newsletter Membudayakan Pemilu opini Kegagalan Komunikasi Partai Oleh Ania Safitri Stop Kampanye Terselubung Oleh Ahmad Halim rumahpemilu

rumahpemilu.org Indonesia ElectI

n Portal

newsletter #7 | januari 2014

opini Kegagalan Komunikasi Partai Oleh Ania Safitri

Demokrasi perwakilan mengharuskan terdapatnya wakil dari konstituen (rakyat) untuk duduk di lembaga legislatif dalam rangka menghasilkan sebuah kebijakan publik. Wakil rakyat ini terpilih dari beberapa partai politik yang ada di sebuah negara. » Hlm. 4

Stop Kampanye Terselubung Oleh Ahmad Halim

n

editorial

Membudayakan Pemilu Apa sebab pemilu tak menarik bagi publik? Banyak dari kita menjawab: dewan dan pemerintahan berjalan tak baik. Partisipasi pemilu tak linear dengan kualitas pemerintahan terpilih. Tapi jika kita melepaskan variabel peserta pemilu dan hasil pemilihan, pada dasarnya pemilu memang belum membudaya dalam demokratisasi. Perbincangan soal sistem, manajerial penyelenggara, hukum, beserta sejumlah isu khusus pemilu masih jauh dari masyarakat. Bahkan, bahasan pemilu lebih jauh dari politik dan demokrasi. Yang menarik, tak sedikit dari aktivis demokratisasi menilai pemilu sebagai omong kosong lima tahunan.

» Selengkanya di hlm. 2

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuat peraturan terkait pedoman pelaksanaan kampanye (PKPU No.15/2013). Namun, setelah dikaji dan dibandingkan dengan Undang-Undang No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, ternyata ada bias pemaknaan terhadap kata “kampanye”. » Hlm. 5 Sinema Pemilu: All the President’s Men » Hlm. 7 Iron Jawed Angels » Hlm. 9

Kaleidoskop pemilu 2014: Desember 2013. » Hlm. 12


n Portal

newsletter | #7 | januari 2014

n

editorial

Membudayakan Pemilu Oleh USEP HASAN SADIKIN

penonton infotainmen, kebanyakan malah membahas cinta segitiga Antasari Azhar-Rani (cady golf)-Nasrudin.

Apa sebab pemilu tak menarik bagi publik? Banyak dari kita menjawab: dewan dan pemerintahan berjalan tak baik. Partisipasi pemilu tak linear dengan kualitas pemerintahan terpilih.

Awalnya, antikorupsi bertantangan dengan undangundang yang memaknai “korupsi” sebatas soal uang negara dan pejabat publik. Pemaknaan ini menempatkan korupsi sebagai permasalahan struktural. Memang, saat itu pun sudah ada pernyataan “korupsi adalah masalah kultural”. Tapi pernyataan ini tak menyertai makna korupsi secara kultural, maknanya tetap sebatas prosedural hukum.

Tapi jika kita melepaskan variabel peserta pemilu dan hasil pemilihan, pada dasarnya pemilu memang belum membudaya dalam demokratisasi. Perbincangan soal sistem, manajerial penyelenggara, hukum, beserta sejumlah isu khusus pemilu masih jauh dari masyarakat. Bahkan, bahasan pemilu lebih jauh dari politik dan demokrasi. Yang menarik, tak sedikit dari aktivis demokratisasi menilai pemilu sebagai omong kosong lima tahunan.

Pemahaman korupsi yang masih elitis tergambar dengan gagalnya demonstrasi gerakan sejuta facebooker dukung Cicak (cinta Indonesia cinta antikorupsi) vs Buaya. Jumlah “like” yang hampir satu juta di page facebook itu hanya hanya mampu mendatangkan kurang dari 50 demonstran mendukung KPK. Ada hambatan pemahaman antara korupsi sebagai hal struktural yang coba diterapkan di kultural.

Pemaknaan politik yang jauh dari urusan sosial dan personal menambah melangitnya pemilu dari bumi. Indonesia di masa Orde Baru mengalami fase pengharaman politik. Kajian pemilu saat itu pun tak asyik karena hasilnya sudah tahu sebelum pemungutan suara.

Seiring capaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), isu antikorupsi meluas menyertai kulturalisasi “(anti) korupsi”. Dalam prosesnya gerakan antikorupsi memaknai kata “jujur” sebagai langkah awal sebagai pemberantasan korupsi. Dengan slogan “Berani Jujur Hebat”, gerakan antikorupsi mempopulerkan bahasan korupsi yang rumit ke media pop seperti lagu, film, dan media sosial. Pemahaman antikorupsi makin meluas. Komunitas muda antikorupsi merumput.

Pemilu tak dimiliki publik. Ia ditempatkan sebagai soal prosedur dan struktur, bukan kultur. Dampaknya pemilu dimaknai hanya urusan elite. Pemilu dengan pemaknaan elitis lalu mendekat tak tahu malu di jelang pencoblosan. Partisipasi memilih lepas dari pemaknaan rakyat sebagai subjek berdaulat. Suara berarti objek yang diakumulasi menjadi kursi, bukan aspirasi.

Belajar dari antikorupsi

Sekarang, (anti)korupsi dibahas banyak masyarakat. Pemberitaannya ditunggu layaknya hasil pertandingan sepakbola. Obrolannya mengisi ruang transportasi publik. Bahkan, pemilu pun menjadi penting disinggung jika

Melangitnya pemilu mirip dengan isu antikorupsi di awal pasca-Reformasi. Orang pusing menyimak bahasan korupsi di TV, apalagi berdiskusi atau sebatas ngobrol. Bahkan jika ditanya masalah korupsi kepada para ibu 2


n Portal


berkaitan dengan korupsi: ketua partai pelaku korupsi, jangan pilih caleg/partai korup, dana bantuan sosial, dan sebagainya.

Kulturalisasi pemilu Membudayakan pemilu bisa belajar dari gerakan antikorupsi yang mempopulerkan kata “korupsi”. Jargon “Jurdil”, “Luber”, “Hak pilih”, dan lainnya sebaiknya dibahasakan sesuai dengan ikatan sosial di masyarakat. Di antaranya pemilu perlu didekatkan dengan pemuda sesuai passion dan komunitasnya. Misal: komunitas jurnalis kampus didekatkan dengan pelatihan jurnalistik pemilu; libatkan komunitas film dengan lomba film pendek pemilu; juga komunitas seni yang lain untuk menyampaikan opini melalui media seninya masing-masing; ajak fans Manchester United memilih di pemilu dengan diskusi “Pemilu dan Sepakbola” atau “Korupsi Politik di PSSI”. Di edisi newsletter kali ini, rumahpemilu.org coba menjadi bagian kulturalisasi pemilu melalui film. Semoga pendekatan budaya pop ini bisa membuat pemilu makin popular di Indonesia, khususnya pemuda. Di diskusi pertama (9/1) RP membahas skandal kemenangan pilpres di Amerika dalam “All The President’s Men”. Di diskusi kedua (17/1) RP mendiskusikan “Iron Jawed Angels” untuk membahas perjuangan gerakan perempuan mendapat hak pilih di pemilu Amerika. Bahan diskusi menjadi artikel dalam rubrik baru di newsletter ini, “Pemilu dalam Film”. Gerakan pemilu perlu melakukan percepatan perluasan pemahaman dan dukungan massa terhadap pemilu. Kita tahu, pemilu merupakan barang baru bagi Indonesia. Pasca-Reformasi, Indonesia baru tiga kali secara “benar” melaksanakan pemilu (1999, 2004, dan 2009). Penyelenggaraan pemilu yang “benar”hampir seusia dengan kesungguhan pemberantasan korupsi.

3

Inspirasi komisioner Tapi yang perlu diingat, pembudayaan, apa pun itu, bukanlah proses pendek. Perluasannya pun harus bertahap menyertai berbagai pihak dan pendekatan. Pembudayaan antikorupsi berhasil cukup cepat karena disertai capaian kerja struktural pemberantasan korupsi oleh KPK. Nama seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, atau jubir KPK, Johan Budi dikenal sebagia sosok ideal seiring pemberitaan kerja struktural KPK. Gerakan pemilu belum mempunyai inspirasi struktural dari KPU layaknya kerja hebat KPK yang menginpirasi masyarakat hingga komunitas antikorupsi tumbuh di akarrumput. KPU di Pemilu 1999 yang diisi perwakilan partai peserta pemilu ricuh sikapi hasil pemilu hingga Presiden Habibie turun tangan. Capaian positif modernisasi penyelenggaraan Pemilu 2004, hangus karena kasus korupsi salah satu komisionernya. KPU di Pemilu 2009 dinilai buruk terkait permasalahan daftar pemilih. Semoga KPU di Pemilu 2014 dengan semangat transpransinya bisa menginspirasi pembudayaan pemilu. Jika komisioner pemilu kerja hebat masyarakat bisa terangsang menyukai pemilu. Kita membayangkan, jika prinsip Jurdil dan Luber diterapkan di Pemilu 2014 dan terasa kuat oleh rakyat, prinsip pemilu itu pun terdorong diterapkan dalam pemilihan yang lebih bersifat keseharian: memilih kepala keluarga, memilih ketua kelas, memilih ketua RT, memilih forum penasehat sekolah, dan sebagainya. Mungkin semua upaya pembudayaan pemilu tersebut jika disimpulkan dengan slogan, bunyinya: “Men-Jurdil-Luber-kan Masyarakat, dan Memasyarakatkan Jurdil-Luber”.

Usep Hasan Sadikin Redaktur pelaksana rumahpemilu.org


n Portal


n

opini

Kegagalan Komunikasi Partai Oleh Ania Safitri Demokrasi perwakilan mengharuskan terdapatnya wakil dari

babkan kegagalan komunikasi partai merupakan konsekuensi

konstituen (rakyat) untuk duduk di lembaga legislatif dalam

hilangnya ideologi di dalam partai. Pada konteks bermasyarakat

rangka menghasilkan sebuah kebijakan publik. Wakil rakyat ini

demokrasi menempatkan partai sebagai keterwakilan sejumlah

terpilih dari beberapa partai politik yang ada di sebuah negara.

kelompok menyertai ideologi. Partai merupakan penghubung ideologi masyarakat ke pemerintahan. Jika nilai dan bentuk ide-

Di dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, partai ten-

ologi ingin diperluas melalui pemerintahan, jalan satu-satunya

tu memiliki kewajiban untuk menyampaikan aspirasi rakyat dari

melalui partai.

bawah. Partai memiliki fungsi untuk mengagregrasi (mengumpulkan) dan mengartikulasikan aspirasi rakyat yang kemudian

Pemilu dan demokrasi secara prosedur menempatkan partai se

dibawanya ke tingkat legislatif untuk menjadi sebuah kebijakan.

bagai pemangku kebijakan yang paling penting. Kebijakannya bukan hanya pada pilar legislatif tapi juga posisi pemimpin tertinggi

Begitulah seharusnya partai ideal yang menjalankan fungsinya

eksekutif, presiden.

dengan benar. Sebagai jembatan rakyat dengan pemerintah, merumuskan aspirasi masyarakat ke dalam sebuah proses pem-

Ideologisasi partai penting karena merupakan upaya mengikat

buatan kebijakan publik.

alur komunikasi masyarakat. Dengan ideologi, ikatan rakyat terhadap partai akan kuat dan aspirasi akan sampai ke parlemen.

Akan tetapi, dalam sistem kepartaian di Indonesia, fungsi partai

Ideologi berasal dari permasalahan masyarakat. Kehadirannya

sebagai sarana komunikasi politik ini kurang dapat dijalankan

ditetapkan pemikiran dan praksis sebagai solusi.

oleh partai yang ada. Ideologi partai hanya menjadi sebuah dagangan. Tagline “atas nama rakyat” makin banyak didengar

Salah satu syarat partai Ideologi merupakan syarat partai berdiri

hanya ketika kampanye dimulai, untuk mengeruk suara. Suara

sebagai bentuk keberpihakan yang mengatasnamakan keter-

konstituen hanya menjadi rebutan. Yang terjadi bukan penyam-

wakilan masyarakat. Ini bukan sekedar tempelan.

paian aspirasi rakyat tetapi transaksi politik. Kuantitas partai di

2014 kita akan kembali menghadapi pemilu. Sikap kita, bila tak

Indonesia tidak sejalan dengan kualitasnya.

bisa menjamin atau tak dapat jaminan suatu partai bisa men-

Kegagalan partai menjalankan segala fungsi komunikasi meng

jalankan program berdasar ideologinya, kita jangan pilih partai

akibatkan partai tak terlembaga. Seperti yang dijelaskan Scott

itu. Penguatan jaminanya bisa berupa kontrak komitmen pada

Mainwairing, dalam sistem kepartaian yang partainya tak meng

masyarakat beserta media yang bersanksi pengunduran anggota

alami institusionalisasi akan cenderung lebih memperkenalkan

dewan dari parlemen.

tokoh, bukan partai. Partai kurang mendapatkan kepercayaan

Hanya ideologi yang bisa menilai anggota dewan di parlemen

dari masyarakat. Padahal, sebagai lembaga publik, partai harus

bisa bekerja secara ideal dan memihak rakyat. Ini jaminan untuk

menjadi bagian dari masyarakat dan dimiliki masyarakat.

menghilangkan pragmatisme politik yang semakin kuat dari komunikasi dan kerja politik.

Soal ideologi

Ania Safitri Jurnalis Rumahpemilu.org

Tak terlembaganya partai dalam sistem kepartaian yang dise-

4


n Portal


n

opini

Stop Kampanye Terselubung Oleh Ahmad Halim

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuat peraturan terkait pedoman pelaksanaan kampanye (PKPU No.15/2013). Namun, setelah dikaji dan dibandingkan dengan Undang-Undang No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, ternyata ada bias pemaknaan terhadap kata “kampanye”. Pada prakteknya, kampanye melalui alat peraga reklame dan televisi begitu marak tapi menurut regulasi tak masuk kategori kampanye. Gambar calon anggota legislatif (Caleg) atau calon presiden (Capres) yang terpampang di mobil angkutan umum (Mobil Angkot), mobil pribadi, iklan politik, dan kuis politik yang tiap hari semakin marak. Melihat keberadaan alat praga kampanye, iklan yang bernuansa kampanye, dan kuis yang mewajibkan penelponnya menyebutkan jargon si kandidat tersebut. Publik pun resah dan pesimistis menghadapi pemilu yang seharusnya Jurdil dan Luber. Calon anggota legislatif (Caleg) dan calon presiden (Capres) memang pintar dalam membaca perundang-undangan dan peraturan pemilu. ‘Ruang kosong’ atau kampanye yang tidak diatur dalam PKPU No 15/2013 tersebut tentu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkampaye mengenalkan diri, menawarkan program, dan menyampaikan visi misi mereka. Sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan bahwa cara yang selama ini digunakan untuk meminimalisasi pelanggaran pemilu oleh penyelenggara (Bawaslu dan KPU) baik menegur dengan melayangkan surat atau menindak langsung, tidaklah efektif. Kenapa? Karena sampai saat ini saja masih banyak kampanye yang terbilang ‘terselubung’. Oleh karena itu, dibutuhkan cara lain atau kreatifitas penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) untuk membuat 5

para caleg atau capres agar kampanye ‘terselubung’.

tidak lagi menggunakan

Pada dasarnya, Kampanaye ‘terselubung’ dapat dilawan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Misalnya kampanye yang menggunakan stiker kaca film di banyak mobil harus dilawan dengan kampanye yang sama. Tapi, kampanye penyelenggara pemilu tentu berbeda dengan para caleg yang saat ini banyak terpampang. Kampanye penyelenggara pemilu berisikan tentang tata cara berkampanye yang baik, edukatif, dan tentu yang sesuai dengan UU No 8/2013 dan peraturan KPU No 15/2013. Kemudian, kampanye terselubung lainnya yaitu kampanye capres yang dibungkus melalui iklan dan kuis. Kampanye tersebut juga harus dilawan oleh penyelenggara pemilu dengan membuat iklan atau kuis tandingan. Karena menurut penulis jika dibiarkan begitu saja, publik tentu akan merasa apatis. Sebab, hal tersebut menurut publik adalah kampanye. Alhasil Bawaslu menjadi sasaran kemarahan publik, yang dianggap tidak kerja dengan maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan ide-ide cemerlang atau kreatifitas dari para penyelengara pemilu (KPU dan Bawaslu) agar UU No 8/2013 dan PKPU nomor 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menjadi macan kertas saja. Akan tetapi dapat berjalan sebagaimana maksud dan tujuan undang-undang pemilihan umum yaitu jujur, adil (Jurdil) serta langsung umum, bebas dan rahasia (Luber).

Substansi kampanye Menurut Rogers dan Storey (1987) kampanye adalah sebagai


n Portal


santun dan sesuai dengan UU No. 8/2012 serta peraturan KPU No 15/2013 tentang pedoman kampanye angota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota. Bukan malah sebaliknya, menjadi preseden yang buruk karena ‘menghalalkan’ segala cara.

“serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” (Venus, 2004:7). Tentunya, apa yang sudah dilakukan oleh para kandidat kontestan pemilu 2014 saat ini baik calon anggota legislatif (Caleg) atau calon presiden (Capres) seperti iklan, kuis atau menempelkan stiker kaca film di mobil angkutan umum/mobil pribadi sudah tergolong kampanye. Namun, sayangnya pengertian kampanye berbeda menurut UU No.8/2012 dan PKPU No. 15/2013.

Jadi, bagaimana publik bisa percaya, jika mereka (Caleg dan Capres) terpilih menjadi wakil rakyat atau orang nomor satu di negeri ini? Sedangkan dalam proses pemilihan umum (Pemilu) saja sudah melakukan hal-hal yang ‘kotor’ dan membuat publik semakin merasa apatis. Pemilihan umum (Pemilu) 2014 yang sudah tinggal beberapa bulan lagi akan lebih berkualitas dan lebih nikmat, jika para kandidat baik presiden maupun anggota dewan kita mau menggunakan cara-cara yang baik dalam merebut hati rakyat. Jika hal tersebut yang terjadi maka optimistisme publik dalam menyambut pesta demokrasi kali ini akan tercipta. Namun, jika para kandidat masih ‘bandel’ melakukan kampanye yang tidak terpuji dan menciderai asas Jurdil dan Luber, alangkah baiknya jika di Ctrl + Alt+ Delete saja dari pilihan kita.

Yang dimaksud kampanye dalam undang-undang pemilu dan peraturan KPU adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Jadi, jika ada kandidat baik caleg atau capres yang menyampaikan program saja, atau ajakan saja, danatau si kandidat cuma menyampaikan visi misi saja, tanpa secara komulatif, maka tidak bisa disebut dengan kampanye. Arnold Steinberg juga sudah menyebutkan dalam bukunya, “Kampanye Politik dalam Praktek”, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah kerja terkelola dalam pemilihan umum (Pemilu) yang mengupayakan orang yang dicalonkan dipilih, atau dipilih kembali dalam jabatan formal melalui kampanye (partai politik, calon anggota legislatif, dan calon pejabat eksekutif) menawarkan visi, misi dan program serta arah kebijakan yang akan dijalankan bila terpilih.

Maka dari itu, jika anda calon anggota legislatif (Caleg) atau pun calon presiden (caprès) tidak ingin di-delete dari hati rakyat, anda harus berhenti berkampanye menggunakan cara-cara tersebut. Tunjukanlah kampanye yang santun, bersih dan edukatif karena anda adalah seorang yang dianggap intelektual oleh rakyat. Selamat menentukan pilihannya.

Para kandidat baik caleg atau pun capres seharusnya menjadi panutan publik dalam menerapkan politik yang

Ahmad Halim Staf Divisi pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 6


n Portal


n

sinema pemilu

PENGANTAR Pemilu yang masih mengawang perlu dihantarkan ke akar rumput. Membudayakan pemilu coba dilakukan dengan diskusi film. Semoga pendekatan budaya pop ini bisa membuat pemilu makin popular di Indonesia, khususnya bagi pemuda. Di diskusi pertama (9/1) RP membahas skandal kemenangan pilpres di Amerika dalam “All The President’s Men”. Di diskusi kedua (17/1) RP mendiskusikan “Iron Jawed Angels” untuk membahas perjuangan gerakan perempuan mendapat hak pilih di pemilu Amerika. Bahan diskusi menjadi artikel dalam rubrik baru di newsletter ini, “Sinema Pemilu”. Selamat menyaksikan wacana.

Pemilu, Korupsi Politik, dan Pers Oleh Nurainani Fitria All the President’s Men

All the President’s Men (ATPM) menyadarkan kita, di negara dengan sistem hukum yang kuat pun pelanggaran pemilu terjadi dan menentukan kemenangan. Kesadaran ini eksekutif di dalam pemilu melakukan skandal dengan partai sebagai penyuplai wakil rakyat di legislatif, pers menjadi pendorong yudikatif untuk tetap menopang demokrasi.

Sutradara: Alan J. Pakula Pemain: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden, Martin Balsam, Hal Holbrook, Jason Robards, Jane Alexander Rilis: January 1, 1976 (USA) Durasi: 138 minutes

ATPM merupakan film yang diangkat dari kisah nyata skandal Watergate. Diambil dari nama hotel yang terletak di Washington D.C, skandal Watergate merupakan skandal fenomenal menggoncangkan Amerika dan dunia. Jika dibandingkan dengan Indonesia, mirip skandal Bank Century. Semuanya semakin meyakinkan, diskresi dan monopoli pejabat publik beserta kuasa bisnis merupakan persenyawaan korupsi politik di pemilu.

khusus, sampai pemilihan presiden oleh rakyat yang diwakili dewan pemilih (electoral college), prosesnya memakan waktu dua tahun. Dengan proses pemilu begitu panjang, bisa dipastikan kampanye membutuhkan biaya yang sangat besar. Tidaklah mengherankan jika kampanye pemilu presiden di Amerika Serikat merupakan salah satu yang termahal di dunia.

Siapa sangka, hasil investigasi kasus Watergate ternyata melibatkan Presiden Amerika Serikat yang ke-37, Richard Milhous Nixon. Orang nomor satu negara adikuasa ini, menjadi calon petahana untuk Pemilu Presiden Amerika Serikat 1972. Calon Partai Republik ini terpilih. Tapi akhirnya, kasus Watergate “memaksa” Nixon mengundurkan diri dari Gedung Putih pada tahun 1974.

Politik memang penuh intrik. Intrik pun bisa menguat di sistem pemilu mayoritarian (distrik) yang mapan seperti di Amerika Serikat. Tuntutan uang politik yang besar menyertai monopoli dan diskresi, intrik politik berupa korupsi. Di sini kewenangan Nixon sebagai presiden disalahgunakan.

Dengan dua partai dominan di sistem multipartai, pemilu di negeri Paman Sam ini berproses panjang dan melelahkan. Mulai dari tahap awal, pembentukan komite 7


n Portal


menegakkan kebenaran yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat.

ATPM memaparkan kecurangan pemilu yang dilakukan Nixon. Bentuknya rat-fucking (penyusupan) ke dalam Partai Demokrat. Penyusupan meliputi sabotase terhadap kandidat Partai Demokrat, mengacaukan pihak oposisi (Partai Demokrat), penyadapan, pembocoran dokumen palsu, penyelidikan terhadap kehidupan pribadi orangorang Partai Demokrat, penempatan mata-mata, pencurian dokumen, sampai berujung pada pembatalan rapat umum kampanye demokrat.

Jika tertarik mengetahui lebih dalam mengenai skandal Watergate, film besutan Alan J. Pakula yang dirilis tahun 1976 ini adalah salah satu film yang wajib tonton. Dari bahasan substansi dan teknik film, tidaklah mengherankan jika film tersebut berhasil menyabet empat Academy Awards. Best Art Direction, Best Adapted Screenplay, Best Sound, dan Best Supporting Actor, disertai banyak penghargaan lain.

Bukan main-main karena kecurangan pemilu tersebut melibatkan penggalangan dana illegal dan adanya dana rahasia berupa cek senilai $ 25,000 untuk pengumpulan informasi tentang Partai Demokrat dan pemenangan Nixon sebagai presiden. Selain itu juga melibatkan seluruh komunitas intelijen Amerika Serikat, FBI, CIA, dan peradilan.

Pakula mampu mengarahkan Robert Redford (sebagai Woodward) dan Dustin Hoffman (Bernstein) memainkan peran sebagai wartawan dengan rinci teknik dan etika jurnalistik investigasi. Berdasar perspektif pers, ATPM semakin meyakinkan, pers merupakan bagian pilar demokrasi. Kesuksesan pemilu sebagai prosedur demokrasi tak bisa lepas dari peran pers. Melalui pilar keempat demokrasi ini, pemilu diinformasikan dan dipantau melalui fungsi publikasi dan edukasi. Fungsi dan peran pers ini semakin dibutuhkan saat pilar-pilar lainnya retak (bahkan mungkin roboh) karena korupsi.

Melalui film ini, kita disadarkan bahwa peran sebagai pelayan publik tidak hanya terbatas dengan menjadi birokrat atau penegak hukum saja. Wartawan The Washington Post yang berusaha dan berhasil mengungkap skandal kecurangan Nixon juga bisa berperan dalam menentukan arah dan kebijakan sebuah negara. Jadi, yang diperlukan adalah keberanian yang luar biasa dari berbagai pihak untuk

Nurainani Fitria Jurnalis rumahpemilu.org

8


n Portal


n

sinema pemilu

Pentingnya Kemandirian Politik Perempuan Oleh HERU SUPRAPTO

Sutradara: Katja von Garnier

“Kami menyatakan keyakinan kami pada prinsip kemandirian politik.” (Alice Paul: 1885-1977)

Pemain: Hilary Swank, Frances O’Connor, Julia Ormond, Anjelica Huston

Perkembangan partisipasi politik perempuan di Amerika Serikat semaju saat ini tak lepas dari perjuangan gerakan perempuan di masa lalu yang dilakukan dalam waktu yang lama, berliku, dan berdarah. Salah satu potret sejarah gerakan perempuan Amerika Serikat pada abad ke 19 tergambar dalam film Iron Jawed Angels.

Rilis: 2004 Durasi: 123 menit

Film yang disutradarai Katja von Garnier ini diambil dari kisah nyata perjuangan perempuan Amerika Serikat gelombang kedua yang mencapai fase pencapaian hasilnya pada tahun 1920. Pada saat itu, hak pilih perempuan diakomodir di dalam Amandemen ke 19 Konstitusi Amerika Serikat. Tentu, bukan jalan yang mudah mencapai kemenangan mendasar perempuan di ranah politik ini.

perempuan. Sekalipun awalnya diremehkan, mereka diberi kesempatan menjadi pengurus komite NAWSA di Washington D. C untuk mencapai tujuannya itu. NAWSA sendiri organisasi perempuan yang lahir dari sejarah panjang gerakan perempuan untuk hak pilih yang memulai konvensi pertamanya pada 19-20 Juli 1848. Konvensi itu melahirkan “The Declaration of Sentiment” dan tak lama kemudian membentuk National America Women Suffrage Association (NAWSA). Tokoh yang mengemuka saat itu di antaranya Susan B Anthony, Elizabeth Candy Stanton, dan Lucretia Mott.

Diawali dengan kemauan aktivis muda, Alice Stokes Paul yang ditemani Lucy Burns menginginkan adanya amandemen konstitusi soal hak pilih perempuan. Motivasi mereka membangun gerakan hak pilih (suffragist), tak lepas dari kondisi masyarakat Amerika Serikat saat itu yang masih patriarkhal. Pandangan perempuan tak lebih cerdas dari laki-laki apalagi dalam dunia politik seolah tak terbantahkan selama sekian abad.

Di Washington D. C, Alice dan Lucy menggalang dana sendiri dari masyarakat dan tokoh-tokoh lokal. Awalnya, mereka banyak tak mendapatkan simpati. Dengan kerja keras, mereka berhasil mendapatkan donatur, salah satunya istri dari Senator Thomas Leighton. Ia diam-diam

Pada tahun 1912 di Philadelphia, Alice dan Lucy mendatangi pimpinan National American Woman Suffrage Association (NAWSA), Carrie Chapman Catt dan Anna Howard Shaw untuk melobi amandemen konstitusi soal hak pilih 9


n Portal


dengan Presiden yang berjanji mengkaji ulang isu yang disasar. Mereka juga diberi keleluasaan melakukan lobi politik.

memberikan donasinya setiap bulan ke gerakan hak pilih ini karena ditentang suaminya yang berasal dari Partai Demokrat, partai pengusung Presiden Amerika Serikat saat itu, Woodrow Wilson.

Di tengah jalan, muncul perbedaan pandangan dan masalah antara Alice dan Catt. Catt sebagai pimpinan NAWSA tak menginginkan kampanye boikot kebijakan presiden. Catt juga tak senang dana besar yang diperoleh Alice tak masuk ke dalam kas NAWSA. Dua hal ini yang kemudian membuat Alice dan Lucy keluar dari NAWSA dan mendirikan The National Woman’s Party (NWP) dengan barisan gerakan yang sama, yang mereka bangun sejak awal.

Mereka juga berhasil mendapatkan dukungan dari tokohtokoh nasional perempuan, seperti Hellen Keller, Phoebe Harkes, dan terakhir Harriet Blatch, anak dari Elizabeth Candy Stanton. Ketiga perempuan itu dijadikan penasihat NAWSA di Washington D. C. Di dalam suatu pertemuan, Alice dan Lucy bertemu dengan Inez Mulholland, pengacara buruh dan Ben Weissman, kartunis surat kabar Washington Post. Inez diproyeksikan NAWSA untuk menjadi tokoh yang tampil di publik karena kecerdasan, kesamaan ideologi, dan agitasi massanya. Ia dipercaya dapat menggalang suara publik untuk mendorong adanya amandemen konstitusi. Ia berorasi di berbagai negara bagian untuk mendapatkan suara di parlemen.

Dengan bendera NWP, gelora tuntutan hak pilih perempuan di dalam amandemen konstitusi semakin besar dan radikal. Mereka melakukan aksi desakan di depan Gedung Putih setiap hari sampai tuntutan mereka dipenuhi. “Tuan Presiden, berapa lama perempuan harus menanti kemerdekaannya?” menjadi tagline yang menyindir Presiden Wilson saat itu.

Sedangkan, Ben Weissman membantu lobi pemberitaan di Washington Post yang besar perannya di dalam mendorong dan mengontrol isu hak pilih perempuan.

Perang Dunia I dimulai. Setelah Jerman menenggelamkan sejumlah kapal perang Amerika Serikat, presiden mengumumkan negara dalam situasi darurat perang. Perang dimanfaatkan presiden untuk menaikan popularitasnya di masyarakat. Tujuannya, agar Wilson dapat dipilih kembali saat pemilu kedua.

Gerakan NAWSA diawali dengan parade gerakan perempuan pada Maret 1912 saat presiden terpilih Woodrow Wilson dilantik di Washington D. C. Metode parade digunakan untuk mendapatkan perhatian media dan masyarakat Amerika. Awalnya parade berjalan lancar dan terkendali. Tak lama kemudian, sekelompok lakilaki yang tak senang mengejek aksi dan menyerang para partisipan aksi yang semuanya perempuan.

Dalam kondisi darurat perang, para aktivis NWP tak surut selangkah pun. Mereka mengetahui risiko tak disukai publik karena melayangkan aksi protes ke presiden saat kondisi perang. Puncaknya, aksi protes mereka di depan Gedung Putih dibubarkan paksa sekelompok laki-laki yang tak simpatik dan ditahan polisi dengan dalih mengganggu lalu lintas.

Situasi ini langsung mendapatkan perhatian Presiden Woodrow Wilson yang saat itu baru tiba di Washington. Parade memang ditujukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden. Keesokan harinya, peristiwa ini menjadi berita utama di media massa dan mereka sangat puas atas pencapaian itu. Dari publikasi itu berhasil mempertemukan delegasi NASWA yang dipimpin Alice

Di persidangan, aktivis NWP, salah satunya Lucy, menolak membayar denda karena menganggap tak melanggar hukum. Akhirnya, mereka mendekam di dalam penjara selama 60 hari di Occoquan, sebuah penjara perempuan di Virginia. Sekali pun ditahan, aktivis NWP lainnya 10


n Portal


menggantikan aksi mereka. Tak sudi teman-teman sebelumnya dipenjara, Alice berserta beberapa orang melakukan aksi serupa yang berakhir di belakang jeruji. Di dalam penjara, Alice melakukan mogok makan yang diikuti teman-teman seperjuangannya. Merasa aksi mereka jangan sampai diketahui publik, sipir penjara memaksa Alice mengonsumsi makanan yang dibuat lunak dengan memasukannya ke tenggorokan dan lubang hidung menggunakan selang. Begitu menyakitkannya tindak kekerasan yang dilakukan sipir itu. Penganiayaan yang diterima selama itu berakhir setelah catatan-catatan Alice terungkap di Washington Post. Tersebarnya berita itu mengubah opini publik tentang perjuangan aktivis NWP dan menjuluki mereka “Iron Jawed Angels”. Kesempatan ini dimanfaatkan NAWSA untuk mendesak Presiden Wilson mengamandemen peraturan ini dan membebaskan aktivis NWP dari penjara. Pada 1920, sebanyak 36 wilayah telah menyetujui untuk meratifikasi amandemen, di mana Tennessee menjadi Negara terakhir dan juga penentu jebolnya undang-undang ini. Pada 26 Agustus 1920, amandemen ke-19 memberikan perempuan hak pilih dan ditetapkan menjadi hukum konstitusional. Hampir 10 tahun gerakan NWP akhirnya memberikan hasil. Tak dipandangnya perempuan dalam ranah politik seperti di Amerika Seriat terjadi hampir di semua negara.

Gerakan politik perempuan Indonesia Gerakan perempuan di Amerika Serikat saat itu mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Saat jaman kemerdekaan, banyak organisasi sosial dan politik perempuan sejak tahun 1920an bermunculan. Mereka bersama kaum lakilaki melangkah berjuang bersama melawan imperialisme asing. Sampai puncaknya gerakan perempuan berakhir pada masa kelam tahun 1965. Sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa, posisi dan peran 11

perempuan mengalami rekonstruksi sosial. Ranah gerak perempuan dipaksakan masuk ke dalam wilayah domestik dan subordinat dari laki-laki. Perempuan ditundukkan pada persoalan rumah tangga dan inferioritas. Rezim Orde Baru kemudian mereproduksi wacana, simbol, film, kurikulum pendidikan, dakwah agama, dll yang semuanya dalam rangka inferiorisasi sekaligus stigmatisasi perempuan. Rezim tiran tak berlangsung abadi. Pada 1998, rezim itu hancur dan gerakan perempuan kembali bergelora. Pelanpelan gerakan perempuan meredefinisi, merekonstruksi, dan mereproduksi keperempuanan Orde Baru menjadi ke arah perjuangan kesetaraan gender. Tak cukup hanya itu, perjuangan kesetaraan gender semestinya simetris dengan perjuangan politik praktis. Bagaimana pun, segala kebijakan yang menyangkut tubuh dan gagasan perempuan di wilayah privat, domestik, maupun publik ditentukan melalui kebijakan politik yang dilahirkan rahim parlemen. Merasa tak pernah terwakili secara politik, sekelompok perempuan mulai menggeliat upaya affirmative action sejak tahun 2001. Membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengampanyekan affirmative action dan membentuk jaringan perempuan dengan isu perjuangan yang sama. Kemudian muncul perjuangan affirmative action yang dikenal dengan Kelompok Perempuan Peduli Politik yang dalam perjalanannya menggunakan wadah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). KPPI gabungan dari 17 partai politik, perempuan anggota DPR-RI yang bergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen, 38 LSM, kelompok akademisi yang bergabung dalam Jaringan Perempuan dan Politik, dan 78 organisasi wanita yang bergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) (Swara Androgini, Vol. II No. 5 Juni 2003, hal 14). Akhirnya, setelah melalui desakan dengan berbagai cara, afirmatif kouta 30 persen perempuan termaktub dalam UU Pemilu pada tahun 2003. Meski demikian, kultur partai yang masih didominasi patriakhal tak pernah secara penuh


n Portal


Perempuan Sosial dan Politik di Inggris dimana ia pernah berkiprah.

mendukung partisipasi politik perempuan. Sejak, pemilu 1999 – 2004 keterwakilan perempuan di parlemen tak melebihi 10 persen. Calon legislator perempuan direkrut hanya untuk memenuhi persyaratan administratif pemilu soal 30 persen kuota perempuan. Alhasil, perempuan hanya jadi objek politik. Mereka masih berada di bawah ketiak kuasa laki-laki sejak dalam partai hingga sampai ke gedung parlemen. Tragisnya, mereka juga dimanfaatkan secara finansial untuk pemasukan partai dari transaksi pencalonan anggota legislatif.

Partai politik perempuan dibentuk sebagai manifestasi kemandirian politik perempuan saat itu. Mereka sadar oligarki patriakhal dalam politik tak akan pernah secara leluasa memberikan akses kekuasaannya sebagaimana oligarki kapital yang memberi akses kepada kaum proletar sepanjang massa. Untuk mencapai perkembangan sejarah manusia tanpa penghisapan dari manusia lain dan kesetaraan gender, dibutuhkan perjuangan kelas atau cluster.

Padahal, latar belakang kuota 30 persen perempuan di parlemen tercipta dari koreksi dan kompensasi perlakuan diskriminatif perempuan yang berakibat pada tak terwujudnya “de-facto equality” seperti dijamin UU Dasar 1945. Jadi, kuota 30 persen sifatnya sementara untuk percepatan keadilan gender di ranah politik. Jika kemudian hari, peluang ini dirasa tetap menjadikan perempuan sebagai objek politik, perlu kiranya mengevaluasi langkah politik afirmatif 30 persen perempuan.

Partai politik perempuan digagas untuk berkonsentrasi melakukan pendidikan politik perempuan yang kemudian dapat mengambil alih ruang politik yang didominasi kultur patriarkhi. Dari wadah tertinggi di ranah politik ini, kepercayaan diri perempuan dalam aktivitasaktivitas politik dapat terwujud. Sekaligus, menggalang dan memperkuat solidaritas jaringan perempuan untuk terwujudnya kesetaraan gender di ranah politik. Tak perlu disangkal lagi, suatu saat nanti kita tak lagi memerlukan kuota politik di parlemen yang hanya jadi permainan sistem patriarkhi. Tetapi, kita dapat membawa satu gerbong politisi perempuan yang diusung oleh partai politik perempuan di parlemen yang berdampak ke wilayah privat, domestik, dan publik perempuan itu sendiri. Sangat mungkin itu terjadi.

Partai perempuan, bukan afirmasi perempuan Melihat objektivikasi politik perempuan di hadapan oligarki patriarkhi politik, penting kemudian kemandirian politik perempuan seperti diserukan NWP pada abad 19. Tokoh sentralnya, Alice Paul, pada 1913 membentuk Uni Kongres untuk Hak Pilih Wanita (CUWS) dan mulai memperkenalkan metode militan yang digunakan Uni

Heru Suprapto Jurnalis rumahpemilu.org

12


n Portal


n

kaleidoskop pemilu 2014

Desember 2013 2/12

hendaknya bisa dilakukan sampai 14 hari menjelang hari pemungutan suara.

KPU dan Kementerian Dalam Negeri mampu mendapati 6,5 juta nomor induk kependudukan (NIK) untuk DPT Pemilu 2014 dari 10,4 juta data. KPU masih kesulitan melengkapi NIK untuk 3,9 juta data sisanya yang merupakan penghuni lembaga pemasyarakatan, pemilih mula yang belum ber-KTP, sedang belajar di asrama, pondok pesantren, institusi pendidikan di luar kota, tinggal di lahan ilegal, atau warga yang tidak memperbarui KTP dan KK sehingga NIK-nya tidak standar.

Semengara itu, Hampirhsemua petinggi partai tegas menyatakan setuju laporan keuangan partainya dibuka dan diumumkan kepada publik. Namun nyatanya, tak semua partai mau memberikannya. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, mengatakan lembaganya pernah mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat supaya sembilan partai di DPR mau mengumumkan laporan keuangan mereka.

Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman menegaskan, pemerintah tetap akan mengecek keberadaan warga tersebut sebelum diberi NIK. Jangan sampai ada warga memiliki lebih dari satu NIK. Karena itu, pengecekan dilakukan ke lapangan. Dari penelitian, ternyata 6,5 juta warga tersebut sudah ada dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu.

Setelah melalui mediasi dan ajudikasi, kata Abdullah, barulah sebagian partai berkenan memberikan laporan keuangannya. Tapi laporan yang diberikan hanya penggunaan duit negara. Partai pun tak mencatat detail aktivitas yang digunakan melalui duit negara itu. Dari laporan-laporan tersebut, kata Abdullah, masih banyak aliran duit tak dilaporkan oleh partai. ICW memperkirakan sangat mungkin duit yang tak dilaporkan itu berasal dari kegiatan ilegal, seperti korupsi.

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan data dengan nomor induk tak valid paling banyak ditemui di delapan provinsi, di antaranya Jawa Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

4/12

Bawaslu akhirnya resmi memberikan rekomendasi kepada KPU untuk terus menyempurnakan DPT hingga 14 hari sebelum pemungutan suara atau 23 Maret 2014. Rekomendasi Bawaslu ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan KPU. Surat rekomendasi Bawaslu dibacakan Ketua Bawaslu Muhammad dalam Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan Rekapitulasi DPT Nasional yang digelar KPU di

3/12

Ada 3,3 juta data pemilih tetap Pemilu 2014 yang masih invalid atau belum memiliki nomor induk kependudukan yang standar. Atas dasar itu, Badan Pengawas Pemilu berpendapat, sebaiknya perbaikan DPT tak dibatasi hingga hari Rabu (4/12), seperti yang disepakati dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, bulan lalu. Ketua Bawaslu Muhammad di sela-sela rapat dengan jajaran KPU dan Kementerian Dalam Negeri di kantor KPU, mengatakan, batas akhir perbaikan DPT

Rekomendasi lainnya, KPU harus memperbaiki DPT sampai memenuhi ketentuan undang- undang, yakni data pemilih dilengkapi dengan nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan nomor induk kependudukan (NIK). Pemerintah juga diminta

13


n Portal


nama lengkap dan tempat serta tanggal lahir. Ia juga mendesak KPU menyerahkan identitas pengurus partaipartai. Melalui data yang diperoleh dari KPU itu, PPATK akan lebih mudah mengawasi transaksi keuangan para calon anggota legislatif.

menyelesaikan administrasi kependudukan. Sementara itu, KPU dan Kemendagri bersepakat memberikan NIK baru kepada 3,3 juta pemilih yang masuk DPT bermasalah. KPU sebelumnya sudah menangani 7,1 juta pemilih dari total 10,4 juta orang yang tak punya NIK.

9/12

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan pelaporan dana kampanye calon legislator sulit dilakukan karena Undang-Undang Pemilihan Umum tidak mengatur ketentuan itu. UU Pemilu hanya mewajibkan partai membuat laporan dana kampanye. Pramono mendesak agar KPU membuat ketentuan yang mengatur pelaporan dana kampanye calon legislator.

5/12

Komisi Penyiaran Indonesia menegur enam stasiun televisi akibat isi siarannya tak adil karena didominasi kelompok politik tertentu. Teguran dilayangkan setelah isi siaran dipantau selama tiga bulan terakhir. Ketua KPI Judhariksawan mengatakan, teguran dilayangkan kepada RCTI, MNCTV, GlobalTV, MetroTV, TVOne, dan ANTV. Sebelum menegur, KPI membuat edaran kepada semua lembaga penyiaran, September 2013 untuk mengingatkan lembaga penyiaran memberikan porsi yang proporsional kepada semua pihak.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan lembaganya memang tidak bisa mengawasi rekening caleg karena tak diatur dalam undang-undang. Pengawasan dana kampanye, kata dia, hanya bisa dilakukan KPU kepada partai. Dia berharap caleg bersikap jujur melaporkan dana kampanye, terutama menyangkut asal-usul dana tersebut ke KPU.

Terkait tentang pilkada, lembaga riset politik Charta Politika mengungkapkan masih tingginya dukungan masyarakat terhadap sistem pemilihan kepala daerah langsung. Mekanisme pemilihan langsung dianggap tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Sebanyak 74 persen responden masih menginginkan pemimpin di daerahnya dipilih langsung. Hanya 18 persen responden yang mendukung ide pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tetap bersikukuh dengan usulan pilkada kabupaten atau kota melalui DPRD seperti disampaikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada yang kini dibahas di DPR.

10/12

Partai mempertanyakan waktu pemungutan suara di luar negeri yang lebih awal dibandingkan Indonesia, yaitu pada 30 Maret-6 April 2014. Mereka khawatir hal itu bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih, khususnya warga yang tinggal di perbatasan. Kekhawatiran itu mengemuka dalam uji publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri, yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (10/12). Hadir dalam acara itu para komisioner KPU, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Komisioner KPU, Hadar N Gumay, mengatakan, KPU memberi rentang waktu 30 Maret-6 April 2014 untuk pelaksanaan pemilu luar negeri. Hadar mengatakan, Pasal 4 Ayat (4) UU Pemilu menyatakan, pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara dalam negeri.

7/12

KPU bakal menyerahkan identitas caleg kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data tersebut akan dipakai untuk memantau transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi dilakukan calon legislator. Anggota KPU, Sigit Pamungkas mengatakan, penyerahan identitas bukan sesuatu yang susah untuk diproses. Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, PPATK bakal menerima data identitas lengkap caleg, meliputi 14


n Portal


masuk daftar pemilih khusus (DPK) akan mengandalkan surat suara cadangan tersebut. KPU akan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilu jika kelak menemukan banyak pemilih yang belum masuk DPT hingga berpotensi menimbulkan masalah di penyediaan logistik.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana, mengatakan, mengembalikan pilkada ke DPRD adalah membalik proses demokratisasi yang tengah berlangsung di tingkat lokal. Pilkada langsung, lanjut Ari, telah membumikan proses politik. Tak hanya elite partai politik yang menentukan, tetapi juga warga di akar rumput. Warga bisa menentukan siapa pemimpin daerahnya tanpa harus diwakilkan elite partai politik di DPRD.

Mengenai laporan dana kampanye, Anggota KPU, Sigit Pamungkas, menilai gugatan pelaporan dana kampanye bisa menjadi alternatif mengungkap kredibilitas caleg. KPU selama ini hanya bisa memberikan riwayat pribadi calon legislator melalui situs resmi.

11/12

Pengawalan distribusi surat suara ternyata belum masuk anggaran KPU. Jika tidak segera dijernihkan, hal itu dikhawatirkan bisa jadi titik rawan distribusi logistik di samping menimbulkan praktik yang tidak sehat antara pihak percetakan surat suara dan aparat keamanan.

13/12

Sejumlah survei menunjukkan miliaran rupiah uang yang dihamburkan partai, calon legislator, maupun calon kepala daerah terbuang percuma. Survei The Asia Foundation menunjukkan sebagian besar pemilih tak terpengaruh oleh politik uang. Mereka tetap memilih calon sesuai dengan pilihannya, meski menerima pemberian dari calon atau partai.

Dalam aanwijzing (penjelasan dokumen) yang merupakan salah satu tahapan lelang logistik Pemilu 2014 di hadapan 22 konsorsium peserta lelang, Kepala Biro Logistik KPU, Boradi mengatakan, KPU tak mengalokasikan pengawalan. Jika distribusinya lintas provinsi, KPU akan koordinasi dengan Polri. KPU akan koordinasi dulu untuk pengawalan. Kalau pengamanan logistik sudah ada, yang belum pengawalan.

Kepala Perwakilan The Asia Foundation, Sandra Hamid mengatakan, pemilih mengikuti pemilihan dengan memilih sesuai hati nuraninya. Dalam hasil survei yang antara lain bertujuan merekam pemahaman, persepsi, dan praktek pemilih dalam kaitan dengan pemilu ini disebutkan, 42,8 persen dari 2.760 responden menyatakan tetap memilih sesuai dengan hati nurani. Sebanyak 21,1 persen tak memilih calon yang menawarkan uang atau barang.

12/12

Ketersediaan surat suara Pemilu 2014 dikhawatirkan karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu hanya membolehkan pencetakan cadangan surat suara 2 persen dari daftar pemilih tetap. Padahal, penambahan jumlah pemilih masih mungkin terjadi melalui daftar pemilih khusus. Pada pemilu sebelumnya, cadangan surat suara yang dikirim selalu kurang untuk daerah tertentu. Untuk pemungutan suara di luar negeri, kekurangan surat suara akan sulit diatasi dengan mencari tambahan dari TPS terdekat.

Sedangkan responden yang menyatakan akan memilih calon yang menawari mereka uang atau barang hanya 18,1 persen. Sedangkan 3,8 persen responden mengatakan sama sekali tak akan mengikuti pemilihan dan 10,4 persen tak menjawab.

16/12

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, sudah yakin dengan DPT yang ditetapkan sebanyak 186,8 juta tak akan bermasalah terhadap ketersediaan logistik. Kecuali dalam waktu sebulan sebelum pemungutan suara ada perubahan drastis, KPU akan beritahukan angka itu kepada pemenang tender.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay mengatakan, pihaknya dibatasi undang-undang dalam mencetak surat suara hingga tak mungkin membuat terobosan. Pemilih yang

15


n Portal


yang tengah dibahas DPR. Ketua Umum Asosiasi, Isran Noor, mengatakan, pemilihan tak langsung adalah bentuk kemunduran demokrasi.

DPT, menurut Hadar, secara prinsip tidak mungkin bertambah kecuali ditemukan pemilih dalam jumlah amat besar yang belum terdaftar. Mereka, misalnya, ratusan ribu pemilih di luar negeri yang belum terdaftar. Terhadap kasus seperti ini, KPU akan minta rekomendasi Bawaslu untuk perubahan DPT luar negeri.

20/12

Ketua MK, Hamdan Zoelva mengatakan, penggantian hakim juga perlu dilakukan segera karena masa jabatannya berakhir Maret. Diharapkan sebelum Pemilu 2014, jumlah hakim konstitusi sudah sembilan orang. MK akan berkekuatan penuh dalam menghadapi kemungkinan sengketa pemilu.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman mengakui, Polri mengajukan dana pengamanan Pemilu 2014 senilai Rp 3,5 triliun. Biaya pengamanan Pemilu 2009 sebesar Rp 1,9 triliun. Seandainya peralatan diadakan di pos-pos lain, hitung-hitungannya dibutuhkan Rp 2,2 triliun. Kepala Biro Logistik KPU Boradi mengatakan, pengamanan yang ditanggung dengan dana KPU adalah pengamanan logistik di tempat, terutama di percetakan. Dia mengatakan, untuk pengawalan logistik dalam perjalanan tidak ditanggung dana KPU. Untuk hal ini, KPU berkoordinasi dengan Polri.

22/12Sejumlah lembaga survei mempublikasikan hasil survei, masyarakat berminat tinggi ikut memilih di pemilu. Tingginya minat dipicu hadirnya figur yang dinilai bisa membawa keadaan lebih baik.

23/12

Komisioner KPU, Ida Budhiati mengatakan, belum satu pun partai yang melaporkan dana kampanye. Dia mengatakan, peserta pemilu mendapatkan sumbangan dari mana saja itu harus dilaporkan ke KPU. Periode pertama tenggatnya 27 Desember.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, Polri mengharapkan dana pengamanan Pemilu 2014 untuk Polri cair awal 2014. Dukungan anggaran sangat penting untuk menunjang personel dalam menjalankan tugas pengamanan pemilu. Boy menambahkan, Polri mengajukan anggaran dana pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun atau sekitar dua kali lipat anggaran pengamanan Pemilu 2009 sebesar Rp 1,8 triliun. Pengamanan pemilu mencakup 519.920 tempat pemungutan suara dengan jumlah pemilih 171.265.442 orang.

Menurut Ida, laporan sumbangan dana kampanye ini akan jadi kontrol apakah peserta pemilu mengumpulkan dana kampanye secara legal menurut undang-undang atau tidak. Dia mengatakan, KPU nanti akan membuka akses informasinya kepada publik, yang merupakan bagian dari edukasi kepada calon pemilih, sekaligus mendorong transparansi peserta pemilu.

25/12

Komisioner KPU, Ida Budhiati mengatakan, hingga kemarin, baru satu partai yang menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Dia mengatakan, untuk laporan penerimaan sumbangan yang deadline-nya 27 Desember memang tak ada sanksi. Mereka yang tak melaporkan hanya dipublikasikan terbuka.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan segera memutuskan gugatan soal pemilihan umum serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif. Sidang gugatan pemilu serentak sudah selesai sejak Maret 2013 dan tinggal diputus.

20/12

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menolak usulan mekanisme pemilihan kepala daerah kabupaten/kota dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah,

Sementara itu, KPU akan menggunakan angkutan Tentara Nasional Indonesia untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Umum 2014 ke daerah yang sulit diakses atau

16


n Portal


kasus kejahatan (whistle blower) maupun pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar kejahatan (justice collaborator). LPSK pun akan bertindak proaktif. Diduga bakal banyak muncul pelaporan kasus politik uang dan juga kegiatan pengumpulan-pengumpulan dana politik yang dilakukan dengan cara-cara ilegal.

ke daerah tertentu yang rawan keamanannya. Namun, KPU belum menganggarkan dana untuk angkutan darurat tersebut, khususnya, dari kabupaten atau kota hingga ke tempat pemungutan suara.

26/12

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifudin memaklumi jika kemarin KPU cuti bersama. Namun, ia menyayangkan diliburkannya Help Desk untuk pelaporan dana kampanye.

30/12

KPU menjawab tantangan agar dana kampanye partai politik bisa diakses publik. Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menyatakan dana partai politik sudah bisa dilihat melalui situs web KPU. Mayoritas tabel yang terisi dalam laporan dana kampanye adalah kolom sumbangan dana kampanye jasa. Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah mengatakan sumbangan jasa adalah dana dari para calon anggota legislatif yang telah terpakai untuk promosi personal.

27/12

KPU menerima laporan dana kampanye dari 12 partai peserta Pemilu 2014. Pelaporan duit partai diatur melalui Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaporan dana kampanye. Isi laporan meliputi catatan penyerahan uang, barang, dan jasa yang digunakan calon legislator untuk membiayai kampanye. Penyerahan laporan dilakukan dalam tiga tahap selama Desember-April. Pelaporan pertama pada Desember ini bersifat sukarela dan tanpa sanksi. Berikut hasil laporannya: 1. Partai Gerindra Rp 144 miliar; 2. Partai Hanura Rp 135,5 miliar; 3. Partai Demokrat Rp 135 miliar; 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rp 130,8 miliar; 5. Partai Amanat Nasional Rp 86 miliar; 6. Partai Golkar Rp 75 miliar; 7. Partai Kebangkitan Bangsa Rp 53,5 miliar; 8. Partai Persatuan Pembangunan Rp 45 miliar; 9. Partai Nasional Demokrat Rp 41,2 miliar; 10. Partai Keadilan Sejahtera Rp 32 miliar; 11. Partai Bulan Bintang Rp 29,6 miliar; 12Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp 19 miliar. Rekapitulasi penerimaan sumbangan dan rekening khusus dana kampanye parpol nantinya akan dilaporkan juga ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika ada penerimaan mencurigakan yang tak dilaporkan, bisa dilacak oleh PPATK. Di bidang penegakan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memperkirakan pada tahun 2014 yang merupakan tahun politik akan terjadi peningkatan jumlah pemohon perlindungan, baik dari pengungkap 17

newsletter Membudayakan Pemilu opini Kegagalan Komunikasi Partai Oleh Ania Safitri Stop Kampanye Terselubung Oleh Ahmad Halim rumahpemilu

Recommend Documents