30 JAPRIL 2004
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK SERI C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 05 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,
Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah.
01
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.
NGANJUK
TENTANG
RETRIBUSI
PELAYANAN
BAB? I KETENTUAN UMUM
Pasal?? 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Nganjuk. 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 3. Bupati, adalah Bupati Nganjuk. 4. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 6. Transfer Depo/Tempat Penampungan Sementara/Bak Kontrol yang selanjutnya disingkat DEPO/TPS/BK, adalah penampungan yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan sebelum diangkat ke Tempat Pembuangan Akhir. 7. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah. 8. Sampah, adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat, dan cair yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya. 9. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan alamat dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 10. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 12. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 13. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 16. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah.
Pasal 3
Obyek Retribusi meliputi : a. Pengambilan dan pengangkutan dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir ; b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari Sumber Sampah ke Tempat Pembuangan Sementara dan atau ke Tempat Pembuangan Akhir.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan / kebersihan baik? berlangganan maupun yang tidak berlangganan.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI?
Pasal 5
Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
(1)
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
(2)
Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik yang
(3)
berbentuk padat, setengah padat dan cair. Dalam hal volume sampah dimaksud tidak dapat diukur, digunakan pendekatan antara lain berdasarkan volume kegiatan/produksi sampah rumah tangga, perdagangan, industri dan usaha lainnya.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR ?DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
(1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan atau pemusnahan sampah termasuk penyediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhir.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
(1) (2)
NO.
Struktur tarif digolongkan berdasarkan? pelayanan yang diberikan, jenis pelayanan serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan/pengambilan sampah ditetapkan sebagai berikut :
ASAL SAMPAH
1
2
RETRIBUSI JASA UMUM BERLANGGANAN TIAP BULAN TIAP HARI SETIAP BULAN 3
4
5 -
1.
Tempat Tinggal/Perumahan
Rp.?? 2.000,-
-
2.
Tempat-tempat Usaha : a. Gedung Olah Raga b. Bilyard/Bowling c. Salon
Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,-
-
? Rp.????? 30.000,? Rp.??????? 5.000,? Rp.??????? 5.000,-
d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.
Perusahaan/Pabrik Hotel Melati Hotel Berbintang Bengkel Industri Kecil Toko Besar Toko Kecil Restoran Rumah Makan Warung Gedung, Tontonan,?????? Bioskop, Hajatan, Potong Pohon
Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,Rp.? 2.000,-
-
o.
Kantor, Lembaga atau Badan Usaha
Rp.? 2.000,-
-
Rp.? 2.000,-
-
3.
Pedagang? Kaki Lima diluar Pasar
4.
Pedagang? Kaki? Lima didalam Pasar : a. Jenis Dagangan Industri? (palen, kemasan, wangi-?? wangian, dsb) b. Jenis Dagangan Kerajinan? (kayu, kaleng, tikar dsb) c. Jenis Dagangan Perkakas? Kayu (mebelair, dsb) d. Pedagang Ojokan / Pedagang Kecil e. Jenis Dagangan Hasil Bumi (beras, jagung, dsb) f. Jenis Dagangan Sayur Mayur (kubis, cabe, dsb) g. Jenis Dagangan Pracangan h. Jenis Warung Makanan i. Jenis Dagangan Hewan /?? Unggas j. Jenis Dagangan Lainnya
? Rp.????? 50.000,? Rp.????? 10.000,? Rp.????? 15.000,? Rp.????? 15.000,? Rp.????? 10.000,? Rp.???? 25.000,? Rp.?????? 5.000,? Rp.???? 50.000,? Rp.???? 15.000,? Rp.?????? 5.000,-
? Rp.?????? 4.500,?
-
Rp. 100,-
-
-
Rp. 100,-
-
-
Rp. 100,-
-
-
Rp. 100,Rp. 100,-
-
-
Rp. 100,-
-
-
Rp. 100,Rp. 100,Rp. 100,Rp. 100,-
-
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan persampahan / kebersihan diberikan.
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
Pasal? 11
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
(1) (2)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB? X SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
(1) (2)
(3)
Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai retribusi yang terutang. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XII TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
(1)
(2) (3)
Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat teguran/penyetoran atau? surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI ? Pasal 16
(1) (2) (3)
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB? XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17
(1)
(2)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa? setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB? XVI KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18
(1)
(2)
(3)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan? jelas ; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi? daerah ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
Pasal? 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 20
Hal?hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal ?21
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan Nganjuk
di?????
:??
Pada tanggal????? ?:? 2904-2004
BUPATI NGANJUK
d.t.o
SITI NURHAYATI
Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2004 Seri C pada tanggal 30-04-2004
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 05 TAHUN? ?2004
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka memantapkan dan menjalankan Otonomi Daerah secara lebih nyata, dinamis dan bertanggungjawab serta guna pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Daerah haru dikelola dengan lebih efektif, efisien dan berhasilguna.
Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyaraka nyata, baik untuk tujuan kepentingan umum maupun untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas, m Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Propinsi dan Kabupaten ten Persampahan / Kebersihan dapat ditingkatkan mutu dan pelayanannya sehingga pihak Wajib Retribusi dapat memahami hak dan kewajiba merasakan manfaat dari retribusi itu sendiri.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s.d Pasal Cukup jelas 3 Pasal 4 Subyek Retribusi dimaksud adalah yang secara nyata mendapatkan pelayanan persampahan/ kebersihan oleh Pemerintah Da Pasal 5 s/d Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (2) huruf m. Pasal 8 ayat (2) Yang dimaksud dengan potong pohon adalah memotong pohon milik pribadi. huruf n. Pasal 8 ayat (2) Cukup jelas huruf o. s/d Pasal 21
