24/01/2017
Oleh:
Prof. Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, SH., M.Hum
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya)
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
1
KONTRAK PENGADAAN MERUPAKAN BAGIAN DARI KESELURUHAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA, YG DIMULAI DARI TAHAP RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) OLEH PENGGUNA ANGGARAN (PS. 22 PERPRES 54/2010 DAN PERUBAHANNYA), PEMILIHAN PENYEDIA (PS. 33) DAN PENUNJUKKAN PENYEDIA (PS. 85). KONTRAK PENGADAAN B/J ADLH PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PPK DENGAN PENYEDIA B/J ATAU PELAKSANA SWAKELOLA (PS. 1 ANGKA 22)
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
2
1
24/01/2017
KONTRAK HARUS TERTULIS. KONTRAK LISAN (GENTLEMENT AGREEMENT) DILARANG. DEMIKIAN JUGA MOU KARENA MOU BUKAN KONTRAK. PPK ADLH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN. KOMITMEN (COMMITMENT) ARTINYA JANJI, TETAPI DAPAT JUGA BERARTI TANGGUNG JAWAB. PERPRES MEMAKNAI KOMITMEN SBG TANGGUNG JAWAB (PS. 1 ANGKA 7). PPK HAKIKATNYA MERUPAKAN PNS/STAF YG MEWAKILI K/L/D/I DALAM BERKONTRAK. PPK DLM MENANDATANGANI KONTRAK TDK BERTINDAK DLM KAPASITAS PRIBADI MELAINKAN MEWAKILI BADAN (PUBLIK). PPK BUKAN SATU-SATUNYA ORGAN PENGADAAN. OLEH SEBAB ITU BATASAN PPK, “PEJABAT YG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA” PERLU DITINJAU ULANG.
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
a. b. c.
d.
e. f.
g.
3
MEMILIKI INTEGRITAS; MEMILIKI DISIPLIN TINGGI; MEMILIKI TANGGUNG JAWAB DAN KUALIFIKASI TEKNIS SERTA MANAJERIAL UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS; MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN, BERTINDAK TEGAS DAN MEMILIKI KETELADANAN DALAM SIKAP PERILAKU SERTA TIDAK PERNAH TERLIBAT KKN; MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS; TIDAK MENJABAT SEBAGAI PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) ATAU BENDAHARA; DAN, MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA. YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
4
2
24/01/2017
A. i. ii. iii.
PADA TAHAP PEMILIHAN: MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN YG MELIPUTI: SPESIFIKASI TEKNIS B/J; HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS);DAN, RANCANGAN KONTRAK.
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
5
B. MENERBITKAN SPPBJ; C. MENYETUJUI BUKTI PEMBELIAN ATAU MENANDATANGANI KUITANSI/SURAT PERINTAH KERJA (SPK)/ KONTRAK; D. MELAKSANAKAN KONTRAK; E. MENGENDALIKAN KONTRAK; F. MELAPORKAN PELAKSANAAN KPD PA/KPA; G. MENYERAHKAN HASIL PEKERJAAN KPD PA/KPA DENGAN BERITA ACARA; H. MELAPORKAN KEMAJUAN PEKERJAAN TERMASUK PENYERAPAN ANGGARAN DAN HAMBATAN PELAKSANAAN KPD PA/KPA SETIAP TRIWULAN; DAN, I. MENYIMPAN DAN MENJAGA DOKUMEN.
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
6
3
24/01/2017
PPK JUGA MEMPUNYAI DISKRESI: MENETAPKAN TIMPENDUKUNG; MENETAPKAN TIM ATAU TENAGA AHLI PEMBERI PENJELASAN TEKNIS UNT MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS ULP; DAN, MENETAPKAN BESARAN UANG MUKA.
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
7
MERUPAKAN TIGA DOKUMEN FUNDAMENTAL DLM PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA B/J YG MENJADI TUGAS POKOK PPK. PENYUSUNAN SPEKTEK HENDAKNYA MEMPERHATIKAN RUP DAN MASUKAN DARI PENGGUNA (USER) (PENJELASAN PS. 11-1,A,1). PENYUSUNAN HPS DIKALKULASIKAN SECARA KEAHLIAN BERDASARKAN DATA YG DPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN (PS. 66-7). PPK DPT MENERIMA/MENOLAK USULAN PERUBAHAN SPEKTEK & HPS YG DIAJUKAN OLEH POKJA ULP (PS. 17). MENETAPKAN RANCANGAN KONTRAK (PS. 50).
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
8
4
24/01/2017
PROSES PEMILIHAN DINILAI BENAR OLEH PPK. JIKA OLEH PPK PROSES PEMILIHAN DINILAI MELANGGAR ATURAN MAKA PPK DPT MENGAJUKAN KEBERATAN KPD PA/KPA UNT TDK MENERBITKAN SPPBJ (PS. 83-3, a). TIDAK ADA SANGGAHAN. (PS. 85-1). DENGAN TERBITNYA SPPBJ KESEPAKATAN TELAH LAHIR. IMPLIKASINYA, SPPBJ TIDAK DAPAT DIBATALKAN DAN PENYEDIA TDK DAPAT MENGUNDURKAN DIRI. (PS. 85-2,3,4).
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
9
DILAKUKAN SETELAH DIPA/DPA DITETAPKAN, DAN JAMPEL DISERAHKAN OLEH PENYEDIA. TDK DIATUR SPESIFIK TTG TENGGANG WAKTU PENANDATANGANAN KONTRAK. CUKUP DI BAWAH TANGAN; TIDAK HARUS AKTA NOTARIS. PEKERJAAN DILAKSANAKAN SETELAH KONTRAK DITANDATANGANI. UNT KONTRAK DI ATAS RP 100 M/KOMPELKS PERLU PENDAPAT HUKUM AHLI KONTRAK. MEMASTIKAN KEWENANGAN PENYEDIA, DLM HAL INI DIREKSI BADAN USAHA YBS. JIKA OLEH KUASA MAKA KUASA ITU HARUS MERUPAKAN PENGURUS/KARYAWAN TETAP YG MEMPEROLEH KUASA SAH.
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
10
5
24/01/2017
PENYEDIA TERIKAT UNT MELAKSNAKAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL. DILARANG MENGALIHKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA DENGAN SUBKONTRAK KECUALI SEBAGIAN PEKERJAAN UTAMA KPD PENYEDIA B/J SPESIALIS. (PS. 87-3). PELANGGARAN ATURAN TERSEBUT DIKENAI SANKSI DENDA SBGMN DIATUR DLM KONTRAK (?) (PS. 87-4).
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
11
JIKA TERDPT PERBEDAAN ANTARA KONDISI LAPANGAN DENGAN KONTRAK BERIKUT LAMPIRANNYA. RUANG LINGKUP PERUBAHAN: VOLUME, JENIS, SPEKTEK DAN JADWAL. PERUBAHAN HANYA UNT KONTRAK HARGA SATUAN. NILAI PEKERJAAN TAMBAH TIDAK LEBIH DARI 10% DAN TERSEDIA ANGGARAN.
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
12
6
24/01/2017
MERUPAKAN SUATU KEADAAN YG TERJADI DILUAR KEHENDAK PARA PIHAK DAN TIDAK DAPAT DIPERKIRAKAN SEBELUMNYA SHG KEWAJIBAN DLM KONTRAK TIDAK DAPAT DIPENUHI. (PS. 91-1). KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KRN KEADAAN KAHAR TIDAK DIKENAKAN SANKSI. JIKA YG TERJADI ADLH KEADAAN SULIT (HARDSHIP), DLM MANA PELAKSANAAN MASIH MUNGKIN, MAKA JIKA TERJADI KETERLAMBATAN PENYEDIA TETAP DIKENAI SANKSI KONTRAK.
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
13
DILAKUKAN OLEH PPK KARENA PENYEDIA WANPRESTASI. PERPANJANGAN 50 HARI OLEH PPK BUKAN KEHARUSAN MELAINKAN DISKRESI. PEMUTUSAN DILAKUKAN KRN KESALAHAN (WANPRESTASI) DIBERLAKUKAN SANKSI SUSULAN: PENCAIRAN JAMPEL, PELUNASAN UANG MUKA, MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN DAN BLACK LIST. PENGHENTIAN KONTRAK MERUPAKAN PEMUTUSAN TETAPI TERJADI BUKAN KARENA KESALAHAN PENYEDIAN, MISALNYA KRN TERJADI KEADAAN KAHAR. KONSEP INI ADA DLM KEPPRES 80/2003 TTP SEKARANG TDK DIATUR DLM PERPRES.
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
14
7
24/01/2017
SETELAH PEK 100% PENYEDIA MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS KPD PA/KPA MELALUI PPK UNT PENYERAHAN PEKERJAAN. (?) (PS. 95-1) PA/KPA MENUNJUK PPHP UNT MELAKUKAN PENILAIAN THD HASIL PEK YG TELAH DISELESAIKAN OLEH PENYEDIA. PPHP MENERIMA PENYERAHAN PEK SETELAH SELURUH HASIL PEK DILAKSANAKAN SESUAI KONTRAK. (?) (PS. 95-2,4)
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
15
PPK YG WANPRESTASI DPT DIKENAI SANKSI GANTI RUGI SEBESAR BUNGA THD NILAI TAGIHAN YG TERLAMBAT DIBAYAR BERDASARKAN TINGKAT SUKU BUNGA BANK (PS. 122). KARENA PPK DLM KAPASITAS MEWAKILI MAKA JIKA TERDAPAT HUKUMAN PEMBERIAN GANTI RUGI YG BERTANGGUNG GUGAT ADALAH K/L/D/I, BUKAN PPK SELAKU PRIBADI.
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
16
8
24/01/2017
TERDAPAT 2 UNSUR TPK, YAKNI: TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM/PENYELAHGUNAAN WEWENANG, DAN TIMBUL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH. DI SAMPING ITU TPK JUGA BERLAKU DLM HAL TERDAPAT GRATIFIKASI. PERPRES 54/2010 DAN PERUBAHANNYA MERUPAKAN INSTRUMEN HUKUM UNTUK MENGUKUR/MENILAI ADA TIDAKNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PENYALAHGUNAAN WEWENANG.
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
1)
2)
17
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN PPK DAN MENJALANKAN SECARA KONSISTEN DALAM KESELURUHAN PROSES/TAHAPAN YG MENJADI DOMAIN PPK. REGULASI BIDANG PENGADAAN DLM BBRP HAL MASIH MENGANDUNG INKONSISTENSI, KABUR DAN MASIH BLM LENGKAP SERTA SERING BERUBAH SEHINGGA DPT MENYULITKAN PPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN. DLM MENGHADAPI SITUASI YG MENIMBULKAN KERAGUAN MAKA KEPUTUSAN HENDAKNYA DIAMBIL SETELAH MEMPEROLEH JUSTIFIKASI, BAIK DARI: LKPP, TP4D BPKP ATAU TIM AHLI. INI RELEVAN KARENA DLM HUKUM BERLAKU FIKSI, “SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU HUKUM”. YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
18
9
24/01/2017
“SELAMAT MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PPK. SEMOGA SENANTIASA AMAN DAN LANCAR. AMIN”
YSS, FHUA, JANUARI, 2017.
19
10
