LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI No. 39/1963
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) 25 Oktober 1963
No. 4/ DPRD-GR/1963 DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II GIANJAR Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut : PERATURAN DAERAH TINGKAT II GIANJAR TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI DAERAH TINGKAT II GIANJAR JANG BERHUBUNG DENGAN ,,RETOOLING” DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI DJABATANNJA DJABATAN DAERAH Pasal 1 Peraturan Pemerintah no.239 tahun 1961 tentang pemberian penghasilan kepada Pegawai-pegawai Negeri jang berhubung dengan ,,Retooling” diberhentikan dengan hormat dari djabatanja/djabatan Negeri, beserta perobahan dan sebagai Peraturan daerah Tingkat II Gianjar. Pasal 2 Perkataan perkataan jang dimaksud dalam Peraturan tersebut sebagaimana di bawah ini : a. Pegawai Negeri b. Djabatan Negeri Harus dibatja mendjadi : a. Pegawai daerah Tingkat II Gianjar b. Djabatan Daerah Tingkat II Gianjar.
Pasal 3 Peraturan ini berlaku sedjak diundangkan. Gianjar, 22 Djuli 1963 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong daerah Tingkat II Gianjar Ketua t.d.t (IDA BAGUS MADE SUTHA)
Diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 25 Oktober 1963 No. 33 tahun 1963. Gubernur Kepala Daerah Bali Bertanda : Sekretaris t.d.t (IDA BAGUS KTUT RURUS) Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat keputusan tgl. 25 Oktober 1963 no. 991/Des/2/3/75. Gubernur Kepala Daerah Bali Bertanda : Sekretaris t.d.t (IDA BAGUS KTUT RURUS)
UNDANG- UNDANG TENTANG PADJA PEMBANGUNAN I UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1947, DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NO. 20 TAHUN 1948 BAB I PENDJELASAN ISTILAH Pasal 1 Djika di dalam Undang-undang ini disebut perkataan : a. Pembelajaran, maka jang dimaksud pembajaran guna pembelian makanan dan minuman atau sewa kamar, termasuk pula semua tambahan-tambahan dengan nama apapun djuga, ketjuali untuk padjak di rumah makan dan rumah penginapan ; b. Rumah makan, maka jang dimaksudkan perusahaan jang memakai bangunan untuk mendjual makanan dan minuman dengan menjediakan tempat untuk menjantapnja; c. Rumah penginapan, maka jang dimaksudkan menyewakan ruangan penginapan untuk umum.
perusahaan
jang
BAB II NAMA, DASAR, DAN DJUMLAH PADJAK Pasal 2 Dari semua pembajaran dirumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan di pungut padjak jang dinama ,,Padjak Pembangunan I” Pasal 3 (1) Padjak ini besarnja sepuluh persen dari djumlah pembajaran dat dibulatkan ke atas sampai djumlah Rp.0,05 penuh. (2) Djika pembajaran kurang dari Rp. 0,50 maka djumlah itu tidak dikenakan padjak.
Pasal 4 (1) Rumah makan jang biasanja dikundjungi oleh orang-orang jang tergolong penduduk jang tidak mampu, dibebaskan dari pembajaran padjak Pembangunan ini. (2) Jang ditentukan diatas ini tidak mengurangi hak Kepala Kantor Penetapan Padjak untuk meniadakan pembebasan tersebut, djika ternjata padanja bahwa rumah makan tersebut tidak dapat dianggap memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini. BAB III TJARA MEMENUHI PADJAK Pasal 5 (1) Dengan tidak mengurangi aturan tertera dalam ajat (4) pasal ini maka padjak ini harus dipenuhi dengan melekatkan materai pembangunan sebagian jaitu jang terbesar diatas kertas jang memuat apa jang dipesan atau kwitansi dan diserahkan kepada jang membajar dan bagian lainnja diatas kertas jang memuat salinan dari surat pesanan atau kwitansi itu dan harus disimpan oleh jang mempunyai perusahaan, sesudah penempelan meterai itu segera dibubuhi tanggal dan ditandai supaja tidak dapat dipergunakan lagi. (2) Pemakaian lebih dari sehelai meterai pembangunan diperkenankan (3) Akibat dari perbuatan jang bertentangan dengan peraturan ini ialah bahwa padjak jang seharusnja dibajar, diandang sebagai tidak dipenuhi. (4) Untuk beberapa hal jang memenuhi beberapa sjarat, Menteri Keuangan atau pegawai jang ditunjuk olehnja dapat member idjin untuk memenuhi padjak ini dengan tjara lain daripada penempelan meterai pembangunan. Dalam idjin itu ditetapkan pula tanggal penghabisan untuk memenuhi padjak itu. Pasal 6 Dengan Peraturan Menteri Keuangan akan ditetapkan bentuk, warna dan harga meterai pembangunan, tjara dapat membeli materai itu dan tjara menandai meterai itu supaya tidak dapat dipergunakan lebih dari satu kali.
BAB IV TANGGUNGAN, KEWADJIBAN JANG MEMPUJAI PERUSAHAAN DAN LIWATNJA TEMPOH HAK UNTUK MENAGIH PADJAK. Pasal 7 (1) Jang menanggung padjak ini ialah jang mempunyai perusahaan tersebut didalam pasal 2 dan untuk itu ia diperkenankan menambah djumlah pembajaran dengan sepuluh persen. (2) Dalam hal jang mempunyai perusahaan dimaksud di dalam ajat (1) menambah djumlah pembajaran dengan sepuluh persen, maka orang jang melakukan pembajaran wajib membajar djumlah dengan tambahan itu. (3) Dalam halo rang jang harus membajar djumlah dimaksud dalam ajat 2 tidak memenuhi kewadjibannja maka jang mempunyai perusahaan sampai djumlah padjaknya mendapat hak utama atas barang-barang jang bergerak kepunjaan orang itu, jang sama dengan jang diberikan kepada Kas Negeri dalam peraturan – peraturan tentang penagihan padjak-padjak tidak terdaftar. Pasal 8 (1) Jang mempunyai atau jang mengrus, djika perusahaan itu tidak didjalankan oleh jang mempunyai perusahaan itu diwadjibkan menjimpan salinan surat-surat dimaksud dalam pasal 5, buku-buku dan surat-surat jang mengenai padjak ini, selama 3 tahun. (2) Ia diwajibkan pula memperlihatkan semua surat tersebut dalam ajat (1) kepada kepala kantor Penetapan Padjak atau pegawai jang ditundjuk oleh nja, jang mengadakan pemeriksaan diperusahaannja; PADJAK PEMBANGUNAN Pasal 9a Penurunan oleh Kepala Kantor Penetapan Padjak guru menagih padjak bea penagihan dan denda jang dikenakan menurut Undang-undang ini dan permintaan kembalinja apa jang telah dibajar oleh jang berkepentingan diadakan dan dikerdjakan menurut tjara sebagai ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan bea Materai 1921 (Zogolverordening 1921).
Pasal 10 (1) Hak untuk menagih padjak dan dendanja liwat tempoh (verjaard) sesudah 3 tahun, terhitung dari tanggal padjak itu harus dibajar. (2) Tuntunan pengembalian kelebihan pembajaran uang padjak, denda, biaja penagihan dan ongkos penuntutan habis waktunja sesudah tiga tahun, dihitung dari hari timbulnya hak untuk meminta kembali. BAB V ATURAN HUKUMAN Pasal 11 (1) Barang siapa tidak memenuhi kewadjiban-kewadjiban tersebut dalam pasal 8 dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja Rp.100,(2) Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 12 (1) Barang siapa dengan sengadja memperlihatkan surat-surat atau buku-buku palsu kepada pegawai dmaksud dalam pasal 8 ajat (2) jang melakukan pemeriksaan dihukum dengan hukuman pendjara sebanjakbanjaknja 2 tahun atau denda sebanjak-banjaknja Rp.1000,(2) Perbuatan ini dianggap sebagai kedjahatan. Pasal 13 (1) Djika perbuatan-perbuatan jang dihukum menurut Undangundang ini dilakukan oleh badan hukum, maka jang dituntut dan dihukum ialah pengurus seluruhnja. (2) Hukuman ini tidak akan dijadtuhkan atas anggota pengurus djika terbukti bahwa perbuatan itu kedjadian di luar pengetahuannja.
BAB VI ATURAN ISTIMEWA Pasal 14 Surat-surat tanda pembajaran jang dikenakan padjak ini dibebaskan dari bea materai termaksud dalam Bab IV aturan bea Meterai 1921. BAB VII ATURAN PENUTUP Pasal 15 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1947
SALINAN PERATURAN PREMI DJAWATAN PADJAK (PP. No. 28 th : 1956, tgl. 28 Djuli diund : pada tgl. 2 Agustus di : L.N : No. 32 / 56) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Memperhatikan
: Kesimpulan diadakan di September (intensipkan)
Kompransi Djawatan Padjak jang Djakarta dari tanggal 15 sampai 19 1955 mengenai mempergiatkan pemungutan padjak;
Menimbang
: bahwa salah satu segi utama kebidjaksanaan moneter dari Pemerintah ialah usaha untuk menjapai anggaran belandja Negara jang seimbang ; bahwa upaya terpenting untuk menutup kekurangan anggaran belandja Negara ialah memperlipat gandakan penerimaan uang padjak jang dipungut leh Djawatan Padjak dengan djalan pengenaan dan pemunggutan jang teratur ; bahwa kekurangan dalam anggaran belanja Negara pada dewasa ini ada sedemikian rupa sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnja maksud itu harus dapat dilaksanakan; bahwa untuk mentjapai maksud itu dalam keadaan seperti sekarang dianggap perlu untuk sementara memeberi dorongan sekuat-kuatnja kepada para pegawai jang bersangkutan supaja bekerdja lebih giat, hal mana dapat diharapkan apabila kepada mereka diberikan hadiah berupa premi bilamana hasil kegiatan mereka dapat dipandang sebagai hal jang luar biasa. Bahwa hasil seperti dimaksud itu dianggap terjapai bila mana dihitung dalam persenan penerimaan uang padjak untuk suatu tahun melebihi penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu atau melebih penerimaan untuk tahun sebelumnja.
Mengingat
: pasal 82 Undang2 Indonesia;
Dasar
Sementara
Republik
Memutuskan : Menetapkan
: Peraturan pemerintah tentang penjarahan premi kepada pegawai2 jang pekerdjaannja langsung
berkenaan dengan padjak – padjak jang dipungut oleh DJAWATAN PADJAK. Pasal 1
Apabila pada achir sesuatu tahun takwin ternjata bahwa djumlah penerimaan uang padjak sebenarnya jang dipungut oleh DJAWATAN PADJAK dalam tahun itu paling sedikit 5% lebih daripada: a. Penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu, atau b. Penerimaan sebenarnya dalam tahun takwin sebelumnya, maka MENTERI KEUANGAN dapat memberikan suatu premi kegiatan kepada pegawai-pegawai jang patut menerimanja seperti dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintahan ini.
Pasal 2
: Jang berhak mendapat premi seperti dimaksud dalam pasal 1 ialah pegawai-pegawai jang bekerdja pada : a. Djawatan padjak b. Djawatan akuntan padjak c. Sekretaris Madjelis Pertimbangan Padjak dan d. Direktorat Umum Iuran Negara sepanjang meeka langsung diserahi pekerdjaan jang berkenaan dengan padjak padjak jang dipungut oleh Djawatan Padjak.
Pasal 3
: Perimbangan apakah seorang pegawai patut untuk mendapat premi dan dalam hal ini berapa besar djumlahnja, diberikan oleh MENTERI KEUANGAN atau Kepala Djawatan/Kepala Bagian jang ditundjuknya.
Pasal 4
: Premi diserahkan tiap-tiap triulan sekali dalam tahun berikutnya, tahun takwin jang dimaksud pada permulaan pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dan berdjumlah djika dihitung sebulan paling sedikit Rp.100,- (Seratus rupiah) dan paling banjak Rp.1.000,- (seribu rpiah).
Pasal 5
: MENTERI KEUANGAN menetapkan peraturanperaturan selandjutnya jang diperlukan.
Pasal 6
: Peraturan Pemerintah ini jang dapat dinamakan Peraturan Premi Djawatan Padjak, mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1955. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengun-dangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara RI.
Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 28 Djuli 1956 Presiden Republik Indonesia
Menteri Keuangan
t.t.d
t.t.d
SOEKARNO
JUSUF WIBISONO
Diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1958 Menteri Keuangan t.t.d MOELJATNO
Jang menjalin lagi sesuai dengan bunjinya daftar tersebut diatas, bertanda : Djr. TUPP t.d.t. (IDE BAGUS MADE LIDERA)
MEMORI PENDJELASAN (T.L.N. No. 1026) UMUM Salah satu segi utama kebidjaksanaan moneter dari Pemerintah ialah usaha untuk mentjapai anggaran belandja negara jang seimbang. Dalam usaha menekan kekurangan anggaran belandja Negara dari Djurusan fiscal selama ini dituruni djalan jang tertentu. Pada umumnja dalam hal itu didjari sumber-sumber baru jang dapat menambah pendapatan negara dan untuk itu sampai dewasa ini diadakan padjak tidak langsung jang baru seperti padjak peredaran jang kemudian diganti dengan padjak pendjualan. Disamping itu tarip dinaikan baik tarip padjak langsung maupun tarip padjak tidak langsung. Sekarang sampailah kita pada suatu titik dimana dinegara kita beban padjak jang telah begitu tinggi itu tidak mungkin ditambah lagi baik dengan menggali sumber abru maupun dengan meninggikan tarip. Hanja tinggal satu djalan lagi jang adil dan patut ditempuh jakni mempergiat (mengintensifkan) pemungutan padjak-padjak jang dipungut oleh Djawatan Padjak dalam pengertian bahwa pegawai-pegawai padjak harus mengerah tenaganja dalam hal pemungutan padjak terhadap semua wadjib padjak jang sampai kini meluputkan diri dari padjak oleh karena tidak pernah membajar padjak sama sekali atau pun membajar padjak terlampau rendah. Bilamana dalam hal ini kekurangan anggaran belandja negara kita dewasa ini untuk memperlipat gandakan penerimaan uang padjak seperti dimaksud dengan djalan pengenaan dan pemungutan jang teratur dari padjak-padjak jang terlalu besar djumlah kekurangan ini menghendaki supaja maksud itu dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnja. Berhubung dengan itu maka dalam keadaan seperti dewasa ini dipandang sangat perlu untuk, ketjuali dalam hal2 tertentu sementara memberi dorongan sekuat kuatnja kepada pegawai2 dari djawatan jang diserahi dengan pemungutan dalam arti rupa premi bilamana hasil dari kegiatannja jang dalam keadaan-keadaan jang normal dapat juga dipandang sebagai suatu hal jang luar biasa. Ada tepat djuga kiranja untuk dalam mempertimbangkan apakah hal jang luar biasa itu betul ada, mempergunakan penambahan dihitung dalam persenan tertentu dari penerimaan uang padjak untuk suatu tahun dibandingkan dengan penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu atau penerimaan uang padjak untuk tahun sebelumnja sebagai ketentuan jang terbaik. Oleh karena hasil dari setiap kegiatan pada achirnja mempunjai batas, maka peraturan tersebut pada suatu waktu akan tidak empunjai arti lagi, sesuai dengan maksud pada mengadakan peraturan itu jakni untuk selama penambahan penerimaan uang padjak jang disjahkan untuk pemberian premi masih dapat dilangsungkan memberi dorongan jang kuat
kepada kegiatan para pegawai padjak tersebut. Menurut lingkungan berlakunja maka sifat peraturan itu dan dengan demikian dalam kenjataannja dianggap sebagai sementara. Pasal demi pasal. Pasal 1.
Anggaran djumlah penerimaan padjak untuk sesuatu tahun takwin galibnja ditetapkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dari sumber-sumber Padjak menurut pengalaman dari tahun-tahun jang sudah. Apabila ternjata bahwa menerimaan padjak sebenarnja dalam suatu tahun takwin melebihi paling sedikit 5% anggaran jang direntjanakan untuk tahun itu, atau penerimaan sebenarnja dalam tahun takwin sebelumnja, maka kelebihan penerimaan itu dapat dianggap sebagai hasil kegiatan dari para pegawai jang sungguh-sungguh dalam pekerdjaannja. Maka dalam hal sedemikian itulah diserahkan kepada pegawaipegawai jang berhak sedjumlah premi berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 2 dan 3 :
Tjukup djelas.
Pasal 4.
Penjerahan premi diselenggarakan sebgaai berikut: apabila sebagai umpama djumlah penerimaan uang padjak didalam tahun 1954 ada sebesar a dan untuk tahun 1955 penerimaan itu meningkat menjdjadi 1 ½ x a atau penerima sebesarnja dalam tahun 1955 djumlah 1 ½ x a sedangkan menurut rentjana ditaksir sebesar a maka penambahan ini dapat dipandang sebagai hasil dari kegiatan para pegawai jang sungguh-sungguh dalam pekerdjaan. Oleh karena penambahan penerimaan ini 5% jang berarti lebih dari pada djumlah 5% seperti ditentukan dalam pasal 1 peraturan pemerintah ini, maka kepada para pegawai tersebut dapat diserahkan premi jang dibajar pada tiap-tiap triulan dalam tahun 1956 premi itu berdjumlah paling sedikit Rp.100,- dan paling banjak Rp. 1000,- (seribu rupiah) tiap bulan.
Pasal 5.
Tjukup djelas.
Pasal 6.
Peraturan pemerintah ini berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1955. Oleh karena kegiatan pemungutan padjak sebenarnjalah telah dimulai awal tahun padjak 1954. itu adalah berdasarkan keputusan rapat Dewan Menteri ke 27 tanggal 22 Desember 1953, jakni mempersilahkan kepada Menteri Keuangan mempergiat ushaa penarikan padjak penghasilan umpamanja dengan memperbaiki pengawasannja, mendatangkan
tenaga-tenaga ahli untuk mereorganisasi pemungutan padjak dan sebagainja
tjara
Hasil dari kegiatan itu ternjata dalam penerimaan uang padjak sebab, dalam tahun tahun 1951, 1952, dan 1953 – djadi sebelum dimulainja mempergian ushaa pemungutan padjak hasil pemungutan tesebut berdjumlah berturut-turut Rp.2313.507.407, Rp. 2:598:417:375,- Rp: 2:679:818:770,- dan kemudian naik dalam tahun-tahun 1954 dan tahun 1955 dengan tjara luar biasa berturut-turut hingga Rp: 3.170:441.164,- dan Rp. 3.789.611.156 Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk memberikan kemungkinan kepada menteri keuangan supaja penjerahan premi telah dapat dilaksanakan mulai dengan triwulan pertama tahun 1955 berhubung dengan kanjataan tersebut diatas. Sesudah berachirnja konprensi Djawatan Padjak dalam bulan September 1955 maka diharapkan kegiatan pemungutan padjak akan dapat lebih sistimatis lagi. TJATATAN mengenai lain-lain peraturan tentang padjak: 1. Stbl. 1868 No: 21 memuat peraturan tentang pembajaran segala djenis uang jang terhutang kepada Negara, ialah apabila hari pembajaran terachir dari uang tersebut djatuh pada hari Minggu atau hari raja (hari kantor tertutup) atau hari besar umum bagi penganut agama Kristen ataupun pada hari ketika Kas Negara ditutup maka uang jang terhutang itu wadjib dibajar selambat-lambatnja pada hari pertama ketika ka situ dibuka kembali. 2. Stbl. 1935 No. 72p. 1 berisi peraturan pemotong penghasilan pegawai-pegawai propinsi daerah-daerah otonom atau daerah sepengalan (waterchap) untuk pembajaran padjak jang terhutang oleh mereka; dengan Stblm tersebut ditetapkan bahwa Dewan pemerintah daerah-daerah otonom jang dibentuk berdasarkan pasal 119, 121, 124, dan 186 Ind. Staats regeling harus memotong padjak-padjak jang terhutang oleh pedjabatpedjabat atau pegawai-pegawai jang dibantukan kepada daerah-daerah otonom dari penghasilan mereka masing-masing jaitu penghasilan jang oleh mereka diterima atas pembebanan daerah otonom jang bersangkutan dan menjetor uang pemotong itu kedalam kas negara menurut ketentuanketentuan dalam aturan jang ditetapkan; 3. Stbl. 1940 No. 445 berisi peraturan pemberian kekuasaan kepada para inspektur dan Adjun-Inspektur dan djuga kepada lain-lain pedjabat pada Djawatan Padjak jang ditundjuk oleh Kepala Djawatan Padjak untuk atas ama Gubernur Djenderal (batja kini atas nama Pemerintah N.R.I) mengadakan perdjandjian-perdjanjian guna mendjamin penglunasan padjak (termasuk biaja-biaja dan dendanja) jang penghasilannja masuk urusan Djawatan Padjak, dan selandjutnja untuk melakukan segala apa jang ternjata perlu guna melaksanakan dan menjelaskan perdjandjianperdjanjian termaksud, dalam pengertian ini termasuk djuga pemberian idjin untuk mentjoret (mereya) hipotek-hipotek).
4. Stbl. 1940 No. 510 menetapkan sebagai berikut: Djika peraturanperaturan untuk mengenakan padjak jang ditetapkan oleh Dewan otonom jang terbentuk berdasarkan pasal 110, 131 dan 123 Id. Saats-regeling mesti dikenakan terhadap negara maka untuk bertindak atas nama Gubernur Djenderal (batja kini atas nama Pemerintah N.R.I) selaku wakil badan hukum Indonesia guna metaati kewadjiban-kewadjiban jang dilimpahkan oleh peraturan-peraturan itu kepada negara, diberikan kekuasaan kepada: a. Kepala-kepala Departemen (batja kini:Menteri-menteri) dalam pimpinan siapa objek-objek jang bersangkutan dengan padjak itu berada, c.q. Kepala Djawatan jang masuk dalam lingkungan Departemen (Kementerian) itu; b. Gubernur-gubernur Kepala Daerah Propinsi terhadap objek-objek jang berada dalam pemeliharaan daerah-daerah otonom itu; c. Pegawai pegawai jang ditundjuk oleh pembesar-pembesar tersebut dalam ruas a dan b. --- oOo --Turunan
nst. 56/59 KABINET PRESIDEN
PERATURAN PEMERINTAH No. 68 TAHUN 1958 TENTANG PEREMADJAAN ALAT-ALAT NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
: bahwa perlu melandjutkan usaha-usaha dalam lapangan peremadjaan alat-alat negara dan menetapkan ketentuanketentuan mengenai hal itu dalam satu peraturan pemerintah satu dan lain untuk melantjarkan djalannja pemerintahan dan untuk memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga muda untuk menempati kedudukankedudukan dalam djabatan negeri;
Mengingat
: 1. Undang2 No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 78); 2. Surat-surat edaran Perdana Meneri tanggal 24 Agustus 1957 No. 14/R.I/1957 dan tangkal 6 DJanuari 1958 No. 1/R.I/1958;
Mendengar
: Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 14 Nopember 1958;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEREMA-DJAAN ALAT-ALAT NEGARA Pasal 1. Jang dimaksud dengan hak atas pension dalam peraturan ini adalah hak pension menurut pasal 5 ajat (1) huruf a, dan e, dari Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 74) tentang pension pegawai Negeri Sipil.
Pasal 2. Pegawai tetap atau sementara jang telah berusia 55 tahun dan telah berhak atas pension, diberhentikan dari djabatan negeri/djabatannja dengan hak atas pension, dalam waktu 1 tahun setelah mereka mentjapai usia 55 tahun, dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam pasalpasal sebagai berikut: Pasal 3. (1) Pemberhentian termasuk dalam pasal 2 harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai jang bersangkutan selambat-lambatnja pada saat usia 55 tahun itu dipenuhi, dengan pengertian agar mereka selambat-lambatnja 3 bulan setelah usia 55 tahun ditjapai mengadjuka permintaan untuk diberhentikan dengan hak pensiun. (2) Apabila surat permintaan untuk diberhentikan dengan hak pensiun itu tidak diterima pada waktu jang ditentukan dalam ajat (1) pasal ini, maka pegawai jang bersangkutan diberhentikan dengan hak pensiun tidak atas permintaan sendiri. Pasal 4. (1) Dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 dan 3 peraturan ini dapat diketjualikan pegawai-pegawai jang berhubung dengan pendidikan keilmuan dan/atau keachliannja njata2 masih sangat diperlukan dalam djabatannja menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai atas usul Menteri jang bersangkutan. (2) perketjualian jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini diberikan untuk waktu selama-lamanja satu tahun. Pasal 5. (1) Pegawai tetap jang telah berusia 55 tahun tapi belum berhak atas pensiun, apabila mempunjai masa-kerdja sekurang-kurangdja 10 tahun, diberhentikan dari djabatan negeri karena kelebihan dengan hak pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ajat (2) Undang2 No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 NO. 74), dalam waktu 1 tahun setelah usia 55 tahun itu ditjapai. (2) Apabila belum ditjapai masa-kerdja sekurang-kurangdja 10 tahun, maka pegawai tetap termasuk diberhentikan dari djabatannja karena kelbeihan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 27) tentang penghasilan pegawai jang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerdjaannja dengan diberikan uang tunggu, untuk kemudian apabila dapat ditjapai masa-kerdja 10 tahun, diberhentikan dari djabatan negeri menurut ketentuan dalam ajat (1) pasal ini.
(3) Pemberhentikan dari djabatan dalam hal ini harus diberitahukan lebih dahulu kepada pegawai jang bersangkutan pada waktu usia 55 tahun itu tertjapai. Pasal 6. (1) Pegawai sementara jang telah berusia 55 tahun, tapi belum berhak atas pensiun, apabila mereka belum mempunjai masa-kerdja sekurangkurangnja 10 tahun, dibebaskan dari pekerdjaannja dalam waktu satu tahun setelah usia 55 tahun itu ditjapai, sambil diberikan tundjangan jang bersifat uang tunggu jang djumlasnja dan tjara pemberiannja sama dengan djumlah dan tjara pemberian uang tunggu karena kelebihan menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 27) (2) Apabila telah ditjapai masa kerdjasekurang-kurangnja 10 tahun maka pegawai sementara termaksud, diberhentikan dari djabatannja dan tundjangan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini ditjabut sambil diberikan tundjangan jang bersifat pensiun jang djumlahnja sama dengan djumlah pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ajat (2) Undang2 No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 74) (3) Pegawai Negeri sementara termaksud ajat (1) pasal ini, jang telah mentjapai amsa kerdja sekurang-kurangnja 15 tahun diberhentikan dari djabatannja dengan hak atas pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ajat (2) Undang2 No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 74). (4) Pegawai sementara jang telah berusia 55 tahun, tetapi belum berhak atas pensiun, jang pada saat diungkannja peraturan ini sudah mempunjai masa kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun, tapi belum 15 tahun, diberhentikan dari djabatannja dlaam waktu satu tahun setelah saat pengundangan itu, sambil diberikan tundjangan jang bersifat pensiun termaksud dalam ajat (2) pasal ini. (5) Pembebasan dari pekerdjaan termaksud dalam ajat (1) dan pemberhentian dari djabtaan termaksud dalam ajat (4) pasal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai jang bersangkutan apabila usia 55 tahun itu ditjapai. (6) Bagi pemberhentian/pembebasan dari djabtaan/pekerdjaan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, tidak berlaku ketentuan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 27) Pasal 7. Pegawai tetap atau sementara jang menurut ketentuan-ketentuan peraturan ini harus diberhentikan dari djabatan Negeri/ djabatannja, atau dibebaskan dari pekerdjaannja, tapi jang sedang menderita sakit dan diberikan istirahat sakit menurut ketentuan-ketntuan dalam peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No. 26) pasla 4 dan pasal 5 pemberhentiannja/pembebasannja ditangguhkan sampai jang
bersnagkutan dinjatakan sembuh, tapi untuk selama-lamanja 3 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasar pasal 4, dan untuk selama2nja 6 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasar pasal 5 peraturan pemerintah tersebut. Pasal 8 Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku pula untuk pegawai tetap atau sementara diberhentikan dari djabatannja karena mendjalankan sesuatu kewadjiban negara menurut Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 63), jang diperbantukan kepada Badanbadan Pemerintah Umum, Badan-badan jang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai djawatan negeri, atau badan-badan internasional, dan jang diberikan istirahat diluar tanggungan kas negara. Pasal 9 Apabila seorang pegawai tetap atau sementara jang harus diberhentikan dengan hak pensiun menurut peraturan ini, telah mempunjai hak atas istirahat besar menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (lembaran Negara 1953 NO. 26) tapi karena kepentingan dinas belum dapat mendjalankan haknja itu, maka pemberhentiannja dengan hak pensiun ditangguhkan sampai selambat-selambatnja 3 bulan. Pasal 10 Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan ini dapat diadjukan kepada Dewan Menteri meliwat Dewan Urusan Pegawai.
Pasal 11 Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan, bahwa pemberhentian dengan hak pensiun jang diberikan berdasarkan surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No. 14/R.I./1957 dan tanggal 6 Djanuari 1958, harus dianggap telah diberikan menurut peraturan ini. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 23 Desember 1958 Presiden Republik Indonesia Ttd. SUKARNO Diundangkan Pada tanggal 29 Desember 1958
Menteri Kehakiman,
Wakil Perdana Menteri I,
ttd.
ttd.
G. A. MAENGKOM.
HARDI Sesuai dengan jang aseli, Sekretaris I Presiden, ttd. Mr. R A T M O K O
LEMBARAN NEGARA No. 158 TAHUN 1958 Jang mengambil turunan, Perakit-tata-usaha tk. 1 dpb. T.t.k. Sudjana. Jang menurun selandjutnja. Djuru tata-usaha dpb. S U T J I T A.
TURUNAN PENDJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 68 TAHUN 1958 TENTANG PEREMADJAAN ALAT-ALAT NEGARA I.
UMUM
Peraturan ini menetapkan kembali dan sekarnag dalma bentuk Peraturan Pemerintah dan dengan beberapa perobahan serta tambahan ketentuan-ketentuan jang telah dimuat dalam surat edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No. 14/R.I/1957 dan tanggal 6 Djanuari 1958 No. 1/R.I/1958. Maksud penetapan kembali dalam bentuk tersebut adalah untuk melandjutkan usaha jang telah didjalankan dalam lapangan peremadjaan. Alat-alat Negara dan supaja usaha itu diwaktu jang akan datang dapat dilandjutkan terus menerus berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok jang dimuat dalam Peraturan Pemerintahan itu, tanpa menunggu dikeluarkannja instruksi-instruksi bari dari pemerintah. Peraturan pemerintah ini tidak berlaku bagi para pegawai jang batas usia dalam masa djabatannja telah diatur dalam undang2 atau peraturan lain jang tikatnja lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah misalnja para Hakim dan Ketua (anggota Dewan Pengawas Keuangan). Peraturan ini pun tidak mengurangi hak pegawai jang berdasar atas Undang-undang pension untuk diberhentikan dari djabatan Negeri / djalah memenuhi sjarat-sjaratnja.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Tidak memerlukan pendjelasan
Pasal 2 dan 3 Pokok-pokok ketentuan dalam pasal –padal diambil dari ketentuanketentuan jang berlaku sebelumnja (surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No. 14/RI/1957 dan tanggal 6 Djanuari 1958 No. 1/RI/1958) dengan perubahan bahwa diwaktu kemudian tiap-tiap pegawai jang telah mentjapai usia 55 tahun, harus bersiap-siap untuk berhenti dengan hak pension.
Waktu persiapan itu sekarang ditetapkan lebih lama, jaitu satu tahun. Dengan demikian, maka pada pelaksanaannya selambat-lambatnja pada usia 56 tahun tiap-tiap pegawai sudah harus berhenti dengan pensiun. Kementrian / djawatan diwajibkan untuk memberitahukan kepada pegawai jang bersangkutan, bahwa persiapan itu telah sampai, sambil memebri kesempatan kepadanja untuk mengadjukan permintaan untk. Berhenti dgn. Hak pension. Hal jang terachir jang diwaktu jang sudah-sudah seringkali diabaikan oleh Kementrian/djawatan dipandang perlu untuk diperhatikan. Pasal 4. Berlainan dengan ketentuan dahulu, perketjualian dtetapkan untuk selamalamanja 1 tahun dan diputuskan oleh Dewan Urusan Pegawai. Pasal 5 Menurut ketentuan dalam pasal ini, maka sekarang djuga pegawai tetap jang belum mempunyai golongan pegawai jang harus diremadjakan. Selama ia belum berhak atas pensiun, ia diberikan uang tunggu karena kelebihan, sampai saat ia dapat diebrikan pensiun berdasar pasal 5 ajat (2) Undangundang Pensiun. Karena dalam hal ini belum ada hak atas pensiun, maka pegawai jag bersangkutan tidak dapat memintanja, sehingga andjuran untuk mengadjukan permintaan berhenti dengan pensiun tidak perlu diberikan. Pasal 6 Ajat 1 s/d 3 Djika pegawai seentara jang telah berusia 55 tahun sekarang termasuk pegawai2 jang harus diremadjakan, biarpu ia belum mempujai hak atas pensiun.
Karena seorang pegawai sementara tidak dapat diberhentikan dari djabatannya dengan pemberian utang tunggu, maka jang bersangkutan dalam hal ini djanganlah diberhentikan dari djabatannja , melainkan dibebaskan dari kerdjaannja sambil diberikan tundjangan jang djumlah dan tjara-tjaranya sama dengan pemberian uang tunggu selama ia belum mempunyai masa kerdja 10 tahun. Apabila sudah dimiliki masa-kerdja 10 tahun, tundjangan itu diganti dengan satu tudjangan jang djumlahnja sama dengan djumlah Pensiun menurut pasal 5 ajat (2) Undang2 Pensiun. Setelah ditjapai masa-kerdja 15 tahun, jang bersangkutan diberikan pensiun menurut pasal 5 ajat (1) huruf d Undang2 Pensiun.
Ajat 4 Ketentuan dalam ajat ini mengenai pegawai sementara jang pada saat berlakunja peraturan ini sudah memiliki masa-kerdja 10 tahun tapi kurang dari 15 tahun. Kepadanja tidak diberikan lagu tudjangan sesuai dengan uang-tunggu melainkan langsung tundjangan jang djumlahnya sama dengan pensiun : Ajat 6 Dengan pemebrian tundjangan jang dimaksud tadi, maka pemberian uang lepas menuurt Peraturan Pemeirntah No. 15 tahun 1951 pasal 16 dihapuskan.
Pasal 7 s/d 9 Tidak memerlukan pendjelasan
Pasal 10 Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mengatur hal-hal jang agak istimewa, misalnja djika mengenai tenaga2 jang mendjalankan pekerdjaan dalam lapangan penjelidikan pengetahuan (research-workers), guru besar, lector dan sebagainja,-
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. : 1686,-
Jang mengambil turunan, Perakit-tata-usaha tk. I dpb. t.d.t SUDJANA Jang mengambil turunan kedua kalinya Djuru-tata-usaha dpb t.d.t SUTJITA
SALINAN KABINET PRESIDEN PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 1960 TENTANG MASA KERDJA JANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN, SEPERTI DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AJAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
: a. bahwa dianggap perlu untuk membuka kemungkinan bagi perhargaan waktu bekerdja swasta jang pernah dialami oleh seorang pegawai Negeri untuk menentukan pensiun; b. bahwa oleh karena itu penghargaan masa-kerdja bagi penetapan pensiun seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1954 perlu diubah dan ditindjau kembali.
Mengingat
: 1. Pasal 5 ajat Indonesia.
(2)
Undang-undang
Dasar
Republik
2. Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaga Negara tahun 1952 No. 74) tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (lembaran Negara tahun 1960 no. 31); Mendengar
: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 16 Maret 1960
MEMUTUSKAN : I. Membatalkan : Peraturan pemerintah No. 64 tahun 1954 (lembaran Negara tahun 1954 no. 152) dan ketentuan-ketentuan lain jang bertentangan dengan Peraturan Pemerintahan di bawah ini. II. Menetapkan : ,,Peraturan Pemerintah tentang penetapan masa-kerdja jang dihitung untuk pendiun, seperti dimaksud dalam pasal 2 ajat (2) Undang-Undang No. 20.
Pasal 1 Selain daripada masa-kerdja termaksud dalma pasal 2 ajat (1) Undang-undang No. 20 tahun 1952, dapat pula dihitung untuk sebagian atau penuh untuk menentukan pensiun, waktu-waktu bekerdja sebagai berikut :
(1)
a. waktu bekerdja sebagai pegawai siil atua militer Pemerintah Pusat/Swasta / Swapradja, ketjuali selama istirahat di luar tanggung Negara, dihitung penuh; b. Waktu bekerdja sebagai pegawai suatu badan jang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/swatantra /Swapradja, bukan sebagai suatu djawatan Pemerintahan jang bersangkutan danwaktu bekerdja pada suatu badan swasta dihitung penuh, apabila badan-badan termaksud pada waktu penetapan pensiun pegawai jang bekepentingan telah dijadikan djawatan pemerintahan tersebut; c. waktu bekerdja dalam suatu djabatan Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapradja dengan tidak meneirma penghargaan jang berupa gadji atau penghasilan lain jang memebratkan anggaran belandja Pemerintah jang bersangkutan dan waktu bekerdja sebagai pegawai suatu badan jang diselenggarana bukan sebagai suatu djawatan Pemerintah tersebut, dihitung penuh untuk sebanjak-banjaknja 10 tahun, apabila jang bersangkutan pada saat pemebrhentian dari djabatannja telah bekerdja sebagai pegawai Negeri sekurang-kurangnya selama 5 tahun; d. waktu bekerdja pada suatu badan swasta dihitung penuh untuk sebanjak-banjaknya 10 tahun, apabila jang bersangkutan pada saat pemberhentian dari djabatannja telah bekerdja sebagai pegawai Negeri terus menerus sekurang-kurangnja selama 10 tahun; e. masa-kerdja jang menurut sesuatu peraturan chusus tentang pemberian djaminan pensiun atua tundjangan jang bersifat pensiun, jang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah, dihargai untuk pemberian djaminan pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan chusus itu;
(2)
Penghargaan waktu-waktu kerdja untuk menentukan pensiun dalam seluruh ajat (1) pasal ini, hanja berlaku untuk waktu-waktu bekerdja jang belum dihargai dengan suatu pensiun atau tundjangan bersifat pensiun.
(3)
Terhadap waktu-waktu kerdja jang dihitung sebagai masa kerdja untuk menentukan pensiun menurut ajat (1) pasal ini, berlaku
penetapan-penetapan dalam ajat (2) pasal 17 Undang-undang No. 20 tahun 1952,dengan ketentuan bahwa: a. Untuk masa-kerdja jang telah dibajar iuran pensiun menurut suatu peraturan tentang pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, tidak dipungut iuran pensiun lagi. b. perhitungan djumlah iuran pensiun didasarkan atas gadji pertama jang diterima atau seharusnja diterima pada pengangkatan terachir mendjadi pegawai Negeri.
Pasal 2 Penghargaan sebagai masa-kerdja untuk menentukan pensiun menurut sesuatu peraturan umum atau chusus, berlaku baik untuk perhitungan djumlah pensiun maupun untuk penetapan hak pensiun. Pasal 3 Hal-hal jang bersangkutan dengan pelaksanaan ditentukan seperlunja oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.
peraturan
ini
PERATURAN PERALIHAN Pasal 4 Dalam waktu satu tahun setelah peraturan ini diundangkan perhitungan masa-kerdja ntuk pensiun dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 64 tahun 1954, apabila hal itu menguntungkan bagi jang bersangkutan. Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 31 Desember 1954. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Djakarta pada tanggal 23 April 1960 Menteri Kehakiman,
Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 13 April 1960 PENDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ttd.
SOEHARDJO
DJUANDA
Sesuai dengan jang asli, Sekretaris I Presiden, ttd. Mr. SANTISO LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 No.40
Untuk salinan jang sama bunjinja Mantja
Untuk salinan jang sama bunjinja, Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
t.t.d
t.t.d
(I GST. KT.RAI WIDJAJA)
(R. MOERDJIMAN) 1c_
SALINAN KABINET PRESIDEN PENDJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 1960 TENTANG MASA KERDJA JANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN, SEPERTI DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AJAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952 PENDJELASAN UMUM
Dalam rangka usaha pemberian djaminan hari tua kepada pegawai Negeri telah ditjapai suatu tingkatan, dimana Pemerintah menganggap perlu untuk menindjau kembali penghargaan masa-kerdja bagi penetapan pensiun sedemikian sehingga masa-kerdja jang dialami dalam suatu usaha Swasta dapat dihitung meskipun tidak seluruhnja untuk menentukan pensiun sebagai pegawai Negeri. Jang akan dapat dihitung, hanjalah waktu-waktu kerdja jang dialami dalam suatu hubungan kerdja jang merupakan pekerdjaan pokok dan sehari-harinja berlangsung penuh.
PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 ajat 1 : huruf a
: jang dimaksud dengan ,,Pemerintah” dalam peraturan ini adalah pemerintah-pusat-Swatantera/Swapradja dan djuga Pemerintah Negara-negara bagian RIS jaitu ,,groepsgemeenschap” atau ,,landschap” dan sebagainja dahulu. Pegawai militer ialah anggota ketentaraan Ketjuali waktu bekerja sebagai pegawai seperti dimaksud dalam pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d Undang-undang Pensiun, maka jang dimaksud dengan ,,waktu bekerdja sebagai pegawai negeri sipil” dalam peraturan ini, ialah umpamanja waktu kardja : 1. Pada pemerintah-pusat/Swatantra/Swapradja dengan menerima gadji/upah bulanan, harian atau djam-djaman; 2. Sebagai pegawai suatu Pemerintahan selama diperbantukan pada : a. Suatu pemerintahan lain, umpamanya :
Pegawai Pemerintah Pusat jang diperbantukan pada Pemerintahan Swatantra ,,groaps-gomeanschap” dan sebagainya. b. badan-badan jang diselenggarakan oleh Pemertahan, bukan sebagai suatu djawatan Pemerintah, atau c. badan-badan internasional dan badan-badan Swasta; 3. sebagai pegawai Pemerintahan Pusat/-Swatantra/Swepradja,selama dilarang bekerdja atau diberhentikan untuk berturut-turut dalam pasal-pasal 2 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952; 4. sebagai pegawai Pemerintah Pusat/-Swatantra/Swepradja, selama mendjalankan Kewadjiban Negara seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 baik aktip maupun non-aktip Sebagai pegawai; 5. sebagai pegawai Pemerintah Pusat/-Swatantra./-Swapradja, selama diberi istirahat atau tugas beladjar, baik dalam maupun diluar Negeri. huruf b
: badan jang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat bukan sebagai suatu djawatan, jalah berbagai-bagai jajasan dan istitut-istitut, Bank Rakjat Indonesia, Bank Indonesia, Bank Negara, perusahan-perusahan Negara seperti ..Badan-badan N", Pelni; GIA; dan badan/perusahan lainnja jang dibiajai oleh Pemerintah dan diselenggarakan bardasarkan hukum sipil. Jang dimaksud dengan ,,didjadikan djawatan Pemerintah" dalam huruf b ini ialah peleburan mendjadi djawatan Pemerintah.
huruf c
: jang djmaksud dengan suatu ,,djabatan Pemerintah Pusat/Swatantra'-Swapradja dangan tidak menerima penghargaan jang berupa gatdji atau penghasilan lain jang memberakan anggaran belandja Pemerintah jang bersangkutan", ialah umpamanja: djabatan-djabatan ,penghulu” ,,naib” sebelum djabatan-djabatan itu didjadikan djabatan Negeri dan djabatan ,,lurah", ..kepala Negeri", ,,anggota K.N.I.P." dan sebagai-nja, jang masih ada.
huruf d
: ,,waktu bekerdja Pada suatu badan Swasta", ialah waktu bekerdja pada pelbagai usaha atau perusahan partikelir, seperti umpamanja sebagai:
(1). guru sekolah-sekolah partikelir (Taman Siswa, Mochammadijah, Perguruan Rakjat dan lain-lainnja).
(2). pegawai perusahan-perusahan dagang parijkeiir (Bank-bank, pabrik-paibrik, perusahan pelajaran N.V. import-export, perkebunan dan lain-lainnja). (3). pegawai jajasan, seperti Palang Mereh Indonesia, Badan Penolong Keluarga Korban Perdjuangan (B.P.K.K.P.) dll-nja. (4). Mereka jang karena tugasnja dalam pimpinan partai politik jang bertujuan kemerdekaan Negara dan bangsa tidak dapat mendjalankan pekerdjaan lain. (5). Mereka jang karena tugasnja pada pimpinan suatu surat kabar nasional jang bertudjuan kemerdekaan Negara dan bangsa, tidak dapat mendjalankan pekerdjaan lain. Huruf e
dan
d
: waktu-waktu bekerdja jang dimaksud tidak perlu langsung bersambungan dengan pengangkatan sebagai pegawai.
Huruf e
: peraturan chusus tentang pemberian djaminan jang berupa pensiun dan tundjangan jang bersifat pensiun jang telah ditetapkan, ialah umpamanja: peraturan pemerintah no. 31 tahun 1953 dan peraturan pemerintah No. 31 tahun 1954, berturut-turut mengenai pegawai-pegawai DKA, jang berasal dari perusahaan-perusahaan Kereta Api Swasta, dan mengenai para guru Sekolah Rakjat.
Pasal 1 ajat (2) : Jang dimaksud dengan ,,belum dihargai dengan suatu pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun” adalah djuga jang belum dihargai dengan pemberian (ui keering) sekaligus baik jang ebrupa benda (in natura)
Pasal 2 ajat (3) Sudah djelas
Pasal 2
: Ditetapkan bahwa setiap masa kerdja jang berlaku untuk menentukan pensiun, berlaku baik untuk menentukan hak pensiun maupun untuk menghitung djumlah pensiun. Dengan demikian, maka masa kerdja menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950, pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949 serta menurut pasal 7 ajat (1) Undang-Undang o. 75 tahun 1957 jang dinjatakan berlaku baik untuk menetapkan hak pensiun maupun untuk menghitung djumlah pensiun.
Pasal 3
: sudah djelas
Pasal 4
: sudah djelas
Pasal 5
: sudah djelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1975 Untuk salinan jang sama bunjinja, Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. t.t.d (R. MOERDJIMAN) 1c_ Jang mengambil salinan lagi jang sama dengan bunjinja Djuru tata usaha P.P.
Untuk salinan jang sama bunjinja Mantja
t.t.d
t.t.d
(IDE BAGUS LIDERA)
(I GST. KT.RAI WIDJAJA)
LEMBARAN NEGARA R E P U B L I K I N D ON E S I A No. 112. 1960. PENSIUN/TUNDJANGAN, DJANDA. ANAK JATIM PIATU PEGAWAI NEGEKI SIPIL. TAMBAHAN/PENGUBAHAN. Peraturan Pemerintah no. 36 tahup 1960, tentang tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensjun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negari Sipil (Pendjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No. 2050). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1952, tentang pensiun pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 1952 No. 74), terhitung mulai tgl. 21 Oktober 1952, dapat diberikan pensiun tidak hanja kepada pegawai Negeri tetap, melainkan djuga kepada pegawai Negeri sementara; b. bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 25) tentang pemberian pensiun djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil, hanja dapat diberikan pensiun dan tudjangan ke pada djanda dan anak jatim-piatu pegawai Negeri tetap; c. bahwa dikandung masud untuk membuka kemungkinan bagi pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatimpjatu pegawai Negeri sementara; d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu mengubah beberapa ketentuan dari peraturan jang termuat dalam Peraturan Pemerintah No: 19 tahun 1952 tersebut, Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 1952i (Leanbaran Negara 1952 No. 741; 2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1953 (Lembaran Negara 1952 No. 26); Mangingat pula: pasal 5 ajat (2) Undang-undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Nrgara 1960 No, 310) Mendengar; Musjawarah Kabinet Kerdja pada tgl. 6 September I960;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
Peraturan Pemerintah tantang tambahan dan perubahan Peraturan Pamerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiunan kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil. Pasal 1. Jang djmaksud dengan pegawai Negeri menurut ketentuan pada pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 26), selain dari pada pegawai Negeri tetap, termasuk djuga mereka Jang pada dan sesudah tgl. 21 Oktober 1952 berkedudukan-diangkat sebagai pegawai Negeri sementara: Pasal 2. Pegawai Negeri sementara termaksud pada pasal 1 peraturan ini: a. berhak untuk menundjuk seorang istri atau labih sebagai Jang berhak menerima pensiun dan seorang anak atau lebih sebagai jang berhak menerima, tundjangan, serta b. berkewadjiban untuk membajar iuran menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 dan berjaku mulai tanggal berlakunja peraturan ini. Pasal 3. Pera1ihan Terhadap pegawai Negeri sementara termaksud pada pasal 1, Jang pada saat mulai berlakunja peraturan ini: a. sudah berhenti/diberhentikan dari djabatannja dan pada saat pemberhentian itu belum mentjapai umur 00 tahun, baginja berlaku ketentuan-ketentuan, termaksud pada ajat 2 ; b. sudah meninggal dunia pada saat meninggalnja itu belum mentjapai umur 60 tahun, maka istrinja (istri-istrinja) jang sjah dan anaknja (anak-anaknja) dari perkawinan jang sjah dan jang disahkan oleh Undang-undang seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952, djanggap telah dijtundjuk berturut-turut sebagai jang berhak menerima pensiun dan tundjangan menurut peraturan iiu. Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari diundangkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Djuni 1960.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 30 September 1960
Pedjabat Presiden Republik Indonesia, t.t.d DJUANDA
Diundangkan di Djakarta pada tanggal 30 September 1960
Adjun Sekretaris Negara t.t.d SANTOSO
TURUNAN: TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA .R. I.
No. 2050.
PENSIUN/TUNDJANGAN DJANDA ANAK JATIM-PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL. TAMBAHAN/PENGUBAHAN. Pendjelasan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun I960, tentang tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim piatu pegawai Negeri Sipil. PENDJELASAN ATAS
PERATURAN
PEMERINTAH
No.
36
TAHUN
1960
tentang. TAMBAHAN DAN PERUBAHAN PEJRATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPAiDA DJANDA DAN TUNDJANGAN KEPADA ANAK JATIM-PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL. U M U M. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (LEMBARAN Negara tahun 1952 No. 25) maka pensiun djanda dan tundjangan anak jatimpjatu diberikan kepada djanda dan anak ,,pegawai Negeri" menurut Paraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Jang berlaku, jaitu pegawai Negeri tetap, karena peraturan-peraturan pensiun pegawai Negeri Sipil Jang berlaku pada waktu itu hanja memberi hak kepada pegawai Negeri dalam djabatan Negeri tetap. Kemudian dengan Undang-undang No. 20 tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka hak menerima pensiun diberikan, baik kepada pegawai Negeri tetap, maupun pegawai Negeri sementara, sehingga tiada ada lagi perbedaan jang prinsiipil antara kedudukan pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara. Oleh karena itu dipandang sudah pada tempatnja dan sudah saatnja pula untuk mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil sedemikian, sehlngga peraturan itu tidak hanja berlaku bagi djanda anak pegawai Negeri tetap, melainkan djuga berlaku bagi djanda/anak jatim-piatu pegawai negeri sementara.
PASAL DEMI PASAL
Tjukup djelas Termasuk Lebaran-negara No. 112 tahun 1960
Jang mengambil turunan sesuai dengan aslinja
Diketahui : Adjun Sekretaris Negara
t.t.d
SANTOSO
SALINAN. PERATURAN PEMERINTAH No. 200 TAHUN 1961 TENTANG PERATURAN TENTANG GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa ,,Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil 1955" termuat dajam Peraturan Pamerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran. Negara No. 48 tahun 1955) sebagaimana telah ditambah dan diubah 'kemudian, tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu ditjabut dan diganti dengan Peraturan Gadji baru;
Membatja
: a. Usul-usul Panitia Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N. 1955 sebagaimana termuat dalam suratnja kepada Menteri Pertama tanggal 19 Desember I960 No. K. 470/III, 1960; b. Pertimbangan Panitia Pembantu chusus Penindjauan/Perentjanaan Perbaikan Kehidupan Pegawai dalam suratnja tgl. 8 Mei 1961 No. K. 27/111/1961;
Mengingat
: a. Pasal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar 1945; b. Undang-undang No. 10 P.R.P: tahun I960 (Lembaran Negara tahun I960 No. 31);
Mendengar
: 1. Menteri Pertama, 2. Menteri Kauangan, 3. Manteri Produksi, 4. Menteri Distribusi.
MEMUTUSKAN: Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan Peraturan ini; menetapkan Peraturan Pemarintah sebagai berikut:
PERATURAN TENTANG GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA. B A B I. GADJI-POKOK DAN PENGHASILAN-PENGHASILAN RESMI LAINNJA. A. U M U M. Pasal l. (1)
Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini disediakan gadji-pokok jang termuat dalam daftar gadji pada berbagai golongan-gadji dalam lampiran tersebut serta penghasilan-penghasilan resmi lainnja.
(2)
Pengangkatan dalam suatu pangkat termaksud dalam ajat (1) dilakukan untuk mendjalankan tugas pekerdjaan jang disediakan untuk pangkat itu.
(3)
Apabila pangkat termaksud dalam ajat (2) adalah pangkat chusus dari sesuatu Departemen lain, maka pangangkatannja dilakukan menurut sjarat-sjarat jang berlaku pada Departemen lain, itu. B. GADJI-POKOK. Pasal 2. Gadji-pokok permulaan.
Kepada jang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini diberikan gadji-pokok-permulaan jang ditentukan untuk pangkat itu, ketjuali dalam hal-hal jang dimaksudkan pada pasal-pasal 3, 4; 18 dan 19 peraturan ini. Pasal
3
Gadji-pokok pada pergantian pangkat. Gadji-pokok seorang pegawai jang diangkat dalam suatu pangkat baru, baik jang termasuk dalam ruang gadji sama, maupun, jang lebih rendah atau tinggi, ditetapkan berdasarkan masa kerdja jang telah dihitung kembali menurut ketentuan-ketemuan jang berlaku.
Pasal 4. Penetapan Gadji dalam hal-hal lain. (1)
Penetapan gadji dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal 2 peraturan ini dalam salah satu hal tersebut dibawah ini: a. djikalau ada alasan-alasan jang tjukup untuk mengangkat pegawai jang berpengalaman dengan memberikan -masa-kerdja-golongan berdasarkan peraturan chusus tentang penghargaan pengalamanbekerdja; b. pada waktu pengangkatan seorang jang mendapat pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, baik Jang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah -Swatantra, maupun sebagai bekas anggota ketentaraan, mendjadi pegawai bulanan atau harian, maka kepadanja disamping pensiun atau tundjangan Jang bersifat pensiun termaksud diberikan gadjibulanan atau gadji-harian atas dasar sesuatu ruang/golongan gadji sesuai dengan masa-kerdja jang ditentukan bordasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman-bekerdja; c. pada waktu pengangkatan seorang jang mendapat pensiun aitau tundjangan jang bersifat pensiun, baik jang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah Swatantra, maupun sebagai bekas anggota Ketenitaraan, mendjadi pegawai Negeri, maka kepadanja apabila pembajaran pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun tensebut dihentikan, diberi gadjipokok menurut suatu ruang-golongan-gadji sesuai dengan masa-kerdja-golongan jang ditentukan berdasarkan peraturan chusus tentang penghargaan pengalaman-bekerdja; d. djikalau memenuhi peraturan ini.
(2)
sjarat-sjarat
termaksud
dalam
pasal
18
Penetapan gadji menurut ajat (1) huruf a sampai dengan d dilakukan dengan persetudjuan Menteri jang diserahi Urusan Pegawai. Pasal 5. Kenaikan
gadji
berkala.
(1)
Kenaikan gadji bcrkala diberikan, djika masa-kerdja-golongan jang ditentukan untuk kenaika itu telah dipenuhi dan jang berkepentingan menundjukkan keradjinan dan ketaatan terhadap kewadjibannja.
(2)
Pemberian kenaikan gadji berkala menurut ajat (1) ditetapkan setjepat-tjepatnja pada tanggal 16 dari bulan sebelum kenaikan gadji berkala itu berlaku.
(3)
Djika jang bersangkutan belum menundjukkan keradjian dan ketaatan terhadap kswadjibannja sebagai pegawai, maka kenaikan gadji barkala itu ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun.
Djika sehabis waktu penundaan tersebut jang bersangkutan belum menundjukkan djuga keradjinan dan ketaatan terhadap kewadjibannja sebagai pegawai, maka kenaikan gadji berkaja itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama Untuk 1 (satu) tahun. (4)
Djika tidak ada alasan lagi untuk penundaan pemberian kenaikan gadji itu, maka kenaikan gadji berkala diberikan mulai bulan berikutnja masa penundaan dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gadji berkala berikutnja. Pasal 6. Kenaikan gadji landjutan.
Kepada psgawai Jang pangkatnja tidak lebih tinggi dari sesuatu pangkat dalam golongan-gadji F ruang IV jang sekurang-kurangnja telah 2 (dua) tahun mentjapai gadji-pokok tertinggi dalam pangkatnja serta telah 1 (satu) tahun dinjatakan memenuhi sjarat-sjarat seluruhnja untuk kenaikan pangkat, akan tetapi karena alasan-alasan, susunan pegawai kenaikan pangkat itu belum dapat dilaksanakan, dapat diberikan kenaikan gadji landjutan sebesar djumlah kenaikan gadji terachir dalam pangkat itu. Pasal 7. Kenaikan (1)
(2)
gadji
istimewa.
Kepada pegawai jang menundjukkan keradjinan dan ketaatan terhadap kewadjibannja setjara luar biasa, sehingga ia patut didjadikan. Teladan dapat diberikan salah satu penghargaan tersebut dibawah ini: a.
kenaikan gadji istimewa dengan memadjukan saat kenaikan gadji berkala jang akan datang sebanjak-banjaknja selania 3 (tiga) bulan dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gadji berkala selandjutnja;
b.
kenaikan gadji istimewa dengan memadjukan saat kenaikan gadji Jang akan datang dan saat-saat kenaikan gadji berkala selandjutnja dalam pangkatnja.
Pemberian kenaikan gadji istimewa dilakukan oleh/atau dengan persetudjuan Menteri jang bersangkutan.
C.
PENGHASILAN-PENGHASILAN RESMI LAINNJA. Pasal 8. Tundjangan - keluarga.
(1)
Kepada Pegawai jang baristeri/bersuami diberikan tundjangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji-pokok sebulan, sekurangkurangnya Rp.100,— (seratus rupiah) dengan ketentuan, bahwa djika
suami-isteri kedua-duanja pegawai Negeri, tundjangan ini hanja diberikan kepada pegawai jang gadjinya tertinggi. (2)
a. Kepada pegawai jang mempunjai anak dan/atau anak angkat, jang berumur kurang dari 25 (duapuluh lima) tahun dan tidak kawin atau belum parnah kawin, tidak mempunjai penghasilan sendiri serta njata mendjadi tanggungan pegawai ini sendiri, diberikan tundjangan-anak sebesar 10%% (sepuluh perseratus) dari gadjipokok sebulan sekurang-kurangnja Rp. 50,— (limapuluh rupiah) untuk tiap-tiap anak. b. Penghasilan Jang dimaksud dalam ajat tidak meliputi tundjangan jatim/jatim-piatu.
(2)
a
pasal
ini
c. Tundjangan-anak bagi anak angkat dititrikan hanja untuk seorang anak. Pasal 9. Tundjangan-kemahalan-umum. (1)
Djika tarap harga-harga pada umumnja karena keadaan konjungtur atau karena hal-hal lain diseluruh negara mandjadi tinggi, maka kepada segenap pegawai setiap bulan diberikan tundjangankemahalan-umum Jang besarnja berdasarkan persentasi Jang sama dari gadji-pokok ditambah tundjangan-keluarga.
(2)
Angka persentasi tundjangan kemahalan-umum ditetapkan berdasarkan perhitungan. rata-rata dari angka index kemahalan menurut penetapan Biro Pusat Statistik selama masa 6 (enam) bulan terhitung mulai 1 Djanuari atau 1 Djuli.
(3)
Apabila menurut perhitungan dalam ajat (2) angka index kamahalanumum berobah dengan sekurang-kurangnja 5 (lima') maka tundjangankemahalan-Umum ditindjau kembali dan disesuaikan dengan perobahan tersebut. Penetapan angka persentasi tundjangan,kemahalan-umum Jang baru berlaku mulai 2 (dua) bulan sesudah berakhirnja tiap-tiap masa perhitungan rata-rata angka index kemahalan tersebut dalam ajat (21) pasal ini.
(4)
Perubahan angka persentasi tundjangan-kemahalan-Umum dan tangga mulai berlakunja ditetapkan oleh Perdana M3nteri, (Meniteri Pertama atas usul Menteri Jang diseraihi Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan. Pasal 10. Tundjangan-kemahalan setempat.
(1)
Kepada segenap pegawai Jang berkedudukan djsuatu tempat (teropat bekerdja) jang angka index kemahalannja lebih be&ar dari angka index kemahalan dari tempat tertentu jang ditundjuk sebagai dasar (standaard), diberikan tiap bulan tundjangan-kemahalan-ketempat jang
besarnja berdasarkan persentasi jang sama dari gadji-pokok ditambah tundjangan-keluarga. (2)
Angka persentasi tundjangan-kemahalan-setempat ditetapkan berdasairkan selisih angka index kemahalan dari tempat Jang ditundjuk sebagai dasar (Standaard) dan angka index kemahalan dari tempat kedudukan pegawai jang ber-sangkutan.
2)
Jang dimaksud dengan ganti-rugi dan tundjargan Jang bersifat gantiru,gi adalah; a. ganti-rugi kepada pegawai untuk barang-barang jang bukan karena kesalanannja danyatau flvelalaiannja sendiri tidak dapat dipakai lagi, msak atau hilang pada waktu melakukan pardjalanan dinas; b. ganti-rugi kepada pegawai untuk barang-barang Jang bukan karena kesalahannja dan/atau kelalaiannja. uandM tidak dapat dipakai lagi, rusaik, atau hilang setagai akibat peristiwa luar biasa; c. tundjangan kehilangan penghasilan partikelir; d. tundjangan kerdja-luar penjelidikan/expedijtie);
(rombongan
penindjauan
e. tundjangan perdjalanan tetapi; f.
tundjangan djabatan;
g. tundjangan penggantian pengeluaran karena djabatan. (3)
Ganti-rugi dan tundjangan jang bersifat ganti-rugi menurut -pasal ini diatur dengan peraturan chusus. Pasal 13. Tundjangan akitat pemindahan.
Kepada pegawai Jang dipindahkan tidak atas permintaan sendiri dan ditempat kedudukannja jang baru tidak mendapatkan tempat tinggal karena kesulitan perumahan terpaksa berdiam di hotel/mess/losmen atau bukan disesuatu rumah penginapan umum diberikan tundjangan akibat pemindahan menurut peraturan chusus. Pasal 14. Tundjangan udjian-untuk naik pangkat Kepada pegawai jang untuk dapat diangkat dalam pangkat jang lebih tinggi harus lulus udjian-untuk naik-pangkat jang: dengan persetudjuan Mentari jang diserahi Urusan Pegawai diadakan oleh Menteri/KepalaDjawatan. Kepala Kantor jang barsangkutan disamping sjarat minimum termuat dalam daftar gadji atau aturan chusus jang bersangkutan apabila
setelah lulus udjian tersebut belum dapat diangkat dalam pangkat jang lebih tinggi itu karena alasan-alasan diluar kesalahannja sendiri atau belum digadji menurut golongan/ruang jang lebih tinggi, diberikan tundjanganudjian-untuk-naik-pangkat sebasar 10% (sepuluh perseratus) dari gadji pokok tertinggi menurut pangkatnja. Pasal 15. Dalam hal seseorang pegawai lulus dalam ujian penghabisan sesuatu pendidikan umum jang disjarafkan pada golongan-gadji jang sesuai dengan pangkat jang dipangkunja maka selama ia belum dapat diangkat dalam pangkat menurut golongan-gadji jang lebih tinggi, kepadanja diberikan tundjangan-tambahan-idjazah jang diatur dengan peraturan khusus.
Pasal 18. Tundjangan-tundjangan lain. (1)
Dalam hal luar biasa atau djika ada alasan-alasan Jang, kuat, maka selain ,tundjangan-tundjarigan tersebut dalam Pasal-pasal 8 s/d 15 dapat diberikan tundjangan lain.
(2)
jika tundjangan lain termaksud dalam ajat (1) berlaku untuk pegawai pada umummja, maka tundjangan itu diberikan menurut paraturan chusus.
(3)
Djika tundjangan itu hanja berlaku untuk pegawai-pegawai tertentu, maka pemberiannja ditetapkan oleh Menteri jang bersangkutan; setelah. mendapat persetudjuan Menteri jang diserahi Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan.
BAB
III
SJARAT PENGANGKATAN. Pasal 17. (1)
Sjarat-sjarat untuk pengangkatan pentama dalam suatu pangkat ditentukan dalam aturan chusus jang berkenaan dengan pangkat itu dengan. tidak mengurangi sjarat-sjiat lain jang tiitetapkan baik setjara umum oleh Menteri jang diserahi Urusan Peawai, maupun setjara chuaos oleh Menteri jang bersangkutan.
(2)
Kedudukan pegawai selandjutnja ditentukan bsrdasarkan, ketjakapan dan ketaatan terhadap kewadjibannja serta sjarait-sjarat lain, jang dittitapkan, baik setjaia unium olih Menteri jang dierahi Urusan Pegawai, maupun setjara chusus oleh Menteri jang bersangkutan.
(3)
Sjarat-sjarat pengangkatan termaksud dalam ajat (1) dan (2) tersebut dapat ditambah dengan sjarat-sjarat ketjakapan praktek dian teorij djika perlu dengan mengadakan udjian.
(4)
Dengan idjazah pendidikan tersebut dalam peraturan jni dipersamakan idjazah atau tingkat sesuaitu pendidikan jang menurut putusan Mtenteri jang diserahi Urusan Pegawai setelah mendengar Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, ditetapkan sederadjat dengan idjazah pendidikan jang disjaratkan untuk, sesuatu pangkat. BAB III MASA KERDJA Pasal
18.
Masa-kerdja-golongan. Dengan tidak mangurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 4 dan 19 sebagai masa-kerdja-golongan untuk menetapkan gadji menurut peraturan ini dihitung penuh masa sebagai pegawai Negeri: a.
selama mendapat gadji penuh dalam pangkatnja;
b.
selama mendapat istirahat Dalam Neggri dengan gadji penuh atau sebagian menurut peraturan Jang berlaku;
c.
selama menerima uang tunggu;
d.
selama mendjaiankan wadjib miiiter;
e.
selama mendapat istirahat singkat luar negeri gadji atau sebagian;
f.
selama djbebaskan dari kewadjibannya- sebagai pegawai untuk melakukan tugas Negara atau Iain-lain tugas menurut ketentuan Pemerintah;
g.
selama dibebaskan dari kewadjibannja, sebagai pegawai karena diperbantukan pada sesuatu Jajasan atau Badan lainnja, Jang dititikan oleh Pemerintah 'me nurut ketentuan dalam peraturan chusus;
h.
masa selama mendjaiankan Itoewadjiban berbakti sebagai Tentara Peladjar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 194$;
i.
selama berada dlluar negeri
j.
dalam hal-hal lain jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
dengan mendapat penuh
dengan tugas beladjar;
Pasal 19. Masa - kerdja - tambahan. (1). Kepada beberapa pemangku pangikat tersebut dalam lampiran A peraturan ini diberikan masa-kerdja-tambahan jang ditentukan dalam aturan chusus termuat dalam lampiran A jang bersangkutan. (2). Dalam pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri seorang jang telah mengikuti suatu pendidkan jang diselenggarakan oleh Pemerintah serta lulus dalam udjian-penghabisannja, apabila deradjat pendidikan itu lebjh tinggi dari-pada tingkat pendidikan jang disjaratkan untuk golongan gadji Jang sesuai dengan pangkat jang dipangkuanja, maka kepadanja dalam golongan-gadji itu diberikan masa-kerdja-tambahan: a. sebesar selisih penuh antara ,golongan-gadji jang sesuai dengan pendidikan jang lebih tinggi itu dan golongan-gadji menurut pangkatnja, djika pendidikan tersebut sesuai dengan sifat pekerjaan jang dilakukan dalam pangkatnja; b. sebesar separoh dari selisih termaksud dalam huruf a djika pendidikan jang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan pekerdjaan jang diilakukam dalam pangkatnja. (3). Dalam hal pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri seorang Jang telah mengikuti suatu pendidikan jang diselenggarakan oleh Pemerintah, akan tetapi tidak meagakhiri seluruh Pendikikan itu atau tidak lulus udjian-penghabisan, apabila deradjat pendidikan itu lebih tinggi daripada tingkat pendidikan jang disjaratkan umuk golongangadji Jang sesuai dengan pangkat jang akan dipangkunja; maka kepadanja dalam golongan-gadji itu diberpan masa-kerdja-tambahan; a. setahun untuk tiap-tiap tahun-peladjaran pada pendidikan lebih tinggi tersebut jang melebihi djumlah tahun-paladjaran dari pendidikan jang disjaratkan untuk golongan pangkatnja, jika pendidikan jang lebih tinggi itu sesuai dengan sifat pekerdjaan jang dilakukan dalam pangkatnja; b. 6 (enam) bulan untuk tiap-tiap tahun-peladjaran termasuk dalam huruf a. djika pendidikan jang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan sifat pekerdjaan jang dilakukan dalam pangkatnja. (4). Dengan tahun-peladjaran djmaksudkan tahun-peladjaran jang telah, diachiri dengan kenaikan kelas atau lulus udjian-penghabisan. (5). Pemberian masa-kerdja-tambahan termaksud dalam ajat (2) dan (3) pasal ini ditetapkan dengan persetudjuan Menteri jang diserahi Urusan Pegawai.
(6). Kepada pegawai jang Untuk tingkat dalam suatu pengngikat diharuskan lulus dalam suatu udjian-Dinas jang diadakan oleh MenterI Kepala Djawatan/KepaLa Kantor jang bersangkutan dengan persetujuan Menteri jang diserahi Urusan Pegawai, diiamping sjarat minimum termuat dalam daftar-gadji jang bersangkutan atau dalam aturan-chusus untuk panguat itu, dalan pangkat itu diberikan tambahan-biasa. kerdja-golongan 2' (dua) tahun, dengan ket&ntuan bahwia ke pada jang telah menerima gadji-pokok tertinggi ciibeirikan tambahan-gadji-pokok sebesar djumlah satu kenaikan-gadji. BAB
IV.
UDJIAN-KENAIKAN-RANGKAIAN-PANGKAT Pasal 20. (1). Untuk diangkat cialam pangkat pertama termasuk golongan-gadji jang sekurang-kurangnja dua tingkat lebih tinggi dari golongan-gadji jang sasuai dengan idjazahnja dan jang merangkai dengan pangkat jang diduduMnja, pegawai harus lulus dalam udjian-kenaikan-iangkaian|pangkat. (2). Udjian-kenaikan-rangikaian-pangkat termaksud dalam berbagai aturan chusus jang tertjantum dalam lampiran A idiselenggarakan menurut peraturan chusus.
BAB SUSUNAN
V. PEGAWAI
Pasal 21. (1). Susunan Pegawai Jang menentukan djumlah pemangku pangkatpangkat tersebut dalam golongan-gadji daftar lampiran A tiap-tiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Belandja-Negara untuk tiap-tiap Departemen, Dewan, Djawatan, Kantor Balai, Lembaga, Badan atau organisasi lainnja jang berdiri; sendiri, ketjuali djika ada peraturan lain. (2)
Djumlah tempat Jang dapat diduduki dalam pangkat-pangkat itu masing-masing tidak boleh lebih dari pada, djumlah Jang ditetapkan dalam. Anggaran Belandja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a.
bahwa pangkat Jang terbuka dapat diisi oleh pendjabat dalam pangkat sedjenis jang lebih rendah sebanjak lowongan itu;
b.
bahwa djumlah pemangku sesuatu pangkat Jang tlah ditetapkan dapat dilampaui, apabila menurut peraturan chusus dari daftar-
daftar pangkat golongan-gadji dalam lampiran A pengangkatan dalam pangkat itu tidak tergantung pada adanja lowongan. Dalam hal itu djumlah pemangku pangkat Jang terdekat dibawahnja jang telah, ditentukan dalam Anggaran Belandja dapat dikurangi atau ditambah dengan ketentuan bahwa djumlah pemangku pangkatpangkat itu dan pemangku pangkat idiatasnja tidak lampaui. (2). Pengangkatan dalam suatu pangkat tersebut dalam peraturan ini hanja dilakukan, apabila jang tersangkutan diserah Pekerdjaan Jang ditentukan untuk pangkat itu. (3). Penetapan djumlah pemangku sesuatu pangkat jang diusulkan dalam Anggaran Belandja dilakukan oleh Menteri jang bersangkutan setelah Menteri jang diserahi Urusan Pegawai memberikan pertimbangannja.
BAB VI. LAIN-LAIN
Pasal
22.
Penghasilan pegawai dalam hubungan kerdja luar biasa. (1)
Djika diangggp perlu dapat diangkat pegawai ikatan-dinas untuk waktu terbatas, jang pengangkatan dan kedudukannja ditetapkan menurut peraturan chusus.
(2)
Untuk menjelenggarakan pekerdjaan jang bersifat sementara (jang waktu penjelesaiannja terbatas) atau jelas pekerdjaan jang tidak dapat diserahkan kepada pegawai jang digadji menurut peraturan ini dapat diangkat pegawai-bulanan harian, dengan pemberjan, penghasilan jang ditentukan oleh Menteri jang bersangkutan setelah disetudjui oleh Menteri jang diserahi Urusan Pegawai. Pasal 23. Peraturan gadji pegawai daerah Swatantra.
Untuk menetapkan peraturan gadji pegawai daerah peraturan ini dipakai sebagai pedoman.
Swatantra
Pasal 24. Penetapan peraturan chusus. Peraturan-peraturan chusus termaksud dalam ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
peraturan ini
BAB VII ATURAN
ATURAN PERALIHAN,
Pasal
25.
P e n j e s u a i a n. (1)
Penjesuaian dari peraturan gadji lama kedalam peraturan gadji ini diselenggarakan menurut peraturan, chusus.
(2)
Bagi mereka jang pada tanggal berlakunja P.G.P.N.- 1961 sudah menduduki pangkat dari suatu rangkaian jang sjaratnja melebihi daripada idjazah jang dimilikinja, dianggap sudah lulus dalam udjiankenaikan-rangkaian-pangkat untuk pangkat jang didudukinja itu. Pasal 26. Gadji-tambahan-peralihan.
(1) Kepada pegawai jang pada tanggal berlakunja peraturan ini mempunjai gadji pokok dan gadji-tambahan-peralihan jang djumlahnja lebih tinggi dari gadji-pokok menurut peraturan ini (termasuk tambahan gadjipokok) diberikan gadji-tambahan-peralihan sebesar selisih antara djumlah gadji-pokok (gadji-pokok dan gadji-tambahan-peralihan) dan gadji pokok baru (termasuk tambahan gadji-pokok) mulai tanggal termaksud. Gadji tambahan peralihan tidak diberiikan, djika ternjata bahwa penetapan gadji lama menjimpang dari peraturan jang berlaku pada waktu itu. (2) Gadji-tambahan-peralihan tiap-tiap ka]i dikurangi dengan -djumlah tambahan gadji sepenuhnja pada saat kenajkan gadji dan/atau Jtenaikan pangkat menurut peraifiran ini.
Pasal 27. Tundjangan-kemahalan-umum dan tundjangankemahalan-setempat.
(1) Angka persentasi tundjangan-kemahal'an-umum termaksud dalam pasal 9 mulai tanggal 1 Djanuari 1961 ditetapikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus). (2) Angka persentasi kemahalan-setempat untuk pelbagai tempat termaksud dalam pasal 10 angka 1 untuk pertama '^ali djtetapkan 0% (nol perseratus)
Pasal 28. Tundjangan-tundjangan-peralihan. Selama peraturan-peraturan chusus dan penetapan-penetapan termaksud dalam pasal-pasal 8 s/d 16 peraturan ini belujn ditetapkan niaka peraturan-peraturan dan panetapan-penetapan mengenai berbagai tundiangan jang ada tetap berjaku.
Pasal 29. Hal-hal pelaksanaan peraturan ini jang belum diatur. Hal-hal mengenai pelaksanaan peraturan ini jang belum ditentukan atau jang dapat .mengakibatkan sesuatu jang tidak dimaksudkan di'putus oleh Menteri jang diserahi Urusan Pegawai. BAB
VIII.
KETENTUAN _ PENUTUP. Pasal 30. Peraturan ini dinamakan Peraturan Gadji Pegawai Negerj Sipil tahun 1961 atau disingkat ..P.G.P.N. - 1961" dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunjai daja surut sampai tanggal 1 iDjanuari 1961.
Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 9 Djuni 1961 PENDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t.t.d DJUANDA
Diundangkan di Djakarta pada tanggal 9 Djuni 1961 PENDJABAT SEKRETARIS NEGARA, t.t.d SANTOSO Disalin sesuai dengan bunjinja jang aseli Adjun Sekretaris Negara t.t.d SANTOSO LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No. 239
PENDJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 200 TAHUN 1961 PERATURAN TENTANG GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
I.
Pendjelasan Umum: Peraturan gadji ini disusun dengan menggunakan pokok - pokok dasar sebagai berikut : a. imbangan antara gadji - pokok minimum bagi pendjabat pangkat terendah dan gadji - pokok malksimum bagi pendjabat pangkat tertinggi adalah 1 : 20 dan penghasilan seluruhnja ditudjukkan, kearah imbangan itu; b. gadji ditetapkan atas dasar idjazah sekolah, masa - kerdja dan pengalaman bekerdja; c. idjazah Sekolah/kursus disjaratkan untuk pengangkatan pertama, sedang kedudukan selandjutnja ditetapkan berdasankan ketjakapan, keradjinan dan ketaatan terhadap kewadjibannja serta sjarat-sjarat lain, misalnja udjian - kenaikan – rangkaian pangkat dengam, ketentuan, bahwa bagi tiap - tiap pegawai pada umumnja diberikan kemungkinan mentjapai 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari pangkat permulaan dari rangkaian berdasarkan idjazahnja; d. menghargai pendidikan sekolah jang lebih tinggi daripada jang disjaratkan untuk sesuatu pangkat dengan memiberikan tambahan, masa - kerdja; e. diberikan penghargaan kepada pemilik idjazah sekolah – sekolah kedjuruan Jang lama peladjarannja sama dengan sekolah sekolah pendidikan umum (Sekolah Rakjat, Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas) dengan djalan menempatkan langsung dalam ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa - kerdja - tambahan dalam golongan, - gadji jang disediakam untuk idjazah sekolah - sekolah pendidikan umum itu; f. kepada pemilik idjazah : 1.
pendidikan untuk Sardjana Muda atau Bakaloreat atau jang sederadjat dengan itu, ataupun pendidikan kedjuruan chusus sekurang - kurangnja 2 (dua) tahun diatas Sekolah Landjutan tingkat Atas jang pengetahuannja untuk praktek dalam pangkat jang akan dipangku sederadjat dengam idjazah Sardjana Muda atau Baikaloreat dan
2.
Sardjana Sekolah Tinggi menurut djurusan jang diperlukan, atau jang sederadjat dengan itu diberikan penghargaan sebagai tamatan pendidikan keachlian sehingga dengan demikian ditempatkan masing - masing langsung dalam ruang II dari
golongan gadji E dan F;
-
g.
diberikan penghargaan -kepada pemilik idjazah pendidikan kedjuruan chusus sekurang - kurangnja 1 (satu) tahun diatas idjazah Sekolah Umum dengan djalan menetapkan dalam skala huruf kembar ruang I;
h.
diberikan penghargaan kepada pemilik idjazah pendidikan, kedjurusan chusus sekurang - kurangnja 1 (satu) tahun diatas idjazah Sekolah Landjutan tingkat Pertama kedjuruan 3 (tiga) umum atau Sekolah Landjutan tingkat Atas kedjuruan, 3 (tiga) tahun, dengan djalan menempatkan langsung dalam ruang I ditambah 1 (satu) tahun masa - kerdja - tambahan dalam skala huruf kembar Jang disediakan untulk pendidikan – pendidikan kedjuruan itu;
i. diberikan penghargaan kepada pemilik idjazah Sekolah Umum ditambah dengan mendidiikan kedjurusan chusus sekurang kurangnja 4 (empat tahun jang sederadjat dengan, sekolah Landjutan tingkat Pertama atau Sekolah Landjutan tingkat Atas, dengan djalan menempatkan langsung dalam ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa-kerdja - tambahan dalam skala huruf kembar segolongan diatasnja misalnja : 1. Sekojah Rakjat ditambah 4 (empat) tahun pendidikan, kedjuruan chusus jang tingkatannja sama dengan, Sekolah Landjutan tingkat Pertama dihargai dalam golongan - gadji CC ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa kerdja - tambahan : 2. Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama ditambah 4 (empat) tahun pendidikan, kedjuruan chusus jang setingkat dengam sekolah Landjutan tingkat Atas dihiargai dalam golongan – gadji DD ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa - kerdja tambahan j. Apabila untuk pengangkatan/kenaikam dalam suatu pangkat diadakann sjarat harus lulus dalam suatu udjian disamping sjaratsjarat minimum, maka sebagai penghargaan diberikan tundjangain udjian untuk naik - pangkat terus - menerus selama belum mendapat ke-nailkan - pangkatnja. Didalam peraturan ini terdapat istilah - istilah pangkat dan djabatan jang artinja sebagai berikut : Pangtkat
:
kedudukan seorang pegawai jang menudjukkan tingkat dalam rangkaian kepegawaian, djenis, tingkat dan dasar gadjinja.
Djabatan
:
kedudukan seorang jang menundjukkain tugas, hak dan tanggung djawab dalam susunan Departemen /Djawatan/Kantor dain sebagainja.
Tjontoh
:
Seorang Pegawai Pos (F/1I) semula diserahi pekerdjaan Kepala Kantor Pos dan Telegrap disuatu tempat, sedangkan lain kali ia diserahi pekerdjaan Kepala Biro pada Kantor Pusat Pos, Telegrap dan Telepon. Dalam hal ini Pengawas - pos adalah pangkatanja sedang Kepala Kantor Pos dam Telegrap atau Kepala Biro adalah djabatan pegawai tersebut:
II. Pendjelasan pasal demi pasal. Pasal 1. (1)
a. Pangkat - pangkat dalam lampiran. A dari peraturam, ini dapat dibagi dalam dua bagian, jaitu pangkat umum pangkat chusus, PANGKAT UMUM
ialah pangkat - pangkat Jang tertjantum dibawah bagian jang berkepala "Berbagai Departemen. Dja-watan, Kantor dan lain lain" dan disediakain untuk Departamen departemen/Djawatan2/Kantor-kantor dan lain - lain instansi jang membutuhkan, Pangkat - pangkat ini pada umumnja mempunjai rangkaian tertentu.
PANGKAT CHUSUS
ialah pangkat pangkat Jang tertjantum dibawah nama Departemen, Djawatan atau Kantor, dan disediakan untuk Departemen . Departemen/Djawatan-djawatan/ Kantor Kantor tertentu sadja. Pangkat - pangkat ini pada umum nja mempuinjai rangkaian tertentu pula.
b. Angka-angka gadji dalam golangan - gadji adalah gadji-pokok bulanan, sedangkan dengan penghasilan - penghasilan resmi lainnja dimaksudkan tundjangan _ tundjangan menurut peraturan ini. (2)
Tidak memerlukan pendjelasan.
(3)
Sesuatu Departemen dapat menggunakan pangkat pangkat chusus Departemen lain dengan ketentuan, bahwa harus dipenuhi semua sjarat - sjarat jang diperlukan untuk pangkat „ pangkat itu, baik jang tertjantum dalam P.G.P.N. 1961, maupum jang ditetapkan sendiri oleh Departemen Jang bersangkutan. Dengan demikian diperlukan adanja hubungan terlebih dahulu dengan Departemen jang bersangkutan sebelum Departemen itu menggunakan pangkat - pangkat tersebut.
Pasal 2, Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 3. Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 4. (1)
a. Pengangkatan seorang jang berpengalaman mendjadi pegawai Negeri dengan memberi penghargaan pengalaman - bekerdja hanja dilakukan, djika tenaganja sungguh - sungguh diperlukan. b. Penerima pensiun pada azasnja dipekerdjakan kembali, djika tenaganja sungguh - sungguh dibutuhkan dan dapat diduga, bahwa pekerdjaan jang akan diserahkan kepada tenaga-pensiunan itu akan dapat diselesaikan dalam waktu jang tidaklama. Dalam menentukan gadji - bulanan atau gadji - harian jang dibebankan kepada mata - aggaran "Belandja Pegawai", harus diindahkan ketentuan tentang penghargaan pengalaman kerdja. Penetapan gadji - bulanan/harian dilakukan pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun.
terlepas
dari
c. Tenaga - pensiunan jang dipekerdjakan kembali dan memenuhi sjarat-sjaratnja dapat diangkat kembali mendjadi pegawai Negeri dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang Pensiun, pensiunnja ditjabut kembali. Penetapan gadjinja dilakukan menurut ketentuan - ketentuan jang berlaku bagi pegawai Negeri pada umumnja. Seorang djanda penerima - pensiun ,. djanda tidak termasulk (Jalan pengertian "seorang jang mendapat pensiun atau tundjangan" termaksud dalam huruf b dan c. Pengangkatan seorang djanda penerima - pensiun - djanda dilakukan menurut ketantuan - ketentuan jang berlaku bagi pegawai Negeri pada umumnja. d. Tidak memerlukan pendjelasan. (2) Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 5. (1) Tidak memerlukan pendjelasan. (2) Tidak memerlukan pendjelasan. (3) Ketentuan ajat ini tidak mempunjai hubungan dengan penundaan kenaikan gadji berkala bcrdasarkan peraturan tentang hukuman djabatan:
Penundaan kenailkan gadji berkala harus ditetapkan dengan surat keputusan dengan menjebut alasan - alasannja. (4) Tidaik memerlukan pendjelasan. Pasal 6. Pasal ini membuka kemungkinan uujtuk mendapat kenaikan gadji landjutan sebesar satu kenaikan gadji berkala terachir bagi pegawai jang sudah mentjapai gadji tertinggi dalam pangkatnja sekurang - kurangnja dua tahun lamanya: Sjarat utama untuk mendapat kenaikan gadji landjutan ini adalah sudah satu tahun dinjatakan tjakap (menurut daftar perajataan ketjakapan) untuk pangkat jang setingkat lebih tinggi. Kenaikain gadji landjutan ini tidak diberikam, kepada pegawai jang telah memangku pangkat tertinggi dalam rangkaian-pangkat masing-masing. Pasal 7. Tidak memerlukan pendjelasan: Pasal 8. (1)
Tidak memerlukan pendjelasan:
(2)
a. Jang dimaKsudkan dengan : 1.
anak adalah anak jang sah/disahkan dan anak tiri ;
2.
anak angkat adalah bukan anak sendiri, jang diangkat menurut hukum adopsi bagi keturuan Tionghoa atau jang diangkat menurut putusan Pengadilan Negeri.
b. Tidak memerlukan pendjelasan. c. Tidamemerlukan pendjelasan. Pasal 9. Tidak memerlukan pendjelasan.
'
Pasal 10. Tundjangan - kemahalan setempat. (1)
Tempat jang ditundjuk sebagai dasar (standaard) dalam pasal ini adalah djuga tempat.jang index kemahalannja dipakai untuk menentukan tundjangan - kemahalan - umum menurut pasal 9 peraturan ini.
(2)
Tidak memerlukan pendjelasan.
(3)
Pemberian tundjangan - kemahalan - setempat menurut tempat tinggal termaksud dalam ajat ini dilakukan dengan surat keputusan dari Pembesar jang berhak memberi kenaikan gadji tertentu seperti ditetapkan dengan P.P. No. 34 tahun 1954 jo. P.P. No. 19 tahun 1958.
(4)
Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 11. Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 12. Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 13. Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 14.
Jang dimaksud dengan udjian - umtuk naik - pangkat, ialah udjian jang disjaratkan untuk dapat diangkat dalam sesuatu pangkat. Kepada pegawai jang telah lulus udjian - untuk - naik - pangkat, tetapi belum dapat dinaikan pangkatnja karena alasan alasan susunan pegawai atau alasan - alasan lain diluar (kesalahannja sendiri, diberikan tundjangan - udjian - untuk - naik pangkat. Djumlah tundjangan itu ditetapkam sedjumlah 10% (sepuluh perseratus) dari gadji tertinggi jang tertara dalam golongan/ruang - gadji jang sesuai dengan pangkatnja, djadi tidak termasuk tambahan gadji „ pokok, gadji tambaham - peralihan atau kenaikan gadji landjutan.
Pasal 15. Tjontoh seorang Perakit - tata - usaha jang beridjazah S.M.U.P pada suatu waktu lulus udjian, Negeri untuk S.M.U.A. selama ia belum diangkat dalam suatu - pangkat Jang sjarat pengangkatannja adalah se-kurang2nja. S.M.U.A. atau belum diberi gadji menurut sekurang - kuraagnja golongan D/II maka kepadanja diberikan tundjangan, - tambahan - idjazah. Pasal 16. Jang dianggap hal hal luar biasa antara lain adalah tugas jang sangat istimewa/berat. Kepada pedjabat Jang njata - njata melakukan tugas jang sangat istimewa/berat termaksud diatas diberikan penghargaan lebih jang pada umumnja berupa tundjangan, dengan pengertian bahwa dalam hal hal luar biasa dapat diberi tambahan gadji. Ketentuan ini diatur menurut peraturan chusus.
Tiap keputusan tentang pemberian tundjangan diberitahukan kepada semua Departemen.
termaksud
ajat
(3)
Pasal 17. (1) Tidak memerlukan pendjelasan (2) Tidak memerlukan pendjelasan. (3) Apabila untuk kepentingan pekerdjaan diperlukan dapat diadakan udjian. (4) Idjazah - idjazah jang didalam peraturan ini ditentukan sebagai sjarat pengangkatan adalah pada azasnja idjazah ~ idjazah jang dikeluarkan/disahkan oleh Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. Idjazaih - idjazah lainnja dapat dipersamakan dengan idjazah -idjazah termaksud oleh Menteri jang diserahi Urusan Pegawai, setelah mendengar Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. Pasal 18. Dalam pasal ini ditjantumikan setjara nominatip dalam hal - hal mana masa sebagai pegawai Negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja-golongan untuk menetapkan gadji. Masa jang tidak tertjantum didalamnja tidak dihitung, ketjuali djika ada alasan untuk menetapkan lain dengan mempergunakan ketentuan dalam Bab III peraturan ini. Huruf f. Dengan tugas Negara atau lain - lain tugas menurut ketentuan Pemerintah dimaksudkan antara lain tugas - tugas termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1955, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1956, tugas pada P.T. Negara dan sebagainja.
Pasal 19. (1)
Kepada beberapa pemangku pangkat jang bagi pengangkatannja disjaratkan idjazah Sekolah Kedjuruan masa - kerdja – tambahan 1 (satu) tahun.
(2)
Masa - kerdja - tambahan jang dimaksud dalam ajat (2) sub a dan b diberikan kepada mereka jang lulus dalam udjian - penghabisan suatu sekolah dan kepada mereka jang telah mengikuti suatu pendidikan jang dianggap sederadjat dengan pendidikan termaksud apabila mereka diangkat dalam suatu pangkat jang termasuk golongan-gadji jang disediakan untuk pendidikan jang lebih rendah. Tjontoh : seorang pemegang idjazah S.M.U.A. (golongan D) jang diangkat dalam suatu pangkat jang termasuik golongan-gadji C
(S.M.U.P.) diberi masa-kerdja-tambahan sebanjak 3 (tiga) tahun Huruf a dan b ajat ini menentukan dalam hal - hal mana diberikan masa , kerdja - tambahan sebesar selisih penuh atau separoh antara - masa - pendidikan dari golongan - gadji jang lebih tinggi dan jang lebih rendah (3)
Seperti ajat (2), hanja bedanja ialah bahwa ajat (3) ini mengenai hal seseorang jang tidak mengachiri seluruh pendidikan atau tidak lulus dalam udjian - penghabisan. Masa - kerdja tambahan termaksud dalam ajat (2) dan (3) pasal ini tidak diberikan dalam hal idjazah/pendidikan jang lebih tinggi dari pada idjazah jang disjaratkan untuk suatu pangikat itu ditjapai dalam waktu mereka mempunjai -kedudukan sebagai pegawai Negeri.
(4)
Tidak memerlukan pendjelasan.
(5)
Tidak memerlukan pendjelasan.
(6)
Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 20. Suatu rangkaian pangkat terdiri dari 4 (empat) pangkat jang dimulai dengan pangkat pertama dalam golongan - gadji jang sesuai dengan idjazah pokok pegawai jang bersangkutan dan meliputi pangkat pangkat berturut - turut dalam 2 (dua) golongan ditambah dengan pangkat puntjak dalam golongan berikutnja. Untuk tiap - tiap kenaikan tingkat sampai jang ke-4 (empat) diperlukan sjarat ketjakapan dan sjarat-sjarat biasa lainnja, sedangkan kenaikan kepangkat puntjak diselenggarakan tanpa mengingat formasi dan keharusan memberi tugas baru, asal pegawai jang bersangkutan tjakap dalam pangkatnja dani telah mempunjai masa-kerdja - golongan dalam pangkatnja terachir sekurang kurangnja 15 (lima belas) tahun, diantaranja sekurang kurangnja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang - kurangnja 5 (lima) tahun. Dengan demikian maka tugas pangkat puntjak (pangkat tingkat ke5) dapat sama dengan tugas pangkat tingkat ke-4) Setelah duduk dalam pangkat tingkat ke - 4 atau ke- 5 pegawai masih ada kemungkinan lagi untuk naik tingkat, jang berarti, bahwa ia akan menduduki pangkat dalam rangkaian baru jang lebih tinggi. Untuk membuktikan, bahwa ia memenuhi sjarat- sjarat jang diperlukan untuk pangkat - pangkat menurut pangkat dalam raingkaian - pangkat setingkat lebih tingngi ia harus lulus dalam udjian kenaikan - rangkaian - pangkat.
Mengenai rangkaian - pangkat jang dimulai dengan suatu skala huruf - kembar dalam golongan - gadji berikutnja jang lebih tinggi dimasukkan: a. dalam skala - huruf - kembar pula apabila sjarat pengangkatan dalam pangkat sedjenis jang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan untuk masuk dalam skala huruf - kembar. b. dalam skala - huruf - tunggal, apabila sjarat pengangkatan dalam pangkat sedjenis jang lebih tinggi tidak sesuai dengan (ketentuan untuk pemasukan dalam skala - huruf , kembar. Pangkat puntjak dalam suatu rangkaian pangkat selalu dimasukkan dalam skala-huruf - tunggal. Tjontoh - tjontoh : I. Dalam Djawatan Pendidikan Masjarakat ada kursus - kursus : 1. Pengasuh Pendidikan Masjarakat (BB/I - II) S.R. + pendidilkan kedjuruan chusus 1 tahun). 2. Pendjenang Pendidikan Masjarakat (CC/I pendidikan kedjuruan chusus 1 tahun),
-
II)
S.M.U.P
+
3. Peneliti Pendidikan. Masjarakat (DD/I - II) (S.M.U.A. + pendidikan kedjuruan chusus 1 tahun). Karena pangkat-pangkat ini sedjenis, maka menurut ketentuan sub. a, rangkaian - pangkat untuk : 1. Tamatan Kursus Pengasuh Pendidikan Masjarakat sbb: Pengasuh - pendidikan - masjarakat (BB/I - II) Pengasuh - pendidikan masjarakat tingkat I (BB/ III) - pendjenang -pendidikan masjarakat (CC/II) - Pendjenang -pendidikan – masjarakat tingkat I (CC/III) - Pendjenang - pendidikan masjarakat - kepala(D/II); 2. Tamatan Kursus Pendjenang, Pendidikan Masjarakat sbb: Pendjenang - pendidikan - masjarakat (CC/I - II) - Pendjenang pendidilkan - masjarakat tingkat I (CC/III) - Peneliti pendidikanmasjarakat (DD/II) - Peneliti - pendidikan - masjaraikat tingkat I (DD/III) - Peneliti - pendidikan - masjarakat - kepala E/II). II. Djawatan Pendidikan Urnum : 1. S.G.B. (S.R. + 4 tahun pendidikan guru) untuk pangkat Guruindria (CC/II). 2. S.G.A. (S.L.T.P. + 3 tahun pendidikan guru) untuk pangkat Guru putera (D/II). Karena pangkat - pangkat ini sedjenis, maka menurut ketentuan sub b. raflgfeisin - pangikat untuk tamatan S.G.B. sbb. :
Guru - indria (CC/II) - Guru - indria tingkat I (CC/III) - Guru-putera (D/II)-Guru - putera tingkat 1 (D/III), sstelah memenuhi sjarat untuk dapat diangkat dalam pangkat puntjak bagi pangikat pada umumnja, maka guru tersebut digadji menurut golongan E/II. Pasal 21. (1) Menurut ketentuan pada ajat ini banjaknja pegawai tidak boleh melebihi djumlah Jang ditentukan dalam susunan pegawai untuk tiap - tiap pangkat dalam Anggaran Belandja Negara. Menurut pasal 23 Undang - undaag Dasar 1945, Anggaran Belandja, termasuk pengeluaran untuk pegawai, harus ditetapkan dengan undang - undang. Djumlah - djumlah pegawai bagi tiap - tiap pangkat itu merupakan djumlah - djumlah tertinggi Jang masing , masing tidak boleih dilampaui. a. Pada umumnja lowogan diisi dengan djalan menaikkan pangkat pegawai Jang memenuhi sjarat - sjarat untuk pangkat jang terluang. Menurut keadaan data ketutuhan, pengisian lowongan dapat pula dilakukan dengan djalan penerimaan pegawai baru jang memenuhi sjarat - sjarat. Kalau tidak mungkin mengisi lowongan jang terbuka, maka lowongan sementara tidak diisi, akan tetapi dapat dipergunakan untuk mengangkat pegawai dalam pangkat rendah jang sedjenis/sedjumlah lowongan jang terbuka. Dengan demikian lowongan pangkat pegawai teknik pada umumja tidak dapat dipergunakan untuk mengangkat pegawai administrasi dan sebaliknja. b. Dalam "Aturan khusus" jang tertjantum pada daftar - pangikat, dimuat beberapa ketentuan, bahwa kenaikan pangkat seorang pedjabat dapat ditetapkan dengan tidak tergantung dari adanja lowongan, jaitu peralihan dari ruang I -keruang II dalam tiaptiap golongan - gadji; dalam hal ini djumlah pemangku pangkat menurut ruang I dan menurut ruang II tidak boleh dilampaui. (2) Untuk mentjapai keseragaman dalam surat - surat keputusan pengangkatan, dipergunakaan istilah - istilah jang termuat dalam Undang - undang tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Undang - undang No. 21 tahum 1952). (3) Tidak memerlukan pendjelasan.
Pasal 22. Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 23. Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 24. Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 25. (1) Tidak memerlukan pendjelasan. (2) Tjontoh : a. Pegawai jang beridjazah S.M.U.P. dengan pangkat golongan" gadji Di ruang II menurut P.G.P.N. 1955 disesuaikan pangkatnja kedalam P.G.P.N. - 1961 menurut golongan „gadji D ruang II pula. Oleh karena menurut ketentuan - ketentuan dalam rangkaian pangkat pegawai jang bersangkutan untuk menduduki pangkat itu tidak diharusikan lulus udjian - keniakan - rangkaianpangkat, maka ketentuan dalam ajat (2) pasal ini tidak berlaku baginja. b. Pegawai jang beridjazah S.R. pada mulai berlakunja P.G.P. N. 1961 sudah menduduki pangkat golongan - gadji Dl ruang II menurut P.G.P.N. - 1955, disesuaikan. pangkatnja kedalam P.G.P.N. 1961 menurut golonganja - gadji D ruang II pula. Oleh karena menurut ketentuan dalam rangkaian - pangkat pegawai Jang bersangkutan untuk menduduki pangkat itu harus lulus udjian-kenaikan rangkaian pangkat maka menurut ketentuan dalam ajat (2) pasal ini ia dianggap telah lulus dalam udjian - kenaikan - rangkaian - pangkat untuk pangkat jang didudukinja itu. Buat kenaikan selandjutnja dalam golongan - gadji jang lebih tinggi (E/II) pegawai., pegawai tersebut dalam ad a dan b harus lulus udjian - kenaikan - rangkaian, pangkat. Pasal 26. 1) Tidak memerlukan pendjelasan. 2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendjaga djangan sampai seorang pegawai dengan berlakunja Peraturan Gadji ini aikan mendapat gadji - pokok baru (termasuk tambahan - gadji-pokok jang kurang djumlahnja dari pada gadji , pokok lama.
Djika djumjlah gadji - pokok baru ternjata mendjadi lebih rendah dari djumlaih gadji - pokok (terhitung gadji - tambahan-peralihan) lama, maka kepada pegawai jang bersangkutan, diberikan gadji tambahan peralihan sebesar selisih djumlah gadji - pokok lama dan djumlah gadji - pokok baru. Pasal 27: Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 28. Tidak memerlukan. pendjelasan. Pasal 29. Tidak memerlukan pendjelasan. Pasal 30. Tidak memerlukaai pendjelasan
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2280
M.K
A II
III
0
200,-
220,-
1
210,-
232,-
2
220,-
244,-
3
230,-
256,-
4
240,-
5
M.K
B I
II
III
0
260,-
292,-
324,-
268,-
1
276,-
308,-
344,-
250,-
280,-
2
292,-
324,-
364,-
6
260,-
292,-
3
308,-
340,-
384,-
7
270,-
304,-
4
324,-
356,-
404,-
8
280,-
316,-
5
340,-
372,-
424,-
9
-
-
6
356,-
388,-
444,-
10
300,-
340,-
7
372,-
404,-
464,-
11
-
-
8
388,-
420,-
484,-
12
320,-
364,-
9
13
-
-
14
340,-
15
-
-
10
452,-
524,-
388,-
11
-
-
-
-
12
484,-
564,-
16
360,-
421,-
13
-
-
17
-
-
14
516,-
604,-
18
380,-
436,-
15
-
-
19
-
-
16
548,-
644,-
20
400,-
460,-
17
-
-
21
-
-
18
580,-
684,-
22
420,-
484,-
19
-
-
23
-
-
20
612,-
724,-
24
440,-
508,-
21
-
-
25
22
644,-
764,-
26
23
-
-
27
24
676,-
804,-
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
SJARAT PENGANGKATAN : Dapat membatja dan menulis
-
SJARAT PENGANGKATAN : a. Beridjazah sekolah Rakjat atau sederadjat dengan itu atau b. Mempunyai dan pekerdjaan diperlukan
ketjakapan pengalaman jang untuk
pangkat2 tersebut dalam daftar-pangkat golongan gadji B.
M.K
A I
II
III
0
292,-
328,-
364,-
1
310,-
346,-
386,-
2
328,-
364,-
408,-
3
346,-
382,-
430,-
4
364,-
400,-
452,-
5
382,-
418,-
474,-
6
400,-
436,-
496,-
7
418,-
545,-
518,-
8
436,-
472,-
540,-
9
-
-
-
10
508,-
584,-
11
-
-
12
544,-
628,-
13
-
-
14
580,-
672,-
15
-
-
16
616,-
776,-
17
-
-
18
652,-
760,-
19
-
-
20
688,-
804,-
21
-
-
22
724,-
848,-
23
-
-
24
760,-
892,-
25 26 27 28
SJARAT PENGANGKATAN : a. Beridjazah pendidikan kedjuruan chusus sekurang-kurangnja 1 (satu) tahun diatas Sekolah Rakjat atua jang sederajat dengan itu atau b. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan unutk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar-pangkat golongan gadji BB,M.K
C I
II
III
0
356,-
408,-
460,-
1
382,-
434,-
492,-
2
408,-
460,-
3
434,-
4
M.K
CC I
II
III
0
408,-
464,-
520,-
524,-
1
436,-
492,-
554,-
486,-
556,-
2
464,-
520,-
588,-
460,-
512,-
558,-
3
492,-
548,-
622,-
5
486,-
538,-
620,-
4
520,-
576,-
656,-
6
512,-
564,-
652,-
5
548,-
604,-
690,-
7
538,-
590,-
684,-
6
576,-
632,-
724,-
8
564,-
616,-
716,-
7
604,-
660,-
758,-
9
-
-
8
632,-
688,-
792,-
10
668,-
780,-
9
-
-
11
-
-
10
744,-
860,-
12
720,-
844,-
11
-
-
13
-
-
12
800,-
928,-
14
772,-
908,-
13
-
-
15
-
-
14
856,-
996,-
16
824,-
972,-
15
-
-
17
-
-
16
912,-
1064,-
18
876,-
1036,-
17
-
-
19
-
-
18
968,-
1132,-
20
928,-
1100,-
19
-
-
21
-
-
20
1024,-
1200,-
22
980,-
1164,-
21
-
-
23
-
-
22
1080,-
1268,-
24
1032,-
1228,-
23
-
-
24
1136,-
1336,-
25 26
SJARAT PENGANGKATAN : a. Beridjazah Sekolah Landjutan tingkat Pertama djurusan jang diperlukan atau jang sederajat dengan itu. Atau b. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlukan dalam daftar pangkat golongan gadji C
SJARAT PENGANGKATAN : a. Beridjazah pendidikan kedjuruan chusus sekurang-kurangnja 1 (satu) tahun diatas SLTP atau jang sederajat dengan itu. Atau b. Memunyai ketjakapan dan pengalaman kejerdjaan jang diperlukan untuk pangkat tersebut dalam daftar pangkat golongan gadji CC.
M.K
D I
II
III
0
512,-
592,-
672,-
1
552,-
632,-
720,-
2
592,-
672,-
3
632,-
4
M.K
DD I
II
III
0
592,-
676,-
760,-
768,-
1
634,-
718,-
810,-
712,-
816,-
2
676,-
760,-
860,-
672,-
752,-
864,-
3
718,-
802,-
910,-
5
712,-
792,-
912,-
4
760,-
844,-
960,-
6
752,-
832,-
960,-
5
802,-
886,-
1010,-
7
792,-
872,-
1008,-
6
844,-
928,-
1060,-
8
832,-
912,-
1056,-
7
886,-
970,-
1110,-
9
-
-
8
928,-
1012,-
1160,-
10
992,-
1152,-
9
-
-
11
-
-
10
1096,-
1260,-
12
1072,-
1248,-
11
-
-
13
-
-
12
1180,-
1360,-
14
1152,-
1344,-
13
-
-
15
-
-
14
1264,-
1460,-
16
1232,-
1440,-
15
-
-
17
-
-
16
1348,-
1560,-
18
1312,-
1536,-
17
-
-
19
-
-
18
1432,-
1660,-
20
1392,-
1632,-
19
-
-
21
-
-
20
1516,-
1760,-
22
1472,-
1728,-
21
-
-
1600,-
1860,-
SJARAT PENGANGKATAN :
SJARAT PENGANGKATAN :
a. Beridjazah Sekolah Landjutan tingkat Pertama djurusan jang diperlukan atau jang sederajat dengan itu. Atau b. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlukan dalam daftar pangkat golongan gadji D
M.K
a. Beridjazah pendidikan kedjuruan chusus sekurang-kurangnja 1 (satu) tahun diatas SLTA atau jang sederajat dengan itu. Atau b. Memunyai ketjakapan dan pengalaman kejerdjaan jang diperlukan untuk pangkat tersebut dalam daftar pangkat golongan gadji DD.
E I
II
III
0
752,-
868,-
984,-
1
810,-
926,-
1052,-
2
868,-
984,-
1120,-
3
926,-
1024,-
1188,-
4
984,-
1100,-
1256,-
5
1042,-
1158,-
1324,-
6
1100,-
1216,-
1392,-
7
1158,-
1274,-
1460,-
8
1332,-
1528,-
9
-
-
10
1448,-
1664,-
11
-
-
12
1564,-
1800,-
13
-
-
14
1680,-
1936,-
15
-
-
16
1796,-
2072,-
17
-
-
18
1912,-
2208,-
19
-
-
20
2028,-
2344,-
21
SJARAT PENGANGKATAN : a. Beridjazah Sardjana-Muda/Bakaloreat menurut djurusan jang di perlukan atau jang sederajat dengan itu, Atau b. Beridjazah pendidikan kedjuruan chusus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun diatas SLTA jang pengetahuannja untuk praktek dalam pangkat jang dipangku sederajat dengan idjazah Sardjana Muda Bakalreat, Atau c. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan unutk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar-pangkat golongan gadji E,-
M.K
F I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
0
984,-
1144,-
1304,-
1
1094,-
1224,-
1396,-
2
1144,-
1304,-
1488,-
3
1224,-
1384,-
1580,-
4
1304,-
1464,-
1672,-
1856,-
5
1384,-
1544,-
1764,-
1950,-
6
1464,-
1624,-
1856,-
2044,-
2232,-
7
-
-
-
-
8
1784,-
2010,-
2232,-
2424,-
2616,-
9
-
-
-
-
-
10
1944,-
2224,-
2420,-
2616,-
2018,-
3008,-
11
-
-
-
-
-
-
12
2104,-
2408,-
2608,-
2008,-
3008,-
3208,-
3408,-
13
-
-
-
-
-
-
-
14
2264,-
2592,-
2796,-
3000,-
3204,-
3408,-
3612,-
15
-
-
-
-
-
-
-
16
2424,-
2776,-
2984,-
3192,-
3400,-
3608,-
3816,-
17
-
-
-
-
-
-
-
18
2584,-
2960,-
3172,-
3384,-
3596,-
3808,-
4000,-
SJARAT PENGANGKATAN : a. Beridjazah Sardjana-Sekolah Tinggi menurut perlukan atau jang sederajat dengan itu,
djurusan
jang
di
Atau b. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan unutk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar-pangkat golongan gadji F,-
Salinan PERATURAN PEMERINTAH NO. 201 TAHUN 1961 TENTANG PERATURAN PENJELASAN PANGKAT DAN GADJI BARU P.G.P.N ~ 1955 KE P.G.P.N ~ 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
perlu mengadakan peraturan penjesuaian pangkat dan gadji pegawai Negeri Sipil berhubung dengan berlakunja Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil 1961 termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 200 Tahun 1961 (Lembaran Negara No. 239 tahun 1961)
Mengingat
:
a. pasal 25 Peraturan Pemerintah No.200 tahun 1961 (Lembaran Negara No. 239 tahun 1961) tentang P.G.P.N.-1961 b. Undang-Undang No. 10 P.R.P tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Peraturan Pemerintah sebagai berikut : PERATURAN TENTANG PENESUAIAN PANGKAT DAN GADJI DARI P.G.P.N ~ 1955 KE P.G.P.N ~ 1961 BAB I PENJESUAIAN PANGKAT Pasal 1 Penjesuaian Umum (1)
Pegawai jang pada achir bulan Desember 1960 mendjabat suatu pangkat menurut P.G.P.N.~1955 termuat dalam ladjur 4 daftar terlampir mulai tanggal 1 Djanuari 1961 diangkat dalam pangkat menurut P.G.P.N – 1961 jang dalam daftar lampiran termaksud, dimuat dibelakang pangkatnja menurut P.G.P.N. ~1955
(2)
Apabila dalam lampiran peraturan ini pegawai jang pada tanggal 31 Desember 1960 (achir berlakunja P.G.P.N,-1955) baik jang memangku pangkat umum tidak ditentukan tjara penjesuaiannya, maka pangkat atau kedudukan pengawai jang bersangkutan ditetapkan dengan persetudjan Menteri jang diserahi urusan Pengawai
Pasal 2 Penjesuaian pangkat spesifik : Pangkat organik- spesifik P.G.P.N – 1955 disesuaikan dalam pangkat umum / chusus, jang setingkat dalam go ongan/ ruadng gadja menurut P.G.P.N 1961. BAB II PERHITUNGAN MASA – KERDJA Pasal 3 a. Masa-kerdja-golongan pada tanggal berlaku ja peraturan gadji baru dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam pasal 18 P.G.P.N 1961 dihitung dari pangkat golongan – gadji jang sesuai dengan idjazah sekolah jang dimiliki pada waktu pegawai jang bersangkutan untuk pertama kalinja diangkat sebagai pegawai Negeri dan djika memenuhi sjarat-sjarat dapat ditambah dengan masa – kerdja-tamabahan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 19 –P.G.P.N – 1961 serta mase pengalaman – bekerdja jang dihargai menurut peraturan chusus tentang pengharagaan pengalaman – bekerdja bagi pegawai Negeri Sipil b. Djika lebih menguntungkan , maka perhitungan masa kerdja – golongan ditetapkan atas dasar idjazah jang lebih tinggi jang diperoleh pegawai setelah bekerdja c. Djika perhitungan masa – kerdja – golongan menurut ajat (1) dan (2) pasal ini tidak menguntungkan, maka bagi pegawai jang digadji menurut golongan-gadji F ruang IV atau lebih tinggi masa – kerdja – golongan dapat ditetapkan menurut peraturan jang lama BAB III PERALIHAN Pasal 4 (1)
Untuk mempertjcepat pelaksanaan penjesuaian pangkat menurut P.G.P.N.1955 kedalam pangkat menurut P.G.P.N 1961. masa –kerdjagolongan dapat ditetapkan sama dengan masa – kerdja jang, telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam P.G.P.N 1955.
(2) Perubahan masa – kerdja diadakan kemudian Pasal 5 Atas kenaikan gadji – pokok menurut P.G.P.N.~1961 tidak dipungut iuran an luar ~ biasa menurut pasal 5 Peratuaran Pemerintah No. 19 Tahun
1952. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 9 Djuni 1961 PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA (ttd) JDJUANDA Diudanngkan di Djarkata. Pda Tanggal 9 Djuni 1961’ PEJABAT SEKRETARIS NEGARA (ttd) SANTOSO LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No. 240 Disalin sesuai denhan bunjinja jang asli Adjun Sekretaris Negara ( S A N T O S O)
PENDJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 201 TAHUN 1961 TENTANG PERATUARAN PENJESUAIAN PANGKAT DAN GADJI DARI P.G.P.N ~ 1961 KE PGPN ~ 1961 Pasal 1 Pada penjesuaian pangkat-pangkat menurut P.G. P.N 1955 kedalam pangkat – pangkat menurut F.G.P.N. – 1961 pegawai diberikan pangkat dan gadji jang tersedia dalam daftar lampiran A Peraturan No. 200 tahun 1961 (P.G.P.N-1961) dengan tidak akan merubah golongan dan ruang gadji dengan ketentuan, bahwa pangkat-pangkat tersebut bukan merupakan pangkat terachir dari suatu rangakaian – pangkat ketjuali djika memang sudah tidak tersedia rangkaian – pangkat landjutan jang lebih tinggi. Tjontoh : a. Pengatur – tata – usaha (DI/II) menurut P.G.P.N -1955 disesuaikan pangkatnja kedalam Pengatur ` tata` usaha (D/II) menurut P.G..P.N ~1961 b. Perakit – analisa – kepala (D2/II) menurut P.G.P.N ~1955 disesuaikan pangkatja kedalam Pengatur-analisa (D/II) menurut P.G.P.N-1961 (ada rangkaian-pangkat landjutan jang lebih tinggi) c. Pemeriksa-pabean-kepala (E2/II) menurut P.G.P.N -1955 disesuaikan pangkatnja kedalam Pengatur – pabean – kepala (E/II) menurut PGPN + 1961 (tidak tersedia rangkaian pangkat landjutan jang lebih tinggi)
Disamping penjesuaian sebagaimana tersebit di atas, masih terdapat kemungkinan penjesuaian pangkat – pangkat dari “Skala huruf – tunggal” menurut P.G.P.N – 1955 kedalam pangkat – pangkat “skala –huruf-kembar” menurut P.G.P.N.-1961 atau sebaliknja berhubung dengan alenia perubahan sjarat-sjarat pengangkatan.
Tjontoh : a. Djuru – pendidikan – masjarakat (B2/II) menurut P,G,P,N; 1955 disesuaikan kedalam Pengasuh – pendidikan – masjarakat (BB/II) menurut P.G.P.N-1961.
b. Pengatur – bandar – udara (DD2/II) menurut P.G.P.N-1955 disesuaikan kedalam pangkat Pengatur – pelabuhan – udara (D/II) menurut P.G.P.N-1961 Pelaksanaan penjesuaian pangkat – pangkat menurut P.G.P.N.- 1955 kedalam pangkat – pangkat menurut P.G.P.N -1961 tidak boleh merugikan pegawai, meskipun penjesuaian itu dilakukan dari golongan – gadji menurut “skala-huruf-kembar” ari P.G.P.N.-1955 kedalam “skala-huruf tunggal MENUURT p.g.p.n-1961. Dalam hal gadji pegawai karena penjesuaian kedalam peraturan gadji baru mendjadi kurang, maka diberikan gadji-tamabahan-peralihan. Bilamana pangkat dalam P.G.P.N.1955 tidak sesuai dengan djenis pekerdjaan jang kenjataannja dilakukan oleh seorang pegawai, maka pangkat lama pegawai jang bersangkutan disesuaikan kedalam pangkat P.G.P.N -1961, jang selaras dengan jenis pokerdjaannja itu dengan tidak merubah golongan / ruang gadji, asalkan memenuhi sjarat – sjarat yang diperlukan untuk dapat diangkat dalam pangkat tersebut. Pasal 2 Oleh karena dalam P.G.P.N-1961 pangkat – pangkat organik spesifik tidak diadakan maka penjesuaian pangkat-pangkat organik spesifik menurut P.G.P.N-1955 diselenggarakan kedalam pangkat – pangkat umum / chusus menurut P.G.P.N – 1961 jang selaras dengan djenis pekerjaan jang dilakukan oleh pegawai – pegawai jang bersangkutan. Pasal 3 Tidak memerlukan pendjelasan
Pasal 4 Dalam P.G.P.N – 1961 diadakan ketentuan – ketentuan baru tentang masa – kerdja – tamabahan jang tidak terdapat dalam P.G.P.N -1955. Djika perhitungan masa – kerdja menurut P.G.P.N - 1961 akan dapat melambatkan penjelesaian pekerdjaan penjesuaian maka untuk mempertjepat pelaksanaan penjesuaian masa – kerdja jang ditetapkan menurut peraturan jang dapat dipakai sementara untuk menentukan besarnja gadji-pokok, sedang perubahan masa-kerdja berdasarkan peraturan baru dilakukan kemudian. Pasal 5 Tidak memerlukan pendjelasan TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.2281
TURUNAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.
281,
1961, BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA DJANDA DAN / ATAU ANAK JATIM PLATUNJA PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN. Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961, tentang perbaikan tamabahan penghasilan bagi bekas pegawai Negeri sipil dan anggota Kepolisian Negara, djanda dan / atau anak jatim piatunja jang menerima ½ pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun (Pengdjelasan dalam Tambahan Lembaran negara No. 2325) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa berhubung dengan ditetapkanja P.G.P.N 1961 DAN P.G.P.N jang berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1961, dianggap perlu untuk memperbaikan penghasilan para bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, djanda dan atau anak jatim piatunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun : 1) 2) 3) 4) 5)
Mengingat Pasal 4 5 ajat (2) dan Pasal 17 Undang2 Dasar Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No 10); Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1861 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239) Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 241) Undang-Undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);
Mendengar : Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Keuangan M E M U T U S K AN : Peraturan Pemerintah tentang perbaikan tambahan penghasilan bagi bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, djanda dan atau anak jatim plagunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun. Pasal 1 Kepada bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, djanda dan atau anak jatim plarunja, yang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah berdasarkan
gadji pokok jang berlaku sebelum 1 Djanuari 1961, diberikan tambahan sebesar 100% (seratus perseratus) dari tambahan penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1959 pasal 8 ajat (1) di atas tambahan penghasilan menurut Peraturan Pemerintah tersebut, jang bebas dari padjak. Pasal 2 Pelaksanaan ketentuan – ketentuan dalam peraturan ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai bersama dengan Menteri Keuangan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Djuli 1961. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dnegan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Djarkarta pada tanggal 21 September 1961 Pedjabat Sekretaris Negara, t,d,t A.W SURJOADININGRAT Diterapkan di Djarkata pada tanggal 21 September 1961 Pedjabat Presiden Republik Indonesia t.d.t J. LEIMENA Ditetapkan di Djakarta pada tangga 21 September 1961. Pedjabat Presiden Republik Indonesia t.d.t J. LEIMENA Jang mengambil turunan Djr. Tata-pradja
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 2325
BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA DJANDA DAN / ATAU ANAK JATIM PLATUNJA PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN. Pendjelasan Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961, tentang perbaikan tamabahan penghasilan bagi bekas pegawai Negeri sipil dan anggotta Kepolisian Negara, djanda-dan / atau anak jatim piantunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun. PENDJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NO.225 TAHUN 1961 Tentang
PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, DJANDA DAN/ATAU ANAK JATIM PIATUNJA JANG MENERIMA PENSIUNAN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUNAN. Dengan peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 233) dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 241) telah ditetapkan peraturan gadji baru jang berarti, bahwa penghasilan pegawai Negeri sipil dan anggota Kepolisian Negara mulai tanggal 1 Djanuari 1961 mendapat perbaikan. Karena adanya perbaikan tersebut dianggap perlu untuk memberikan perbaikan penghasilan pula kepada mereka jang menerima pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun, jang pokok pensiunnja didasarkan atas peraturan – peraturan gadji (lima) jang berlaku sebelum tanggal 1 Djanuari 1961. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 pasal 8 ajat (1) e menetapkan bahwa kepada bekas pegawai Negeri Sipil (termasuk anggota Kepolisian Negara), djanda dan/atau anak jatim piatunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah berdasarkan gadji pokok jang berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1959, diberikan tambahan penghasilan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari pokok pengsiun atau tundjangan jang bersifat pensiun. Sesuai dengan ketentuan ini kepada bekas pegawai Negeri dan anggota Kepolisian Negara, djanda dan /atau anak jatim piatunja, jang menerima
pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah berdasarkan gaji-pokok masing-masing menurut Peraturan Pemerintah No.200 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961, diberikan tambahan penghasilan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) tersebut. Tamabahan penghasilan sebesar 55% ini diberikan berhubung dengan adanja perbedaan jang besar dalam tjara pemberian tundjangan-tundjangan bagi para pensiun dan para pegawai Negeri jang masih bekerdja. Untuk memperbaiki penghasilan mereka, jang menerima pensiunan tundjangan jang bersifat pensiun sebelum tanggal 1 Djanuari 1961, maka kepada mereka diatas tamabahan penghasilan menurut pasal 8 ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 diberikan tamabahan penghasilan menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 10). Termasuk Lembaran Negara tahun 1961 No. 281 Diketahui Pedjabat Sekretaris Negara t.d.t A.W. SURJOADININGRAT
TURUNAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 305, 1961 PEGAWAI PEGAWAI NEGERI RETOOLING PEMBERIAN PENGHASILAN Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961, tentang pemberian penghasilan kepada pegawai – pegawai Negeri jang berhubung dengan “Retooling diberhentikan dengan hormat dari djabatannja/djabatan Negeri (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2364) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a. Bahwa dipandang perlu melandjutkan usaha-usaha dalam rangka “retooling” aparatus Negara : b. Bahwa untuk melandjutkan pelaksanaan retooling tersebut perlu dipikirkan adanja djaminan hidup bagi mereka jang terkena dalam tindakan itu : c. d. Bahwa berhubung dengan hal itu perlu ditetapkan peraturan tentang pemberian penghasilan sebagai djaminan hidup bagi mereka jang minta berhenti atau diberhentikan dari djabatannja / djabatan Negeri dalam rangka retooling itu : Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 74); 2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 1951 No. 27);
(Lembaran Negara tahun
3. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.158); 4. Undang – Undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263) 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1960 Mendengar “ Musjawarah Kabinet Kerdja pada tgl. 17 Oktober 1961;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghasilan kepada pegawai – pegawai Negeri jang berhubung dengan retooling diberhentikan dengan hormat dari djabatannja / djabatan Negeri. Pasal 1 Dalam rangka retooling aparatur Negara pegawai – pegawai negeri tetap atau sementara jang telah berusia 50 tahun dan telah berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ayat (1) hurud a, d dan e Undang – Undang No. 20 tahun 1952 tentang pensiun pegawai negeri sipil, baik atas permintaan sendiri ataupun tidak jakni dalam hal tenaganja dipandang tidak dapat dipergunakan lagi, dapat diberhentikan dari djabatannja djabatan negeri dengan hak atas pensiun, pada saat ia mentjapai usia 50 tahun dengan mengingat akan ketentuan – ketenuan dalam pasal 2 berikut ini. Pasal 2 (1) Dalam hal pemberhentian seperti dimaksudkan dalam peraturan ini diminta sendiri oleh pegawai jang bersangkutan, maka ia harus mengadjukan permohonannja itu sekurang-kurangnja 3 (tiga) bulan sebelum saat pemberhentiannja itu. (2) Apabila pemberhentian tersebut dilakukan tidak atas permintaan sendiri, maka hal ini harus diberitahukan lebih dulu kepada pegawai jang bersangkutan pada waktu usia 50 tahun ieru terjapai. Pasal 3 (1) Pegawai Negeri tetap jang telah berusia 50 tahun tapi belum berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a.d dan c Undang2 No. 20 tahun 1952, apabila mempunjai masa kerdja sekurang2nja 10 tahun dapat diberhentikan dari djabatan negeri, karena perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganja tidak diperlukan lagi dengan hak pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ajat (2) Undang2 No. 20 tahun 1952 dalam waktu satu tahun setelah usia 50 tahun itu ditjapai. (2) Apabila belum ditjapai masa kerdja sekurang2nja 10 tahun, maka pegawai negeri tetap termaksud dapat diberhentikan dari djabatannja karena perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganja untuk sementara waktu tidak diperlukan menurut Pasal 2 ajat (1) huruf a dan ketentuan2 lainnja dalam Peraturan Pmerintah No. 15 tahun 1951 dengan diberikan uang tunggu untuk kemudian pada saat ditjapalnja masa kerdja 10 tahun, diberhentikan dari djabatan negeri menurut ketentuan alam ajat (1) pasal ini
Pasal 4 (1) Pegawai Negeri sementara jang telah berusia 50 tahun, tetapi belum berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ajat (1) huruf a, d dan e undang2 No. 20 tahun 1952, apabila ia belum mempunjai masa kerdja sekurang2nja 10 tahun, dapat dibebaskan dari pekerdjaannja dalam waktu satu tahun setelah usia 50 tahun itu ditjapai dengan diberikan tundjangan jang bersifat uang tunggu, jang djumlahnja serta tjara pemberiannja disamakan dengan djumlah dan tjara pemberian uang tunggu karena perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganja untuk sementara waktu tidak diperlukan menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951. (2) Apabila pegawai Negeri sementara termaksud pada ajat (1) pasal ini kemudian mentjapai masa kerdja 10 tahun, maka ia diberhentikan dari djabatannja, sedang tundjangan jang bersifat uang tunggu termaksud ditjabut dan kepada pegawai jang bersangkutan diberikan tundajangan jang bersifat pensiun, jang djumlahnja sama dengan djumlah pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ajat (2) Undang-Undang No.20 tahun 1952. (3) Pegawai Negeri sementara jang telah berusia 50 tahun, tetapi belum berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ajat (1) huruf a, d dan e UndangUndang No. 20 tahun 1952 dan saat berlakunja perarturan ini sudah mempunjai masa kerdja sekurang2ja 10 tahun, dapat diberhentikan dari djabatannja dalam waktu satu tahun setelah saat pengundangan peraturan ini dengan diberikan kepadanja tundjangan jang bersifat pensiun termaksud dalam ajat (2) pasal ini
Pasal 5 (1) Pegawai Negeri tetap atau sementara jang belum berusia 50 tahun dalam rangka retooling ini dapat diberhentikan dari djabatannja atau dibebaskan dari pekerdjaannja selain berdaskan pasal 1 ajat (1) huruf a perarturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 seperti disebutkan dalam pasal 3 ajat (2) dan pasal 4 ajat (1) di atas djuga dengan alasan karena dianggap tidak tjakap menurut pasal 1 ajat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 15 Than 1951 itu. (2) Kepada pegawai Negeri termaksud pada ajat (1) diberikan uang tunggu dalam hal ia adalah pegawai Negeri tetap dan tundjangan jang bersifat uang tunggu, apabila ia adalah pegawai negeri sementara dan djumlah serta pemberiannja disamakan dengan djumlah dan tjara pemberian
uang tuangu (3) “Tidak tjakap” termaksud pada ajat (1) diartikan tidak memenuhi sjarat dalam rangka retooling untuk dapat dipertahankan memegang suatu djabatan tertentu Pasal 6 Bagi pemberhentian dan pembebasan dari djabatan/pekerdjaan menurut ketentuan2 dalam pasal 4 Pasal 5 tidak berlaku ketentuan termuat dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951. Pasal 7 Pegawai Negeri tetap atau sementara jang menurut ketentuan2 peraturan ini akan diberhentikan dari djabatannja / djabatan negeri atau dibebaskan dari pekerdjaannja, tetapi sedang menderita sakit dan diberikan istirahat sakit menurut ketentuan2 dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 26) pasal 4 dan pasal 5. pemberhentiannja/ pembebasannja ditanggungkan sampai jang bersangkutan dinjatakan sembuh, tetapi untuk paling lama 3 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasarkan pasal 4 dan untuk paling lama 6 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut. Pasal 8 Ketentuan – ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini berlaku pula untuk pegawai negeri tetap atau sementara jang diberhentikan dari djabatannja karena menjdalankan sesuatu kewadjiban Negara menurut Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952, jang diperbantukan kepada badan2 pemerintahan Umum, Badang2 jang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai Djawatan negeri atau Badan2 internasional dan jang diberikan istirahat diluar tanggungan Negara. Pasal 9 Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat diadjukan kepada Menteri jang diserahi Urusan Pegawai Pasal 10 (1) Peraturan Pemerintah ini berlaku pada diundangkan (2) Peraturan Pemerintah ini didjalankan hanja untuk waktu selama usaha retooling aparatur Negara masih perlu dilaksanakan Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republin Indonesia. Diundangkan di Djakara pada tanggal 20 Desember 1961 Sekretaris Negara t.d.t MOHD. ICHSAN Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 20 Desember 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t.d.t SUKARNO esuai dengan aslinja Jang mengambil turunan. Djr. Tata-pradja t.d.t I Ketut Nendera
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I No.2364
PEGAWAI PEGAWAI NEGERI RETOOLING PEMBERIAN PENGHASILAN. Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961, tentang pemberian penghasilan kepada pegawai pegawai Negeri jang berhubung dengan Retooling diberhentikan dengan hormat daro djabatannja / djabatan Negeri PENDJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 239 TAHUN 1961 TENTANG
PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI PEGAWAI NEGERI JANG BERHUBUNG DENGAN RETOOLING DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI DJABATANNJA DJABATAN NEGERI UMUM Di dalam melaksanakan usaha menjehatkan aparatus Negara adakalanja Pemerintah terpaksa memberhentikan seorang pegawai dari djabatannja atau djabatan Negeri. Untuk mendjaga agar mereka jang terkena tidakan tersebut tidak kegilangan penghasilan sama sekali, maka dipandang perlu adnja ketentuan – ketentuan jang memberi kemungkinan bagi mereka untuk mendapatan djaminan hidup setelah saat pemberhentian itu. Dengan demikian bagi mereka jang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti proses perombakan dalam djiwa, susunan, tata kerdja dan perseorangan dari semua badan kelangkapan Negara jang sedang didjalankan guna mentjapai apreamining serta penjederhanaan dan penertiban agar tidak terdapat doubleres serta kesimpang saluran maupun jang tidak ekonomis dan tidak efisien, maka dibuka kesempatan untuk mengundurkan diri dari djabatannja / tjabatan Negeri, dengan tidak kehilanan djaminan hidup sekedarnja. Dengan mempergunakan ketentuan – ketentuan dalam UndangUndang dan peraturan – peraturan jang sudah ada, Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar hukum bagi jang berwadjib untuk melaksanakan usahanja dalam rangka retooling aparatur Negara dengan tetap memperhatikan dasar perikemanusiaan sebagai salah satu sila dari pada Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah ini berlaku hingga selama usaha retooling aparatur Negara perlu didjalankan. Walaupun menurut ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat
sementara No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis besar pola pembangunan nasional semua berentjana tahapan pertama, lampiran A, mengenai bidang kesedjahteraan Buruh dan Pegawai ($369) alenia 10, dinjatakan antara lain supaja hanja ada satu status pegawai Negeri jang tidak membedakan pegawai tetap dengan pegawai sementara, pekerdjaan harian lepas, tetap dan pekerdjaan harian organik, namun didalam Peraturan Pemerintah ini masih dijantuman2 djenis pegawai, jakni pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara, oleh karena pada saat ini dalam kenjatannja terhadap 2 golongan ini mengenai hal hal tertentu misalnja dalam hal pemberhentian sebelum mereka berhak pensiun, masih berlaku 2 matjam perarturan oleh karena itu didalam perarturan inipun terpaksa masih perlu diadakan ketentuan2 jang dapat mengatur kedua golongan pegawai itu agar papaja perarturan ini pada dewasa ini djuga dapat didjalankan seperti jang dimaksudkan. Pada waktnja perbedaan antara golongan pegawai itu dihapuskan dengan sesuatu peraturan, maka peraturan Pemerintah ini dengan mudah dapat disesuaikan. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Tjukup Djelas Pasal 2 Waktu 3 bulan dimaksudkan agar bagi pegawai jang bersangkutan ada cukup waktu penjapaian jakni waktu antara saat mengadjukan permohonan untuk berhenti dan penjelasan permohonan tersebut. Pasal 3 Pasal ini mengatus pemberhentian pegawai Negeri tetap dalam rangka retooling ini. Menurut ketentuan dalam pasal ini, maka pegawai tetap jang belum mempunjai hak atas pensiun biasa, apabila ia telah mentjapai usia 50 tahun dapat diberhentikan dengan mendapat jaminan penghasilan. Selama ia belum berhak atas pensiun biasa ia diberikan uang tunggu sampai saat ia dapat diberikan pensiun berdasarkan pasal5 ajat (2) Undangundang No.20 tahun 1952. Walaupun dalam hal ini pegawai jang bersangkutan belum berhak atas pensiun biasa namun atas kekuasaan peraturan ini ia dapat mengadjukan permintaan terhenti dengan mendapat hak pedua hak djaminan penghasilan lainnja. PASAL 4 Ajat (1) dan ajat (2). Dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini
sekarang Pegawai Negeri sementara jaang telah mentiapai usia 50 tahun termasuk pegawai jang dapat berhenti dengan mendapat djaminan penghasilan karena retooling, walaupun ia belum mempunyai hak atas pensiun biasa, dapat dibebaskan diberhentikan dari djabatannja dengan pemberian uang tunggu, maka pegawai jang bersangkutan dalam hal ini tidak diberhentikan dari djabatannja, melainkan dibebaskan dari pekerdjaannja dengan menunggu selama ia belum mempunyai masa kerdja 10 tahun. Apabila sudah memiliki masa kerdja 10 tahun tundjangan itu diganti dengan suatu tundjangan ang djumlahnja sama dengan djumlah pensiunan menurut pasal 5 ajat (2) Undang2 No. 20 tahun 1952. Ajat (3) ketentuan dalam ajat ini dimaksudkan sebagai ketentuan peranan dan untuk mengurangi pekerdjaan administrasi mengenai pegawai negeri sementara jang pada saat berlakunya peraturan ini sudah memiliki masa kerdja 10 tahun dan jang terkena retooling. Kepadanja tidak diberikan lagi tundjangan sesuai dengan uang tunggu melainkan langsung suatu tundjangan jang djumlahnja sama dengan pensiun menurut pasal 5 ajat (2) Undang2 No. 20 tahun 1952. Ajat (4) dengan pemberian tundjangan termaksud dalam pasal 4 maka pemberian uang lepas menurut peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1961 pasal 10 tidak berlaku bagi pegawai negeri sementara jang dimaksudkan dalam pasal ini. Pasal 5 sampai dengan 6 Pasal 7 Pasal ini dimaksudkan untuk mengadakan putusan tersendiri oleh pemerintah hal-hal jang mungkin belum terjakup dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 8 Tjukup djelas Termasuk Lembaran Negara tahun 1961 No. 335
Dketahui : Sekretaris Negara t.d.t Mohd. Ichsan.
