LAPORAN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Ev. LAWADI NUSAH, S.Pd.K CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT No. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
A. 1.
UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.
2.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.
c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. B.
TEMUAN 3 Tanda terima telah dibuat dan didokumentasikan dalam kertas kerja. LPPDK Calon Anggota DPD Ev. Lawadi Nusah, S.Pd.K telah diterima oleh KAP Sriyadi, Elly & Rekan pada: Hari dan tanggal : Minggu, 27 April 2014 Waktu : Pukul 10.50 WIB Tempat : KPU Pusat Ruang Media Center
1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam RKDK sebanyak 19 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 19 transaksi sebanyak 5 transaksi. 2) Jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 19 transaksi.
3) Jumlah transaksi yang dipilih sebanyak 19 transaksi.
b) Transaksi yang dipilih dalam RKDK sebanyak 19 transaksi. Penerimaan sebesar Rp.25.634.233 dan pengeluaran sebesar Rp.25.439.805. Tercantum dalam LPPDK penerimaan sebesar Rp.45.000.000 dan Pengeluaran sebesar Rp.45.692.750. Rekening dibuka sebelum ditetapkan c) Transaksi yang dipilih dalam RKDK sebanyak 19 transaksi tidak dapat dicocokkan. RKDK dibuka sebelum ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
Rekening Khusus di buka pada : Nama Bank : PT. Bank Central Asia, Tbk Nomor rekening : 0662868734 Status bank : Bank Umum Tanggal : 17 Desember 2012
4.
Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.
Nama calon anggota DPD : Ev. Lawadi Nusah, S.Pd.K Nama dalam RKDK : Lawadi Nusah. Berdasarkan RKDK yang dilaporkan oleh calon anggota DPD, nama calon anggota dengan nama yang tercantum dalam RKDK sesuai.
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1 C. 5.
2 PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. a) perseorangan; b) kelompo; c) perusahaan/badan usaha non pemerintah; d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
3
b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan usaha non pemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d)
6.
Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang Daftar Laporan tercantum dalam penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
a) Berdasarkan DSPDK, penerimaan diklasifikasikan berdasarkan: 1) Calon Anggota DPD Rp.0,-. 2) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan Rp. 0 (b) kelompok Rp. 0 (c) Badan usaha Rp. 0 (d) Lainnya Rp. 0
b) Penerimaan tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK karena tidak melampirkan DSPDK.
c) Seluruh sumbangan bersumber dari Calon Anggota DPD bersangkutan
d) Penyumbang lainnya sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 3 surat (Nihil). a) DPSDK tidak dilampirkan dalam LPPDK.
b) DPSDK tidak dilampirkan dalam LPPDK. d) tidak terdapat penyumbang dan tidak ada surat pernyataan.
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2
3
7.
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
a) Pembandingan antara jumlah dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dengan LPPDK: Dalam daftar Rp. 0 LPPDK Rp.45.000.000 Selisih Rp.45.000.000 Terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK sebesar Rp.45.000.000.
b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
b) Uraian
Calon Anggota DPD Perorangan Kelompok Badan Usaha Lainnya Jumlah
8.
9.
10.
Nilai LPPDK
45.000.000
Nilai DK/daftar laporan sumbangan 0
Model
0 0 0
0 0 0
dk1 dk3 dk5
0 45.000.000
0 0
-
-
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
c) Terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK sebesar Rp.45.000.000. DPSDK tidak dilampirkan dalam LPPDK.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
a) Jumlah dalam daftar penyumbang DK-1, DK-3, dan DK-5 sebanyak 0 transaksi dengan total sumbangan sebesar Rp.0.
b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.
b) Berdasarkan perhitungan ulang keakurasian perhitungan jumlah sumbangan, tidak terdapat perbedaan antara keduanya. a) Tidak terdapat transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, sehingga tidak terdapat lampiran identitas penyumbang. Penerimaan hanya berasal dari calon anggota DPD bersangkutan.
b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
b) Tidak terdapat transaksi penerimaan yang tercantum dalam DK1, DK3 dan DK5, sehingga tidak terdapat lampiran identitas penyumbang. Penerimaan hanya berasal dari calon anggota DPD bersangkutan.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi Daftar Laporan penerimaan dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :
d) Terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK sebesar Rp.45.000.000. DPSDK tidak dilampirkan dalam LPPDK.
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2
3
1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang Daftar Laporan tercakup dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kasdan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b)
melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.
1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebanyak 0 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 0 transaksi sebanyak 0 transaksi.
2) Jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 0 transaksi.
3) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 0 transaksi.
(a) Seluruh penerimaan dana kampanye bersumber dari Calon Anggota DPD.
(b) Seluruh penerimaan dana kampanye bersumber dari Calon Anggota DPD.
(c) Seluruh penerimaan dana kampanye bersumber dari Calon Anggota DPD.
(d) Tidak terdapat perbedaan data penyumbang dalam model DK-1, DK3, dan DK-5 dengan surat pernyataan dan bukti pendukung lain.
No. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 c) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.
e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada : 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.
TEMUAN 3 c) Transaksi penerimaan dana kampanye dalam LPPDK sebesar Rp.45.000.000. Tercantum dalam RKDK penerimaan Rp.25.634.233. Tidak seluruh penerimaan tersebut disetorkan dalam RKDK. d) Transaksi penerimaan dalam DSPDK tidak dapat ditelusuri, tidak ada item transaksi yang di sampel karena tidak dilampirkan daftar laporan peerimaan sumbagan dana kampanye. Namun berdasarkan LPPDK penerimaan sebesar Rp.45.000.000 tidak ditempatkan dalam RKDK sebesar Rp.19.365.767. e) Penerimaaan sumbangan dana kampanye hanya berasal dari calon anggota DPD bersangkutan.
f)
Jumlah konfirmasi yang dikirim sebanyak 0 sampel.
g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
g) Berdasarkan laporan LPPDK calon anggota DPD tidak terdapat penerimaan sumbangan dari pihak lain, hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
h) Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
i)
Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
i)
Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
j)
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
j)
Berdasarkan LPPDK Calon anggota DPD tidak terdapat penerimaan sumbangan perseorangan, kelompok, badan usaha dan pihak lain, sehingga tidak mengirimkan konfirmasi .
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
D. 11.
12.
13.
TEMUAN 3 k) Seluruh sumbangan berasal Anggota DPD bersangkutan.
l)
dari
Calon
Tidak terdapat sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas.
m) Tidak terdapat sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.
a) Berdasarkan DAPDK (DK-7) Calon Anggota DPD tidak diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi pengeluaran.
keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
a) Laporan DAPDK Calon Anggota DPD: Operasi Rp.45.692.750 Modal Rp. 0 Lain-lain Rp. 0 Jumlah Rp.45.692.750 Perhitungan kembali Rp.45.692.750 Selisih Rp. 0 b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis. a) Pembandingan antara jumlah dalam daftar laporan pengeluaran (DAPDK) dengan LPPDK: DAPDK Rp.45.692.750 LPPDK Rp.45.692.750 Selish Rp. 0 b)
b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan. a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.
b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
b) Dalam LPPDK transaksi telah diklasifikasikan dengan bentuk kas dan bukan kas dan klasifikasi pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain. Terdapat perbedaan klasifikasi pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain yang tercantum dalam LPPDK operasi sebesar Rp.36.000.000 dan modal Rp.9.692.750 dan DAPDK tidak diklasifikasikan sebesar Rp.45.692.750.
Uraian Operasi Modal Lain-lain Jumlah
Nilai LPPDK 36.000.000 9.692.750 0 45.692.750
Nilai DAPDK 45.692.750 0 0 45.692.750
Model dk7 dk7 dk7
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2 c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
5 c) Tidak terdapat perbedaan antara DAPDK dengan laporan LPPDK.
14.
Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK. b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK.
2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.
a) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye sebanyak 37 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 37 transaksi sebanyak 9 transaksi.
b) Berdasarkan perhitungan jumlah item transaksi sebanyak 37 transaksi sehingga jumlah item transaksi yang dipilih 30 transaksi. c) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 30 transaksi.
d) 1) Transaksi yang dipilih sebanyak 30 transaksi sebesar Rp.42.891.666. Transaksi tersebut tidak dapat diidentifikasi ke dalam RKDK. Sebanyak 30 transaksi sebesar Rp.45.692.750 telah didukung oleh fotokopi bukti transaksi. 2) Transaksi tersebut tidak dapat diidentifikasi ke dalam RKDK. Sebanyak 30 transaksi sebesar Rp.45.692.750 telah didukung oleh fotokopi bukti transaksi. 3) Bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa berupa fotokopi kwitansi/nota telah didokumentasikan dalam kertas kerja yang memuat informasi: (a) Tanggal Transaksi; (b) Nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari peserta pemilu; serta (d) Sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk bukan kas.
No. 1
E. 15.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.
TEMUAN 3 5) Berdasarkan laporan dalam DAPDK tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa. 6) Berdasarkan laporan dalam DAPDK tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi kewajaran.
7) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa.
SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP Dapatkan Surat Representasi Calon 15) Surat permintaan representasi Calon Anggota Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah DPD Ev. Lawadi Nusah, S.Pd.K telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh dikirimkan pada tanggal 8 Mei 2014. Sampai Calon Anggota DPD kepada KAP. dengan tanggal 22 Mei 2014 surat representasi belum diterima dari Ev. Lawadi Nusah Calon Anggota DPD.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Ev. LAWADI NUSAH, S.Pd.K CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
a) Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK-10 DPD.
LPPDK Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Ev. Lawadi Nusah, S.Pd.K diterima tanggal 27 April 2014 pukul 10.50 WIB dengan dilengkapi : 1) Model DK1-DPD-Nihil; 2) Model DK2-DPD-Nihil; 3) Model DK3-DPD-Nihil; 4) Model DK4-DPD-Nihil; 5) Model DK5-DPD-Nihil; 6) Model DK6-DPD-Nihil; 7) Model DK7-DPD; 8) Model DK8-DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10-DPD; 11) Model DK11-DPD; 12) Model DK12-DPD; 13) Copy bukti Transaksi Pengeluaran.
A. 1.
2.
CAKUPAN LAPORAN
PERIODE PENCAT ATAN DAN PELAPO RAN
UMUM Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (”DPD”) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/Utang Buktibukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (7) melakukan pencatatan Undang-Undang penerimaan dan pengeluaran Nomor 8 Tahun Dana Kampanye dimulai sejak 2012. 3 (tiga) hari setelah ditetapkan b) Pasal 17 ayat (2) sebagai Calon Anggota DPD Peraturan KPU dan ditutup 1 (satu) minggu Nomor 17 Tahun sebelum penyampaian Laporan 2013 sebagaimana Penerimaan dan diubah dengan Pengeluaran Dana Kampanye Peraturan KPU kepada KAP sebelum Nomor 1 Tahun penyampaian Laporan 2014 sebagaimana Penerimaan dan Pengeluaran diubah dengan Dana Kampanye kepada KAP. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
Berdasarkan dokumen yang diterima Calon Anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan Calon Anggota DPD periode pelaporan tanggal 31 Agustus 2013 s.d 17 April 2014. Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD tersebut, Calon Anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
NO. 1 B
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT 3 4 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) menempatkan Dana Kampanye dan ayat (4) berupa uang, pada Rekening Undang- Undang Khusus Dana Kampanye Calon Nomor 8 Anggota DPD pada bank. Tahun 2012. b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
PATUH/TIDAK PATUH 5
3.
RKDKP
Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD, penerimaan sumbangan yang bersumber dari Calon Anggota DPD sebesar Rp.45.000.000.Penerimaa n yang ditempatkan pada RKDK sebesar Rp.25.634.233, yang tidak ditempatkan pada RKDK sebesar Rp.19.365.767. Jumlah penerimaan dana yang diterima tidak seluruhnya ditempatkan dalam RKDK, sehingga belum sepenuhnya mematuhi unsur kepatuhan tersebut. Berdasarkan LPPDK Calon Anggota DPD yang dilaporkan, tidak terdapat sumbangan yang melebihi jumlah batasan maksimum yang ditentukan. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan.
4.
BATASAN MAKSIMU M SUMBANG AN
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (2) mematuhi jumlah penerimaan dan ayat (3) dan sumbangan (mencakup uang, Pasa 133 ayat (1) barang, dan/atau jasa yang dan ayat (2), dan dapat dinilai dengan uang, ayat (3) Undangtermasuk hutang dan diskon Undang Nomor 8 pembelian barang atau jasa Tahun 2012. yang melebihi batas kewajaran b) Pasal 12, Pasal transaksi jual beli secara 45 ayat (2) dan umum) yang dilaporkan dalam Pasal 46 Peraturan LPPDK tidak boleh melebihi KPU Nomor 17 jumlah di bawah ini): Tahun 2013 a) Rp. 250 Juta untuk sebagaimana penyumbang perseorangan; diubah dengan b) Rp. 500 Juta untuk Peraturan KPU penyumbang kelompok Nomor 1 Tahun dan/atau badan usaha non 2014 pemerintah.
5.
KETEPATA N WAKTU PELAPOR AN KE KPU (LP1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 134 ayat (2) a) Laporan Penerimaan mematuhi penyerahan laporan Undang-Undang Sumbangan Periode I sebagai berikut sesuai dengan Nomor 8 Tahun tidak dapat diketahui waktu yang telah ditetapkan : 2012; diserahkan ke KPU a) Penerimaan Sumbangan b) Pasal 15 ayat (2), karena tanda terima Periode I dan Periode II Pasal 20 ayat (5) periode I dan II tidak b) Pembukaan Rekening dan Pasal 22 ayat dilampirkan. Khusus Dana Kampanye (4) Peraturan KPU b) Laporan Pembukaan c) Laporan Awal Dana Nomor 17 Tahun RKDK tidak dapat Kampanye Peraturan KPU diketahui diserahkan ke Nomor 17 Tahun KPU karena tanda Dilengkapi dengan: 2013 sebagaimana terima pembukaan tanda terima dari KPU diubah dengan RKDK tidak dilampirkan. Daftar Penerimaan Peraturan KPU c) Laporan Awal Dana Sumbangan Dana Nomor 1 Tahun Kampanye tidak dapat Kampanye Periode I dan 2014; diketahui diserahkan ke Periode II c) Surat KPU Nomor KPU karena tanda Model DK8-DPD (lihat B.1) 658/KPU/IX/2013 terima laporan awal Model DK9-DPD (Lihat B.1) tanggal 27 tidak dilampirkan. September 2013;
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
1
2
3
6.
C
7.
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
4 5 d) Surat KPU Nomor Dilengkapi dengan: 659/KPU/IX/2013 - Model DK8-DPD tanggal 27 - Model DK9-DPD September 2013; Tidak dilengkapi dengan: e) Surat KPU Nomor - Berkas tanda terima dari 811/KPU/XI/2013 KPU periode I tanggal 29 - Berkas tanda terima dari November 2013; KPU periode II f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 Berdasarkan laporantanggal 24 laporan tersebut Calon Desember 2013; Anggota DPD belum g) Surat KPU Nomor mematuhi unsur-unsur 658/KPU/IX/2013 kepatuhan tersebut. tanggal 27 September 2013.
Apabila terdapat Calon a) Pasal 131 ayat Anggota DPD menerima (4) Undangsumbangan yang dilarang Undang Nomor 8 maka wajib mematuhi Tahun 2012; ketentuan sebagai berikut : b) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) a) Dilarang menggunakan Peraturan KPU sumbangan tersebut; Nomor 17 Tahun b) Menyetorkan sumbangan Peraturan KPU yang dilarang ke kas Nomor 17 Tahun Negara; dan 2013 sebagaimana c) Melaporkan sumbangan diubah dengan yang dilarang. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun * Dilengkapi bukti lapor 2014. kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”) LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat mematuhi lingkup waktu (6) dan ayat (7) LAPOR pencatatan penerimaan dan Undang-Undang AN pengeluaran Laporan Awal Nomor 8 Tahun PENERI Dana Kampanye dan 2012; MAAN Rekening Khusus Dana b) Pasal 17 ayat (5) AWAL Kampanye, meliputi : Peraturan KPU a) Lingkup waktu pencatatan Nomor 17 Tahun penerimaan dan 2013 sebagaimana pengeluaran Laporan diubah dengan Rekening Khusus Dana Peraturan KPU Kampanye yang dilaporkan Nomor 1 Tahun terhitung sejak 3 (tiga) hari 2014; ditetapkan sebagai Calon c) Surat KPU Nomor Anggota DPD sampai 69/KPU/II/2013 dengan pembukaan tanggal 7 Februari Rekening Khusus Dana 2014 Kampanye.
Berdasarkan laporan yang diterima tidak terdapat sumbangan yang dilarang sesuai dengan ketentuan, sumbangan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan.
a) Berdasarkan laporan pembukaan rekening khusus (DK-8) yang dilaporkan calon anggota DPD mencantumkan tanggal pembukaan 17 Desember 2012, dan digunakan untuk rekening dana kampanye tanggal 28 Februari 2014 s.d 17 April 2014.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3 b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
4
5 b) Berdasarkan LADK (DK-9) yang dilaporkan calon anggota DPD periode laporan tanggal 17 April 2014 s.d 17 April 2014.
8.
TANGGAL PEMBUK AAN RKDKP NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
9.
CAKUPAN LAPORAN REKENING PEMBUKA AN REKENING KHUSUS
Berdasarkan laporanlaporan tersebut Calon Anggota DPD tidak mencantumkan periode sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) membuka dan melaporkan dan ayat (6) dan Rekening Khusus Dana Pasal 134 ayat (2) Kampanye: Undang-Undang a) Dimulai 3 (tiga) hari Nomor 8 Tahun a) Tanggal pembukaan setelah Calon Anggota 2012; RKDK Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai b) Pasal 14 ayat (1) DPD adalah tanggal 17 Calon Anggota DPD dan dan ayat (3) dan Desember 2012. paling lambat 14 (empat Pasal 15 Peraturan Sebelum penetapan belas) hari sebelum hari KPU Nomor 17 sebagai Calon Anggota pertama jadwal Tahun 2013 DPD. pelaksanaan kampanye sebagaimana b) RKDK dibuka pada dalam bentuk rapat diubah dengan Bank Central Asia, Tbk umum. Peraturan KPU (Bank Umum). b) Pada bank Pemerintah Nomor 1 Tahun c) Nama pemilik rekening atau Bank bukan sesuai RKDK: Lawadi 2014. pemerintah yang Nusah. mempunyai perwakilan di Nama calon anggota provinsi dan/atau DPD: Ev. Lawadi kabupaten / kota di Nusah, S.Pd.K. seluruh wilayah Indonesia. c) Atas nama Calon Anggota Berdasarkan laporanDPD laporan tersebut Calon Anggota DPD belum Catatan: membuka RKDK sesuai Pastikan rekening khusus dengan ketentuan. Hal Dana Kampanye terpisah dari tersebut belum mematuhi rekening pribadi Calon unsur-unsur kepatuhan. Anggota DPD. Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) membuat Rekening Khusus dan Pasal 134 Dana Kampanye yang ayat (2) Undangdilaporkan mencakup: Undang Nomor 8 a) Sumber perolehan saldo Tahun 2012; awal atau saldo pembukaan;
a) Sumber perolehan saldo awal telah dicatat di DK8 hanya bersumber dari Calon Anggota DPD sebesar Rp.45.000.000.
NO.
HAL
1
2
UNSUR KEPATUHAN
3 4 b) Rincian perhitungan b) Pasal 16 ayat (1) penerimaan dan Peraturan KPU pengeluaran yang sudah Nomor 17 Tahun dilakukan sebelumnya 2013 sebagaimana apabila saldo awal diubah dengan merupakan sisa dari Peraturan KPU penerimaan dana dengan Nomor 1 Tahun peruntukan kampanye 2014; yang diperoleh sebelum c) Model DK8-DPD. periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU.
10. CAKUPAN LAPORAN AWAL
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH 5 b) Saldo awal rekening berupa setoran awal dari Calon Anggota DPD sebesar Rp.0. tidak diketahui karena RKDK dibuka sebelum ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD. Berdasarkan laporan tersebut Calon Anggota DPD belum mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat a) Laporan awal dana Membuat Laporan Awal Dana (3) Undangkampanye hanya Kampanye Pemilu yang Undang Nomor 8 bersumber dari Calon dilaporkan mencakup : Tahun 2012; Anggota DPD a) informasi daftar b) Pasal 19 ayat (2 bersangkutan. Tidak penyumbang; dan Pasal 21 ayat terdapat daftar b) jumlah penerimaan dan (1) Peraturan KPU penyumbang pengeluaran Dana Nomor 17 Tahun b) Jumlah penerimaan Kampanye berupa uang, 2013 sebagaimana dana kampanye awal barang dan/atau jasa diubah dengan setelah pembukaan setelah tanggal Peraturan KPU rekening khusus pembukaan rekening Nomor 1 Tahun sebesar Rp.20.000.000. khusus sampai dengan 2014; Jumlah pengeluaran paling lambat 14 (empat c) Model DK9-DPD. dana kampanye awal belas) hari sebelum hari setelah pembukaan pertama jadwal rekening khusus pelaksanaan Kampanye sebesar Rp.45.692.750. Pemilu dalam bentuk Jumlah penerimaan rapat umum; RKDK sejak c) jumlah penerimaan dan pembukaan rekening pengeluaran Dana khusus sebesar Kampanye sebagaimana Rp.65.000.000. tercatat dalam Rekening Jumlah pengeluaran Khusus Dana Kampanye RKDK sejak dari bank sejak dibuka pembukaan rekening sampaidengan paling khusus sebesar lambat 14 (empat belas) Rp.45.692.750. hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Berdasarkan laporan Kampanye Pemilu dalam tersebut belum sepenuhnya bentuk rapat umum. mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut. DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU
