PROF. DR. Y. SOGAR SIMAMORA, SH., M.Hum. (GURU BESAR FH UNAIR-SURABAYA)

PROF. DR. Y. SOGAR SIMAMORA, SH., M.Hum. (GURU BESAR FH UNAIR-SURABAYA)

YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

1

 KEBEBASAN

CONTRACT)



BERKONTRAK (FREEDOM OF

KONSENSUAL (KESEPAKATAN)



PACTA SUNT SERVANDA



ITIKAD BAIK



PRIVITY OF CONTRACT



PROPORSIONALITAS


2

i. ii. iii. iv.

KESEPAKATAN KECAKAPAN HAL TERTENTU (OBJEK) SEBAB (CAUSA) YG DIPERBOLEHKAN


3

    

KONTRAK (FAKTOR OTONOM) DI LUAR KONTRAK (FAKTOR HETERONOM) KEPATUTAN KEBIASAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PS. 1339 KUHPERDATA).


4

4.1. PENGERTIAN KONTRAK PUBLIK ADLH KONTRAK YG DI DALAM NYA PEMERINTAH TERLIBAT SEBAGAI KONTRAKTAN. KETERLIBATAN PEMERINTAH MEMBAWA IMPLIKASI BERLAKUNYA HUKUM PUBLIK. GOVERNMENT CONTRACTS : DITUJUKAN PD KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA (GOVERNMENT PROCUREMENTS CONTRACTS) PUBLIC CONTRACTS: DITUJUKAN UNT KONTRAK YG TUNDUK PD HUKUM PUBLIK. DARI SEGI SUBSTANSI TTG PENGADAAN BARANG/JASA.


5

 ADMINISTRATIVE CONTRACTS: KONTRAK OLEH BADAN ADMINISTRASI. DARI SEGI ISI JUGA TTG NONPENGADAAN, TERMASUK KONTRAK ANTAR BADAN PUBLIK.  DI INDONESIA RUANG LINGKUP KONTRAK PUBLIK MELIPUTI KONTRAK PENGADAAN DAN NONPENGADAAN.


6







SECARA GARIS BESAR KONTRAK PUBLIK DAPAT DIBAGI 2 KELOMPOK, YAKNI: KONTRAK PENGADAAN DAN KONTRAK NON PENGADAAN. KONTRAK PENGADAAN DITUJUKAN PADA PEROLEHAN BARANG/JASA DENGAN MENGGUNAKAN (MEMBELANJAKAN) KEUANGAN NEGARA/DAERAH. KONTRAK NON-PENGADAAN DITUJUKAN PEMINDAHTANGANAN, PEMANFAATAN ASET DAN PUBLIC PRIVAT PARTNERSHIP (PPP). PD DASARNYA TDK ADA PENGELUARAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH KECUALI PENYERTAAN MODAL. YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

7

 DI a. b.

c.

LUAR BW, DAPAT DIBAGI TIGA KELOMPOK: UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara dan UU No.1/2004 ttg Perbendaharaan Negara. KONTRAK PENGADAAN: PERPRES 54/2010 DAN PERUBAHANNYA, TERAKHIR DG PERPRES 4/2015 DAN BERBAGAI ATURAN PELAKSANAANNYA. KONTRAK NON-PENGADAAN: PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 2014 TTG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (PP 27/2014), PERMENDAGRI No. 19/2016 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DLL. YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

8







DI DALAM KONTRAK PUBLIK TERKANDUNG UNSUR HUKUM PRIVAT (HUKUM PERDATA) DAN HUKUM PUBLIK (HUKUM ADMINISTRASI). UNSUR-UNSUR TERSEBUT BEKERJA BAIK PD TAHAP PRA-KONTRAK, KONTRAK MAUPUN PASCA KONTRAK. PD WILAYAH PENEGAKKAN HUKUM (ENFORCEMENT) SERING TERJADI BIAS ANTARA WANPRESTASI DENGAN KORUPSI.


9







KONTRAK PRIVAT: KESEPAKATAN, KECAKAPAN (KEWENANGAN), OBJEK & SEBAB (CAUSA). KONTRAK PUBLIK: PROSEDUR, KEWENANGAN & SUBSTANSI. KTUN: KEWENANGAN, PROSEDUR & SUBSTANSI.


10

5.1. HAKIKAT PENGADAAN BARANG/JASA  PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (GOVERNMENT PROCUREMENT) MERUPAKAN PEMBELANJAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH.  SETIAP APARATUR NEGARA/DAERAH YG TERLIBAT, TIDAK TERBATAS PADA ORGAN PENGADAAN, HARUS MENERAPKAN PRINSIP PRUDENT BUYER; BERTINDAK (MEMBELI) DENGAN BIJAKSANA AGAR BARANG/JASA YANG DIPEROLEH SEPADAN DENGAN UANG/ANGGARAN YANG DIKELUARKAN (AKUNTABILITAS). YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

11







PRINSIP TSB DIJABARKAN LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA. DI INDONESIA SECARA KHUSUS DIMULAI MELALUI KEPPRES NO. 18/2000, KEPPRES NO. 80/2003 & PERUBAHANNYA, LALU PERPRES NO. 54/2010 & PERUBAHANNYA. REGULASI TSB HAKIKATNYA MERUPAKAN PEDOMAN (TATA CARA) DLM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. REGULASI TSB TIDAK BERLAKU UNTUK PENGELOLAAN ASET, MISALNYA: KONTRAK BOT. YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

12









BERSIFAT FRAMENTARIS KARENA BELUM ADA UNDANG-UNDANG YANG SECARA KHUSUS MENGATUR PENGADAAN BARNG/JASA. SUMBER UTAMA ADALAH PASAL 23 (1) UUD 1945 (…PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DILAKSANAKAN SECARA TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT). BEBERAPA UNDANG-UNDANG YG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN MISALNYA: UU NO. 17/2003, UU NO.1/2004, UU NO. 2/2017, UU NO. 5/1999, UU NO. 23/2014, DLL. PERPRES NO. 54/2010 & PERUBAHANNYA, PERMENDAGRI, PERMENKEU, PERKA LKPP, DLL.


13







SEMUA ATURAN HUKUM TSB MENJADI LANDASAN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA, DAN SBG DASAR PENILAIAN ADA TIDAKNYA PENYIMPANGAN OLEH PENEGAK HUKUM. ORGAN PENGADAAN DITUNTUT UNTUK MEMATUHI SETIAP ATURAN DAN MELAKSANAKANNYA DALAM SETIAP TAHAPAN PENGADAAN, DARI AWAL SAMPAI AKHIR. DINAMIKA PERUBAHAN REGULASI SANGAT CEPAT; SETIAP ORGAN DITUNTUT UNTUK SENANTIASA MENGIKUTI PERKEMBANGAN AGAR TIDAK TERJADI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM.


14





SETIAP ORGAN (PA/KPA, PPK, ULP/PEJABAT PENGADAAN & PPHP), DITUNTUT UNTUK MEMAHAMI MASING-MASING TUGAS DAN KEWENANGANNYA. KEPUTUSAN YANG DIBUAT/DITERBITKAN OLEH ORGAN PENGADAAN HAKIKATNYA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN). KARENA ITU HARUS DIPERHATIKAN: KEWENANGAN, PROSEDUR DAN SUBSTANSI SEBELUM KTUN ITU DITERBITKAN. YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

15







MENGINGAT LUASNYA REGULASI, DAN DLM BEBERAPA HAL TIDAK JELAS/TIDAK LENGKAP, PENGGUNA ANGGARAN DAPAT MENETAPKAN TIM TEKNIS/TIM PENDAMPING, DISAMPING TP4D , SBG UPAYA ANTISIPASI UNT MEMPERKECIL RISIKO HUKUM. TIM TEKNIS/PENDAMPING/TP4D DIPERLUKAN UNTUK MEMBERIKAN SARAN/MASUKAN ATAS PERSOALAN HUKUM YG TIMBUL DALAM SETIAP TAHAPAN PENGADAAN. SARAN/MASUKAN TSB HENDAKNYA TERTULIS. LAZIM JUGA DLM BENTUK RESUME RAPAT. YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

16

 





DLM PELELANGAN/SELEKSI, PENAWARAN DATANG DARI PESERTA LELANG/SELEKSI. POKA ULP MELAKUKAN EVALUASI PENAWARAN UNTUK MENDAPATKAN PENAWARAN YG TERBAIK (THE BEST OFFER), BUKAN YG HARGA TERMURAH, DAN SELANJUTNYA MENETAPKAN (MENGUMUMKAN) PENYEDIA B/J SERTA MENYAMPAIKANNYA KPD PPK. JIKA PPK SETUJU MAKA SELANJUTNYA PPK MENERBITKAN SPPBJ SEPANJANG TDK ADA SANGGAHAN. JIKA PPK TIDAK SETUJU HASIL PEMILIHAN MAKA PPK MENYAMPAIKAN KEPADA PA/KPA. JIKA OLEH PA/KPA LELANG DINYATAKAN GAGAL MAKA DPT DILAKUKAN EVALUASI ULANG, PENYAMPAIAN ULANG DOK PENAWARAN ATAU PELELANGAN ULANG (RETENDER). YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

17





PENERIMAAN/AKSEPTASI ATAS PENAWARAN TERJADI PADA SAAT PPK MENERBITKAN SPPBJ. PADA MOMEN INI TELAH TERJADI KESEPAKATAN. TAHAP SETELAH PENERBITAN SPPBJ ADLH PENANDATANGAN KONTRAK. BAGAIMANA JIKA TERDAPAT SITUASI KONTRAK TIDAK DITANDATANGANI SEKALIPUN SPPBJ TELAH TERBIT ? REGULASI BELUM MENGATURNYA.


18

AYAT (1) TANDA BUKTI PERJANJIAN TERDIRI ATAS: a. BUKTI PEMBELIAN; b. KUITANSI; c. SURAT PERINTAH KERJA (SPK); d. SURAT PERJANJIAN; DAN e. SURAT PESANAN. AYAT (2) BUKTI PEMBELIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A, DIGUNAKAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG NILAINYA SAMPAI DENGAN RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH).


19

AYAT (3) KUITANSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF B, DIGUNAKAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG NILAINYA SAMPAI DENGAN RP50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH). AYAT (4) SPK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF C, DIGUNAKAN UNTUK PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA SAMPAI DENGAN Rp 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN UNTUK JASA KONSULTANSI DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN RP50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH). YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

20

AYAT (5) SURAT PERJANJIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF D, DIGUNAKAN UNTUK PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/ JASA LAINNYA DENGAN NILAI DIATAS Rp 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DAN UNTUK JASA KONSULTANSI DENGAN NILAI DIATAS Rp 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH). AYAT (6) SURAT PESANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF E DIGUNAKAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PURCHASING DAN PEMBELIAN SECARA ONLINE.


21

6.1. PENGERTIAN: BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 22 PERPRES 54/2010: KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA YANG SELANJUTNYA DISEBUT KONTRAK ADALAH PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PPK DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA ATAU PELAKSANA SWAKELOLA.


22

AYAT (1) PPK MENETAPKAN JENIS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANCANGAN KONTRAK. AYAT (2) KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA MELIPUTI : a. KONTRAK BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN; b. KONTRAK BERDASARKAN PEMBEBANAN TAHUN ANGGARAN; c. KONTRAK BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN; DAN d. KONTRAK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN.


23

AYAT (3) KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF A, TERDIRI ATAS: a. KONTRAK LUMP SUM; b. KONTRAK HARGA SATUAN; c. KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN; d. KONTRAK PERSENTASE; DAN e. KONTRAK TERIMA JADI (TURNKEY). AYAT (4) KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN PEMBEBANAN TAHUN ANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF B, TERDIRI ATAS: a. KONTRAK TAHUN TUNGGAL; DAN b. KONTRAK TAHUN JAMAK.


24

AYAT (5) KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF C, TERDIRI ATAS: a. KONTRAK PENGADAAN TUNGGAL; b. KONTRAK PENGADAAN BERSAMA; DAN c. KONTRAK PAYUNG (FRAMEWORK CONTRACT). AYAT (6) KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF D, TERDIRI ATAS: a.

b.

KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN TUNGGAL; DAN KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN TERINTEGRASI.


25











ISI KONTRAK HARUS KONSISTEN DENGAN SSUK DAN SSKK DALAM DOKUMEN PENGADAAN. PPK HENDAKNYA MENCERMATI HAL INI. SETELAH MEMASTIKAN KEABSAHAN JAMINAN PELAKSANAAN, DAN JANGKA WAKTUNYA, PPK MENANDATANGANI KONTRAK. UNT KONTRAK YG KOMPLEKS DAN/ATAU DI ATAS RP 100 M, DILAKUKAN SETELAH ADA PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) DARI AHLI HUKUM KONTRAK. MENGINGAT RISIKO HUKUM YG TIMBUL, SEYOGYANYA PPK DIDAMPINGI OLEH TIM PENDAMPING. TIDAK ADA LARANGAN UNTUK MEMINTA PENDAPAT HUKUM SEKALIPUN NILAI KONTRAK DI BAWAH RP 100 M.


26

 SETELAH







KONTRAK DITANDATANGANI BERLAKU PRINSIP HUKUM KONTRAK, DI ANTARANYA: PACTA SUNT SERVANDA (PS 1338 KUH PERDATA). PRIVITY OF CONTRACT (PS 1340 KUH PERDATA). PROPORSIONALITAS


27

KONTRAK PENGADAAN HANYA DPT DIUBAH JIKA:  TERDAPAT KESEPAKATAN DARI KONTRAKTAN (PS 1338 AYAT 2 KUH PERDATA); DAN,  MEMENUHI KETENTUAN PS 87 PERPRES 54/2010 JO PERPRES 70/2012).  PERUBAHAN DITUANGKAN DLM ADDENDUM KONTRAK 


28





PENYEDIA B/J DILARANG MENGALIHKAN PELAKSANAAN PEK UTAMA BERDASARKAN KONTRAK, DENGAN MELAKUKAN SUBKONTRAK KPD PIHAK LAIN, KECUALI SEBAGIAN PEK UTAMA KPD PENYEDIA B/J SPESIALIS. (PS 87 AYAT 3). PELANGGARAN ATAS KETENTUN TSB DIKENAKAN SANKSI DENDA YG BENTUK & BESARNYA DIATUR DLM DOKUMEN KONTRAK. (?) YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

29

 KEADAAN

KAHAR (FM), “SUATU KEADAAN YG TERJADI DILUAR KEHENDAK PARA PIHAK & TDK DPT DIPERKIRAKAN SEBELUMNYA SHG KEWAJIBAN KONTRAKTUAL TDK DPT DIPENUHI”. (PS 91 AYAT 1)  FM MENGHAPUSKAN KESALAHAN KARENANYA PENYEDIA TDK BOLEH DIHUKUM.  PPK DPT MEMBUAT KESEPAKATAN (ADDENDUM) BERHUBUNG TERJADINYA FM.


30

 HARDSHIP

ADLH KEADAAN YG MENYULITKAN PENYEDIA DLM MEMENUHI KEWAJIBANNYA & AKAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN.(PS 91 AYT 4 )  DLM FM PENYEDIA TERCEGAH SEDANGKAN DLM HARDSHIP PELAKSANAAN DPT DILAKUKAN TETAPI AKAN MERUGIKAN PENYEDIA.  HARDSHIP TIDAK MENGHAPUS KESALAHAN PENYEDIA (WANPRESTASI). SANKSI KONTRAK HARUS DITERAPKAN OLEH PPK. YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

31

 PEMUTUSAN

BERSIFAT SEPIHAK DG MENYIMPANGI PS 1266 KUHPERDATA. JIKA TDK ADA PENYIMPANGAN, PEMUTUSAN HARUS MELALUI PENGADILAN.  PEMUTUSAN ADLAH SANKSI YG DIJATUHKAN KARENA PENYEDIA BERSALAH WANPRESTASI.  PERPANJANGAN 50 HARI ADLH DISKRESI PPK.  DPT JUGA KARENA ADANYA KKN, PEMALSUAN ATAU PERSAINGAN CURANG YG DINYATAKAN OLEH INSTANSI BERWENANG, MIS: KPPU (UU No. 5/1999). YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

32

 SANKSI

LAIN AKIBAT PEMUTUSAN (PS 93 AYAT

2) :  JAMINAN PELAKSANAAN DICAIRKAN;  SISA UANG MUKA HARUS DILUNASI;  MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN; DAN,  PENYEDIA DIMASUKKAN DAFTAR HITAM.  SANKSI TERSEBUT BERSIFAT KUMULATIF.


33

 DIKENAKAN

OLEH PA/KPA SETELAH ADA USULAN DARI PPK/ULP/PJ PENGADAAN.  DLM TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK, BLACK LIST DIJATUHKAN PD PENYEDIA YANG WANPRESTASI.  SUBJEK YG DIKENAI SANKSI ADLH: ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA DAN INDIVIDU YG MENANDATANGANI KONTRAK.  LARANGAN UNT MENGIKUTI KEGIATAN PENGADAAN SELAMA 2 (DUA) TAHUN KALENDER YSS, KULIAH UMUM FH UNSRI, MARET, 2017

34

SELAMAT BERDISKUSI


35

PROF. DR. Y. SOGAR SIMAMORA, SH., M.Hum. (GURU BESAR FH UNAIR-SURABAYA)

Recommend Documents