DR ROSEDIANA SUHARTO SEKRETARIAT ISPO
KESEPAKATAN DALAM MEMBUAT ISPO Pembuatan ISPO didukung oleh : - Kementerian Kehutanan - Kementerian Lingkungan Hidup - Kementerian Perindustrian - Kementerian Perdagangan - BPN dll Dukungan dari asosiasi GAPKI, GIMNI, AIMMI, APROBI, dan beberapa LSM. Seluruh organisasi pendukung tersebut duduk dalam panitia pembentukan ISPO
ISPO as instrument to improve economy WTO is an agreement among the MFN to promote
free trade , higher tariff trade is not a preference unless you bind it to WTO agreement , The trade barrier that allow by WTO is non-tariff barrier or known as technical barrier as in article 33 The Marakesh Agreement , The implementation of ISPO Indonesia do not use this barrier because we only implement ISPO to our country to ensure sustainability in reaching better economy
Hambatan Technical Barrier Seharusnya hambatan ini berupa standar dan
ketentuan sertifikasi yang sesuai dengan anjuran ISO, Codex, WHO, IEC, dll Penerapan standar yang tidak disusun dengan aturan tertentu akan menghambat perdagangan Permintaan pembeli yang persyaratan berubah-ubah, misalnya saat ini minta HCV bulan depan minta bebas deforestasi , HCS dan selanjutnya.Hal ini berbeda lagi dan merupakan hambatan technical barier
Dasar Pembuatan Prinsip dan Kriteria serta Sistem Sertifikasi Mengadopsi peraturan yang terkait dengan persyaratan sustainability,
dimana peraturan di Indonesia mencakup seluruh persyaratan sustainability untuk itu tidak perlu dibuat suatu standar baru Menggunakan peraturan lebih menjamin konsistensi hukum dan wajib diterapkan bagi mereka yang bergerak di bidang perkelapasawitan Bagi pengusaha yang tidak menerapkan akan terkena sanksi sesuai dengan ketentuan tersebut Menerapkan peraturan tidak berarti akan mendapatkan harga premi, namun merupakan kewajiban, peraturan yang menjamin penerapan sustainable palm oil dan keunggulan dari peraturan tersebut yang dapat meyakinkan pembeli bahwa minyak sawit ISPO betul-betul sustainable Persyaratan ISPO tidak berbeda dengan persyaratan sustainability lainnya
Standard ISPO 1. ISPO berdasarkan Permentan no.11 tahun 2015 2. ISPO revisi terdiri dari :
a. ISPO untuk perusahaan perkebunan b. ISPO untuk PKS tanpa kebun c. ISPO untuk kebun tanpa PKS d.ISPO untuk petani plasma e. ISPO untk petani swadaya f. ISPO for bioenergy 3. Standar a, b, c adalah wajib atau mandatory sedangkan standar d,e,f diterapkan secara sukarela 4. Standar ISPO untuk bioenergi disesuaikan dengan permintaan pembeli dan perhitungan Gas Rumah kacanya berdasarkan life cycle analysis dari tanaman sawit mengikuti persyaratan IPCC dan EU
Prinsip dan Kriteria ISPO Tujuh Prinsip ISPO Legalitas lahan perkebunan Manajemen Perkebunan Moratorium terhadap izin pembukaan lahan baru Pengelolaan dan pemantauan lingkungan Tanggung terhadap pekerja Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan ISPO memiliki lebih dari 300 kriteria yang disarikan dari lebih dari 200 peraturan yang berlaku 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Persyaratan ISPO Perusahaan Perkebunan yang akan disertifikasi ISPO
wajib diklasifikasi oleh Disbun setempat. Perusahaan perkebunan yang telah diklasifikasi dalam kelas I, II, III sejumlah 880 perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki HGU dan memiliki mill Apabila perusahaan tersebut tidak memohon untuk disertifikasi maka perusahaan tersebut diturunkan kelasnya ke kelas IV. Bila dalam waktu 1 1/2 tahun perusahaan tersebut tidak menerapkan ISPO, maka IUP-nya terancam dicabut
9/9/2015
Sistem perizinan 1.1 izin Lokasi 1.2 Izin Usaha Perkebunan 1.3 Hak Atas Tanah 1.4 Penggunaan lahan dari Kawasan Hutan 1.5 Pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar 1.6 Lokasi Perkebunan 1.7 Hak Tanah Ulayat 1.8 Tanah Terlantar 1.9 Sengketa Lahan 1.10 Bentuk Badan Hukum
4. Penglolaan dan Pemantauan Lingkungan 4.1 Kewajiban Pengelola kebun yang memiliki paberik 4.2 Kewajiban terkait izin lingkungan 4.3 Penglolaan limbah bahan berbahaya dan beracun/ Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3 4.4 Gangguan sumber yang tidak bergerak 4.5 Pencegahan dan penangulangan kebakaran
4.6 Pelestarian Biodiversity 4.7 Kawasan Lindung 4.8 Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi 4.9 Mitigasi Gas Rumah Kaca
System yang digunakan pada ISPO Certification System applied for certification is ISO : 1. ISO 19011 : 2002 Guideline for quality and/or environmental management system auditing. 2. ISO/IEC Guide 17021 General requirement bodies operating assessment and certification/ registration of environment management system. 3. ISO/IEC 14001 : 2004 Environment management system 4. ISO/IEC 9001 : 2008 Quality management system 12
Perusahaan yang telah menerapkan ISPO Pada saat ini terdapat 96 perusahaan yang lulus
mendapatkan sertifikat ISPO , yang mewakili 756.743 ha kebun dan produksi 3.849.484 ton pada tahun 2014 Perusahaan yang telah dinilai berjumlah lebih dari 200 perusahaan dan dalam peroses penilaian ada 35 perusahan , sedangkan lainnya masih dalam tahap audit Perusahaan perkebunan yang telah menyatakan akan menerapkan skema sertifikasi ISPO kira kira berjumlah lebih dari 700 perusahaan
9/9/2015
Perusahaan yang telah mengajukan dan sedang di proses untuk sertifikasi ISPO Total perusahaan yang telah diklasifikasi ialah 831
perusahaan, yang telah mendaftar untuk mendapat sertifikat ISPO 600 lebih Perusahaan yang laporan auditnya telah diterima Sek ISPO 238 yang sudah mendapat sertifikat 96 dalam proses adalah 32 perusahaan sebagian besar perusahaan yang mengajukan proses sertifikasi memilki IUP baru dan HGU yang terbitnya setelah tahun 2012 Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk menerapkan ketentuan Pemerintah Indonesia mengenai sustainability.
Hambatan dalam menerapkan ISPO Masalah yang menyangkut perizinan , yaitu izin lokasi, IUP izin
pelepasan kawasan hutan dan HGU dan izin lingkungan Banyak perusahan yang telah lama berdiri tetapi belum mengurus dokumen mengenai legalitas lahan . Tetapi pada saat ini terlihat keinginan tsb menyelasaikan makin besar Sejumlah besar perusahaan menunggu hingga tanggal akhir proses sertifikasi ISPO baru mengajukan permintaan audit Perusahaan anggota RSPO mengutamakan penyelesaian karena adanya time bound RSPO yang harus diselesaikan pada tahun 2015 Banyak perusahaan yang kurang mengerti terhadap peraturan yang berlaku yang diadop oleh ISPO Isu negatif yang terus menerus disuarakan oleh NGO dalam dan luar negeri sejak tahun 2000 dan sistem labeling Uni Eropa
Usaha untuk meningkatkan akses pasar Pasar terbesar minyak sawit Indonesia ialah India
,Cina dan Uni Eropa ,sedikit ke Amerika Serikat India Solvent Extractor Association tidak bersedia membeli minyak sawit yang sustainable bila harganya mahal , namun pengusaha /mnufacturing India ingin membeli minyak ISPO karena dijamin legalitasnya dan berusaha mengurangi deforestasi dan GRK Pembeli Cina juga membuat pernyataan yang sama dengan India, namun karena 75% pasar Cina dikuasai oleh Wilmar group, bila Wilmar menjual sustainable palm oil Cina tidak punya pilihan lain,tetapi membeli
Sedangkan pasar Eropa banyak sekali menerapkan technical barrier sehingga jaminan untuk masuk ke pasar tersebut menjadi sangat terbatas terutama untuk biodiesel , apalagi setelah ditetapkan antidumping duty untyuk biodiesel , ekspor ke negara negara tersebut sangat menurun Pembelian minyak sawit oleh beberapa negara Eropa, tampak menurun , ada beberapa nedgara tidak membeli minyak sawit Indonesia sama sekali
EXPORT MINYAK SAWIT INDONESIA KE EROPA
2009 CPO Other CPO Total
2012
2010
2011
1.494,227
1.917,287
1.747,778
957,652
921,721
1.051,459
2.452,179
2.839,088
2.799,237
2013
2014
CPO
2.104,386
2.455,270
1.908,627
Other CPO
1.215,105
1.948,341
2.826,269
Total
3.319,491
4.403,611
4.734,896
EXPORT MINYAK SAWIT INDONESIA KE NEGARA EROPA TERTENTU
Jerman CPO
2012
2013
2014
138.778
227.74
109.893
Other CPO
80.705
55.335
76.831
Total
219.483
277.075
186.721
2012
2013
2014
Inggris
-
-
-
Other CPO
49
-
28.868
Total
49
-
28.868
2012
2013
2014
CPO
Francis
-
-
-
Other CPO
30
-
-
Total
30
-
-
2012
2013
2014
1.031,539
832.439
641.516
248.729
266.739
352.818
1.280.268
1.099,178
994.334
CPO
Belanda CPO
Other CPO Total
Italy
2012
2013
2014
CPO
577.433
683.552
601.648
Other CPO
73.098
339.222
751.118
Total
650.531
1022.714
1.352,766
Spanyol CPO
2012
2013
2014
198.678
421.572
276.017
Other CPO
70.294
791.737
627.225
Total
268.972
1.213.309
903.242
Amerika Serikat sampai saat ini membeli minyak sawit
sangat kecil volumenya dan tidak membuka pathway minyak sawit untuk biodiesel karena melindungi minyak kedele Hambatan pasar terbesar dikenakan kepada minyak sawit yang digunakan untyuk biodiesel , karena pasar Amerika Serikat tidak mengiuziunkan minyak sawit masuk ke sana maka ekspor Indonesia masih kecil Disamping itu minyak sawit Indonesia harga lebih mahal dari minyak sawit Malaysia karena pajak ekspor Indonesia sangat tinggi, bila ditetapkan sustainability hanya menolong sedikit karena persaingan harga sangat berat . Untuk beberapa negara Indonesia belum menerapkan PTA sehingga tidak ada potongan bea masuk
Promosi Komisi ISPO , Ditjen perkebunan dan Ditjen Pengolahan dan
Pemasaran selama 6 tahun telah mengadakan promosi minyak sawit di Inggeris, Belanda, Jerman,Spanyol, Itali, Pedrancis, Finlandia, Amerika Serikat, Cina, India, Russia dan Australia . Indonesia juga telah berkali kali mengunjungi Komisi Eropa di Brussel Pada tahun 2012 dan tahun 2015 takan memperkenalkan ISPO ke Belanda, Komiai Eropa , Jerman , Cina dan India Sebagian peserta seminar promosi menyatakan ingin membeli minyak sawit bersertifikasi ISPO, karena dianggap memiliki legalitas lahan yang jelas dan tidak merusak lingkungan , namun jumlah yang berada dipasar belum cukup besar. Apabila jumlah yang diproduksi cukup besar maka promosi akan ditingkatkan Pemerintah berencana memberikan insentif bagi perusahaan yang memproduksi minyak sawit bersertifikasi ISPO , dan berencana hanya minyak sawit bersertifikat ISPO saja yang dapat diekspor.
9/9/2015
Pengakuan Sesuai ketentuan WTO standar yang diterbitkan suatu
negera merupakan standar yang dapat dipercaya dibanding standar lainnya ISPO telah melakukan pengajuan pengakuan untuk standar biofuel ISPO , prosesnya menunggu hingga terbitnya SK Menteri Pertanian yang baru Untuk penentuan perhitungan Gas Rumah Kaca ISPO juga bekerja sama dengan ISCC sehingga tidak ada dua kali perhitungan GRK bagi minyak sawit yang dihasilkan oleh kebun yang sama ISPO juga bekerjasama dengan ISCC untuk perhitungan Gas Rumah Kaca dari kebun petani yang mungkin akan berakhir dengan penetuan nilai default value
Proyek Bantuan bagi Petani Swadaya Kementerian Pertanian bekerjasama dengan UNDP
dan para donor sedang membuat pilot proyek di Propinsi Riau , Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat . Tujuannya untuk membantu petani menerapkan sistem sertifikasi ISPO untuk kebun Swadaya pada pilot plan tsb. Diperoleh suatu model kelompok petani swadaya menerapkan sertifikasi ISPO dan dapat diterapkan ditempat lainnya . Juga ingin mengetahui perkiraan biaya audit dan survaillance , sebagai petunjuk dalam penentuan biaya sertifikasi petani
9/9/2015
Kerjasama Petani dan Pekebun besar Didalam rencana persyaratan yang akan terbit dinyatakan pada tahun 2020 , minyak sawit ISPO yang dapat diekspor minimal mengandung 70% sustainable palm oil yang hitungan sesuai dengan aturan mass balance Dengan demikian menjadi tanggung jawab kebun
besar yang membeli dari petani agar petani dapat memproduksi sustainable palm oil
Mekanisma Bantuan UNDP Masalah yang ditemui dilapangan dalam usaha
mensertifikasi petani terkait dengan masalah nasional akan dibahas di pertemuan Kelompok kerja yang terdiri: 1. WG 1 Peningkatan kemampuan petani 2. WG2 Penanganan masalah lingkungan 3. WG3 Penanganan masalah konflik lahan dan mediasi 4. WG4 Sertifikasi dan Akses pasar ISPO Masalah yang dibahas di tingkat working group akan di bahas kembali ditingkat nasional didalam PLATFORM NASIONAL dan hasilnya kan disampai kepada Kementerian Pertanian sebagai masukan untuk kebijakan baru dan perbaikan dari kebijakan yang sedang di terapkan
Akses Pasar dan Kesejahteraan Petani Akses pasar akan diperoleh dengan melakukan
promosi,namun harga premium dapat diperoleh oleh pengusaha dengan melakukan negosiasi dan tawar menawar. ISPO tidak memiliki anggota , anggotanya adalah pekebun Indonesia tidak termasuk pembeli atau manufacturer dan retailer di dalam dan luar negeri Kesejahteraan petani dapat dicapai dengan berproduksi dengan cara yang benar , termasuk pemilihan bibit yang unggul cara pemeliharaan kebun dan memiliki legalitas lahan . Bila mill mendapat harga yang baik maka harga ditingkat petani sepatutnya naik 9/9/2015
ISPO COMMISSION SECRETARIAT Address: Ministry of Agriculture Building C, 5th Floor, Room 5.09 Jl. RM Harsono No.3 Ragunan Jakarta Selatan Phone/Fax : +62 21 7827460, 7818367 Email :
[email protected] website www.ispo-org.or.id
