Decentralisation News No. 3 April 2013

GGDec

Good Governance/Decentralisation

Good Governance/Decentralisation News | No. 3 | April 2013

Daftar Isi

Contents Programme Director’s Corner

1

Pojok Direktur Program

1

The New BMZ Anti-Corruption Strategy: Highlights and Implications for GIZ Projects

2

Strategi Antikorupsi yang Baru dari BMZ: Intisari dan Implikasinya bagi Proyek-proyek GIZ

2

What is Integrity Management and Why Does it Matter?

5

Apa Itu Pengelolaan Integritas dan Mengapa Hal Tersebut Penting?

5

GIZ Indonesia News

9

Berita GIZ Indonesia

9

Recent Anti-Corruption Initiatives in Indonesia

11

Perkembangan Upaya Antikorupsi di Indonesia

11

GIZ-ACCH Project News

16

Berita Proyek GIZ-ACCH

16

Anti Corruption Tools

29

Perangkat-perangkat Anti Korupsi

29

Strengthening Women’s Rights (SWR) News

34

Berita Penguatan Hak untuk Perempuan (SWR)

34

Words of ‘farewell’ from Mr. Haas

36

Kata perpisahan dari Bapak Joerg Haas

36


Programme Director’s Corner

Pojok Direktur Program

Dear Partners, Colleagues and Friends of Good Governance,

Yth. Mitra kerja dan rekan-rekan di lingkup Tata Kelola Pemerintahan yang baik,

This third edition of the Good Governance/Decentralisation (GGDec) newsletter focuses on our work with KPK. KPK has been in place for more than ten years and is no longer considered a temporary but a permanent institution fighting deeply entrenched corruption in Indonesia. This highlights the need for corruption prevention, which is the focus of Germany’s cooperation with KPK. Funded by the German government, GIZ and KPK have been working together since 2007, and have achieved important results, which we share with you on the following pages.

Edisi ketiga Newsletter Pemerintahan yang baik/ Desentralisasi (GGDec) mengfokuskan kita pada kegiatan dengan KPK. KPK telah berjalan lebih dari sepuluh tahun dan tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang bersifat sementara tapi merupakan lembaga permanen untuk memerangi korupsi yang telah mengakar di Indonesia. Hal ini menegaskan perlunya pencegahan korupsi, yang merupakan fokus kerjasama Jerman dengan KPK. Didanai oleh pemerintah Jerman, GIZ dan KPK telah bekerjasama sejak 2007, dan telah mencapai hasil penting, untuk itu kami ingin berbagi dengan Anda melalui halaman-halaman berikut ini.

Efforts to curb corruption are not only important in GIZ’s cooperation with KPK, but they play a role in all other governance programmes and GIZ as a whole. Sustainable development cannot occur in a corrupt environment. For GIZ, anticorruption encompasses the principles of integrity, accountability, transparency and participation. We seek to contribute to increasing transparency and mobilizing you to participate in the fight against corruption through this newsletter. Thank you to the GIZ KPK Team for filling the following pages with life! Beyond GIZ’s work on anti-corruption, this newsletter brings you up to date on news from our other governance projects. Government-togovernment consultations on Germany’s future cooperation with Indonesia are held in April and we look forward to the results. Last but not least, I would like to thank two colleagues who have contributed greatly to the achievements of GIZ governance work in the past years and have recently left our team: Mr. JörgWerner Haas has retired and Dr. Manfred Poppe has returned to Germany for a new post at GIZ HQ. We wish them farewell and will miss them! Best regards, Tim Auracher, acting Topic Coordinator Good Governance/Decentralisation

Upaya-upaya untuk mencegah korupsi tidak hanya penting dalam kerjasama GIZ dengan KPK, akan tetapi berperan dalam semua program pemerintahan lainnya dan GIZ secara keseluruhan. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dalam lingkungan yang korup. Untuk GIZ, anti-korupsi meliputi prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Kami berusaha meningkatkan transparansi dan menggerakan Anda untuk berpartisipasi dalam memerangi korupsi melalui newsletter ini. Terima kasih kepada Tim GIZ-KPK yang telah mengisi halamanhalaman berikut dengan penuh semangat! Disamping program GIZ mengenai anti-korupsi, newsletter ini memberikan informasi terkini mengenai proyek-proyek pemerintahan lainnya. Konsultasi antar pemerintah mengenai kerjasama Jerman-Indonesia untuk masa yang akan datang diselenggarakan pada bulan April dan kami menantikan hasil-hasil konsultasi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada dua rekan kerja yang telah banyak memberikan kontribusi besar terhadap prestasi kerja GIZ didalam bidang pemerintahan pada tahun-tahun terakhir ini dan mereka yang baru saja mengakhiri tugasnya: Bapak Jorg-Werner Haas memasuki masa pensiun dan Bapak Dr. Manfred Poppe telah kembali ke Jerman untuk menempati posisi baru di GIZ Pusat. Selamat jalan dan sampai bertemu lagi! Salam, Tim Auracher, acting Topic Coordinator Good Governance/Decentralisation

1


The New BMZ AntiCorruption Strategy: Highlights and Implications for GIZ Projects Anti-corruption is essential for effective development cooperation. Therefore, the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) launched its new strategy on Anti-Corruption and Integrity in German Development Policy in Berlin last June. The strategy is binding for the organisations of Germany’s official development cooperation, which means that all GIZ projects financed by BMZ are under the obligation to respect the policy and carry out related measures, within their own scope of competence. Anti-corruption concerns A n t i - c o r r u p t i o n everyone: BMZ is motivating concerns everyone: all stakeholders and interested BMZ is motivating parties to participate in the all stakeholders and implementation of the strategy. interested parties to participate in the implementation of the strategy. Practical examples demonstrate that anti-corruption is feasible and every GIZ employee can contribute.

Guidelines for implementation Apart from the strategy itself, BMZ in cooperation with the implementing agencies developed further steps for the implementation of the strategy: the paper entitled ‘12 Steps to Implement the Strategy’1 and the BMZ Roadmap for 2013. GIZ should rely on these documents as guidelines for the implementation of the strategy.

Key aspects of the strategy for implementing agencies  BMZ and implementing agencies will in the future look even more closely at corruption and governance standards in cooperation countries.  BMZ classifies “countries with high levels of corruption” and creates criteria for the selection of possible pilot countries to implement the concept.  In countries with a high corruption risk, BMZ 1

2

Translation by the author of the document entitled ‘12 Schritte zur Umsetzung des Konzeptes: ‘Antikorruption und Integrität in der deutschen Entwicklungspolitik’.

Strategi Antikorupsi yang Baru dari BMZ: Intisari dan Implikasinya bagi Proyekproyek GIZ Upaya antikorupsi merupakan hal penting untuk kerja sama pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) meluncurkan strategi baru Antikorupsi dan Integritas dalam Kebijakan Pembangunan Jerman di Berlin bulan Juni lalu. Strategi ini bersifat mengikat bagi organisasi-organisasi resmi kerja sama pembangunan Jerman, yang berarti bahwa semua proyek GIZ yang dibiayai oleh BMZ wajib mematuhi kebijakan ini dan melaksanakannya sesuai dengan kompetensinya. Upaya antikorupsi merupakan kepentingan Upaya antikorupsi merupakan semua pihak: BMZ kepentingan semua pihak: BMZ mendorong semua mendorong semua pemangku pemangku kepentingan kepentingan dan pihak terkait dan pihak terkait untuk untuk berperan serta dalam berperan serta dalam penerapan strategi ini. penerapan strategi ini. Beberapa pengalaman praktik di lapangan menunjukkan bahwa upaya antikorupsi merupakan hal yang mungkin dilakukan dan setiap pegawai GIZ dapat berkontribusi.

Petunjuk pelaksanaan Selain meluncurkan strategi tersebut, BMZ bekerjasama dengan badan-badan pelaksana menyusun langkah-langkah lanjutan untuk penerapan strategi tersebut: makalah berjudul ‘12 Langkah untuk Menerapkan Strategi’1 dan Roadmap BMZ tahun 2013. GIZ perlu berpatok pada dokumen-dokumen ini sebagai panduan pelaksanaan strategi tersebut.

Aspek-aspek utama strategi ini bagi badan pelaksana  BMZ dan badan-badan pelaksana pada masa yang akan datang akan lebih mencermati korupsi dan standar kepemerintahan di negara-negara mitra.

1

Terjemahan oleh penyusun dokumen berjudul ‘12 Schritte zur Umsetzung des Konzeptes: ‘Antikorruption und Integrität in der deutschen Entwicklungspolitik’.

Good Governance/Decentralisation News | No. 3 | April 2013 will address corruption risk and anti-corruption potential in the bilateral cooperation during government consultations and negotiations.  In order to protect the reputation of the German development cooperation, BMZ and implementing agencies will provide strategies on how the systemic risk-based approach can be implemented in the projects.  In countries with high levels of corruption, BMZ strengthens and institutionalises its dialog with implementing agencies about the corruption risk assessment. An appropriate criteria matrix (e.g. degree of corruption, size and scope of cases, involvement of German funds, and political will for anti-corruption and strategic interests of Germany) is developed.  Implementing agencies design an approach to employ the five factors of the risk-based approach in a systematic way and organised along work lines in order to make it applicable at the country level.

 BMZ and implementing agencies commit themselves to continue anti-corruption, and integrity will be considered even more in programming - whether through explicit anticorruption and good governance projects or through implicit measures and consideration of the topic within sectors such as education, water private sector development, etc. (twintrack approach).  BMZ and implementing agencies adjust their integrity management systems according to the newest risk assessment. They continue to foster a corporate development, which openly deals with the risk of corruption. Corruption prevention, control and integrity are constantly treated and communicate as responsibilities of the management.

 BMZ membuat klasifikasi „negara-negara dengan korupsi tingkat tinggi“ dan menyusun kriteria seleksi calon negara-negara percontohan untuk penerapan konsep tersebut.  Di negara-negara dengan risiko korupsi tinggi, BMZ akan membahas risiko korupsi dan potensi antikorupsi dalam kerja sama bilateral pada kegiatan-kegiatan konsultasi dan negosiasi pemerintah.  Untuk melindungi reputasi kerja sama pembangunan Jerman, BMZ dan badan-badan pelaksana akan menyediakan strategi penerapan pendekatan sistemik berbasis risiko dalam proyekproyeknya.  Di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, BMZ memperkuat dan melembagakan dialog dengan badan-badan pelaksana mengenai pengkajian risiko korupsi. Disusunlah matriks kriteria yang sesuai (misalnya, tingkat keparahan korupsi, ukuran dan cakupan perkara, keterlibatan dana Jerman, dan kemauan politik antikorupsi serta kepentingan strategis Jerman).  Badan-badan pelaksana merancang suatu pendekatan untuk menerapkan kelima faktor pendekatan berbasis risiko secara sistematik dan mengaturnya dalam garis-garis kerja untuk memungkinkan pelaksanaannya dalam tingkat negara.  BMZ dan badan-badan pelaksana berkomitmen untuk melanjutkan upaya antikorupsi, dan integritas akan lebih diperhatikan dalam pembuatan programnya—entah melalui proyekproyek eksplisit antikorupsi dan good governance atau melalui cara-cara dan pertimbangan topik implisit di dalam berbagai sektor seperti pendidikan, pengembangan sektor swasta di bidang pengairan, dan sebagainya (pendekatan twin-track).  BMZ dan badan-badan pelaksana menyesuaikan sistem pengelolaan integritasnya dengan kajian risiko yang terbaru serta terus mendorong pengembangan korporasi yang secara terbuka menangani risiko korupsi. Pencegahan korupsi, pengendalian, dan integritas secara terus-menerus ditangani dan dikomunikasikan sebagai tanggung jawab pihak manajemen.

Implikasi dan rekomendasi bagi proyek-proyek GIZ Indonesia Semua proyek GIZ yang didanai oleh BMZ harus mawas dan peka terhadap strategi tersebut. Walaupun penerapannya masih dalam proses,

3


Implications and recommendations for GIZ Indonesia projects All GIZ projects funded by BMZ should be aware and sensitised on the strategy. Although implementation is still under process, we are highly encouraged to start taking measures to internalise the strategy into our daily work processes and environment. Socialization and implementation should also be extended to our main counterparts in order to increase awareness and importance of anticorruption in our work. Implemented GIZ Pilot Activities highlighted by the AntiCorruption Policy

For more information, please contact the GIZ Anti-corruption and Integrity Project at GIZ Headquarters: [email protected] or get in touch with the Indonesian anti-corruption project: [email protected]

4

kita sangat didorong agar mulai bertindak untuk menginternalisasikan strategi ini di dalam proses dan lingkungan kerja harian kita. Sosialiasi dan implementasi juga harus diperluas ke rekananrekanan utama kita untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya upaya antikorupsi di dalam pekerjaan kita. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Proyek Antikorupsi dan Integritas GIZ di GIZ Pusat: [email protected] atau proyek antikorupsi di Indonesia: [email protected]


What is Integrity Management and Why Does it Matter?

Apa Itu Pengelolaan Integritas dan Mengapa Hal Tersebut Penting?

Interview with Daniela Funke, GIZ expert for anti-corruption and integrity

Wawancara dengan Daniela Funke, pakar antikorupsi dan integritas dari GIZ

ACCH: Why does internal integrity matter?

ACCH: Mengapa integritas internal penting?

DF: Integrity matters for several reasons. Without integrity of their staff GIZ and partner organisations will not be able to achieve their development goals. Corruption in its many forms diverts resources from the original aim and thus reduces the impact we can achieve. But integrity also matters in a way to set an example for others and show how transparency and integrity actually bring a better outcome for all parties involved.

DF: Integritas penting karena beberapa hal. Tanpa adanya staf yang berintegritas, GIZ dan organisasiorganisasi mitra tidak akan mampu mencapai tujuan pembangunannya. Korupsi dalam berbagai bentuknya menyelewengkan sumber daya dari tujuan sejatinya dan dengan demikian mengurangi dampak yang dapat kita capai. Namun, integritas juga penting sebagai suatu cara untuk memberi contoh bagi pihak lain dan menunjukkan bahwa transparansi dan integritas benar-benar dapat memberi hasil yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

ACCH: How would you define integrity? How would you define integrity management system (IMS)? DF: Integrity for me means to act according to common principles and values of a community or organisation. An organisation like GIZ inscribes these principles in an integrity management system as guidelines and rules for their employees. It gives guidance on how the organisation defines integer behaviour and what to do in case of doubt. Additionally, the integrity management system should outline consequences of non-integer behaviour to show that it is serious about its values and principles. ACCH: What is the link between ‘integrity management’ and anti-corruption? DF: Integrity management for me means to apply anti-corruption in our everyday lives. Anticorruption often remains a broad concept to aim

ACCH: Apakah definisi integritas menurut Anda? Apakah definisi sistem pengelolaan integritas (‘Integrity Management System’, IMS)? DF: Bagi saya, integritas berarti bertindak sesuai dengan prinsip dan nilai yang dianut bersama oleh suatu komunitas atau organisasi. Sebuah organisasi seperti GIZ menuangkan prinsip-prinsip ini di dalam suatu sistem pengelolaan integritas sebagai panduan dan aturan bagi para pegawainya. Sistem ini memberikan panduan bagaimana organisasi tersebut mendefinisikan perilaku berintegritas dan apa yang harus dilakukan bila terjadi keraguan. Selain itu, sistem pengelolaan integritas harus menjelaskan konsekuensi perilaku yang tidak berintegritas untuk menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut.

5


for, but difficult to achieve. Integrity in our own behaviour however is a first step to contribute to the fight against corruption in basic ways for all of us. It is thus an integral component in the fight against corruption. ACCH: If an institution wants to develop its own internal integrity management system, what are the first implementation steps recommended? Are there any specific required pre-conditions that can support a successful implementation? DF: As integrity can be defined as a set of common principles and values of a community or organisation, these need to be defined first in a participatory way. This process needs to involve all levels of an organisation in order to account for all the various challenges Integrity in our own behaviour and dilemmas that are however is a first step to attached to integrity contribute to the fight against questions. However, corruption in basic ways for all integrity only works if it of us. is lived. Thus, a vital precondition is leadership commitment to ensure that all employees respect common principles. ACCH: How can employees themselves apply principles of integrity management into their own every day work/environment? DF: Integrity dilemmas are part of everyday life for all of us. No matter what kind of work we do – as a technical advisor, office manager or procurement officer – we face integrity choices. Being knowledgeable about the agreed rules helps to make the right decisions, but also to seek assistance in case of doubt. It might also make sense to excuse yourself from certain decision-making processes if you have a conflict of interest. ACCH: What are the main challenges for Indonesia for the development of a national integrity management system? DF: Indonesia has a vast and highly diverse population. Defining common integrity principles is a complex, but important task. This also means breaking with some established ways of doing business. ACCH: How can GIZ projects beside their daily tasks support their partner organisations in improving internal integrity management?

6

ACCH: Apakah kaitan antara ‘pengelolaan integritas’ dan upaya antikorupsi? DF: Bagi saya, pengelolaan integritas berarti menerapkan upaya antikorupsi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Upaya antikorupsi sering kali merupakan konsep luas yang dituju namun sulit dicapai. Namun demikian, integritas dalam perilaku kita sendiri adalah langkah pertama untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi secara mendasar bagi kita semua. Dengan kata lain, hal itu merupakan komponen integral dalam usaha pemberantasan korupsi. ACCH: Jika suatu lembaga hendak mengembangkan sistem pengelolaan integritas internalnya sendiri, langkah-langkah implementasi pertama apakah yang perlu dilakukan? Apakah ada prasyarat tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan implementasinya? DF: Karena integritas Namun demikian, integritas dapat didefinisikan dalam perilaku kita sendiri langkah pertama sebagai sejumlah prinsip adalah dan nilai bersama di untuk berkontribusi dalam dalam suatu komunitas pemberantasan korupsi secara atau organisasi, hal mendasar bagi kita semua. ini perlu didefinisikan terlebih dahulu secara partisipatif. Proses ini perlu melibatkan semua tingkat di dalam organisasi untuk memperhitungkan semua tantangan dan dilema yang terkait dengan pertanyaan integritas. Namun demikian, integritas hanya dapat berhasil jika benar-benar dihidupi. Dengan demikian, komitmen kepemimpinan merupakan suatu prasyarat vital untuk memastikan bahwa semua pegawai menghormati prinsip-prinsip bersama. ACCH: Bagaimanakah para pegawai sendiri dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan integritas di dalam pekerjaan/lingkungan sehari-hari mereka? DF: Dilema integritas merupakan bagian kehidupan sehari-hari kita semua. Apapun pekerjaan kita— penasihat teknis, manajer kantor, atau pejabat bagian pengadaan— kita menghadapi pilihan integritas. Pengetahuan akan peraturan yang sudah disepakati akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan juga dapat membantu bila terjadi keraguan. Anda mungkin juga perlu menolak turut serta dalam proses pengambilan keputusan tertentu jika Anda memiliki konflik kepentingan.


DF: GIZ can support its partner institutions in a variety of ways. This can include giving technical advice on how to set up integrity management systems for the specific partner institution, as well as tools to improve accountability and transparency in the services of the institution. The important thing is not to implement a blue print, but to look specifically at the risks and challenges of each institution and offer tailor-made advice.

ACCH: Apakah tantangan utama bagi Indonesia untuk pengembangan suatu sistem pengelolaan integritas nasional?

ACCH: What are the benefits for institutions to implement IMS?

ACCH: Bagaimanakah proyek-proyek GIZ, di samping melaksanakan tugas-tugas hariannya, dapat memberikan support kepada organisasiorganisasi mitranya dalam meningkatkan pengelolaan integritas internal?

DF: For any institution, integrity management improves its effectiveness For any institution, integrity and the efficiency of management improves its its services. This can effectiveness and the efficiency even be measured and monitored. Moreover, of its services. IMS also strengthens the trust of the citizens in the institution and even the government as a whole. ACCH: Could you provide us with lessons learned from one success story on implementing integrity management? DF: One important element of integrity management for GIZ comes to play in the question of selecting staff. When asked by a Deputy Minister to hire his highly qualified wife for a project that was objectively not going well, it has helped tremendously to be open about the integrity dilemma. We pointed out that it would not look well for the Deputy Minister if his wife was hired by a project partner and that his own reputation and credibility were at risk, if we would agree with this. Talking openly about these questions has often proved to be more successful than taking the easy way out. Daniela Funke

DF: Indonesia memiliki populasi yang sangat besar dan beragam. Mendefinisikan prinsip-prinsip integritas bersama merupakan tugas yang kompleks namun penting. Hal ini juga berarti memutuskan hubungan dengan cara-cara lama dalam berbisnis.

DF: GIZ dapat memberikan support kepada organisasi-organisasi mitranya dengan berbagai cara; misalnya, memberi masukan teknis mengenai cara pengembangan sistem pengelolaan integritas bagi lembaga mitra tertentu maupun pembuatan perangkat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam layanan lembaga tersebut. Yang penting bukanlah implementasi cetak biru, Bagi lembaga apapun, melainkan memberikan pengelolaan integritas dapat perhatian khusus atas risiko meningkatkan keefektifan dan dan tantangan yang akan efisiensi layanannya. dihadapi setiap lembaga serta memberikan masukan yang sesuai. ACCH: Apakah manfaat yang didapatkan suatu lembaga dengan menerapkan IMS? DF: Bagi lembaga apapun, pengelolaan integritas dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi layanannya. Hal ini bahkan dapat diukur dan dimonitor. Selain itu, IMS juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bersangkutan dan bahkan terhadap pemerintah secara keseluruhan. ACCH: Apakah Anda dapat memberikan contoh pelajaran yang didapat dari salah satu kisah sukses dalam penerapan pengelolaan integritas? DF: Salah satu unsur penting pengelolaan integritas bagi GIZ terwujud dalam hal pemilihan staf. Ketika diminta oleh seorang Wakil Menteri untuk mempekerjakan istrinya (yang memang berkualifikasi) dalam sebuah proyek yang secara objektif tidak berjalan dengan baik, GIZ sangat dibantu dengan bersikap terbuka terhadap dilema integritas. Kami menyatakan bahwa bila kami menyetujuinya, hal tersebut akan menimbulkan

7


kesan tidak baik bagi Wakil Menteri bersangkutan dan reputasi maupun kredibilitasnya akan terancam. Berbicara terbuka mengenai pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering kali terbukti lebih berhasil daripada dengan mudah menghindarinya.

Daniela Funke

Daniela Funke

Planning expert for anti-corruption and integrity at GIZ headquarters

Pakar perencanaan antikorupsi dan integritas di GIZ pusat

Daniela supports GIZ projects in integrating anticorruption into their activities and developing anti-corruption strategies.

Daniela memberikan support kepada proyek-proyek GIZ untuk mengintegrasikan upaya antikorupsi di dalam aktivitas mereka dan mengembangkan strategi antikorupsi.

If you have any question or need some support please contact Daniela directly at: Daniela. [email protected]

8

Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, silakan hubungi Daniela secara langsung di: [email protected]


GIZ Indonesia News

Berita GIZ Indonesia

Development of the GIZ Office Jakarta Code of Conduct and the Birth of Shieldo

Pembentukan Kode Etik Kantor GIZ Indonesia di Jakarta dan Lahirnya Shieldo

In October 2012 GIZ Office Jakarta held a Code of Conduct Mascot Competition initiated to visualise the common corporate values as set out by the company’s Corporate Principles. GIZ employees were encouraged to participate in this competition and design a mascot representing GIZ’s values of integrity.

Pada Oktober 2012, Kantor GIZ Indonesia di Jakarta mengadakan suatu Kompetisi Maskot Kode Etik yang dimaksudkan untuk memvisualisasikan nilai-nilai bersama korporat sebagaimana ditetapkan di dalam Prinsip-prinsip Korporasi. Para pegawai GIZ didorong untuk berpartisipasi di dalam kompetisi ini dengan merancang sebuah maskot yang mewakili nilai-nilai integritas GIZ.

Maya Novarini’s mascot design “Shieldo” won and will now be featured in a poster series, a booklet and an interactive movie illustrating different cases relating to the Code of Conduct. The aim of this project is to raise awareness The aim of this project is to raise for the GIZ Code of awareness for the GIZ Code of Conduct and ensure Conduct and ensure that GIZ that GIZ employees employees understand and understand and follow these corporate values. follow these corporate values. Through Shieldo, GIZ employees will learn how to recognise and face conflicts of interest. Typical examples of conflict of interest are illustrated through cases studies, providing a short background situation and rules and solutions on how to resolve the situation (as shown in the poster on the following page).

Rancangan maskot “Shieldo” karya Maya Novarini menjadi pemenangnya dan akan ditampilkan dalam serangkaian poster, sebuah buklet, dan sebuah film interaktif yang Tujuan proyek ini adalah mengilustrasikan berbagai meningkatkan kesadaran akan contoh kasus yang berkaitan Kode Etik GIZ dan memastikan dengan kode etik tersebut. bahwa para pegawai GIZ Tujuan proyek ini adalah memahami dan mengikuti meningkatkan kesadaran nilai-nilai korporasi tersebut. akan Kode Etik GIZ dan memastikan bahwa para pegawai GIZ memahami dan mengikuti nilai-nilai korporasi tersebut. Melalui Shieldo, para pegawai GIZ akan belajar mengenali dan menghadapi konflik kepentingan. Contoh umum konflik kepentingan diilustrasikan dengan berbagai studi kasus yang menggambarkan latar belakang situasi serta peraturan dan solusi untuk memecahkan situasi tersebut (sebagaimana ditunjukkan di dalam poster pada halaman berikutnya).

9


10


Recent Anti-Corruption Initiatives in Indonesia

Perkembangan Upaya Antikorupsi di Indonesia

National Strategy to Improve Anti-Corruption Education and Culture

Strategi Nasional dalam Meningkatkan Upaya Pendidikan dan Budaya Antikorupsi

As part of the national commitment to eradicate corruption, the President of the Republic of Indonesia issued Presidential Regulation No.55/2012 concerning the National Strategy on Corruption Prevention and Eradication. Every year a Presidential Instruction is issued to guide the preparation of an action plan for policy implementation. Through Presidential Instruction No.01/2013, the Ministry of Communication and Information is mandated to formulate and implement a communication strategy on AntiCorruption Education and Culture (ACEC) to guide the forty-eight government institutions appointed to develop their own communication strategy and action plan to prevent and combat corruption internally.

Sebagai bagian dari komitmen nasional dalam pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Setiap tahun, Instruksi Presiden dikeluarkan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan kebijakan. Dengan dikeluarkannya Inpres No.1/2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) mendapatkan mandat untuk melakukan penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi (PBAK) yang menjadi panduan bagi 48 instansi yang diberi mandat untuk mengembangkan strategi komunikasi dan rencana kerjanya masing-masing untuk mencegah dan memberantas korupsi.

The ACEC communication strategy aims to socialise anti-corruption values to target groups, namely staff of selected institutions and their external partners (private sector, customers, etc.), so they can eventually internalise these values into their own working processes, behaviour and environment. To promote sustainable enactment of the strategy, the following elements were identified as key success factors to trigger positive behavioural change: 1. Utilisation of mass media as transmission channel for ACEC; 2. Close and regular cooperation with mass media, schools, universities, and public education institutions and authorities;

National Strategy to improve Anti-Corruption Education and Culture

Strategi komunikasi PBAK bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada kelompok sasaran, yaitu pegawai internal dan mitra eksternalnya (sektor swasta, pengguna pelayanan, dll), sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi ke dalam proses kerja, perilaku dan lingkungan. Untuk dapat mendorong pelaksanaan yang berkesinambungan, elemen-elemen di bawah ini diidentifikasi sebagai faktor sukses yang dapat memicu perubahan perilaku yang positif: 1. Pemanfaatan media massa sebagai sarana komunikasi dan media penyampaian pesan PBAK 2. Kerjasama yang erat dan rutin dengan media massa, sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan, otoritas di bidang pendidikan di ruang publik 3. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan Humas di lingkungan lembaga pemerintah dan sektor swata 4. Kampanye anti korupsi kepada komunitasModern education method through interactive Story Telling based on Concept of Tunas Integritas

11


3. Networking with PR bureaus in government institutions and the private sector; 4. Promotion of anti-corruption to communities; 5. Awareness-raising on integrity and internalisation of anti-corruption values; 6. Establishment of anti-corruption zones and communities; 7. Awareness/involvement of whistle-blower system and justice collaborators; and 8. Dissemination of best practices on ACEC nationally and internationally.

Impact on the anti-corruption movement in Indonesia The issuance of a blueprint and guidelines for the ACEC communication strategy means that public support for antiThe issuance of a blueprint corruption eradication and guidelines for the ACEC is growing since the communication strategy means strategy does not only that public support for anti- target civil servants, but corruption eradication is also the private sector, media and the broader growing public, as public services users. These elements can help monitor adequate implementation of the ACEC communication strategy by government institutions.

Dampak Bagi Gerakan Antikorupsi di Indonesia Dengan disahkannya cetak biru dan panduan strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi, maka dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih besar lagi, mengingat sasaran dari strategi komunikasi ini bukan hanya para pegawai negeri sipil tetapi juga sektor swasta, media dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Dengan disahkannya cetak Elemen-elemen di atas biru dan panduan strategi dapat membantu dalam komunikasi pendidikan dan memonitor pelaksanaan budaya anti korupsi, maka strategi komunikasi PBAK dukungan terhadap upaya korupsi yang dilakukan di instansi- pemberantasan menjadi lebih besar lagi, instansi pemerintahan.

Peran GIZ Indonesia

As Indonesia’s partner in development cooperation, GIZ can support the socialisation and implementation of the ACEC communication strategy blueprint and guidelines to its main counterparts. In addition to the new BMZ strategy compelling GIZ projects funded by BMZ to apply and promote anti-corruption principles in their daily activities, Presidential Regulation No.55/2012 could also be an entry point for GIZ to further strengthen its own anti-corruption commitment. GIZ projects could for instance:

Sebagai mitra dalam kerjasama pembangunan bagi negara Indonesia, GIZ melalui proyek-proyeknya yang ada di Indonesia dapat men-support sosialisasi dan implementasi dari cetak biru dan panduan penyusunan strategi komunikasi dalam pendidikan dan budaya anti korupsi kepada mitra-mitra utamanya masing-masing. Selain sebagai bagian dari strategi BMZ yang baru yang mendorong proyek-proyek GIZ yang didanai oleh BMZ untuk menerapkan dan mempromosikan prinsip-prinsip anti korupsi dalam kegiatan sehari-hari, Perpres No.55 tahun 2012 juga dapat menjadi pintu masuk bagi GIZ untuk lebih memperkuat komitmennya di bidang anti korupsi. Proyek-proyek GIZ dapat melakukan misalnya:

 Publish every anti-corruption initiative from partner institutions (e.g. Regulation of the Ministry of Admistrative and Bureaucratic Reform on integrity zones, Circular Letter of the Minister of Home Affairs on preparation and reporting of regional action plans on corruption prevention and eradication, etc.).  Open opportunity for CSOs to monitor implementation of cooperation activities.  Encourage counterparts to allow public access to all non-confidential information they produce.

 Mempublikasikan setiap inisiatif mitra utama terkait dengan pemberantasan korupsi di lingkungannya (Zona Integritas di Kempan RB, SE Mendagri tentang penyiapan dan pelaporan aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dll)  Membuka pintu bagi LSM untuk memantau implementasi kegiatan kerjasama  Mendorong mitra utama kerjasama untuk mempublikasikan informasi yang berhak diketahui oleh publik

Role of GIZ Indonesia

12

komunitas 5. Meningkatkan kesadaran mengenai integritas dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi 6. Pembentukan wahana dan komunitas anti korupsi 7. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam bentuk whistleblower dan justice collaborator 8. Penyebarluasan informasi tentang praktik terbaik di bidang pendidikan dan budaya anti korupsi di dalam negeri maupun di luar negeri.


New MenPan Decree on Integrity Zones The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (MenPan) has recently issued a decree (Permenpan RB No.60/2012) to foster the creation of integrity zones within government institutions and agencies, both at the central and local level, for clean bureaucracy and public services. The decree provides guidelines to those institutions on how to best implement integrity zones within their own environment. An integrity zone is an area free of corruption practices, meaning where anti-corruption principles and integrity values are applied to working processes and behaviours. The key integrity values promoted are: transparency, accountability, integrity and honesty. An integrity zone is an area Within integrity zones, free of corruption practices, people are committed meaning where anti-corruption to undertake necessary principles and integrity values measures and adapt are applied to working processes their behaviour and behaviours. in line with those principles, e.g. through the implementation of corruption prevention initiatives, bureaucracy reforms and improvement of the quality of public services. The decree details the necessary steps to be undertaken for the establishment of integrity zones within an institution. The first step that an institution can take in this regard is to elaborate and sign an Integrity Pact, which is to be binding for institution members. Further steps include among others: the fulfilment of pre-defined obligations (financial, wealth reports, etc.); the adoption of internal code of ethics, whistle-blower system, as well as public complaints and gratification

Peraturan Baru Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Zona Integritas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan) telah mengeluarkan sebuah peraturan (Permenpan RB No.60 tahun 2012) untuk medorong terciptanya zona integritas di instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang bersih. Peraturan tersebut berupa pedoman bagi instansi pemerintah dalam membangun zona integritas di lingkungan kerja mereka. Zona integritas merupakan suatu area yang bebas dari praktik-praktik korupsi dengan ditegakkannya prinsip-prinsip anti korupsi dan nilai-nilai integritas dalam proses kerja dan perilaku para pegawainya. Nilai-nilai integritas yang dijunjung tinggi adalah transparansi, akuntabilitas, Zona integritas merupakan integritas dan kejujuran. suatu area yang bebas dari Dalam zona integritas, para praktik-praktik korupsi dengan pegawainya berkomitmen ditegakkannya prinsip-prinsip untuk melakukan upaya- anti korupsi dan nilai-nilai upaya dan menyesuaikan integritas dalam proses kerja perilaku sesuai dengan dan perilaku para pegawainya. prinsip-prinsip tersebut, misalnya melalui inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peraturan ini menjabarkan secara detail langkahlangkah yang perlu diambil dalam pembangunan zona integritas di suatu instansi. Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh suatu instansi adalah penandatanganan Pakta Integritas, yang juga mengikat para pegawainya. Tahapan selanjutnya yang dilakukan di antaranya adalah pemenuhan

MenPAN steps forward to strengthen their integrity

13


mechanisms; and the development of a policy for financial transaction reporting and management of conflict of interests.

Key features of the decree The decree mandates the creation of an Integrity Unit (UPI) by the government’s internal auditor to supervise the development of integrity zones. The aim of these institutional units is to promote the integrity zone concept internally and to accelerate the implementation process. UPI acts as a watchdog to overlook implementation processes in order to secure compliance with integrity principles and rules, as well as to enforce and monitor staff’s integrity. UPI is further responsible to clarify ethical dilemmas and to issue recommendation on possible sanctions in case of infringement of integrity principles. Additionally another unit outside of the Integrity Unit shall be set up to develop integrity standards internally. With this MenPan decided that the developer of integrity management shall not be similar with the implementer.

Impact on the anti-corruption movement in Indonesia The decree intends to foster positive institutional results in the fight against corruption by:  Increasing civil servants’ commitment to apply integrity principles and refuse/denunciate any practice going against these principles; and  Improving pro-integrity institutional culture and promptly detect misbehaviours (early warning mechanism). It is expected that increased institutional integrity will help reduce the level of institutional corruption and have a snowball effect on other institutions and sectors.

Progress achieved so far The GIZ supported this process by providing assistance to the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform to establish UPI and to facilitate trainings on integrity. By the end of 2012, more than 82 government agencies had signed integrity pacts as mandated by the decree.

14

kewajiban-kewajiban (laporan Keuangan, kekayaan, dsb); pelaksanaan kode etik internal, whistle-blower system dan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengendalian gratifikasi serta pembangunan kebijakan untuk pelaporan transaksi keuangan dan pengelolaan konflik kepentingan.

Inti dari Peraturan ini

Peraturan ini mengamanatkan terbentuknya unit penggerak Integritas (UPI) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengawasi proses pembangunan zona integritas. Tujuan dibentuknya unit ini juga untuk mensosialisasikan konsep zona integritas di internal instansi dan untuk mempercepat proses pelaksanaannya. UPI bertindak sebagai pengawas yang mengamati proses pelaksanaan guna menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan peraturan tentang integritas dan juga untuk mendorong dan memantau integritas para pegawai instansi tersebut. Lebih jauh lagi, UPI juga bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi terhadap adanya dilema etik dan memberikan rekomendasi mengenai sanksi terhadap pelanggaran prinsip-prinsip integritas. Unit lain di luar UPI juga perlu dibentuk dalam pembangunan standard integritas internal. Melaluinya, Menpan memutuskan agar petugas pengelola integritas sebaiknya tidak sama dengan pelaksananya.

Dampak bagi Gerakan Anti Korupsi di Indonesia

Peraturan ini bermaksud untuk mendorong tercapainya hasil positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di suatu instansi yang ditandai dengan:  Meningkatnya komitmen pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip integritas dan menolak segala bentuk upaya yang berlawanan dengan prinsip tersebut; dan  Meningkatnya budaya instansi yang pro-integritas dan dapat secara dini mendeteksi perilaku yang salah (mekanisme peringatan dini) Diharapkan dengan meningkatnya integritas suatu instansi dapat mengurangi tingkat korupsi di instansi tersebut dan menimbulkan efek bola salju terhadap intansi dan sektor lainnya.


Role of GIZ Indonesia

Perkembangan saat ini

GIZ as a partner in development cooperation for Indonesia can support the socialization and implementation of this regulation to its main partners. GIZ projects are encouraged to identify to which extent they can themselves implement integrity zones within their own work environment and should thereby use the decree as guideline and source of inspiration for further action. If support is needed, GIZ-ACCH and MenPan Team staff and GIZ Integrity Management experts can be used as resource persons.

GIZ memberikan support terhadap proses ini melalui asistensi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pembentukan UPI dan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan-pelatihan bertema integritas. Sampai dengan akhir tahun 2012, lebih dari 82 instansi pemerintah telah menandatangani pakta integritas seperti yang telah dimandatkan dalam pertauran ini.

Peran GIZ Indonesia GIZ sebagai mitra dalam kerjasama pembangunan untuk Indonesia dapat men-support sosialisi dan pelaksanaan peraturan ini kepada mitra-mitra utamanya. Proyek-proyek GIZ didorong untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana dapat menerapkan zona integritas dalam lingkungan kerja mereka dan oleh karenanya menggunakan peraturan ini sebagai pedoman dan sumber inspirasi bagi tindak lanjutnya. Bila membutuhkan support, tim GIZ ACCH dan Tim GIZ DeCGG Kempan dan para ahli manajemen integritas GIZ dapat dijadikan narasumber.

Training on Integrity for Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reform (MenPAN)

15


GIZ-ACCH Project News

Berita Proyek GIZ-ACCH

Corruption and Gender: The Importance of Implementing Gender Mainstreaming Policies in KPK’s Anti-Corruption Strategy

Korupsi dan Gender: Pentingnya Menerapkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Strategi Antikorupsi KPK

Gender mainstreaming plays an integral part in GIZ’s projects worldwide and is fostered through different measures. It is defined as the process and the approach through which gender becomes a systemic part of overall policy. This means that policy-making processes and measures are developed, organised and evaluated so as to take into account the gender context and the impacts on men and women at all levels, in order to work toward the goal of real gender equality.

Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) berperan sangat penting di dalam proyek-proyek GIZ di seluruh dunia dan digalakkan dengan berbagai cara. Hal tersebut didefinisikan sebagai proses dan pendekatan yang membuat gender menjadi suatu bagian sistemik dari kebijakan keseluruhan. Dengan kata lain, proses dan upaya pembuatan kebijakan dibentuk, diatur, dan dievaluasi sedemikian sehingga memperhitungkan konteks gender serta dampak lakilaki maupun perempuan pada semua tingkat untuk menuju kesetaraan gender sejati.

GIZ cooperates with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) in implementing gender sensitive anti-corruption policies and strengthening gender mainstreaming within KPK. As a first step The Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) prepared a study in 2009 on behalf of the cooperation to measure the relation between corruption and gender, as many corruption cases involve women. The study showed an inverse correlation between the level of corruption and the deployment of gender empowerment measures (GEM), defined as women’s participation in decision-making processes. This implies that the level of corruption tends to decrease with an increase in GEM and vice versa. The level of corruption tends to decrease for example with increases in gender equity. The study also found out that the promotion of participative opportunities for women encourage participation by a greater number of stakeholder organisations from the civil society, and both the private and the public sector in decision-making processes. In late 2012 a gender expert from Yogyakarta Dr. Dewi H. Susilastuti has been commissioned to conduct a study labelled: “KPK and Pressure to Success: is there a Niche for Gender Discourse?” in order to evaluate gender awareness within KPK. The study revealed that gender mainstreaming is still a challenge in KPK, but also an interesting opportunity to increase support to KPK. Greater emphasis on gender equity and women as agents of change could broaden KPK’s reach, as women have a high potential to foster positive behavioural change within the society (e.g. through education).

16

GIZ bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) dalam menerapkan kebijakan-kebijakan antikorupsi yang peka gender dan memperkuat pengarusutamaan gender di dalam KPK. Sebagai langkah pertama, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) melakukan sebuah penelitian pada tahun 2009 atas nama kerja sama tersebut untuk mengukur hubungan antara korupsi dan gender, karena banyak kasus korupsi melibatkan perempuan. Penelitian tersebut menunjukkan korelasi terbalik antara tingkat korupsi dan penerapan Upaya Pemberdayaan Gender (Gender Empowerement Measures, GEM), yang didefinisikan sebagai peran serta perempuan di dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi cenderung menurun dengan meningkatnya GEM, dan sebaliknya. Contohnya, tingkat korupsi cenderung menurun dengan meningkatnya kesetaraan gender. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pemberian kesempatan peran serta bagi perempuan mendorong lebih banyak partisipasi dari organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta maupun negeri di dalam proses pengambilan keputusan. Pada akhir 2012, seorang pakar gender dari Yogyakarta, Dr. Dewi H. Susilastuti, ditunjuk untuk melakukan penelitian yang bertema “KPK dan Tekanan Keberhasilan: Adakah Relung untuk Diskursus Gender?” untuk mengevaluasi kemawasan gender di dalam KPK. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengarusutamaan gender masih merupakan suatu


The ratio of men and women in decision-making bodies is uneven, with a higher representation of men. This may influence policy-making processes as men and women often have different opportunities and access to information, hence the importance to promote gender equity to empower women, as a means to change the rules of the game. Although grand corruption2 affects both men and women, its impact on the well being of citizens differs due to the different social position of men and women in the society. Mainstreaming gender into policy areas means that one assesses the implications for men and women of any planned actions, thereby Although grand corruption ensuring that women’s affects both men and women, and men’s concerns its impact on the well being as well as experiences of citizens differs due to the are reflected in the different social position of men design, implementation, and women in the society. monitoring and evaluation of policies and programs, so that men and women benefit equally from them. Emphasizing that KPK’s activities directly or indirectly address women’s needs and concern will address corruption issues that particularly harm women.

tantangan di KPK, tetapi juga merupakan suatu kesempatan menarik untuk meningkatkan support bagi KPK. Penekanan atas kesetaraan gender dan perempuan sebagai agen perubahan dapat memperluas jangkauan KPK karena perempuan memiliki potensi lebih besar untuk memupuk perilaku positif di dalam masyarakat (misalnya, melalui pendidikan). Perbandingan laki-laki dan perempuan di dalam badan pengambil keputusan tidaklah seimbang, yaitu lebih banyak laki-laki. Hal ini dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan karena laki-laki dan perempuan sering kali memiliki kesempatan dan akses terhadap informasi yang berbeda. Oleh karena itu, kesetaraan gender perlu digalakkan untuk memberdayakan perempuan sebagai salah satu cara untuk mengubah keadaan.

The results of this study were presented by GIZ at the Southeast Asia Regional Conference on ‘Women fight Corruption’, which took place in Jakarta from 18-19 March 2013. Stakeholders from the public sector, government officials, civil society organizations and grassroots women’s movements discussed the gender-dimension of corruption. The main objective of the conference

Walaupun megakorupsi Walaupun megakorupsi (grand (grand corruption)2 corruption) mempengaruhi mempengaruhi laki-laki laki-laki maupun perempuan, maupun perempuan, dampaknya pada kesejahteraan dampaknya pada warga negara berbeda karena kesejahteraan warga negara perbedaan posisi sosial laki-laki berbeda karena perbedaan dan perempuan di masyarakat. posisi sosial laki-laki dan perempuan di masyarakat. Pengarusutamaan gender ke dalam lingkup kebijakan berarti mengkaji implikasi semua tindakan terencana bagi laki-laki maupun perempuan sehingga memastikan bahwa keprihatinan serta pengalaman laki-laki maupun perempuan tercermin di dalam perancangan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program agar laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh manfaat darinya. Penekanan bahwa kegiatan KPK secara langsung atau tidak langsung menangani kebutuhan dan keprihatinan perempuan

2

2

Grand corruption is a form of corruption which takes place in high levels of government and involves large amounts of money.

Grand corruption adalah bentuk korupsi yang terjadi pada tingkat tinggi pemerintahan dan melibatkan sejumlah besar uang.

Women Fight Corruption

17


was to raise awareness among stakeholders about women’s anti-corruption issues and movements.

akan dapat membantu menangani isu-isu korupsi yang terutama berdampak buruk bagi perempuan.

Throughout the conference it became evident that women tend to be even more vulnerable to become victims of corruption than men, as they represent the biggest portion of the poor which are most affected by corrupt behaviour. The immense potential of women’s anti-corruption movements was discussed through a variety of case studies ranging from policy measures to grassroots women’s initiatives.

Hasil penelitian ini dipresentasikan oleh GIZ pada Konferensi Regional Asia Tenggara bertema ‘Perempuan Melawan Korupsi’ yang berlangsung di Jakarta pada 18-19 Maret 2013. Para pemangku kepentingan dari sektor publik, pejabat pemerintah, organisasi masyarakat, dan gerakan akar rumput perempuan membahas dimensi gender korupsi. Tujuan utama konferensi ini adalah meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai isu dan gerakan antikorupsi perempuan.

Finally it has been pinpointed that, gender mainstreaming is an important part for all development projects with an interest in reducing corruption.

Selama konferensi tersebut, ternyata bahwa perempuan cenderung lebih rentan menjadi korban korupsi daripada laki-laki karena perempuan mewakili bagian terbesar masyarakat miskin yang paling dipengaruhi oleh perilaku korup. Potensi sangat besar gerakan antikorupsi perempuan dibahas melalui berbagai studi kasus yang mencakup upaya kebijakan sampai inisiatif perempuan akar rumput. Akhirnya, perlu ditekankan sekali lagi bahwa pengarusutamaan gender merupakan bagian penting semua proyek pembangunan yang akan berdampak mengurangi korupsi.

Women Fight Corruption

18


Active Civil Society Engagement: The Key to Sustainable Project Development

Pelibatan Aktif Lembaga Swadaya Masyarakat: Kunci Pengembangan Kegiatan Proyek yang Berkelanjutan

Civil Society Organizations (CSOs) play an important role in monitoring and advocating anticorruption policies, conducting essential research and collecting preliminary evidence as well as reporting cases to the Corruption Eradication Commission (KPK) for further follow up. Support from CSOs, NGOs, the academia and the media is particularly needed as KPK has in recent years faced growing opposition in the parliament, and political corruption remains high in Indonesia.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peranan penting dalam memantau mendorong pelaksanaan kebijakan-kebijakan anti korupsi, melaksanakan penelitian-penelitian penting dan mengumpulkan berbagai temuan serta melaporkan kasus-kasus ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti. Support dari LSM, organisasi non pemerintah, akademisi dan media secara khusus dibutuhkan mengingat belakangan ini KPK menghadapi perlawanan yang semakin kuat dari parlemen dan tingginya tingkat korupsi di bidang politik di Indonesia.

Intensifying cooperation Only an integrated strategic linkages with civil society approach to fight corruption actors is therefore an can produce sustainable results. important goal of KPK’s prevention strategy, as a way to strengthen the national anti-corruption movement. Ramification of agents of change in all sectors and administrative levels is necessary to fight anti-corruption from all angles and cure the problem from the roots. Only an integrated strategic approach to fight corruption can produce sustainable results. The GIZ-ACCH project supports KPK’s efforts to empower CSOs to become stronger allies and effective agents of change to trigger and multiply behaviour change within the Indonesian society. CSO empowerment and involvement is supported in different ways within KPK-GIZ cooperation:

Semakin eratnya kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan strategi pencegahan KPK, sebagai jalan untuk memperkuat gerakan anti korupsi di Indonesia. Hadirnya agen-agen perubahan di setiap Hanya melalui pendekatan secktor dan tingkatan strategis yang terintegrasi administrasi menjadi dalam memberantas korupsi sangat penting dalam yang akan membawa hasil yang upaya pemberantasan berkelanjutan. korupsi dari berbagai arah dan memberantasnya sampai ke akar-akarnya. Hanya melalui pendekatan strategis yang terintegrasi dalam memberantas korupsi yang akan membawa hasil yang berkelanjutan. Proyek GIZ-ACCH memberikan support terhadap upaya KPK untuk memberdayakan LSM menjadi mitra dan agen perubahan yang efektif untuk mendorong dan memultiplikasi perubahan perilaku dalam masyarakat Indonesia. Pemberdayaan dan pelibatan LSM dilakukan dalam kerjasama KPK-GIZ melalui berbagai upaya:

Political Discussion

Discussion with KPK, UKP4 regarding the anticorruption movement in Indonesia

19


Cooperation with Transparency International Indonesia

Kerjasama dengan Transparency International Indonesia

Many CSO as well as academic institutes are involved in the Indonesian anti-corruption movement. However a complete picture of CSO involvement at the national and local level is missing. This cooperation aims to identify strategic partners to support KPK’s prevention measures (especially ACCH Portal and ACLC) through: CSO landscape mapping, KPK-CSO partnership design, and discussion series on political corruption.

Banyak LSM dan institusi akademik dilibatkan dalam gerakan-gerakan anti korupsi. Namun belum ada gambaran utuh dari keterlibatan LSM baik di tingkat nasional maupun lokal. Proyek kerjasama ini bertujuan untuk mengidentifikasi mitra strategis yang dapat memberikan support terhadap upayaupaya pencegahan korupsi oleh KPK (khususnya Portal ACCH dan Pusat Pembelajaran Anti Korupsi/ ACLC) melalui pemetaan LSM, pembuatan usulan desain kemitraan KPK-LSM dan serangkaian diskusi tentang korupsi di bidang politik.

Anticorruption goes to campus The launch of KPK’s Roadshow for the promotion of its ACCH Portal among academic institutions at the Paramadina University has attracted students and Universities from all around Indonesia. When does ACCH come to us? Twittered students from Yogyakarta. The Roadshow aims at generating wider community awareness on anticorruption issues, to socialize university students, lecturers and the academic community at large to take advantage of the KPK ACCH Portal, as the most developed anti-corruption knowledge management tool nationwide, and to foster partnerships with the academia for corruption prevention. For Paramadina University, the ACCH Portal complements its anti-corruption curriculum and it will help enrich its content. The Roadshow will eventually be implemented in other universities throughout the year.

Dare to be honest internalized from kindergarten: a modal to fight corruption

20

Antikorupsi Masuk Kampus Peluncuran Roadshow KPK untuk mempromosikan Portal ACCH ke lembaga-lembaga pendidikan di Universitas Paramadina telah menarik perhatian para mahasiswa dan universitas di Indonesia. Kapankah ACCH mengunjungi kami? Mahasiswa dari Yogyakarta men twitter. Roadshow bertujuan untuk menghasilkan komunitas yang memiliki kesadaran anti korupsi yang lebih luas, mensosialisasi para mahasiswa, para pengajar dan komunitas akademis umumnya untuk memperoleh manfaat dari Portal ACCH KPK, sebagai alat pengelolaan pengetahuan anti-korupsi yang paling maju di nusantara, serta untuk memperkuat kemitraan dengan akademisi untuk pencegahan korupsi. Untuk Universitas Paramadina, Portal ACCH melengkapi kurikulum anti-korupsi dan itu akan memperkaya materinya. Roadshow ini nantinya akan diselenggarakan di beberapa universitas lain pada tahun ini.

Youth together with KPK promote “Dare to be Honest”


Social media as transmission channel for the Anti-Corruption Day

Sosial Media sebagai media komunikasi interaktif untuk Peringatan Hari Antikorupsi

KPK and GIZ jointly designed a series of events towards the celebration of the international anticorruption day on 9 December 2012. The National Police, Attorney General as well as other Ministries like Bappenas were involved in the preparation process. Corruption prevention showed its potential to bring together different stakeholders with the focus on the same goal. Most prominent civil society groups were engaged in these events and promotion of a series of competitions on anticorruption behaviours were made through the media, via radio, press media, and social media. This proved to be a fruitful strategy to reach out to people and stimulate active participation, beyond expectations. An important step for the anti-corruption movement was taken at the AntiCorruption Day, as commitment statements to combat corruption were made jointly by over 30 institutions, including KPK, the Attorney General, the National Police, the Governor of Jakarta, BMZ, GIZ and various donor associations.

Sejak pertengahan tahun 2012, KPK dan GIZ mendesain serangkaian kegiatan dalam rangka memeringati hari Antikorupsi se-dunia setiap tanggal 9 Desember. Kepolisan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan bersama Kementerian/ Lembaga/Organisasi (K/L/O) lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Bappenas, bahu membahu mempersiapkan peringatan Hari Antikorupsi. Upaya pencegahan korupsi tersebut sebagai bukti nyata komitmen, fokus pada upaya pencapaian tujuan bersama. Berbagai organisasi masyarakat telah menjadi aspek khusus yang membawa keberhasilan kegiatan ini, dan promosi serangkaian kompetisi bertemakan ‘perilaku antikorupsi’ dilakukan melalui media cetak, radio, dan sosial media. Pernyataan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi ditegaskan oleh lebih dari 30 institusi, termasuk KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Gubernur Jakarta, BMZ, GIZ dan organisasi national serta internasional lainnya saat acara pembukaan peringatan Hari Antikorupsi se-dunia.

Collective actions combatting corruption

21


Support to CSO participation at the 15th International Anti-Corruption Conference (IACC) in Brazil KPK-GIZ cooperation recognises the importance of more actively engaging civil society actors in the national anti-corruption movement. The project financially supported the participation of two representatives from Indonesia Corruption Watch (ICW) at the 15th IACC in Brazil, one of who took the role of rapporteur in the workshop session on political corruption jointly organised by KPK and GIZ. This supported the promotion of CSOs as key stakeholders in anti-corruption, the strengthening of knowledge management chain and knowledge sharing, the identification of best practices for civil society contribution, and the reinforcement of trilateral dialogue among CSOs, KPK and Indonesian parliamentarians.

Support terhadap LSM untuk berpartisipasi dalam “the 15th International Anti-Corruption Conference (IACC)” di Brazil Proyek Kerjasama KPK-GIZ melihat pentingnya keterlibatan aktif LSM dalam gerakan-gerakan anti korupsi nasional. Proyek membiayai partisipasi perwakilan dua orang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam the 15th IACC di Brazil, satu di antaranya mengambil peran sebagai reporter dalam suatu sesi lokakarya mengenai korupsi di bidang politik yang diselenggarakan bersama oleh KPK dan GIZ. Kegiatan ini memberikan support terhadap promosi LSM sebagai bagian dari pemangku kepentingan utama di bidang anti korupsi, memperkuat rantai dan pertukaran pengetahuan, bukti praktik terbaik kontribusi LSM dan terciptanya dialog tiga pihak antara LSM, KPK dan anggota parlemen Indonesia.

Support to CSO participation at the 15th International Anti-Corruption Conference (IACC) in Brazil

22


KPKs Anticorruption Learning Centre (ACLC): Development of Trainers Manual for Trainings on Anti-Corruption Issues The GIZ ACCH project supports KPK to reinforce its role as a trigger mechanism to prevent corruption in Indonesia. One objective of KPK’s strategy in the field of prevention is to be the center of excellence in corruption detection and prevention. One of the strategic instruments to achieve this objective is through the AntiCorruption Learning Center (ACLC). The Anti-Corruption Learning Center was officially launched by KPK in December 2011. Since then, it has implemented a series of trainings on anti-corruption issues based upon demand as well as targeting specific participant groups (e.g. journalists of lifestyle magazines, student leaders etc.) The KPK leadership generally considers the ACLC as a key instrument to support the effective implementation of the national corruption prevention agenda through tailored learning opportunities for strategic groups within the government and civil society as well as to reach out to, connect to and synergize various anti-corruption initiatives in society. GIZ ACCH provided assistance to KPK to develop a workable concept about what the ACLC should look like taking the inputs and expectations of internal as well as external stakeholders into account. As a result of intensive consultations it had been decided by the KPK leadership that the ACLC should have both a function to facilitate KPK-internal learning and capacity development as well as for external stakeholders. First steps have been taken in the meantime to prepare the actual establishment of the ACLC by codifying and improving existing training modules (trainers’ manual) and providing support as well as training to staff members from different prevention departments to form a professional pool of trainers. The KPK leadership has also already agreed on the suggestion by GIZ ACCH to create the new position of a professional content (education) manager who will support the professionalization of learning activities as a major step towards operationalizing the establishment

The KPK leadership generally considers the ACLC as a key instrument to support the effective implementation of the national corruption prevention agenda

Pusat Pembelajaran Antikorupsi (Anti-Corruption Learning Centre) KPK: Pengembangan Pedoman bagi Pelatih untuk menyelenggarakan Pelatihan di bidang Antikorupsi Project GIZ Anti-Corruption Clearing House memberikan support kepada KPK untuk meningkatkan fungsi peran KPK sebagai pemicu (trigger mechanism) dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Salah satu objektif dari strategi KPK di bidang pencegahan korupsi adalah menjadi panutan pusat belajar tentang deteksi dan pencegahan korupsi. Salah satu strategi untuk mencapai objektif ini adalah melalui Pusat Pembelajaran Anti Korupsi (ACLC). Pusat Pembelajaran Berdasarkan perspektif Antikorupsi telah dari pimpinan KPK, ACLC dibentuk dan adalah salah satu instrument perkenalkan pada utama untuk men-support publik sejak Desember terimplementasinya strategi 2011. Sejak saat pencegahan dengan lebih efektif itu, berbagai seri dan tepat sasaran pelatihan antiokorupsi telah diselenggarakan oleh KPK dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat luas, juga stakeholder spesifik (contohnya: jurnalis majalah gaya hidup, pemimpin-pemimpin di kalangan pelajar, dan lain sebagainya). Berdasarkan perspektif dari pimpinan KPK, ACLC adalah salah satu instrument utama untuk men-support terimplementasinya strategi pencegahan dengan lebih efektif dan tepat sasaran melalui pembelajaran yang didesain khusus untuk stakeholder strategis (Contoh: jurnalis majalah lifestyle, para pimpinan mahasiswa/ pelajar, dan sebagainya) dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, terhubung dan sinergis dengan program-program inisiatif antikorupsi yang di masyarakat. GIZ ACCH memberikan support kepada KPK dalam penyusunan konsep aplikatif dengan mempertimbangkan input internal, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan dari external kepada KPK. Hasil dari konsultasi intensif tersebut adalah ACLC direkomendasikan memiliki dua fungsi; fungsi fasilitasi internal KPK dalam menyusun mekanisme pembelajaran, dan pengembangan kapasitas, juga komunikasi dengan internal KPK, serta ACLC

23


of the ACLC. The Trainers Manual is a set of comprehensive and systematic anticorruption learning modules to guide ACLC Trainers in the conduct of trainings. The Trainers Manual consists of seven modules, covering all main anti-corruption topics:

The Trainers Manual is a set of comprehensive and systematic anti-corruption learning modules to guide ACLC Trainers in the conduct of trainings.

Training Result-Based Monitoring Framework – Support Development of KPK’s Strategy Prevention

sebagai fungsi pengembangan kapasitas sebagaimana ditujukan untuk stakeholder external. Terdapat dua kegiatan utama sebagai langkah awal pembangunan ACLC, yaitu pembentukan Pool pelatih ACLC KPK yang profesional terdiri dari lintas direktorat, dan penyusunan Pedoman bagi Pelatihan khusus di bidang antikorupsi. Pimpinan KPK telah Pedoman bagi Pelatih menyetujui rekomendasi adalah paket pembelajaraan dari GIZ ACCH untuk antikorupsi yang komprehensif merekrut professional dan sistematis yang disusun dan manajer konten diperuntukkan bagi Pelatih (pembelajaran) yang ACLC dalam menyelenggarakan bertugas membantu pelatihan. KPK dalam rangka pengembangan kegiatan pembelajaran berdasarkan standard kualitas tertentu. Pedoman bagi Pelatih adalah paket pembelajaraan antikorupsi yang komprehensif dan sistematis yang disusun dan diperuntukkan bagi Pelatih ACLC dalam menyelenggarakan pelatihan. Pedoman pelatihan pada tahap ini, terdiri dari tujuh Pedoman yang mencakup topik-topik berikut: 1. Korupsi dan Antikorupsi: Undang-undang dan Peraturan, Prinsip/Teori, dan pemahaman dasar mengenai peran publik terhadap pemberantasan korupsi. 2. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN): Dasar LHKPN, Cara Pelaporan, dan bagaimana meningkatan kepatuhan K/L/O/P dalam LHKPN.

Training KPK’s ACLC Trainers

24


1. Introduction to corruption and anticorruption: Laws and regulations, Theory, and Basic understanding the role of the public in combating corruption 2. Understanding of wealth reports: Introduction, Reporting, and How to improve performance of institutions 3. Understanding of gratuity: Type of gratification, Reporting, and How to manage and control gratification 4. Understanding public complaints in combating corruption: Why is the whistle-blower system (KWS) important, Security assurance of the whistle-blower, and KWS Mechanisms 5. Anti-corruption in procurement of goods and services 6. Anti-corruption in managing the State’s finance: Case Studies, Lessons learned, and Best practices 7. Public awareness raising through anticorruption campaign: Strategy into practice The Trainers Manual has been developed using recognised didactic methods and integrates result-based monitoring concepts, for optimal implementation results. With this new Trainers Manual, KPK will improve and accelerate the internalisation of anti-corruption principles and integrity values within public and private spheres of the Indonesian society, for a corruption free Indonesia.

3. Pengendalian Gratifikasi: Definisi, Jenis Gratifikasi, Cara Pelaporan, dan Strategi Pengendalian Gratifikasi 4. Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi melalui Whistle-Blower: Mengapa WhistleBlower, Jaminan Perlindungan terhadap WhistleBlower, dan Cara Pelaporan melalui Sistem Whistle-Blower KPK 5. Penerapan Nilai-nilai Antikorupsi di dalam Pengadaan Barang dan Jasa 6. Pengelolaan Keuangan Negara yang Profesional, dan Antikorupsi: Studi Kasus, Lesson-learned, dan Best Practice 7. Peningkatan Kesadaran, Pengetahuan dan Kompetensi Masyarakat melalui Kampanye Antikorupsi: Strategy dan Implementasi Untuk optimalisasi sustainability, berbagai pelatihan telah diselenggarakan untuk Trainer ACLC secara didaktik. Melalui manual pelatihan ini, KPK akan lebih mampu semakin meningkatkan, dan internalisasi prinsip-prinsip akutansi . Pedoman Pelatihan bagi Pelatih telah dikembangkan dengan berdasarkan metode didaktik dan kerangka berpikir result-based monitoring, dengan tujuannya adalah mengoptimalkan hasil dari setiap kegiatan pelatihan, edukasi yang dilakukan oleh pelatih ACLC KPK. Dengan adanya instrumen Pedoman Pelatihan bagi Pelatih ini maka, akselerasi proses edukasi, internalisasi nilai-nilai antikorupsi bagi segenap masyarakat Indonesia dapat lebih cepat, demi menuju Indonesia bersih dari tindak pidana korupsi.

Opening “Train the Trainers/Facilitator on Anti-Corruption Learning Centre” - KPK 17-21 September 2012. Mercure Hotel - Ancol

25


Establishment of Integrity Zones in Schools: ACLC Pilot Project in Kendari

Inisiasi Penerapan Zona Integritas di Sekolah: Piloting ACLC di kota Kendari

Within the framework of KPK’s Anti-Corruption Learning Centre (ACLC)’s strategy to prevent corruption through education, the GIZ-ACCH Project supported KPK’s Directorate of Education and Public Service (DIKYANMAS) to establish integrity zones in schools through designing and implementing training workshops in Kendari, as a pilot region. The overall objective of KPK’s program on integrity zones in schools is to generate an anti-corruption culture in the education sector.

Dalam rangka memberikan support terhadap strategi pencegahan korupsi melalui proses pengembangan pusat pembelajaran antikorupsi (ACLC) KPK yang ditujukan bagi publik, GIZ-ACCH memberikan support kepada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (DIKYANMAS) KPK dalam inisiasi penerapan zona integritas di sekolah dengan mendesain dan melaksanakan pelatihan workshop zona integritas di Kendari. Tujuan utama dari program ini adalah mengembangkan strategi pembangunan karakter, budaya berintegritas dan antikorupsi di sektor pendidikan.

The training workshops performed in Kendari utilized result-based management methods, and specifically focused on providing guidance on how to strengthen the role of agents of change to effectively, efficiently and sustainably implement integrity zones in schools. In this particular case, targeted agents of change comprised of personnel from Kendari’s Education Office, schools’ management and administration, teachers, educators, members of parents’ committees, as well as other key stakeholders. These groups were targeted because of their high potential as role model for students to trigger positive behaviour

The overall objective of KPK’s program on integrity zones in schools is to generate an anti-corruption culture in the education sector.

Teacher and education stakeholders in Kendari discussed and defined a learning approach to integrate anti-corruption values into daily education activities

Metode yang diterapkan Tujuan utama dari program ini saat workshop di Kendari adalah mengembangkan strategi adalah Result-based pembangunan karakter, budaya management, dan fokus berintegritas dan antikorupsi di pada penyediaan panduan sektor pendidikan. tentang bagaimana cara untuk membentuk Agen Perubahan yang efektif, efisien dan mampu menerapkan zona integritas yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Agen Perubahan penerapan zona integritas terdiri dari Dinas Pendidikan kota Kendari, Kepala Sekolah, Guru, Orangtua Murid, dan stakeholder lain yang terkait sektor pendidikan. Stakeholder ini dipilih karena mereka yang berpotensi tinggi untuk menjadi panutan bagi para pelajar meneladani perilaku positif sebagai pengalaman dan proses pembelajaran. Kegiatan training workshop yang telah diselenggarakan adalah untuk membantu sektor pendidikan di Kendari dalam mengembangkan dan menerapkan instrument-instrument strategis dalam penataan tiga pilar: (1) managemen sekolah, (2) kurikulum dan silabus pendidikan antikorupsi, dan (3) penguatan peran partisipasi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang bersifat fundamental terkait topik antikorupsi serta tools antikorupsi, termasuk nilai-nilai integritas, anti-suap, transparansi, dan akuntabilitas. Aspek dan syarat khusus berhasilnya misi Agen Perubahan dalam menjalankan tugasnya juga menjadi salah satu hasil dari training workshop tersebut. Skala prioritas kebutuhan penataan pada fase inisiasi penerapan zona integritas, yang ditransformasikan ke dalam Rencana Aksi telah

26


change at the earliest stage possible of their learning process. The training workshop intended to support the design, development and implementation of strategic tools to reinforce three main pillars: (1) schools’ management structures; (2) education curriculum on anti-corruption issues; and (3) civil society participation. This activity supported the improvement of fundamental knowledge of target groups on anticorruption issues and tools as well as integrity values, such as anti-bribery, transparency, and accountability. Key success factors for change management and specific requirements to enable agents of change to successfully conduct the program were identified. Based on defined priorities, an implementation plan for action was drafted. Finally, a set of concrete recommendations was issued to the Head of the Education Office in Kendari on how to ensure the sustainability of the program. These recommendations were also to be forwarded to the Governor of South East Sulawesi for internalization into the education system.

diformulasikan. Training workshop penerapan zona integritas telah melahirkan gagasan dalam bentuk rekomendasi yang bersifat implementatif tetnang bagaimana Dinas Pendidikan Kota Kendari dapat menjamin keberlanjutan program. Pada level lain, rekomendasi tersebut bersifat strategis yang dapat memudahkan Gubernur Sulawasi Tenggara dalam menginternalisasi program ke dalam sistem pendidikan. Karena pembangunan konsep dan penerapan zona integritas ini kelak memberikan manfaat bagi masyarakat luas, maka GIZ terus men-support KPK dalam upaya ini, khususnya dengan memberikan saran-saran strategis, praktis dan berkelanjutan tentang bagaimana strategi optimalisasi pendidikan antikorupsi ke dalam sistem pendidikan nasional, sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012, dalam rangka percepatan program antikorupsi di seluruh Indonesia.

GIZ will continue supporting KPK in this endeavour, particularly by advising how to optimally embed anti-corruption into the national education system, as mandated by Presidential Instruction No 1712012, in order to multiply efforts and programs to reach all regions throughout the nation.

Encourage elementary students to dare stand for Honesty

27


Anticorruption on AIR

Anti Korupsi Mengudara

KPK carries out a vast array of corruption prevention activities, among which socialization campaigns, trainings, focus group discussions and research. However, the scope of these activities is somehow limited by KPK’s human resources and financial capacities. In order to overcome this challenge and spread out its anti-corruption message to a much wider audience throughout the country, GIZ supports KPK in the setup of a video and audio streaming station. This new tool will enable KPK to increase public awareness on anti-corruption and to obtain public insights on cases handled by KPK as well as opinions on any anti-corruption related topics.

KPK menyelenggarakan serangkaian kegiatan besar di bidang pencegahan korupsi, di antaranya kampanye, sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok dan penelitian. Tapi, cakupan kegiatan-kegiatan ini masih terbatas oleh kurangnya SDM dan kapasitas keuangan yang dimiliki KPK. Dalam rangka mengatasi tantangan ini dan tetap menyebarkan pesan anti korupsi kepada masyarakat di seluruh Indonesia, GIZ memberikan support kepada KPK dalam pembangunan stasiun video dan audio streaming. Media yang baru ini akan membuat KPK dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu anti korupsi dan mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh KPK serta opini terhadap isu-isu anti korupsi lainnya.

Recently, these efforts were rewarded with the launch of KPK’s Video and Audio Streaming Equipment, which has been installed in KPK’s multi-media room on the third floor of KPK’s building in Kuningan. With this great new anti-corruption instrument, the anti-corruption movement now has a voice and KPK’s message will be heard in all corners of the country.

Baru-baru ini telah Dengan media anti korupsi dilakukan peresmian serah yang luar biasa ini, gerakan terima peralatan video dan anti korupsi kini sudah punya audio streaming oleh KPK, “suara” di mana peralatan tersebut telah terpasang di ruang multi media yang ada di lantai 3 Gedung KPK – Kuningan. Dengan media anti korupsi yang luar biasa ini, gerakan anti korupsi kini sudah punya “suara” dan pesan-pesan dari KPK dapat didengar di setiap penjuru negara ini.

With this great new anticorruption instrument, the anti-corruption movement now has a voice

KPK’s first Radio Streaming Program should be launched this coming June, starting with a 4-hours programme. In a second stage, when the program will run smoothly, cooperation with the national radio (RRI) should begin to further increase the reach of KPK’s programs.

KPK’s Radio: Indonesia Anti-Corruption on AIR

28

Program pertama dari radio streaming KPK akan diluncurkan pada Bulan Juni mendatang, dimulai dengan siaran selama 4 jam. Di tahap kedua, jika program tersebut telah berjalan dengan mulus, kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) akan dimulai untuk lebih memperluas jangkauan program KPK.

Cooperation between Republic of Indonesia and Republic of Federal German in Enforcing Corruption Prevention


Anti Corruption Tools

Perangkat-perangkat Anti Korupsi

If you are interested in learning more about anti-corruption topics and tools, the following information might be of particular relevance for you!

Jika anda tertarik untuk lebih memahami topictopik anti korupsi dan tools-nya, informasi di bawah ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi anda.

KPK ACCH Portal

Portal ACCH KPK

The KPK Anti-Corruption Clearing House (ACCH) Portal was developed in collaboration with GIZ as the main source of information in Indonesia for knowledge sharing on anticorruption. The Portal targets journalists, the academia, CSOs, public officials, the private sector as well as other anti-corruption activist groups.

Portal Anti-Corruption Clearing House (ACCH) KPK, dikembangkan dalam kerjasama dengan GIZ, sebagai sumber utama informasi di Indonesia untuk berbagi pengetahuan anti korupsi. Kelompok sasaran dari Portal ACCH adalah para jurnalis, akademisi, CSOs, pejabat publik, sektor swasta serta kelompok-kelompok penggiat anti korupsi.

The Portal provides unique information and statistical data on anti-corruption, such as public officials’ wealth reports, gratification reports, public complaints, public sector integrity data, the public corruption perception index, anticorruption education campaign material, etc.

Portal ACCH menyediakan informasi dan data statistik yang unik, seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPKN), laporan gratifikasi, laporan masyarakat, data integritas sektor public, indeks ersepsi orupsi masyarakat, bahan-bahan pendidikan kampanye anti korupsi an sebagainya.

Through the Portal, visitors can access the KPK Whistle-blower System (KWS), the KPK Library and KPK website, three other highly valuable information sources.

Melalui Portal, pengunjung dapat mengakses KWS (KPK Whistleblower System), Perpustakaan KPK dan situs web KPK, tiga sumber utama informasi berharga lainnya.

The ACCH Portal can be viewed at: http://acch. kpk.go.id/

Portal ACCH dapat dilihat pada http://acch.kpk. go.id

Incentivising public participation through the ACCH Portal

KPK Anti-Corruption Clearing House Station

29


Report corruption cases through KPK Whistle-blower System

Melaporkan kasus korupsi melalui KPK Whistle-blower System

As Indonesia does not have a law for the protection of whistle-blowers many cases are not reported by individuals. In order to address this challenge, the GIZ-ACCH Project supported KPK to develop a Whistle-blower System (KWS). KWS is an anonymous, web-based and 100% secured corruption-reporting system.

Indonesia belum memiliki undang-undang yang melindungi pelapor, banyak kasus yang tidak dilaporkan orang. Dalam rangka mengatasi tantangan itu, Proyek GIZ-ACCH memberikan support kepada KPK untuk mengembangkan KPK Whistle-blower System (KWS). KWS adalah sistem pelaporan korupsi berbasis web yang 100% aman.

The Whistle-blower System enables the reporting of corruption cases without endangering oneself. The system can be accessed both in Bahasa Indonesia and in English from any location by going to: http://kpk.go.id/.

KWS memungkinkan melaporkan kasus korupsi tanpa membahayakan diri pelapor. KWS dapat diakses baikm dalam Bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Inggeris dari tempat manapun melalui: http://kpk.go.id/.

The KWS main page provides an explanation of the different corruption criteria and the definition of whistle-blowing. Moreover, an explanation on how to safely follow the reporting procedure is given. Through the post-box function you can initiate further communication with KPK and created a secure post-box using a pseudonym.

Halaman utama KWS menyediakan penjelasan berbagai kriteria korupsi dan definisi whistleblower. Lebih dari itu, disediakan penjelasan untuk secara aman mengikuti prosedur pelaporan. Melalui fungsi Kotak Dialog Anda dapat memulai komunikasi lebih lanjut dengan KPK dan membuat Kotak Dialog yang aman dengan menggunakan nama samaran.

KPK’s Whistle Blower System as a tool for society and KPK to fight corruption

30


KPK library: New books available on Anti-Corruption

Perpustakaan KPK: Bukubuku baru yang tersedia mengenai Anti Korupsi

Since 2008, the GIZ-ACCH Project supports KPK’s Research and Development Directorate to develop and expand its library in order to achieve its goal to become a reference library in the field of anti corruption.

Sejak 2008, Proyek GIZ-ACCH memberikan support kepada Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK untuk membangun dan mengembangkan Perpustakaan dalam rangka untuk mencapai tujuannya menjadi Perpustakaan rujukan di bidang anti korupsi.

The KPK Library possesses a collection of books, articles, audio-visual materials, research papers and studies on anti-corruption related topics, produced both by KPK and external agencies. Recently, the GIZ-ACCH Project donated 203 books to the Library on anticorruption issues from different angles. The Library can be accessed via Internet at: http://perpustakaan.kpk.go.id. By following this link, the public can search the library documents easily and rapidly, using the Online Public Access Catalogue (OPAC). Books’ abstracts are available and books can be borrowed by a simple click. Beside the book circulation service, the Library also provides “information tracking” services and conducts monthly discussion forum for knowledge sharing with experts. In order to increase reading awareness, the summary of a selected book is distributed every Friday via email to all KPK Staff. GIZ staff interested in these summaries can approach the ACCH Project. The KPK Library is located at the 2nd floor of the KPK building in Kuningan and open to the public.

Perpustakaan KPK memiliki koleksi buku, artikel, bahan audio-visual, hasil penelitian dan studi di bidang yang terkait dengan anti korupsi, baik yang dihasilkan oleh KPK siri mpun lembaga-lembaga lainnya. Baru-baru ini Proyek GIZ-ACCH menyumbang sebanyak 203 buku yang menyangkut isu-isu anti korupsi dari berbagai sudutnya. Perpustakaan dapat diakses melalui internet pada: http://perpustakaan.kpk.go.id . Dengan mengikuti tautan itu, masyarakat dapat mencari dokumen Perpustakaan secara mudah dan cepat dengan menggunakan OPAC (Online Public Access Catalogue. Abstrak dari buku-buku yang tersedia dan dapat dipinjam dapat dilaksanakan melalui satu Klik. Disamping pelayanan sirkulasi buku, Perpustakaan KPK juga menyediakan pelayanan “penelusuran informasi” (information tracking), menyelenggarakan forum diskusi untuk berbagi pengetahuan dengan para pakar. Untuk meningkatkan minat baca, ringkasan dari buku terpilih dibagikan kepada semua pegawai KPK melalui email. Pegawai GIZ yang tertarik untuk memperoleh ringkasan buku itu dapat menghubungi Proyek ACCH. Perpustakaan KPK, yang terbuka untuk masyarakat, bertempat di lantai 2 Gedung KPK di Kuningan. Improve knowledge and skills through books at KPK’s library

31


GIZ Anti-Corruption Tool Box

Tool Box Antikorupsi GIZ

The GIZ Anti-Corruption Tool Box combines general descriptions of internationally renowned tools with practical experiences of their application in GIZ projects. It documents lessons learned and best practices from all GIZ operational units and thereby facilitates internal learning processes. This eases the exchange of experiences among GIZ practitioners for replication of successful instruments, methodologies and approaches tested by colleagues in various contexts. The structure of the Tool Box allows practitioners and users to identify which tools are most suitable in their particular context and environment.

Tool Box (‘kotak perangkat’) Antikorupsi GIZ memadukan deskripsi umum berbagai perangkat yang dikenal secara internasional dengan pengalaman praktis penerapannya di dalam proyek-proyek GIZ. Tool Box ini mendokumentasikan pelajaran yang didapat dan best practice dari semua unit operasional GIZ dan dengan demikian membantu proses pembelajaran internal. Hal ini memudahkan perturakaran pengalaman di antara praktisi GIZ untuk mereplikasi instrumen, metodologi, dan pendekatan yang terbukti berhasil digunakan oleh para kolega mereka dalam berbagai konteks. Struktur Tool Box ini memungkinkan para praktisi dan pengguna mengidentifikasi perangkat mana yang paling sesuai dengan konteks dan lingkungan mereka masing-masing.

The Tool Box is a “living document”, because of its participatory nature, and lives from GIZ staff contributions. The Tool Box is accessible via the DMS in the GIZ Intranet at the following address: https://dms.gtz.de/ livelink-ger/livelink.exe?func=ll&objId=71520680&o bjAction=browse&viewType=1. It will soon be transformed into a wiki, for easier access. Access is only permitted to GIZ staff as it lies on the GIZ internal server. Therefore, GIZ partner organisations interested in accessing it shall approach their GIZ person in charge.

Tool Box ini merupakan sebuah “dokumen hidup”, karena sifatnya yang partisipatif, dan dihidupkan oleh kontribusi staf GIZ. Tool Box ini dapat diakses melalui DMS di Intranet GIZ pada alamat berikut: https://dms.gtz.de/livelink-ger/ livelink.exe?func=ll&objId=71520680&objAction=bro wse&viewType=1. Tool Box tersebut akan segera diubah dalam bentuk wiki agar lebih mudah diakses. Hanya staf GIZ yang dapat mengaksesnya karena Tool Box ini terdapat di dalam server internal GIZ. Oleh karena itu, organisasi mitra GIZ yang berminat mengaksesnya perlu menghubungi penanggung jawab GIZ masing-masing. Anticorruption Tool Box: Conflict of Interest Policy

32


Any further questions and/or comments on anticorruption? Approach us!

Jika ada pertanyaan atau komentar seputar upaya anti korupsi, hubungi kami!

33


Strengthening Women’s Rights (SWR) News

Berita Penguatan Hak untuk Perempuan (SWR)

‘Dialog Warga’ goes global !!!

‘Dialog Warga’3Terbang Mendunia !!!

The nature of ‘Dialog Warga’ is based on an appreciative approach and a belief in empowering society - for the promotion of women’s human rights. It creates an atmosphere conducive to invite men and women both young and old in enforcing women’s rights based on the local situation. Furthermore, the ‘Dialog Warga’ also provides a basis for communities to develop and implement a plan of action, including collective action, in fighting for their rights.

‘Dialog Warga’ –dengan karakter yang bertumpu pada pendekatan apresiatif dan kekuatan yang ada di masyarakat- bagi upaya promosi hak-hak asasi perempuan telah terbukti mampu menciptakan suasana yang mendukung untukmengajak lakilaki, perempuan baik tua maupun muda dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan berdasarkan situasi setempat. Lebih jauh lagi, ‘Dialog Warga’ juga memberikan suatu landasan bagi masayarakat untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi, termasuk aksi bersama, dalam memperjuangkan hak-haknya.

3

Since the ‘Dialog Warga’ was introduced and implemented in three districts in Central Java and Nusa Tengara Barat, ‘Dialog Warga’ has been acknowledged and promoted both at the national level by the Ministry of Women Empowerment and Child Protection (MoWECP) as well as at several international events. Modules, stories and results of self-assessments were shared with different stakeholders. At national level, MoWECP is committed to supporting the replication of the ‘Dialog Warga’ at provincial and district level through Women Empowerment Bodies. In addition, the ‘Dialog Warga Training of Facilitators Module’ and ‘Dialog Warga: Guideline’ have jointly been developed by SWR GIZ and MoWECP. As mentioned previously, one of the benefits of the ‘Dialog Warga’ is the ability to provide a supportive environment for women, as a group, to demand their rights. A range of issues, not only women’s rights but also children’s rights are addressed, such as marriage certificates, birth certificates, under-age marriage, financial literary for women, reproductive health, the role of women in village decision-making processes, and violence against women and children. The SWR project, through a series of events has been promoting the practicality and adaptability of ‘Dialog Warga’ at the international level, e.g. at the :

Sejak ‘Dialog Warga’ diperkenalkan dan dilaksanakan tahun 2011 di tiga kabupaten di provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, metode ini telah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dan juga telah disebarluaskan tidak hanya di tingkat nasional namun juga di beberapa kegiatan internasional. Panduan, cerita pembelajaran dan hasil evaluasi mandiri dari pelaksanaan ‘Dialog Warga’ telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan lainnya. Di tingkat nasional, KPP&PA berkomitmen untuk mendukung upaya replikasi ‘Dialog Warga’ melalui Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Untuk itu, ‘Panduan Pelatihan Fasilitator’ dan ‘Pedoman Dialog Warga’ telah dikembangkan bersama antara KPP&PA dan proyek SWR GIZ. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu manfaat ‘Dialog Warga’ adalah kemampuannya dalam menciptakan suasana yang mendukung bagi perempuan, sebagai sebuah kelompok, untuk memperjuangkan hak-haknya. Berbagai hal yang menjadi perhatian tidak hanya berhubungan dengan hak-hak asasi perempuan namun juga hak-hak anak, seperti akta nikah, akta kelahiran, pernikahan dini, pembukuan sederhana untuk perempuan, kesehatan 3

3

34

‘Dialog Warga’ is an approach to promote women’s right and gender equality at the community which enables the community to demand their rights through collective action based on their strengths, abilities and needs.

Dialog Warga adalah suatu pendekatan dalam upaya mempromosikan hak-hak asasi perempuan dan kesetaraan gender pada tingkat masyarakat yang memampukan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya melalui aksi bersama yang didasarkan pada kekuatan, kemampuan dan kebutuhan mereka.

Good Governance/Decentralisation News | No. 3 | April 2013  GG2 Network Workshop, GIZ , Addis Ababa – Ethiopia (February, 2013);  International Conference on Indonesian Policy on Gender Equality and Women Empowerment, CIDRAP, Jakarta – Indonesia (March, 2013);  Climate Leadership Program Workshop, GIZ, Jakarta – Indonesia (March, 2013);  Women Fight Corruption Regional Conference South East Asia, UNODC, Jakarta – Indonesia (March, 2013); We believe that the more institutions and people know about ‘Dialog Warga’, not only about the methodology but also the benefits, women’s rights will be protected and fulfilled starting from the centre of the community, which is the family....

reproduksi, peran perempuan dalam pengambilan keputusan di desa, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka dari itu, proyek SWR mempromosikan kegunaan dan fleksibilitas dari pendekatan ‘Dialog Warga’ pada beberapa kegiatan internasional seperti:  GG2 Network Workshop, GIZ , Addis Ababa – Ethiopia (Februari, 2013);  International Conference on Indonesian Policy on Gender Equality and Women Empowerment, CIDRAP, Jakarta – Indonesia (Maret, 2013);  Climate Leadership Program Workshop, GIZ, Jakarta – Indonesia (Maret, 2013);  Women Fight Corruption Regional Conference South East Asia, UNODC, Jakarta – Indonesia (Maret, 2013); Kami percaya bahwa semakin banyak institusi maupun masyarakat memahami pendekatan ‘Dialog Warga’, tidak hanya metodologinya namun juga manfaatnya, maka perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan dapat dimulai dari titik pusat dari suatu masyarakat, yaitu keluarga ….

35


Words of ‘farewell’ from Mr. Haas Dear Colleagues and friends of Good Governance, After 30 years of working in the field of development cooperation, the time has come to move forward to new challenges. Working on three continents in many countries with very different development models and stages, cultural backgrounds and changing thematic areas, has been an exciting and very rewarding life experience and continued learning exercise. I could only wish everybody working in development programs would have the same opportunity for mutual learning and exchange, searching and finding feasible solutions to the many pressing development problems. We as international advisors can only offer a catalytic and moderating role to bring together international experience and knowledge with local expertise. Decisions have to be taken by the partners and we should never forget that the impact of our assistance can result in benefits but also in burdens to our partners. They have to deal with the long term impacts whilst we may have moved to other countries already. Therefore we should use the strength built on experience and knowledge in a very careful and most responsible way. I want to thank the partners for having opened their doors widely for proposals and suggestions I had the opportunity to make during these 30 years. Please also accept my apologies if I have failed or given a wrong suggestion or advise. I wish you all the very best for your country, for your programs and for your professional and private life. There is the saying that we will always see each other in a different setting and I am looking forward to meet you again, sometime, somewhere and somehow. Best regards, Joerg-Werner Haas

Kata perpisahan dari Bapak Joerg Haas Yth. Mitra kerja dan rekan-rekan di lingkup Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Setelah 30 tahun bekerja di bidang kerjasama pembangunan, tiba saatnya untuk memulai tantangan baru. Saya telah bekerja di tiga benua dan di berbagai negara dengan beragam model dan tingkat pembangunan, latar belakang budaya yang sangat berbeda dan bidang tema yang berubah-ubah. Hal ini merupakan pengalaman hidup yang menarik, bermanfaat dan menjadi proses pembelajaran yang berkesinambungan. Semoga setiap orang yang bekerja di dalam program pembangunan memiliki kesempatan yang sama untuk saling belajar dan bertukar pengetahuan, mencari dan menemukan solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah pembangunan yang mendesak. Sebagai penasehat internasional kami hanya bisa menawarkan peran sebagai katalis dan moderator untuk menyatukan pengalaman dan pengetahuan internasional kepada tenaga ahli setempat. Keputusan tetap harus diambil oleh mitra, dan kita tidak boleh melupakan bahwa dampak dari bantuan yang diberikan bisa bermanfaat akan tetapi juga merupakan beban bagi mitra. Mitra akan menghadapi dampak jangka panjang sementara kami mungkin sudah berpindah ke negara lain. Oleh karena itu kita harus menggunakan kekuatan yang dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada mitra yang telah membuka lebar pintu mereka atas usulan dan saran yang telah saya peroleh selama 30 tahun. Saya juga mohon maaf apabila saya gagal dalam memberikan saran dan arahan. Saya mengharapkan semua yang terbaik untuk negara, program, pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa kita akan saling bertemu kembali dalam pengaturan yang berbeda dan saya harap untuk dapat bertemu Anda kembali, di suatu waktu, di suatu tempat dan entah dengan cara yang bagaimana. Salam, Joerg-Werner Haas

36

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Registered offices Bonn and Eschborn, Germany Friedrich-Ebert-Allee 40 53113 Bonn, Germany T+49 228 44 60-0 F+49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 65760 Eschborn, Germany T +49 61 96 79-0 F +49 61 96 79-11 15 E [email protected] www.giz.de

Registered at Local court (Amtsgericht) Bonn, Germany Registration no. HRB 18384 Local court (Amtsgericht) Frankfurt am Main, Germany Registration no. HRB 12394 VAT no. DE 113891176 Tax no. 040 250 56973

Chairman of the Supervisory Board Hans-Jürgen Beerfeltz, State Secretary Management Board Tanja Gönner (Chair) Dr Christoph Beier (Vice-Chair) Tom Pätz Dr Hans-Joachim Preuß Cornelia Richter

Commerzbank AG Frankfurt am Main Bank code: 500 400 00 Account: 58 89 555 00 BIC (SWIFT): COBADEFFXXX IBAN: DE45 5004 0000 0588 9555 00

GGDec Head Office

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) Menara BCA, 46th Floor Jl. MH.Thamrin No.1 Jakarta 10310, Indonesia T. +62-21-235 87 121/122/123 F. +62-21-235 87 120 I. www.giz.de

Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) Contacts DeCGG in The Ministry of Administrative and Bureaucracy Reform Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jend Sudirman, Kav. 69 3rd Floor Jakarta 121190, Indonesia T: +62-21-739 8401 F: +62-21-739 8373

DeCGG in The Ministry of Finance Kementerian Keuangan Gedung Radius Prawiro Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710, Indonesia T. +62 21 380 0515 F. +62 21 380 0514

Subnational Implementation in West Nusa Tenggara Komplek Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Gedung Sangkareang Lt. 1 Jl. Pejanggik No. 12 Mataram 83121, NTB T: +62-

DeCGG in The Ministry of Home Affairs Kementerian Dalam Negeri Gedung Sasana Bhakti Praja Lt. 5 Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110, Indonesia T: +62-21-351 1584 F: +62-21-386 8167

Subnational Implementation in East Kalimantan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Gedung II Lt. 2 Jl. Jend Sudirman No. 1 Samarinda 75121, Kalimantan Timur, Indonesia T: +62-0541-732 945

SWR Contacts Strengthening Women’s Rights (SWR) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, 6 th floor Jakarta 10110, Indonesia T: +62-21-385 0281 F: +62-21-385 0280

ACCH Contacts Anti Corruption Clearing House (ACCH) Komisi Pemberantasan Korupsi BUMN Building, 15th floor Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110, Indonesia T. +62 21 384 2596 F. +62 21 384 6296

SWR Office in West Nusa Tenggara Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jl. Singosari No. 2 Mataram 83127 Nusa Tenggara Barat, Indonesia T: +62-370-621 909

DeCGG in The Ministry of National Development Planning Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Wisma bakrie 2, 5th floor Jl. H.R. Rasuna said Kav. B-2 Jakarta 12920, Indonesia T: +62-21-579 42101 F: +62-21-579 42102

Subnational Implementation in Central Java Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang 50132, Indonesia T: +62-024-865 77714

Decentralisation News No. 3 April 2013

Recommend Documents