LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
Nomor 09
Tahun 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG KERJASAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat mengadakan kerjasama didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan; b.
bahwa
dalam
pengelolaan,
rangka
meningkatkan
pemeliharaan,
penyediaan
kuantitas,
kualitas
infrastruktur,
dan
meningkatkan sumber pendapatan asli daerah serta kesejahteraan rakyat, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kerjasama Daerah sudah tidak sesuai; c.
bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3817);
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3821);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); /4. Undang ..................
-2-
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara nomor 4010 );
5.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Propinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);/ 9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2010
tentang Peraturan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur /Dengan ..................
-3-
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG Dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
perangkat
Daerah
sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tangerang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah. 6. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur atau antara Bupati dengan Wali Kota atau Bupati dengan Bupati yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis dalam bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, penyediaan infrastruktur,
dan Kerjasama dengan
Pihak Luar Negeri. 7. Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan
pihak
ketiga
dalam
bidang
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan. 8. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan atau lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. /9. Badan ....
-4-
9. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi. 10. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintahan Negara Bagian atau Pemerintah Daerah diluar
negeri,
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
termasuk
badan-badannya
dan
organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik Pemerintah Negara/negara bagian/daerah diluar negeri dan swasta di luar negeri. 11. Badan
Kerjasama
adalah
forum
untuk
melaksanakan
kerjasama
yang
keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama. 12. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Bupati
dengan
Pihak Ketiga. 13. Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Bupati kepada Pihak Ketiga yang ditetapkan melalui pelelangan. 14. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah. 15. Pernyataan Kehendak yang selanjutnya disebut Letter of Inten (LoI) adalah surat pernyataan minat untuk melakukan kerjasama daerah yang diajukan oleh Gubernur, Wali Kota, Bupati yang lain, Pihak Ketiga dan atau Pihak Luar Negeri. 16. Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen tertulis yang memuat saling pengertian dan pemahaman sebelum dituangkan dalam perjanjian formal. 17. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka kerjasama daerah. 18. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka menyiapkan kerjasama daerah. 19. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penentuan formulasi kontribusi, dan melakukan pembahasan dengan Pihak Kedua untuk menentukan hasil kontribusi dari formulasi yang ditetapkan. /BAB II .......
-5-
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan
Daerah
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kuantitas,
kualitas
pengelolaan, pemeliharaan, penyediaan infrastruktur, dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah serta kesejahteraan rakyat. (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk; a. Meningkatkan pelayanan dan kesejahtraan masyarakat di daerah; b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya; c. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah; d. mempercepat akselarasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi; e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta; f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur; BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi; a. kerjasama daerah; b. kerjasama penyediaan infrastruktur; c. kerjasama dengan Pihak Luar Negeri. BAB IV KERJASAMA DAERAH Bagian Kesatu Prinsip Kerjasama Pasal 4 Kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip: a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; /BAB IV....
-6-
d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. persamaan kedudukan; i. transparansi; j. keadilan; dan k. kepastian hukum. Bagian Kedua Subjek Kerjasama Pasal 5 subjek kerjasama daerah meliputi: a. Gubernur; b. Bupati; c. Wali Kota; d. Pihak Luar negeri; dan e. Pihak Ketiga. Bagian Ketiga Objek Kerjasama Pasal 6 Objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah. Bagian Keempat Bentuk Kerjasama Pasal 7 Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Pasal 8 Perjanjian kerjasama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6.
/Bagian ...
-7-
Bagian Kelima Tata Cara Kerjasama Daerah Pasal 9 (1) Bupati atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama kepada Gubernur, Walikota, dan Bupati yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu. (2) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
menerima, rencana
kerjasama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat: a. identifikasi para pihak; b. maksud dan tujuan; c. objek dan ruang lingkup kerjasama; d. bentuk kerjasama; e. sumber biaya; f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama; g. jangka waktu. (3) Tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan; a. persiapan; b. penawaran; c. penyiapan kesepakatan; d. penandatanganan kesepakatan; e. penyiapan perjanjian; dan penandatanganan perjanjian; dan f. pelaksanaan. (4) Dalam hal menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama daerah paling sedikit memuat: a. subjek kerjasama; b. objek kerjasama; c. ruang lingkup kerjasama; d. hak dan kewajiban para pihak; e. jangka waktu kerjasama; f. pengakhiran kerjasama; /g. Keadaan....
-8-
g. keadaan memaksa; dan h. penyelesaian perselisihan. (5) Dalam hal menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama Bupati dapat melibatkan SKPD terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar. (6) Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerjasama. Pasal 10 Pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh SKPD. Pasal 11 (1) Dalam hal pelaksanaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, dibentuk tim TKKSD yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (2) Tim TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari; a. Ketua
: Sekretaris Daerah.
b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerjasama daerah. c. Wakil Ketua II : SKPD yang membidangi perencanaan. d. Sekretaris
: Kepala Bagian pada SKPD yang membidangi kerjasama.
e. Anggota Tetap; 1) Kepala Bagian Hukum; 2) Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan; 3) Kepala SKPD yang membidangi keuangan; 4) Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Aset. f. Anggota Tidak Tetap; 1)
Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama;
2)
Tenaga ahli/pakar
(3) Tim TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas; a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan. b. Mengusulkan prioritas objek yang akan dikerjasamakan. c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga. d. Menyiapkan kerangka acuan / proposal objek kerjasama daerah. e. Membuat dan menilai proposal studi kelayakan. /f. Menyiapkan ....
-9-
f. Menyiapkan materi Memorandum of Understanding (MoU) dan rancangan perjanjian kerjasa sama. g. Memberikan
rekomendasi
kepada
Bupati
untuk
penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerjasama; dan (4) Tim TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan. Pasal 12 Tahapan tata cara pelaksanaan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Bagian Kesatu Jenis dan Prinsip Kerjasama Pasal 13 Jenis penyediaan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha mencakup: a. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian; b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; c.
infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
d. infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum; e. infrastruktur air limbah yang
meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan
pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut, pengelolaan dan tempat pembuangan; f.
infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government;
g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; dan /h. Infrastruktur ...
-10-
h. infrastruktur
minyak
dan
gas
bumi
meliputi
pengolahan,
penyimpanan,
pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi. Pasal 14 Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada pasal 13, dikerjasamakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di sektor yang bersangkutan. Pasal 15 (1) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilaksanakan melalui : a. Perjanjian Kerjasama; atau b. Izin Pengusahaan. (2) Bentuk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui Pengadaan. Pasal 16 Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan
prinsip: a. adil; b. terbuka; c.
transparan;
d. bersaing; e. bertanggunggugat; f.
saling menguntungkan;
g. saling membutuhkan; dan, h. saling mendukung. Bagian Kedua Identifikasi Dan Penetapan Proyek Yang Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pasal 17 (1) Bupati melakukan identifikasi proyek-proyek Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha, dengan mempertimbangkan paling kurang: a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; /a. Bagian ....
-11-
b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antarwilayah; d. Analisa biaya dan manfaat sosial. (2) Setiap usulan proyek yang akan di kerjasamakan harus disertai dengan: a. pra studi kelayakan; b. rencana bentuk kerjasama; c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian. Pasal 18 Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati melakukan konsultasi publik. Pasal 19 (1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek, (2) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat. Bagian Ketiga Proyek Kerjasama Atas Prakarsa Pasal 20 Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepada Bupati dengan kriteria : a. Tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan. b. Terintegrasikan
secara
teknis
dengan
rencana
induk
pada
sektor
yang
bersangkutan; c.
Layak secara ekonomi dan finansial; dan
d. Tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berbentuk kontribusi fiskal. Pasal 21 (1)
Proyek atas prakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, wajib dilengkapi dengan: a. studi kelayakan; b. rencana bentuk kerjasama; /c. rencana ....
-12-
c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian. (2) Proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan
pula
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1). Pasal 22 (1) Bupati mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2)
Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas Badan Usaha memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 23
(1) Badan Usaha yang bertindak sebagai pemrakarsa Proyek kerjasama dan disetujui oleh Bupati, akan diberikan kompensasi. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk: a. pemberian tambahan nilai; atau b. Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match) sesuai dengan hasil penilai dalam proses pelelangan; atau c. pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk Hak Kekayaan lntelektual yang menyertainya oleh Bupati atau oleh pemenang tender. (3) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dicantumkan dalam persetujuan Bupati; (4) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana diisyaratkan dalam dokumen pelelangan umum; (5) Pemrakarsa proyek kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana diisyaratkan dalam dokumen pelelangan umum. Pasal 24 ....
-13-
Pasal 24 (1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, paling tinggi sebesar 10% dari penilaian tender pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di dalam dokumen pelelangan. (2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Pembelian prakarsa Proyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, merupakan penggantian oleh Bupati atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan Proyek Kerjasama yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa. (4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan pemberian hak kepada Badan Usaha pemrakarsa Proyek Kerjasama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Usaha lain yang mengajukan penawaran lebih baik. (5) Jangka waktu bagi Badan Usaha pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penawaran yang terbaik dari pelelangan umum Proyek Kerjasama yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian dari sektor yang bersangkutan.” Bagian Keempat Tarif Awal dan Penyesuaian Tarif Pasal 25 (1)
Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.
(2)
Dalam hal penetapan tarif awal dan penyesuaiannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.
(3)
Dalam
hal
tarif
ditetapkan
berdasarkan
tingkat
kemampuan
pengguna
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar. /(4). Besaran ....
-14-
(4)
Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah.
(5)
Kompensasi hanya diberikan pada proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Bupati melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial. Bagian Kelima Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Perjanjian Kerjasama Pasal 26
Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Perjanjian Kerjasama dilakukan melalui pelelangan umum. Pasal 27 Bupati membentuk panitia pengadaan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Pasal 28 Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi: a. perencanaan pengadaan; b. pelaksanaan pengadaan; Pasal 29 Bupati menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari panitia pengadaan. Pasal 30 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Perjanjian Kerjasama Pasal 31 (1) Perjanjian Kerjasama paling kurang memuat ketentuan mengenai: a. lingkup pekerjaan; b. jangka waktu; c. jaminan pelaksanaan; /d. tarif .........
-15-
d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya; e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi resiko; f. standar kinerja pelayanan; g. pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial; h. sanksi dalam hat para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian; i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian; j. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional; k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan; l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan pengadaan; m. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur; n. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Bupati; o. keadaan memaksa; p. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian kerjasama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; q. penggunaan bahasa indonesia dalam Perjanjian Kerjasama Apabila Perjanjian Kerjasama ditandatangani lebih dari satu bahasa, maka yang berlaku adalah bahasa indonesia r. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia. Pasal 32 (1) Dalam hal penyediaan Infrastruktur dilaksakanan dengan melakukan pembebasan lahan oleh Badan Usaha, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 31, ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Usaha untuk pembebasan lahan dimaksud. (2) Perjanjian Kerjasama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian. /(2). Pengalihan .........
-16-
(3) Pengalihan saham Badan Usaha Pemegang Perjanjian Kerjasama sebelum penyediaan infrastruktur beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada pasal 31, ayat (1) huruf g, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Bupati dengan ketentuan bahwa pengalihan saham tersebut tidak menunda jadwal mulainya Proyek Kerjasama. Pasal 33 (1) Dalam hal terdapat penyerahan penguasaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Bupati kepada Badan Usaha untuk pelaksanaan proyek Kerjasama, dalam Perjanjian Kerjasama harus diatur: a. tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati; b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset; c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan; d. larangan bagi Badan Usaha untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga; e. tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset. (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama mengatur penyerahan penguasaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Kerjasama harus mengatur: a. kondisi aset yang akan dialihkan; b. tata cara pengalihan aset; c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Bupati ; d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga; e. pembebasan Bupati dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset; f. kompensasi kepada Badan Usaha yang melepaskan aset. (3) Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Kerjasama harus memuat jaminan dari Badan Usaha bahwa: a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum; /(b). Bupati .........
-17-
b. Bupati akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Penyediaan Infrastruktur; c. Sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka: 1). kelangsungan Penyediaan Infrastruktur tetap dapat dilaksanakan; 2). mengusahakan lisensi sehingga penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tetap dapat berlangsung. Bagian Ketujuh Izin Pengusahaan Pasal 34 Pengadaan
Badan
Usaha
dalam
Penyediaan
Infrastruktur
berdasarkan
Izin
pengusahaan dilakukan melalui lelang izin (auction). BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR NEGERI Bagian Kesatu Prinsip Kerjasama Pasal 35 Prinsip Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri yaitu: a. persamaan kedudukan; b. memberikan manfaat dan saling menguntungkan; c. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian; d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. mempertahankan keberlanjutan lingkungan; f. mendukung pengarusutamaan gender; dan g. sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Bentuk Kerjasama Pasal 36 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri berbentuk: a.
kerjasama provinsi dan kabupaten/kota ”kembar”;
b.
kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan; /c. Kerjasama .........
-18-
c.
kerjasama penyertaan modal; dan
d.
kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Bagian Ketiga Persyaratan Kerjasama Pasal 37
Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.
mempunyai hubungan diplomatik;
c.
merupakan urusan pemerintah daerah;
d.
tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
e.
tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
f.
sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan;dan
g.
ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan. Pasal 38
Dalam
hal
Kerjasama
"kembar"
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 36
huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 juga
harus memperhatikan: a. kesetaraan status administrasi; b. kesamaan karakteristik; c. kesamaan permasalahan; d. upaya saling melengkapi; dan e. peningkatan hubungan antar masyarakat. Pasal 39 Dalam hal kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, juga harus memperhatikan: a. peningkatan
kemampuan
dan
keterampilan
sumber
daya
manusia
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. kemampuan keuangan daerah; c. prioritas produksi dalam negeri; dan d. kemandirian daerah. /Pasal 40 .........
-19-
Pasal 40 Untuk Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, juga harus memperhatikan: a. kemampuan keuangan daerah; b. resiko, dan; c. transparansi dan akuntabilitas Bagian Keempat Tatacara Kerjasama Paragraf 1 Prakarsa Kerjasama Pasal 41 Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari: a. Pemerintah Daerah; b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah. Pasal 42 (1) Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. (2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama. Pasal 43 (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c kepada Gubernur beserta pertimbangan. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah. Pasal 44 (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri. /(2). Rencana .........
-20-
(2) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. subyek kerjasama; b. latar belakang; c. maksud, tujuan dan sasaran; d. obyek/ruang lingkup kerjasama; e. hasil kerjasama; f. sumber pembiayaan; dan g. jangka waktu pelaksanaan. Pasal 45 (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan; (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerjasama. (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Rencana Kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerjasama dianggap disetujui (5) Bupati menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD. (6) Bupati menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD. Pasal 46 Bupati menyampaikan Rencana Kerjasama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum
Saling
Pengertian
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
45 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Paragraf 2 Pembahasan Pasal 47 (1) Rencana Kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan pembahasan oleh Menteri Daiam Negeri dengan melibatkan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait untuk memperoleh pertimbangan. /(2). Rencana.........
-21-
(2) Rencana kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian hasil pembahasan sebagaimana pada ayat (1), untuk kerjasama Kabupaten "kembar" disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan Persetujuan Pemerintah. (3) Berdasarkan Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan surat kuasa setelah mendapatkan tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri. (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri. (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan
dijadikan
dasar
untuk
menandatangani naskah Memorandum Saling Pengertian.
Bagian Kelima Pembiayaan Kerjasama Pasal 48 Pembiayaan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat Bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. Sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian.
Bagian Keenam Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 49 (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan, kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. (2) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. / (3) Menteri .........
-22-
(3) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pengawasan pelaksanaan kerjasama
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. Pasal 50 (1) Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
meliputi: a. koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan; b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama; c. perencanaan, penelitian, dan pengembangan; d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan e. pendidikan dan pelatihan. (2) Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) meliputi kegiatan: a. perencanaan, penelitian, dan pengembangan; b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan c. pendidikan dan pelatihan. Pasal 51 (1) Koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri melalui rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 52 (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pemeriksaan. /Bagian.........
-23-
Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan Pasal 53 Perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diselesaikan sesuai dengan Naskah Memorandum Saling Pengertian.
Bagian Kedelapan Pelaporan Pasal 54 Bupati
menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah
dengan
Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Instansi terkait melalui Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. BAB VII TEMPAT PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA Pasal 55 Penandatanganan Naskah Leter Of Intens (LoI), Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri dilakukan di Indonesia atau di Luar Negeri. BAB VIII KERJASAMA DESA Pasal 56 Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam /luar Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Daerah. Pasal 57 Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan. BAB IX PERSETUJUAN DPRD Pasal 58 Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. /Pasal .........
-24-
Pasal 59 (1) Kerjasama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD, (2) Apabila Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, cukup dilakukan konsultasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah. Pasal 60 (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama daerah yang membebani
daerah
dan
masyarakat,
bupati
menyampaikan
surat
dengan
melampirkan rancangan perjanjian kerjasama kepala daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai: a. tujuan kerjasama; b. objek yang akan dikerjasamakan; c. hak dan kewajiban meliputi: 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa. d. jangka waktu kerjasama; dan e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya. (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. Pasal 61 (1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dinilai oleh
DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk
memperoleh persetujuan. (2) Apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati. /(2). Apabila .........
-25-
(3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan. (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD. BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 62 (1) Apabila kerjasama daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: a. musyawarah; atau b. Keputusan Gubernur. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat. Pasal 63 (1) Apabila kerjasama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: a. musyawarah; atau b. Keputusan Menteri. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat. Pasal 64 (1) Apabila kerjasama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan,
perselisihan
diselesaikan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan. /BAB.........
-26-
BAB XI BERAKHIRNYA DAN HAPUSNYA KERJASAMA Pasal 65 (1) Berakhirnya kerjasama : a. Kesepakatan antara kedua belah pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; f. Munculnya aturan baru dalam hukum Nasional dan Internasional; g. Obyek/bidang/tugas/urusan perjanjian hilang; h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Nasional. (2) Berakhirnya kerjasama yang dapat diperkirakan dilakukan berdasarkan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). (3) Pemutusan kerjasama yang disebabkan oleh kemauan salah satu pihak dilakukan secara tertulis 90 (Sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya kerjasama atau ditetapkan lain dalam keputusan, dengan menjelaskan tentang keadaan dan atau kejadian diluar kekuasaan yang wajar sehingga kerjasama tidak dapat dilanjutkan bagi para pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Pasal 66 Kejadian Force Majeure yang mengakibatkan terjadinya pengakhiran Perjanjian Kerjasama karena keadaan diluar kemampuan semua pihak yang tidak dapat diatasi meskipun telah diusahakan dengan segala upaya. Pasal 67 Dalam hal Kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, harus dapat dibuktikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 Hapusnya perjanjian Kerjasama, dikarenakan oleh; a.
Jangka waktunya berakhir;
b.
Dilaksanakan obyek perjanjian;
c.
Kesepakatan dua belah pihak; /d. Pemutusan.........
-27-
d.
Pemutusan secara sepihak;
e.
Adanya putusan pengadilan. BAB XII KONTRIBUSI DAN FORMULASI Bagian Kesatu Kontribusi Pasal 69
Hasil pelaksanaan terhadap kerjasama daerah, daerah dapat mengambil kontribusi yang besaranya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 70 Pengambilan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, terhadap : a. Kerjasama daerah. b. kerjasama penyediaan infrastruktur; c. kerjasama dengan Pihak Luar Negeri Pasal 71 (1)
Selain Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf a, Daerah dapat mengambil hasil kerjasama terhadap kerjasama daerah sesuai dengan bentuk perjanjian kerjasama.
(2)
Bentuk perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam isi perjanjian Kerjasama. Pasal 72
(1)
Selain Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a, Daerah dapat mengambil hasil kerjasama terhadap kerjasama penyediaan infrastruktur.
(2)
Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerjasama daerah. Pasal 73
(1)
Selain Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf a, Daerah dapat mengambil hasil kerjasama daerah
terhadap kerjasama dengan Pihak Luar
Negeri . (2)
Hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam isi perjanjian kerjasama daerah. /Pasal.........
-28-
Pasal 74 Hasil pengambilan Kontribusi dan selain kontribusi harus dimasukan dalam Kas daerah sebagai Penerimaan Anggaran Daerah. Bagian Kedua Formulasi Pasal 75 (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi (2) Tim verifikasi merancang dan membahas formulasi kontribusi dengan pihak kedua. (3) Hasil formulasi kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XIII HASIL KERJASAMA Pasal 76 (1) Hasil kerjasama yang berupa uang, surat berharga, barang bergerak maupun tidak bergerak dan hak intelektual dimasukkan/didaftarkan sebagai Barang Milik Daerah. (2) Keuntungan dan kerugian yang diakibatkan dari hasi kerjasama adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari neraca dan aliran kas dan untuk itu setiap perhitungan anggaran pada akhir tahun anggaran dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(APBD)
sesuai
dengan
prinsip-prinsip
akuntabilitas. (3) Setiap pendapatan sebagai hasil kerjasama yang berupa uang tunai harus disetorkan kepada Bendaharawan Umum Daerah. BAB XIV JAMINAN Pasal 77 (1) Untuk adanya kebenaran dalam penyelenggaraan kerjasama daerah, daerah dapat meminta jaminan. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan dalam isi dokumen perjanjian. /(3) Jaminan.........
-29-
(3) Jaminan tersebut dapat berupa; a. Sertifikat/Surat Berharga; b. Uang dan lain-lain (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan pada BANK yang ditunjuk oleh para pihak. (5) Apabila Pihak Kedua selaku penjamin melakukan wanprestasi maka jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah masuk Kas Daerah. BAB XV DENDA Pasal 78 Keterlambatan atas penyetoran kontribusi dan selain kontribusi yang ditetapkan dalam isi perjanjian, Pihak Kedua berkewajiban membayar denda kepada Pemerintah Daerah yang besarannya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. BAB XVII KEPAILITAN Pasal 79 Salah satu pihak menyatakan kepailitan dalam pelaksanaan kerjasama daerah, maka salah satu pihak dimaksud harus melampirkan pernyataan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang. Pasal 80 (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada salah satu pihak yang pailit untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka salah satu pihak dapat meminta pengadilan yang berwenangan untuk menetapkan jangka waktu tersebut. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pihak yang pailit
tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan
pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi. /(4). Apabila........
-30-
(4) Apabila pihak yang pailit menyatakan kesanggupannya, maka pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta pihak yang pailit
untuk memberikan
jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut. BAB XVII WANPRESTASI Pasal 81 Salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian karena wanprestasi, lalai, atau alpa , maka salah satu pihak wajib; a.
Membayar Ganti Rugi;
b.
Pembatalan Perjanjian / pelaksanaan perjanjian;
c.
Peralihan Resiko; dan
d.
Membayar Biaya Perkara (bila sampai diajukan ke pengadilan). Pasal 82
Bentuk wanprestasi, lalai, atau alpa sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 apabila; a.
Tidak melaksanakan perjanjian sesuai Perjanjian Kerjasama.
b.
Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi
c.
Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai Perjanjian Kerjasama.
d.
Melakukan pekerjaan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan / dilarang. BAB XVIII EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 83
(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kerjasama daerah. (2) Dalam hal tertentu apabila diperlukan Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah. Pasal 84 (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada DPRD dan Menteri dengan tembusan kepada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Negara terhadap perjanjian Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri. /(2). Berdasarkan .........
-31-
(2) Berdasarkan laporan Pemerintah Daerah dan setelah berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri, Sekretaris Negara dan pejabat-pejabat instansi terkait lainnya, Menteri dapat memerintahkan Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali berlakunya kerjasama daerah. (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan, Menteri dapat mempertimbangkan untuk meninjau kembali Kerjasama Daerah Dalam Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Badan/Lembaga Asing dan Internasional. BAB XIX KETENTUAN PERUBAHAN Pasal 85 (1) Perubahan terhadap setiap muatan yang diperjanjikan dalam pelasanaan kerjasama daerah dapat dirubah dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Semua perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk perubahanperubahan dalam arah kebijakan, perkiraan biaya dan jumlah biaya sebagaimana ditentukan dalam pasal yang diperjanjikan
harus dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing pihak. BAB XX SANKSI PIDANA Pasal 86 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 8, pasal 21 ayat 1, pasal 33 ayat 1, Pasal 65, pasal 78, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya. BAB XXI
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pengendalian Pasal 87 1. Pengendalian dilakukan untuk mewujudkan tertibnya pelaksanaan kerjasama baik dari aspek Administrasi, Yuridis, dan Ekonomis. /(2). Pengendalian.........
-32-
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD). 3. Pengendalian dilakukan dengan cara mengevaluasi batas berakhirnya kerjasama dan memberikan informasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kerjasama.
Bagian Kedua Pembinaan Pasal 88 1. Pembinaan dilakukan untuk mewujudkan tujuan Kerjasama Daerah. 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD). 3. Pembinaan dilakukan
dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan,
arahan dan/atau supervisi.
Bagian Ketiga Pegawasan Pasal 89 Tim Koordinasi Kerjasama Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Kerjasama yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 90 (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama. (2) Ketentuan tentang Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Desa diatur dalam Peraturan tersendiri. (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kerjasama Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
/BAB XXIII.........
-33-
BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 91 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Tigaraksa Pada tanggal : 17 - 12 - 2010 BUPATI TANGERANG, ttd. H. ISMET ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa Pada Tanggal 20 – 12 - 2010 SEKRETARIS DAERAH, ttd. H. HERMANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 09
-34-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG KERJASAMA DAERAH I.
PENJELASAN UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelengaraan pemerintahannya menganut azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan Azas Desentralisasi kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannnya sesuia dengan kepentingan masyarakat. Dalam penyelengaraan pemerintahannnya daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kerjasama. Amanat bagi daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan kerjasama antar daerah dengan daerah lain dan daerah dengan pihak ketiga sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menindaklanjuti amanat Undang-undang tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, dimana tercakup kerjasama antar daerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, termasuk badan usaha swasta. Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat dikurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, ditingkatkan efisiensi pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatn sumberdaya daerah, ditingkat cakupan pelayanan, dan akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.
/Kerjasama ….
-35-
Kerjasama membutuhkan landasan ‘kepercayaan’ (trust) yang bisa diwujudkan, salah satunya, melalui adanya kepastian hukum. Untuk menjamin adanya kepastian hukum itu, adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak boleh/ dapat mempengaruhi pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk “perjanjian kerjasama”, yang pembuatannya didahului dengan membuat ‘kesepakatan bersama’ (semacam Memorandum of Understanding atau MoU) antar para pihak yang akan melakukan kerjasama, sesuai Pasal 7 huruf b dari PP tersebut. Hasil Kerjasama daerah yang diperoleh dapat berupa uang yang harus distor kepada kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai asset daerah. Sebagai suatu “perjanjian”, kerjasama antar daerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, termasuk badan usaha swasta harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan/atau peraturan perundang-undangan yang menggantikannya dan atau yang merupakan turunannya. Karena itu, “perjanjian kerjsama” antar daerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga tetap harus memperhatikan dan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku umum bagi suatu perjanjian/ kontrak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal. Huruf b Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.
/Huruf c …..
-36-
Huruf c Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Huruf d Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Huruf e Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama. Huruf f Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama. Huruf g Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf h Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah. Huruf i Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah. Huruf j Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah. Huruf k Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.
/ Pasal 5 …..
-37-
Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan yaitu : 1.
pendidikan;
2.
kesehatan;
3.
pekerjaan umum;
4.
perumahan;
5.
penataan ruang;
6.
perencanaan pembangunan;
7.
perhubungan;
8.
lingkungan hidup;
9.
pertanahan;
10.
kependudukan dan catatan sipil;
11.
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12.
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
13.
sosial;
14.
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
15.
koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16.
penanaman modal;
17.
kebudayaan dan pariwisata;
18.
kepemudaan dan olah raga;
19.
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20.
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21.
pemberdayaan masyarakat dan desa;
22.
statistik;
23.
kearsipan;
24.
perpustakaan;
25.
komunikasi dan informatika;
26.
pertanian dan ketahanan pangan;
27.
kehutanan;
28.
energi dan sumber daya mineral;
29.
kelautan dan perikanan;
/Pasal 7. ....
-38-
Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Bentuk-bentuk kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk antara lain sebagai berikut : a. Kontrak Pelayanan (service contract) adalah kerjasama dengan badan Usaha yang lingkup pekerjaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah
/Kontrak. ....
-39-
b. Kontrak Kelola (managemen contract) adalah kerjasama dengan Badan Usaha yang lingkup pekerjaannya dalam hal pengelolaan asset milih dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan. c. Kontrak Sewa Beli (lease contract) adalah kerjasama dengan Badan Usaha yang lingkup pekerjaannya dalam penyediaan sarana dan prasarana melalui sewa beli bagi Pemerintah Daerah yang dalam jangka waktu tertentu pemilikannya menjadi milik Pemerintah Daerah. d. Kontrak Bangun, Kelola, Alih Milik (build, operate contract and Transfer contract) adalah kerjasama dengan Badan Usaha yang lingkup pekerjaannya dalam pengadaan infsrastruktur dan/jasa pengelolaan potensi daerah yang pembangunan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Usaha sampai dengan jangka waktu tertentu dialihkan kepemilikannnya kepada Pemerintah Daerah. e. Kontrak Bangun, Alih Milik (build, Transfer contract) adalah kerjasama dengan Badan Usaha yang lingkup pekerjaannya dalam pengadaan infrastruktur dan atau pengelolaan potensi daerah yang pembangunannnya dilaksanakan oleh Badan Usaha sampai dengan jangka waktu tertentu dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. f. Kontrak Bangun, Alih Milik dan Kelola (build, Transfer contract, and operate contract) adalah kerjasama dengan Badan usaha dalam pengadaan infrastruktur dan /atau pengelolaan potensi daerah yang pembangunannnya dilaksanakan oleh Badan Usaha untnuk kemnudian dengan kondisi tertentu dialihmilikan kepada Pemerintah daerah dan pengelolannya dilakukan oleh Badan Usaha untuk jangka waktu tertentu. g. Kontrak Bangun, Sewa, Alih Milik (build, lease, and Transfer contract) adalah kerjasama dengan Badan Usaha dalam pengelolaan infrastruktur dan/atau pengelolaan potensi daerah yang pembangunannya dilaksanakan oleh Badan Usaha untuk disewa Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu dialihmilikan kepada Pemerintah Daerah. h. Kontrak Bangun, Milik, Kelola (build, own, and operate contract) adalah kerjasama dengan Badan Usaha dalam pengadaan infrastruktur yang pembangunannya dilaksanakan oleh Badan Usaha, milik Badan Usaha dan pengelolaannya dbilakukan oleh Badan Usaha, dimana Pemerintah Daerah selaku pengguna layanan yang dikelola oleh Badan Usaha. i. Kontrak Rehab, Milik, Operasi (rehabilitate, own, and operate contract) adalah kerjasama dengan Badan Usaha dalam pembangunan sebagian/rehab infrastruktur yang pembangunannya dilaksanakan oleh Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha untuk jangka waktu tertentu. j. Kontrak Rehab/Kembang, Kelola dan Alih Milik (rehabilitate, operate and transper contract) adalah kerjasama dengan Badan Usaha dalam pembangunan sebagian/rehab infrastruktur yang pembangunannya dilaksanakan oleh Badan Usaha, pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha untuk jangka waktu tertentu dan selanjutnya dialihmilikan kepada Pemerintah Daerah. /k. Kontrak. ....
-40-
k. Kontrak Tambahan dan Kelola (Add, and operate contract) adalah Kerjasama dengan Badan Usaha dalam pembangunan penambahan infrastruktur, yang pembangunannya dilaksanakan oleh Badan Usaha, selanjutnya dilaukan pengelolaan oleh Badan Usaha untuk jangka waktu tertentu. l. Kontrak Kosesi (consession contract) adalah kerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau pengelolaan potensi daerah dengan memberikan hak konsesi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat oleh Badan Usaha untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. m. Kontrak Patungan (joint venture agreement) adalah kerjasama dengan Badan usaha dalam penyediaan infcrastruktur dan/atau pengelolaan potensi daerah melalui penyerahan modal Pemerintah Daerah. Angka 3 (1) Yang dimaksud dengan “Pengadaan” adalah Pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan: a) dengan menggunakan penyedia barang/jasa; b) dengan cara swakelola Pasal 16 Huruf a Yang dimaksud dengan "adil" berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama. Huruf b Yang dimaksud dengan "terbuka" berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Huruf c Yang dimaksud dengan "transparan" berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya. Huruf d Yang dimaksud dengan "bersaing" berarti pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan. Huruf e Yang dimaksud dengan "bertanggunggugat" berarti hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan. /Huruf f. ....
-41-
Huruf f Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan”, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat. Huruf g Yang dimaksud dengan saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak. Huruf h Yang dimaksud dengan saling mendukung, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak. Pasal 17 Yang dimaksud dengan identifikasi proyek dalam pasal 17 huruf ini adalah rangkaian proses untuk mencari, memilih, menilai dan menetapkan proyekproyek yang akan dikerjasamakan. Pasal 18 Yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan kerjasama melalui ruang partisifasi masyarakat, dengan cara tatap muka dalam rangka memberikan masukan yang terkait dengan kebijakan dimaksud. Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas
/Pasal 25. ....
-42-
Pasal 25 Yang dimaksud dengan Tarif dalam Pasal ini adalah jumlah atau besaran biaya/ongkos yang ditagihkan kepada pelanggan/pengguna layanan atas jasa Pelayanan yang diberikan/dilaksanakan oleh Badan Usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah daerah dengan Badan Usaha, yang perhitungannya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan pemungutannya dilaksanakan oleh Badan Usaha atau sebagaimana didalam kontrak kerjasama Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Yang dimaksud dengan ketentuan Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Perjanjian Kerjasama sebagai berikut : A. Perencanaan Pengadaan 1) Bupati membentuk Panitia Pengadaan; 2) Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami : a) tata cara pengadaan; b) substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan; c) hukum perjanjian; d) aspek teknis; e) aspek keuangan; 3) Jadwal pelaksanaan pengadaan: penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan. 4) Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat. 5) Dokumen pelelangan umum paling kurang memuat: a) undangan kepada para peserta lelang; b) instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat: 1) umum : lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja; 2) isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum; 3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran; /(4), cara ....
-43-
c) d) e) f) g) h) i) j)
4) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk; 5) prosedur pembukaan peawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi, dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga; rancangan perjanjian kerjasama; daftar kuantitas dan harga; spesifikasi teknis dan gambar; bentuk surat penawaran; bentuk kerjasama; bentuk surat jaminan penawaran; bentuk surat jaminan pelaksanaan; dalam dokumen pelelangan umum harus dijelaskan metode penyampaian dokumen penawaran.
B. Pelaksanaan Pengadaan: 1) Pengumuman dan Pendaftaran Peserta a) panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum; b) isi pengumuman paling kurang memuat: nama dan alamat Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah yang akan mengadakan pelelangan umum, uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan, syarat-syarat peserta lelang, tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan umum; c) agar pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat dan pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut : pengumuman lelang/prakualifikasi menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar nasional/international. 2)
Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap: a) surat izin usaha pada bidang usahanya; b) kewenangan untuk menandatangani kontrak secara hukum; c) status hukum perusahaan, dalam arti perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; d) pengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sejenis; e) kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil; f) surat dukungan keuangan dari bank; dan g) ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/ spesifik/ teknologi tinggi. /3). Tata Cara. ....
-44-
3)
Tata Cara Prakualifikasi: a) pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum; b) pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi; c) penyampaian dokumen prakualifikasi oleh peserta lelang; d) evaluasi dokumen prakualifikasi; e) penetapan daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan; f) pengesahan hasil prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan; g) pengumuman hasil prakualifikasi; h) pengajuan keberatan oleh peserta lelang yang tidak lulus prakualifikasi kepada Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah, apabila ada; i) penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi; j) evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar dan pengumuman hasil evaluasi ulang. k) Apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) makaa dilakukan pengumuman dan proses prakulifikasi ulang dengan mengundang peserta lelang yang baru; l) Apabila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Panitia Pengadaan melanjutkan proses pelelangan umum.
4) Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum a) daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah; b) semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen pelelangan umum; c) peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pelelangan umum dari Panitia Pengadaan. 5) Penjelasan Lelang (Aanwijzing) a) penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta lelang yang terdaftar dalam daftar peserta lelang; b) ketidakhadiran peserta lelang pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran; c) dalam acara penjelasan pelelangan umum, harus dijelaskan kepada peserta mengenai: 1) metode pelelangan; 2) cara penyampaian penawaran; 3) dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; 4) acara pembukaan dokumen penawaran; 5) metode evaluasi; 6) hal-hal yang menggugurkan penawaran; 7) bentuk perjanjian kerjasama; /8). Ketentuan. ....
-45-
8) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; 9) besaran, masa berlaku dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. d) apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan; e) pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pelelangan umum yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitian Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaa n dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan umum; f) apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat hal-hal/ ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen pelelangan umum. 6) Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran a) metode penyampaian dokumen penawaran mengunakan metode 2 (dua) sampul, yaitu sampil I berisi dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan sampul II berisi dokumen penawaran financial, kemudian kedua sampul tersebut dimasukan ke dalam 1 9satu0 sampul penutup dan disampaikan secara bersamaan kepada Panitia Pengadaan. b) metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang didisyaratkan dalam dokumen pelelangan umum. c) Metode penyampaian dokumen penawaran dan jangka waktu penyampaian dokumen penawaran harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan. d) Panitia Pengadaan menentukan tempat, tanggal dan waktu penerimaan dokumen penawaran e) Dokumen penawaran harus disampaikan lengsung kepada Panitia Pengadaan pada tempat, tanggal dan waktu yang telah ditentukan. f) tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian dokumen penawaran g) pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk;
/h). Pembukaan. ....
-46-
h) pembukaan dokumen penawaran: 1) Panitia pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta lelang yang hadir, Panitia Pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan Panitia Pengadaan. Setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan; 2) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) 3) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan. 4) Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas: a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran; b) jaminan penawaran asli; c) dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang diisyaratkan dalam dokumen pelelangan umum. 5) Panitia Pengadaan dapat menggugurkan penawaan pada waktu pembukaan penwaran, jika penyampaian dan kelengkapan dokumen penwaran tidak sesuai dengan dokumen pelelangan; 6) Panitia Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) terhadap semua penawaran yang masuk; 7) Setelah dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir. Dalam hal hanya ada 1 (satu) penawaran, BAPP ditandatangani oleh Panitia Pengadaan yang hadir, wakil peserta lelang, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan; 8) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran. 7) Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan 8) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan a) Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta lelang. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia Pengadaan atau sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia; b) BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak;
/c). BHAP ......
-47-
c) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang; 2) Metode evaluasi yang digunakan; 3) Rumus yang dipergunakan; 4) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; 5) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 6) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan.Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan umum dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta lelang tersebut dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang. 9) Penetapan Pemenang Lelang a) Panitia Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi; b) Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati untuk menetapkan pemenang lelang. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. c) Bupati menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Lelang. d) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah : 1) Dokumen pelelangan umum, beserta adendum (bila ada); 2) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP); 3) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP); 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta lelang; 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi. 10) Penetapan Penawaran Tunggal a. Panitia pengadaan menetapkan calon penawar tunggal berdasarkan hasil evaluasi; b. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati untuk menetapkan persetujuan negoisiasi dengan calon penawar tunggal; c. Bupati dapat menolak atau menbyetujui pelaksanaan negoisasi dengan calon peawar tunggal; /d. Data ....
-48-
d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pelaksanaan negoisasi adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
9.
Dokumen pelelangan umum, beserta addendum 9apabila ada); BAPP; BAHP; Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; Dokumen penawaran calon penawar tunggal yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan wakil calon penawar tunggal; Apabila terjadi keterlambatan dalam penetapan pelaksanaan negoisasi dengan calon penawar tunggal dan mengakibatkan penwaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon penawar tunggal untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon penawar tunggal dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi. Dalam hal Bupati menolak persetujuan pelaksanaan negosiasi, maka proses pengadaan diulang; Dalam hal Bupati menyetujui pelaksanaan negoisasi, maka Panitia Pengadaan melaksanakan negoisasi dengan calon penawar tunggal dengan mengacu kepada dokumen pelalungan umum, Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Negoisasi ((BAHN); Bupati menetapkan penawar tunggal.
11) Pengumuman Pemenang Lelang Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang dari Bupati. 12) Sanggahan Peserta Lelang a) Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang memadai. b) Sanggahan disampaikan kepada Bupati, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan. c) Sanggahan diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain. 13) Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang a) Bupati menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan: (2)Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau (3)Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggat ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. b) Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Bupati, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang menjadi barang milik negara.
/c. Terhadap. ....
-49-
c) Terhadap pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi barang milik Negara, pemenang tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun. d) Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan : 1) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Bupati; 2) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. e) Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) dengan ketentuan : 1) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Bupati; 2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang ; 3) Jaminan penawaran dari pemenang lelang ur utan kedua menjadi barang milik negara; 4) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 13 c di atas. f) Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang dapat diterima, maka dikenakan sansksi sebagaimana tersebut padaa butir 13 c diatas. Kemudian Panitia Pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga menjadi barang milik Negara. g) Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segara disampaikan kepada pemenang lelang. h) Salah satu tembusan dari Surat Penetapa n Pemenang Lelang disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurangkurangnya kepada unit pengawasan internal. 14) Penerbitan surat Penetapan Penawar Tunggal a. Bupati menerbitkan Surat Penetapan Penawar Tunggal sebagai pelaksana proyek kerjasama, dengan ketentuan : a. Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau b. Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. b. Penawar tunggal yang ditetapkan sebagai pelaksana Proyek Kerjasama wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alas an yang dapat diterima secara objektif oleh Bupati, den gan ketentuan bahwa jaminan penawaran penawar tunggal tersebut menjadi Barang Milik Negara. /Terhadap. ....
-50-
c. Terhadap penawar Tunggal yang mengundurkan diri dengan alas an yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi Barang Milik Negara, penawar tunggal tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun. d. Jika penawar tunggal mengundurkan diri, Panitia Pengadaan dapat melakukan pengadaan ulang. e. Surat penetapan penawar tunggal harus dibuat paling lambat 5(lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan penawar tunggal dan segera disampaikan kepada penawar tunggal. f. Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Penawar Tiunggal disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurangkurangnya kepada unit pengawas internal. Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas
/Pasal 43. ....
-51-
Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bidang : a. peningkatan perekonomian masyarakat desa; b. peningkatan pelayanan pendidikan; c. kesehatan; d. sosial budaya; e. ketentraman dan ketertiban; f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan; /g. Kelestarian. ....
-52-
g. h. i. j. k.
kelestarian lingkungan; tenaga kerja; pekerjaan umum; batas desa; dan lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa
Pasal 58 Yang dimaksud dengan "membebani daerah" adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah. Pasal 61 Ayat (1) Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak. Ayat (2) Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas /Ayat (5). ....
-53-
Ayat (5) Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1) Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Ayat (2) Cukup jelas Pasal 63 Ayat (1) Menteri dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Presiden Ayat (2) Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas /Pasal 75. ....
-54-
Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud lain-lain adalah suatu benda yang dapat dinilai dengan uang sebagai contoh emas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas /Pasal 88. ....
-55-
Pasal 88 Maksud dari pelaksanaan “Pembinaan” yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) meliputi : a.
Tahap penjajakan, meliputi: 1. memberikan informasi mengenai: a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan; b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya; c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah. 2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah. 3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan objek yang akan dikerjasamakam.
b. Tahap negosiasi, meliputi: 1) memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama. 2) memberikan informasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai tenaga ahli/profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan. c.
Tahap penandatanganan, meliputi: 1) dalam penandatanganan kesepakatan, membantu pemerintah daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam berkoordinasi dengan Bupati, untuk mendukung kesepakatan Kerjasama. 2) dalam penandatanganan perjanjian kerja sama, pemerintah daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam berkoordinasi dengan Bupati, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian Kerjasama. d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi: 1) melakukan monitoring dan evaluasi. 2) memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan. 3) memberikan masukan kepada Bupati dalam penyelesaian perselisihan. 4) mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain: a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama. b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama. c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata d) uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang. e) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang. f) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD. g) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama. /5). memberikan. ....
-56-
5) memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan. Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0910
