingkat laba yang diperoleh sebesar 209,22% dengan kategori baik, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 222,23% dengan kategori baik, dan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 220,72% dengan kategori baik. Rasio Efektivitas (RE1) pada tahun 2013 tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 0,0008% dengan kategori baik, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 0,003% dengan kategori baik, dan tahun 2015 tingkat efektivitas menjadi 0,003% dengan kategori baik. Rasio Efektivitas (RE2) pada tahun 2013 tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 3,44% dengan kategori baik, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 4,77% dengan
kategori baik, dan tahun 2015 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 2,76% dengan kategori baik. Rasio Efektivitas (RE3) pada tahun 2013 tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 1,61% dengan kategori baik, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 3,73% dengan kategori baik, dan tahun 2015 tingkat efektivitas mengalami peningkatan menjadi 4,13% dengan kategori baik. Rasio Risiko Pinjaman (RRP1) pada tahun 2013 tingkat risiko pinjaman yang diperoleh sebesar 4,15% dengan kategori baik, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3,59% dengan kategori baik, dan tahun 2015 tingkat risiko pinjaman mengalami penurunan menjadi 0% dengan kategori baik. Rasio Risiko Pinjaman (RRP2) pada tahun 2013 tingkat risiko pinjaman yang diperoleh sebesar 0% dengan kategori baik, tahun 2014 sebesar 0% dengan kategori baik, dan tahun 2015 tingkat risiko pinjaman sebesar 0% dengan kategori baik. Rasio Risiko Pinjaman (RRP3) pada tahun 2013 tingkat risiko pinjaman yang diperoleh sebesar 0% dengan kategori baik, tahun 2014 sebesar 0% dengan kategori baik, dan tahun 2015 tingkat risiko pinjaman sebesar 0% dengan kategori baik. Rasio Alokasi Pinjaman pada tahun 2013 tingkat alokasi keuntungan yang diperoleh sebesar 67,08% dengan kategori baik, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 57,55% dengan kategori baik, dan tahun 2015 tingkat alokasi keuntungan sebesar 57,62% dengan kategori baik. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai kesehatan UPK, dapat dilihat pada Tabel 2.
7
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
Tabel 2. Penilaian Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd tahun 20132015 Tahun 2013 2014 2015
Total nilai (a) 45 45 45
Nilai Maksimal (b) 48 48 48
Nilai Konversi c= (a/b)x100 93,75 93,75 93,75
Hasil penilaian kinerja keuangan yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd tahun 2013 sampai tahun 2015 berada pada persentase >75% dengan kategori sehat. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM MPd Kecamatan Negara tahun 2013 sampai tahun 2015 sudah berjalan sangat baik.
Bobot penilaian (d) 100% 100% 100%
Nilai Akhir e = cxd
Kategori
93,75% 93,75% 93,75%
Sehat Sehat Sehat
terhadap pendapatan pinjaman sebesar 7,94% - 10,33% yang menunjukkan kategori baik dan total biaya terhadap total pendapatan sebasar 37,16% - 41,73% yang menunjukkan kategori baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd berdasarkan rasio biaya menunjukkan kategori cukup. Berdasarkan hasil analisis rasio biaya di atas sesuai dengan teori menurut Fahmi Irham (2011:142) mengemukakan bahwa, “kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd dalam menetapkan anggaran biaya operasional dan nonoperasional tidak sesuai jumlahnya dengan ketentuan yang ada yaitu, menurut ketentuan PTO PNPM-MPd (2012:9) yang menyatakan bahwa, “biaya operasional UPK selama satu tahun maksimal sebesar 2% dari alokasi dana PNPM-MPd”. Kategori cukup baik tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya (1) terjadi peningkatan pada beberapa pos-pos biaya setiap tahunnya, seperti biaya transportasi, administrasi dan umum, (2) bertambahnya tuntutan dari anggota dalam bentuk gaji ataupun bonus, (3) besarnya biaya non operasional, (4) tidak adanya sumber dana lain. Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio laba dilihat dari laba operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 311,90% - 325,24% yang menunjukkan kategorikan baik, laba terhadap rata-rata
Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio pendapatan yang dapat dilihat dari pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman dan total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman. Adapun hasil penelitian diperoleh untuk pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman yaitu sebasar 346,81% - 353,68% yang menunjukkan kategori baik, sedangkan total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 353,66% - 359,10% yang menunjukkan kategori baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd berdasarkan rasio pendapatan menunjukkan kategori baik. Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio biaya yang dapat dilihat dari biaya operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 28,07% - 36,56% yang menunjukkan kategori cukup, total biaya terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 131,43% - 149,88% yang menunjukkan kategori kurang , total biaya operasional 8
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
saldo pinjaman sebesar 209,22% 222,23% yang menunjukkan kategorikan baik dan laba terhadap total pendapatan sebesar 58,26% - 62,83% yang yang menunjukkan kategori baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd berdasarkan rasio laba menunjukkan kategori baik. Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio efektivitas pengelolaan dana dilihat berdasarkan rata-rata saldo kas terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 0,0008% - 0,003% yang menunjukkan kategori baik, rata-rata saldo bank terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 2,76% - 4,77% yang menunjukkan kategori baik dan nilai inventaris terhadap laba operasional 1,61% - 4,13% yang menunjukkan kategori baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd berdasarkan rasio efektivitas pengelolaan menunjukkan kategori baik. Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio risiko pinjaman dilihat berdasarkan risiko pinjaman terhadap pendapatan sebesar 0% - 4,15% yang menunjukkan kategori baik, realisasi biaya pengapusan pinjaman terhadap risiko pinjaman sebesar 0% yang menunjukkan kategori baik, dan realisasi biaya penghapusan pinjaman 0% yang menunjukkan kategori baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd berdasarkan rasio risiko pinjaman menunjukkan kategori baik. Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio alokasi keuntungan yaitu sebesar 57,55% - 67,08% yang menunjukkan kategori baik. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015 berada dalam kondisi sehat yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 93,75% . Berdasarkan hasil Penelitian di atas sesuai dengan ketentuan menurut PTO PNPM-MPd (2012:37) yang menyatakan
bahwa penilaian UPK digunakan untuk evaluasi kondisi UPK dalam melakukan pengelolaan keuangan karena UPK tidak disiapkan secara khusus untuk mengelola keuangan secara umum tetapi hanya mengelola keuangan yang berkaitan dengann program PNPM-MPd. Hal itu membuktikan bahwa UPK telah mampu mengelola kinerja keuangan dengan baik dari tahun 2013-2015. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio pendapatan dilihat dari pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman dan total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman. Adapun hasil penelitian diperoleh untuk pendapatan jasa pinjaman terhadap rata-rata saldo pinjaman yaitu sebasar 346,81% 353,68% yang menunjukkan kategori baik, sedangkan total pendapatan terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 353,66% - 359,10% yang menunjukkan kategori baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd berdasarkan rasio pendapatan menunjukkan kategori baik. 2) Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio biaya dilihat dari biaya operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 28,07% - 36,56% yang menunjukkan kategori cukup, total biaya terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 131,43% - 149,88% yang menunjukkan kategori kurang , total biaya operasional terhadap pendapatan pinjaman sebesar 7,94% - 10,33% yang menunjukkan kategori baik dan total biaya terhadap total pendapatan sebasar 37,16% 41,73% yang menunjukkan kategori baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan
9
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
PNPM-MPd berdasarkan rasio biaya menunjukkan kategori cukup. 3) Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio laba dilihat dari laba operasional terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 311,90% - 325,24% yang menunjukkan kategorikan baik, laba terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 209,22% - 222,23% yang menunjukkan kategorikan baik dan laba terhadap total pendapatan sebesar 58,26% - 62,83% yang yang menunjukkan kategorikan baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd berdasarkan rasio laba menunjukkan kategori baik. 4) Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio efektivitas pengelolaan dana dilihat berdasarkan rata-rata saldo kas terhadap rata-rata saldo pinjaman sebesar 0,0008% - 0,003% yang mennunjukkan kategori baik, rata-rata saldo bank terhadap ratarata saldo pinjaman sebesar 2,76% 4,77% yang menunjukkan kategori baik dan nilai inventari terhadap laba operasional 1,61% - 4,13% yang menunjukkan kategori baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd berdasarkan rasio efektivitas pengelolaan menunjukkan kategori baik. 5) Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio risiko pinjaman dilihat berdasarkan risiko pinjaman terhadap pendapatan sebesar 0% - 4,15% yang menunjukkan kategori baik, realisasi biaya pengapusan pinjaman terhadap risiko pinjaman sebesar 0% yang menunjukkan kategori baik, dan realisasi biaya penghapusan pinjaman 0% yang menunjukkan kategori baik. Dengan demikian, kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd berdasarkan rasio risiko pinjaman menunjukkan kategori baik.
6) Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditinjau dari rasio alokasi keuntungan yaitu sebesar 57,55% - 67,08% yang menunjukkan kategori baik. 7) Kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun 2013-2015 berada dalam kondisi sehat yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 93,75% . Saran Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan juga pada kesimpulan, maka pada kesempatan ini peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat digunakan oleh pihak UPK dalam mengelola kinerja keuangan di masa yang akan datang sebagai berikut. 1) Bagi Unit Pengelola Kegiatan PNPMMPd Kecamatan Negara a. UPK PNPM-MPd Kecamatan Negara perlu memaksimalkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja di UPK Kecamatan Negara seperti memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Jembrana, melakukan pembinaan dan pengarahan kepada pengurus UPK, mengirimkan stafnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. b. UPK PNPM-MPd harus meningkatkan koordinasi antar desa dengan cara membentuk komunikasi terpusat di Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Negara. c. Memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan program PMPM-MPd. 2) Bagi Akademik Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd diharapkan mampu menganalisis subjek yang lebih luas, agar dapat membandingkan kinerja keuangan Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd secara lebih jelas. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan, karena setiap tahun aturan-aturan yang berlaku dalam
10
Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol: 8 Nomor 3 Tahun 2016
pengelolaan keuangan PNPM-MPd terus berkembang.
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Tahun 2012. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DAFTAR PUSTAKA Bisma. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Nusa Tenggara barat.
Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta:BPFE. Sawir, Agnes. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Dian, Anisa. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Makassar.
Sugiyono, 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alphabeta. Suad, Husnan dan Enny P. 2004. DasarDasar Manajemen Keuangan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Lampulo: ALFABETA Hanafi, M. Mamduh. 2003. Analisis Laporan keuangan. Yogyakarta: Penerbit UPP AMK YKPN.
Tim Penyusun. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Program Sarjana dan Diploma 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Edisi Revisi. Undiksha-Singaraja.
Harahap, Sofyan Syafi. 2001. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan edisi kesatu, cetakan ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafind.
Warsono. 2001. Manajemen Keuangan Perusahaan. Edisi tiga. Jilid satu. Malang: Bayu Media Publishing..
---------. 2004. Teori Akuntansi. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Yuwono,Sony,dkk. 2003. Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard. Jakarta: Selemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta:Salemba Empat. Indra, Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga. Indriyo, Gitosudarmo dan Basri. 2002. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE. Kus, Endang Muji Rahayu. 2013. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 20082012. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi. Munawir. 2007. Analisis Keuangan, Edisi Yogyakarta: Liberty.
Laporan Keempat.
11