Kebijakan Pajak Kian Melilit Pelaku >> Sawit Malaysia
3
NEWS www.infosawit.com
Keragaman Hayati Dikebun Sawit
>>
Empat Kesepakatan APEC MRT
>>
4 6
Vol 2 No. 12 Edisi 6 - 26 April 2013
Swasta Baru Sawit
Hanya Boleh Kuasai Lahan 100 Ribu Ha
Office : PT MITRA MEDIA NUSANTARA Ruko Pondok Ranggon Jalan Raya Pondok Ranggon No.32B RT. 02/03, Pondok Ranggon Cipayung - Jakarta Timur 13860. Telp/Fax.021-84309192 NEWS WEEK | 1
[email protected] emailInfoSAWIT :
[email protected],
VERSI DIGITAL
Untuk Berlangganan dan pemasangan iklan, Hubungi :
Telp/Fax.021-84309192 email :
[email protected],
[email protected] Contact : Ignatius Ery Kurniawan, Yossi Sisca Dewi, Samsudin
Laput JAKARTA - Kementerian Pertanian berancang-ancang tahun ini mulai memberlakukan peraturan pembatasan luas lahan perkebunan kelapa sawit maksimal 100.000 hektare (ha) kepada investor atau perusahaan swasta yang baru terjun di bisnis perkebunan sawit. Aturan ini bertujuan memberi ruang bagi pemodal atau perusahaan berskala kecil. Menurut Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Gamal Nasir, di Jakarta, Rabu (24/4), seperti dikutip Reuters, regulasi baru yang merupakan amandemen peraturan tahun 2007 itu mengecualikan perusahaan negara (BUMN) dan koperasi, serta tidak akan mempengaruhi perusahaan perkebunan sawit yang telah mengantongi izin. “Mudah-mudahan bisa diberlakukan tahun ini,” kata Nasir. Dia menambahkan, peraturan tersebut tidak akan berlaku surut. “Bagi perusahaan yang sudah memperoleh lahan lebih dari 100.000 hektare masih bisa mengelolanya, sesuai dengan izin mereka.” Sebelumnya, pemerintah tahun 2007 juga memperlonggar pemilikan modal asing dalam usaha perkebunan sawit, yakni maksimal 95% dari sebelumnya hanya 49%. Kebijakan ini menyusul terbitnya Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diikuti Peraturan Presiden (Perpres) No 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
InfoSAWIT NEWS WEEK | 2
Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian
Perpres No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka. Nasir menegaskan, peraturan yang ada tidak mempengaruhi perusahaanperusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada untuk memperluas kebunnya. Sejumlah perkebunan sawit skala besar yang beroperasi di Indonesia, seperti PT Astra Agro Lestari Tbk, PT PP Lonsum Tbk, juga Golden Agri Resources Ltd (GAR), Wilmar International dan Kencana Agro yang terdaftar di Singapura, selain investor Malaysia seperti Sime Darby dan IOI, kini mengusahakan perkebunan sawit dengan
luasan lebih dari 100.000 ha. Menurut seorang analis yang menolak diungkap identitasnya, perusahaan perkebunan dengan lisensi lahan akan berakhir atau diperbaharui dapat terkena dampak kebijakan baru itu. Perubahan peraturan tahun 2007 tersebut berusaha melindungi perusahaan perkebunan skala kecil dari predator yang lebih besar, juga ditujukan untuk menutup celah yang memungkinkan pemain utama mendirikan perusahaan di provinsi yang berbeda. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Fadhil Hasan, mempertanyakan apakah aturan baru tersebut sebagai cara terbaik untuk mencegah konflik lahan atau upaya penyebaran pembangunan ekonomi secara merata. “Rancangan aturan baru ini menyatakan hanya akan berlaku untuk perkebunan baru saja. Namun, kami masih belum jelas, mengapa pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut,” ujarnya. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini mencapai sekitar 9,3 juta ha, dimana sekitar 40% diusahakan oleh petani, sedangkan sisanya dikuasai perusahaan swasta dan BUMN. Tahun 2013 produksi minyak sawit diperkirakan mencapai 28 juta ton, dengan komposisi berkisar 17-18 juta ton diekspor terutama ke India, Cina, dan Eropa. q Wiyono
Industri
Pajak Ekspor CPO Malaysia Mei Capai 4,5% KUALA LUMPUR – Dikabarkan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Pajak Ekspor CPO asal Malaysia bulan Mei mendatang bakal tetap 4,5% seperti bulan sebelumnya (April). Dengan adanya pajak ekspor yang tetap itu pemerintah Negeri Jiran berharap pengapalan CPO bisa terkerek naik dan stok tereduksi. Untuk pajak ekspor pada Mei
dipatok 4,5% lantaran pemerintah Malaysia telah menetapkan harga rata-rata CPO mencapai RM 2.374,26 (US$ 772) per ton, dimana batas bawah pajak ekspor mencapai dibawah RM 2.250 per ton. Sementara stok CPO Malaysia turun 11% ketimbang bulan sebelumnya (Februari 2013) yang mencapai 2,17 juta ton pada Maret 2013. Atep
Kebijakan Pajak Kian Melilit Pelaku Sawit Malaysia PETALING JAYA – Perusahaan perkebunan lokal saat ini berupaya menghapus kebijakan windfall profit tax (WPT) untuk minyak sawit mentah. Lantaran, kebijakan itu dianggap merugikan pelaku sawit lokal. Seperti dilansir The Star, saat ini pemerintah Malaysia telah menetapkan kebijakan bea ekspor dengan batas bawah RM 2.500 per, kebijakan itu faktanya berlanjut dengan diterapkannya kebijakan WPT untuk sawit dimana perkebunan yang berlokasi di wilayah semenanjung malaka dikenakan 15% sementara serta untuk Sarawak dan Sabah mencapai 7,5%, kebijakan itu bisa dilakukan dengan catatan bila harga CPO berada di atas RM 3.000 per ton. CEO United Malacca Bhd, Leong Tat Him mengatakan, pelaku usaha sangat tidak mengharapkan adanya kebijakan WPT tersebut, sebab kebijakan itu berdasarkan produksi CPO bukannya berdasarkan keuntungan perusahaan perkebunan. “Bagi perusahaan perkebunan sawit baru utamanya yang ada di Sarawak dan Sabah, produktivitas kebunnya masih dibawah 10 ton per ha, dengan demikian kebijakan WPT itu
InfoSAWIT NEWS WEEK | 3
tidak fair, terlebih perusahaan belum sepenuhnya mendapatkan untung,” kata dia. Kebijakan WPT itu faktanya kata Leong, bakal membebani pelaku usaha di Malaysia, bila harga mencapai diatas RM 3000 maka perusahaan bakal dikenakan WPT dan jika mengekspor dipotong bea ekspor. Sementara dikatakan CEO IJM Plantations, Joseph Tekpersonally, kebijakan WPT belum pada tahap yang mengkhawatirkan lantaran harga masih jauh di bawah RM 3000 per ton. Namun demikian kata dia, masalah yang prinsip segera
harus di selesaikan ialah terkait kebijakan yang fair dan pajak yang terukur berbasis standar dari aktual keuntungan perusahaan perkebunan lantas dibandingkan dengan harga CPO. Lebih lanjut kata dia, dengan adanya struktur bea keluar CPO baru, yang berfungsi sebagai pajak tambahan semestinya dibayar oleh pelaku perkebunan melalui pabrik ketika harga CPO melambung diatas ambang batas WPT. “Dengan demikian biaya produksi terlihat meningkat secara signifikan untuk perkebunan kelapa sawit,” tandas dia. Atep
Industri
Impor Minyak Nabati India di Bulan Maret Anjlok 7,5% NEW DELHI – Impor minyak nabati India tercatat anjlok di bulan Maret 2013 lalu, akibat tingginya stok dan meningkatnya suplai minyak nabati domestik. Impor minyak nabati India turun 7,5% pada Maret menjadi 896.714 ton dibandingkan bulan Februari yang mencapai 969.175 ton. Menurut pihak Solvent Extractors Association (SEA) tingginya stok mengakibatkan impor banyak ditunda. Sementara pada awal April diperkirakan impor minyak nabati India bisa mencapai 2,1 juta ton dan mampu menutupi kebutuhan minyak nabati India
selama satu bulan penuh. Seperti dilansir Entelliprise. com, impor CPO mencapai sekitar 80% dari total impor minyak nabati pula tercatat turun sekitar 12% menjadi 708.262 ton. Guna melindungi produsen dalam negeri pemerintah India telah menerapkan pajak impor 2,5% untuk CPO pada pertengahan Januari lalu, yang implikasinya dirasakan pada Februari dan Maret 2013. Atep
Keragaman Hayati ada di Kebun Sawit KUALA LUMPUR – Dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam edisi terbaru dari Wildlife Research, muncul rekomendasi untuk mengurangi risiko hilangnya hewan asli yang ditemukan di perkebunan kelapa sawit di Malaysia Barat. “Sebuah perspektif yang normal di perkebunan - tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi di seluruh dunia -. Menganggap bahwa mereka gurun biologis Kenyataannya adalah bahwa mereka tidak,” kata salah satu penulis, Profesor David Lindenmayer dari theAustralian Nasional University. “ Lebih lanjut kata dia, perkebunan kelapa sawit memiliki keanekaragaman hayati yang lebih banyak diluar dari yang dipikirkan orang. “Kkeanekaragaman hayati yang tersisa seringkali penting, dan Anda harus menghindari tindakan sehingga mereka menjadi punah,” katanya menjelaskan. Sementara dikatakan, Dr Bardul Azhar, dari Universiti Putra Malaysia, menemukan “betapa melimpahnya” hewan asli tertentu dalam perkebunan kelapa sawit, itu terjadi
InfoSAWIT NEWS WEEK | 4
kala proses penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gelar PhD. Seperti dilansir ABC Science, perkebunan kelapa sawit adalah rumah bagi banyak mamalia, reptil dan burung termasuk macan tutul,kucing, Malayan landak, kera ekor panjang, biawak dan ayam hutan merah. Penelitian terbaru yang bertujuan untuk menilai risiko terhadap keanekaragaman hayati ini.
“Beberapa penulis dan saya sangat prihatin dengan adanya konservasi satwa liar yang diabaikan di areal perkebunan kelapa sawit,” kata Azhar. Lebih lanjut kata dia, saat dilakukan penelitian diperkebunan kelepa sawit ditemukan bahwa hewan asli memilikirisiko tinggi dari perburuan liar, sisa-sisa hama, kecelakaan di jalan dan dimakan predator. “Temuan kami menunjukkan bahwa pemangku kepentingan kelapa sawit harus menerapkan patroli anti-perburuan, mengatur program konservasi untuk mendidik para pekerja, mengurangi kecepatan kendaraan di jalan-jalan dalam lanskap kelapa sawit, dan mengendalikan populasi anjing liar lokal,” kata Azhar. Atep
Industri
Felda Beli Pabrik Biodiesel Senilai RM 35 Juta
KUALA LUMPUR - Felda Global Ventures Holdings Bhd (FGV) lewat anak usahanya, Felda Global Ventures Downstream Sdn Bhd (FGV Downstream), seperti dikabarkan Bernama, telah sepakat dengan Mission Biotechnologies Sdn Bhd (MBSB), guna mengakuisisi pabrik biodiesel yang berlokasi di pelabuhan Kuantan senilai RM 35 Juta. Pabrik biodiesel itu memiliki kapasitas produksi mencapai 100 ribu ton/tahun yang menempati lokasi seluas 2,42 hektare (ha), termasuk tanki timbun dengan kapasitas simpan sebanyak 16 ribu ton, yang terhubung langsung ke pelabuhan melalui pipa sampai ke Jetty. Pabrik itu direncanakan bakal beroperasi penuh pada awal Juli 2013 mendatang. Kata Presiden FGV, Datuk Sabri Ahmad, aksi kauisisi ini sejalan dengan rencana perusahaan untuk masuk ke sektor hilir kelapa sawit, disamping untuk mengamankan sektor hulunya. “Pabrik itu bakal menyerap banyak hasil kebun FGV,” kata dia, di Kuala Lumpur. Lanjut dia, pabrik itu tidak hanya memproduksi biodiesel saja lntaran masih banyak produk lainnya yang bisa dihasilkan, semisal palm methyl ester sulphonate, crude atau refined glycerine dan palm fatty acid distillate yang menjadi bagian dari hasil produksi biodiesel. Langkah FGV itu pula sejalan dengan upaya pemerintah Malaysia yang hendak meningkatkan serapan biodiesel dari B5 ke B10 (campuran Biodiesel 10% dan solar murni 90%). Sehingga stok CPO negeri jiran itu bisa tereduksi. Jika saja rencana B10 berjalan mulus bakal mampu menyerap setidaknya sekitar 1 juta ton CPO dari rata-rata stok CPO Malaysia yang mencapai 2,1 juta ton. Atep
InfoSAWIT NEWS WEEK | 5
Petani Tolak Isu GHG Masuk P&C RSPO KUCHING - Sarawak Oil Palm Plantation Owners’ Association (SOPPOA), keberatan dengan adanya proposal yang memasukkan Green House Gas (GHG) yang dihasilkan dari penanaman di gambut, masuk dalam prinsip dan kriteria (P&C) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Proposal itu bakal di lakukan voting untuk dimasukkan atau tidak ke P&C RSPO pada General Meeting di Kuala Lumpur minggu depan. Menerut pihak SOPPOA, upaya memasukkan isuGHG dalam skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, dianggap sebagai beban tambahan yang tidak perlu diterapkan utamanay kepada para petani. “Apalagi skema tersebut tidak dikenakan untuk tanaman berbasis pangan lainnya seperti padi dan jagung,” kata SOPPOA dalam sebuah release yang dilansir The Star. Lebih lanjut kata pihak SOPPOA, semestinya tanaman minyak nabati lainnya semisal rapeseed, bunga matahari dan jagung yang jauh lebih banyak menghasilkan GHG daripada kelapa sawit dieknakan standar penghitungan GHH, namun buktinya tanaman itu tidak dikenakan penilaian GHG dalam proses sertifikasinya.
“Dimana adilnya bila skenario dilakukan? Mengapa petani kelapa sawit lebih banyak diperiksa dan dilakukan pengawasan, ketimbang petani tanaman minyak nabati lainnya di seluruh dunia, padahal minyak kelapa sawit berkontribusi banyak untuk dunia dengan harga murah dan praktik berkelanjutan untuk dunia? “ tanya pihak SOPPOA. SOPPOA menilai RSPO telah mengabaikan kontribusi tinggi penanaman di lahan gambut terhadap tingginya ekonomi daerah tersebut untuk perekonomian Malaysia dan Indonesia serta negara lainnya. Hingga saat ini tercatat perkebunan kelapa sawit di Sarawak seluas 1,2 juta berlokasi di lahan gambut. Terlebih tutur pihak SOPPOA, budidaya kelapa sawit di Malaysia menjadi salah satu industri yang ketat regulasi, lantaran terdapat 25 undang-undang dan peraturan yang diberlakukan pada semua petani, pabrik dan kilang. Hukum dan peraturan yang dibuat di Sarawak, telah menutup penanaman kelapa sawit secara sembarangam, termasuk pengaturan pabrik dan kilang terhadap penerapan operasi yangs esuai dengan kaidah lingkungan guna memastikan keberlanjutan penanaman dan produk kelapa sawit yang lestari. Atep
Investasi
Empat Kesepakatan APEC MRT SURABAYA - Pertemuan para Menteri Perdagangan (Ministers Responsible for Trade/MRT) APEC yang berlangsung selama dua hari di Surabaya berakhir minggu (21/4). Menurut penuturan Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan, terdapat empat kesepakatan yang dicapai diantaranya, komitmen untuk mendukung sistem perdagangan multilateral melalui Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference/MC) ke-9, pencapaian Bogor Goals, pencapaian pertumbuhan berkesinambungan dengan prinsip keadilan, dan promosi konektivitas. Lebih lanjut, Gita mengatakan bahwa kesepakatan untuk mendukung sistem perdagangan multilateral diwujudkan dengan upaya melawan proteksionisme dan tindakan yang mendistorsi perdagangan. Komitmen ini telah dibuat oleh para Pemimpin Ekonomi APEC di Honolulu pada tahun 2011 dan Vladivostok pada tahun 2012, yang kemudian diperpanjang hingga akhir 2016. Menteri-menteri APEC juga mendorong penyelesaian isu perundingan fasilitasi perdagangan, pertanian, dan pembangunan.
“Termasuk kepentingan Kelompok Negara Kurang Berkembang (Less Developed Countries),” kata Gita yang juga Ketua Pertemuan APEC MRT 2013, seperti tertulis pada release yang diterima InfoSAWIT. Selain itu perdagangan terbuka multilateral yang didukung dan dipromosikan oleh semua negara anggota APEC ini juga telah dibuktikan dengan empat dari lima calon Direktur Jenderal WTO yang berasal dari ekonomi APEC. Beberapa poin penting lainnya
terkait pencapaian Bogor Goals antara lain adalah memperluas daftar barang-barang ramah lingkungan berbasis agro, memperbaiki kualitas Corporate Social Responsibility (CSR), melanjutkan gagasan Good Regulatory Practice, menerima laporan status pelaksanaan Globally Harmonized System (GHS) di kawasan negara-negara anggota APEC, serta menyambut rencana kerja untuk memajukan kerjasama regulasi dan konvergensi di sektor makanan. Atep
Tingkatkan Nilai Tambah SURABAYA – Di sela-sela rangkaian pertemuan para Menteri Perdagangan APEC (Ministers Responsible for Trade/MRT) di Surabaya, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan menghadiri pertemuan Indonesia Services Dialogue (ISD) pada sabtu (19/4). Pertemuan tersebut mengambil tema Competitive Services: Unlocking Value Adding Potential for 21st Century Business. Pada kesempatan tersebut, Gita sebagai chair APEC 2013 menjelaskan mengenai tema utama APEC 2013 yaitu Resilient Asia Pacific, Enginee of Global Growth, dengan tiga prioritas utama yaitu menjaga pencapaian Bogor Goals yang berkelanjutan, menjaga ekonomi
InfoSAWIT NEWS WEEK | 6
global yang kesinambungan, dan mempromosikan konektivitas. Seperti release yang diterima InfoSAWIT, Gita juga menyampaikan agenda besar yang ingin dicapai dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 pada Desember 2013, khususnya mengenai peran Indonesia dalam memajukan perundingan Doha, dan mendukung deliverable untuk isu trade facilitation dan LDCs package. Sekilas Mengenai Indonesia Services Dialogue Indonesia Services Dialogue (ISD) merupakan sebuah forum diskusi dan bertukar pandang mengenai isu-isu critical dan emerge di bidang jasa, dengan melibatkan para pelaku bisnis/pengusaha,
regulator, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. ISD adalah sebuah wadah tripartit yang dibentuk bersama oleh Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan the Centre of Strategic and International Studies (CSIS). ISD menampilkan pembicara utama yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib Basri; Chair of the ABAC, Wisnu Wardhana; Deputy Director General WTO Alejandro Jara, serta beberapa pembicara yang merupakan ahli internasional di bidang jasa. Forum ini merupakan kerja sama ISD dengan APEC Business Advisory Council (ABAC) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Atep
Investasi
RI Perkuat Perdagangan Dengan Cina Indonesia Dorong SURABAYA, 21 APRIL 2013 – Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan, pada minggu (21/4), mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan China, Gao Hucheng di selasela pertemuan APEC MRT di Surabaya. Kedua Menteri membahas perkembangan beberapa isu dan kepentingan yang menjadi perhatian kedua negara seperti kerja sama biletaral, penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 (the 9th WTO Ministerial Conference/MC9) di Bali, proses pemilihan Direktur Jenderal WTO, serta pelaksanaan pertemuan APEC 2014 di China. Terkait hubungan kerja sama bilateral Indonesia dan China, Gita menekankan agar hubungan kerja sama perdagangan IndonesiaChina dapat lebih dioptimalkan melalui peningkatan kerja sama yang komprehensif. “Kerja sama dimaksud bisa dilakukan dalam
Sawit Masuk Produk Ramah Lingkungan
bidang investasi dan peningkatan kapasitas yang dilandaskan pada hubungan kerja sama jangka panjang,” Kata dia, sperti release yang diterima InfoSAWIT. Dalam kerangka kerja sama multilateral, kedua Menteri Perdagangan saling mendukung agenda pada WTO MC9 di Bali. Mendag Gita mengharapkan peran penting China untuk dapat menjembatani perbedaan posisi negara maju dan berkembang dalam menghasilkan paket Bali: paket Early Harvest, fasilitas perdagangan dan paket negaranegara kurang berkembang. Atep
Indonesia Kecewa AS Tolak Sawit Tidak Ramah Lingkungan fleksibel oleh beberapa negara industri utama, termasuk Amerika Serikat, atas penolakan mereka untuk membahas masuknya produk berbasis agro,” kata Dirjen Pengembangan Eskpor Nasional, Gusmardi Bustami. Lebih lanjut kata dia, padahal beberapa anggota APEC - seperti Chili, Peru dan Papua Nugini - bersedia untuk membahas GENEWA – Pada forum Asiamasuknya produk berbasis agro, Pacific Economic Cooperation trade sementara peserta negara industri ministers meeting, yang dilakukan utama mengungkapkan beberapa seminggu lalu, sepakat tidak keberatan. menambah daftar produk ramah Seperti release yang diterima lingkungan yang saat ini mencapai InfoSAWIT, tahun lalu, para 54 produk. Pihak Indonesia pemimpin APEC sepakat untuk berharap kelapa sawit dan karet mengurangi tingkat tarif yang bisa masuk dalam kategori produk diterapkan sampai 5% untuk 54 ramah lingkungan. produk ramah lingkunganpada “Pemerintah Indonesia sangat tahun 2015. Wyn kecewa atas posisi yang tidak
InfoSAWIT NEWS WEEK | 7
GENEWA – Indonesia, bersama dengan beberapa negara berkembang lainnya, mengusulkan lebih banyak dimasukkannya produk berbasis pertanian dalam daftar produk ramah lingkungan. Negara-negara berkembang yang perekonomiannya berbasis agro telah memberikan ruang untuk memasukkan beberapa produk mereka dalam daftar akhir. Seperti release yang diterima InfoSAWIT, Selasa (23/4), Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami berpendapat, minyak sawit mentah merupakan pengganti yang efisien untuk bahan bakar fosil. “Merangkul produk berbasis agro pasti akan membantu negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan juga akan membantu mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan.” Kata dia. Lanjut dia, Indonesia tidak mungkin setuju untuk mengimplementasikan kesepakatan tahun lalu (2012) di Vladivostok, kecuali diimbangi dengan memasukkan produk berbasis agro ke list produk ramah lingkungan. “Kami tidak ingin melihat perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan berubah menjadi kompleks industri besar yang memproduksi panel surya atau turbin,” kata Gusmardi. Pihak pemerintah Indonesia juga bakal mempertimbangkan kembali posisinya pada perluasan Perjanjian Teknologi Informasi di Jenewa karena tidak adanya imbal balik antara anggota APEC. “Ini sangat aneh ketika mereka (negara-negara industri dan beberapa negara berkembang) menekan anggota APEC untuk mencapai konsensus guna memperluas jangkauan produk dari ITA dalam waktu dekat, namun mereka tidak sensitif terhadap aspirasi kami. Dan saya ingin mengingatkan mereka untuk berpikir tentang hal itu,” tegas Gusmardi Bustami. Atep
Investasi
Agenda Moratorium Belum Tuntas JAKARTA - Meskipun pada akhirnya moratorium yang berlaku sejak tahun 2011 diiperpanjang, namun bukan berarti masalah kehutanan di Indonesia selesai. “Moratorium justru amat bias dan perlu dikaji ulang,” ujar Transtoto Handadkari, salah seorang peserta Seminar Nasional bertema Moratorium Hutan untuk Masa Depan Indonesia, Selasa 22 April 2013 di Jakarta. Senada dengan Transtoto, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tungkot Sipayung menyatakan, pada dasarnya moratorium bukan sekedar penundaan izin belaka tapi juga tata kelola hutan yang lebih baik. Dalam hal ini, Tungkot beranggapan bahwa perkebunan sawit sangat sesuai dengan tujuan moratorium. Menurutnya, perkebunan sawit memenuhi dua aspek yang disyaratkan oleh moratorium hutan yang terangkum pada Inpres No.10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pembukaan Hutan dan Lahan Gambut. Ada dua titik temu, pertama terdapat pada sisi ekologis. Dan kedua dari aspek ekonomis. Dua hal inilah yang menjadi titik temu
antara perkebunan kelapa sawit dan moratorium hutan. Perkebunan kelapa sawit lebih banyak menyerap karbon dioksida sebesar 64,5%, lebih besar dibandingkan dengan hutan tropis yang hanya menyerap 42,4%. Hutan tanaman industri diremajakan dalam 6-10 tahun. Sedangkan tanaman tahunan setelah 25 tahun. Jelas hal tersebut sangat memenuhi kriteria hutan menurut Food Agriculture Organizatio (FAO). Dalam pelestarian plasma nutfah pun, hutan tanaman industri paling efektif dan efisien secara lintas generasi. Tungkot menambahkan, pada
aspek ekonomi, industri persawitan merupakan salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. Industri sawit menyerap tenaga kerja sebanyak 6,7 juta orang dalam 2 juta unit usaha sawit tingkat nasional. Dalam tiap 1.000 hektar tanaman sawit menghidupi 50-70 unit UKM dalam bidang penyuplai barang dan jasa. Sawit juga menghasilkan penerimaan negara dari bea keluar sepanjang tahun 2006-2012 sebesar Rp 30,73 triliun dan devisa negara sebesar 21,30 persen pada tahun 2012. Sementara itu, David dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melihat, Indonesia harus bersikap hati-hati dengan kebijakan asing melalui LOI Norwegia. “Dulu asing sering menggunakan tariff barrier, sekarang mereka menggunakan nontariff seperti masalah lingkungan,” katanya. LOI yang dimaksud adalah kerja sama Indonesia dan Norwegia untuk moratorium itu. Menurut David, kondisi pengusaha sekarang ini tidak sebaik pengusaha sepuluh tahun lalu. Pengusaha industri kehutanan Indonesia sudah kolaps. Pengusaha Indonesia sampai saat ini hanya mengelola 24 juta Hektar lahan, yang menurutnya tidak lebih banyak dari dulu. Bunie
GAPKI: Harga CPO Masih Rendah Sampai Mei JAKARTA - Pergerakan harga CPO hingga Mei 2013 diprediksi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indoensia (Gapki) masih relatif rendah, yang bakal berlangsung hingga sisa bulan April ini sampai Mei 2013. GAPKI memperkirakan harga CPO pada bulan April dan Mei masih akan bergerak di kisaran harga U$S 830-870/ton. Harga CPO Rotterdam diperkirakan berada pada rata-rata sekitar US$ 850/ton dengan Harga Patokan Ekspor sekitar US$ 778/ ton dan kutipan Bea Keluar CPO mencapai 10,5%. Adanya penurunan harga sawit di pasar global yang terjadi sejak tahun lalu, diprediksi Gapki bakal mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia tahun 2013
InfoSAWIT NEWS WEEK | 8
ini. Oleh karena itu untuk menjaga posisi minyak sawit sebagai komoditi andalan dibutuhkan upaya-upaya
untuk terus meningkatkan daya saing produk minyak sawit. Maka dalam release resmi yang diterima InfoSAWIT, Jumat (26/4), Gapki mendorong pemerintah guna melakukan langkah strategis semisal, melakukan enyesuaian kebijakan Bea Keluar (BK) yang lebih kompetitif dengan Malaysia. Lantas, mendorong peningkatan pemanfaatan CPO di dalam negeri, terutama untuk biodiesel. Di tengah melonjaknya subsidi BBM untuk penggunaan dalam negeri sudah sepantasnya pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel dapat dipercepat sehingga mampu mengurangi beban subsidi tersebut.. Atep
4 X TERBIT !!!
Tampilan dan Harga Iklan
Back Cover 4 21 x 29,7 cm IDR 7.700.000,-
Back Cover 2 21 x 29,7 cm IDR 6.600.000,-
Back Cover 3 21 x 29,7 cm IDR 5.500.000,-
Run on Page (1 page) 21 x 29,7 cm IDR 4.400.000,-
Run on Page (1/2 page) Vertikal 8 x 27 cm IDR 2.200.000,-
Run on Page (1/2 page) Horizontal 21 x 13 cm IDR 2.200.000,-
Run on Page (1/3 page) Vertikal 6 x 27 cm IDR 1.540.000,-
Run on Page (1/4 page) 10,5 x 12,5 cm IDR 1.100.000,-
*) Harga untuk pemasangan iklan 1 bulan atau 4 x terbit
FORMULIR IKLAN: Jenis Iklan
: ................................................................................................................
Mulai Bulan/Edisi
: ...................................................... Hingga .............................................
Nama Pelanggan / Perusahaan : ................................................................................................................ Alamat Lengkap
: ................................................................................................................
................................................................................................................ .................................................................... Kode Pos ............................ Telepon Rumah
: ................................................. Handphone : .........................................
Telepon Kantor
: ................................................. Fax Kantor .............................................
e-mail
: ................................................................................................................
CARA PEMESANAN IKLAN 1. Kirim/fax formulir berlangganan beserta bukti transfer ke: Div. Marketing Majalah InfoSAWIT Jl. Raya Pondok Ranggon No. 32 B RT.02/03, Pondok Ranggon Cipayung, Jakarta Timur 13860.
Phone & Fax: 021-84309192
email:
[email protected] Contact Person :Ignatius Ery K. / Yossi Sisca D. / Samsudin
2. InfoSAWIT News terbit setiap minggu. UNTUK PEMESANAN IKLAN, FORMULIR PALING LAMBAT DITERIMA PADA HARI KAMIS SETIAP MINGGUNYA.
InfoSAWIT NEWS WEEK |9 Layanan mobile: Langganan Majalah/Iklan hubungi 0821 1391 9435
