FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

Oleh : AFIF ABDUL AZIS NIM. 031111049

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP...

AFIF ABDUL AZIS


HALAMAN PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Penyusun

DR. TOETIK RAHAYUNINGSIH, SH, M. Hum NIP. 196504101990022001

AFIF ABDUL AZIS NIM. 031111049

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015

ii SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal 16 juni 2015

Panitia penguji skripsi :

Ketua

: Dr. Sarwirini S.H., M.S.

………………..

Anggota

: Dr. Toetik Rahayuningsih S.H., M.Hum ………………..

: Bambang Suheryadi S.H., M.Hum.

………………...

: Iqbal Felisiano S.H., LL.M.

…………………

iii SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS


PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: AFIF ABDUL AZIS

NIM

: 031111049

Bidang Minat : Peradilan Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 16 Juni 2015 Yang membuat pernyataan

AFIF ABDUL AZIS NIM. 031111049

iv SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS


MOTTO

Tak Perlu Menjelaskan Tentang Dirimu Pada Siapapun, Karena Yang Menyukaimu Tidak Membutuhkannya Dan Yang Membencimu Tidak Akan Mempercayainya. ( Ali bin Abi Thalib )

v SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS


DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang - undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang – Undang No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting Undang – Undang No. 1 Tahun 1953 tentang Penimbunan Barang – Barang Undang – Undang No. 7 /Drt /Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Undang - Undang No.8/Prp/1962 tentang Perdagangan Barang - Barang dalam Pengawasan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Keputusan Menteri Perdagangan No. 101/SK/VIII/1967 tentang Pengangkutan Barang – Barang Dalam Pengawasan Keputusan Menteri Perdagangan No. 16/Kp/7/1968 tentang Sembilan Bahan Pokok Keputusan Menteri Perdagangan No. 125/KP/V/1991 tentang Penetapan Cengkeh sebagai Barang Dalam Pengawasan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Peraturan Persiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

vi SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS


KATA PENGANTAR

Assalmu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji syukur kehadirat allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan hidayah kepada hambanya sehingga bisa beraktualisasi diri mengembangkan pola pikir yang progresif dan responsif terhadap fenomena sosial dan problem hukum di masyarakat. penulis menaruh harapan besar atas segala apa yang dilakukan dalam penulisan ini sehingga membawa implikasi positif dalam membawa perubahan kearah yang lebih baik terhadap tatanan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Harapan besar muncul di tengah – tengah krisis multi dimensi yang masuk dalam setiap sendi peradapan. Dengan semangat pengembangan intelektualitas dan daya pikir kreatif, Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK “ Terselesaikannya skripsi dan studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini tidak terlepas dari adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materil. Penulis sangat berterimakasih atas apresiasi dari semua pihak tersebut. Akhirnya pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada : 1.

Allah SWT, Tuhan yang memberikan aku kesehatan, kemudahan, kekuatan dan keyakinan atas terselasainya skripsi ini.

2.

Rosulullah SAW sebagai suri tauladan bagi semua umat.

vii SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS


3.

Ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, serta adik – adik atas dukungannya selama ini.

4.

Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun S.H,. M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta para Wakil Dekan.

5.

Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sekaligus memberikan arahan, saran, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6.

Ibu Dr. Sarwirini S.H., M.S. selaku ketua penguji, ibu Dr. Toetik Rahayuningsih S.H., M.Hum. Bapak Bambang Suheryadi S.H., M.Hum. Bapak Iqbal Felisiano S.H., LL.M. selaku tim penguji yang telah berkenaan menguji dan meluangkan waktunya.

7.

Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M selaku dosen wali selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas kesabarannya memberikan nasehat, saran, waktu, motivasi yang sungguh sangat berarti untuk penulis.

8.

Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan membekali ilmu kepada penulis selama ini.

9.

Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah membantu secara administrasi kepada penulis selama ini.

10.

Kawan – kawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya terimakasih banyak atas bantuan dan sarannya serta dorongannya.

11.

Kawan – kawan BSO Forum Study & Advokasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ( ForSAM Unair ) dan BSO SKI Unair terimakasih banyak.

viii SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS


Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT sehingga skripsi ini dapat selesai. Akhir kata, “ tak ada gading yang tak retak “, oleh karenanya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang dapat dipergunakan untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan masukan bagi mereka yang akan meneliti terhadap permasalahan yang sama serta dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara indonesia dalam usaha mencegah terjadinya tindak pidana ekonomi. Sebuah harapan yang sangat besar agar negara ini segera terbebas dari tindak pidana ekonomi yang mengganggu komoditas pangan di indonesia. Amin Wabillahit taufiq wal hidayah. Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 16 Juni 2015 Penulis,

AFIF ABDUL AZIS NIM: 031111049

ix SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS


ABSTRAK

Tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sering terjadi dalam masyarakat namun jarang tersentuh oleh penegak hukum. Kegiatan penimbunan dilakukan pada saat sektor pangan di Indonesia mengalami krisis sumber pangan yang diakibatkan eksploitasi berlebihan atau kondisi alam yang buruk. Akibatnya kegiatan penimbunan yang terjadi dapat merugikan keuangan negara serta terjadi inflasi diluar kendali. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaturan dan pertanggungjawabannya ?. Dalam pembahasan skiripsi ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penimbunanan barang kebutuhan pokok dapat dipertanggungjawabkan kepada orang atau korporasi selaku subjek hukum. Karena yang dapat melakukan kesalahan adalah orang dan juga korporasi. Orang atau korporasi ini termasuk juga dalam pengertian pelaku usaha dalam Undang – Undang Perdagangan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana. Pengaturan tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok diatur dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan pelaksana sebagai pendukung implementasi Undang – Undang Perdagangan tersebut. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok

x SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. ii HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... iii PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS .................................................... iv MOTTO ............................................................................................................... v DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ................................. vi KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii ABSTRAK .......................................................................................................... x DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 14 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................ 15 1.4 Metode Penelitian .................................................................................... 15 1.4.1 Tipe Penelitian ................................................................................ 15 1.4.2 Pendektan Masalah ......................................................................... 16 1.4.3 Sumber Bahan Hukum ................................................................... 16

xi SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS


BAB II

KETENTUAN YANG MENGATUR LARANGAN TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

2.1

Sejarah Pengaturan Larangan Penimbunan Barang ............................. 18

2.2

Kriminalisasi Penimbunan Barang menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 ........................................................................... 26

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

3.1

Subyek Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok ....................................................................................................... 35 3.1.1 Pelaku Orang ( persoon ) ............................................................. 35 3.1.2 Pelaku Korporasi ( recht persoon ) .............................................. 43

3.2 BAB IV

Sanksi Pidana .......................................................................................... 60 PENUTUP

4.1

Kesimpulan ............................................................................................. 66

4.2

Saran ....................................................................................................... 67

DAFTAR BACAAN

xii SKRIPSI


AFIF ABDUL AZIS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015

Recommend Documents