UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151,5023252 Fak. 031-5020454 Website : http://'wrvw.fti.unair.ac.id - E-mail:
[email protected]
XEPIMUSAIT
DEI(A,r FAKULTAS
HI'XUI UIfTVIRSITAS AIRLIIITGGA
nouoR 24olrrr3.
1.3 I xD I
2016
TEITTAITG
IIASIL SEI,EIISI PROPOSAL PEITELITIAX SI'UBER DAITA RXAT FAITI'LTAS HT'XUil TAIIT'IT 2016 DEIIAf, FAXT'LTAS E['I(I'U,
Menimbang
:
a. Bahwa proses seleksi proposal
untuk program penelitian
di Fakultas Hukum sumber dana RKAT Tahun 2O16 telah selesai sehingga perlu untuk ditetapkan hasilnya; b.
Mengingat :
1.
2.
3.
4.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Hasil Seleksi Proposal Penelitian Sumber Dana RKAT Fakultas Hukum Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Iembaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Icmbaran Negara Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimaaa tel,ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran
5.
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan lrmbaran Negara Nomor 748); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggl dan Pengelolaan Perguruan Tinggr. (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 16, Tambahan kmbaran Negara Nomor 55O0);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1OO, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5535);
7.
Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2Oll tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas AirLangga Nomor 1 tI{a.
tpp I c61c-
MEMUTUSKAI{: Menetapkan
XEPTIfl'SAIT DEXAIT HASIL SELEKSI PROPOSAL PENELITIAIT ST'UBER DAITA RXAT I.AIII'LTAS HUKUM TAHTM 2016.
PERTAMA
Menetapkan hasil seleksi proposal penelitian sumber dana RKAT Fakultas Hukum Tahun 2016 sebagaimana lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
Dosen penerima dana penelitian sebagaimana dimaksud pada dilrtum PERTAMA wajib melaksanakan ketentuan penelitian sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penelitian.
KETIGA
Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran etika dalam
penelitian dan/ atau tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penelitian, maka pembiayaan penelitian dapat dibatalkan. KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
6fr Rlre
N ".
t9590725 198303
1 001
I.AUPIRAf, I(IPII TUSAII DEXAT FAIR'LTAS IIUI(T'U ItouoR 2fi I vxs. t.s I *D | 2()16 TETTA]IIG EASIL SGLTKSI PROPIOSAL PETDLITIAX SI'TBER DAI|A RIIAT FAIII'LTAS EI'XUI TAEINT 2016
IIASIL SELEKSI PROPOSAI PETTELITIAIC DAI{A RI(AT 2016
Ketua Peaelitl
IYo.
A.rggota
Pelelltl
Barizl,
Judul Peaelltlaa
Iman Prihandono, SH, MH, LLM, PhD
Nurul
2
Dr. Sri Winarsi, SH, MH
Indrawati, SH, LLM
J
Esty Hayudewanti Retnaningtyas Kristoworini, SH, MH
Dr. Intan Soeparna, SH, MHum
MODEL PENGATURAN NUKLIR UNTUK INDUSTRI DALAM LINGKUP ASEAN
Ekawestri Prajwalita
widiati, SH, LLM
Dwi Rahayu Kristianti, SH, MA
MERANCANG MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN DI TINGKAT DAERAH
Mohammad Syaiful Aris, SH, MH, LLM
Radian Salman, SH, LLM
PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS
1
4
5
SH,
LLM, PhD
MODEL REGULASI NASIONAL TENTANG UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA OLEH KORPORASI BERDASARKAN UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS DI INDONESTA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PAJAK REKI.AME DAzu KAS DAERAH DAI..AM RANGKA TER'TIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
PE}.IYELESATAN HASIL PEMILIHAN
KEPALI.A DAERAH Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, SH, LLM
Endang Sayekti, SH, MHum
7
Dr. Dina Sunyowati, SH, MHum
Dr. Lina Hastuti, SH, MHum
8
Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, CN
Indrawati, SH, LLM
9
Hanum Rahmaniar Helrni, SH, MH
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH
10
Yuniarti, SH, MH,
FiIi Junita, SH, MH, CN, LLM, PhD
6
LLM
11
t2
Nurwahjuni, SH, CN,
KEWARGANEGARAAN GANDA DAI,AM PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN
DI INDONESIA
MH
Pmf. Dr. Abd. Shomad, SH, MH
Dr- Ghansam Anand, SH, MKN
Kukuh Ieksono SAditya, SH, LLM
IMPLEMENTASI ASEAN MARITIME rI)RU.It4 DALAM SISTEM INDONESIA MARITIME SECURITY PET.IYAI,AHGUNAAN KEPAILITAN UNTUK MEMAILITKAN DEBITOR SOLVEN YANG BERITIKAD BAIK TANC,GUNG GUGAT BADAN PEIIY ELENGGARA JAMINAN SOSTAL (BPJS) KESEHATAN ATAS KERUGTAN YANG DI,AI,AMI OLEH PENC,GUNA JASA BPJS KESEHATAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DAN GOVERNANCE TERHADAP ALOKASI DAN TRANSFER zuSIKO DALAM SKEMA KER^'ASAMA PUBLIC-PRTVATE PARTNERSHIP (PPP) FOUR EYES PRINCIPIE DAI.AM PENGELOLAA RISIKO KRDDIT PADA
BANK UMUM PROBLEMATIKA APLIKASI EKONOMI SYARIAH DALAM REZIM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
No.
Ketua Peaelltl
Aaggota Peaelltl
13
Prof. Dr. Abd. Shomad, SH, MH
I4
Masitoh Indriani, SH, LLM
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, SH, MH Dr. Prawitra Thalib, SH, MH Nilam Andalia Kurniasari, SH, LLM
15
Dwi Rahayu Kristianti, SH, MA
Ekawestri Prajwalita Widiati, SH, LLM
16
Dr. Suparto Wljoyo, SH, MHum
Wilda Prihatiningtyas, SH, MH
t7
Dr. Emanuel Sujatmoko, SH, MS
Indria Wahyuni, SH, LLM Wilda Prihatiningt5ras, SH, MH
18
Ari Kurniawan, SH, MKn, LLM
Dr. Agung Sujatmiko, SH, MH
19
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, SH, MH
20
Dr. Intan Innayatun Soeparna, SH, MHum
Leonora Ba-karb€ssy, SH, MH Nurwahjuni, SH, CN, MH Esty Ha)'udewanti Retnaningtyas Icistoworini, SH, MH
2l
Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH, MHum
Faizal Kurniawan, SH, MH Erni Agustin, SH, LLM Rizky Amalia, SH, MH
22
Sujayadi, SH, LLM
Hanum Rahmaniar Helmi, SH, MH
Ria Setyawati, SH, MH, LLM
Sinar {'u Wulandari, SH, MH
Widhayani Dian Pawestri, SH, MH
Yuniarti, SH, MH,
25
Dr. Agung Sujatmiko, SH, MH
Ari Kurniawan, SH, MKn, LLM
26
Dr. Ellyne Dwi Poespasari, SH, MH
Christiani Widowati, SH, LLM
24
LLM
Judul Peaelitiaa RISIKO PEMBTAYAAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN POI.A. KER.'ASAMA ANTARA BANK SYARIAH DAN BAITUL MAAL WA TAMWIL [BWT) PERLINDUNGAN PRryASI DAN DATA PRIBADI KONSUMEN DARING PADA ONL]NE MARKETPLACE SYSTEM PERPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DAI"{M PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN ONLINE ENTREPERENEUR KA.II.AN MENGENAI PRINSIP SUSTAINAEILE F'ORESTRT DALAM PENYELESATAN KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANCTGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA NEGARA ANALIS]S KEWAJIBAN PEI,TYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM PADA BASEL II DAN PERATURAN OJK TERHADAP PENCEGAHAN KRISIS INDUSTRI PERBANKAN BENDA YANG DIPEROI,AH KEMUDI.AN HARI SEBAGAI OB]EK JAMINAN FIDUSTA PADA KREDIT BANK PERUMUSAN ATURAN KEAMANAN
NUKLIR DAI,AM UNDANG-UNDANG KETENAGANURKLIRAN YANG BARU DI INDONESIA PERLINDUNGAN ASST NEGARA MEI,ALUI PER.IANJI,AN BUILT OPERATE TRANSFER (BOT) DALAM RANGKA KER.IASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA DAT,AM MENCEGAH TER.JADII{YA KERUGIAN NEGARA TEMPAT KEDUDUKAN ARBITRASE DAN AKIBAT HUKUMI.IYA TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ONLINE MARKETPI.ACE DAI.AM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESI.A.JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA DI INDONESI.A PRINSIP HUKUM PEI.IY ELESAI,AN SENGKETA MEREK DARI PERSPEKTIF PERSRTU.IUAN TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ITRIPS] KEDUDUKAN AHLI WARIS DAI.AM PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT BATAK TOBA
I{o.
Ketua Perrelltl
Judul Penelltlan
Aaggote Peaelltl
27
Bagus Oktavian Abrianto, SH, MH
Dr. Prawitra Thalib, SH, MH
28
Dr. Mas Rahmah, SH, MH, LLM
Widhayani Dian Pawestri, SH, MH
29
Prilian Cahyani, SH, SAP, MH, LLM
Agung Dian Sapuha, SH
30
Radian Salman, SH, LLM
Mohammad Syaiful Aris, SH, MH, LLM
Dr. Prawitra Thalib, SH, MH
Faizal Kumiawan, SH, MH Hilda Yunita Sabrie, SH, MH Erni Agustin, SH, LLM Dr. Ghansam Anand, SH. MKn Dr. Prawitra Thalib, SH, MH
STUDI KOMPARATIF ANTARA KONSEP ASAS-ASAS UMUM PEMEzuNTAHAN YANG BAIK DENGAN KONSEP FIQH SIYASAH SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH} SEBAGAI INSTRUMEN II'IVESTASI DI PASAR MODAL SYARTAH UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BI,AYA NEGARA (APBN)
31
32
Prof. Dr. Agus Yudha Hemoko, SH, MH
JJ
Hilda Yunita Sabrie, SH, MH
34
Iqbal Felisiano, SH, LLM
Riza Alilianto Kumiawan, SH, MTCP
35
Sinar Aju Wulandari, SH, MH
Ria Setyawati, SH, MH, LLM
36
Franky Butar Butar, SH, MDev
wilda Prihatiningtyas,
Prof. Dr- Muchammad Zaidun, SH, MSi
Iman Prihandono, SH, MH, LLM, PhD Dr. Mas Rahmah, SH, MH, LLM
38
Dr. Urip Santoso, SH, MH
Indrawati, SH, LLM
39
Prof. Dr. Sri Hajati, SH, MS
Dr. Sri Winarsi, SH, MH Oemar Moechtar, SH, MKn
SH, MH
BATAS KEWENANGAN PRAKTIK KEPERAWATAN DENGAN PRAKTIK KEDOKTERAN PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG.UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN KEWENANGAN SWrcENA LEMBAGA NON YUDISIIL
REKONSTRUKSI KI,AUSULA BAKU DALAM KONTRAK BANK SYARI.AH DI
INDONESIA UNIFIKASI DALAM PEMBUATAN AI(TA WARIS DI INDONESTA PENERAPAN PRINSIP ASURANSI PADA ASURANSI JIWA KREDIT (PLUS) DALAM PEMBERTAN KREDIT KONSUMTIF OLEH
BANK LEGALITAS SURAT DAKWAAN BERDASAR PADA PEMERIKSAAN TERSANGKA TANPA DIDAMPINGI KUASA HUKUM: IMPLEMENTASI PASAL 56 AYAT (1} KUHAP DAN UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM. E S SE NTIAL FAC IL ITIES DOCTRI]VE SEBAGAI PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF KEKAYAAN INTELEKTUAL IMPLIKASI PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMEzuNTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESTA MENINGKATKAN PARTISIPASI MODAL
DALAM NEGERI MEI,ALUI KEWAJIBAN PERTICIPATING INTEREST UNTUK II\N/ESTOR ASING BIDANG PERTAMBANGAN MI}ryAK DAN GAS BUMI PEROLEHAN TANAH HAK MILIK YANG BERASAL DARI PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN IZIN PEMAKATAN TANAHH PEMERINTAH KOTA SURABAYA EKSISTENSI TANAH ADAT PASCA BERI-AKUT{YA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
No.
Ketaa Penelltl
Arggot Perellu
Judul Peaelltlan TITIK SINGGUNG ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DAN ITIKAD BAIK DAI,AM KAITANNYA DENGAN PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN DAN HUKUM PERDATA BATASAN KEWENANGAN PET,IYERAHAN DIBAWAH PENGAWASAN DAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN MEKANISME DROPSHIP DAI.A.M PERSPEKTIF SYARIAH MENGURAI DUALISME KEWENANGAN DALAM PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL STATUS HUKUM DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI DOKUMEN PENGANGKUTAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN ROTTERDAM RULES IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENGELOLAAN WIIAYAH PESISIR DAN PUI-AU KECIL TAHUN 2014 TERHADAP HUKUM REKT.AMASI
40
Dr. Agus Sekarmaji, SH, MHum
Faizal Kurniawan, SH, MH, LLM Rizky Amalia, SH, MH
4l
Riza
Alifianto Kurniawan, SH,
Sapta Aprilianto, SH,
MH, LLM
MTCP
42
43
Dian Purnama Anugerah, SH, MKn, LLM Dri Utari Christina Rahmawati, SH, LLM
Oemar Mochtar, SH, MKn
Christiani Widowati, SH, LLM
44
Nilam Andalia Kurniasari, SH, LLM, MKn
Masitoh Indriani, SH, LLM
45
A. Indah Camelia, SH, MH
Enny Narwati, SH, MH
