ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DALAM PROSES PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama)
Oleh: Maulida Oktaviani NIM : 106082002632
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
The Analysis Effectiveness of Implementing Tax Payer Registration Number Obligatory as Additional Factor in Tax Extensification Program at Kebayoran Lama Tax Service Office
By Maulida oktaviani
ABSTRACT The purpose of the research is to analyze how the effectiveness of the tax payer registration number ownership. The variable in this research is the effectiveness of the tax payer registration number ownership (X) as independent variable and the tax extensification program (Y) as dependent variable. Data collected through questionnare which is given to tax officer and secondary data which can support the research. The respondent of the research is tax officer who work at the kebayoran lama tax service office, sample of the research is sixty respondents and the sampling method is purposive sampling. The research use qualitative descriptive method with importance and performance analysis which is the importances and implementation analysis will produce data in form of cartesius diagram about the factor influence the ownership of tax payer registration number obligatory as the factor in tax extensification program. The questionnaire result showed that the appropriate level between the implementation and the importance is 93,71%. It means that the implementation of the ownership of tax payer registration number obligatory as additional factor in tax extensification program is effective because it is appropriate with the expecting of the tax service office and the value is 77,28% which has showed efffective. implementation program of the income tax payer extensification in KPP Jakarta Kebayoran Lama, have been able to improve the amount of tax payer equal to74.33%, where in tehe year 2008 only amount to 52.417 tax payer and the year 2009 become 91.380 tax payer. Similar matter followed also with the increasing the tax receiving at equal to 5.68% in the year 2008 to Rp 1.135.556.000.000 while in the year 2009 reaching Rp 1.200.71.850.630. the increasing of tax receiving that happened on kpp Jakarta Kebayoran Lama is an increasing on income of country that can be used for funding development and welfare society.
Keyword: Effectiveness, Tax PayerRegistration Number, Tax Extensification
vi
Analisis Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama. Oleh: Maulida Oktaviani
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak sebagai faktor pendukung dalam proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak. Variabel yang menjadi focus penelitian ini adalah efektivitas kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (X) sebagai variable bebas dan program ekstensifikasi pajak (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh aparat pajak dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Responden penelitian adalah para aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta, sample diambil sebanyak 60 responden, yang penentuan sample menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan “Importance and Performance Analisys” yaitu analisis tingkat kepentingan dan pelaksanaan, yang akan menghasilkan data dalam bentuk diagram kartesius tentang faktor yang mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP sebagai salah satu faktor dalam program ekstensifikasi pajak. Hasil kuesioner menunjukkan jawaban dengan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan dengan kepentingan sebesar 93,71% terhadap program ekstensifikasi pajak. Hal ini berarti penerapan kewajiban kepemilikan NPWP sebagai faktor pendukung dalan program ekstensifikasi pajak telah efektif karena sesuai dengan harapan Kantor Pelayanan Pajak. Penerapan kewajiban kepemilikan NPWP telah berjalan dengan baik yaitu sebesar 77,28% telah menyatakan efektif. Program ekstensifikasi wajib pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran lama, telah mampu meningkatkan wajib pajak terdaftar sebesar 74.33%, dimana pada tahun 2008 hanya berjumlah 52.417 wajib pajak dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 91.380 wajib pajak. Hal yang serupa diikuti pula dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2008 pada KPP jakarta kebayoran lama berjumlah sebesar Rp. 1.135.556.000.000 dan pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 1.200.071.850.630, artinya telah mengalami peningkatan sebesar 5,68%. peningkatan penerimaan pajak yang terjadi pada kantor pelayanan pajak jakarta kebayoran lama merupakan peningkatan pada penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: efektivitas, nomor pokok wajib pajak, ekstensifikasi pajak
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang dan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Pada
kesempatan
ini,
dengan
segala
kerendahan
hati
penulis
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dan doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada: 1.
Kedua orang tuaku, yang senantiasa selalu memberi support baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesain skripsi ini. Kalian juga telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini.. Amin Ya Rabbal’alamin..
2.
Bapak Dr. Yahya Hamja, MM selaku pembimbing I yang telah memberikan bantuan baik waktu maupun saran kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3.
Bapak Afif Sulfa,SE,Ak,MSi selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan baik waktu, saran, maupun ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4.
Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
viii
5.
Bapak Afif Sulfa,SE,Ak,Msi dan Ibu Yessi Fitri,SE,Ak,MSi selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6.
Bapak Dr. Amilin SE,Ak,Msi dan juga Ibu Reskino,SE,Ak,Msi yang telah memberikan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7.
Ibu Rini,SE,Ak,MSi yang telah memberi saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8.
Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
9.
Mahasiswa
jurusan
akuntansi
angkatan
2006,
(IntanR,Indah,Fika,Hanan,Malia,Uum,Fitri,IntanD,Megawati,Nia,Galih,Me ga,Fenti,Herty,Izumi,Isti,Yudo,Bejo,Fery,Reza,Menes,Mupti,Adjat,Ijul,Irfa n,Dayat,Heri,Jamal,Fajar, Tofan, Ibnu, Asmi, Fuad, Dyah ayuningtyas, Murniasari, Adisty, Novi, Dita Justiana dll) terima kasih atas kerjasamanya selama ini. 10.
Untuk
Izumi
Nadya
Marrisca
Putri,Herty
Safitri,Istihayu
Putri
Buansari,Mupti Rahmatika,Iqbal..makasi untuk doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.. 11.
Untuk kelompok belajar kompre Senja Nuansari, Fery Istanto, Fenti Wijayanti, Mupti Rahmatika, Tofan Haribowo, Izumi Nadya Marrisca Putri, Herty Safitri Yunintasari, Dini Karta Ulfani, Astrid, Ibnu Alfarobi makasi bwt support and doanya ya..
12.
Teman-Teman kelas Pajak A angkatan 2006,Manajemen, HI, IESP, Kelompok KKS Pandeglang, Pengurus BEM FEB angkatan 2008-2009 Terimakasih atas kerjasamanya selama ini.
13.
Untuk Rendy Mohammad Sidik, terimakasih atas support dan doanya yang telah diberikan kepada penulis.
14.
untuk
Rini,Lalita,Norma,Mona,Ikhsan
semangat dan doanya selama ini.
ix
trimakasih
yaA
canda
tawa,
15.
Semua teman-teman penulis yang belum disebut di atas tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk tercapainya penulisan skripsi yang lebih baik lagi.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Jakarta, Juni 2010
Maulida Oktaviani
x
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan Skripsi ............................................................................................i Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif .....................................................................ii Lembar Pengesahan Ujian Skripsi..................................................................................iiii Daftar Riwayat Hidup ......................................................................................................iv Abstract..............................................................................................................................vi Abstrak...............................................................................................................................vii Kata Pengantar .................................................................................................................viii Daftar Isi ............................................................................................................................xi Daftar Tabel ......................................................................................................................xiv Daftar Gambar..................................................................................................................xvi Daftar Lampiran...............................................................................................................xvii BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... ............ 1 A. Latar Belakang Penelitian ..................................................................................1 B. Perumusan Masalah............................................................................................7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..........................................................................7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....................................................................................9 A. Konsep Dasar Pajak di Indonesia ....................................................................9 1. Pajak............................................................................................................9 2. Fungsi Pajak................................................................................................11 3. Jenis Pajak...................................................................................................11 4. Tata Cara Pemungutan Pajak ......................................................................13 5. Asas Pemungutan Pajak..............................................................................14 6. System Pemungutan Pajak..........................................................................14 7. Kewajiban wajib pajak................................................................................15 8. Hak-hak wajib pajak ...................................................................................16 xi
B. Nomor Pokok Wajib Pajak ...............................................................................17 1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak .......................................................17 2. Cara mendapatkan NPWP...........................................................................18 3. Tata Cara Pendaftaran NPWP.....................................................................19 4. Fungsi NPWP..............................................................................................20 5. Format NPWP.............................................................................................21 6. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya ...................................................21 7. . Sanksi tidak mendaftarkan diri...............................................................
22
C. Ekstensifikasi pajak ..........................................................................................22 1. Pengertian ...................................................................................................22 2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dalam Rangka Ekstensifikasi...23 3. Upaya Ekstensifikasi
Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan
pajak ...........................................................................................................24 D. Efektivitas .........................................................................................................27 1. Pengertian Efektivitas .................................................................................27 2. Pengukuran Efektivitas ...............................................................................28 E. Kerangka pemikiran..........................................................................................30 F. Penelitian Terdahulu .........................................................................................31 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................................33 A. Ruang Lingkup Penelitian.................................................................................33 B. Metode Penentuan Sampel................................................................................33 C. Metode Pengumpulan Data...............................................................................33 D. Metode Analisis ................................................................................................34 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....................................................35 2. Analisis Hasil Data Penelitian ....................................................................37 E. Operasional Variabel Penelitian .......................................................................40 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN....................................................................48 xii
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..................................................................48 1. Sejarah Singkat KPP Kebayoran Lama Jakarta ............................................48 2. Visi, Misi, Dan Nilai KPP Pratama ..............................................................48 3. Struktur Organisasi...................................................................................
50
4. Fungsi Dan Tugas....................................................................................
51
5. Cakupan Wilayah Kerja............................................................................
52
6. Karakteristik Wajib Pajak.........................................................................
53
7. Pelayanan.................................................................................................
53
8. Penegakkan Hukum.................................................................................
54
9. Kesiapan Sumber Daya Manusia................................................................ 54 10. Ekstensifikasi Wajib Pajak .........................................................................55 B. Statistik Deskriptif Responden.....................................................................
57
C. Hasil Dan Pembahasan.................................................................................
59
1. Pelaksanaan Ekstensifikasi WP di KPP Jakarta Kebayoran Lama ...............59 2. Uji Validitas.............................................................................................
66
3. Uji Reliabilitas..........................................................................................
69
4. Analisis Importance And Performance Scale...........................................
70
5. Diagram Kartesius...................................................................................
84
6. Penilaian Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP............. 95 BAB V PENUTUP......................................................................................................
97
A. Kesimpulan....................................................................................................... 97 B. Implikasi.......................................................................................................
97
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................
99
LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
pnelitian terdahulu............................................................................................ 31
Tabel 3.1
Kategori Penilaian Tinggi Rendahnya Reliabilitas Instrumen......................... 37
Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian....................................................................... 41
Tabel 3.3
Pengukuran Terhadap Tingkat Kepentingan Kewajiban Kepemilikan NPWP............................................................................................................... 47
Tabel 3.4
Pengukuran Terhadap Tingkat Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak................................................................................................................. 47
Tabel 4.1
Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Kebayoran Lama................ 55
Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Identitas Responden.......................................................... 58
Tabel 4.3
Jumlah Wajib Pajak Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Jakarta Kebayoran Lama Periode Tahun 2005-2009....................................... 59
Tabel 4.4
Daftar Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar...................................... 60
Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Instrumen Pelaksanaan Kewajiban Kepemilikan NPWP............................................................................................................... 66
Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Instrumen Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak................................................................................................................. 67
Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Pelaksanaan Keajiban Kepemilikan NPWP ......................................................................................... 69
Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak ......................................................................................... 69
Tabel 4.9
Penilaian Tingkat Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak Pada KPP Pratama Kebayoran Lama........................................................................ 71
Tabel 4.10 Penilaian Tingkat Pelaksanaan /Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP Pada KPP Pratama Kebayoran Lama................................................... 75 Tabel 4.11 Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP............................ 79
xiv
Tabel 4.12 Perhitungan Rata-Rata Penilaian Tingkat Pelaksanaan/Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penilaian Tingkat Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP............................ 85
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran......................................................................................... 30 Gambar 3.1 Diagrams The Performance-Rating Analysis ................................................. 39 Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kebayoran Lama ....................................... 50 Gambar 4.2 Diagram Kartesius............................................................................................ 90 Gambar 4.3 Hasil Tingkat Efektivitas Pelaksanaan /Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP ......................................................................................... 96
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I
Surat Riset Penelitian
Lampiran II
Daftar Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Lampiran III Daftar Jumlah Penerimaan Negara Lampiran IV Kuesioner Penelitian Lampiran V
Skor Jawaban kuesioner
Lampiran VI Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Pelaksanaan Lampiran VII Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kepentingan LampiranVIII Nilai-Nilai r Product Moment
xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Percepatan laju pembangunan dan struktur pembiayaan pembangunan nasional sebagian besar berasal dari luar negeri. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa alternatif pinjaman luar negeri sudah tidak efektif lagi di mata masyarakat karena sangat membebani pengeluaran Negara pada masa–masa berikutnya. Oleh karena itu, peranan penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan Negara terutama penerimaan dari nonmigas. Indonesia memiliki dua sumber penerimaan yang digunakan untuk upaya pemenuhan kebutuhan dana pembangunan, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dan penerimaan yang berasal dari bukan pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan bukan pajak terdiri dari sumber dana luar negeri, berupa bantuan dan pinjaman luar negeri, dan sumber dana dalam negeri berupa hasil ekspor, kekayaan alam, laba BUMN, investasi dan sumber lain.
1
Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan Negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak, yakni melalui program ekstensifikasi pajak yang diupayakan seoptimal mungkin dengan mengintegrasikan dan meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan serta penegakan hukum. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Ekstensifikasi seharusnya sama sekali tidak membebani wajib pajak dengan jumlah pajak yang lebih besar dari yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan, melainkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran berpajak bagi mereka yang telah menerima penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP serta membayar dan melaporkan secara jujur berapa besar pajak terutangnya. Hal ini diterangkan dalam memori penjelasan Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun
2
2008 yang merupakan perubahan keempat UU Nomor 7 tahun 1993 tentang pajak penghasilan (Indonesian tax review, Vol.1/Edisi 19/2009). Sejatinya ada semacam prestige atau kebanggaan tersendiri yang hanya dirasakan oleh pemilik NPWP. Prestige ini wajar terasa sebab mendaftarkan diri untuk wajib pajak sesungguhnya adalah bentuk dari tanggung jawab seseorang warga Negara yang baik untuk bersama memikul beban pembangunan bangsa ini. Ketentuan perpajakan pun memberikan petunjuk mengenai kriteria yang menyebabkan orang pribadi atau badan wajib untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ketentuan dasar mengenai hal ini terdapat dalam undang-undang yang mengatur ketentuan formal perpajakan, tepatnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari UU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 2 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa yang wajib untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP meliputi orang pribadi dan badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif (Indonesian tax review, Vol.1/Edisi 19/2009). Meskipun DJP telah mewajibkan pembuatan NPWP, namun masyarakat seringkali enggan untuk melaksanakannya. Timbulnya keengganan orang untuk ber-NPWP seringkali dikaitkan dengan ketidakpuasan terhadap tingkat kontraprestasi tidak langsung dari pemerintah. Artinya, sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa kewajiban (setor dan lapor) setelah berNPWP masih tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Buat apa punya NPWP kalau pendidikan masih mahal, jalan 3
masih banyak yang rusak, dan komentar senada lainnya, yang sering menjadi alasan universal. Belakangan ini pemerintah khususnya Ditjen Pajak, semakin serius menggarap keengganan para masyarakat untuk ber-NPWP. Banyak cara yang sudah dicoba, misalnya sunset policy, ekstensifikasi NPWP via company, bahkan memberikan perlakuan pajak yang berbeda antara mereka yang sudah ber-NPWP dengan yang belum. Teknik yang disebut terakhir ini, meski biasa dipandang sebagai bentuk punishment bagi mereka yang belum ber-NPWP, dapat pula dilihat sebagai keuntungan legal-disebut demikian karena diatur dalam ketentuan pajak-yang bias dirasakan oleh para pemilik NPWP. Di luar itu, kepemilikan NPWP juga mulai dikaitkan dengan berbagai bentuk “kontraprestasi langsung di luar aturan pajak” yang dapat dinikmati oleh para pemiliknya (Indonesian tax review,2008). Langkah ekstensifikasi diarahkan pada upaya-upaya menjangkau potensi pajak yang belum terjangkau saat ini. Upaya ekstensifikasi ini diarahkan tepat pada sasaran, yaitu mereka yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan perpajakan melakukan kewajiban pajak, tetapi belum atau tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Salah satu cara yang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai sasaran peningkatan penerimaan dari sektor pajak adalah dengan mengeluarkan UU No.7 tahun 1983, UU No.9 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, UU No.17 tahun 2000, yang telah diperbaharui dengan UU No.36 tahun 2008. Perubahan undang-undang perpajakan (tax reform) ini diharapkan dapat meningkatkan 4
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya serta bertanggung jawab atas segala wewenang yang diberikan. Kepercayaan yang telah diberikan Negara kepada Wajib Pajak adalah menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar tanpa disalah gunakan (self assessment). Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia dan Wajib Pajak Badan (Perseroan Terbatas/PT), Persekutuan Komanditer, BUMN, BUMD, perseroan lainnya). Kebijakan pemerintah ini diatur melalui perubahan system pemungutan official assessment system menjadi self assessment system sejak tahun 1983 (Lumbantoruan,2005:381) dalam (Eskal:2007). Selain itu, menurut Imam (2003:5), diperlukan keseimbangan antara usaha ekstensifikasi pajak dengan siatem administrasi yang efisien dan struktur perpajakan yang adil dan mudah sehingga sumber pajak yang baru mudah untuk di administrasikan. Kemudian ini dengan sendirinya akan mendorong tingkat partisipasi warga Negara yang lebih tinggi lagi dalam membayar pajak. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Gunadi (1997:1) bahwa terdapat 6 (enam) kondisi pendukung terhadap kesuksesan pemungutan pajak di suatu Negara, yaitu: 1. Aktivitas ekonomi dilaksanakan dalam transaksi keuangan. 2. Tingkat literasi (buta huruf) masyarakat rendah.
5
3. Adanya praktek pembukuan (administrasi) yang sehat dan dapat dipercaya (reliable). 4. Tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi. 5. Tersedia jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif. 6. Rendahnya tingkat sektor ekonomi informal (black market economy underground) Pada tahun 2001, Direktorat Jendral Pajak memfokuskan kegiatan pada usaha ekstensifikasi yang bertajuk pada program “Know Your Tax Payer” (Kenalilah pembayar pajak anda). Program ini ditujukan kepada aparat pajak untuk lebih mengenal secara persis, detail, dan menyeluruh atas kegiatan dan aktivitas Wajib Pajak. Disinilah perlunya KPP mempunyai intelejen yang terampil agar pemeriksaan tidak salah sasaran, perlu dihindari Wajib Pajak yang
patuh
diperiksa
berkali-kali
sedangkan
mereka
yang
tingkat
kepatuhannya rendah justru tidak diperiksa sama sekali (http:// klik pajak.com,2006:10/12/2009, 19:20). Kepemilikan NPWP merupakan salah satu faktor pendukung dalam program ekstensifikasi pajak dan tentunya memiliki peranan penting dalam melaksanakan sistem administrasi perpajakan tetapi efektivitas kepemilikan nomor pokok wajib pajak sebagai salah satu faktor pendukung dalam program ekstensifikasi pajak belum diketahui secara pasti.
6
Untuk itu penulis mencoba meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak.” dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, sebagai perumusan masalah adalah seberapa besar tingkat efektivitas penerapan kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai faktor pendukung dalam proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Untuk
mengetahui
besarnya
efektivitas
penerapan
kewajiban
kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai faktor pendukung dalan program ekstensifikasi pajak. 2. Manfaat penelitian a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan media yang baik untuk berlatih, menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami berbagai teori yang berkaitan dengan ekstensifikasi pajak.
7
b. Bagi masyarakat, khususnya wajib pajak penelitian ini memberikan gambaran tentang efektivitas kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib
Pajak
ekstensifikasi
(NPWP) pajak.
dalam
Sehingga
proses
pelaksanaan
masyarakat
tidak
ragu
program dalam
menjalankan aktivitas perpajakan. c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak. Memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan program ekstensifikasi pajak agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan menambah jumlah penerimaan pajak negara.
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Dasar Pajak di Indonesia 1. Pajak. Untuk
dapat
membiayai
pengeluaran
Negara,
pemerintah
melakukan pemungutan pajak dari rumah tangga dan perusahaan. Pengertian atau definisi pajak sangat beragam. Walaupun banyak pendapat mengenai pengertian tersebut, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan substansi. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut R. Santoso Brotodiharjo (1997) mendefinisikan pajak sebagai berikut ; “ Pajak adalah iuran wajib kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Definisi pajak menurut Rahmat Soemitro adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik 9
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Siti Resmi,2005:1).
Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public investment “ (Siti Resmi, 2005:1).
Dari definisi diatas, pajak mempunyai ciri sebagai berikut : a. Pembayaran iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak adalah pemerintah dari wajib pajak berupa uang. b. Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan kekuatan peraturan atau undand-undang. c. Dapat dipaksa, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah. d. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengaluaran Negara yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban
dari
rakyat
untuk
menyerahkan
sebagian
dari
harta
kekayaannya ke kas Negara, sesuai dengan keadaan dan kedudukan tertentu menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat dipaksakan,
tanpa
adanya
jasa
timbal
balik
dari
pemerintah
(kontraprestasi) dan digunakan untuk kesejahteraan umum.
10
2. Fungsi Pajak. Pajak dipandang sebagai bagian yang mempunyai peranan penting dalam penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Dengan demikian pajak memiliki dua fungsi, yaitu : a. Fungsi budgetair (sumber keuangan Negara), artinya pajak merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Untuk itu pemerintah akan berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara uang dilakukan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. b. Fungsi Regulered (mengatur),artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: Tarif pajak yang bersifat progresif atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan (Siti Resmi, 2005:2).
3. Jenis Pajak. Jenis pajak menurut Siti Resmi (2005:6), dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, sifat, dan menurut lembaganya. 11
a. Menurut golongannya, terdiri dari: a) Pajak langsung, pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Jadi, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya : pajak penghasilan. b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika ada suatu kejadian, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya : Pajak Pertanbahan Nilai (PPn), terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa yang dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik
secara
eksplisit
maupun
secara
implicit
(dimasukkan dalan harga jual barang/jasa).
b. Menurut sifatnya, dikelompokkan menjadi : a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contoh: PPh. b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau 12
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajaktanpa harus memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjek), contoh: PBB. c. Menurut lembaga pemungutannya, dikelompokkan menjadi: a) Pajak Negara (pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I maupun ingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Yang termasuk pajak daerah tingkat I, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak izin penangkapan ikan diwilayah. Yang termasuk pajak daerah tingkat II, yaitu: Pajak
pembangunan,
pajak
penerangan
jalan,
pajak
atas
reklame,dan lain-lain. 4. Tata Cara Pemungutan Pajak Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2005:8), dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: a.
Stelsel nyata (riil stelsel) : pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah penghasilan)
13
b. Stelsel anggapan (fiktif) : pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. c. Stelsel Campuran : pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, dimana besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, untuk menentukan besarnya pajak pada akhir tahun yang disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. 5. Asas Pemungutan Pajak. Asas
pemungutan
pajak
menurut
Siti
Resmi
(2005:10),
dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: a. Asas Domisili (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. b. Asas Sumber : Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. c. Asas Kebangsaan: pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 6. Sistem Pemungutan Pajak. Menurut Mardiasmo (2008:7) dikenal 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, diantaranya :
14
a. Official Assesment system, yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. b. Self Assesment System, yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undangundang perpajakan yang berlaku. c. With Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yag terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. 7. Kewajiban Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2008:44), kewajiban wajib pajak terdiri dari: a. Mendaftarkan diri utnuk mendapatkan NPWP b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. e.
Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
f.
Jika diperiksa wajib : a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 15
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas wajib pajak atau objak yang terutang pajak. b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan. g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 8. Hak - Hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2008:45), wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut: a
Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
b
Menerima tanda bukti pemasukan SPT
c
Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
d
Mengajukan permohonan prnundaan penyampaian SPT
e
Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
f
Mengajukan permohonan perhitugan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
g
Meminta pengembaliankelebihan pembayaran pajak
h
Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 16
i
Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
j
Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
k
Mengajukan keberatan dan banding.
B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1. Pengertian NPWP Pengaturan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diatur dalam keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep 161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu : “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.” Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut (Waluyo, 2007:26) adalah: “Nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”
17
2. Cara Mendapatkan NPWP Setiap wajib pajak dapat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan cara: a. Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP. b. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat
usaha
berbeda
dengan
tempat
tinggal,
selain
wajib
mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. e. WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. 18
3. Tata Cara Pendaftaran NPWP Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan: a. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing. b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan : a) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing; b) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. c. Untuk WP Badan : a) Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT; b) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif;
19
c) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. d. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong: a) Fotokopi KTP bendaharawan; b) Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan. e. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut: a) Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation; b) Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation; c) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation. f. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar. g. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus (http:// klik pajak.com,2006:10/12/2009, 19:20). 4. Fungsi NPWP Menurut Mardiasmo (2008:22), fungsi nomor pokok wajib pajak yaitu: a. Sarana dalam administrasi perpajakan. b. Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 20
c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. 5. Format NPWP NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 (Sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak (Mardiasmo 2008:26). Contoh : 01.014.070.1- 982.001 6. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya. Penghapusan Nomor Pokok Waib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal pajak apabila : a. Diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki nomor pokok wajib pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari wanita tersebut terdaftar sebagai wajib pajak. d. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, atau 21
e. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur jenderal pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan utnuk wajib pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk wajib pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan direktur jenderal pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dianggap dikabulkan (Mardiasmo 2008:26). 7. Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (waluyo,2007). C. Ekstensifikasi Pajak. 1. Pengertian Menurut surat edaran Ditjen Pajak No.SE-06/PJ.7/2004 tanggal 6 Agustus 2004 yang dimaksud dengan ekstensifikasi pajak adalah : 22
“Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak(PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak”. Dengan kata lain ekstensifikasi pajak merupakan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.KMK94/KMK.01/1994
tanggal
29
Maret
1994
pasal
273-pasal
276
menyebutkan bahwa Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) melalui Subseksi Penggalian potensi Pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak (P3EWP) pada kantor pelayanaan pajak mempunyai tugas untuk melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak. 2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak Sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan ekstensifikasi wajib pajak baru dalam rangka pemerataan kewajiban perpajakan, berdasarkan surat edaran Ditjen pajak No.SE-06/PJ.7/2004 tanggal 6 Agustus 2004 maka perlu dilakukan melalui pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). PSL ekstensifikasi termasuk dalam jenis pemeriksaan rutin. PSL ekstensifikasi dilaksanakan terhadap calon wajib pajak yang apabila lebih dari 14 hari sejak tanggal pengiriman SPT untuk mendaftarkan diri:
23
a. Menanggapi dengan menyatakan tidak wajib mempunyai NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP. b. Tidak menanggapi karena surat pemberitahuan kembali pos c. Menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan atau NPPKP tetapi berdasarkan Master File Ditjen Pajak ternyata tidak terdaftaratau nama dan alamatnya berbeda. PSL dalam rangka ekstensifikasi ini dapat dilakukan oleh petugas KPP dan petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor wilayah Ditjen pajak. Jangka waktu pelaksanaan PSL adalah 2 minggu sejak Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang. Hasil pelaksanaan PSL ekstensifikasi harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP). Setiap LPP harus memuat kesimpulan dan usulan tindak lanjut pemeriksaan antara lain berupa pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan beserta perkiraan penghitungan besarnya angsuran PPh ps.25 dalam tahun berjalan dan setoran pemotongan/pemungutan PPh dan PPN serta pajak lainnya atau usul untuk dilakukan pemeriksaan khusus berdasarkan data yang ditemukan. 3. Upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk dapat memenuhi target penerimaan Negara dari sektor pajak, pemerintah akan mengupayakan peningkatan pajak terutama melalui langkah ekstensifikasi perpajakan. Upaya ekstensifikasi antara lain dapat dilakukan melalui :
24
a. Canvassing terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntrasentra ekonomi seperti mall, shopping center, plaza, took dan usaha dagang penjual bahan-bahan bangunan dan lain-lain. b. Ekstensifikasi melalui kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu supaya setiap kartu kelurga diberi NPWP sehinggadisetiap RT dapat diketahui dengan cepat jumlah penduduk yang terdaftar sebagai wajib pajak. c. Ekstensifikasi melalui kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian supaya mewajibkan pemilik paspor untuk mempunyai NPWP dan demikian pula dengan instansi pemberi izin lainnya khususnya yang berkenaan dengan pemberian izin atas sesuatu yang dapat dijadikaan petunjuk tingkat kemampuan membayar pajak. d. Ekstensifikasi dengan mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP, namun dilaksanakan dengan menghindarkan pemberian NPWP kepada pemegang kartu yang kewajiban pajaknya menjadi tanggungan anggota keluarga lainnya yang telah ber-NPWP. e. Ekstensifikasi terhadap pembeli mobil dengan harga lebih dari Rp. 200 juta dan rumah dengan NJOP Rp. 1 M atau lebih untuk mempunyai NPWP. f. Kewajiban bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP untuk menjadi wajib pajak, kecuali yang memperoleh penghasilan setingkat UMR.
25
Upaya-upaya tersebut diatas tentu saja akan berhasil apabila didukung oleh tindakan penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Hal ini tidaklah mudah apabila tidak dilakukan oleh petugas pajak yang bersih dan professional. Dalam upaya penegakkan hukum untuk mendukung kebijakan ekstensifikasi pajak telah dirumuskan kebijakan baik yang bersifat incentive maupun punitive. Insentive yang ditawarkan mencakup pemberian reward bagi penunggak pajak yang kooperatif berupa: penghapusan sanksi administratif, pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP), STP (Surat Tagihan Pajak), penjadwalan kembali pembayaran utang pajak, dan lain-lain. Dipihak lain cara yang lebih keras (punitive) terhadap wajib pajak yang membandel juga telah dipersiapkan, yaitu : penagihan utang pajak seketika, pengumunan ke media massa, pencegahan wajib pajak ke luar negeri, lelang harta wajib pajak, sampai dengan ancaman bagi penggelap pajak 6 tahun penjara di tambah denda sebesar 400% bagi yang melakukan dengan sengaja. Untuk menunjang upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan, maka telah di tuangkan ke dalam UU No.14 tahun 2002 tentang pengadilan
pajak.
Efektivitas
penegakan
hukum
dalam
rangka
ekstensifikasi pajak juga akan sangat bergantung kepada kesadaran masyarakat, khususnya wajib pajak. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang terus menerus untuk mensosialisasikan baik ketentuan-ketentuan pajak yang selama ini dirasakan sangat rumit oleh masyarakat maupun 26
pelaksana pemungutan dan atau penyetoran pajak yang praktis, mudah dan tidak berbelit-belit.
D. EFEKTIVITAS. 1. Pengertian Efektivitas. Untuk mendefinisikan suatu efektivitas sangat berhubungan dengan tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Menurut Martani Husein (1987:54) dalam Eskal (2007:53) efektifitas organisasi adalah: “ Tingkat keberhasilan organisasi dalan usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas mencakup berbagai faktor di dalam dan luar organisasi.”
Menurut
Sudarmayanti
(1999)
dalam
Imam
(2003:145)
mendefinisikan efektivitas adalah : “Untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya dan sarana yang ada”
Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (1997) dalam Imam (2003:145) efektivitas berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan sudah tercapai. Menurut Alijoyo (2000:9) dalam Eskal (2007:53) efektivitas adalah “effectiveness is a measure of success in meeting asset of established goal”. Hal ini dapat diartikan sebagai ukuran mengenai seberapa baik atau seberapa tepat sasaran atau rencana yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. 27
Menurut john M. Gibson (1997:25) dalam Eskal (2007:54), konsep tentang efektivitas organisasi disandarkan bukan hanya pada teori sistem saja namun juga dimensi waktu. Kesimpulan pokok dari teori sistem adalah kriteria efektivitas tidak hanya menggambarkan seluruh siklus input/ proses output dan juga harus menggambarkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya yang lebih luas yaitu terhadap hidupnya organisasi dan dimensi waktu yang menggambarkan tentang kelangsungan hidup suatu organisasi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah upaya suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan tepet waktu dan hasil sesuai dengan yang diharapkan menggunakan sumberdaya dan sarana yang ditetapkan. Efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang penting untuk melihat gambaran suatu organisasi karena dapat menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Pengukuran efektivitas organisasi merupakan suatu hal yang sangant rumit karena dalam organisasi yang sangat besar dengan banyak bagian yang sifatnya berbeda dan mempunyai sasaran yang berbeda antara satu sama lain. 2. Pengukuran Efektivitas. Penilaian efektivitas atau kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas
operasional
suatu
organisasi,
bagian
operasional
dan
karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan criteria yang ditentukan
28
sebelumnya. Menurut Yuwono (2000:23), pengukuran efektivitas/kinerja adalah: “Tindakan pengukuran yang dilakukan berbagai aktivitas dalam rantai yang ada pada perusahaan/organisasi, yang hasil pengukurannya akan digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan tingkat saat organisasi memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian” Pengukuran
efektivitas
organisasi dapat dilakukan dengan
menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda, mengasumsikan bahwa organisasi akan menugaskan input yang berasal dari lingkungannya melalui suatu proses internal menjadi output yang akan dilemparkan kembali ke lingkungannya. Dalam berbagai organisasi pengukuran efektivitas dilakukan melalui: a. Pendekatam sasaran (goal approach) dalam pengukuran efektivitas memusatkan pada output yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang telah direncanakan. b. Pendekatan sumber (resources approach) lebih memusatkan perhatian pada input yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapat sumber yang dibutuhkan untuk pencapaian performa yang baik. c. Pendekatan proses (prosess approach) lebih memusatkan perhatian pada aspek kegiatan internal organisasi dan mengukur efektivitas melalui berbagai indikator internal. Pengukuran kinerja yang efektif didasarkan pada kebutuhan konsumen dan fokus pada keinginan konsumen. Menurut Yuwono (2002:24) dalam eskal (2007) pengukuran kinerja yang efektif yaitu:
29
a. Didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri sesuai perspektif pelanggan. b. Evaluasi atas berbagai aktivitas menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang customer validated. c. Sesuai dengan seluruh aspek kinerja yang mempengaruhi pelanggan, sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif. d. Memberikan umpan balik untuk membantu seluruh organisasi mengenali masalah yang ada kemungkinan perbaikan.
E. Kerangka Pemikiran. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini, dapat dijelaskan dengan gambar berikut: KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta
Peraturan Kewajiban Kepemilikan NPWP
Tingkat Pelaksanaan
Tingkat Kepentingan
(X)
(Y)
Analisis Kuadran
Efektivitas Pelaksanaan
Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 30
F. Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP sebagai faktor pendukung dalam program ekstensifikasi pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti
sebelumnya.
Penelitian-penelitian
tersebut
banyak
memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi aparat pajak untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam administrasi perpajakan. Tabel 2.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP sebagai faktor pendukung dalam program ekstensifikasi pajak Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Peneliti (Tahun) Eskal Pujiatiningsih (2007)
Judul Penelitian Analisis Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak
Variabel Yang Diteliti Sistem Informasi Perpajakan, Pemeriksaan pajak.
Metodologi Penelitian Sample: Petugas pajak KPP Cilandak Metode: Analisis Kuadran
Hasil Penelitian (Kesimpulan) Hasil analisis menunjukkan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak telah melaksanakan sistem informasi perpajakan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan dengan sangat efektif (87,14%).
Bersambung pada halaman selanjutnya
31
Tabel 2.1 (lanjutan) Peneliti (Tahun) Epa Tetika Handayani (2005)
Judul Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Ekstensifikasi WP PPh Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Pada KPP Pratana Jakarta Cengkareng
Variabel Yang Diteliti Ekstensifikasi Wajib pajak, Wajib Pajak, Penghasilan, Penerimaan Negara.
Metodologi Penelitian Metode: Deskriptif Kualitatif
Hasil Penelitian (Kesimpulan) Dengan dilaksanakannya program ekstensifikasi wajib pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran lama, telah mampu meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 12,10%, dimana pada tahun 2003 hanya berjumlah 37.529 wajib pajak dan pada tahu 2004 meningkat menjadi 42.038 wajib pajak. Hal yang serupa diikuti pula dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak sebesar 17,28%, pada tahun 2003 berjumlah Rp.489.781.560.000 sedangkan pada tahun 2004 mencapai Rp.574.380.790.000. peningkatan penerimaan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama merupakan peningkatan pada penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkupnya membahas seberapa besar efektivitas penerapan kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan program ekstensifikasi pajak, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang beralamat di Jl.Ciledug Raya Nomor 65 Jakarta.
B. Metode Penentuan Sampel Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan mengambil sampel melalui pemilihan purposive sampling. Pemilihan sampel dengan purposive sampling mempunyai tujuan tertentu atau target tertentu dalan memilih sampel secara tidak acak (Nur Indriantoro dan Bambang S, 2001: 131).
C. Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara
33
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dam dicatat pihak lain). (Indriantoro dan Supomo, 2002 : 147). Untuk memperoleh data dan informasi, beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Penelitian Pustaka (Library Research) Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002:150). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, arsip-arsip KPP Jakarta Kebayoran Lama, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan penghentian prematur atas prosedur audit. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Data pendukung penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak yang berada di wilayah KPP jakarta Kebayoran Lama. Pengumpulan data kuisioner
dilakukan
dengan
teknik
personally
administered
questionnaires, yaitu kuisioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2002:154).
D. Metode Analisis Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode statistik deskriptif yaitu untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 34
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono,1999:12). Data yang dikumpulkan dari penelitian diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Selanjutnya, data tersebut disusun dalam bentuk tabel kontijensi. Dalam analisis penelitian ini akan digunakan teknik analisis kuadran, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Ketepatan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut (Singarimbun dan Effendi,1989:122). Dalam suatu penelitian diperoleh instrumen yang valid dan reliabel. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang ingin di ukur. Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama (Husein Umar,2003:113). a
Uji Validitas Seperti telah diutarakan sebelumnya, validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrument penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Bila r hitung >r tabel, maka dinyatakan valid b) Bila r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid
35
Untuk menentukan r hitung didapatkan dari perhitungan dengan menggunakan teknik korelasi “product moment” dalam program SPSS versi 16 dan dalam menentukan r table dengan menggunakan tabel Angka Kritik Nilai r (lampiran). b. Uji Reliabilitas Setelah melakukan validitas instrument penalitian, tahap selanjutnya adalah mengukur reliabilitas data dan instrumen penelitian yang menunjukkan konsistensi data yang dikumpulkan. Suatu kuisioner dikatakan reliable (handal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali,2005:45). Reliabilitas adalah indeks nilai yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan, dengan kata lain menujukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha. Data dapat dikatakan reliable bila memiliki nilai alpha di atas 0,6 (Nunnally,1967 dalam Ghozali,2005). Nilai reliabilitas penelitian dibedakan atas masing-masing variabel. Untuk menginterpretasikan tinggi rendahnya reliabilitas
36
instrumen sebagai pedoman didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: Tabel 3.1 Kategori Penilaian Tinggi Rendahnya Reliabilitas Instrumen Interval koefisien < 0.200 0.200 – 0.399 0.400 – 0.599 0.600 - 0.799 0.800 – 1.00
Tingkat reliabilitas Korelasi Sangat Rendah Korelasi Rendah Korelasi Cukup Korelasi Tinggi Korelasi Sangat Tinggi
Sumber : Eskal (2007:63)
2. Analisis data hasil penelitian Teknis pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, karena penelitian ini penelitian deskriptif untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya, digunakan metode “Importance Performance Analysis” berdasarkan rumus John A Martilla dan John C James dari Philip Kotler 1997:481 (J.Supranto, 1997:239-240) Analisis
tingkat
kesesuaian
antara
kepentingan
dan
kinerja
pelaksanaan adalah hasil perbandingan antara skor kinerja pelaksanaan dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP. Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian menurut J Supranto (1997:241-243) adalah sebagai berikut:
37
Keterangan: Tki = tingkat kesesuaian Xi = skor penilaian kinerja Yi = skor penilaian kepentingan Dari hasil kuesioner, akan dicari nilai atau skor rata-rata dari masingmasing variable dengan rumus:
Keterangan: = Skor rata-rata kinerja/tingkat pelaksanaan = Skor rata-rata kepentingan n = Jumlah responden Selain itu juga dibuat diagram kartesius yang merupakan suatu bangun yang dibadi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (X,Y), dimana tingkat pelaksanaan dan
merupakan rata-rata dari rata-rata skor
adalah rata-rata dari skor kepentingan seluruh
factor yang mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP. Seluruh factor atau atribut terdiri dari 38 Item. Selanjutnya seluruh factor ini akan dinyatakan dengan K, dalam hal ini K = 38 yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:
38
Keterangan: K = banyaknya atribut atau factor yang dapat mempengaruhi efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP i = 1, 2, 3,……..N Nilai rata-rata yang telah diperoleh dengan perhitungan masingmasing faktor tersebut, kemudian ditempatkan pada diagram kartesius secara berurutan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, dalam 4 (empat) kategori kuadran seperti tampak pada gambar 3.2 berikut ini :
Diagram kartesius kepentingan _ Y prestasi
Kepentingan
pertahankan
=
A
B
Prioritas rendah
berlebihan
C
D
Y
=
_
X
X Pelaksanaan / kinerja
Gambar 3.1 Diagram the Performance-Rating Analysis Sumber : John A Martilla dan John C James (1997:481) 39
Keterangan : a
Kuadran A menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dianggap mempengaruhi proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak.
b
Kuadran B menunjukkan unsur NPWP telah berhasil secara efektif dilaksanakan untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat efektif karena tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
c
Kuadran C menunjukkan faktor yang kurang efektif/penting dan tidak terlalu mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi pajak sehingga pelaksanaannya dianggap biasa saja.
d
Kuadran D, menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi pajak tidak efektif dan tidak terlalu mempengaruhi, akan tetapi pelaksanannya berlebihan sehingga kinerja yang ditunjukkan sangat baik padahal faktor ini dianggap kurang penting, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.
E. Operasional Variabel Penelitian Menurut Sugiono (1997) dalam Husein (1998:47) variabel penelitian adalah atribut dari sekelompok orang atau objek penelitian yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut.
40
Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk mengetahui nilai dari variabel mandiri tanpa membuat perbandingan (Sugiyono,1999:11), variable pada penelitian ini adalah efektivitas penerapan kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai faktor pendukung dalam proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak yang dijabarkan dengan indikator pada tabel 3.2 Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian Variabel Efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP
Subvariabel Ketentuan dan kewajiban wajib pajak
Indikator a
b
c
d
e
Diharapkan Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun Diharapkan Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) Penggunaan NPWP dalam menentukan WP yang diperiksa Kemudahan petugas dalam menentukanWP yang akan diperiksa. Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektuf. Wajib memiliki NPWP.
Nomor Pernyataan 1
Skala Skala ordinal
2
3
4
5
Bersambung pada halaman selanjutnya
41
Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel Subvariabel Efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP
Ketentuan dan kewajiban wajib pajak
Indikator f
g
h
i
j
k
Diharapkan Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun Diharapkan Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) Penggunaan NPWP dalam menentukan WP yang diperiksa Kemudahan petugas dalam menentukanWP yang akan diperiksa. Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektuf. Wajib memiliki NPWP. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan.
Nomor Pernyataan 6
Skala Skala ordinal
7
8
9
10
11
Bersambung pada halaman selanjutnya
42
Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel Subvariabel Efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP
Ketentuan dan kewajiban wajib pajak
Indikator l
Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat diberikan sanksi. m Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak terhadap Negara guna menunjang pembangunan nasional. n Terjadi ketidak adilan oleh DJP dalam penentuan wajib pajak yang harus memiliki NPWP. o Berdasarkan sisten self assessment semua wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP
Nomor Pernyataan 12
Skala Skala ordinal
13
14
15
Bersambung pada halaman selanjutnya
43
Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel Subvariabel Efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP
Ketentuan dan kewajiban wajib pajak
Indikator p
q
r
s.
a. Kebijakan dan prosedur NPWP b.
c.
d.
e.
Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat pada waktunya Wajib pajak harus melaporkan informasi yang benar dalam pembukuan & SPT Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak Wajib pajak mengerti makna setiap nomor dalam NPWP. Wajib Pajak dapat memasukkan NPWP dengan benar KPP dapat mengadministrasika n pajak dengan benar. Sistem penomoran NPWP telah dilaksanakan sesuai prosedur. Memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya.
Nomor Pernyataan 16
Skala Skala ordinal
17
18
19
20
Skala ordinal
21
22
23
24
Bersambung pada halaman selanjutnya 44
Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel Subvariabel
Indikator
Kebijakan f. Menjaga ketertiban dan prosedur dalam pembayaran NPWP pajak. g. Memudahkan dalam melaksanakan administrasi perpajakan. h. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. i. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan j. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diperlukan. k. Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan mendapatkan fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN) l. Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal m. NPWP dapat memudahkan wajib pajak pada saat melakukan pengajuan kredit ke bank. Bersambung pada halaman selanjutnya
Nomor Pernyataan 25
Skala Skala ordinal
26
27
28
29
30
31
32
45
Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel Subvariabel Program ekstensifikasi pajak
Proses a pelaksanaan program ekstensifikasi b pajak. (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE06/PJ.7/2004) c
Indikator
Menggunakan informasi yang tersedia Canvassing terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntrasentra ekonomi. Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu d Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP e Ekstensifikasi terhadap pembeli mobil dengan harga lebih dari Rp.200jt & rumah dengan NJOP Rp.1 M atau lebih. f Kewajiban bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP. Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Bersambung pada halaman selanjutnya
Nomor Pernyataan 33
Skala Skala ordinal
34
35
36
37
38
46
Adapun pengukuran variabel yang digunakan adalah skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sifat, pendapat, kondisi dan persepsi tentang fenomena sosial (Sugiyono,199:87). Sedangkan menurut Knear (!998) dan Husein (2005:70), skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Perangkat utama untuk mendapatkan data primer dari responden adalah dengan kuesioner. Skala Likert memungkinkan responden menjawab dalam jumlah kategori tertentu pada setiap butir pertanyaan. Dalam skala penilaian terlihat keragaman penilaian yang berkisar antara 1 sampai dengan 5, adapun kategori yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3 Pengukuran Terhadap Tingkat Kapentingan Kewajiban Kepemilikan NPWP. Bobot 5 4 3 2 1
Kriteria Sangat penting (SP) Penting (P) Cukup Penting (CP) Kurang Penting (KP) Tidak Penting (TP)
Tabel 3.4 Pengukuran Terhadap Tingkat Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak. Bobot 5 4 3 2 1
Kriteria Sangat efektif (SE) Efektif (E) Cukup efektif (CE) Kurang efektif (KE) Tidak efektif (TE)
47
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat KPP Pratama Kebayoran Lama a. Dasar Hukum Pembentukan KPP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama (KPP Kebayoran Lama) dibentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: PMK- 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai KPP modern, struktur organisasi mengalami perubahan sesuai fungsi yang menggabungkan fungsi pelayanan KPP, fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan fungsi pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) ke dalam satu atap pelayanan KPP Pratama. 2. Visi, Misi, dan Nilai KPP Pratama a. Visi Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
48
b. Misi Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan UndangUndang
Perpajakan
yang
mampu
mewujudkan
kemandirian
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. c. Nilai a) Integritas
:Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.
b) Profesionalisme
:Memiliki kompetensi dibidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika, dan sosial
c) Inovasi
:Memiliki Pemikiran yang bersifat terobosan dan atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.
d) Teamwork
:Memiliki
kemampuan
untuk
bekerjasama
dengan orang, pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.
49
3. Struktur Organisasi Kepala Kantor
Pelayana
Pengawas an
Ekstensifikasi
Pemeriksaa
Penagiha
Fungsi Pelayanan
- Layanan NPWP, PKP - Layanan administrasi dan 4. berkas Perpajakan - Penerimaan SPT dan surat-surat WP 5. - Penertbitan produk hukum perpajakan perpajakan - Penyuluhan dan Konsultasi teknis 6. penyuluhan perpajakan - Bimbingan WP/help desk - Layanan PBB dan BPHTB
PDI
U
Fungsional P
Sub Bag
ik
Fungsi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Fungsi Hard Enforcement
Fungsi Pendukung
- Pengawasan kepatuhan (soft enforcement) - Profilling, mapping, bench marking WP - Analisis kerja WP - Penerbitan surat himbauan - Case management - Pendapatan subyek/obyek pajak - Pemutakhiran
- Restitusi - Administrasi dan pelaksanaa n pemeriksaa n - Administrasi piutang
- Urusan RT kantor, keuangan, SDM - Data penerimaa n MPN - Administrasi pengolaha n data WP - Dukungan teknis komputer - Aplikasi
Sumber: Profil KPP Pratama Kebayoran Lama
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kebayoran Lama 50
4. Fungsi dan Tugas a. Pelayanan Layanan NPWP dan PKP , layanan administrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan SPT dan Surat-surat wajib pajak, penerbitan produk hukum perpajakan, penyuluhan dan konsultasi tekhnis penyuluhan perpajakan, bimbingan wajib pajak/help desk, layanan PBB dan BPHTB, pengurangan PBB. b. Intensifikasi & Ekstensifikasi Pengawasan kepatuhan (soft enforcement: profiling, mapping, benchmarking wajib pajak), analisis kinerja wajib pajak, penerbitan syrat himbauan, case management, pendataan subjek dan objek pajak, pemutakhiran basis data, appraisal objek PBB. c. Hard Enforcement Restitusi
,
administrasi
dan
pelaksanaan
pemeriksaan,
administrasi piutang pajak, penagihan paksa, sita,lelang. d. Pendukung Urusan rumah tangga kantor, keuangan, SPM, data penerimaan MPN, administrasi pengolahan data wajib pajak, dukungan tekhnis komputer, aplikasi sistem.
51
5. Cakupan Wilayah Kerja KPP Kebayoran Lama melayani wajib pajak yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama dan Kecamatan Pesanggrahan, yang terdiri atas sebelas (11) kelurahan, yaitu : a. Kecamatan Kebayoran Lama a) Kel Pondok Pinang b) Kel Kebayoran Lama Selatan c) Kel Kebayoran Lama Utara d) Kel Cipulir e) Kel Grogol Selatan f) Kel Grogol Utara b. Kecamatan Pesanggrahan a) Kel Bintaro b) Kel Pesanggrahan c) Kel Ulujami d) Kel Petukangan Selatan e) Kel Petukangan Utara Wilayah layanan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) seksi pengawasan dan konsultasi (Seksi Waskon) dengan merujuk kepada batas jalan, batas alam dan blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada wajib pajak (WP) di wilayah tersebut, telah ditugaskan 20 (dua puluh) orang pegawai Account Representative (AR). Para AR di Seksi Waskon 52
bertanggungjawab untuk memberikan layanan perpajakanm atas seluruh jenis pajak termasuk layanan PBB dan layanan Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara langsung, edukasi, asistensi serta mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 6. Karakteristik Wajib Pajak Wilayah KPP Kebayoran Lama meliputi pula permukiman masyarakat menengah keatas seperti perumahan Pondok Indah, Permata Hijau, Kebayoran dan Senayan, dengan potensi orang pribadi yang sangat besar untuk dilakukan penggalian penerimaan pajaknya. Untuk wajib pajak badan, jenis usaha yang dominan adalah usaha perdagangan di ikuti sektor jasa. Industri pengolahan atau pabrikasi hanya 5 % dari keseluruhan sektor usaha. Dengan potensi wilayah dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang lebih besar maka KPP Kebayoran Lama memiliki banyak kesempatan untuk dapat melakukan ekstensifikasi namun disisi lain jumlah WPOP yang sangat besar juga dapat mempengaruhi beban administrasi dan pelayanan bagi KPP Kebayoran Lama. 7. Pelayanan Selain mengemban Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Kebayoran Lama memiliki tujuan untuk bisa terus meningkatkan kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Upaya KPP Kebayoran Lama tidak cukup hanya dengan meminta kepada wajib pajak agar mematuhi ketentuan perpajakan saja, tetapi KPP Kebayoran Lama juga berkewajiban untuk 53
dapat selalu memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak, serta selalu meyakinkan bahwa tindakan memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilakukan semudah dan sesederhana mungkin. 8. Penegakan Hukum Untuk menjaga moral dan menegakkan asas keadilan bagi wajib pajak yang patuh maka terhadap wajib pajak yang tidak patuh akan dilakukan tindakan lebih berupa dilakukannya pemeriksaan khusus dan penagihan aktif. Ketidakpatuhan wajib pajak tersebut bukan saja karena unsur kesengajaan namun juga karena kekurangpahamamatas ketentuan perpajakan dari kelalaian untuk melakukan suatu kewajiban. Untuk itu, tindakan pemeriksaan dan penagihan aktif selalu memprioritaskan resiko tertinggi sesuai analisis resiko yang dibuat oleh AR. Sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan khusus, AR akan mengirimkan surat himbauan, surat tegoran dan panggilan konseling kepada wajib pajak. 9. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sebagai kantor pelayanan pajak modern yang menerapkan prinsip good governance dalam memberikan pelayanan kepada WP, maka setiap pegawai KPP Kebayoran Lama telah dibekali pengetahuan perpajakan serta standar perilaku yang secara jelas mengatur tentang kewajiban dan larangan pegawai (kode etik pegawai DJP). Peningkatan pengetahuan pegawai dilakukan dengan melakukan pembelajaran bersama secara rutin dan diskusi terbuka atas kasus permasalahan wajib pajak sehingga dicapai solusi terbaik. 54
KPP Kebayoran Lama akan selalu meningkatkan kemampuan pegawai sampai pada tingkat reputasi yang baik dalam hal kecakapan tekhnis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan pelayanan, tepat dan memberikan keputusan yang adil. Setiap pegawai KPP Kebayoran Lama telah menyadari bahwa setiap tindakan, sikap dan keputusan yang dibuat kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya akan mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan WP kepada DJP. Tabel 4.1 Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Kebayoran Lama No
Golongan
1
I
2
II
3
III
4
IV
Tingkat Pendidikan Jumlah SD SMP SMA DI DII DIII DIV S1 S2 S3 1
1 2
8 21
4
15
4
1
9
33 32 1
5
7 2
75 1
4
Sumber: Profil KPP Pratama kebayoran Lama 10. Ekstensifikasi Wajib Pajak Semakin beratnya beban pemerintah dalam pembiayaan Negara, mengharuskan pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang menjadi andalan dan memegang peranan terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara). Penerimaan dalam negeri idealnya adalah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan apabila masih ada sisa maka akan digunakan membiayai public investment. 55
Terpurukya perekonomian Indonesia mengakibatkan terpuruknya perusahaan-perusahaan yang menjadi sumber penerimaan pajak. Oleh karena itu usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara tidak dapat lagi mengandalkan sumber-sumber yang ada dan rutin saat ini, sebab banyak wajib pajak yang melaporkan keuangannya yang merugi, akibatnya pajak penghasilan yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Salah satu usaha yang ditempuh adalah melaksanakan ekstensifikasi untuk menggali sumber-sumber pajak baru yang sasarannya ada dua yaitu: a. Usaha untuk menambah wajib pajak baru, namun usaha ini sangat tergantung usaha direktorat jenderal pajak untuk membantu memburu para wajib pajak yang belum terdaftar. Berlawanan memang dengan apa yang ada dalam undang-undang perpajakan yang ada,dimana diatur bahwa wajib pajak diharapkan mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak itu sendiri. b. Usaha untuk menambah objek pajak baru, diantaranya telah ditempuh usaha untuk memperluas objek PPN atas barang mewah, PPN atas penjualan pedagang eceran dan lainnya. Pengertian ekstensifikasi wajib pajak menurut surat edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE.06/PJ.9/2001 adalah “Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)”. 56
Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi meliputi: a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan wajib pajak PPh OP yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia atau orang pribadi berada di indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). b. Penberian NPWP di lokasi usaha termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan, perkantoran atau mal/plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya. c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap wajib pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan atau PKP baik di domisili atau dilokasi B. Statistik Deskriptif Responden Dalam penelitian ini penulis mengirimkan kuesionar sebanyak 68 buah yang disampaikan langsung kepada karyawan kantor pelayanan pajak pratama kebayoran lama jakarta. Seluruh kuesioner yang diterima digunakan dalam analisis data. Karakteristik responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah:
57
Tabel 4.2 Ststistik Deskriptif Identitas Responden Identitas responden Absolut Presentase Jumlah sampel 60 100% Jenis kelamin: Laki-laki 36 60% Perempuan 24 40% Lama menjadi petugas pajak: < 1 tahun 8 13,33% 1-3 tahun 17 28,33% 4-7 tahun 12 20% 8-10 tahun 13 21,67% > 10 tahun 10 16,67% Usia karyawan : <20 tahun 2 3,33% 20-30 tahun 21 35% 30-40 tahun 25 41,67% 40-50 tahun 7 11,67% >50 tahun 5 8,33% Pendidikan terakhir: SMA/sederajat 6 10% D3 13 21,67% S1 32 53,33% S2 9 15% S3 0 0 Sumber : data diolah Tabel 4.2 menunjukkan dari 60 responden yang digunakan dalam penelitian ini, jumlah responden pria sebanyak 36 responden (60%) dan jumlah responden wanita sebanyak 24 responden (40%). Responden yang menjadi sampel dari penelitian ini telah bertugas sebagai pegawai pajak yang kurang dari 1 tahun 8 responden (13,33%), 1 sampai 3 tahun sebanyak 17 responden (28,33%), 4 sampai 7 tahun sebanyak 12 responden (20%), 8 sampai 10 tahun sebanyak 13 responden (21,67%), dan yang bertugas lebih dari 10 tahun sebanyak 10 responden (16,67%). Usia responden di bawah 20 58
tahun sebanyak 2 responden (3,33%), usia 20 sampai 30 tahun sebanyak 21 responden (35%), usia 30 sampai 40 tahun sebanyak 25 responden (41,67%), usia 40 sampai 50 tahun sebanyak 7 responden (11,67%), dan usia diatas 50 tahun sebanyak 5 responden (8,33%). Pendidikan terakhir responden SMA sebanyak 6 responden (10%), D3 sebanyak 13 responden (21,67%), S1 sebanyak 32 responden (53,33%), dan S2 sebanyak 9 responden (15%).
C. Hasil dan Pembahasan 1. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan Di KPP Jakarta Kebayoran Lama Seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun ke tahun, hal ini pula diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak pada KPP jakarta kebayoran lama selama kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2005 hingga tahun 2009. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Jakarta Kebayoran Lama Periode Tahun 2005-2009 Tahun Anggaran
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Realisasi Penerimaan Pajak
2005
33.753
774.966.847.000
2006
37.490
841,340.040.000
2007
39.959
929.681.000.000
.Bersambung pada halaman selanjutnya. 59
Tabel 4.3 (lanjutan) Tahun Anggaran
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Realisasi Penerimaan Pajak
2008
52.417
1.135.556.000.000
2009
91.380
1.200.071.850.630
Sumber : Profil KPP Pratama Kebayoran lama Dari data tersebut terlihat bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar, maka realisasi penerimaan pajak juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan pajak pada KPP jakarta kebayoran lama berjumlah sebesar Rp. 1.135.556.000.000 dan pada
tahun
2009
realisasi
penerimaan
pajak
berjumlahRp.
1.200.071.850.630, artinya telah mengalami peningkatan sebesar 5,68%. Hal ini menunjukkan bahwa program ekstensifikasi wajib pajak yang telah dilaksanakan oleh KPP Jakarta Kebayoran Lama telah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wajib pajaknya begitupula dengan realisasi penerimaan pajak yang terus menerus meningkat. Tabel 4.4 Daftar Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Jumlah WP Terdaftar Tahun Ke-N
Jumlah WP Terdaftar Tahun Ke N-1
Persentase Perubahan
37.490
33.753
11.07%
39.959
37.490
6.58%
52.417
39.959
31.17%
91.380
52.417
74.33%
Sumber : Data Diolah 60
Dengan dilaksanakannya program ekstensifikasi wajib pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, telah mampu meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 74.33%, dimana pada tahun 2008 hanya berjumlah 52.417 wajib pajak dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 91.380 wajib pajak. a. Tinjauan Secara Struktur Organisasi Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan obervasi yang telah dilakukan, maka dapat dijelaskan bahwa secara struktural dalam organisasi di kantor pelayanan pajak, ekstensifikasi menjadi tanggung jawab sebuah sub seksi, yaitu Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak Dan Ekstensifikasi Wajib Pajak (P3EWP) yang berada dibawah seksi pengolahan data dan informasi perpajakan. Jadi upaya penambahan jumlah wajib pajak maupun objek pajak sudah disadari sedemikian pentingnya sehingga dengan tegas diwujudkan dalam pembentukan subseksi tersendiri. Dengan demikian seharusnya tidak lagi menjadi persoalan pelaksanaan ekstensifikasi karena sudah ada penanggung jawab
yang
memikirkan
dan
melaksanakan
segala
upaya
ekstensifikasi. Subseksi ekstensifikasi, dalam hal ini tidak sendirian untuk memikul tanggung jawab ekstensifikasi, karena ada seksi tata usaha perpajakan yang memiliki subseksi pendaftaran wajib pajak, yang berada di garis pertama artinya yang memberikan palayanan pendaftaran sebagai waib pajak yang berarti akan memperoleh 61
NPWP/NPPKP. Ciri khas pelayanan ini adalah bahwa pada saat diproduksi bersamaan dengan saat dikonsumsi oleh konsumen sehingga situasi dan kondisi penyedia jasa saat memproduksi jasa sangat mempengaruhi kepuasan konsumen karena tidak adanya beda waktu antara saat diproduksi dan saat dikonsumsi. Oleh karena itu diperlukan personil yang cakap dan simpatik untuk berada di loket pendaftaran. Kecakapan yang harus dimiliki paling tidak materi hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sehingga mampu memberikan penjelasan yang baik dan tepat kepada calon wajib pajak. Selain itu kerjasama yang baik antar seksi dalam melaksanakan ekstensifikasi juga diperlukan. Data yang diolah oleh seksi pengolahan data dan informasi didistribusikan kepada seksi teknis untuk digali potensinya, selanjutnya subseksi pendaftaran wajib pajak harus melayani wajib pajak yang terjaring dalam ekstensifikasi. Sehingga merupakan suatu teamwork yang saling membutuhkan dan mempengaruhi satu sama lain. b. Penyisiran Istilah penyisiran sering digunakan untuk menerangkan istilah penggalian wajib pajak baru dengan cara menelusuri semua wilayah kerja, daerah mana yang memiliki potensi, kemudian melihat data wajib pajak pada master file, apakah sudah menjadi wajib pajak, jika belum maka akan dilakukan pendataan dengan cara mendatangi setiap pintu apakah sudah menjadi wajib pajak atau belum. 62
Penyisiran ini memang mamakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Palilng tidak harus disediakan waktu khusus untuk dapat menemui pemilik rumah atau kantor tersebut. Tidak selalu dalan satu kali kunjungan sudah dapat ditemui pemiliknya,sehingga harus dilakukan berulang kali dan cenderung tidak ada efisiensi waktu. Tetapi sampai saat ini cara konvensional itu masih dipakai. c. Pencarian Data Eksternal Upaya untuk memperluas atau memperbanyak wajib pajak dilakukan dengan mencari data-data yang berasal dari luar KPP jakarta kebayoran lama. Salah satunya adalah dengan melalui media massa yang selalu menyampaikan perkembangan bisnis yang sedang dinikmati banyak orang, data mana saja yang masuk wilayah kerja KPP jakarta kebayoran lama makaakan diinventarisir dan diolah apakah bisa menjadi potensi untuk ekstensifikasi. Selain itu data eksternal lainnya diperoleh dari dinas perdagangan dan perindustrian yang mengeluarkan izin usaha bagi perusahaan-perusahaan baru, sehingga secara langsung KPP dapat memilih mana yang masuk wilayah kerjanya kemudian dapat menjadikannya objek ekstensifikasi. d. Pemanfaatan Data Intern Data intern dapat diperoleh melalui surat pemberitahuan (SPT) yang dimasukkan wajib pajak. Data tersebut diolah di seksi pusat data 63
dan informasi, yang selanjutnya di distribusikan kepada seksi teknis untuk melakukan ekstensifikasi. Data yang ada tidak semuanya dimanfaatkan, sehingga masih diperlukan pemilahan data yang teliti agar benar-benar akurat. Menurut ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (5a), bahwa apabila wajib pajak tidak menyapaikan SPT tepat pada waktu yang telah ditentukan, maka akan diterbitkan surat teguran dan SPT tahunan PPh dianggap tidak dimasukkan, sehingga hanya berfungsi sebagai data dari waib pajak dan dilakukan penetapan secara jabatan. Selanjutnya dalam aturan pelaksanaannya yaitu dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, SE.10/PJ.24/1998 tanggal 1 juli 1998 ditegaskan bahwa wajib pajak yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak memasukkan SPT tetapi SPT-nya kembali lewat pos berarti SPTnya sampai ke alamat wajib pajak, tetapi tidak diisi dan dikembalikan ke KPP. Terhadap wajib pajak yang demikian akan dilakukan himbauan dan ditindak lanjuti, sebagai berikut: 1. Dilakukan up dating (sesuai data dan alamat terakhir) dari non efektif menjadi efektif. 2. Dikirim surat himbauan untuk memasukkan SPT tahunan paling lambat 14 hari dilampiri SPT apabila SPT-nya kantor pos 64
3. Bila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menanggapi surat himbauan, agar diajukan untuk dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) SPT tahunan PPh yang dianggap sebagai data dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi wajib pajak yang mungkin belun terdaftar. SPT yang dimaksud adalah SPT PPh badan pemberi kerja sehingga apabila banyak pegawainya yang belum memiliki NPWP padahal berpenghasilan diatas PTKP, maka dapat dijadikan sebagai objek ekstensifikasi. e. Kerjasama Dengan Instansi Lain Kerjasama dengan instansi lain yang terkait dilaksanakan dengan pengelola mal dan pusat bisnis yang banyak terdapat diwilayah kerja KPP Jakarta Kebayoran Lama. Secara ekonomis, wilayah kerja KPP Jakarta Kebayoran Lama memang masih sangat memungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi, sehingga penggalian potensi tersebut memerlukan kerjasama dengan instansi lain yang membawahi secara langsung para calon wajib pajak. Kerjaasama yang dilakukan masih merupakan upaya KPP sendiri dengan instansi tersebut, sehingga kemantapan kerjasama tersebut masih kurang. Untuk memantapkan kerjasama, maka yang lebih baik adalah dilakukan antar lembaga yang lebih tinggi misalnya Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi lain. 65
2. Uji Validitas suatu kuesioner dikatakan valid (sah) jika butir pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Oleh karena itu kuesioner yang diolah akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Pelaksanaan Kewajiban Kepemilikan NPWP Nilai r Nilai r Pernyataan Hitung Tabel Kriteria 1 0.683 0.329 valid 2 0.233 0.329 tidak valid 3 0.499 0.329 valid 4 0.514 0.329 valid 5 0.448 0.329 valid 6 0.481 0.329 valid 7 0.495 0.329 valid 8 0.626 0.329 valid 9 0.594 0.329 valid 10 0.698 0.329 valid 11 0.403 0.329 valid 12 0.611 0.329 valid 13 0.736 0.329 valid 14 0.712 0.329 valid 15 0.709 0.329 valid 16 0.559 0.329 valid 17 0.638 0.329 valid 18 0.583 0.329 valid 19 0.751 0.329 valid 20 0.712 0.329 valid 21 0.699 0.329 valid 22 0.696 0.329 valid 23 0.610 0.329 valid 24 0.678 0.329 valid 25 0.583 0.329 valid 26 0.706 0.329 valid 27 0.579 0.329 valid 28 0.638 0.329 valid 29 0.637 0.329 valid Bersambung pada halaman selanjutnya 66
Tabel 4.5 (lanjutan)
Pernyataan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Sumber : Data Diolah
Nilai r Hitung 0.571 0.665 0.538 0.686 0.670 0.397 0.482 0.629 0.402
Nilai r Tabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329
Kriteria valid valid valid valid valid valid valid valid valid
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal. Untuk kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pedoman alat ukur dikatakan reliabel adalah jika nilai koefisien alpha di atas 0,60. Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji reliabilitas variabel X terhadap 60 orang responden. Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak Nilai r Nilai r Pernyataan Hitung Tabel 1 0.458 0.329 2 0.420 0.329 3 0.680 0.329 4 0.507 0.329 5 0.434 0.329 6 0.606 0.329 7 0,474 0.329 8 0.407 0.329 9 0.642 0.329 10 0.619 0.329 Bersambung pada halaman selanjutnya
Kriteria valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 67
Tabel 4.6 (lanjutan)
Pernyataan 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Sumber: Data Diolah
Nilai r Hitung 0.366 0.580 0.635 0.596 0.518 0.512 0.560 0.569 0.594 0.557 0.515 0.275 0.397 0.527 0.585 0.429 0.565 0.610 0.552 0.606 0.685 0.445 0.518 0.542 0.364 0.256 0.540 0.476
Nilai r Tabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329
Kriteria valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid tidak valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid tidak valid valid valid
Pengujian validitas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi “product moment” dalam program SPSS versi 16 dan dalam menentukan r table dengan menggunakan tabel Angka Kritik Nilai r (lampiran).
68
3. Uji Reliabilitas Analisis pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha. Apabila Cronbach’s Alpha lebih besar atau sama dengan 0.6 maka butir pertanyaan dianggap reliabel (ghozali,2001)
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Pelaksanaan Kewajiban Kepemilikan NPWP Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items .956
38
Sumber : Data diolah Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki Cronbach’s Alpha lebih dari 0.6 (Ghozali, 2001), yang berarti bahwa seluruh variabel tersebut adalah reliabel.
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items .937
38
Sumber : Data diolah
69
Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki Cronbach’s Alpha lebih dari 0.6 (Ghozali, 2001), yang berarti bahwa seluruh variabel tersebut adalah reliabel. 4. Analisis Importance and performance scale Dalam penelitian ini, wajib pajak diberikan 38 pernyataan. Pernyataan tersebut diisi dengan 2 kolom, yang pertama kolom yang berkaitan dengan tingkat efektivitas dan kedua berkaitan dengan tingkat kepentingan. Setiap unsur penerapan kewajiban kepemilikan NPWP dinilai berdasarkan tingkat pelaksanaan/penerapan dan tingkat kepentingan yang diberikan bobot nilai sehingga diperoleh angka yang menggambarkan tingkat efektivitas penerapan kewajiban kepemilikan NPWP, yaitu dengan menggunakan tingkat kesesuaian antara kedua variabel yang menjadi penentu urutan prioritas faktor yang mempengaruhi penerapan kewajiban kepemilikan NPWP. Hasil pernyataan tersebut akan digambarkan dalam diagram kartesius. Penulis akan menganalisis tanggapan dari 60 karyawan kantor pajak yang menjadi responden untuk masing-masing dimensi dari penerapan kewajiban kepemilikan NPWP. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 60 responden, dihasilkan jawaban yang terangkum yang menunjukkan perbandingan antara tingkat kepentingan
kepemilikan
NPWP
dengan
tingkat
pelaksanaan
ekstensifikasi pajak. Variabel, dimensi dan indikator yang digunakan untuk analisis ini, nampak dalam tabel 4.9
70
Secara keseluruhan
hasil kuesioner dari wajib pajak terhadap
pelaksanaan kewajiban kepemilikan NPWP nampak sebagai berikut: Tabel 4.9 Penilaian Tingkat Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Faktor-faktor yang No mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP Diharapkan Wajib pajak dapat 1 mengerti makna setiap nomor dalam NPWP. Diharapkan Wajib Pajak dapat 2 menuliskan NPWP dengan benar. KPP dapat 3 mengadministrasikan pajak dengan benar. Sistem penomoran NPWP telah 4 dilaksanakan sesuai prosedur. NPWP dapat memberikan 5 informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya NPWP dapat menjaga 6 ketertiban dalam pembayaran pajak NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam 7 melaksanakan administrasi perpajakan NPWP harus dicantumkan 8 dalam setiap dokumen perpajakan Dengan memiliki NPWP wajib 9 pajak telah memenuhi salah satu kewajiban perpajakan Bersambung pada halaman selanjutnya
Responden=60 Nilai SP
P
CP
KP
TP
22
248
22
22
22
248
25
269
25
25
25
269
23
250
23
23
23
250
32
264
32
32
32
264
24
257
24
24
24
257
16
225
16
16
16
225
30
265
30
30
30
265
29
262
29
29
29
262
22
250
22
22
22
250
71
Tabel 4.9 (lanjutan) Faktor-faktor yang No mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi 10 tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diperlukan. Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan mendapatkan 11 fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN) Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan PPh 21, 12 PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal Diharapkan dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP dapat memudahkan wajib pajak 13 pada saat melakukan pengajuan kredit ke bank. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan 14 Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun Waib pajak dapat menyetorkan 15 pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) Wajib Pajak dapat melaporkan 16 pajak dengan sarana SPT Tahunan atau SPT masa. Penggunaan NPWP dalam 17 menentukan wajib pajak yang diperiksa. Penggunaan NPWP dapat 18 memudahkan petugas dalam menentukan wajib pajak yang akan diperiksa. Bersambung pada halaman selanjutnya
Responden=60 TP Nilai
SP
P
CP
KP
20
28
11
1
0
247
18
33
9
0
0
249
19
32
8
1
0
249
20
27
8
4
1
241
21
30
8
1
0
251
21
26
12
1
0
247
20
30
10
0
0
250
16
27
13
3
1
234
21
30
7
1
1
249
72
Tabel 4.9 (lanjutan) Faktor-faktor yang No mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP Wajib pajak telah memenuhi 19 persyaratan subjektif dan objektif. Wajib memiliki NPWP. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban 20 untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau 21 menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat diberikan sanksi. Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak 22 terhadap Negara guna menunjang pembangunan nasional. Terjadi ketidak adilan oleh DJP 23 dalam penentuan wajib pajak yang harus memiliki NPWP. Berdasarkan sisten self 24 assessment semua wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP. Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka 25 wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP Wajib pajak harus melaporkan 26 SPT tepat pada waktunya Wajib pajak harus melaporkan 27 informasi yang benar dalam pembukuan & SPT Bersambung pada halaman selanjutnya
Responden=60 TP Nilai
SP
P
CP
KP
34
18
8
0
0
266
19
23
14
3
1
236
29
20
4
7
0
251
22
30
8
0
0
254
17
27
14
2
0
239
26
25
9
0
0
257
26
27
6
1
0
258
37
21
2
0
0
275
28
22
10
0
0
258
73
Tabel 4.9 (lanjutan) Faktor-faktor yang No mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan 28 kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak Diharapkan KPP dapat melakukan pemeriksaan pengusaha yang 29 terhadap melakukan kegiatan di sntrasentra ekonomi dan lain-lain. Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah 30 pemukiman mewah atau masyarakat mampu Kerjasama dengan pihak 31 instansi keimigrasian Mewajibkan pemegang kartu 32 kredit mempunyai NPWP Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan 33 KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli mobil. Diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi 34 terhadap pembeli rumah dengan tipe 45 keatas Orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas 35 PTKP wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 36 KPP dapat melakukan survey mendadak ke rumah-rumah WP Ekstensifikasi dapat 37 meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Ekstensifikasi dapat 38 meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Sumber : Data Diolah
Responden=60
Nilai
SP
P
CP
KP
TP
21
26
5
7
1
239
23
24
10
2
1
246
16
19
20
4
1
225
15
27
16
2
0
235
18
23
11
8
0
231
11
29
11
8
1
221
18
28
12
1
1
241
38
14
6
2
0
268
11
25
17
5
2
218
26
23
8
2
1
251
24
23
7
6
0
224
74
Tabel 4.10 di bawah ini menunjukkan secara keseluruhan hasil kuesioner dari wajib pajak KPP Kebayoran lama terhadap tingkat pelaksanaan kewajiban kepemilikan NPWP. Tabel 4.10 Penilaian Tingkat Pelaksanaan/Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Faktor-faktor yang Responden=60 No. mempengaruhi kewajiban SE E CE KE TE kepemilikan NPWP Nilai Diharapkan Wajib pajak dapat mengerti makna setiap nomor 1 11 31 7 9 2 220 dalam NPWP. Diharapkan Wajib Pajak dapat menuliskan NPWP dengan 2 17 30 8 4 1 238 benar. KPP dapat mengadministrasikan pajak 3 17 28 15 0 0 242 dengan benar. Sistem penomoran NPWP telah dilaksanakan sesuai 4 17 31 12 0 0 245 prosedur. NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas 5 27 21 6 5 1 248 wajib pajak yang sebenarnya NPWP dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran 6 12 26 17 4 1 224 pajak NPWP dapat memudahkan 7 wajib pajak dalam melaksanakan administrasi 16 33 7 4 0 241 perpajakan NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen 8 16 35 9 0 0 247 perpajakan Dengan memiliki NPWP wajib pajak telah memenuhi salah 9 21 26 10 3 0 245 satu kewajiban perpajakan Bersambung pada halaman selanjutnya
75
Tabel 4.10 (lanjutan) Faktor-faktor yang No. mempengaruhi kewajiban SE kepemilikan NPWP Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi 10 tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam 15 dokumen yang diperlukan. Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan mendapatkan 11 fasilitas Bebas fiskal luar 22 negeri (FLN) Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan PPh 21, 12 PPh 22, dan PPh 23 dengan 15 tarif normal Diharapkan dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP 13 dapat memudahkan wajib pajak pada saat melakukan 18 pengajuan kredit ke bank. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP 14 diharapkan Wajib pajak dapat menghitung pajak 9 penghasilannya selama setahun Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan 15 sarana Surat Setoran Pajak 10 (SSP) Wajib Pajak dapat melaporkan 16 pajak dengan sarana SPT 10 Tahunan atau SPT masa. Penggunaan NPWP dalam 17 menentukan wajib pajak yang 20 diperiksa. Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas dalam 18 menentukan wajib pajak yang 24 akan diperiksa. Bersambung pada halaman selanjutnya
Responden=60 CE
KE
TE
Nilai
32
9
4
0
238
26
10
2
0
248
32
11
2
0
240
26
9
7
0
235
31
12
8
0
221
35
14
1
0
234
34
14
2
0
232
22
8
7
3
229
25
7
2
2
247
E
76
Tabel 4.10 (lanjutan) Faktor-faktor yang No. mempengaruhi kewajiban SE kepemilikan NPWP Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan Wajib memiliki 19 objektif. 26 NPWP. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban 20 untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara 10 jabatan. Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak 21 NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan 23 negara dapat diberikan sanksi. Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak 22 terhadap Negara guna menunjang pembangunan 26 nasional. Terjadi ketidak adilan oleh 23 DJP dalam penentuan wajib pajak yang harus memiliki 14 NPWP. Berdasarkan sisten self assessment semua wajib pajak 24 wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan 23 memperoleh NPWP Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka wajib 25 mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat 23 NPWP 26 Wajib pajak harus melaporkan 17 SPT tepat pada waktunya Wajib pajak harus melaporkan 27 informasi yang benar dalam 21 pembukuan & SPT Bersambung pada halaman selanjutnya
Responden=60 E
CE
KE
TE
21
9
4
0
249
29
14
5
2
220
24
5
7
1
241
22
8
4
0
250
23
14
8
1
221
18
14
12
3
256
26
6
5
0
247
31
8
4
0
241
21
15
3
0
240
Nilai
77
Tabel 4.10 (lanjutan) Faktor-faktor yang No. mempengaruhi kewajiban SE kepemilikan NPWP Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika 28 melakukan kesalahan dalam 12 melaksanakan kewajiban pajak Diharapkan KPP dapat melakukan pemeriksaan 29 terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntra13 sentra ekonomi dan lain-lain. Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah mewah atau 30 pemukiman masyarakat mampu dengan pihak 31 Kerjasama instansi keimigrasian 32 Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP 33 diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli mobil. Diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi 34 terhadap pembeli rumah dengan tipe 45 keatas Orang pribadi yang memperoleh penghasilan 35 diatas PTKP wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. KPP dapat melakukan survey 36 mendadak ke rumah-rumah wajib pajak Ekstensifikasi dapat 37 meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah 38 penerimaan pajak. Sumber : Data Diolah
Responden=60 CE
KE
TE
Nilai
21
15
9
3
210
23
11
3
1
197
4
27
19
8
2
203
6
26
21
6
1
210
7
26
15
11
1
207
6
30
11
9
2
203
10
25
16
6
3
213
29
25
5
4
0
268
6
14
29
8
3
192
21
26
11
1
1
245
21
17
10
8
4
223
E
78
Tabel 4.11 di bawah ini menunjukkan secara keseluruhan hasil kuesioner dari
penilaian
tingkat
kesesuaian
terhadap
faktor-faktor
yang
mempengaruhi penerapan kewajiban kepemilikan NPWP. Tabel 4.11 Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Nilai Penerapan Kewajiban Tingkat Tingkat Tingkat No Kepemilikan NPWP Pelaksanaan Kepentingan Kesesuaian Diharapkan Wajib pajak 1 dapat mengerti makna setiap nomor dalam NPWP. 220 248 88.71 Diharapkan Wajib Pajak 2 dapat menuliskan NPWP dengan benar. 238 269 88.48 KPP dapat mengadministrasikan pajak 3 dengan benar. 242 250 96.80 Sistem penomoran NPWP telah dilaksanakan sesuai 4 prosedur. 245 264 92.80 NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas 5 wajib pajak yang sebenarnya 248 257 96.50 NPWP dapat menjaga 6 ketertiban dalam pembayaran pajak 224 225 99.56 NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam 7 melaksanakan administrasi perpajakan 241 265 90.94 NPWP harus dicantumkan 8 dalam setiap dokumen perpajakan 247 262 94.27 Dengan memiliki NPWP wajib pajak telah 9 memenuhi salah satu kewajiban perpajakan 245 250 98.00 Bersambung pada halaman selanjutnya 79
Tabel 4.11 (lanjutan) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Nilai Penerapan Kewajiban Tingkat Tingkat Tingkat No Kepemilikan NPWP Pelaksanaan Kepentingan Kesesuaian Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan 10 dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diperlukan. 238 247 96.36 Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan 11 mendapatkan fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN) 248 249 99.60 Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan 12 PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal 240 249 96.39 Diharapkan dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP dapat memudahkan 13 wajib pajak pada saat melakukan pengajuan kredit ke bank. 235 241 97.51 Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan Wajib pajak 14 dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun 221 251 88.05 Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan 15 sarana Surat Setoran Pajak (SSP) 234 247 94.74 Wajib Pajak dapat melaporkan pajak dengan 16 sarana SPT Tahunan atau SPT masa. 232 250 92.80 Penggunaan NPWP dalam 17 menentukan wajib pajak yang diperiksa. 229 234 97.86 Bersambung pada halaman selanjutnya 80
Tabel 4.11 (lanjutan) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Nilai Penerapan Kewajiban Tingkat Tingkat Tingkat No Kepemilikan NPWP Pelaksanaan Kepentingan Kesesuaian Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas 18 dalam menentukan wajib pajak yang akan diperiksa. 247 249 99.20 Wajib pajak telah 19 memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Wajib memiliki NPWP. 249 266 93.61 Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban 20 untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. 220 236 93.22 Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa 21 hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat diberikan sanksi. 241 251 96.02 Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak terhadap 22 Negara guna menunjang pembangunan nasional. 250 254 98.43 Terjadi ketidak adilan oleh DJP dalam penentuan 23 wajib pajak yang harus memiliki NPWP. 221 239 92.47 Berdasarkan sisten self assessment semua wajib 24 pajak wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP 256 257 99.61 Bersambung pada halaman selanjutnya
81
Tabel 4.11 (lanjutan) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Nilai Penerapan Kewajiban Tingkat Tingkat Tingkat No Kepemilikan NPWP Pelaksanaan Kepentingan Kesesuaian Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka wajib 25 mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP 247 258 95.74 Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat pada 26 waktunya 241 275 87.64 Wajib pajak harus melaporkan informasi yang benar dalam pembukuan & 27 SPT 240 258 93.02 Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan 28 dalam melaksanakan kewajiban pajak 210 239 87.87 Diharapkan KPP dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha yang 29 melakukan kegiatan di sntra-sentra ekonomi dan lain-lain. 197 246 80.08 Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di 30 daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu 203 225 90.22 Kerjasama dengan pihak 31 instansi keimigrasian 210 235 89.36 Mewajibkan pemegang 32 kartu kredit mempunyai NPWP 207 231 89.61 Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP 33 diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli mobil. 203 221 91.86 Bersambung pada halaman selanjutnya 82
Tabel 4.11(lanjutan) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kewajiban No Kepemilikan NPWP Diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi 34 terhadap pembeli rumah dengan tipe 45 keatas Orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP wajib 35 mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. KPP dapat melakukan 36 survey mendadak ke rumah-rumah wajib pajak Ekstensifikasi dapat 37 meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar.
Nilai Nilai Tingkat Tingkat Tingkat Pelaksanaan Kepentingan Kesesuaian
213
241
88.38
268
268
100.00
192
218
88.07
245
251
97.61
Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 223 RATA-RATA Sumber : Data Diolah
224
99.55 93.71
38
Secara keseluruhan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas, maka
rata-rata
tingkat
kesesuaian
antara
harapan
dengan
pelaksanaan/penerapan atas kewajiban kepemilikan NPWP mencapai 93,71%, atau dengan kata lain tingkat pelaksanaan terhadap program ekstensifikasi pajak adalah sebesar 93,71%, sebagaimana yang nampak pada tabel 4.11
83
5. Diagram Kartesius Untuk dapat melihat posisi penempatan data yang telah dianalisis tersebut, maka dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: a. Kuadran A menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dianggap mempengaruhi proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak. b. Kuadran B menunjukkan unsur NPWP telah berhasil secara efektif dilaksanakan untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat efektif karena tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. c. Kuadran C menunjukkan faktor yang kurang efektif/penting dan tidak terlalu mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi pajak sehingga pelaksanaannya dianggap biasa saja. d. Kuadran D, menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi pajak tidak efektif dan tidak terlalu mempengaruhi, akan tetapi pelaksanannya berlebihan sehingga kinerja yang ditunjukkan sangat baik padahal faktor ini dianggap kurang penting, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.
84
Tabel 4.12 Perhitungan Rata-Rata Dari Penilaian Tingkat Pelaksanaan / Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penilaian Tingkat Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Nilai Tingkat Nilai Tingkat Pelaksanaan Kepentingan
Diharapkan Wajib pajak dapat mengerti makna setiap nomor dalam NPWP. 220 Diharapkan Wajib Pajak 2 dapat menuliskan NPWP dengan benar. 238 3 KPP dapat mengadministrasikan pajak dengan benar. 242 Sistem penomoran NPWP 4 telah dilaksanakan sesuai prosedur. 245 NPWP dapat memberikan 5 informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya 248 NPWP dapat menjaga 6 ketertiban dalam pembayaran pajak 224 NPWP dapat 7 memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan 241 NPWP harus 8 dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan 247 Dengan memiliki NPWP wajib pajak telah 9 memenuhi salah satu kewajiban perpajakan 245 Bersambung pada halaman selanjutnya
= X
= Y
1
248
3.67 4.13
269
3.97 4.48
250
4.03 4.17
264
4.08 4.40
257
4.13 4.28
225
3.73 3.75
265
4.02 4.42
262
4.12 4.37
250
4.08 4.17
85
Tabel 4.12 (lanjutan) No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Nilai Tingkat Pelaksanaan
Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan 10 pencantuman NPWP dalam dokumen yang diperlukan. 238 Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan 11 mendapatkan fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN) 248 Dengan adanya NPWP wajib pajak akan 12 dikenakan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal 240 Diharapkan dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP dapat memudahkan wajib 13 pajak pada saat melakukan pengajuan kredit ke bank. 235 Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan Wajib 14 pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun 221 Wajib pajak dapat menyetorkan pajak 15 dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) 234 Wajib Pajak dapat 16 melaporkan pajak dengan sarana SPT Tahunan atau SPT masa. 232 Bersambung pada halaman selanjutnya
Nilai Tingkat Kepentingan
= X
= Y
247
3.97 4.12
249
4.13 4.15
249
4.00 4.15
241
3.92 4.02
251
3.68 4.18
247
3.90 4.12
250
3.87 4.17
86
Tabel 4.12 (lanjutan) No
17
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Nilai Tingkat Pelaksanaan
Nilai Tingkat Kepentingan
Penggunaan NPWP dalam menentukan wajib pajak yang diperiksa.
229
234
3.82 3.90
249
4.12 4.15
266
4.15 4.43
236
3.67 3.93
251
4.02 4.18
254
4.17 4.23
239
3.68 3.98
Penggunaan NPWP dapat memudahkan 18 petugas dalam menentukan wajib pajak yang akan diperiksa. 247 Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan 19 subjektif dan objektif. Wajib memiliki NPWP. 249 Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk 20 mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. 220 Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak 21 NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat diberikan sanksi. 241 Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak 22 terhadap Negara guna menunjang pembangunan nasional. 250 Terjadi ketidak adilan oleh DJP dalam penentuan wajib pajak 23 yang harus memiliki NPWP. 221 Bersambung pada halaman selanjutnya
= X
= Y
87
Tabel 4.12 (lanjutan) No
24
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berdasarkan sisten self assessment semua wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat pada waktunya Wajib pajak harus melaporkan informasi yang benar dalam pembukuan & SPT Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak Diharapkan KPP dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntra-sentra ekonomi dan lain-lain.
Nilai Nilai Tingkat Tingkat Pelaksanaan Kepentingan
= X
= Y
256
257
4.27
4.28
247
258
4.12
4.30
241
275
4.02
4.58
240
258
4.00
4.30
210
239
3.50
3.98
197 Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman 30 mewah atau masyarakat mampu 203 Bersambung pada halaman selanjutnya
246
3.28
4.10
225
3.38
3.75
25
26
27
28
29
88
Tabel 4.12 (lanjutan) No
31
32
33
34
35
36
37
38
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli mobil. Diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli rumah dengan tipe 45 keatas Orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. KPP dapat melakukan survey mendadak ke rumah-rumah wajib pajak Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
Nilai Nilai Tingkat Tingkat Pelaksanaan Kepentingan
= X
= Y
210
235
3.50
3.92
207
231
3.45
3.85
203
221
3.38
3.68
213
241
3.55
4.02
268
268
4.47
4.47
192
218
3.20
3.63
245
251
4.08
4.18
223
224
3.72
3.73
3.86
4.12
RATA-RATA X dan Y = nilai rata-rata dari 60 petugas pajak/responden Sumber: hasil perhitungan kuesioner.
89
Y 5
26
B
A
4,5
2
4 18 7 27
29
1
16
14 34
4 28 31
13
19
22
33
6
30 36
8 9
15
3 21 5 20 37
35 24 25
23
10 11 12
X
17
38
32
3,5
C
D
3
3
3.5
4
4.5
Gambar 4.2 Diagram Kartesius Sumber: Tabel 4.10
90
5
Berdasarkan hasil pengukuran yang terlihat pada gambar 4.2 diatas, dapat terlihat jenis-jenis penerapan kewajiban kepemilikan NPWP dalam pelaksanaan program ekstensifikasi pajak, mana yang seharusnya lebih ditingkatkan, dipertahankan, serta usaha-usaha perbaikan pada atributatribut yang benar-benar dianggap penting oleh petugas dalam pelaksanaan program ekstensifikasi pajak. Pada gambar 4.2 diagram kartesius diatas, terlihat bahwa letak unsurunsur palaksanaan faktor-faktor atau atribut-atribut yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan /penerapan kewajiban kepemilikan NPWP , terbagi menjadi 4 bagian. Adapun interpretasi dari diagram kartesius tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a
Kuadran A menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dianggap mempengaruhi proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak. Kantor pelayanan pajak harus lebih memprioritaskan untuk menangani faktor atau indikator yang ada pada kuadran ini. a. Adapun indikator yang masuk pada kuadran A ini adalah: 1) Diharapkan Wajib pajak dapat mengerti makna setiap nomor dalam NPWP. 2) Diharapkan Wajib Pajak dapat menuliskan NPWP dengan benar
91
13) Dengan
adanya
penerapan
NPWP
diharapkan
dapat
memudahkan wajib pajak pada saat melakukan pengajuan kredit ke bank. 14) Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun 16) Wajib Pajak dapat melaporkan pajak dengan sarana SPT Tahunan atau SPT masa. 29) Diharapkan KPP dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntra-sentra ekonomi dan lain-lain. 34) Diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli rumah dengan tipe 45 keatas b
Kuadran B menunjukkan unsur NPWP telah berhasil secara efektif dilaksanakan untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat efektif karena tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. a. Adapun indikator yang masuk pada kuadran B ini adalah : 3) KPP dapat mengadministrasikan pajak dengan benar. 4) Sistem penomoran NPWP telah dilaksanakan sesuai prosedur. 5) NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya 92
7) NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan 8) NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan 9) Dengan memiliki NPWP wajib pajak telah memenuhi salah satu kewajiban perpajakan 10) Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu
yang
mewajibkan
pencantuman
NPWP
dalam
dokumen yang diperlukan 11) Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan mendapatkan fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN) 12) Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal 15) Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) 20) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. 21) Orang
yang
dengan
sengaja
tidak
mendaftarkan
diri,
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat diberikan sanksi 23) Terjadi ketidak adilan oleh DJP dalam penentuan wajib pajak yang harus memiliki NPWP.
93
24) Berdasarkan sisten self assessment semua wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP 25) Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP 26) Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat pada waktunya 27) Wajib pajak harus melaporkan informasi yang benar dalam pembukuan & SPT 28) Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak c
Kuadran C menunjukkan faktor yang kurang efektif/penting dan tidak terlalu mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi pajak sehingga pelaksanaannya dianggap biasa saja. a. Adapun indikator yang masuk pada kuadran C ini adalah: 6) NPWP dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak 19) Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Wajib memiliki NPWP. 22) Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak terhadap Negara guna menunjang pembangunan nasional. 28) Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak
94
30) Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu 31) Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian 32) Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP 33) Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli mobil. 35) KPP dapat melakukan survey mendadak ke rumah-rumah wajib pajak 38) Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. d
Kuadran D, menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi pajak tidak efektif dan tidak terlalu mempengaruhi, akan tetapi pelaksanannya berlebihan sehingga kinerja yang ditunjukkan sangat baik padahal faktor ini dianggap kurang penting, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan. a. Adapun indikator yang masuk pada kuadran D ini adalah: 17) Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas dalam menentukan wajib pajak yang diperiksa.
6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan/Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP Adapun hasil perhitungan efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP pada progran ekstensifikasi pajak adalah:
95
Jumlah skor kriterium
=5x38x60 =11400
Tingkat presentase efektivitas
= 8810 x 100% 11400 = 77,28%
Hal ini berarti, tingkat efektivitas pelaksanaan /penerapan kewajiban kepemilikan NPWP adalah sebesar 77,28%. Jika disesuaikan dengan kriteria efektivitas pelaksanaan/penerapan berada pada kuadran II (lihat gambar 4.3).
Sangat efektif 80%-100% Cukup efektif 40-59%
Efektif 60-79% • Kurang efektif <40%
Sumber: data diolah Gambar 4.3 Hasil Tingkat Efektivitas Pelaksanaan/Penerapan Kewajiban Kepemilikakan NPWP
96
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara tingkat efektivitas
dan tingkat kepentingan, dimana kewajiaban kepemilikan NPWP sebagai faktor pendukung dalam program ekstensifikasi pajak pada KPP Pratama Kebayoran lama rata-rata persentase mencapai 93,71%, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur kewajiban kepemilikan NPWP pada KPP Pratama Kebayoran Lama telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. 2. Hasil perhitungan tingkat efektivitas menunjukkan penerapan kewajiban
kepemilikan NPWP pada program ekstensifikasi pajak pada kantor pelayanan pajak kebayoran lama efektif yaitu sebesar 77,28%.
B. Implikasi 1. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara tingkat efektivitas
dan tingkat kepentingan, dimana kewajiban kepemilikan NPWP sebagai faktor pendukung dalam program ekstensifikasi pajak pada KPP Pratama Kebayoran lama rata-rata persentase mencapai 93,71%, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur kewajiban kepemilikan NPWP pada KPP Pratama Kebayoran Lama telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. 97
2. Efektivitas penerapan kewajiban kepemilikan NPWP pada kantor
pelayanan pajak kebayoran lama efektif sebesar 77,28%. Hal ini dikarenakan kantor pelayanan pajak kebayoran lama selalu mengevaluasi terhadap semua faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP secara berkala. 3. Bagi penulis, penelitian ini memberikan gambaran tentang efektivitas
kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak. penelitian ini merupakan media yang baik untuk berlatih, menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami berbagai teori yang berkaitan dengan ekstensifikasi pajak. 4. Bagi masyarakat, khususnya wajib pajak yang telah memiliki penghasilan
diatas PTKP wajib memiliki NPWP, Sehingga
tidak ragu dalam
menjalankan aktivitas perpajakan. 5. Bagi Kantor Pelayanan Pajak: dengan adanya penelitian ini diharapkan
KPP dapat lebih mudah mengadministrasikan pajak dengan benar serta memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan program ekstensifikasi pajak agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan menambah jumlah penerimaan pajak negara.
98
DAFTAR PUSTAKA
Fitriandi, Primandita.“Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap”. Salemba Empat,Jakarta,2008. Fuadah,Luk Luk. “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Intensifikasi, Ekstensifikasi Dan Modernisasi Pajak Untuk Optimalisasi Pajak”. Akuntabilitas : jurnal penelitian dan pengembangan akuntansi Vol.2 No.1 Januari 2008. Hamid, Abdul. “ Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007. Husein, Umar. “Metode Riset Bisnis.” PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2003. Makmun,SE,MM. “Kajian Tentang NPWP Sebagai Identitas Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Administrasi Perpajakan” Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol 5, No.2, Sept-Des.2001. Mardiasmo, “Perpajakan”, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2008. Ghozali, Imam. “Aplikasi Analis Multivariate dengan Program SPSS”, Cetakan IV, Undip, Semarang, 2009. Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta, 2002. Pujiatiningsih,Eskal. “ Analisis Efektivitas System Informasi Perpajakan Sebagai Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Pemeriksaan”,Skripsi S1 program Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2007. Profil KPP Pratama Kebayoran Lama, 2009 Sukirno, Sadono. “ Makroekonomi”, Edisi2,Rajawali Pers, Jakarta,2001. Resmi, Siti. “Perpajakan”, Buku 1, Edisi 2Salemba Empat, Jakarta,2005. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2004 tangga 6 Agustus 2004 tentang “pemeriksaan sederhana lapangan dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak”
99
Sopianti,Siti. “Analisis Persepsi Dan Harapan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kualitas Pelayanan Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di KPP Cibinong Bogor” Skripsi S1 program Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2008.
Tanno,Aries.”Aturan Pelaksanaan NPWP Membingungkan”, Indonesian tax review,vol.1/Edisi19/2009. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan” Waluyo.“Perpajakan Indonesia”,Salemba Empat,Jakarta,2007. Yuniarwati. “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)” Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara Th.IV/01/2001.
100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA DIRI Nama
: Maulida Oktaviani
Tempat/Tanggal Lahir
: Jakarta/3 Oktober 1988
Alamat
: Karang Tengah Jl.H.Gandun Rt 007/08 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Anak ke
: 1 (satu) dari 4 bersaudara
Jenis Kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
Status
: Belum Menikah
Kewarganegaraan
: WNI
RIWAYAT PENDIDIKAN 1.
TK Islam Al-Barkah
: 1993-1994
2.
SDN Lebak Bulus 01 Pagi Jakarta
: 1994-2000
3.
SMPN 226 Jakarta
: 2000-2003
4.
SMAN 66 Jakarta
: 2003-2006
5.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
: 2006-2010
ORGANISASI 1.
PASKIBRA SMAN 66 Jakarta
: 2003-2006
2.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan ilmu sosial.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Divisi Humas dan Antar Lembaga. Masa Jabatan 2008-2009
iv
PELATIHAN 1.
Training Sertifikasi ISO 9000:2008
2.
Peserta Magang Pada Salah Satu Koperasi Simpan Pinjam Program PNPMMP Kawasan Pandeglang,Banten.
3.
Peserta Stadium General “Prospek Dan Tantangan Profesi Akuntansi Menghadapi Era Globalisasi
4.
Brevet Pajak A-B,STAN
DATA ORANG TUA 1.
Ayah Nama
: Mursalih, SE
Tempat/Tanggal Lahir
: Jakarta/15 Juli 1962
Alamat
: Karang Tengah Jl.H.Gandun Rt 007/08 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
2.
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Pegawai Swasta
Kewarganegaraan
: WNI
Ibu Nama
: Mursanih, Amk
Tempat/Tanggal Lahir
: Jakarta/2 Mei 1967
Alamat
: Karang Tengah Jl.H.Gandun Rt 007/08 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Agama
: Islam
Pekerjaan
: PNS Rs.Fatmawati
Kewarganegaraan
: WNI
v
