7----
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR
03
TAHUN
2OO4
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGELOI AAN KAWASAN LINDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGANJUK,
Menimbang :
a.
bahwa ruang selain merupakan sumber daya alam yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan serta
nilai sejarah dan budaya bangsa, yang pengaturan bagi pengelolaan dan perlindungan
b.
memerlukan
;
bahwa dengan semakin terbatasnya ruang. maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan diatas, perlu dituangkan dalam kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang ;
c.
bahwa dalam rangka kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang tersebut pedu ditetapkan adanya kawasan lindung di Kabupaten Nganjuk yang memberi arahan bagi Badan Hukum dan Perseorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
'1
Undang-undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam !-ingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 2.
Nomor 9); Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
-
2Aa3);
r 3.
4.
5.
6
7.
8.
o
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16.
17.
18.
Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); Tahun 1974 tentang Undang-Undang Nomor Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30a6); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Fernukinnan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 363e); Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor Kehutanan (Lennbaran Negara Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 29afl; Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32e4); Peraturan Pemerintah Nomolts Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 340e); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
-
11
22 41
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas
Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 21.
22.
23. 24
58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara ; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang
lrigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156); 25. 26.
Keputusan Presiden Nomor
32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung ; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; Pereturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pr"opinsi Daer"ah Tingkat I Jawa Timur Tahun 199711998 - 201112012; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur,
dan
27.
t9,
29.
30.
4
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK MEMUTUSKAN
MenetapKan
:
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG.
r---*--*r':: BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah, adalah Kabupaten Nganjuk. 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 3. Bupati, adalah Bupati Nganjuk. 4. Kawasan Lindung, adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
5. Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah upaya penetapan,
6. 7.
8.
9.
10. 11. 12.
13,
14.
pelestarian, pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Kawasan Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur lata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah= Kawasan Hutan Lindung Mutlak, adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan tidak dapat dialihkan. Kawasan Hutan Lindung Terbatas, adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan er"osi serta memelihara kesuburan tanah, namun fungsinya sebagai penyangga kehidupan masih dapat dialihkan sejauh tidak merusak fungsi lindung. Kaw,asan Resapan Air, adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan Sekitar Waduk/Danau, adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk/danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fu ngsi wad u k/danau. Kawasan Sekitar Rawa, adalah kawasan tertentu di sekeliling rawa yang mempunyai manfaat penting untuk menyelenggarakan konservasi rawa. Kawasan Sekitar Mata Air, adalah kawasan tertentu di sekeliling yang mempunyai manfaat penting untuk mata mempertahankan kelestarian fungsi mata air, Kawasan Suaka Alam, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Cagar Budaya dan llmu Pengetahuan, adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional.
air
r15.
Kawasan Rawan Bencana Alam, adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
CA
Kawasan Rawan Gerakan Tanah, adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi terhadap gerakan masa tanah dan batuan ke tempat / daerah yang lebih rendah. Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan nnelakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sungai, adalah tempaltempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Waduk, adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya. Rawa, adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri - ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis. Daerah Sempadan Sungai, adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi / drainase yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perairan, adalah perairan lndonesia yang meliputi perairan pedalaman (sungai, telaga, waduk, rawa dan genangan air lainnya ). Sistem Penyangga Kehidupan, adalah merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Daerah Pengungsian Satwa, adalah suaka alam yang ditunjuk karena merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan memungkinkan berlangsungnya proses kehidupan dan hidup serta berkembang biak satwa tersebut. Hutan Wisata, adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan/pendidikan/penyuluhan, rekreasi dan olah raga. Taman Wisata, adalah salah satu bentuk hutan wisata yang memiliki keindahan untuk tumbuhan maupun satwa, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.
BAB
II
TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 (1)
Penetapan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan.
7-* '
t2)
Sasaran penetapan Kawasan Lindung adalah : a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa lindung serta nilai sejarah dan budaya bangsa; b. Memulihkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam; c. Memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan; d. Memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.
BAB III RUANG LINGKUP I
Ruang Lingkup Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi
:
a. Kawasan yang memberikan b.
c. d.
perlindungan bawahannya; Kawasan Perlindungan Setempat; Kawasan Rawan Bencana Alam; Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.
kawasan
Pasal 4
Kawasan
yang memberikan perlindungan
kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari : a. Kawasan Hutan Lindung ; b. Kawasan Lindung lainnya ; c. Kawasan Resapan Air.
Pasal
5
Kawasan Perlindungan Setempat dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari : Kawasan Sekitar Mata Air ; Sempadan Sungai; Kawasan Sekitar Waduk ; Kawasan Sekitar Rawa.
sebagaimana dimaksud
a. b. c. d.
Pasal 6
Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari a. h
:
Kawasan rawan bencana akibat gerakan tanah seperti tanah longsor, gempa bumi ; Kawasan rawan banjir.
rPasal 7
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari Kawasan Suaka Alam ; Kawasan Perairan Kawasan Cagar Budaya dan llmu Pengetahuan. .
a. b. c.
;
BAB IV PENETAPAN KAWASAN
LI N
DUNG
Bagian Pertama Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Pasal 8
Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibedakan menjadi :
a.
Kawasan Hutan Lindung Mutlak dengan kriteria sebagai
berikut
:
1. Kawasan hutan yang
2. 3.
b.
mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 (dua ribu) meter lebih; Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40o/o atau lebih; Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah marginal, curah hujan tinggi yang rentan terhadap bahaya banjir dan tanah longsor.
Kawasan Hutan Lindung Terbatas dengan kriteria sebagai
berikut
1.
:
Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1.000 (seribu) sampai 2.000 (dua ribu) meter, dan atau; Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 4oo/o atau lebih, dan atau ;
2. 3. Kawasan hutan dengan
faktor-faktor
lereng
lapangan, jenis tanah marginal, curah hujan tinggi yang rentan terhadap bahaya banjir dan tanah longsor.
Pasal 9
Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut : a. Wilayah yang mempunyai ketinggian diatas permukaan
b.
c.
d.
laut kurang dari 1.000 (seribu) meter ; Wilayah yang mempunyai lereng lapangan 40o/o atau lebih; Sekitar saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET); Sekitar jalan bebas hambatan.
Pasal 10 Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut : a. Curah hujan dengan intensitas tinggi, dan atau ; b. Struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air se€ra besar besaran.
-
Bagian Kedua Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 11
Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan kriteria jarak sekurang kurangnya dengan jari - jari 2A0 (dua ratus) meter diukur dari titik mata air.
Pasal 12
Sempadan sungai sebagaimana dimaksud Pasal ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Sungai bertanggul .
5 huruf b
a. Diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurangkurangnya 5 (lima) meter;
b. Didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurangkurangnya 3 (tiga) meter.
2.
Sungai tak bertanggul
.
Diluar kawasan perkotaan pada sungai
besar ditetapkan sekurang-kurangnya 20 {dua puluh) meter, sedangkan pada sungai kecil ditetapkan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) meter; b. Didalam kawasan perkotaan : - Sungai yang mempunyai kedalaman yang tidak lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter; - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter; c. Sungai yang berbatasan dengan jalan atau bahu jalan yang bersangkutan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai; d. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.
r
Pasal 13
Perlindungan Sempadan Sungai yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a. Untuk sungai bertanggul diukur dari kiri kanan kaki :
b.
tanggul bagian luar sepanjang tanggul sungai ; Untuk sungai tidak bertanggul diukur dari titik siaga
banjir tertinggi ke arah daratan sepanjang
tepi
sungai.
Pasal 14
Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk sekurangkurangnya 50 meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Pasal 15
Kawasan sekitar rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian rawa yang lebarnya proporsional
dengan bentuk dan kondisi fisik rawa sekurang-
kurangnya 50 meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Bagian Ketiga Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
Pasal 16
Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari a. Hutan Wisata :
;
b. Daerah Pengungsian Satwa.
Pasal 17 (1)
Hutan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut : Kawasan yang ditunjuk mempunyai keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia ; Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk ;
a.
b,
c.
Mengandung satwa
buru yang
dapat
dikembangbiakan sehingga memungkinkan
perburuan secara teratur
d. (2)
dengan mengutamakan segi rekreasi. olah raga dan kelestarian satwa; yang cukup dan Mempunyai lapangannya tidak membahayakan.
luas
Daerah Pengungsian Satwa
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah
kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut
;
b. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta perkembangbiakan satwa tertentu.
Pasal
18
Kawasan Cagar Budaya dan llmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan dengan kriteria tempat serta ruang sekitar bangunan yang bernilai tinggi berumur dan atau mempunyai langgam sekurang kurangnya 50 tahun, termasuk di dalamnya situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan llmu Pengetahuan.
-
Bagian Keempat Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 19 (1) Kawasan
Rawan Bencana akibat Gerakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai sifat tanah lunak, gembur dengan ketebalan lebih dari 1 meter dan mempunyai kelerengan lebih dari 15
o/o
sert? merupakan daerah
patahan. (2)
Kawasan Rawan Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai ketinggian permukaan tanah lebih rendah dari permukaan sungai.
Bagian Kelima Lokasi Kawasan Lindung Pasal 2A (1)
Lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam Peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 80.000 sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
(2)
Penetapan Lokasi Kawasan
Lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Tim Teknis Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Lindung dengan Keputusan Bupati.
(3)
Peta Lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada masyarakat dengan menempelkannya di tempattempat strategis.
BAB V POLA PENANGANAN KAWASAN LINDUNG Bagian Pertama Prioritas Penanganan Kawasan Lindung Pasal 21 (1)
Penanganan Kawasan Lindung disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kemampuan daerah.
(2)
Prioritas Penanganan Kawasan
Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
Bagian Kedua Pengawasan Kawasan Lindung Pasal 22
Di
dalam Kawasan Lindung dilarang melakukan
kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya, dan tidak mengubah bentuk alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alam yang ada.
lz
Pasal 23 (1)
Didalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam, apabila ternyata di kawasan lindung terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2)
Pengelolaan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan.
(s)
Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambangan bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangan sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.
(4)
Pengelolaan kegiatan didalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus mendapat izin dari Bupati.
Bagian Ketiga Pengendalian Kawasan Lindung Pasal 24
(1)
Pengendalian pemanfaatan ruang
Lindung meliputi kegiatan
di Kawasan pemantauan,
pengawasan dan penertiban.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral melalui Tim Teknis Pengendalian Kawasan Lindung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI SANKSI HUKUM Pasal 25
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana kejahatan
dan dapat
dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
r
l3
BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang kawasan lindung daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
b.
Meneliti, mencari dan
mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kawasan lindung
;
c
Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
d
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
e
pidana dibidang kawasan lindung;
tindak pidana dibidang kawasan lindung; penggeledahan Melakukan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kawasan lindung ; g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kawasan lindung; i. Memanggil didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
orang untuk dan
t4
J
Menghentikan penyidikan
;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hutan lindung menurut hukum yang dapat dipertang (3)
g u n gjawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
8
Tahun
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 (1)
Semua jenis kegiatan budidaya yang telah ada
di
kawasan lindung sejak
ditetapkannya
Peraturan Daerah ini yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan lindung, harus
mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. (2)
Apabila menurut analisis dampak kegiatan lingkungan kegiatan budidaya yang telah ada mengganggu fungsi lindung, maka harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai
kawasan lindung dikembalikan
secara
bertahap.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Peraturan Daerah tanggal diundangkan.
ini mulai berlaku pada
r
Agar setiap orang dapat
mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.
Ditetapkandi Pada tanggal
. :
Nganjuk
29 April
BUPATI NGANJUK Dto. SITI NURHAYATI Diundangkan di Nganjuk Pada tanggal 30 April 2004
SEKRETARIS DAERAH Dto.
SUMARLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 01 TAHUN 2OA4 SERI E
Disalin Sesuai dengan aslinya ASISTEN TATA PRAJA
Pembina Tingkat I NIP 01A 164 7s2
20A4
t6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TGBUPATEN NGANJUK NOMOR 03 TAHUN 2OO4 TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLMN IGWASAN LINDUNG
I.
PENJELASAN UMUM
Sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Nganjuk merupakan modal dasar pembangunan daerah, maka pemanfaatan sumber alam dalam kegiatan pembangunan daerah di segala bidang harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya oleh generasi saat ini dan generasi mendatang. Perkembangan teknologi, pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang serta ketersediaan sumber alam bagi pembangunan, maka untuk menjamin kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup perlu pengembangan kebijaksanaan pola tata ruang yang ditetapkan adanya kawasan lindung bagi sumber daya alam. Utamanya sumbersumber alam yang mempunyai sifat tidak dapat diperbaharui atau diganti, namun mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat Nganjuk dalam perannya di pembangunan nasional. Sumber daya tanah, air beserta lingkungannya merupakan sumber alam terbatas, secara hukum wajib dipelihara oleh pemiliknya, pemegang haknya, setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum langsung atau tidak langsung dengan sumber daya alam tersebut.
Upaya pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber alam didalam suatu kawasan adalah kewajiban mutlak bagi setiap generasi, pada gilirannya sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan kualitas sama, dari generasi ke generasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Kawasan-kawasan yang perlu mendapat perlindungan adalah kawasankawasan yang memiliki sifat karakteristik melindungi kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumber alam, flora, fauna, plasma nutfah, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.
Dengan penetapan kawasan-kawasan lindung di daerah diharapkan ruang dengan sumber daya alam yang terkandung didalamnya mampu mendukung dan melestarikan fungsi lingkungan penyangga kehidupan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional sebagai penruujudan pengamalan pancasila.
Mengingat Nganjuk adalah bagian dari negara lndonesia yang berdasarkan atas hukum maka penetapan kawasan lindung bagi sumber daya alam perlu diberikan dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Upaya penetapan dan pengelolaannya ini memuat ketentuan-ketentuan
yang bersifat pelaksanaan bagi peraturan perundangan yang sudah ada,
sebagaimana yang dikandung dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1g90 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
r I7
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
:
Pasal 2 Ayat (1)
: Tujuan dari Penetapan Kawasan Lindung tidak
Cukup jelas.
:
hanya mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup saja, tetapi juga sekaligus adanya penataan kembali terhadap kawasan yang rusak akibat ulah manusia maupun akibat bencana alam sehingga menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan. Cukup jelas.
Pasal 3
:
Cukup jelas.
Pasal 4
.
Cukup jelas.
Pasal 5
:
Cukup jelas.
Pasal 6
. Cukup jelas.
Pasal 7
:
Cukup jelas.
Pasal 8
:
Cukup jelas.
I
:
Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah wilayah di luar kawasan hutan Iindung dan kawasan resapan air yang ditetapkan sebagaimana kriteria sebagai berikut : a. Wilayah yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 1.000 meter atau lebih. b. Wilayah yang mempunyai lereng lapangan 4O o/o atau
dan
Ayat (2)
Pasal
lebih.
Pasal 10
. Cukup jelas.
Pasal 11
.
Mata air termasuk dalam daerah manfaat sungai yang merupakan kawasan perlindungan setempat dalam rangka melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
Pasal 12
:
1. Yang dimaksud sungai besar dan sungai kecil pada sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut
:
a. Sungai besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus)
b.
kilometer persegi atau lebih; Sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari S00 (lima ratus) kilometer persegi.
r
18
2. Kawasan perkotaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kawasan dalam Rencana Tata Ruang Kota
yang sudah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah
Kabupaten Nganjuk.
Pasal 13
:
Daerah diantara dua garis sempadan sungai dimaksud (kiri dan kanan) ditetapkan :
a. Sebagai daerah manfaat sungai, yaitu
daerah
sempadan yang telah dibebaskan dan merupakan kawasan perlindungan setempat mutlak dalam rangka melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan mempengaruhi kualitas air sungai,
kondisi fisik pinggir dan dasar sungai
serta
mengamankan aliran sungai.
b. Sebagai daerah penguasaan sungai, yaitu
daerah-
daerah sempadan yang tidak dibebaskan dan atau sebagai bantaran sungai yang merupakan kawasan pedindungan setempat terbatas.
Dalam keadaan aman bantaran sungai merupakan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, misalnya ditanami dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu fungsi bantaran dan dilarang ditanami tanaman keras. Pasal 14
:
Perlidungan terhadap kawasan waduk dilakukan : a. Untuk melindungi waduk dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk, b. Untuk penggunaan waduk merupakan tindakantindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal membahayakan waduk dan lingkungannya, yang meliputi kegiatan-kegiatan: - Pengamanan daerah sabuk hijau.
yang
- Pemeriksaan secara berkala atas bendungan
,
waduk dan lingkungannya.
- Pengamanan
dalam kaitannya
dengan
pemanfaatannya.
Pasal 15
: Cukup jelas.
Pasal 16
: Cukup jelas.
Pasal 17
. Cukup jelas.
Pasal
. Yang
18
dimaksud Kawasan Cagar Budaya adalah a. Kawasan Peninggalan Jaman Pra Sejarah adalah tempat serta ruang di sekitar benda dan bangunan pra :
sejarah.
b.
Situs (kawasan) adalah bidang tanah atau tempat lainnnya yang pada permukaannya terletak atau didalamnya terkandung atau diduga benda cagar budaya termasuk lokasi sekitarnya diperlukan pengamanan benda cagar budaya.
c. Kawasan peninggalan sejarah adalah tempat serta ruang di sekitar benda dan bangunan sejarah.
19
d. Kawasan bentukan geologis adalah tempat serta ruang yang terjadi karena bentukan geologis.
e. Kawasan peninggalan zaman klasik Hindu Budha adalah tempat serta ruang sekitar benda, dan atau bangunan dari zaman klasik Hindu Budha. f. Kawasan Peninggalan zaman lslam adalah tempat serta ruang sekitar benda, dan atau bangunan dari Zaman lslam.
Bangunan yang mempunyai langgam sekurang-kurangnya yang usianya sudah mencapai 50 tahun atau lebih.
50 tahun adalah bangunan peninggalan sejarah Pasal 19 Ayat (1)
Daerah Patahan adalah suatu kawasan yang karena
kondisinya merupakan pertemuan antara lapisan tanah/batuan yang memiliki struktur padat dan kompak dengan lapisan tanah yang memiliki struktur gembur, sehingga pada kawasan ini rawan terjadi retakan pada permukaan bumi karena permukaan bumi tersebut bergerak atau bergeser baik secara vertikal maupun horisontal.
Cukup jelas.
Avat (2)
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat
(1)
Apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan pengendalian pemanfaatan dimaksud, Pemerintah Daerah
dapat mengajukan kepada Tim Pembina Penataan dan Pengendalian Propinsi Jawa Timur untuk memperoleh saran penyelesaian Ayat
(2)
Cukup jelas.
Ayat
(3)
Cukup jelas.
Ayat
(4)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
