Oleh : Dr. Hj.AHYANI RAKSANAGARA, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung)
29 Agustus 2014
SISTEMATIKA I. DASAR HUKUM II. ANALISA SITUASI III. PELAKSANAAN IZIN PRAKTEK DOKTER IV. BENTUK PENGAWASAN V. KESIMPULAN
1. 2. 3. 4. 5.
UU No. 29 tahun 2004 : Praktik Kedokteran UU No. 36 tahun 2009 : Kesehatan UU No. 44 tahun 2009 : Rumah Sakit PP No. 32 tahun 1996 : Tenaga Kesehatan PP No.38 tahun 2007 : Pembagian Urusan Pemerintahan
7. Perda Kota Bandung No. 10 tahun 2009 : Sistem Kesehatan Kota Bandung 8. Permenkes No. 922 tahun 2008 : Pedoman teknis Pembagian Urusan Pemerintahan 9. Permenkes No. 299 tahun 2010 : penyelenggaraan program Internship & penempatan dokter pasca internship
7. Keputusan Walikota Bandung No. 875.2/Kep.346Dinkes/2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung
UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 36 Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.
Pasal 37 (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.
Pasal 71 Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 21 (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan,pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pasal 23 (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
PP Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
Pasal 2 (1) Tenaga kesehatan terdiri dari : a. tenaga medis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kefarmasian; d. tenaga kesehatan masyarakat; e. tenaga gizi; f. tenaga keterapian fisik; g. tenaga keteknisian medis.
UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Pasal 13 (1) Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Pasal 7 (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan;
h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan;
Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan
Sub Bidang
Sub-Sub Bidang
Pemerintah Kab/Kota
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Peningkatan 1.Pemanfaatan jumlah, mutu tenaga dan penyebaran kesehatan strategis tenaga 2. Pendayagunaan kesehatan tenaga kesehatan skala Kab/Kota
Sub Bidang
Sub-Sub Bidang
Pemerintah Kab/Kota 3. Pelatihan teknis
skala Kab/Kota 4. Registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kab/Kota 5. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu
Permenkes No. 922 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan
Pemerintah Pusat
Pemrintah Provinsi
Pemerintah Kab/Kota
Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan Skala Nasional
Skala Provinsi
Skala Kab/Kota a.
Pelaksanaan proses lisensi/ijin tenaga kesehatan Menerbitkan Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki STR.
Pemerintah Pemrintah Pemerintah Kab/Kota Pusat Provinsi Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan b. Bersama dengan Organisasi Profesi tingkat Kab./Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan profesi tingkat Kabupaten /Kota
Perda Kota Bandung No. 10 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung
Pasal 31 (1) Tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktek dan/atau izin kerja dan telah lulus uji kompetensi.
Permenkes No.299 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip
Pasal 2
(1) Setiap dokter yang baru lulus program pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktek kedokteran dan atau mengikuti pendidikan dokter spesialis harus mengikuti program internsip (4) SIP Internsip dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Kota Bandung
Ibukota Provinsi Jawa barat Luas : 16.729,65 Ha Jumlah penduduk : 2.483.977 jiwa 30 Kecamatan 151 Kelurahan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes tingkat pertama (PRIMER) Puskesmas Klinik Pratama
: 73
Fasyankes tingkat kedua (SEKUNDER)
Klinik Utama : 42
: 69 RS Pratama : 0 RS kelas D
: 4
RS kelas C
: 16
RS kelas B non pendidikan : 6
Fasyankes tingkat ketiga (TERSIER) RS kelas B Pendidikan
:2
RS kelas A
:4
Jumlah SIP Dokter per Kecamatan No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7
Sukasari Sukajadi Cicendo Andir Cidadap Coblong Bandung Wetan
Dr/Drg 103/56 214/89 165/51 220/68 77/24 212/129 340/203
Dr Spes/ Drg Spes 29/9 463/63 216/18 245/32 58/9 358/90 244/46
Jumlah SIP Dokter per Kecamatan N Kecamatan o 8 9 10 11 12 13 14
Dr/Drg
Sumur Bandung Cibeunying Kaler Cibeunying Kidul Kiaracondong Batununggal Lengkong Regol
104/56 93/41 151/62 116/40 106/32 297/85 131/42
Dr Spes/ Drg Spes 166/23 35/10 89/6 70/8 18/7 156/24 56/9
Jumlah SIP Dokter per Kecamatan N Kecamatan o
Dr/Drg
Dr Spes/ Drg Spes
15 Astanaanyar
106/35
36/6
16 Bojongloa Kaler
56/11
8/2
17 Bojongloa Kidul
139/24
134/13
18 Babakan Ciparay
64/15
20/5
19 Bandung Kulon
83/24
15/1
20 Antapani
97/39
96/9
21 Mandalajati
37/4
1/2
Jumlah SIP Dokter per Kecamatan N o 22 23 24 25 26 27 28
Kecamatan Arcamanik Ujungberung Cinambo Cibiru Panyileukan Gedebage Rancasari
Dr/Drg 59/26 40/11 46/15 21/5 27/14 15/4 113/41
Dr Spes/ Drg Spes 5/4 5/4 40/3 18/0 6/2 1/0 143/17
N Kecamatan o 29 Buahbatu 30 Bandung Kidul Jumlah
Dr/Drg
Dr Spes/ Drg Spes 110/45 21/6 35/12 10/3 3287/1303 2762/431
Peta Sarana Kesehatan
Dokter Umum
Dokter Spesialis
Surat izin Praktek (SIP) wajib bagi Dokter dan Dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran :
Mandiri Di fasilitas kesehatan Internsip Program pendidikan dokter/drg Spesialis
Penerbitan SIP dokter dan dokter gigi
Di Kota Bandung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Telah distandarisasi melalui Sertifikasi ISO 9001:2008 • Selesai dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas lengkap
Sertifikat ISO 9001:2008
Pengajuan SIP Bagi pemohon praktek mandiri : oleh yang bersangkutan atau dapat melalui Organisasi Profesi (OP) dengan surat kuasa
Bagi pemohon di fasilitas kesehatan : oleh petugas dari faskes dengan surat tugas dari pemilik faskes
Persyaratan Persyaratan permohonan SIPPraktek mandiri
Praktek di Faskes
1. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh KKI
√
√
2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek
√
surat keterangan dari pemilik faskes
3. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dr/Drg yang bekerja pd faskes pemerintah atau faskes lainnya
√
√
Persyaratan permohonan SIP Persyaratan
lanjutan.....
Praktek mandiri
Praktek di Faskes
4. Surat rekomendasi dari OP
√
√
5. Pasfoto 4x6 cm (3 lembar) dan 3x4 cm (2 lembar)
√
√
6. Surat rekomendasi dari puskesmas setempat
√
---
Sertifikat SIP
Ruang lingkup pengawasan
Pelaksana
Etika Organisasi Profesi Mutu & Standar pelayanan Organisasi Profesi Pemerintah Aspek Legal
Pemerintah
Pengawasan pelaksanaan Izin Praktek Dokter Pimpinan faskes
IDI/ PDGI
Pemerintah
Jenis SIP
Yang bersangkutan
Mandiri
√
---
√
√
Di Faskes
√
√
√
√
Internsip
√
√
√
√
Pendidikan spesialis
√
√
√
√
Pengawasan oleh Pemerintah-Dinas Kesehatan :
Pasif : atas laporan masyarakat, LSM (kasus aborsi, peresepan obat narkotika/psikotropika diluar standar) Aktif : Surat teguran Kepala Puskesmas terhadap Dokter yang tidak berizin Inspeksi mendadak tempat praktek dokter atas laporan puskesmas Penerbitan buku informasi kesehatan (1x/th) Pembinaan faskes (Tim Binwasdal Dinkes)
Surat Peringatan dari Puskesmas
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Puskesmas
Contoh Surat Peringatan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung
Masalah : - Masih ada dokter yang belum memahami makna Surat Izin Praktek (SIP) - Pengawasan izin praktek dokter mandiri sebagian besar berbentuk pasif - Belum semua pimpinan faskes melaksanakan fungsi pengawasan terhadap dokter yang bekerja di faskes nya
Solusi - Pembinaan dokter/dokter gigi oleh IDI/PDGI - Penyempurnaan sistem pengawasan izin praktek dokter dengan memanfaatkan teknologi informasi
Kesimpulan Pengawasan pelaksanaan Izin praktek dokter akan lebih optimal bila : Dokter secara mandiri berperan serta untuk melindungi diri sendiri dalam melakukan praktek kedokteran Peningkatan fungsi pengawasan oleh masyarakat melalui edukasi dalam pemenuhan hak- hak nya
Kemitraan Pemerintah dengan IDI/PDGI dengan kesepakatan wilayah binaan
H A T U R N U H U N
