LAPORAN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Drs. H.A. MUHAIMIN, M.T CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1 A.
2
3
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Tanda terima telah dibuat dan didokumentasikan dalam kertas kerja. LPPDK Calon Anggota DPD Drs. H.A Muhaimin, M.T telah diterima oleh KAP Sriyadi, Elly & Rekan pada: Hari dan tanggal : Minggu, 27 April 2014 Waktu : pukul 15.25 WIB Tempat : KPU Pusat Ruang Media Center
1.
UMUM
2. a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
1) Pemilihan jumlah item transkasi tidak dapat dilakukan, Calon Anggota DPD tidak melampirkan rekening Koran RKDK dalam laporan
2) Pemilihan jumlah item transkasi tidak dapat dilakukan, Calon Anggota DPD tidak melampirkan rekening Koran RKDK dalam laporan
3) Pemilihan jumlah item transkasi tidak dapat dilakukan, Calon Anggota DPD tidak melampirkan rekening Koran RKDK dalam laporan
b) Tidak terdapat rekening Koran dan laporan LPPDK. c) Tidak terdapat rekening Koran dan laporan LPPDK.
B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
Tidak terdapat rekening koran RKDK dan RKDK dalam laporan sehingga status Bank tidak dapat ditentukan.
4.
Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.
Calon Anggota DPD tidak melampirkan rekening koran RKDK dan RKDK sehingga tidak dapat ditentukan kesesuaian nama pemilik RKDK.
No. 1 C. 5.
6.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. a) perseorangan; b) kelompok ; c) perusahaan/badan usaha non pemerintah; d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.
TEMUAN 3
a) Penerimaan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye diklasifikasikan berdasarkan: 1) Calon Anggota DPD Rp. 0 2) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan Rp.8.000.000 (b) kelompok Rp.0 (c) Badan usaha Rp.0 (d) Lainnya Rp.0
b) Penerimaan telah diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Calon Anggota DPD dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Tidak terdapat LPPDK dalam laporan sebagai pendukung.
c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan usaha non pemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
c) Surat pernyataan sudah dibuat sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. 1) Penyumbang perorangan sebanyak 1 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 1 surat. 2) Penyumbang kelompok sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat (nihil). 3) Penyumbang perusahaan/badan usaha sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat (nihil).
d)
Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
d) Penyumbang lainnya sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat.
keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang Daftar Laporan tercantum dalam penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
a) Perhitungan Matematis: Laporan Calon Anggota DPD : Calon Anggota DPD Rp.0 Perorangan (DK-1) Rp.8.000.000 Kelompok (DK-3) Rp.0 Badan Usaha (DK-5) Rp.0 d) tidak terdapat penyumbang dan tidak ada Lainnya Rp.0 surat pernyataan. Jumlah Rp.8.000.000 Perhitungan kembali Rp.8.000.000 Selisih Rp.0 b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis.
No. 1 7.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 3 a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut a) Jumlah dalam daftar laporan penerimaan klasifikasi penyumbang antara nilai yang sumbangan Rp. 8.000.000, dan tidak terdapat LPPDK dalam laporan. tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai b) Uraian Nilai LPPDK Nilai DK Model yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Calon Anggota DPD Perorangan Kelompok Badan Usaha Lainnya Jumlah
-
0
-
-
8.000.000 0 0
dk1 dk3 dk5
-
0 8.000.000
-
c) Tidak terdapat LPPDK dalam laporan sehingga tidak dapat ditelusuri perbedaan antara keduanya. Hanya terdapat 1 sumbangan perseorangan sebesar Rp.8000.000.
d) Berdasarkan Daftar Penerimaan Sumbangan terdapat 1 sumbangan perseorangan sebesar Rp.8.000.000, calon anggota DPD tidak melampirkan LPPDK dalam laporan sehingga tidak dapat dibandingkan.
8.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah a) Jumlah dalam daftar penyumbang DK-1, DK-3, sumbangan untuk setiap penyumbang secara dan DK-5 sebanyak 1 transaksi dengan total akumulatif. sumbangan sebesar Rp.8.000.000 Berdasarkan perhitungan ulang jumlah penyumbang sebanyak 1 penyumbang perorangan, 0 penyumbang kelompok, dan 0 penyumbang badan usaha dengan total sumbangan Rp.8.000.000 b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan b) Berdasarkan perhitungan ulang keakurasian kumulatif untuk tiap penyumbang yang perhitungan jumlah sumbangan, tidak terdapat tidak akurat, laporkan dalam temuan. perbedaan antara keduanya.
9.
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan. a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi Daftar Laporan penerimaan dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :
10.
a) Berdasarkan hasil pencocokan tidak dilampirkan fotokopi identitas penyumbang.
b)Berdasarkan daftar sumbangan yang dilaporkan dalam Model DK-1, DK-3, dan DK-5 terdapat penyumbang tidak dilengkapi fotokopi identitas penyumbang seperti tertera dibawah ini: 1) Dian Mughni Fellicia dengan nilai sumbangan sebesar Rp.8.000.000.
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang Daftar Laporan tercakup dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kasdan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b)
TEMUAN 3 2) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebanyak 1 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 1 transaksi sebanyak 1 transaksi.
3) Jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 transaksi dan jumlah transaksi keseluruhan sebanyak 1 transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 1 transaksi.
4) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 1 transaksi.
melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: a) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.
(a) Jumlah penyumbang perorangan sebanyak 1 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang, surat pernyataan penyumbang sebanyak 1 surat.
(b) Jumlah penyumbang kelompok sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0, surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat (nihil).
(c) Jumlah penyumbang perusahaan sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0, surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat (nihil).
(d) Tidak terdapat perbedaan data penyumbang dalam model DK-1, DK-3, dan DK-5 dengan surat pernyataan dan bukti pendukung lain.
No. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 3 c) Telusuri transaksi tersebut kebukti c) Dalam daftar laporan penerimaan sumbangan pendukungnya serta ke RKDK untuk dana kampanye yang dilaporkan calon anggota memastikan keberadaan dan keakurasian DPD terdapat 1 transaksi penerimaan sebesar pencatatan transaksi tersebut. Rp.8.000.000 yang merupakan sumbangan perseorangan dan tidak dapat ditelusuri ke RKDK karena tidak dilampirkan dalam laporan. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak d) Transaksi tidak dapat ditelusuri ke RKDK terdapat dalam RKDK dan atau tidak karena tidak dilampirkan dalam laporan. memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang e) Penerimaaan sumbangan dana kampanye diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan yang berasal dari sumbangan perseorangan informasi transaksi tersebut dalam kertas tidak disertakan identitas penyumbang. kerja yang mencakup pada : . 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim f) Jumlah konfirmasi yang dikirim sebanyak 1 sampel. konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas g) Daftar konfirmasi terkait telah dibuat dan didokumentasikan dalam kertas kerja. kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima h) Sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 jawaban konfirmasi belum diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar i) Nama Jumlah dlm Jawaban Cocok/ Laporan Penerimaan Sumbangan Dana DK Rp tidak Kampanye. Rp cocok i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
Dian Mughni Fellicia
8.000.000
j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan j) Sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 jawaban tersebut kepada Calon Anggota DPD dan konfirmasi belum diterima melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
No. 1
TEMUAN
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
3 2 k) Laporkan dalam temuan perbedaan k) Sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 jawaban tersebut dan alasan perbedaan menurut konfirmasi belum diterima Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam l) bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.
Tidak terdapat penerimaan dalam bentuk bukan kas.
m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk m) Tidak terdapat penerimaan dalam bentuk bukan kas. barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
11. a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.
a) Berdasarkan DAPDK Calon Anggota DPD telah diklasifikasikan atas: Jumlah Kas: 1) Operasi Rp.25.121.311 2) Modal Rp.0 3) Lain-lain Rp.0 Jumlah Rp.25.121.311
b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.
b) Dalam DAPDK transaksi telah diklasifikasikan dengan bentuk kas dan bukan kas dan klasifikasi pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain. Tidak dilampirkan LPPDK dalam laporan, sehingga tidak dapat ditelusuri perbedaan antara DAPDK dan LPPDK.
12.
keakurasian matematis a) Laporan Calon Anggota DPD: a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan Operasi Rp.25.121.311 sebagainya) dari seluruh transaksi yang Modal Rp.0 tercantum dalam DAPDK dengan cara Lain-lain Rp.0 melakukan perhitungan kembali atas Jumlah Rp.25.121.311 keakurasian matematis tersebut. Perhitungan kembali Rp.25.121.311 Selisih Rp.0 b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan laporkan dalam temuan. matematis.
13.
a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut a) Pembandingan antara jumlah dalam daftar klasifikasi pengeluaran antara nilai yang laporan pengeluaran (DAPDK) dengan tercantum dalam DAPDK dengan nilai LPPDK: yang tercantum dalam LPPDKP. DAPDK Rp.25.121.311 Tidak dapat dibandingkan karena tidak dilampirkan LPPDK dalam laporan.
No. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. 14.
Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK. b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.
TEMUAN 3 b) Uraian
Nilai LPPDK
Nilai DAPDK
Model
Operasi
-
20.473.411
dk7
Modal
-
4.647.900
dk7
Lain-lain
-
0
dk7
Jumlah
-
25.121.311
c) Jumlah dalam DAPDK sebesar Rp. 25.121.311 dan tidak dilampirkan LPPDK dalam laporan sehingga tidak dapat diperbandingkan.
a) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye sebanyak 99 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 99 transaksi sebanyak 25 transaksi.
b) Jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 transaksi dan jumlah transaksi keseluruhan sebanyak 99 transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 30 transaksi. c) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 30 transaksi.
d) 1) Transaksi yang dipilih sebanyak 30, tidak terdapat RKDK dalam laporan calon anggota DPD, didukung oleh fotokopi bukti transaksi sebesar Rp.18.070.000. 2) Seluruh transaksi pengeluaran yang tidak terlampir dalam RKDK sebesar Rp.18.070.000 disertakan bukti pendukung berupa fotokopi kwitansi dan nota. 3) Bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa telah didokumentasikan dalam kertas kerja yang memuat informasi: (a) Tanggal Transaksi; (b) Nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari peserta pemilu; serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk bukan kas.
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. terdapat diskon pembelian 6) Jika barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.
E. 15.
TEMUAN 3 5) Berdasarkan laporan dalam DAPDK tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa.
6) Berdasarkan laporan dalam DAPDK tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi kewajaran.
7) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa.
SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP Dapatkan Surat Representasi Calon 15) Surat representasi Calon Anggota DPD telah Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah dikirimkan pada tanggal 08 Mei 2014. Sampai diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh dengan tanggal 22 Mei 2014 surat Calon Anggota DPD kepada KAP. representasi belum diterima dari Calon Anggota DPD Drs. H.A Muhaimin.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. H.A MUHAIMIN, M.T CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO.
HAL
1
2
A. 1.
2.
CAKUPAN LAPORAN
PERIODE PENCATA TAN DAN PELAPOR AN
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
3
4
5
UMUM Calon Anggota Dewan a) Pasal 135 ayat (2) LPPDK Calon Anggota Perwakilan Daerah (”DPD”) Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah wajib menyerahkan Laporan Nomor 8 Tahun (DPD) Drs. H.A Muhaimin, Penerimaan dan Pengeluaran 2012 M.T diterima tanggal 27 April Dana Kampanye (paling b) Pasal 25 ayat (1) 2014 pukul 15.25 WIB lambat 15 (lima belas) hari dan ayat (2) dengan dilengkapi : setelah tanggal pemungutan Peraturan KPU 1) Model DK1-DPD; suara) berikut di bawah ini Nomor 17 Tahun 2) Model DK2-DPD; beserta laporan-laporan 2013 sebagaimana 3) Model DK7-DPD; lainnya yang terkait. diubah dengan 4) Model DK9-DPD; Dilengkapi dengan Penerimaan Peraturan KPU 5) Model DK11-DPD; dan Pengeluaran Dana Nomor 1 Tahun 6) Model DK12-DPD; Kampanye 2014 7) Fotocopy bukti-bukti 1) Model DK1-DPD; c) Model DK-10 DPD Transaksi Penerimaan 2) Model DK2-DPD; dan Transaksi 3) Model DK3- DPD; Pengeluaran 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; Berdasarkan dokumen yang 6) Model DK6- DPD; diterima Calon Anggota DPD 7) Model DK7- DPD; belum sepenuhnya mematuhi 8) Model DK8- DPD; unsur-unsur kepatuhan 9) Model DK9-DPD; tersebut. 10)Model DK10- DPD; 11)Model DK11- DPD; 12)Model DK12- DPD; 13)Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15)Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (7) melakukan pencatatan Undang-Undang penerimaan dan pengeluaran Nomor 8 Tahun 2012. Dana Kampanye dimulai sejak b) Pasal 17 ayat (2) 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Peraturan KPU sebagai Calon Anggota DPD Nomor 17 Tahun dan ditutup 1 (satu) minggu 2013 sebagaimana sebelum penyampaian diubah dengan Laporan Penerimaan dan Peraturan KPU Pengeluaran Dana Kampanye Nomor 1 Tahun 2014 kepada KAP sebelum sebagaimana diubah penyampaian Laporan dengan Peraturan Penerimaan dan Pengeluaran KPU Nomor 1 Tahun Dana Kampanye kepada KAP. 2014.
Tidak terdapat LPPDK dalam laporan sehingga tidak dapat diketahui periode pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan laporan tersebut, Calon Anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
NO.
HAL
1 B
2
3.
RKDKP
4.
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGA N
5.
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
3 4 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) menempatkan Dana dan ayat (4) Kampanye berupa uang, pada UndangUndang Rekening Khusus Dana Nomor 8 Tahun Kampanye Calon Anggota 2012 DPD pada bank. b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
Calon Anggota DPD wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini): a) Rp. 250Juta untuk penyumbang perseorangan; b) Rp. 500Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. KETEPATA Calon Anggota DPD wajib N mematuhi penyerahan laporan WAKTU sebagai berikut sesuai dengan PELAPORA waktu yang telah ditetapkan : N KE KPU (LP-1, LP-2, a) Penerimaan Sumbangan setor ke Periode I dan Periode II kas negara, b) Pembukaan Rekening lapor ke Khusus Dana Kampanye KPU c) Laporan Awal Dana Kampanye
a) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasa 133 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012.
PATUH/TIDAK PATUH 5
Berdasarkan laporan calon anggota DPD tidak melampirakan LPPDK. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Calon Anggota DPD sebesar Rp.17.499.916 dan sumbangan perseorangan sebesar Rp.8.000.0000, namun tidak terdapat RKDK dalam laporan. Tidak terdapat RKDK dalam laporan calon anggota DPD, sehingga belum sepenuhnya mematuhi unsur kepatuhan tersebut. Berdasarkan sumbangan tunai yang diterima, tidak terdapat sumbangan yang melebihi jumlah batasan maksimum yang ditentukan. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan.
b) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
a) Pasal 134 ayat (2) a) Calon Anggota DPD tidak Undang-Undang melampirkan Laporan Nomor 8 Tahun 2012 Penerimaan Sumbangan b) Pasal 15 ayat (2), Periode I. Pasal 20 ayat (5) dan Calon Anggota DPD tidak Pasal 22 ayat (4) melampirkan Laporan Peraturan KPU Penerimaan Sumbangan Nomor 17 Tahun Periode II. Peraturan KPU b) Calon Anggota DPD tidak Nomor 17 Tahun melampirkan laporan 2013 sebagaimana Pembukaan Rekening diubah dengan Khusus Dana Kampanye. Dilengkapi dengan: Peraturan KPU c) Tidak terdapat tanda Nomor 1 Tahun 2014; terima dari KPU, tanggal tanda terima dari KPU c) Surat KPU Nomor penyerahaan Laporan Daftar Penerimaan 658/KPU/IX/2013 Awal Dana Kampanye Sumbangan Dana tanggal 27 September tidak dapat ditelusuri. Kampanye Periode I dan 2013 Periode II d) Surat KPU Nomor Model DK8-DPD (lihat B.1) 659/KPU/IX/2013 Model DK9-DPD (Lihat tanggal 27 September B.1) 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2
3
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
4 Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014
5 Dilengkapi dengan: Model DK9-DPD (Lihat B.1)
6.
Apabila terdapat Calon a) Pasal 131 ayat Anggota DPD menerima (4) Undang-Undang sumbangan yang dilarang Nomor 8 Tahun 2012; maka wajib mematuhi b) Pasal 13 ayat (2) dan ketentuan sebagai berikut : ayat (3) Peraturan a) Dilarang menggunakan KPU Nomor 17 sumbangan tersebut; Tahun Peraturan b) Menyetorkan sumbangan KPU Nomor 17 yang dilarang ke kas Tahun 2013 Negara; dan sebagaimana diubah c) Melaporkan sumbangan dengan Peraturan yang dilarang. KPU Nomor 1 Tahun 2014. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”)
Berdasarkan laporan yang diterima tidak terdapat data fotokopi identitas penyumbang, hanay dibuktikan denga surat pernyataan. Hal tersebut belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
C
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU
f)
g)
h)
i)
j)
k)
7.
PERIODE LAPORAN PENERIM AAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat mematuhi lingkup waktu (6) dan ayat (7) pencatatan penerimaan dan Undang-Undang pengeluaran Laporan Awal Nomor 8 Tahun Dana Kampanye dan Rekening 2012; Khusus Dana Kampanye, meliputi :
Berdasarkan laporan-laporan tersebut Calon Anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur kepatuhan tersebut.
NO.
HAL
1
2
8.
TANGGAL PEMBUKA AN RKDKP NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
3 4 a) Lingkup waktu pencatatan b) Pasal 17 ayat (5) penerimaan dan Peraturan KPU pengeluaran Laporan Nomor 17 Tahun Rekening Khusus Dana 2013 sebagaimana Kampanye yang dilaporkan diubah dengan terhitung sejak 3 (tiga) hari Peraturan KPU ditetapkan sebagai Calon Nomor 1 Tahun Anggota DPD sampai 2014; dengan pembukaan Rekening Khusus Dana c) Surat KPU Nomor Kampanye. 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari b) Lingkup waktu pencatatan 2014. penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
PATUH/TIDAK PATUH 5 a) RKDK tidak dilampirkan dalam laporan sehingga periode laporan RKDK tidak dapat diketahui.
b) Periode laporan LADK yang tercantum dalam laporan DK-9 Calon Anggota DPD tanggal 03 Maret 2014 s.d 11 April 2014. Berdasarkan laporan-laporan tersebut Calon Anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) membuka dan melaporkan dan ayat (6) dan Rekening Khusus Dana Pasal 134 ayat (2) Kampanye: Undang-Undang a) Dimulai 3 (tiga) hari Nomor 8 Tahun a) Tanggal pembukaan RKDK setelah Calon 2012; Calon Anggota DPD tidak Anggota DPD b) Pasal 14 ayat (1) dapat ditelusuri karena ditetapkan sebagai Calon dan ayat (3) dan Calon Anggota DPD tidak Anggota DPD dan paling Pasal 15 Peraturan melampirkan RKDK. lambat 14 (empat belas) KPU Nomor 17 hari sebelum hari pertama Tahun 2013 jadwal pelaksanaan sebagaimana kampanye dalam bentuk diubah dengan b) Tidak terdapat RKDK rapat umum. Peraturan KPU dalam laporan sehingga b) Pada bank Pemerintah Nomor 1 Tahun tidak dapat ditelusuri status atau Bank bukan Bank. 2014. pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau c) Calon Anggota DPD tidak kabupaten / kota di seluruh melampirkan Rekening wilayah Indonesia. Koran RKDK sehingga c) Atas nama Calon Anggota tidak dapat ditentukan DPD kesesuaian nama pemilik RKDK. Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD.
Berdasarkan laporan-laporan tersebut Calon Anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
NO.
HAL
1 9.
2 CAKUPAN LAPORAN
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
3 4 5 Calon Anggota DPD wajib a)Pasal 133 ayat (3) a) DK-8 tidak dilampirkan membuat Rekening Khusus dan Pasal 134 ayat dalam laporan sehingga Dana Kampanye yang (2) Undang-Undang sumber perolehan saldo dilaporkan mencakup: Nomor 8 Tahun 2012; awal tidak dapat ditelusuri. a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo b)Pasal 16 ayat (1) b) Tidak terlampir RKDK dan pembukaan; Peraturan KPU tidak terdapat rincian b) Rincian perhitungan Nomor 17 Tahun perhitungan penerimaan penerimaan dan 2013 sebagaimana dan pengeluaran yang pengeluaran yang sudah diubah dengan dilakukan sebelum dilakukan sebelumnya Peraturan KPU pembukaan rekening apabila saldo awal Nomor 1 Tahun 2014; khusus dana kampanye. merupakan sisa dari . penerimaan dana dengan c)Model DK8-DPD. Berdasarkan laporan-laporan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode tersebut Calon Anggota DPD pembukaan Rekening belum sepenuhnya mematuhi Khusus Dana Kampanye. unsur-unsur kepatuhan. DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU.
10.
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) a) Laporan awal dana Membuat Laporan Awal Dana Undang-Undang kampanye Calon Anggota Kampanye Pemilu yang Nomor 8 Tahun DPD mencakup informasi dilaporkan mencakup : 2012; daftar penyumbang (DK-9). a) informasi daftar b) Pasal 19 ayat (2 dan penyumbang; Pasal 21 ayat (1) b) Jumlah penerimaan dana Peraturan KPU kampanye awal setelah b) jumlah penerimaan dan Nomor 17 Tahun pembukaan rekening pengeluaran Dana 2013 sebagaimana khusus sebesar Kampanye berupa uang, diubah dengan Rp.25.499.916. barang dan/atau jasa Peraturan KPU Jumlah pengeluaran dana setelah tanggal pembukaan Nomor 1 Tahun kampanye awal setelah rekening khusus sampai 2014; pembukaan rekening dengan paling lambat 14 c) Model DK9-DPD. khusus sebesar Rp. (empat belas) hari sebelum Rp.25.121.311. Saldo hari pertama jadwal Rp.98.824, periode laporan pelaksanaan Kampanye tanggal 03 Maret 2014 s.d Pemilu dalam bentuk rapat 11 April 2014. umum; c) jumlah penerimaan dan c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana pengeluaran dana Kampanye sebagaimana kampanye tidak dapat tercatat dalam Rekening ditelusuri karena Calon Khusus Dana Kampanye Anggota DPD tidak dari bank sejak dibuka melampirkan RKDK dalam sampaidengan paling laporan, periode laporan lambat 14 (empat belas) tidak dapat ditelusuri. hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Berdasarkan laporan-laporan Kampanye Pemilu dalam tersebut Calon Anggota DPD bentuk rapat umum. belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan. DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU
