NEWS. Moratorium Izin Hutan Primer dan Gambut Dipastikan Berlanjut. Vol 2 No. 11 Edisi 9-12 April 2013

NEWS www.infosawit.com

18 KUD Plasma Mitra GAR, Terima Sertifikat ISPO

>>

Kelapa Sawit Obat Kemiskinan di Filipina

>>

Beberapa Proyek Kerjasama EUIndonesia

>>

3 4 7

Vol 2 No. 11 Edisi 9 - 12 April 2013

Layanan mobile: Langganan Majalah/Iklan hubungi 0821 1391 9435

Moratorium Izin Hutan Primer dan Gambut Dipastikan Berlanjut

Office : PT MITRA MEDIA NUSANTARA Ruko Pondok Ranggon Jalan Raya Pondok Ranggon No.32B RT. 02/03, Pondok Ranggon Cipayung - Jakarta Timur 13860. Telp/Fax.021-84309192 NEWS WEEK | 1 [email protected] emailInfoSAWIT : [email protected],

VERSI DIGITAL

Untuk Berlangganan dan pemasangan iklan, Hubungi :

Telp/Fax.021-84309192 email : [email protected], [email protected] Contact : Ignatius Ery Kurniawan, Yossi Sisca Dewi, Samsudin

Laput ISTAMBUL – Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk melakukan moratorium konversi hutan alam primer dan gambut. Penegasan sikap Indonesia itu disampaikan Menhut pada sidang UNFF (United Nations Forum on Forest) ke-10 di Istambul Turki pada pertemuan tingkat menteri pada 8–9 April 2013, yang dibuka oleh Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan dan dihadiri oleh 250 menteri dari 197 delegasi. Pada kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa moratorium izin baru pada hutan alam primer dan gambut serta Pengelolaan Hutana Lestari (PHL) dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3% sebagaimana pengalaman Indonesia periode 2009 – 2013. Seperti dilansir KBRN RRI, selain moratorium konversi hutan alam primer dan lahan gambut, konservasi dan perlindungan hutan seperti penegakan hukum, pemberian akses pemanfaatan hutan bagi masyarakat sekitar hutan melalui HTR, HKm, Hutan Desa, dan akses pembiayaan melalui pinjaman dana bergulir pembangunan hutan rakyat kemitraan, rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman 1 milyar pohon, pembentukan KPH, HPH Restorasi Ekosistem telah menurunkan laju deforestasi dari rata-rata 3,5 juta ha pada periode 1999-2002 menjadi 450 ha pada tahun 2010-2011.

Pembiayaan Hutan Lestari Jadi Hot Isu

Istambul - Pada pertemuan ke10 UNFF, isu pembiayaan global kehutanan menjadi isu penting terutama terkait komitmen negara maju yang terhambat krisis ekonomi di Uni Eropa dan Amerika Serikat. UNFF dibentuk dibawah ECOSOC pada tahun 2000 sebagai tindak lanjut persetujuan Non Legally Binding Instrument untuk semua hutan pada tahun 2007. Seperti dilansir KBRN RRI, UNFF ditetapkan UN ECOSOC dimana pada Sidang Umum PBB tahun 2007 meminta agar negara-negara anggota memberikan komitmen

InfoSAWIT NEWS WEEK | 2

politik dan aksi atas Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), peningkatan kontribusi kehutanan dalam pencapaian komitmen internasional antara lain MDG’s dan perubahan iklim serta pemanasan global. Pada kesempatan tersebut Menhut juga bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS dan membahas isu-isu strategis kerjasama IndonesiaAmerika Serikat. Sedangkan pada Selasa (9/4), Menhut bertemu dengan Direktur WRI Nigel Sizer pada launching Global Forest Watch, dimana masyarakat dunia dapat ikut memonitor laju deforestasi, konservasi dan reboisasi hutan-hutan di seluruh dunia. Indonesia, Brasil dan Gabon telah investasi dalam MRV deforestasi termasuk “Indonesia Satu Peta” dengan Global Forest Watch akan terjadi penghematan pembelanjaan teknologi MRV hutan, sekaligus juga “share” informasi antara

produsen, seperti Sinar Mas dengan Nestle soal deforestasi, juga pasar model “Bloomberg for Forest” menggunakan data tersedia dan murah (google, space agency) dan di”share” di dunia maya seperti di Tweeter, Facebook, dll. GFW bekerjasama dengan Universitas Marryland, UNEP, UNFF, Norway Government, dll. Dengan demikian setelah launching diharapkan ada feedback dari masyarakat lokal, nasional, dan global tenang land use change, deforestasi, TPTI, Silin, konservasi, perlindungan hutan di perbatasan seperti di Kalimantan akan memudahkan kedua negara Indonesia dan Malaysia untuk mencegah illegal logging. Acara ini juga dihadiri under second UN ECOSOC, Wu Hongbo, Wakil Menteri Luar Negeri AS Ms. Kerri-Ann Jones, Direktur Eksekutif GEF Naoko ishhi dan expert GIS Tim Christophersen. Atep

Sustainability

18 KUD Plasma Mitra GAR

Terima Sertifikat RSPO

PEKANBARU – PT Ivo Mas Tunggal (IMT) anak perusahaan Golden Agri Resources (GAR) pada pertengahan Maret 2013 lalu menerima Sertifikat Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) bagi 18 Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan mitra plasma dari dua anak perusahaannya yakni, PT Ramajaya Pramukti (RJP) dan PT Buana Wiralestari Mas (BWL). Penerimaan sertifikat dilakukan di Hotel Jatra, Pekanbaru dengan dihadiri oleh Franciscus Costan, Direktur IMT dan Arifin Lambaga, Presiden Direktur Lembaga Sertifikasi Mutu Agung. Sertifikat tersebut mencakup lahan seluas 18,158.79 hektare dan melibatkan 447 kelompok tani yang beranggotakan 9,054 petani, serta 2 (dua) pabrik kelapa sawit milik RJP dan BWL di kawasan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hingga saat ini, 119,192 hektare lahan perkebunan


dan 11 (sebelas) pabrik kelapa sawit milik PT Ivo Mas Tunggal (IMT) dan SMART (anak perusahaan GAR lainnya) telah mendapatkan sertifikat RSPO. Hal ini membawa GAR semakin mendekati target keseluruhannya untuk memperoleh sertifikat RSPO bagi seluruh operasi kelapa sawitnya pada Desember 2015. Dikatakan Direktur IMT, Franciscus Costan, perolehan sertifikasi bagi perkebunan 18 KUD ini merupakan usaha dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kapasitas para petani plasma. “Ini sudah menjadi bagian dari prioritas kami dalam memperoleh sertifikat berkelanjutan bagi seluruh usaha perkebunan kelapa sawit kami,” kata dia seperti release yang diterima InfoSAWIT. GAR berkerjasama dengan LSM Internasional, The Forest Trust (TFT) untuk membantu perusahaan mempersiapkan sertifikasi RSPO bagi

433,200 hektare perkebunan kelapa sawit dan 42 pabrik kelapa sawit (per Juni 2010) sampai dengan Desember 2015. Program ini mencakup sekitar 89.000 hektare perkebunan plasma yang melibatkan 45.000 petani. Operasi perkebunan kelapa sawit yang didirikan setelah 30 Juni 2010 akan menjadi bagian dari rencana sertifikasi yang terpisah. GAR berkomitmen untuk mentaati hukum dan peraturan nasional di Indonesia serta prinsip-prinsip dan kriteria RSPO. GAR juga akan terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi bagi produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari pendekatan yang menyeluruh terhadap kelestarian, GAR bersama TFT telah mengumumkan Kebijakan Konservasi Hutan, Kebijakan Sosial dan Keberperanan Komunitas, dan Kebijakan Peningkatan Produktivitas. Atep

Industri

Kelapa Sawit Obat Kemiskinan di Filipina KUALA LUMPUR – CAGAYAN DE ORO CITY— Para pelaku industri kelapa sawit di Filipina tercatat bakal melakukan diskusi guna memperbaiki promosi komoditas dan produk sawit mereka, yang terangkum dalam acara “Eighth National Palm Oil Congress yang berlokasi di Xavier Sports and Country Club di Kota Cagayan de Oro, Provinsi Misamis Oriental, pada 18-19 April mendatang. Seperti dilansir BusinessMirror pada Selasa (9/4), kongres ini diadakan untuk membantu kemiskinan yang terjadi di Filipina utamanya untuk wilayah Mindanao. Menurut catatan pemerintah Filipina, sembilan dari 15 provinsi termiskin di Filipina terletak dilokasi itu. Diantaranya Zamboanga del Norte (52,9%), Agusan del Sur (51,2%), Surigao del Norte (47,9%), Maguindanao (44,6%), Zamboanga Sibugay (43,2%), Davao Oriental (42,5%), Sarangani (40,7%), Sulu (39,3%) and Lanao del Norte (39%). Pemerintahan Aquino bertekad mengurangi angka kemiskinan hingga 16,6% atau separuh dari angka kemiskinan tahun 1991 yang mencapai 33,1%. Sementara angka kemisikinan Filipina hingga Februari 2013 mencapai 26,5%, dengan demikian sekitar sepertiga dari populasi di Filipina memiliki pendapatan dibawah 16.841 peso setiap tahunnya. Seperti dikatakan Direktur Eksekutif Center for Food and

Agribusiness, University of Asia and the Pacific, Rolando T. Dy, Industri kelapa sawit memiliki potensi memangkas angka kemiskinan itu. Dia mengatakan sekitar 70 ribu ha di Filipina telah ditanami kelapa sawit. “Filipina mengimpor minyak sawit dan produk olahan utama dari kelapa sawit sebanyak 550.000 tahun 2011 lalu, sebagian besar didapat dari Malaysia dimana sekitar 80 persen dari kebutuhan negara, “kata Dy Sementara, lebih lanjut kata Dy, sekitar 20% dipasok dari dalam negeri atau sekitar 150 ribu ton. Sementara menurut data the Philippine Palm Oil Development Council Inc. (PPDCI), selaku organiser kongres, memperdiksi lahan yang bisa ditanami sawit bisa mencapai sekitar 1 juta ha. “Ini sangat baik dimana lahan yang cocok untuk sawit cukup luas, yang juga bisa untuk ditanami karet, kopi dan kakao,” kata dia.

Advertisement Available 18,5 x 6 cm


Sependapat dikatakan Direktur PPDCI, Pablito P, bahwa industri kelapa sawit telah terbukti mampu mengurangi kemiskinan di Malaysia, Indonesia dan Thailand. Ketiga negara di Asia Tenggara itu memiliki total lahan sawit seluas 12.975.000 ha dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 26.011 dan pendapatan eskpor sebanyak US$ 32,5 miliar. Maka itu PPDCI mendesak pemerintah Aquino, guna mengabaikan pengembangan industri dan membantu sektor swasta dalam upaya mengentaskan kemiskinan, seperti menyimpan dollar lewat subtitusi impor, menyediaakn kesejahteraan bagi para pekerja, dan membayar pajak ke penduduk lokal di Agusan, Maguindanao dan Sultan Kudarat. Atep

Industri

Minyak Goreng Impor Terus Serbu Pasar Vietnam

Dupont dan Musanto Sepakat Akhiri Pertarungan Paten ABUJA - Delaware – perusahaan Dupont selaku pioner di HI-Bred bisnis bakal membayar perusahaan Musanto sebanyak US$ 1,75 miliar, digunakan sebagai pembayaran royalti produk 2023 berupa Roundup Ready 2 (RR2), gliphosat – resisten teknologi di Dupont yang diditerapkan pada benih di Kanada dan Amerika Serikat.

HANOI - Merek impor minyak goreng yang berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Singapura makin menyerbu supermarket besar di sekitar Kota Ho Chi Minh. Sailing Boat, Knife, Cooking Kudu, Omely, dan Capri sekarang begitu populer bagi konsumen lokal. Produk-produk tersebut diimpor dan didistribusikan oleh beberapa perusahaan, termasuk Lam Son VN Co Ltd, Loc Thai JSC, Global Connection JSC, dan Interfood JSC. Baomoi.com melaporkan, importir lokal telah bergegas membuat produk tersebut tersedia di negaranya karena biayanya lebih murah daripada mereka memproduksi secara lokal sementara harga ecerannya tetap sama. Minyak kedelai diimpor melalui gerbang perbatasan ke kota Ho Chi Minh pada tahun 2012, yang memiliki harga rata-rata dari VND13, 000 liter,

sementara minyak sawit VND12, 700 liter, sesuai dengan departemen bea cukai kota masing-masing. Sebagian besar produk minyak masak diimpor dari negara-negara ASEAN, ketika para eksportir di daerah dikenakan pajak nol persen, kata sumber departemen itu. Produkproduk ini kemudian dipasarkan dengan harga retail mulai dari VND38, 000 untuk VND45, 000 liter, sama dengan produk-produk lokal seperti Tuong An, Neptunus, atau Meizan. Pajak impor nol persen adalah penyebab utama dari gelombang baru minyak goreng impor di Vietnam. Pada tahun 2011, ada 69 ton minyak kedelai impor ke kota melalui Pelabuhan Cat Lai. Angka tersebut meningkat menjadi 1.520 ton, atau 22 kali lipat setahun kemudian. Sementara itu, 1.105 ton minyak sawit kode HS 15.119.092, dan 5.815 ton dari produk 15.119.099 HS yang diimpor pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2011 volume impor adalah nol. Bunie

Harga Cpo Di India Naik 0,45% New Delhi – Seperti dilansir The Economic Times, perdagangan di Multi Commodity Exchange untuk kontrak pengiriman April naik Rs 2,10 atau naik sekitar 0,45% menjadi Rs 465,20 untuk setiap 10 Kg, dengan memperdagangkan sebanyak 196 lots. Kondisi demikian serupa pada


kontrak pengiriman Mei yang naik sekitar Rs 1,60 atau naik sebnayak 0,34% menjadi Rs 466,20 per 10 Kg dengan memperdagangkan sebanyak 271 lots. Analis mengatakan untuk minyak sawit pengiriman Juni diprediksi harganya naik 1,3% menjadi US$ 783 per ton. Atep

Kesepakatan itu berakhir sengketa hukum berkepanjangan antara perusahaan benih rekayasa genetika terkemuka, menuyusul adanya pembatalan pembayaran kerugian sebesar US$ 1 miliar oleh pengadilan St Louis pada bulan Agustus 2012. “Pertukaran teknologi ini membantu kedua perusahaan untuk memperluas jangkauan solusi inovatif kami dapat menawarkan petani, dan untuk melakukannya lebih cepat daripada yang kita bisa saja,” kata DuPont Pioneer president, Paul Schickler, seperti dilansir IHSChemicals pada Selasa (9/4). Atep

Industri

UE-Indonesia Perkuat Kualitas Ekspor MUMBAI - Jakarta - Indonesia dan Uni Eropa (UE) telah menikmati kemitraan ekonomi yang tumbuh pesat sepanjang lebih dari 30 tahun. Nilai perdagangan antara UE dan Indonesia tahun lalu mencapai lebih dari US$ 32 miliar, dan Indonesia menikmati surplus perdagangan mendekati angka US$ 4 miliar. Indonesia adalah negara yang dinamis dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta perekonomian yang telah menghasilkan 846 miliar GDP tahun 2012 (Bank Dunia, 2013), menjadikannya salah satu mitra dagang terbesar bagi UE. Di sisi lain Uni Eropa adalah kekuatan ekonomi dunia dan merupakan tujuan ekspor penting bagi Indonesia, hampir mencapai 13% dari impor dunia dengan total nilai € 2,34 triliun pada tahun 2011 (ITC, 2012). “Indonesia dan UE adalah mitra strategis dalam perdagangan dan investasi. Indonesia terus meningkatkan pasar untuk bahanbahan mentah dan industri dengan penambahan nilai di UE serta mengembangkan produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui penguatan kapasitas para

produsen Indonesia,” kata Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan pada acara Peluncuran Program Dukungan Perdagangan (Trade Support Programme) UE-Indonesia di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (9/4). Didukung oleh nilai perdagangan yang solid antara UE-Indonesia, kemitraan ekonomi yang berkembang ini akan semakin baik. Kesadaran para konsumen akan produk-produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungkan tumbuh setiap tahunnya yang mengangkat kebutuhan akan produk-produk dari Indonesia. Indonesia, diproyeksikan akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada tahun 2030, sudah lebih dari siap untuk mengubah tantangan-tantangan yang ada menjadi peluang-peluang dan meningkatkan penetrasi ekspornya ke pasar UE yang mewakili

lebih dari 18 persen dari total perdagangan dunia. Seperti release yang diterima InfoSAWIT, Untuk membantu Indonesia mewujudkan potensi perdagangan dan memenuhi standar konsumen kesehatan, keamanan dan mutu lingkungan hidup UE, UE telah menyalurkan bantuan dana sebesar € 15 juta untuk Trade Support Programme (TSP) II ke berbagai kementerian-kementerian dan badan-badan pemerintah. Program empat tahun ini dimulai pada tahun 2011 dipusatkan pada penguatan Infrastruktur Kualitas Ekspor Indonesia untuk memperbaiki mutu ekspor Indonesia serta memfasilitasi akses yang lebih baik untuk pasar dengan syarat-syarat standar konsumen seperti Uni Eropa. “UE berkomitmen untuk memperdalam hubungan perdagangan dengan Indonesia dan melalui TSP II, kami berharap untuk memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar UE dan meningkatkan nilai perdagangan diantara kedua belah pihak di tahuntahun yang akan datang,” kata Julian Wilson, Kepala Delegasi UE untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN. Atep

Produsen CPO Vietnam Incar Pasar Eropa KUCHING – Pnomphen Mong Reththy Group (MRG), salah satu perusahaan eksportir CPO di Vietnam, berharap tahun ini bisa melakukan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE). Menurut penuturan Direktur Utama Mong Reththy Group (MRG), Mong Reththy, adanya kebijakan kuota ekspor tidak dikenakan bea mendorong dilakukannya kerjasama perdagangan dengan pihak UE yang saat ini masih dilakukan pembahasan. “Sekitar 50% total ekspor CPO atau bernilai US$ 27 miliar setiap tahun bakal di kirim ke Uni Eropa. Dan dengan adanya bebas bea ekspor mengakibatkan


harga CPO kami lebih ekonomis US$ 60 ton ketimbang harga CPO dari Malaysia dan Thailand,” kata dia seperti dilansir The Phnom Penh Post pada Selasa (9/4). Sementara informasi dari perusahaan, pembangunan kebun sawit telah dilakukan semenjak tahun 1995 lalu, dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berkapasitas 5 ton tbs/jam, lantaran perkembangan perusahaan kapasitas PKS itu bakal dikembangkan menjadi 30 ton tbs/ jam. MRG memprediksi tahun 2013 produksi CPO nya bakal mencapai 22 ribu ton, naik ketimbang tahun 2012 yang hanya mencapai 18 ribu ton.

“Kami tidak takut dengan buruknya pasar, sebab CPO bisa digunakan untuk bahan baku sebanyak 200 jenis makanan,” Kata Reththy. Lebih lanjut kata dia, perusahaan berharap nilai ekspor itu bisa tembus US$ 30 miliar dari ekspor produk tahun ini yang sekitar 50% bakal di eskpor Uni Eropa. Kata Reththy perusahaan juga mengekspor CPO olahan ke Malaysia, dan ekspor CPO ke Thailand serta Eropa. Atep

Investasi

Ini Beberapa Proyek Kerjasama EU-Indonesia JAKARTA – Seperti release yang diterima InfoSAWIT, Selasa (9/4), ada beberapa proyek yang berhasil dilakukan di berbagai kementerian yang akan dipresentasikan pada saat acara peluncuran Trade Support Programme antara UEIndonesia, seperti, memastikan keamanan makanan dan keterlacakan untuk pala sebagai upaya untuk mengurangi kontaminasi jamur aflatoxin dan mycotoxin untuk pala yang dieskpor ke Uni Eropa. Lantas, mencegah dan memberantas pencarian Ikan yang tidak dilaporkan dan tidak sesuai peraturan melalui sertifikasi hasil tangkapan sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan (DG. MARE), dengan proyek ini Indonesia dapat mempertahankan posisinya sebagai negara yang bisa bekerja sama. Selanjutnya, memastikan keamanan makanan untuk hasil

pertanian Indonesia melalui pelaksanaan Rencana Pengawasan Residu. Proyek ini bertujuan untuk memberi jaminan bahwa ikanikan hasil budidaya air aman untuk dikonsumsi. Rencana pemantauan residu ini dirancang untuk memenuhi standar batas-batas yang berlaku dalam peraturan di Eropa; Terakhir, mengembangkan

Sistem Manajemen Informasi untuk memungkinkan para eksportir untuk mendapatkan informasi yang terpercaya mengenai standarstandar dan peraturan teknis. Sistem ini bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan terkait untuk mengetahui lebih banyak dan lebih terperinci pada standar yang berlaku di Eropa dan peraturan teknis. Atep

Riset PIIE: Ekonomi AS Tahun Ini Tumbuh 2,3%

KUALA LUMPUR – WASHINGTON - Ekonomi Amerika Serikat (AS) tahun ini akan tumbuh moderat dengan pertimbangan inflasi terkendali. Ekonomi negara adidaya ini akan melanjutkan pemulihan lambatnya dan tumbuh 2,3% tahun 2013. Demikian perkiraan lembaga riset Peterson Institute for International Economies (PIIE) yang berbasis di Washington AS, seperti dirilis Senin (1/4). David Stockton, ekonom senior di PIIE, ketika berbicara pada


pertemuan semi-tahunan “Global Economic Outlook” tersebut mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi AS itu berdasarkan pada adanya perbaikan mendasar dalam pengeluaran rumah tangga dan diimbangi oleh konsolidasi fiskal yang disebut “sequester” -pemotongan otomatis pengeluaran pemerintah federal. “Ada tanda-tanda bahwa ekonomi AS sekarang perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan,” kata

Stockton, mantan kepala ekonom di Federal Reserve AS. Hanya saja Stockton mengingatkan, bahwa ekonomi mungkin mengalami “pendinginan” pada pertengahan tahun sebelum memperoleh kembali momentum kemungkinan pada akhir 2013. Tingkat pengangguran AS akan tetap berada di atas tanda 7,0% sampai dengan 2014, sebelum turun di bawah 6,5% pada paruh kedua 2015. Inflasi, yang mungkin sedikit lebih tinggi sepanjang tahun, masih akan tetap di bawah target 2,0%. Stockton memperkirakan bank sentral AS untuk melanjutkan pelonggaran kuantitatif hingga pertengahan 2014, dengan pembelian aset sebesar US$ 1,5 triliun. Ekonomi AS tumbuh pada kecepatan 0,4% pada kuartal IV-2012. Banyak ekonom mengatakan data pengeluaran konsumen baru-baru ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada kuartal I-2013. Wyn

Investasi

Proyek Kelapa Sawit di Ulu Teru Sukses ULU TERU - Sebanyak 534 pribumi yang berpartisipasi dalam proyek patungan PJP Pelitia Ulu Teru Plantations Sdn Bhd, Malaysia, telah menerima insentif uang tunai sebesar RM1.03 juta. Pada acara penerimaan insentif itu, 203 pemilik tanah NCR dari 11 rumah panjang menerima sertifikasi kepemilikan tanah mereka dari Land Custody and Development Authority (LCDA) . Seperti yang dirilis Borneo Post baru-baru ini, Insentif tunai itu diberikan untuk tahun 2012 dan pembayaran kepada 534 penerima manfaat mulai dari RM125 sampai RM29, 075. Total luas lahan dari 203 pemilik tanah NCR adalah 4.032 hektar. Asisten Menteri Modernisasi Pertanian (Organisasi Petani) Datuk Sylvester Entri Muran mengatakan, proyek kelapa sawit Ulu Teru tentang kepemilikan tanah NCR yang awalnya dikritik terbukti salah.

“Uang tunai insentif RM1.03 juta adalah yang tertinggi tetapi yang lebih baik adalah kepemilikan dokumen sertifikasi tanah dari LCDA, yang menunjukkan peta tanah individu. Ini membuktikan kritikus salah, menuduh bahwa pemerintah telah mengambil tanah NCR,” kata Entri,

Dia menambahkan, skema pengembangan lahan ini juga telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, menuju pembangunan jalan di desa-desa, dan membuka peluang bagi banyak penduduk rumah panjang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Infrastruktur pedesaan dan fasilitas juga meningkat, di mana beberapa rumah panjang sekarang memiliki akses ke inisiatif broadband nasional, sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki akses internet. Entri memuji Komite Pembangunan di Area yang dipimpin oleh Penghulu engah Muga untuk memastikan bahwa proyek itu sukses. “Saya berharap keberhasilan di Ulu Teru akan menginspirasi pemilik lahan NCR di Selepin Block, Sungai Bok dan Puyut-Lubok Nibong Block untuk berpartisipasi dalam skemaskema pembangunan tersebut,” harap Entri. Bunie

Indonesia Pertimbangkan Dutty Free Bagi Negara Kurang Berkembang JAKARTA - Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan mengungkapkan bahwa Indonesia siap mempertimbangkan pemberian fasilitas “Bebas-Tarif, Bebas-Kuota” (Duty-Free, Quota Free/DFQF) kepada kelompok negara-negara Kurang Berkembang (Least Developed Countries/LDCs) anggota WTO. Fasilitas DFQF merupakan bagian dari kesepakatan dalam Doha Ministerial Declaration 2001. Seperti release yang diterima InfoSAWIT pada Selasa (9/4), pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO tahun 2005 di Hong Kong, para Menteri sepakat mewajibkan negara maju untuk memberikan fasilitas DFQF mulai tahun 2008 bagi sedikitnya 97% produk ekspor LDCs. Pemberian fasilitas ini oleh negara berkembang bersifat sukarela dengan cakupan yang fleksibel sesuai kesiapan masing-masing. Dalam perkembangannya, negara maju dan beberapa negara berkembang memberikan fasilitas DFQF ini lebih didasarkan persentase dari total pos tarif daripada jumlah


produk ekspor LDCs. Pada tahun 2012, misalnya, India memberlakukan DFQF sebesar 85% dari total pos tarifnya, China sebesar 60%, Korea Selatan sebesar 95% ,dan Taiwan sebesar 32%. Gita menjelaskan bahwa sebagai ‘emerging economy’, Indonesia tentu ingin melihat bahwa LDCs bisa lebih berperan dalam perdagangan internasional agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan krisis politik-keamanan. Untuk itu, sesuai kesepakatan KTM Doha tahun 2001 yang dipertegas dalam KTM Hong Kong tahun 2005, dan sejalan dengan semangat G20, Indonesia mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas DFQF ini dalam besaran yang masih akan dibahas bersama kementerian terkait dengan

tetap memperhatikan sebesarbesarnya kepentingan nasional. “Ada sejumlah komoditas yang kita impor dari LDCs karena kita memang membutuhkannya karena tidak diproduksi di Indonesia atau suplai nasional tidak pernah mencukupi. Kelompok produk seperti ini tentunya dapat kita pertimbangkan ke dalam paket DFQF ini,” tambah Gita. Pertimbangan ini juga diambil dalam konteks persiapan menuju KTM WTO ke-9 yang akan diselenggarakan di Bali pada Desember 2013. Saat ini negara-negara anggota WTO masih membahas kesepakatankesepakatan apa saja yang dapat diselesaikan dalam pertemuan di Bali. Bagi Indonesia yang selama ini memperjuangkan kepentingan pertanian dan menjadi motor penggerak Kelompok G33 di WTO, pertemuan Bali harus realistis dan menghasilkan sebuah paket kecil deliverables namun seimbang bagi negara maju, negara berkembang dan LDCs. Atep

4 X TERBIT !!!

Tampilan dan Harga Iklan

Back Cover 4 21 x 29,7 cm IDR 7.700.000,-



Run on Page (1 page) 21 x 29,7 cm IDR 4.400.000,-

Run on Page (1/2 page) Vertikal 8 x 27 cm IDR 2.200.000,-

Run on Page (1/2 page) Horizontal 21 x 13 cm IDR 2.200.000,-

Run on Page (1/3 page) Vertikal 6 x 27 cm IDR 1.540.000,-

Run on Page (1/4 page) 10,5 x 12,5 cm IDR 1.100.000,-

*) Harga untuk pemasangan iklan 1 bulan atau 4 x terbit

FORMULIR IKLAN: Jenis Iklan

: ................................................................................................................

Mulai Bulan/Edisi

: ...................................................... Hingga .............................................

Nama Pelanggan / Perusahaan : ................................................................................................................ Alamat Lengkap

: ................................................................................................................

................................................................................................................ .................................................................... Kode Pos ............................ Telepon Rumah

: ................................................. Handphone : .........................................

Telepon Kantor

: ................................................. Fax Kantor .............................................

e-mail

: ................................................................................................................


CARA PEMESANAN IKLAN 1. Kirim/fax formulir berlangganan beserta bukti transfer ke: Div. Marketing Majalah InfoSAWIT Jl. Raya Pondok Ranggon No. 32 B RT.02/03, Pondok Ranggon Cipayung, Jakarta Timur 13860.

Phone & Fax: 021-84309192

email: [email protected] Contact Person :Ignatius Ery K. / Yossi Sisca D. / Samsudin

2. InfoSAWIT News terbit setiap minggu. UNTUK PEMESANAN IKLAN, FORMULIR PALING LAMBAT DITERIMA PADA HARI KAMIS SETIAP MINGGUNYA.

NEWS. Moratorium Izin Hutan Primer dan Gambut Dipastikan Berlanjut. Vol 2 No. 11 Edisi 9-12 April 2013

Recommend Documents