ISPO) UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN

LAMPIRAN 1 :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : TANGGAL :

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO) UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN No.

Prinsip dan Kriteria

1.

PERIZINAN LAHAN USAHA PERKEBUNAN

1.1

Izin Lokasi Pengelola perkebunan harus memperoleh izin lokasi dari pejabat yang berwenang

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

1. Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan yang berlaku 2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana 3. Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan 4. Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan

a. Izin Lokasi diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan tahun penerbitan b. Untuk pembukaan kebun setelah tanggal 4 Februari tahun 2011, Izin lokasi diterbitkan oleh Badan Pertanahan dengan pertimbangan Tim Teknis Pertanahan sesuai dengan hal sebagai berikut:  Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 2) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor .565/Kpts/org/10/1997 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua BKPM 3) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 1993 Tentang Tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka 1

No.


Indikator yang berlaku 5. Untuk usaha perkebunan yang berasal dari hak erfpacht dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki izin lokasi.

Panduan

Peraturan terkait

Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan  Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. c. Apabila di dalam areal izin lokasi terdapat tanaman dan bangunan, perusahaan perkebunan harus mengganti rugi atas kehilangan tanaman dan bangunan tersebut yang besarnya ganti ruginya ditentukan oleh oleh Tim atau instansi pemerintah setempat

penanaman modal. 4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 1999 Tentang Izin Lokasi 5) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;



d. Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun (waktu Izin Lokasi), yang sesuai dengan luas areal izin lokasi. e. Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (C) perolehan tanah 2

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait

belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi. f. Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, maka tanah tidak memperoleh Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut: - Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; - Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat g. Hak erfpacht berakhir pada tanggal 24 September 1980 (20 tahun setelah terbitnya UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA).

3

No.

1.2


Perusahaan perkebunan harus memiliki Izin Usaha Perkebunan

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

Telah memiliki izin usaha perkebunan seperti: Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP) atau Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP).

1. Izin Usaha Perkebunan diterbitkan oleh Bupati untuk areal yang berada dalam satu kabupaten dan oleh Gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten. 2. IUP adalah izin usaha perkebunan dengan luas areal diatas 1.000 ha dan harus terintegrasi dengan unit pengolahan. 3. IUP-B wajib dimiliki oleh usaha budidaya tanaman perkebunan bila luasan usaha perkebunan lebih dari 25 hektar. 4. IUP-P wajib dimiliki oleh unit pengolahan dengan kapasitas diatas 5 ton/jam dan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari masyarakat atau kemitraan pengolahan. 5. IUP, SPUP, ITUBP dan ITUIP yang diterbitkan sebelum Permentan No 98/2013 tentang Pedoman IUP diundangkan tetap berlaku. 6. Perusahaan perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah namun belum memiliki izin sesuai butir 5 tersebut diatas wajib memiliki salah satu perizinan

1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 2) Permenhut no.P.33/MenhutII/2010 tentang Pelepasan kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi 3) Permenhut No.P.41/MenhutII/2012Perubahan aras Peraturan Menteri Kehutanan no.P.32/MenhutII/2010 tentabng tukar Menukar Kawasan hutan 4) Surat Keputusan Menteri Pertanitan Nomor.565/Kpts/org/10/1997 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua BKPM

1.

4

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait

usaha perkebunan yang sesuai setahun setelah peraturan tentang pedoman IUP diundangkan. 7. Setelah terbitnya Keppres No. 32 Tahun 1979, usaha perkebunan yang berasal dari hak erfpacht harus memiliki izin usaha perkebunan. 8. Bagi Pelaksana Program Pemerintah (PIR-Trans atau PIRBun), tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha perkebunan

1.3

Perolehan lahan usaha perkebunan

Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status: 1. Areal Penggunaan Lain lain (APL). 2. Lahan kawasan hutan dari katagori jenisHutan Produksi Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat.

a. Kewenangan penggunaan lahan APL adalah pada pemerintah daerah (bupati/gubernur). Dalam hal ini apabila perusahaan telah memperoleh Izin Lokasi dengan perizinan lainnya antara lain IUP dapat diproses untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU). b. Lahan Kawasan Hutan sebelum untuk memperoleh HGU diperlukan proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. c. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum

1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1) UU no 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. 2) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, 2) Permen Agraria No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat , 3) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 1999 Tentang Izin Lokasi 4) Peraturan Badan Pertanahan Nasional 5

No.


Indikator

Panduan adat menurut ketentuan hukum adat setempat, d. Terdapat hak adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat, e. Dalam hal tanah yang digunakan adalah tanah ulayat masyarakat hukumadat, perusahaan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Peraturan terkait Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 5) Permenhut no.P.33/MenhutII/2010 tentang Pelepasan kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi 6) Permenhut No 17/MenhutII/2011 tentang Perubahan atas Permenhut No P.33/MenhutII/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;; 7) Permenhut No.P.41/MenhutII/2012Perubahan aras Peraturan Menteri Kehutanan no.P.32/MenhutII/2010 tentabng tukar Menukar Kawasan hutan

6

No. 1.4

Prinsip dan Kriteria Hak Atas Tanah Pengusaha perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa HGU.

Indikator

1. Memiliki HGU dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan,

Panduan

Peraturan terkait

1. HGU adalah Hak Atas Tanah negara yang wewenangnya diberikan kepada pemegangnya, tanah tersebut digunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan sesuai peruntukannya, 2. HGU diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sebagai bukti pemegang HGU diberikan sertifikat tanah, 3. HGU diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat perbaharui selama 35 tahun. 4. Apabila di areal HGU masih terdapat bangunan dan/atau tanaman maka sesuai Permendagri No 15/1975 harus diberikan ganti rugi yang besarnya ganti rugi dittetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat.

1) UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria, 2) PP N0.40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan HP Atas Tanah, 3) Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 4) Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 5) Kep Pres no.34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. 6) Permenhut no.P.33/Menhut-II/2010 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat dikonversi 8) Permenhut no.P.41/MenhutII/2012Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan no.P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar 7

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait Kawasan Hutan 9) UU no 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. 10) Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

1.5

Pembangunan kebun masyarakat sekitar Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.

1. Dokumen kerjasama perusahaan dengan masyarakat sekitar kebun dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% dari total areal kebun yang diusahakan; 2. Laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 3. Penyelesaian pembangunan kebun masyarakat paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan

a. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% hanya untuk perusahaan yang memperoleh IUP dan IUP-B dengan luasan 250 ha atau lebih. Berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013; Pembangunan tersebut mempertimbangkan: 1) Ketersediaan lahan 2) Jumlah keluarga masyarakat yang layak sebagai peserta. 3) Kesepakatan bersama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh dinas yang membidangi perkebunan.

1) UU No 18 Tahun 3004 Tentang Perkebunan. 2) Permentan Nomor 98/Permentan/.140/89 Tahun 2013; Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 3) PerMenhut no P.17/ Menhut-II/ tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan no.P.33/MenhutII/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

8

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait

b. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas kebun inti tidak berlaku bagi perusahaan perkebunan yang telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIRKKPA atau pola kerjasama inti plasma lainnya, sedang bagi perusahaan perkebunan yang belum melakukan kerjasama tersebut wajib melakukan kegiatan produktif untuk masyarakat sekitar yang diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. c. Kewajiban memfasilitasi pembangun kebun masyarakat tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan / atau bentuk pendanaan lain sesuai kesepakatan dan peraturan perundang undangan. d. Bagi badan hukum yang berbentuk koperasi tidak wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%. 1.6

Lokasi Perkebunan Pengelola 1. Rencana tataruang sesuai perkebunan harus peraturan perundangmemastikan bahwa undangan penggunaan lahan 2. Rekaman perolehan hak

a. Bagi perusahaan yang berlokasi di provinsi/kabupaten yang belum menetapkan RUTWP/ RUTWK, dapat menggunakan Rencana

1) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penata Ruang 2) PP 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 9

No.

Prinsip dan Kriteria perkebunan telah sesuai dengan Rencana Umum Tataruang Wilayah Provinsi (RUTWP) atau Rencana Umum Tataruang Wilayah Kabupaten/Kota (RUTWK).

Indikator atas tanah 3. Peta lokasi kebun/topografi/jenis tanah.

Panduan Umum Tata Ruang yang berlaku. b. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut tataruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana pengembangan wilayah tersebut yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan. c. Perusahaan pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas dan melindungi kepentingan umum. d. Bagi lahan yang berasal dari Kawasan Hutan yaitu Hutan Produksi Konversi (HPK) diperlukan persetujuan dari Kementerian Kehutanan serta perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memenuhi kewajiban tukar menukar kawasan sesuai ketentuan yang berlaku. e. Bagi perusahaan perkebunan yang memperoleh hak atas tanah sebelum tahun 1960 (UndangUndang Pokok Agraria), cukup menunjukkan HGU yang terakhir. f. Melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanah dan penggunaannya.

Peraturan terkait Wilayah Nasional 3) PP No. 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

10

No.


Indikator

Panduan

a. 1.7

3)

Tanah Terlantar Perusahaan perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.

1.8

Peraturan terkait

Tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan haknya oleh negara berupa HGU, HGB dan HP, atau dasar penguasaan tanah yang tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, sesuai dengan keadaannya dengan sifat dan tujuan dari penguasaan tersebut.

a. Hak atas tanah yang 5) UU No 5 Tahun 1960 ditelantarkan kurang atau sama Tentang UUPA. dengan 25%, pemegang hak 6) PP No.11 Tahun 2010 dapat mengajukan revisi luas. Tentang Penertiban Tanah b. Tanah yang diusulkan tersebut Terlantar. ditetapkan sebagai tanah 7) PP No 40 Tahun 1996 terlantar dan dinyatakan Tentang HGU, HGB dan HP keadaanya status quo sejak tanggal pengusulan. c. Dalam waktu 1 bulan setelah dinyatakan tanah terlantar, tidak dapat dilakukan perlakuan hukum apapun atas hak atas tanah tersebut dan wajib dikosongkan dan dikembalikan haknya kepada negara.

1. Pengelola perkebunan wajib mendaftarkan sengketa lahan yang ada di dalam areanya kepada BPN untuk diselesaikan,

a. Sengketa pertanahan selanjutnya adalah perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak sosio-politik.

Sengketa Lahan Pengelola perkebunassn wajib menyelesaikan sengeka lahan

1) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 11

No.

1.9

Prinsip dan Kriteria yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut. 2. Pengelola perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya 3. Rekaman penyelesaian masalah sengketa dan rekaman masalah sengketa yang sedang diproses.

b. Lahan yang disengketakan, harus dienclave selama dalam proses penyelesaian c. Dalam hal sengketa lahan yang dalam gugatannya, memiliki bukti yang sangat kurang , Perlu dibuat peta lahan, juga harus ditangani oleh Tim BPN. d. Penyelesaian lahan dapat melalui dengan mediasi / negosiasi atau musyawarah , dimana peta lahan sedang diproses, apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara ngosiasi dan musyawarah maka ditempuh jalur hukum.

2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 3) Permendagri No 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan ketentuan Pembebasan tanah; 4) PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

1. Bentuk badan hukum antara lain : a. Perseroan Terbatas; b. Yayasan; c. Koperasi. 2. Badan hukum asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 3. Bukti dokumen antara lain berupa akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

1) UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 3) UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 4) UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 5) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 6) UU No 4 Tahun 2007 tentang Perseroian

Bentuk Badan Hukum Perusahaan Diibuktikan dengan dokumen Perkebunan kelapa sesuai peraturan perundangsawit harus undangan. berbentuk badan hukum.

12

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait Terbatas; 7) UU No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. 8) Permentan No 98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;

2

MANAJEMEN PERKEBUNAN,

2.1

Perencanaan Perkebunan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.

1. Perusahaan telah memiliki Visi dan Misi untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan 2. Memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana. 3. Memiliki perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan minimal 5 tahun dimana evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi replanting, proyeksi

a.

b.

c.

d.

e. f. g.

Visi dan Misi minyak sawit berkelanjutan menjadi komitmen perusahaan mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh karyawan Tersedia rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang pembangunan perkebunan; Tersedia hasil audit neraca keuangan perusahaan oleh akuntan publik; Tersedia laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan perusahaan; Tersedia informasi tentang kewajiban pembayaran pajak; Tersedia SOP perekrutan karyawan; Tersedia sistem penggajian dan pemberian insentif;

1) UU No.12 tahun 1992 Tentang Sitem Budidaya Tanaman 2) UU No.18 Tahun 2004 Tentang perkebunan 3) Permentan No.98/Permentan/OT.140/9/ 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan 4) Permentan 07/T.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan

13

No.

2.2


Indikator

Panduan

produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan. 4. Memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). 5. Dalam hal melakukan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

h. Memiliki sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja; i. Tersedia peraturan perusahaan tentang hak dan kewajiban karyawan ; j. Tersedia peraturan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ; k. Rekaman pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan kebun; l. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh perusahaan

1. Tersedia SOP pembukaan lahan termasuk penataan lahan 2. Tersedia peta penataan lahan

a. SOP pembukaan lahan harus mencakup : - Pembukaan lahan tanpa bakar - Sudah memperhatikan kaidahkaidah konservasi tanah dan air;

Peraturan terkait

Penerapan Teknis Budidaya dan Pengolahan Hasil

2.2.1

Penerapan pedoman teknis budidaya

2.2.1.1

Pembukaan lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air

1) UU No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan 14

No.


Indikator 3. Tersedia rekaman pembukaan lahan

Panduan

Peraturan terkait

b. Penataan lahan meliputi penataan 3) Kepres No.32 Tahun 1990 blok, pembuatan jalan kebun dan Tentang Pengelolaan emplasemen Kawasan Lindung c. Dokumentasi kegiatan pembukaan 4) Pedoman Teknis lahan tanpa bakar sejak tahun 2004 Pembangunan Kebun tidak diperkenankan. Kelapa Sawit, Kementerian d. Pembuatan sistem drainase, pertanian, Direktorat terasering bagi lahan dengan Jenderal Perkebunan kemiringan tertentu, penanaman September 2007 tanaman penutup tanah (cover 5) Pedoman Teknis crops) untuk meminimalisir erosi Pembukaan Lahan Tanpa dan kerusakan/degradasi tanah. Bakar, Ditjen Perkebunan, e. Pembukaan lahan dilakukan Kementerian Pertanian, berdasarkan persyaratan dan Jakarta 2007. kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan (dahulu dikenal dengan AMDAL/RKL-RPL) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 1. Perusahaan dilarang membuka lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak sampai dengan: - 500 m tepi waduk/danau. - 100 m kiri kanan tepi sungai. - 50 m kiri kanan tepi anak sumgai. - 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang. - 130 kali selisih pasang teringgi dan pasang terendah dari tepi pantai

15

No.


2.2.1.2

Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Aiir

2.2.1.3

Perbenihan

Indikator

Panduan

1. Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air. 2. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. 3. Tersedia rekaman pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air

a. Perusahaan harus menggunakan air secara efisien. b. Perusahaan menjaga air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya. c. Perusahaan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala.; d. Perusahaan harus melindungi/melestarikan sumber air yang ada di areal perkebunan sesuai UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan terkait 1) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan; 3) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; 4) UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 5) PP No 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; 6) PP No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 7) PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lokasi. 8) Kepres No 32 Tahun 1990 tTntang Pengelolaan Kawasan Lindung; 9) Kepmen LH No 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri. 10) Permen LH No 12 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut

16

No.

Prinsip dan Kriteria Perusahaan perkebunan dalam menghasilkan produk memanfaatkan benih unggul.

2.2.1.4

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

1. Tersedia SOP perbenihan. 2. Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat Perbenihan Perkebunan atau surat keterangan asal benih yang diterbitkan oleh Dinas yang menyelenggarakan fungsi Perkebunan provinsi atau kabupaten/kota 3. Tersedia rekaman/dokumentasi pelaksanaan penyediaan benih dan pengelolaan benih. 4. Tersedia rekaman/dokumen penanganan benih/bibit yang tidak memenuhi persyaratan

Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin : a. Benih yang digunakan sejak tahun 1997 merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. c. Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara

1) UU No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) PP No 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan; 3) PP No 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan; 4) Kepmenta No 511/Kpts/PD.310/3/2006 Tentang Komoditi Binaan Ditjen Perkebunan, Ditjen Tan Pangan dan Ditjen Hortikultura; 5) Permentan No 37/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas; 6) Permentan No38/OT.140/8/2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih; 7) Permentan No39/OT.140/8/2008 tentang Produksi Sertfikat Benih Bina.

1. Tersedia SOP penanaman

a. SOP atau instruksi kerja

1) UU No 12 Tahun 1992

Penanaman pada lahan mineral Perusahaan

17

No.

2.2.1.5

Prinsip dan Kriteria perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral 2. Tersedia rekaman pelaksanaan penanaman;

penanaman harus mencakup : Tentang Sistem Budidaya - Pengaturan jumlah tanaman Tanaman; dan jarak tanaman sesuai 2) UU No 16 Tahun 2004 dengan kondisi lapangan dan Tentang Perkebunan; praktek budidaya perkebunan 3) Pedoman Teknis terbaik. Pembangunan Kebun - Adanya tanaman penutup tanah Kelapa Sawit, Dep dan/atau tanaman sela. Pertanian, Ditjen - Pembuatan terasering untuk Perkebunan, Desember lahan miring. 2006; b. Rencana dan realisasi penanaman.

1. Tersedia SOP /instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan/ 2. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan; Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan

SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : a. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik. b. Adanya tanaman penutup tanah. c. Penurunan lapisan tanah gambut diukur dengan tonggak bertanda untuk menentukan besarnya kehilangan lapisan

Penanaman pada Lahan Gambut Perusahaan perkebunan yang melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan

1) UU No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. 3) Peraturan Menteri Pertanian No 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit; 4) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006;

18

No.


Indikator

Panduan

matang (saprik). 3. Pengaturan tinggi air tanah (water level) antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut. 4. Rekaman pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.

2.2.1.6

Pemeliharaan tanaman

2.2.1.7

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perusahaan perkebunan harus menerapkan sistem

Peraturan terkait 1) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006;

1. Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan GAP kelapa sawit. 2. Tersedia rekaman/dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.

Pemeliharaan tanaman mencakup 1) UU No 12 Tahun 2012 kegiatan: Tentang Sistem Budidaya - Mempertahankan jumlah tanaman Tanaman. sesuai standar; 2) Kepmentan No - Pemeliharaan terasering dan tinggi 239/Kpts/OT.210/ 4/2003 muka air (drainase); Tentang Pengawasan - Pemeliharaan piringan; Formula Pupuk Anorganik; - Pemeliharaan tanaman penutup 3) Pedoman Teknis tanah (cover crop). Pembangunan Kebun Kelapa - Sanitasi kebun dan penyiangan Sawit, Dep Pertanian, Ditjen gulma; Perkebunan, Desember - Pemupukan berdasarkan hasil 2006; analisa tanah dan daun.

1. Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT. 2. Tersedia SOP untuk

SOP dan instruksi kerja pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa : a. Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian

1) UU No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) UU No 18 Tahun 2004 19

No.

Prinsip dan Kriteria Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.

Indikator penanganan limbah pestisida. 3. Tersedia rekaman pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.

Panduan

b.

c. d.

e.

f. g.

hama terpadu/PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi. Diterapkan sistem peringatan dini (Early Warning Sistem / EWS) melalui pengamatan OPT secara berkala; Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan; Tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas . Memiliki gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT Tersedia rekaman jenis tanaman inang musuh alami OPT.

Peraturan terkait tentang Perkebunan; 3) UU No 32 Tahun 2009 TentangTentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) PP No Tahun 1973 Tentang Peredaran, Penggunaan dan Penyimpanan Pestisida; 5) PP N0 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 6) PP No 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan; 7) PP No 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman; 8) Permentan No 887/Kpts/OT.210/ 9/1997 Tentang Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); 9) Permentan No 1/Kpts/OT.140/1/ 2007 Tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbaru; 10) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen 20

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait Perkebunan, Desember 2006;

2.2.1.8

Pemanenan Perusahaan perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS

2.2.2

1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan 2. Tersedia rekaman produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan 3. Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang.

SOP dan instruksi kerja pelaksanaan pemanenan harus mencakup : - Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. - Penerapan penetapan kriteria matang panen dan putaran panen.

1) UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 3) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006; 4) Kriteria Penetapan matang panen adalah: a) Kurang matang (12,5% – 25% buah luar membrondol) buah berwarna kemerahan. b) Matang 1 (25% – 60% buah luar membrondol) buah berwarna merah mengkilat. c) Matang 2 (50% - 75% buah luar membrondol) buah berwarna orang.

Penerapan pedoman teknis 21

No.

2.2.2.1

Prinsip dan Kriteria pengolahan hasil perkebunan.

Indikator

Peraturan terkait

Pengangkutan Buah. Perusahaan 1. Tersedia SOP untuk perkebunan harus pengangkutan TBS. memastikan bahwa 2. Tersedia rekaman TBS yang dipanen pelaksanaan pengangkutan harus segera TBS; diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.

2.2.2.2

Panduan

SOP / Instruksi kerja pengangkutan 1) UU No 18 Tahun 2004 buah berisikan ketentuan sebagai tentang Perkebunan; berikut: 2) Permentan No - Ketersediaan alat transportasi serta 44/OT.140/10/ 2009 tentang sarana pendukungnya. Pedoman Penanganan - Buah harus terjaga dari kerusakan, Pasca Panen Asal Tanaman kontaminasi, kehilangan, Yang Baik (Good Handling terjadinya fermentasi Practices); - Ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan.

Penerimaan TBS di Pabrik Pengelola pabrik 1. Tersedia SOP penerimaan memastikan bahwa dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang diterima TBS yang sesuai peraturan sesuai dengan perundang-undangan. persyaratan yang 2. Tersedia Rekaman telah ditetapkan penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan. 3. Tersedia rekaman harga TBS

1. SOP penerimaan, pemeriksaan dan sortasi TBS juga harus mencakup: Kriteria sortasi buah yang diterima 2. Perusahaan tidak menerima Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari penjarahan atau pencurian dan TBS yang diproduksi dengan menjarah hutan negara. Kriteria TBS yang diterima di pabrik harus dibuat terbuka. 3. Penetapan harga pembelian TBS

1) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 2) PP No 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; 3) Permentan No 35/Permentan/ OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil 22

No.

2.2.2.3


Indikator

Panduan

Peraturan terkait

sesuai Peraturan perundangundangan. 4. Tersedia financial indicator

Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik ( Good Manufacturing Practices); 4) Permentan No 17/Permentan/ OT.140/2/2010 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBSKelapa Sawit Produksi Pekebun.

a. Harus ada perencanaan produksi. b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk mencapai kesesuaian produk dan efisiensi. c. Peralatan pabrik kelapa sawit harus dipelihara untuk menjamin proses pengolahan TBS dapat memenuhi kualitas hasil yang diharapkan. d. CPO yang dihasilkan harus mampu telusur untuk mengetahui persentase CPO yang sustainable dan tidak. e. Bagi perusahaan yang belum mempunyai Pabrik Kelapa Sawit (PKS) harus mengolahkan TBS nya kePKS yang legal dan terdaftar. PKS wajib memiliki kebun 20%, kekurangannya dapat diisi dari kebun lainnya. Untuk PKS yang tidak memiliki kebun pasokan

1) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 2) PP No 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; 3) Permentan No 35/Permentan/ OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik ( Good Manufacturing Practices)

Pengolahan TBS. Pengelola pabrik harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (GMP).

1. Tersedia SOP dan instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO. 2. Tersedia rekaman hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan 3. Tersedia izin dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi perkebunan untuk peningkatan kapasitas PKS yang melebihi 30% dari kapasitas terpasang. 4. Tersedia rekaman pelaksanaan pengolahan 5. Tersedia rekaman

23

No.


Indikator penggunaan air untuk pabrik kelapa sawit.

2.2.2.4

Panduan

Peraturan terkait

TBSnya dapat dipenuhi dari sumber PKS yang legal. f. Penggunaan air harus sesuai dengan izin penggunaan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat

Pengelolaan limbah. Pengelola pabrik 1. Tersedia SOP mengenai memastikan bahwa pengelolaan limbah (padat, limbah pabrik cair dan udara). kelapa sawit 2. Rekaman mengenai dikelola sesuai pengukuran kualitas limbah peraturan cair sesuai parameter baku perundangmutu undangan. 3. Rekaman mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient) 4. Rekaman pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi. 5. Tersedia surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi berwenang.

Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah antara lain mencakup tentang : b. Pengukuran kualitas limbah cair di outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai ketentuan yang berlaku d. Melaporkan per tiga bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan e. Melaporkan per enam bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambien f. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah sudah tidak berbahaya bagi lingkungan dan dapat dibuang ke sungai, pada kolam terakhir perusahaan sering memelihara

1) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 2) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian pencemaran udara. 4) PP No 81 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3. 5) PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6) PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 7) Kepmen LH No 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Untuk Industri; 8) Permen Lh No 7 Tahun 2007 24

No.


Indikator

Panduan berbagai beberapa jenis ikan di kolam tersebut.

2.2.2.5

Peraturan terkait tentang Baku mutu sumber tidak bergerak bagi ketel uap. 9) Permen LH No 21 Tahun 2008 baku mutu emisi sumber tidak bergerak pembangkit listrik.

Pemanfaatan limbah. Perusahaan Perkebunan/Pabrik harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.

1. Tersedia SOP a. Pengelola perkebunan/ pabrik pemanfaatan limbah dapat memanfaatkan limbah antara (padat, cair dan udara). lain: 2. Tersedia surat izin 1) Pemanfaatan limbah padat pemanfaatan limbah cair berupa serat, cangkang dan untuk Land Application (LA) janjang kosong untuk pengganti dari instansi berwenang. bahan bakar fosil; 3. Tersedia Rekaman 2) Pemanfaatan tandan/janjang pemanfaatan limbah. kosong untuk pupuk organik; 3) Pemanfaatan limbah cair berupa Land Application (LA) untuk pemupukan. b. Penyimpanan limbah di pabrik tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya kebakaran pabrik. c. Pemanfaatan limbah cair harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

1) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 2) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) PP No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) Kepmen LH No 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawitpada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit; 5) Kepmen LH No 29 Tahun 2003 Tentang PedomanSyarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di 25

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait Perkebunan Kelapa Sawit.

2.3

2.4

Tumpang Tindih dengan Usaha Pertambangan Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan terhadap penyelesaian tumpang tindih dengan usaha pertambangan sesuai peraturan perundangundangan.

1. Tersedia kesepakatan a. Pengusaha pertambangan mineral bersama secara tertulis dan/atau batubara yang antara pemegang hak memperoleh Izin Lokasi atas tanah (pengusaha Pertambangan pada areal Izin perkebunan) dengan Lokasi Usaha Perkebunan, harus pengusaha pertambangan mendapat izin dari pemegang hak tentang luasan, periode atas tanah. usaha pertambangan dan b. Apabila usaha pertambangan telah besaran kompensasi. selesai dan usaha perkebunan 2. Perusahaan Perkebunan masih berjalan, maka lahan memiliki bukti bahwa tersebut wajib dikembalikan untuk Pengusaha pertambangan usaha perkebunan dan reklamasi wajib mengembalikan lahan harus sesuai dengan tanah bekas tambang ketentuan yang berlaku agar seperti kondisi semula lahan tersebut tetap produktif (tanah lapisan bawah di untuk usaha perkebunan kelapa bawah dan lapisan atas sawit. berada di atas) tanpa c. Biaya reklamasi lahan menjadi menimbulkan dampak beban pihak pengusaha erosi dan kerusakan lahan pertambangan. dan lingkungan.

1) UU No 4 Tahun 2009 TMineral dan Batubara; 2) PP No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 3) Permenhut no P.43/MenhutII/2008 tentang Pinjam Pakai Kawasan 4) PP no.23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Rencana dan realisasi pembangunan kebun dan pabrik

1. Tersedia rekaman rencana a. Realisasi pemanfaatan lahan dan realisasi pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya lahan (HGU) untuk yaitu untuk tanaman kelapa sawit pembangunan perkebunan dan waktu yang diberikan;

1) UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. 2) Permentan No 07/Permentan/ 26

No.


2.5

Pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai peraturan perundangundangan dan pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan.

3.

PENERAPAN INPRES NO 10 TAHUN 2011 DAN INPRES NO 6

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

pabrik, kantor, perumahan karyawan, dan sarana pendukung lainnya. 2. Tersedia rekaman rencana dan realisasi kapasitas pabrik kelapa sawit.

b. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yang dikeluarkan (HGU, HGB). c. Realisasi Pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dan kapasitasnya ;

OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. 3) Permentan No 98/Permentan/ )T.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

1. Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentinga. 2. Tersedia rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan. 3. Rekaman tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi.

a. Jenis informasi yang dikecualikan meliputi pemasaran, keuangan ( termasuk pinjaman dan jaminan bank ), keberadaan satwa langka, atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial; b. Dokumen HGU tidak boleh dibuka untuk publik.

1) UU no.25 tahun 2009 Tentang pelayanan public 2) Permeneg Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1996 Tentang Izin Lokasi

27

No.

Prinsip dan Kriteria TAHUN 2013.

Penundaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). melalui moratorium penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Indikator

Panduan

Perusahaan harus dapat a. membuktikan bahwa pembangunan kebun tidak bertentangan dengan INPRES No 10 b. tahun 2011 dan INPRES No 6 tahun 2013. tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

c.

d.

e.

Penundaan izin baru yang berkaitan dengan usaha perkebunan yaitu Izin Lokasi, izin usaha perkebunan; Penundaan izin baru sesuai peta indikatif pada hutan primer dan lahan gambut yang berada pada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan areal penggunaan lain. Untuk izin pelepasan kawasan hutan, kecuali permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan peraturan ini tidak berlaku; Penundaan pemberian Hak atas tanah (HGU, HGB, HP dll) termasuk berkas permohonan yang telah diproses sampai pada Panitia B di propinsi Penundaan (moratorium) izin lokasi, IUP dan pemberian hak atas tanah berlaku selama 2 (dua) tahun yaitu mulai 20 Mei 2011 s.d

Peraturan terkait

1) Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 2) Inpres No 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

28

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait

20 Mei 2013 dan diperpanjang hingga Mei 20 4.

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

4.1

Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Peraturan perundangundangan.

1. Memiliki IPAL (Instalasi a. Izin lingkungan adalah izin yang Pengolahan Air Limbah) diberikan kepada setiap orang yang 2. Memiliki izin dari melakukan usaha dan /atau Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang wajib AMDAL atau pembuangan limbah cair ke UKL, UPL dalam rangka badan air. perlindungan dan penglolaan 3. Memiliki izin dari KLH untuk lingkungan hidup sebagai prasyarat pabrik yang membuang memperoleh izin usaha dan limbah cairnya ke laut. kegiatan 4. Tersedia rekaman terkait b. Untuk industri kelapa sawit yang melakukan Land Aplication wajib kegiatan (1 s/d 3). memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai ketentuan yang berlaku; c. Melaporkan per tiga bulan hasil pemantauan air limbah yang dilakukan setiap bulan; melaporkan pengukuran air tanah, sumur pantau setiap 6 bulan sekali; dan pengukuran kualitas tanah 1 tahun sekali.

1) UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan; 2) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup; 3) PP N0 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 4) PP No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5) PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. 6) Kepmen LH No 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Untuk Industri;

29

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait

d. Melaporkan kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan ambient setiap 6 bulan sekali kepada PEMDA dengan tembusan KLH; 4.2

Kewajiban terkait izin lingkungan.

Pengelola Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.

1. Memiliki Izin Lingkungan yaitu AMDAL / UKL-UPL, Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH); sesuai ketentuan perundang undangan. 2. Tersedia Rekaman terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.

a. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sebelum melakukan usahanya wajib memiliki izin lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 27/2012 tentang Izin Lingkungan. b. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi wajib menerapkan hasil AMDAL, UKL/UPL; c. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang.

1) UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan; 2) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup; 3) PP No 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL; 4) PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 5) PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 6) Kepmeneg LH No 2 Tahun 2000 Tentang Panduan Penilaian AMDAL; 7) Permeneg LH No 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. 8) Permeneg LH No 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau kegiatan 30

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 9) Permeneg LH No 19 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. 10) Permeneg LH No 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

4.3

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundangundanngan agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.

1. Tersedia surat izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah 2. Tersedia SOP dan instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3; 3. Perjanjian kerja dengan penunjukan pihak ketiga untuk menangani limbah B3;

Pengelola Limbah B3 di pabrik harus melakukan hal sbb: a. Mengirimkan Limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang memiliki izin; b. Membuat neraca (catatan keluar masuk limbah) untuk Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di TPS Limbah B3; c. Melaporkan neraca Limbah B3 dan manifest pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi terkait.

1) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup; 2) PP No 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah B3; 3) Permen LH No 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3; 4) Permeneg LH No 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana 31

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait

4. Rekaman penanganan limbah B3 terdokumentasi.

5)

6)

7)

8)

9)

Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Kepada Pemerintah Daerah; Kepdal No 01/BAPEDAL/09/ 1995 tentang Tentang Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3; Kepdal No 03/BAPEDAL/09/ 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3; Kepdal No 03/BAPEDAL/09/ 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3; Kepdal No 04/BAPEDAL/09/ 1995 tentang Tata Cara Penimbunan Limbah B3; Kepdal No 05/BAPEDAL/09/ 1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3.

32

No. 4.4

Prinsip dan Kriteria Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Indikator

Panduan

1. Tersedia SOP dan instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang diterbitkan dari Kementerian LH. 2. Laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah. 3. Rekaman penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak terdokumentasi.

a. Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait; b. Baku teknis tingkat gangguan dari sumber tidak bergerak setiap 5 (lima) tahun ditinjau kembali. c. Baku teknis mutu gangguan dari sumber tidak bergerak meliputi kebisingan, getaran dan kebauan mengacu Kepmen LH No 48/1996, Kepmen LH No 49/1996 dan Kepmen LH No 50/1996.

Peraturan terkait

3) PP N0 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 4) Kepmeneg LH No 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Udara Sumber Tidak Bergerak bag Ketel Uap; 5) Kepmen LH No 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan; 6) Kepmen LH No 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran; 7) Kepmen LH No 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;

33

No. 4.5

Prinsip dan Kriteria Pencegahan dan penanggulangan kebakaran Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

4.6

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

1. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran. 3. Tersedia sarana dan prasarana pengendalian/penanggula ngan kebakaran sesuai peraturan perundangundangan; 4. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; 5. Tersedia Rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.

a. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik b. Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bln sekali) kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan instansi terkait. c. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran. d. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan kebakaran. e. Memiliki Sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun sesuai peraturan perundangundangan.

1) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 2) Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, Ditjen Perkebunan, Dep Pertanian, Jakarta 2007. 3) Pedoman Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan. Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian 2010. Diganti dengan Permentan Nomor 47 tahun 2014

Pelestarian keanekaragaman Hayati (biodiversity)

34

No.

Prinsip dan Kriteria Perusahaan perkebunan harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan izin usaha perkebunan.

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

1. Memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan; 2. Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA); 3. Melaksanakan sosialisasi mengenai keberadan tumbuhan dan satwa langka. 4. Tersedia rekaman bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka dan cara penanganannya.

a. Pada prinsipnya sesuai UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa langka hanya dapat dipelihara in situ (dalam habitatnya) eks situ (diluar habitatnya). Di luar habitatnya satwa langka hanya dapat dipelihara oleh instansi pemerintah (BKSDA). Apabila satwa yang terdapat di perkebunan memenuhi persyaratan untuk dilindungi dapat dipelihara sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat flora/fauna yang langka maka pengusaha perkebunan wajib melapor kepada BKSDA dan perlindungan diberikan mungkin berupa enclave ; b. Terdapat daftar flora, fauna yang langka dari BKSDA setempat atau dari Direktorat Jenderal Perlindungan, Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. c. Identifikasi keberadaan flora fauna di sekitar dan di dalam kebun d. Pengelola perkebunan mencatat apabila ada insiden karena adanya hewan liar dan langka misalnya gajah, harimau, badak, dan lainlain. e. Upaya-upaya perusahaan untuk

1) UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2) UU no.5 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological diversity 3) UU no. 21 tahun 2004 tenrang Pengsahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Covention on Biological diversity 4) Lampiran PP no.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa 5) PP no.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa liar 6) KepPres No.1 tahun 1987 tentang Pengesahan Amendement1979 atas Convention on International 7) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 8) Perpres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 9) Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam SK06/IVKKH/2008 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan 35

No.

4.7


Indikator

Panduan

Peraturan terkait

konservasi flora dan fauna (antara lain dengan buffer zone, pembuatan poster, papan peringatan, dll).

Alam dan penangkapan Satwa liar untuk periode 2008

a. Dilakukan inventarisasi kawasan lindung di sekitar kebun. b. Sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat serta petani di sekitar kebun. c. Jenis Kawasan Lindung ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

1) UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; 2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3) Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 4) PP No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan lindung Perusahaan perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundangundangan.

1.

Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah. 2. Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun. 3. Rekaman identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.

36

No. 4.8

Prinsip dan Kriteria Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi. Perusahaan perkebunan harus melakukan koservasi lahan dan menghindari erosi sesuai peraturan perundangundangan.

4.9

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

1. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai. 2. Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai. 3. Tersedia Rekaman pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.

a. SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai harus dapat menjamin, bahwa : 1) Kawasan dengan potensi erosi tinggi antara lain adalah daerah sempadan sungai yang tidak lagi ditanami kelapa sawit. 2) Dilakukan penanaman tanaman yang berfungsi sebagai penahan erosi pada sempadan sungai. b. Apabila di kawasan sempadan sungai sudah ditanami kelapa sawit dan sudah menghasilkan (>4 tahun), maka perlu dilakukan program rehabilitasi pada saat peremajaan (replanting).

1) UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; 2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3) PP No.28 tahun 2011tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan bawah tanah 4) Kepres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

1. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK; 2. Tersedia /SOP mitigasi GRK; 3. Tersedia rekaman tahapan alih fungsi lahan. 4. Tersedia rekaman mitigasi

a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK; b. Menerapkan pengurangan emisi GRK misalnya pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dan

1) UU No 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim; 2) PP No 41 Tahun 1999

Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Perusahaan perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.

37

No.


Indikator GRK;

Panduan penerapan penangkapan gas metan dari POME atau gas methan yang di dibakar /flare serta menerapkan perhitungannya , sesuai ketentuan ISPO c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll) sebagai biomassa menggantikan bahan bakar fosil; d. Untuk menghitung emisi GRK perlu diamati dan dicatat /dihitung hal hal sebagai berikut: 1) Perubahan penggunaan lahan (hilangnya karbon). 2) Pemupukan, penggunaan pestisida dll. 3) Penggunaan listrik. 4) Penggunaan bahan bakar pertahun untuk transportasi. 5) Pengurangan emisi dari POME. Sedangkan produk samping dapat berperan dalam pengurangan emisi dapat dihitung dari produk samping seperti kernel. e. Perhitungan Gas Rumah Kaca secara mandatori diterapkan pada 1 April 2015

Peraturan terkait

3)

4)

5)

6)

tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Inpres No 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. MoU Pemerintah Indonesia dan Norwegia Tahun 2010 tentang Kerjasama dalam Mengurangi Emisi GRK dari Deforesrasi dan Degradasi Hutan. Permenhut No P 68/MenhutII/2008 tentang Demonstration Actvities Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Permenhut No P 30/MenhutII/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

38

No. 5.

5.1

Prinsip dan Kriteria TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan perkebunan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

1. Tersedia Dokumentasi K3 yang ditetapkan olehPerusahaan. 2. Telah dibentuk organisas K3 yang didukung sarana dan prasarana. 3. Tersedian rekaman penerapan K3 termasuk pelaporan

a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3; b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan; c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja dengan resiko kecelakaan kerja tinggi; d. Riwayat kejadian kecelakaan / cidera harus disimpan; e. Adanya pelaporan penerapan SMK3 secara periodik kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

1) UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2) UU No 23 Tahun 1993 tentang kesehatan; 3) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 4) UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial Nasional; 5) PP No 13 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek; 6) Permen Teaga Kerja No Per 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3; 7) Permenakertrans No PER12/MEN/VI/2007 tentangPetunjuk Teknis Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran,Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.

39

No. 5.2

Prinsip dan Kriteria Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja Perusahaan perkebunan harus menerapkan peraturan perundangan tentang kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kemampuannya.

Indikator

1. Diterapkannya peraturan tentang Upah Minimum. 2. Memiliki sistem penggajian baku yang ditetapkan. 3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja (perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana olahraga) 4. Tersedia kebijakan perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan rekaman pelaksanaannya.

Panduan

a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan UMR daerah bersangkutan. b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek; c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan; d. Daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan;

Peraturan terkait

1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2) UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial Nasional; 3) PP No 13 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek; 4) PP No 31 Tanun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional 5) Permenakertrans No PER .01/ MEN/1999 tentang Upah Minimum

40

No. 5.3

Prinsip dan Kriteria Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama) Perusahaan perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi.

5.4

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

1. Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan sesuai peraturan perundangan 2. Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. 3. Tersedia rekaman daftar karyawan. 4. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja. 5. Tersedia rekaman pengaduan dan keluhan pekerja.

a. SOP penerimaan pekerja/pegawai, b. Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang ditentukan c. Perusahaan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja d. Tersedia rekaman daftar karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya

1) UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3) Keputusan Menakertrans No. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 4) Kepmenakertrans No 235/MEN 2003 tentang Jenis jenis Pekerjaan yang membahayakan kesehatan keselamatan atau moral anak; 5) Kepmenakertrans No 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk mengembangkan Bakat dan Minat;

Pembentukan 41

No.

5.5

Prinsip dan Kriteria Serikat Pekerja.

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

Perusahaan perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.

1. Menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja. 2. Memiliki kebijakan tentang pembentukan serikat pekerja perusahaan. 3. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 4. Tersedia rekaman pembentukan serikat pekerja dan pertemuanpertemuan baik antara perusahaan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja.

a. Perusahaan memfasilitasi terbentuknya serikat pekerja b. Perusahaan memberikan pembinaan kepada serikat pekerja c. Perusahaan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja d. Bila serikat kerja telah terbentuk , maka serikat pekerja tersebut harus memenuhi peraturan yang berlaku

1) UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja; 2) Menakertrans No PER.06/MEN/ IV/2005 tentang Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja

Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja

1. Tersedia Kebijakan perusahaan dalam mendukung pembentukan koperasi; 2. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi. 3. Rekaman pembentukan koperasi oleh para karyawan

a. Perusahaan memfasilitasi terbentuknya koperasi karyawan b. Perusahaan memberikan pembinaan kepada koperasi karyawan sampai terbentuknya badan hukum koperasi karyawan c. Bila koperasi telah terbentuk : Koperasi memiliki surat pendirian dan melengkapi persyaratan yang lengkap yaitu akta pendirian dan anggaran dasar dan Koperasi memperoleh status hukum setelah aktanya

1) UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2) PP No 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Anggaran Dasar Koperasi; 3) PP No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan simpan Pinjam oleh Koperasi; 4) PP No 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi; 42

No.


Indikator

Panduan pendiriannya disahkan oleh Pemerintah d. Koperasi karyawan melakukan RAT e. Koperasi karyawan mempunyai aktifitas yang nyata f. Daftar karyawan yang menjadi anggota koperasi

6.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

6.1

Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan Perusahaan perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.

1. Tersedia program meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya; 2. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan

a. Berperan dalam memberdayakan masyarakat sekitar. b. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. c. Melakukan identifikasi keberadan masyarakat sekitar termasuk penduduk asli

Peraturan terkait 5) Kepmenkop dan UKM No 96/Kop/MKUKM/x/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam.

1) 2)

3) 4)

UU No 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Permentan No 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 43

No.


Indikator

Panduan

Peraturan terkait

3. Mendukung pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan, dll. 6.2

Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli Perusahaan perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli.

1. Memiliki program jangka pendek jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli) sesuai kebutuhan. 2. Memiliki program untuk mempertahankan kearifan lokal. 3. Tersedia rekaman realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.

a. Berperan dalam memberdayakan penduduk asli (indigenous people) b. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli. c. Membantu mempertahankan adat istiadat dan kearifan lokalnya

1) 2)

UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Permentan No 26/Permentan/ OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

1) UU No 18 Tahun 2004 44

No. 6.3

Prinsip dan Kriteria Pengembangan Usaha Lokal Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian / pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.

7

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

Tersedia rekaman transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.

Perusahaan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok dan meningkatkan kemampuan. Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain: penyediaan sarana produksi, transportasi, dan jasa lainnya.

tentang Perkebunan; 2) Permentan No 26/Permentan/ OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Tersedia rekaman hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang berkesinambungan.

Perusahaan perkebunan melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan melalui :

a. UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; b. Permentan No 26/Permentan/ OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; c. UU no. 5

PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN Perusahaan perkebunan dan pabrik harus terus menerus meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasi kan rencana aksi yang mendukung peningkatan

1) Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal serta keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen.

c) t a n

2) Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar.

N

3) Pelaksanaan tindakan korektif

45

No.

Prinsip dan Kriteria produksi berkelanjutan

Indikator

Panduan

Peraturan terkait

maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

o 0 7 / P Jakarta, Agustus 2014. Sekretariat Komisi ISPO

46

ISPO) UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Recommend Documents