NILAI SENTRAL KEDOKTERAN KELUARGA. Disiapkan oleh: Dr. FX. Suharto, M. Kes

NILAI SENTRAL KEDOKTERAN KELUARGA Disiapkan oleh: Dr. FX. Suharto, M. Kes

Learning Objective Pengembangan Pelayanan Primer Peran Institusi Pendidikan dalam Kedokteran Keluarga Karakteristik Dokter Keluarga Kompetensi dan Wewenang Dokter Keluarga

Masalah Kesehatan dan Tanggung Jawab Pemerintah

Beban Berat Sektor Kesehatan Masalah kesehatan yg sangat berat

Kelemahan Sistem Kesehatan Nasional

Komitmen Politik yang kurang mendukung

Masalah Kesehatan yang Berat Masalah lama yang belum selesai • Kasus infeksi • Angka kematian ibu dan bayi • Malnutrisi, dll

Muncul dan mewabahnya penyakit baru (HIV/AIDs, Flu burung, dll)

New emerging disease: TB, Malaria (pada HIV/AIDs)

Munculnya Masalah Kesehatan yang Baru • Diabetes Mellitus, Hipertensi, Obesitas, Penyakit Jantung, dll FX_05/40

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Konsep Welfare State  Welfare State adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa pelayanan public-goods seharusnya dibiayai oleh negara melalui mekanisme pajak  UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :  Setiap

orang berhak atas kesehatan  Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan  Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat  Tanggung jawab Pemerintah dikhususkan pada pelayanan publik  Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau 

Kelemahan Sistem Kesehatan Nasional 

Kurang memadainya pelayanan kesehatan  Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, biaya tinggi. Masalah

Dana Pembiayaan Kesehatan yg kurang/ tidak baik



Masalah SDM Kesehatan  Kuantitas dan kualitas yang kurang

MASALAH POKOK PEMBIAYAAN KESEHATAN

Kurangnya dana yang tersedia  Penyebaran dana yang tidak sesuai  Pemanfaatan dana yang tidak tepat  Pengelolaan dana yang belum sempurna  Biaya kesehatan yang makin meningkat 

Biaya kesehatan yang makin meningkat Tingkat inflasi  inflasi kesehatan tinggi!  Tingkat permintaan  jumlah dan kualitas penduduk meningkat  Kemajuan ilmu dan teknologi peralatan canggih makin banyak digunakan  Perubahan pola penyakit  transisi epidemiologi  Perubahan pola pelayanan kesehatan  spesialisasi dan subspesialisasi  pelayanan makin terkotak-kotak 

FX_10/40

Biaya kesehatan yang makin meningkat  Perubahan

pola hubungan dokter-pasien  Lemahnya mekanisme pengendalian biaya  medical audit, certificate of need, feasibility study, development plan, profesional standard, dll  Penyalahgunaan asuransi kesehatan  diterapkan sistem reimbursment  mendorong naiknya biaya pelayanan.

Pengembangan Layanan Primer

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanan kesehatan masyarakat. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Layanan Primer Perlu Berubah Kualitas pelayanan kesehatan di suatu negara dipengaruhi oleh baiknya kualitas layanan primer di negara tersebut  Rakel (2006) 

 Sistem

kesehatan yg paling “cost-effective” bergantung pada dasar pelayanan primer yang kuat.  USA memp sistem Yan Kesehatan yang termahal di dunia, tetapi peringkat kualitasnya secara umum rendah  karena dasar pelayanan primernya lemah

Salah Satu SOLUSI

Layanan Primer perlu BERUBAH Institusi Pendidikan perlu menghasilkan tenaga layanan Primer yg BERMUTU

FX_15/40

Peran Institusi Pendidikan Dokter Dalam menyiapkan Dokter Keluarga yang Bermutu

Peran Institusi Pendidikan

Secara singkat intinya adalah: Menghasilkan lulusan Dokter layanan Primer (Keluarga) yang BERMUTU

Dokter Keluarga yang Bermutu Profesional  Empat Pilar Profesional Dijabarkan dalam Tujuh Area Kompetensi Diterapkan dalam bentuk Sembilan Prinsip Layanan Dokter Keluarga Sehingga menjadi Dokter Lima Bintang

Empat Pilar Profesional Perilaku  sebagai penyelenggara layanan primer yang baik  Ilmu  ilmu kedokteran layanan primer yang paripurna  Keterampilan  klinis dokter layanan primer paripurna  Kinerja  memp kinerja yg baik sbg penyelenggara layanan primer 

Tujuh Area Kompetensi 1.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

Keterampilan komunikasi efektif Keterampilan klinik dasar Keterampilan menerapkan dasar-dasar lmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam praktek kedokteran keluarga Keterampilan mengelola masalah kesehatan pada individu, keluarga ataupun masyarakat secara komprehensif, holistik, bersinambung, terkoordinir dan bekerja sama dalam konteks Pelayanan Kesehatan Primer Mampu memanfaatkan, menilai secara kritis dan mengelola informasi Mampu mawas diri dan belajar sepanjang hayat Sadar etika, moral, dan profesionalisme dalam praktik FX_20/40

Sembilan Prinsip Pelayanan DK 1. Komprehensif dan holistik 2. Kontinyu 3. Mengutamakan pencegahan 4. Koordinatif dan kolaboratif 5. Personal sebagai bagian integral dari keluarganya 6. Mempertimbangkan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat 7. Menjunjung tinggi etika, moral dan hukum 8. Sadar biaya dan sadar mutu 9. Dapat diaudit dan dipertangung-jawabkan

Dokter Lima Bintang 1. Care Provider 2. Decision maker 3. Communicator 4. Community Leader 5. Manager of Healthcare Resources

Care provider Penyelengara pelayanan kesehatan Yang mempertimbangkan pasien secara holistik › Sebagai seorang individu › Sebagai bagian integral (tak terpisahkan) dari keluarga, komunitas, lingkungannya › Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi, komprehensif, kontinu, dan personal ›

Care provider Berlangsung dalam jangka waktu panjang dalam wujud hubungan profesional dokterpasien yang saling menghargai dan mempercayai. › Pelayanan komprehensif yang manusiawi namun tetap dapat dapat diaudit dan dipertangungjawabkan ›

Decision Maker Pembuat Keputusan  Yang

melakukan pemeriksaan pasien, pengobatan, dan pemanfaatan teknologi kedokteran berdasarkan kaidah ilmiah yang mapan  Dengan mempertimbangkan harapan pasien, nilai etika, “cost effectiveness” untuk kepentingan pasien sepenuhnya.  Membuat keputusan klinis yang ilmiah dan empatik

FX_25/40

Communicator Penghubung/penyampai pesan Yang

mampu memperkenalkan pola hidup sehat melalui penjelasan yang efektif sehingga memberdayakan pasien dan keluarganya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatannya sendiri. Memicu perubahan cara berpikir menuju sehat dan mandiri kepada pasien dan komunitasnya

Community Leader Pemimpin Masyarakat Yang

memperoleh kepercayaan dari komunitas pasien yang dilayaninya, yang menyerahkan kebutuhan kesehatan individu dan komunitasnya Memberikan nasihat kepada kelompok penduduk dan melakukan kegaiatan atas nama masyarakat. Menjadi panutan masyarakat

Manager of Healthcare Resources Manajer Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Yang dapat bekerja secara harmonis dengan individu dan organisasi di dalam maupun di luar sistem kesehatan, agar dapat memenuhi kebutuhan pasien dan komunitasnya berdasarkan data kesehatan yang ada. Menjadi dokter yang cakap memimpin klinik, sehat, sejahtera, dan bijaksana

DOKTER KELUARGA

Dokter Keluarga Didefinisikan sebagai: “Dokter” yang memperoleh pendidikan lanjutan khusus untuk menerapkan prinsip kedokteran keluarga, dengan cakupan ilmu dan keterampilan yang lebih luas dan lebih dalam sebagai dokter pelayanan kesehatan strata pertama (dokter layanan primer)  Saat ini  Seluruh Dokter Lulusan FK/ PSPD yang sudah mengimplementasikan pendekatan Kedokteran Keluarga dalam kurikulum pendidikannya 

FX_30/40

Pelayanan Dokter Keluarga 

American Academy of Family Physician, 1969: Pelayanan dokter keluarga adalah pelayanan yang menyeluruh yang memusatkan pelayanannya kepada keluarga sebagai suatu unit, pada mana tanggung jawab dokter terhadap pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh golongan umur atau jenis kelamin pasien, juga tidak oleh organ tubuh atau jenis penyakit tertentu saja.

Pelayanan Dokter Keluarga 

Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI): Pelayanan dokter keluarga adalah pelayanan kontak pertama pasien untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi - tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia dan jenis kelamin – sedini dan sedapat mungkin, secara paripurna, dengan pendekatan holistik, berkesinambungan, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien yang mengutamakan pencegahan serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral.

Pelayanan Dokter Keluarga Secara sederhana adalah: Pelayanan primer paripurna dengan pendekatan kedokteran keluarga. Pelayanan yang diselenggarakan oleh dokter keluarga bersama timnya di suatu sarana pelayanan kesehatan strata pertama.

Dasar Hukum 

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dikenal adanya:  DOKTER  World

Federation for Medical Education (WFME)  Dokter  adalah Basic Medical Doctor yang merupakan lulusan baru Basic Medical Education.  Basic Medical Education di Indonesia diselenggarakan di Institusi Pendidikan Dokter:  FK  PSPD  DOKTER

SPESIALIS

Dasar Hukum Dokter Keluarga 

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mewajibkan setiap dokter Untuk

selalu meningkatkan pengetahuan Menerapkan kendali mutu dan kendali biaya Mengikuti standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku

FX_35/40

Dasar Hukum Dokter Keluarga 

Kesehatan Nasional (SKN)  memberi arah dan pengembangan penyelenggaraan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan)  Bila

SJKN sdh berjalan, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan UKP strata pertama melalui Puskesmas  UKP Strata pertama akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep kedokteran keluarga, kecuali di daerah sangat terpencil yang masih dipadukan dengan pelayanan Puskesmas

Dasar Hukum 

UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN)  Mewajibkan

setiap warga negara mempunyai program jaminan kesehatan  Implementasi UU SJSN membutuhkan adanya fasilitas pelayanan kesehatan strata pertama, kedua dan ketiga yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara berjenjang dan terpadu

FX_37/40

Dasar Hukum Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 telah memasukkan pengembangan pelayanan dokter keluarga sebagai salah satu program yang harus dilaksanakan.  KepMenKes No. 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Depkes  memasukkan program pengembangan pelayanan dokter keluarga sebagai program yg harus segera diujicobakan 

Kompetensi Dokter dan Dokter Keluarga Proses Sertifikasi Pendidikan Dasar FK/PSPD

Kompetensi



Dokter (Basic Medical Doctor)

Program Konversi



Dokter Keluarga

Program CME/CPD



Dokter Keluarga

Program Spesialisasi KK/FM



Dokter Keluarga, Pengampu , Pengajar, Riset,

 

Dokter Keluarga Pengampu bidang Khusus FM , Riset Pengajar FM

Konsultan FM

 Program Magister KK/FM



Pengampu FM , Riset, Pengajar FM

Wewenang  Praktisi pelayanan Primer Dasar, riset

Gelar

-



Praktisi pelayanan primer paripurna, Riset

DK



Praktisi pelayanan primer paripurna , Riset

DK



Praktisi pelayanan primer paripurna , Pengajar, Riset

SpFM



Praktisi pelayanan primer paripurna, Riset, Konsultan, Pengajar

SpFM(K)



Konsultan, Pangajar, MFM Pengampu FM, Riset Pengajar Doktor FM FM