Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit ....

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUMITAMA GUNAJAYA AGRO GROUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Ratih Kusuma Wardhani Email : [email protected] Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Al. Sentot Sudarwanto Email : [email protected] Dosen Fakultas Hukum UNS

Abstract by oil palm company Bumitama Gunajaya Agro Group based on Local Regulation of West Kotawaringin No.1 Year 2012 on corporate social responsibility management (after ward named Local Regulation of West Kotawaringin No.1 Year 2012) to increase community prosperity, its obstacle and current solution. This reseach is a non doctrinal (empiric), with a form of percriptive reseach. Source of data that being used by the writer came from primary data by direct interview with the head of estate agency Kotawaringin Barat regency, Secretary of Kotawaringin Barat Regency, Head of CSR BGA Group and surrounding community representative. Secondary data was obtained from company’s documents and relevant regulation on CSR. Kotawaringin Barat regulation arranges the creation of CSR coordination body, and Local Regulation of West Kotawaringin No.1 Year 2012 already legalized on 25 April 2012 has not being implemented yet due to no implementation instruction being released, therefore, there is no government body coordinate the implementation of CSR. It is an obligation for company that works in natural resources to implement CSR as Act No 25 Year 2007 on Capital Investment, and Act No 40 Year 2007 on Limited Liability Companies. In order to follow the regulation, BGA Group through its subsidiary PT BGB and PT ASMR implements CSR program in a systematic approach. CSR budget is planned for each year, even will increase the focus and avoid over lap with government program. Keywood: Implementation, Local Regulation of West Kotawaringin No.1 Year 2012, Corporate Social Responsibility.

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit Bumitama Gunajaya Agro Group (selanjutya disebut BGA Group) berdasarkan Peraturan Kabupaten Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penggelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut Perda Kab Kobar No.1 Tahun 2012) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hambatan yang dihadapi serta solusi yang telah dilakukan. Jenis Penelitian ini adalah non doctrinal (empiris), dengan bentuk penelitian preskriptif.Data yang diambil penulis bersumber dari data primer berupa wawancara dengan Dinas Kehutanan Kab Kotawaringin Barat (selanjutya disebut Kab Kobar), Sekretaris Daerah Kab Kobar), Head of CSR BGA Group, dan masyarakat sekitar perusahaan.Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen perusahaan, peraturan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (selanjutnya disebut TJSP). Perda Kab Kobar mengatur pembentukan Badan koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan/BTSP

149

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016

dan penentuan besaran dana TJSP sebesar 1-3% dari laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak. Penulis menemukan fakta bahwa Perda Kab Kobar No.1 Tahun 2012 yang telah diundangkan tanggal 25 April 2012, belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum dikeluarkannya peraturan pelaksana, akibatnya tidak ada instansi yang bertugas mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program TJSP di Kab Kobar. Padahal setiap perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam diwajibkan oleh Undangundang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk melaksanakan TJSP. Sadar akan kewajibannya BGA Group lewat anak perusahannya di Kab Kobar yaitu PT Bumitama Gunajaya Abadi dan PT Andalan Sukses Makmur setiap tahun telah melaksanakan kegiatan TJSP secara terprogram.Setiap tahun telah ditetapkan anggaran sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Kata kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2012, TJSP di Kab Kobar, Implementasi.

A. Pendahuluan Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabangcabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kemajuan ekonomi nasional. Berdasarkan hal tersebut perlu dicermati bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata mata merupakan tanggung jawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab semua yang berkepentingan (stakeholders) seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan negara Indonesia. Sehingga diperlukan peran serta pengusaha dalam ikut mensejahterakan masyarakat, terutama pekerja dan masyarakat di seki t ar p erusa ha an. Me nsej ah te raka n masyarakat di sini diartikan memberikan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang diwujudkan dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Secara normatif suatu perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan dapat ikut menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. Bahkan secara normatif perusahaan di waji bkan (Pasal 74 UU PT ) unt uk i kut melakukan kegiatan tertentu demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitarnya.(T Gayus Lumbuun,http:// supermasihukumusahid.org).Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat 2 (dua) jenis tanggung

150

jawab sosial perusahaan yaitu dalam pengertian luas, tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan berlangsungnya Sustainable economic activity (kegiatan ekonomi berkelanjutan) dan dalam pengertian sempit merupakan social responsibility dari perusahaan dalam hubungan-hubungan perusahaan itu dengan pihak-pihak internal dan eksternal perusahanaan tersebut. (Sutan Remy Sjahdeini,2007:37) Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN) pertama 2005-2009, mengenai permasalahan dan agenda pembangunan, menegaskan bahwa telah terjadi ekses negatif dari pembangunan, yaitu timbulnya berbagai kesenjangan, mulai dari kesenjangan antar golongan, pendapatan dan pembangunan antar wilayah. Atas fakta tersebut, perlu sesegera mungkin dikeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan itu adalah dengan mencantumkan klausul mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut sebagai TJSP) dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) sebagai salah satu kewajiban perusahaan (legal responsibility). UUPM menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), sedangkan UUPT menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.Sedangkan PP No.47 Tahun 2012 menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selanjutnya Penulis dengan maksud keseragaman dalam jurnal ini akan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/TJSP. Pasal 15 UUPM, menyebutkan salah satu kewajiban penanaman modal yaitu melaksanakan tanggung jawab perusahaan, kemudian apabila


penanaman modal/perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administrative sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 UUPM. Pasal 74 UUPT, menyebutkan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, di mana kewajiban ini dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, kemudian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 UUPT keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas/PP No.47 Tahun 2012.Sebenarnya jauh sebelum PP No.47 tahun 2012 disahkan, telah muncul Peraturan Daerah mengenai TJSP, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Perda Kab. Kobar Nomor 1 Tahun 2012). Namun sayangnya ada beberapa peraturan dalam perda yang bertentangan dengan UUPM dan UUPT, serta PP No.47 Tahun 2012, akibatnya Perda Kab. Kobar Nomor 1 Tahun 2012 sampai sekarang belum dilaksanakan. Bumitama Gunajaya Agro Group (selajutnya disebut BGA Group) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit, BGA Group yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat (selanjutnya disebut Kab Kobar) Provinsi Kalimantan Tengah adalah PT Bumitama Gunajaya Abadi/PT BGB dan PT Andalan Sukses Makmur/ PT ASMR. Kegiatan TJSP yang telah dilakukan adalah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan,dan lingkungan.(www.bumitama. com/csr). Berdasarkan uraian diatas, tujuan ditulisnya artikel ini adalah menganalisis implementasi TJSP oleh BGA Group berdasarkan Perda Kab Kobar No.1 Tahun 2012 untuk kesejahteraan masyarakat, lalu hambatan apa saja yang dihadapai BGA Group dalam mengimplementasikan TJSP berdasarkan Perda Kab Kobar No.1 Tahun 2012 untuk kesejahteraan masyarakat serta solusi yang telah dilakukan BGA Group atas hambatan tersebut. B. MetodePenelitian Suatu penelitian yang tujuannya adalah untuk mencari jawaban, maka diperlukan suatu metode yang tepat.Metode adalah alat untuk

mencari jawab. (Setiono,2010:19). Jenis penelitian ini adalah penelitian non doktrinal.H.B.Sutopo mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif sumber datanya dapat berupa manusia (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, rekaman, dokumen, dan arsip. (H.B Sutopo,2002:49). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer berupa wawancara dengan Sekertaris Kab Kobar, Kepala Dinas Kab Kobar, CSR DepartementHead BGA Group, dan masyarakat sekitar perusahaan. Lalu data sekundernya berasal dari dokumen-dokumen perusahaan yaitu Social Impact Assessment PT. BGB, Provinsi Kalimantan Tengah, Social Impact Assessment PT. ASMR, Provinsi Kalimantan Tengah, laporan bulanan kepada Dinas Perkebunan Kab Kobar, Laporan Kepada Bupati Kab Kobar, dan Laporan tahunan Perusahaan serta peraturan-peraturan yang terkait. Seluruh data yang didapat dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif, penulis bergerak diantara data, selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data kemudian bergerak di antara data reduction/reduksi data, data display/penyajian data dan conclusion drawing/kesimpulan, dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya.(H B Sutopo,1998:37). C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bumitama Gunajaya Agro Group berdasarkan Perda Kab Kobar No 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam situs resminya, Bumitama Agro Group adalah perusahaan yang bergerak dibidang produsen minyak kelapa sawit/ Palm Oil dan biji kelapa sawit/Palm Kernel, dengan sebagian besar perkebunan berada di Indonesia. Wilayah operasional berada di 3(tiga) provinsi di Indonesia, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau, di mana selain dibangun perkebunan kelapa sawit juga telah dibangun pabrik pengelolaan .(www.bumitama-agri.com/about). Sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk mensejahterakan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di area perusahaan, perusahaan melaksanakan program TJSP, untuk lebih jelasnya digambarkan dalam skema dibawah ini:

151


Sadar akan tugas dan tanggung jawab sosial seperti yang diamatkan oleh UndangUndang, BGA Group secara kontinyu dan terprogram telah menerapkan konsep TJSP dalam implementasi manajemen usahanya. Disadari bahwa dinamika perkembangan lingkungan perusahaan berjalan sedemikian cepat, sehingga membutuhkan berbagai inovasi dan kreasi kegiatan TJSP yang mampu dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dinamika lingkungan perusahaan tersebut seperti adanya tuntutan otonomi daerah, sehingga harapan/cita-cita kesejahteraan masyarakat menjadi semakin tinggi. Padahal kemampuan pemerintah daerah masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan secara menyeluruh. Disini peran TJSP untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial di luar kegiatan pokok perusahaan, agar kepentingan masyarakat luas dapat terpenuhi secara semaksimal, sehingga kesejahteraan hidup mereka dapat meningkat.Salah satu elemen penting dalam kesejahteraan hidup tersebut adalah adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan.Dalam hal ini peran manajemen sangat penting dalam upaya untuk memformulasikan berbagai program kegiatan TJSP di PT BGB dan PT ASMR, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat luas.Pada akhirnya berbagai program kegiatan TJSP di PT BGB dan PT ASMR diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Disebutkan pada pertimbangan Perda Kab Kobar No 1 Tahun 2012, disebutkan Perusahaan mempunyai peran penting dalam menggerakan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan perbangunan ekonomi.

152

Oleh karena itu, agar Perusahaan dapat melakukan fungsinya dengan baik sesuai dengan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kab Kobar maka perlu dikeluarkan kebijakan dalam Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna.Bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggungjawab sosial perusahaan, pada tanggal 25 Januari 2012 telah dikeluarkan Perda Kab Kobar No 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.Perda Kab Kobar No.1 tahun 2012 muncul atas inisiatif dari anggota DPRD pada saat reses, harapannya pelaksanaan TJSP tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.(wawancara dengan Bapak Masradin, Sekretaris Daerah Kab Kobar). Perda Kab Kobar No. 1 tahun 2012 mengisyaratkan pengelolaan TJSP dilakukan dengan pertama kali mendata perusahaan yan g me mil iki kewa ji ban da n d ap at melaksanakan TJSP, dilakukan penyusunan program sosialnya, dan penghimpunan dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan TJSP, serta terakhir bagaimana pendistribusian dana tersebut.(Pasal 7 ayat (1) Perda Kab Kobar No.1 tahun 2012).Untuk melaksanakannya dibentuk Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut BPTSP), dasar hukum pembentukan BPTSP didasarkan pada Keputusan Bupati Kab Kobar. BPTSP harus dibentuk paling lama 6 (enam)


bulan sejak Perda ini diundangkan. Mengenai dana TJSP, ditentukan besarnya 1-3% dari laba bersih perusahaan setelahdipotong pajak.(Pasal 18 ayat (2) Perda Kab Kobar No.1 tahun 2012). Sebenarnya ketentuan dalam ayat (2) ini bertentangan dengan ketentuan ayat (1) yang menyatakan besarnya danaTJSP harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan. Disatu sisi pembuat aturan menyerahkan kepada Perusahaan untuk secara independen menentukan besaran dana TJSP dengan mengacu pada kemampuan finansial perusahaan yang tentu saja berbeda beda, namun disisi lain pembuat aturan secara sepihak telah menentukan besarnya dana TJSP.Pasal 20 Perda Kab Kobar No.1 tahun 2012 memberikan kewenangan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan BPTSP kepada DPRD dan Bupati. Uraian diatas menjelaskan adanya perbedaan pengaturan TJSP di dalam UUPM, UUPT, PP TJSP dengan Perda Kobar No.1 tahun 2012. Ketentuan yang berbeda adalah berkaitan dengan pengenaan da na TJS P, pa da pe rat u ran U UPM, UUPT disebutkan pengenaan dana TJSP diserahkan pada kemampuan perusahaan berdasarkan kewajaran dan kepatutan, sedangkan Perda Kab Kobar No.1 tahun 2012 memberikan ketentuan dana TJSP sebesar 1- 3% yang diambil dari laba bersih Perusahaan setelah pajak. Berkaitan dengan perbedaan ini, Pemerintah Kab Kobar (eksekutif) menyatakan tidak setuju, perbedaan ini nantinya akan menimbulkan masalah. Eksekutif mengusulkan Perda hanya mengatur masalah teknis berkaitan dengan pembentukan BPTSP, tidak perlu menentukan besaran dana TJSP, karena kemampuan perusahaan berbeda-beda, selain itu sifat dari TJSP adalah sukarela artinya undangundang hanya mewajibkan pelaksanaan TJSP namun mengenai besaran dana diserahkan kepada kemampuan Perusahaan. Akhirnya Perda Kab Kobar No.1 Tahun 2012 tetap diundangkan pada 25 Januari 2012, namun sampai dengan sekarang aturan pelaksanannya yaitu Peraturan Bupati belum pernah dikeluarkan.(wawancara dengan Bapak Masradin, Sekretaris Daerah Kab Kobar). Walaupun Peraturan mengenai TJSP masih terkendala karena Peraturan Bupati belum juga dikeluarkan, Pemerintah Daerah tetap mengharapkan Perusahaan berpartisipasi dalam bidang pembangunan,

hal ini dikarenakan terbatasnya dana APBD yang dimiliki oleh Kabupaten. Berkaitan dengan laporan, tidak ada kewajiban bagi Perusahan untuk memberikan laporan pelaksanaan TJSP secara berkala kepada Dinas Perkebunan, karena sebenarnya tidak ada mandat pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Dinas Perkebunan, sehingga perusahaan yang tidak melakukan TJSP tidak akan diberikan sanksi begitu pula tidak ada penghargaan bagi Perusahaan yang telah melaksanakan TJSP. Pelaksanaan program TJSP dilaksanakan dengan berkoordinasi langsung dengan Dinas-Dinas terkait. (wawancara dengan Bapak Kamaludin, Kepala Dinas Perkebunan Kab Kobar). Berdasarkan hal tersebut, sadar akan tugas dan tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang, maka PT BGB dan PT ASMR secara berkelanjutan dan terprogram telah menerapkan konsep TJSP dalam implementasi manajemen usahanya. Agar implementasi program TJSP berjalan lancar dan tepat sasaran maka dilakukan suatu kegiatan pengkajian mengenai dampak positif maupun negatif dari suatu perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, baik dampak yang telah terjadi dan dampak yang potensial terjadi dimasa yang akan datang. Termasuk di dalamnya mengetahui persepsi masyarakat dan mengetahui serta mengelola sebagai bagian dari upaya social safeguard (pengamanan sosial).Kajian ini disusun dalam suatu dokumen yang disebut dokumen Kajian Dampak Sosial/Social Impact Assesment (selanjutnya disebut dokumen SIA).Dokumen SIA ini dijadikan landasan oleh perusahaan untuk menyusun rencana kelola sosial dan rencana kegiatan TJSP.Secara umum TJSP bisa diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal baik bersifat eksternal dan internal. Selain itu TJSP juga bertujuan untuk meningkatkan legitimasi masyarakat lokal, meningkatkan ra sa me mil i ki ma sya ra ka t t er ha da p perusahaan, serta tuntutan dari UU PT diharapkan program TJSP yang dilaksanakan perusahaan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, akhirnya tujuan perusahaan berupa kelestarian sosial perusahaan bisa tercapai. (Social Impact Assesment PT BGB,2009:1). Penentuan

153


program TJSP didasarkan padaa dokumen SIA masing-masing perusahaan, kemudian sekitar bulan Maret setiap tahunnya pihak perusahaan menghadiri pertemuan desa disekitar perusahaan yang membahas program ke rja d esa d alam set ahun , selanjutnya dari data-data tersebut perusahan dapat menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang membutuhkan partisipasi dari perusahan.(wawancara dengan Yohanes Agung Baskoro, CSR Departement Head BGA Group) Selama ini tidak pernah terjadi tumpang tindih antara pemberian bantuan dari BGA Group, karena sifat bantuan dari BGA Group adalah partisipasi.Sesuai dengan skema pelaksanaan TJSP, Bumitama Guna Jaya Agro Group lewat PT BGB dan AMSR telah melakukan beberapa program TJSP, yaitu: a) Pendidikan, meliputi pembangunan gedung sekolah dari tingkat TK Metro Manggao, SD Metro Manggao, SMP Metro Manggao, diperuntukan bagi karyawan dan masyarakat sekitar PT BGB, pelatihan guru-guru bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, pemberian beasiswa. b) Kesehatan, PT. BGB telah memiliki klinik 24 jam, yang terletak di dalam area kebun dengan dokter dan bidan yang standby. Mobil Ambulance yang dimiliki 2 (dua) unit. Kemudian pada tahun 2014 dilaksanakan sunatan masal bekerja sama dengan Dinas kesehatan, diperuntukan bagi warga sekitar kebun dan keluarga karyawan kebun. Pada tahun 2015, dilakukan kegiatan penanggulangan dampak asap bekerjasama dengan Kepolisian dan Dinas Kesehatan.(Wawancara dengan Yohanes Agung Baskoro, CSR Departement Head BGA Group). c) Sosial Budaya,dibagi menjadi bantuan bidang sosial budaya dan infrastruktur, yaitu bidang sosial budaya selama tahun 2014 PT BGB telah memberikan bantuan sosial budaya antara lain berupa bantuan kesenian kuda lumping, bantuan dana pekan olah raga desa, bantuan kaos bagi tim sepakbola SMKN 1 Kotawaringin Lama. Lalu bidang insfrastruktur berupa perlengkapan instalasi air bersih ml, mesin pompa air, pipa beserta perlengkapanya diberikan kepada SDN 1 Sukamakmur, SDN 1 Kotawaringin

154

d)

e)

f)

g)

Hulu, Mushola Baburrahman, Kelurahan Kotawaringin Hulu. Bantuan berupa alat berat perbaikan jalan sepanjang 2 km antara Kondang-Rungun.Bantuan pembangunan ruangan penyimpanan darah dengan luas bangunan 60 m2 (6 x 10 m, t = 3,8 m), dilengkapi 1 unit genset kapasitas ± 22 kwh dan 2 unit AC, nilai ekonomi bantuan adalah sebesar Rp. 141.900.000 Keagamaan, partisipasi perusahaan pada tahun 2014, antara lain membantu pembangunan tempat ibadah baik Masjid maupun Gereja, membantu perayaan hari besar keagamaan baik muslim maupun non muslim. Pemberdayaan Masyarakat Lokal/ Local Business Development, berupa bantuan modal usaha dan pembinaan pengembangan ternak ayam potong di lingkungan Desa Sukamakmur, Program binaan budidaya ikan keramba air tawar di Desa Rungun Hubungan yang harmonis dengan para pemaku kepentingan/Synergic Community Relation, berupa bantuan beras bagi warga jompo di desa Sakabulin, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan jumlah 28 orang/5 Kg per bulan, dimulai dari bulan Juni s/d Desember 2014, Bantuan bagi korban kebakaran diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu 50 kotakmieinstan dan 100 buah selimut,Bantuan berupa penyelenggaraan Bazar murah di 12 Desa dan 1 Dusun di lingkungan Kecamatan kotawaringin Lama, bazar murah dilaksanakan pada H-3 Lebaran

Lingkungan. PT ASMR menyediakan 40.000 bibit tanaman konservasi untuk ditanam Taman Nasional Tanjung P ut t i n g , Ba n t u a n pe m b a ng u n a n menara pemantau asap di Taman Nasional Tanjung Putting,Bantuan kepada masyarakat sekitar berupa penyelenggaraan pelatihan pemadam kebakaran kepada karyawan dan masyarakat sekitar. Selain kegiatan TSJP yang dilakukan oleh PT BGB dan PT ASMR dilakukan secara mandiri, ada juga yang melibatkan instansi pemerintah seperti dalam kegiatan pelatihan pemadam kebakaran bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran, kegiatan


pengobatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kepolisian, kegiatan pelatihan guru bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pelaksanan kegiatan TJSP dilaporkan kepada Dinas Perkebunan secara priodik, baik per tiga bulan, enam bulan dan laporan tahunan. Biasanya laporan pelaksanaan TJSP ini melekat bersama laporan teknis perusahaan. Laporan TJSP juga memberikan kepada Bupati Kab Kobar.Anggaran program TJSP biasanya telah ditetapkan setiap tahunnya, namun anggaran tersebut tidak bersifat keadaan dan kondisi bisnis. Seperti contoh penetapan anggaran program TJSP tahun maka anggaran TJSP tahun 2015 dipangkas akibatnya banyak program TJSP yang tidak dilaksanakan.(wawancara dengan Nur Aisah Fitri Jamil, CSR Specialist PT BGA Group). Seluruh kegiatan TJSP namun tidak menutup kemungkinan apabila ada permintaan dari Pemerintah Kab Kobar untuk berpartisipasi dalam pembangunan, selama Perusahaan masih mampu dan Program tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan Perusahaan, maka Perusahaan akan menyanggupi.Sekitar tahun 2014 Badan Perencanaan Daerah mengundang Perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam, yang beroperasi di wilayah Kab Kobar untuk membantu Pemerintah memajukan pembangunan Kabupaten, kepada PT BGB diminta partisipasinya dalam membangun/mengeraskan ruas jalan sepanjang 25 km, yang menghubungkan Kotawaringin Lama dan Pangkalanbun sebagai ibukota Kabupaten, ruas jalan ini selalu tergenang air ketika pasang, partisipasi ini disanggupi oleh PT BGB dengan memberikan bantuan berupa alat berat dan dana sebesar Rp.1.000.000.000,-. Dengan pengerasan jalan ini sudah dipastikan masyarakat sangat terbantu, akses menuju ibukota menjadi lebih mudah, mobilitas warga menjadi lancar, distribusi barang menjadi lancar, harga barang menjadi semakin terjangkau, anak-anak mudah untuk melanjutkan sekolah di ibukota.(wawancara dengan Bapak Kamaludin, Kepala Dinas Perkebunan Kab Kobar). Berdasarka n wawa ncara deng an masyarakat sekitar Perusahaan, dengan hadirnya Program TJSP yang dilakukan oleh PT BGB dan PT ASMR sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.Wawancara dilakukan

pada saat dilaksanakan latihan Pemadam Kebakaran. a) Menurut Lurah Kumai, Bapak Syamsudin, mengatakan Pelatihan Pemadam Kebakaran yang dilakukan Bumitama Gunajaya Agro ini sangat bermanfaat, harapannya para perwakilan desa akan membagikan informasi kepada masyarakat. b) Menurut Kepala Desa Sukamakmur, Bapak Gimin, mengatakan PT BGB sudah banyak memberi bantuan,bantuan perbaikan jalan, desa menjadi tidak terisolir lagi, anak-anak menjadi mudah untuk menuntut ilmu, dan pembangunan gedung sekolah, anak-anak diberi fasilitas belajar yang baik. c) Menurut Kepala Desa Kinjil, Bapak Jembar Wibowo, acara Pelatihan Pemadam Kebakaran yang dilakukan sa n g a t ba g u s u n t u k me n am b ah pengetahuan, selain itu PT BGB telah banyak membantu pembangunan Desa, semenjak ada PT BGB jalan-jalan di kampung menjadi bagus, pembangunan tempat ibadah. d) Menurut Lurah Kumai Timur, Bapak Syamsudin Noor, dengan hadirnya PT ASMR listrik telah masuk desa, desadesa menjadi terang kemudian akses jalan darat menjadi bagus, dahulu banyak warga desa hanya bekerja mencari Kara, Daun Nipah, namun semenjak ada pembangunan dari PT ASMR pendapatan masyarakat dapat meningkat ± 100% - 300%, banyak warga bekerja di Perusahaan, harga bahan pokok menjadi terjangkau karena pengangkutannya sudah bisa lewat darat tidak perlu lagi lewat sungai e) Menurut Kepala Desa Sekoyer, Bapak Taufiq, kehadiran pendampingan/ pemberdayaan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat, masyarakat mempunyai kerjaan, dan penghasilan tambahan. Sampai dengan tulisan ini ditulis Pe rd a Ka b Ko ba r No . 1 t a hu n 2 01 2 belum dilaksanakan, dikarenakan belum dikeluarkannya Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksananya. Akibatnya tidak ada instansi yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP. Hambatan yang dialami oleh PT BGB dan PT ASMR adalah ketidakadaan pengawasan

155


dari instansi pemerintah, menyebabkan pemerintah tidak memiliki data valid tentang perusahaan perkebunan atau perusahan lain yang bergerak dibidang sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan pemerintah hanya akan meminta partisipasi dalam pembangunan pada perusahaan yang sama. 2.

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Munculnya kewajiban hukum yang berkaitan dengan TJSP perlu ditelaah dengan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Teori ini dipopulerkan oleh William Chambliss dan Robert B Seidman. (Satjipto Raharjo,1986:216). Bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran, pembuatan kontruksi dan sebagainya. Selanjutnya, dalam

Teori bekerjanya hukum dari William Chambliss dan Robert B. Seidman tersebut dijadikan dasar Peneliti untuk menganalisis I mple ment asi T JSP ol eh BG AGro up Berdasarkan Perda Kab Kobar Nomor 1 Tahun 2012 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan skema Teori bekerjanya Hukum di dalam masyarakat, maka yang disebut sebagai Pembuat Undang-Undang/Law Making Institution adalah DPRD dan Bupati, lalu 156

mengkaji bekerjanya hukum sebagai suatu pranata dalam masyarakat, maka diperlukan adanya peran manusia sebagai perantara agar hukum dapat melakukan regenerasi atau menerapkan norma norma hukum karena di dalam kehidupan masyarakat, regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Dengan demikian, hukum tidak hanya harus dilihat sebagai seperangkat peraturan yang bersifat statis, melainkan suatu proses. Jadi untuk memahami hukum yang hidup, tidak dapat hanya mempelajari kaedah kaedah yang ada tetapi harus memahami juga bahwa dalam masyarakat di mana hukum itu hidup terjadi proses proses sosial. (Syahrul Makmud,2012:16). Menurut Robert B.Seidman, (Satjipto Raharjo,2010:146) bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari diagram dibawah ini:

Birokrasi Pelaksana adalah DPRD dan Bupati, sedangkan Rakyat/Role occupant adalah Perusahan yang melaksanakan TJSP. Berhadapan dengan aturan yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku anggota masyarakat, akan dijumpai peranan dari para anggota masyarakat (yang diatur) itu sendiri. Ditonjolkan 2 (dua)macam faktor yang berhubungan dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu sudut


1)

Sudut perspektif ketaatan. Tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responnya terhadap peraturan-peraturan hukum akan tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktorfaktor ekstra juridis yang bekerja atas dirinya. Masalah ketaatan warga negara terhadap hukum itu sesungguhnya tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Melainkan merupakan persoalan yang kompleks dan harus diterima sebagai suatu proses yang melibatkan bekerjanya berbagai faktor dan kekuatan, hal ini berarti termasuk peran dari pejabat pelaksana hukum (sanctioning agencies). Perda Kab Kobar No.1 Tahun 2012 mengamanatkan pembentukan BPTSP yang bertujuan mengkoordinasikan pelaksanaan TJSP di Kab Koba. Badan ini nantinya melakukan mendataan seluruh perusahaan di Kab Kobar yang bergerak di bidang sumber daya alam, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan TJSP kepada masyarakat. BTSP berwenang menghimpunan dana program TJSP yang berasal dari Perusahaan sebesar 1- 3 % dari laba perusahaan selama setahun setelah pajak. Perda ini memberikan kewenangan kepada Bupati dan DPRD untuk melakukan pengawasan (Pasal 20), apabila Pengelola BTSP tersebut tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenai sanksi diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi dari DPRD (Pasal 21). Ketentuan Pasal 18 mengamanatkan Pemegang Peran/Rakyat/Role occupant harus melaksanakan program TJSP dengan kordinasi BTSP, bagi Pemegang Peran/Rakyat/Role occupant ketentuan ini sangat memberatkan, dari segi ekonomi setiap tahun Perusahaan telah menetapkan besarnya anggaran berdasarkan kondisi bisnis perusahaan managemen perusahaan masih bisa mengurangi anggaran TJSP yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian dari segi sosiologis adalah kemampuan setiap perusahaan adalah berbeda beda, tidak bisa pemerintah menutup mata dengan beranggapan bahwa seluruh perusahaan

2)

yang bergerak di bidang sumber daya alam memiliki keuntungan yang besar, sehingga mampu menyisihkan dana untuk program TJSP sebesar 1- 3 % dari aba Perusahaan selama setahun setelah pajak. Pelaksanaan TJSP selama ini tidak pernah bermasalah, tidak terjadi tumpang tindih karena sifatnya hanya partisipasi.Di sisi Birokrasi Pelaksana, Pembuat Undang-Undang mengistruksikan agar dibentuk BTSP maksimal 5 tahun semenjak Perda ini diundangkan, namun sampai tulisan ini dibuat peraturan pelaksana dari Perda ini yaitu Peraturan Bupati belum keluar. Akibatnya birokrasi pelaksana tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Sudut Perspektif Organisasi. Hukum dilihat dari perspektifnya tersebut mempersoalkan seluk-beluk pengorganisasian dari hukum itu sendiri dan tidak dihubungkan dengan unsur-unsur serta sifat-sifat orang yang berhubungan dengan bekerjanya hukum. Masalah pentaatan orang kepada hukum, masalah bagaimana para pelaksana hukum itu menjalankan pekerjaannya adalah contoh-contoh pembicaraan yang tidak termasuk di dalam perspektif organisasi ini. Sebaliknya akan pembicaraan akan mengarah pada bahan-bahan apa yang dipakai di dalam penyusunan peraturan hukum. Di dalam skema Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat, tampak adanya kekuatan-kekuatan yang kompleks serta faktor-faktor yang bekerja atas lembaga perundang-undangan. Agar ada mekanisme untuk menjamin agar warga negara tetap menjalankan nilai-nilai yang telah diterima oleh masyarakatnya. (Soejono Soekamto,2009:58).Hukum juga dipakai sebagai mekanisme untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.Hal ini lebihlebih terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami masa pembangunan berencana seperti Indonesia saat ini.Dalam keadaan terssebut maka kesadaran hukum rakyat bukanlah merupakan satu-satunya ukuran yang harus dipergunakan. Di dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan, maka ia dapat hanya berfungsi sebagai alat kontrol.Untuk keadaan di Indonesia di samping mempersoalkan faktor

157


kesadaran rakyat, ada yang terpenting yaitu membuat hukum yang nantinya akan dijalankan. Tuntutan pembuatan hukum seharusnya ditafsirkan sebagai suatu rencana bertindak (plan of action). Maka yang disebut sebagai UndangUndang itu sekedar suatu kerangka dan pedoman bertindak yang selanjutnya masih harus dilengkapi dengan segala macam sarana yang dibutuhkan agar dapat dijalankan dengan semestinya. Dalam Perda Kab Kobar No.1 Tahun 2012, Pembuat Undang-Undang yaitu DPRD dan Bupati mengeluarkan peraturan mengenai Pengelolaan Tanggung Jawab Perusahaan yang dikoordinasikan oleh suatu BPTSP, latar belakang Perda ini dibuat adalah adanya kewajiban bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang usaha Sumber Daya Alam untuk melakukan TJSP. Kemudian pihak eksekutif menginginkan agar pelaksanaan TJSP yang dilakukan oleh Perusahaan dikoordinasikan suatu BPTSP. Sehingga Perusahaan yang wajib dan mampu melaksanakan TJSP diwajibkan memberikan dana TJSP kepada BPTSP, selanjutnya badan ini akan mengelola dan mendistribusikan dana tersebut sehingga pelaksanaan program TJSP dapat tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Namun sejalan dengan waktu terjadi gejolak politik di Kab Kobar, pimpinan daerah berganti, kemudian pemerintah melihat akan terjadi kesulitan dalam melaksanakannya, maka akhirnya Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Bupati tidak dikeluarkan. D. Simpulan BGA Group melalui PT BGB dan PT ASMR telah melaksanakan kegiatan TJSP di wilayah Kab Kotawaringin Barat. Kegiatan TJSP ini dilaksanakan secara mandiri atau berkoordinasi dengan Dinas terkait. Pelaksanaan TJSP di Kab Kobar tidak dilaksanakan berdasarkan Perda Kab Kobar No.1 Tahun 2012, hal ini disebabkan sampai tulisan ini dibuat Perda tersebut belum memiliki Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Bupati. Kendala tidak dikeluarkannya Peraturan Bupati karena ada ketentuan di dalam Perda yang bertenntangan dengan UUPT, UUPT Perusahaan BGA Group yang beroperasi di KabKobar adalahPT BGB dan PT ASMR. Pelaksanaan TJSP oleh BGA Group tidak

158

dilaksanakan berdasarkan Perda Kab Kobar No.1 tahun 2012. Hal ini dikarenakan sampai dengan tulisan ini ditulis, aturan pelaksana Perda yaitu Peraturan Bupati belum dikeluarkan. Selanjutnya BGA Group melaksanakan TJSP secara mandiri atau berkoordinasi dengan Dinas terkait. Dalam menentukan program TJSP, BGA Group mendasarkan pada dokumen SIA (social impact asssessment), dan rencana program tahunan desa-desa sekitar perusahaan, sehingga pelaksanaannya menjadi tepat sasaran. BGA Group telah membangun beberapa sekolah, memiliki klinik 24 di dalam area perusahaan, pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan pada masyarakat, bantuan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa dengan ibukota kabupaten, atau menghubungkan desa dengan desa lainnya. Fokus utama program adalah keberlanjutan, sehingga tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang namun juga keterampilan/skill.Dengan adanya program TJSP yang dilaksanakan oleh BGA Group, banyak perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan, akses jalan menjadi terbuka, masyarakat tidak tergantung lagi dengan moda transportasi sungai, anak-anak dapat melanjutkan sekolah, harga kebutuhan hidup bisa ditekan, banyak masyarakat yang mendapat penghasilan baru.Anggaran TJSP setiap tahunnya telah ditentukan, namun masih dapat berubah pada tahun pelaksanaan dengan alasan efisiensi Perusahaan. Hambatan yang dialami pemerintah daerah dalam pelaksanaan adalah tidak adanya aturan yang memberikan kewenangan pada Dinas untuk mengawasi pelaksanaan TJSP, akibatnya pemerintah tidak memiliki data valid mengenai perusahan mana saja yang telah melaksanakan TJSP.Sedangkan hambatan bagi perusahaan adalah ketidakadaan data mengenai perusahaan mana saja yang telah melakukan TJSP maka pemerintah sering meminta kepada BGA Group untuk berpartisipasi dalam pembangunan. E.

Saran

Dibutuhkan suatu Peraturan Bupati yang mengatur pembentukan BPTSP, peraturan tersebut mengatur masalah koordinasi antara perusahaan dan pemerintah, sehingga ada pengawasan dari instansi pemerintah dalam melaksanakan TJSP. Peraturan tersebut tidak perlu menentukan besarnya dana TJSP, karena besaran dana TJSP didasarkan pada kemampuan masing-masing perusahaan.


Daftar Pustaka

Buku dan jurnal H B Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif.ctk pertama. Surakarta: Sebelas Maret University Press. ___________.1988.Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar Dasar Teoritis dan Praktis.ctk pertama. Surakarta: Pusat Penelitian. ____________. 2010. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum.ctk.Kedua. Yogyakarta:Genta Publishing. Robert B Seidman. 1972. Law and Development: A General Model, Law and Society Review.jilid VII. Setiono. 2010. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta:Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Syahrul Mahmud. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan.Yogyakarta: PT.Graha Ilmu. Thopane Gayus Lumbuun. Telaah Hukum atas Ketentuan Corporate Social Responsibility Dalam UUPT (Sebuah Kajian dari Perspektif Etika Bisnis ke Pertanggungjawaban Hukum), dalam http:// supermasihukumusahid.org/attachments/article/79,hlm.8, diakses pada tanggal 11 Maret 2016, jam 09.00 wib. Eny Suastuti. 2014. ”Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT”),Rechtidee Jurnal Hukum,Vol.9.No.2,Desember 2014.Madura. M.R.Mathews. 1995. “Social and Environmental Accounting: A Practical Demontration of Ethical Concern”, Journal of Busines Ethics,1995,Vol.14. Sutan Remy Sjahdeini. 2007. ”Corporate Social Resposibility”,Jurnal Hukum Bisnis,Volume 26,No.3.Yogyakarta. Ridwan Khairandy. 2008. “Corporate Sosial Responsibility, Dari Shareholders ke Stakeholders, dan dari Etika Bisnis ke Norma Hukum”. Makalah dalam workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta,6-7 Mei 2008.

159

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Recommend Documents