LAPORAN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. YAKOBUS KUMIS CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT No. 1 A. 1.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.
2. a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
B. 3.
REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
4.
Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.
TEMUAN 3 Tanda terima telah dibuat dan didokumentasikan dalam kertas kerja. LPPDK Calon Anggota DPD Drs. Yakobus Kumis telah diterima oleh KAP Sriyadi, Elly & Rekan pada: Hari dan tanggal : Minggu, 27 April 2014 Waktu : Pukul 10.50 WIB Tempat : KPU Pusat Ruang Media Center
1) Tidak terdapat rekening Koran RKDK dalam laporan yang dilampirkan dalam LPPDK.
2) Tidak terdapat rekening Koran RKDK dalam laporan yang dilampirkan dalam LPPDK, berdasarkan laporan DK-8 terdapat 1 transaksi. 3) Jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam RKDK yaitu sebanyak 1 transaksi.
b) transaksi yang dipilih sebanyak 1 transaksi tercatat di LPPDK. c) Seluruh transaksi dalam RKDK telah tercatat dalam LPPDK.
Rekening Khusus di buka pada : Nama Bank : PT. Bank Negara Indonesia Nomor rekening : 0323498293 Status bank : Bank Umum Tanggal : 13 Desember 2013
Calon Anggota DPD tidak melampirkan Rekening Koran RKDK sehingga tidak dapat ditentukan kesesuaian nama pemilik RKDK.
No. 1 C. 5.
6.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. a) perseorangan; b) kelompo; c) perusahaan/badan usaha non pemerintah; d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) perseorangan; 2) kelompok; 3)perusahaan/badan usaha non pemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang Daftar Laporan tercantum dalam penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
TEMUAN 3
a) Berdasarkan LPPDK, penerimaan diklasifikasikan berdasarkan: 1) Calon Anggota DPD Rp.638.030.000. 2) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan Rp. 0 (b) kelompok Rp. 0 (c) Badan usaha Rp. 0 (d) Lainnya Rp. 0
b) Penerimaan telah diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK.
c) Surat pernyataan sudah dibuat sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. 1) Penyumbang perseorangan sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 1 surat (nihil). 2) Penyumbang kelompok sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 1 surat (nihil). 3) Penyumbang perusahaan/badan usaha sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 1 surat (nihil). d) Penyumbang lainnya sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat.
a) Perhitungan Matematis: Laporan Calon Anggota DPD : Calon Anggota DPD : Rp.638.030.000 Perorangan (DK-1) : Rp.0 Kelompok (DK-3) : Rp.0 ada d) tidak terdapat penyumbang dan tidak Badan Usaha (DK-5) : Rp.0 surat pernyataan. Lainnya : Rp.0 Jumlah : Rp.638.030.000 Perhitungan ulang : Rp.638.030.000 Selisih : Rp.0 b) Tidak terdapat matematis.
perbedaan
perhitungan
No. 1 7.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 3 a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut a) Pembandingan antara jumlah dalam daftar klasifikasi penyumbang antara nilai yang laporan penerimaan sumbangan dengan LPPDK: tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dalam daftar Rp.638.030.000 Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai LPPDK Rp.638.030.000 yang tercantum dalam LPPDK. Selisih Rp.0 Terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK.. b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan b) Uraian Nilai LPPDK Nilai DK/daftar Model tersebut dalam temuan. Calon Anggota DPD Perorangan Kelompok Badan Usaha Lainnya Jumlah
8.
9.
10.
638.030.000
laporan sumbangan 638.030.000
0 0 0
0 0 0
0 638.030.000
0 638.030.000
dk1 dk3 dk5 -
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK. tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan d) Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK. tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah a) Jumlah dalam daftar penyumbang DK-1, DK-3, sumbangan untuk setiap penyumbang secara dan DK-5 sebanyak 0 transaksi dengan total akumulatif. sumbangan sebesar Rp.0 Berdasarkan perhitungan ulang jumlah penyumbang sebanyak 0 penyumbang perorangan, 0 penyumbang kelompok, dan 0 penyumbang badan usaha dengan total sumbangan Rp.0. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan b) Berdasarkan perhitungan ulang keakurasian kumulatif untuk tiap penyumbang yang perhitungan jumlah sumbangan, tidak terdapat tidak akurat, laporkan dalam temuan. perbedaan antara keduanya. a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber a) Tidak terdapat transaksi penerimaan yang sumbangan yang diperbolehkan menurut tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan ketentuan yang berlaku dengan cara Sumbangan, sehingga tidak terdapat lampiran menenulusuri seluruh transaksi penerimaan identitas penyumbang. Penerimaan hanya berasal dari calon anggota DPD yang terncantum dalam Daftar Laporan bersangkutan. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan b) Tidak terdapat transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut Sumbangan, sehingga tidak terdapat lampiran nama dan identitas penyumbang tersebut identitas penyumbang. Penerimaan hanya dalam temuan. berasal dari calon anggota DPD bersangkutan. a)
Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi Daftar Laporan penerimaan dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :
No. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN 2 3 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item 1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam transaksi penerimaan secara acak yang Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan mewakili ketercakupan seluruh jenis Dana Kampanye sebanyak 1 transaksi, penerimaan (kas dan bukan kas), jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 1 klasifikasi penerimaan, dan periode yang transaksi sebanyak 1 transaksi. Daftar Laporan tercakup dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga 2) Jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 transaksi sehingga transaksi yang diaudit puluh) transasi, maka yang diaudit sebanyak 1 transaksi. adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi 3) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 1 transaksi. penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kasdan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan (a) Jumlah penyumbang perorangan sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan dibuktikan dengan surat pernyataan sebanyak 0 penyumbang, surat pernyataan penyumbang perseorangan dan penyumbang sebanyak 1 surat (nihil). bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).
(b) Jumlah penyumbang kelompok sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0, surat pernyataan penyumbang sebanyak 1 surat (nihil).
(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.
(c) Jumlah penyumbang perusahaan sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0, surat pernyataan penyumbang sebanyak 1 surat (nihil).
(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.
(d) Tidak terdapat perbedaan data penyumbang dalam model DK-1, DK-3, dan DK-5 dengan surat pernyataan dan bukti pendukung lain.
No. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN 2 3 c) Telusuri transaksi tersebut kebukti c) Transaksi penerimaan dana kampanye pendukungnya serta ke RKDK untuk sebanyak 1 transaksi dengan jumlah sebesar memastikan keberadaan dan keakurasian Rp.638.030.000 berasal dari Calon Anggota pencatatan transaksi tersebut. DPD bersangkutan. Transaksi yang tercantum dalam RKDK (DK-8) sebesar Rp. 438.030.000.
d) Jika terdapat penerimaan yang tidak d) Terdapat transaksi yang tidak masuk dalam terdapat dalam RKDK dan atau tidak RKDK dengan jumlah sebesar Rp.200.000.000. memiliki bukti pendukung, laporkan dalam Transkasi tersebut merupakan penerimaan dari temuan. calon anggota DPD bersangkutan yang berada di kas bendahara. e) Berdasarkan bukti pendukung yang e) Penerimaaan sumbangan dana kampanye diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hanya berasal dari calon anggota DPD informasi transaksi tersebut dalam kertas bersangkutan. kerja yang mencakup pada : 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. penerimaan sumbangan hanya f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim f) Seluruh bersumber dari calon anggota DPD yang konfirmasi positif kepada pihak yang bersangkutan. memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas g) Berdasarkan laporan LPPDK Calon Anggota DPD tidak terdapat penerimaan sumbangan kerja untuk mendokumentasikan pengiriman dari pihak lain, hanya bersumber dari calon konfirmasi tersebut. anggota DPD bersangkutan. h) Bandingkan informasi antara yang diterima h) Seluruh sumbangan berasal Anggota DPD bersangkutan. berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
dari
Calon
Laporkan pembandingan jumlah i) Seluruh sumbangan berasal Anggota DPD bersangkutan. penerimaan tersebut dalam temuan.
dari
Calon
j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, j) Seluruh sumbangan berasal Anggota DPD bersangkutan. tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
dari
Calon
i)
No. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 k) Laporkan dalam temuan perbedaan k) tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. l) l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat m) sumbangan diterima. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE 11. a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. 12.
3 Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
Tidak terdapat penerimaan dalam bentuk bukan kas. Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
Tidak terdapat penerimaan dalam bentuk bukan kas. Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
a) Berdasarkan DAPDK Calon Anggota DPD tidak diklasifikasikan atas pengeluaran operasi, modal, dan lainnya. Perhitungan ulang atas jumlah pengeluaran dalam DAPDK sebesar Rp.606.186.500.
a) Dalam LPPDK telah diklasifikasikan sesuai ketentuan, tetapi DAPDK transaksi hanya diklasifikasikan berdasarkan bentuk kas dan bukan kas. Pengeluaran dalam LPPDK sebesar Rp.601.343.500, pengeluaran dalam DAPDK sebesar Rp.606.186.500, terdapat perbedaan jumlah pengeluarn dalam LPPDK dengan DAPDK sebesar Rp.4.843.000.
keakurasian matematis a) Laporan DAPDK Calon Anggota DPD: a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan DAPDK : Rp.606.186.500 sebagainya) dari seluruh transaksi yang Perhitungan kembali : Rp.606.186.500 tercantum dalam DAPDK dengan cara Selisih : Rp.0 melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan.
13.
TEMUAN
a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.
b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
b) Tidak terdapat matematis.
perbedaan
perhitungan
a) Pembandingan antara jumlah dalam daftar laporan pengeluaran (DAPDK) dengan LPPDK: DAPDK : Rp. 606.186.500 LPPDK : Rp. 610.343.500 Selish : Rp.4.843.000 b) Uraian Operasi Modal Lain-lain Jumlah
Nilai LPPDK 253.729.000 347.614.500 0 601.343.500
Nilai DAPDK 606.186.500 606.186.500
Model dk7 dk7 dk7
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
14.
Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK. b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK.
2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.
TEMUAN 3 b) Terdapat perbedaan antara DAPDK dengan laporan LPPDK sebesar Rp.4.843.000.
a) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye sebanyak 102 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 102 transaksi sebanyak 26 transaksi.
b) Jumlah item transaksi.
transaksi
yang
dipilih
30
c) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 30 transaksi.
d) 1) Transaksi yang dipilih sebanyak 30, tidak tercantum dalam RKDK sebanyak 30 transaksi sebesar Rp.381.680.000, seluruh transaksi telah didukung oleh fotokopi bukti transaksi bereupa fotokpi kuitansi dan nota tagihan. 2) Pengeluaran yang tidak dicatat dalam RKDK sebesar Rp.381.680.000 didukung dengan bukti pendukung berupa fotokpi kuitansi dan nota tagihan. 3) Bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa berupa fotokopi kuitansi/nota telah didokumentasikan dalam kertas kerja yang memuat informasi: (a) Tanggal Transaksi; (b) Nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari peserta pemilu; serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk bukan kas.
No. 1
E.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. terdapat diskon pembelian 6) Jika barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.
TEMUAN 3 5) Berdasarkan laporan dalam DAPDK tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa. 6) Berdasarkan laporan dalam DAPDK tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi kewajaran.
7) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa.
SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP 15 Dapatkan Surat Representasi Calon 15) Surat permintaan representasi Calon Anggota . Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah DPD Yakobus Kumis telah dikirmkan pada diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh tanggal 8 Mei 2014. Sampai dengan tanggal Calon Anggota DPD kepada KAP. 22 Mei 2014, surat representasi belum diterima dari Yakobus Kumis Calon Anggota DPD.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DRS. YAKOBUS KUMIS CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO. 1 A. 1.
2.
HAL 2 CAKUPAN LAPORAN
PERIODE PENCAT ATAN DAN PELAPO RAN
UNSUR KEPATUHAN 3 UMUM Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (”DPD”) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/Utang Buktibukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/TIDAK PATUH 5
a) Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c) Model DK-10 DPD
LPPDK Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Drs. Yakobus Kumis diterima tanggal 27 April 2014 pukul 10.50 WIB dengan dilengkapi : 1) Model DK1-DPD-Nihil; 2) Model DK2-DPD-Nihil; 3) Model DK3-DPD-Nihil; 4) Model DK4- DPD-Nihil; 5) Model DK5-DPD-Nihil; 6) Model DK6-DPD-Nihil; 7) Model DK7-DPD; 8) Model DK8-DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10-DPD; 11) Model DK11-DPD; 12) Model DK12-DPD; 13) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (7) melakukan pencatatan Undang-Undang penerimaan dan pengeluaran Nomor 8 Tahun Dana Kampanye dimulai sejak 2012. 3 (tiga) hari setelah ditetapkan b) Pasal 17 ayat (2) sebagai Calon Anggota DPD Peraturan KPU dan ditutup 1 (satu) minggu Nomor 17 Tahun sebelum penyampaian Laporan 2013 sebagaimana Penerimaan dan diubah dengan Pengeluaran Dana Kampanye Peraturan KPU kepada KAP sebelum Nomor 1 Tahun 2014 penyampaian Laporan sebagaimana diubah Penerimaan dan Pengeluaran dengan Peraturan Dana Kampanye kepada KAP. KPU Nomor 1 Tahun 2014.
Berdasarkan dokumen yang diterima Calon Anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan Calon Anggota DPD periode pelaporan tanggal 31 Agustus 2013 s.d 17 April 2014. Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD tersebut, Calon Anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
NO. 1 B
3.
HAL 2
RKDKP
UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT 3 4 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) menempatkan Dana Kampanye dan ayat (4) berupa uang, pada Rekening UndangUndang Khusus Dana Kampanye Calon Nomor 8 Anggota DPD pada bank. Tahun 2012 b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
PATUH/TIDAK PATUH 5
Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD, penerimaan sumbangan yang bersumber dari Calon Anggota DPD bersangkutan sebesar Rp.638.030.000. Calon Anggota DPD tidak melampirkan rekening koran RKDK, sehingga tidak dapat menelusur penerimaan ke rekening koran RKDK. Hal tersebut belum sepenuhnya mematuhi unsur kepatuhan tersebut.
4.
5.
BATASAN MAKSIMU M SUMBANG AN
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (2) Berdasarkan LPPDK mematuhi jumlah penerimaan dan ayat (3) Calon Anggota DPD yang sumbangan (mencakup uang, dan Pasa 133 dilaporkan, tidak terdapat barang, dan/atau jasa yang ayat (1) dan ayat sumbangan yang melebihi dapat dinilai dengan uang, (2), dan ayat (3) jumlah batasan maksimum termasuk hutang dan diskon Undang-Undang ditentukan, pembelian barang atau jasa Nomor 8 Tahun yang sumbangan hanya berasal yang melebihi batas kewajaran 2012. dari Calon anggota DPD transaksi jual beli secara Hal umum) yang dilaporkan dalam b) Pasal 12, Pasal bersangkutan. LPPDK tidak boleh melebihi 45 ayat (2) dan tersebut telah memenuhi jumlah di bawah ini): Pasal 46 Peraturan unsur-unsur kepatuhan. a) Rp. 250Juta untuk KPU Nomor 17 penyumbang perseorangan; Tahun 2013 b) Rp. 500Juta untuk sebagaimana penyumbang kelompok diubah dengan dan/atau badan usaha non Peraturan KPU pemerintah. Nomor 1 Tahun 2014 KETEPATA Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 134 ayat (2) a) Calon Anggota DPD N mematuhi penyerahan laporan Undang-Undang tidak melampirkan WAKTU sebagai berikut sesuai dengan Nomor 8 Tahun 2012 Laporan Penerimaan PELAPOR waktu yang telah ditetapkan : b) Pasal 15 ayat (2), Sumbangan Periode I. AN KE a) Penerimaan Sumbangan Pasal 20 ayat (5) Laporan Penerimaan KPU (LPPeriode I dan Periode II dan Pasal 22 ayat Sumbangan Periode II 1, LP-2, b) Pembukaan Rekening (4) Peraturan KPU diserahkan kepada KPU setor ke Khusus Dana Kampanye Nomor 17 Tahun pada tanggal 29 Maret kas c) Laporan Awal Dana Peraturan KPU 2014. negara, Kampanye Nomor 17 Tahun b) Laporan Pembukaan lapor ke 2013 sebagaimana RKDK diserahkan ke KPU diubah dengan KPU pada tanggal 29 Peraturan KPU Maret 2014. Nomor 1 Tahun c) Laporan Awal Dana 2014; Kampanye diserahkan ke KPU pada tanggal 29 Maret 2014.
NO. 1
6.
C
7.
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN 3
PERATURAN TERKAIT PATUH/TIDAK PATUH 4 5 c) Surat KPU Nomor Dilengkapi dengan: Dilengkapi dengan: 658/KPU/IX/2013 - Berkas tanda terima dari tanda terima dari KPU tanggal 27 KPU periode II Daftar Penerimaan September 2013 - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana d) Surat KPU Nomor sumbangan Periode II Kampanye Periode I dan 659/KPU/IX/2013 - Model DK8-DPD Periode II tanggal 27 - Model DK9-DPD Model DK8-DPD (lihat B.1) September 2013 Tidak dilengkapi: Model DK9-DPD (Lihat B.1) e) Surat KPU Nomor - Berkas tanda terima 811/KPU/XI/2013 Daftar Penerimaan tanggal 29 Sumbangan periode I November 2013; dari KPU. f) Surat KPU Nomor - Daftar Penerimaan 860/KPU/XII/2013 sumbangan Periode I. tanggal 24 Berdasarkan laporanDesember 2013 laporan tersebut Calon g) Surat KPU Nomor Anggota DPD belum 658/KPU/IX/2013 sepenuhnya memenuhi tanggal 27 unsur kepatuhan tersebut. September 2013
Apabila terdapat Calon Anggota a) Pasal 131 ayat DPD menerima sumbangan (4) Undang-Undang yang dilarang maka wajib Nomor 8 Tahun mematuhi ketentuan sebagai 2012; berikut : b) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) a) Dilarang menggunakan Peraturan KPU sumbangan tersebut; Nomor 17 Tahun b) Menyetorkan sumbangan Peraturan KPU yang dilarang ke kas Nomor 17 Tahun Negara; dan 2013 sebagaimana c) Melaporkan sumbangan diubah dengan yang dilarang. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun * Dilengkapi bukti lapor 2014. kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”) LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat mematuhi lingkup waktu (6) dan ayat (7) LAPOR pencatatan penerimaan dan Undang-Undang AN pengeluaran Laporan Awal Nomor 8 Tahun PENERI Dana Kampanye dan Rekening 2012; MAAN Khusus Dana Kampanye, b) Pasal 17 ayat (5) AWAL meliputi : Peraturan KPU a) Lingkup waktu pencatatan Nomor 17 Tahun penerimaan dan pengeluaran 2013 sebagaimana Laporan Rekening Khusus diubah dengan Dana Kampanye yang Peraturan KPU dilaporkan terhitung sejak 3 Nomor 1 Tahun (tiga) hari ditetapkan 2014; sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
Berdasarkan laporan yang diterima terdapat sumbangan yang tidak dilengkapi dengan identitas penyumbang berupa fotokopi identitas. Sumbangan hanya didukung dengan surat pernyataan penyumbang. Penerimaan tersebut tidak didukung SSPNBP. Hal tersbut Calon Anggota DPD belum mematuhi unsur-unsur kepatuhan
a) Berdasarkan laporan pembukkan rekening khusus (DK-8) yang dilaporkan calon anggota DPD mencantumkan tanggal pembukaan rekening yaitu 13 Desember 2013, dan periode laporan tanggal 13 Desember 2013 s.d 17 April 2014.
NO. 1
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH/TIDAK PATUH 3 4 5 b) Lingkup waktu pencatatan c) Surat KPU Nomor d) Berdasarkan LADK penerimaan dan 69/KPU/II/2013 (DK-9) yang dilaporkan pengeluaran Laporan Awal tanggal 7 Februari calon anggota DPD Dana Kampanye yang 2014 periode laporan tanggal dilaporkan terhitung sejak 31 Agustus 2013 s.d 17 pembukaan Rekening April 2014. Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling Berdasarkan laporanlambat 14 (empat belas) laporan tersebut Calon hari sebelum hari pertama Anggota DPD belum jadwal pelaksanaan Pemilu melaporkan sesuai dengan dalam bentuk rapat umum. periode waktu laporan yang ditetapkan. Hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur kepatuhan.
8.
TANGGAL PEMBUK AAN RKDKP
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) membuka dan melaporkan dan ayat (6) dan Rekening Khusus Dana Pasal 134 ayat (2) Kampanye: Undang-Undang a) Tanggal pembukaan a) Dimulai 3 (tiga) hari Nomor 8 Tahun RKDKP Calon Anggota setelah Calon 2012; DPD adalah tanggal 13 Anggota DPD b) Pasal 14 ayat (1) Desember 2013. ditetapkan sebagai Calon dan ayat (3) dan b) RKDK dibuka pada PT. Anggota DPD dan paling Pasal 15 Peraturan Bank Negara Indonesia lambat 14 (empat belas) KPU Nomor 17 Tbk. (Bank Umum/BPD). hari sebelum hari Tahun 2013 c) Calon Anggota DPD pertama jadwal sebagaimana tidak melampirkan pelaksanaan kampanye diubah dengan Rekening Koran RKDK dalam bentuk rapat Peraturan KPU sehingga tidak dapat umum. Nomor 1 Tahun ditentukan kesesuaian b) Pada bank Pemerintah nama pemilik RKDK. 2014. atau Bank bukan pemerintah yang Berdasarkan laporanmempunyai perwakilan di laporan tersebut Calon provinsi dan/atau Anggota DPD telah kabupaten / kota di membuka RKDK sesuai seluruh wilayah Indonesia. dengan ketentuan, tetapi c) Atas nama Calon Anggota tidak melampirkan DPD rekening koran . Hal tersebut telah memenuhi Catatan: unsur-unsur kepatuhan. Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD.
NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
9.
CAKUPAN LAPORAN REKENING PEMBUKA AN REKENING KHUSUS
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) membuat Rekening Khusus dan Pasal 134 Dana Kampanye yang ayat (2) Undangdilaporkan mencakup: Undang Nomor 8 a) Sumber perolehan saldo Tahun 2012; awal atau saldo pembukaan;
a) Sumber perolehan saldo awal telah dicatat di DK-8 hanya bersumber dari Calon Anggota DPD sebesar Rp.438.030.000.
NO. 1 9.
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT 3 4 b) Rincian perhitungan b) Pasal 16 ayat (1) penerimaan dan Peraturan KPU pengeluaran yang sudah Nomor 17 Tahun dilakukan sebelumnya 2013 sebagaimana apabila saldo awal diubah dengan merupakan sisa dari Peraturan KPU penerimaan dana dengan Nomor 1 Tahun peruntukan kampanye 2014; yang diperoleh sebelum c) Model DK8-DPD. periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU.
10. CAKUPAN LAPORAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat Membuat Laporan Awal Dana (3) Undang-Undang Kampanye Pemilu yang Nomor 8 Tahun dilaporkan mencakup : 2012; a) informasi daftar b) Pasal 19 ayat (2 penyumbang; dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU b) jumlah penerimaan dan Nomor 17 Tahun pengeluaran Dana 2013 sebagaimana Kampanye berupa uang, diubah dengan barang dan/atau jasa Peraturan KPU setelah tanggal pembukaan Nomor 1 Tahun rekening khusus sampai 2014; dengan paling lambat 14 c) Model DK9-DPD. (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampaidengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU
PATUH/TIDAK PATUH 5 b) Saldo awal rekening berupa setoran awal dari Calon Anggota DPD sebesar Rp.438.030.000. Berdasarkan laporan tidak terdapat penerimaan sebelum periode pembukaan RKDK. Berdasarkan laporan tersebut Calon Anggota DPD telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan.
a) Laporan awal dana kampanye Calon Anggota DPD mencakup informasi daftar penyumbang, hanya bersumber dari Calon Anggota DPD bersangkutan. b) Jumlah penerimaan dana kampanye awal setelah pembukaan RKDK sebesar Rp.100.000.000. Jumlah pengeluaran dana kampanye awal setelah pembukaan RKDK sebesar Rp.345.589.000, dengan Periode laporan 31 Agustus 2013 s.d 17 April 2014. c) Jumlah tercatat dalam RKDK tidak dapat ditelusur karena Calon Anggota DPD tidak melampirkan rekening koran RKDK. Periode laporan RKDK 13 Desember 2013 s.d 17 April 2014. Berdasarkan laporan Calon Anggota DPD tersebut, belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
