Nella Lucky: Dialektika Konsep Pajak Dan Zakat Dalam Pembangunan

Nella Lucky: Dialektika Konsep Pajak Dan Zakat Dalam Pembangunan

DIALEKTIKA KONSEP PAJAK DAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI ALTERNATIF DI ERA KONTEMPORER NELLA LUCKY Universitas Abdurrab Jl.Riau Ujung No 73 Pekanbaru-Riau 28282 Hp: 085278444345.e-mail: [email protected] ABSTRACT The dialectics between tax and alms evermore become discussion in this contemporary era. Some opinions say that alms is different with the tax based on the law, in a practice an the prosedure. But ini the last decade, the thingkers and the economists start to make a synchroization between tax and alms. In the contemporary era the tax applied same with the alms in being disappeared along with era development. Om fact, the alms is the most important thing in built nation economy. Beside its law resource in syariat, the alms is proved as the hero of people in any century. The opinion that force and balanced between tax and alms needs to discussed more because there are differences between tax and alms despite there also rhe similarities between them. This experiment is discuss about the differentiation and the synchronization between tax and alms in theory and implementation the build the talk about economy in the contemporary era. Keyword: alms, tax, economic, contemporary ABSTRAK Dialektika antara pajak dan zakat senantiasa menjadi perbincangan di era kontemporer. Sebagian pendapat mengatakan zakat berbeda dengan pajak dalam landasan hukum, praktek dan prosedurnya. Namun beberapa dasawarsa terakhir beberapa pemikir dan ekonom mulai memberikan sinkronisasi antara pajak dan zakat. Di era kontemporer pajak senantiasa diaplikasikan sementara zakat menjadi hilang seiring dengan perkembangan zaman. Padahal zakat adalah hal terpenting dalam pembangunan ekonomi bangsa. Selain sumber hukumnya adalah syariat, zakat juga terbukti telah menjadi penolong umat selam berabadabad lamanya. Pemikiran yang senantiasa “memaksakan” dengan menyamakan antara pajak dan zakat perlu dikaji ulang dikarenakan terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan pajak sekalipun terdapat beberapa kesamaan di antara keduanya. Penelitian ini mengkaji mengenai diferensiasi dan sinkronisasi antara pajak dan zakat baik secara teoritis maupun implementatif guna membangun wacana ekonomi alternatif di era kontemporer. Kata Kunci:Pajak, Zakat, Ekonomi, Kontemporer

900


A. PENDAHULUAN Wacana

perkembangan

teoritisasi

mengenai

ekonomi

telah

berkembang selama berabad-abad lamanya. Seiring dengan perkembangan zaman maka perkembangan pola perekonomian juga berkembang sebagaimana seiringan dengan perkembangan zaman. Diantara bukti keberhasilan suatu sistem perekonomian adalah meratanya rasionalisasi jumlah masyarakat kayamiskin, terdistribusinya harta dengan baik dan minimnya jumlah masyaarakat miskin. Jika sebuah perekonomian belum mampu mengatasi dan mencapai ketiga hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan sistem tersebut tidak menjadi sistem yang mampu menyelesaikan problematika yang ada. Diantara hal yang paling penting dalam ketiga komponen tersebut adalah minimnya jumlah kemiskinan. Upaya menanggulangi kemiskinan selalu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena maju atau mundurnya sebuah negara ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakatnya.Berbeda sistem ekonominya berbeda pula langkah penanggulangan masyarakat miskinnya. Dalam ekonomi Islam cara penanggulangan masyarakat miskin diantaranya adalah dengan pengelolaan zakat sementara dalam sistem perekonomian kapitalis salah satu cara penanggulangan kemiskinan adalah dengan pajak. Dialektika antara pajak dan zakat senantiasa menjadi perbincangan dalam beberapa dekade. Ada beberapa pendapat dan gagasan mengenai perbedaan antara pajak dan zakat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa pajak dan zakat adalah dua konsep yang berbeda baik dalam hal konsep, landasan hukum maupun prosedur pelaksanaannya. Pendapat pertama ini berargumentasi bahwa antara pajak dan zakat adalah dua hal yang tidak mungkin bisa disatukan dan diintegrasikan. Pajak dan zakat memiliki landasan hukum yang berbeda. Pendapat ini mengatakan jika landasan hukum berbeda maka praktek akan mengalami perbedaan. Landasan hukum pajak adalah Undang-Undang Dasar semetara landasan hukum zakat adalah syariat yang termanifestasi dalam Al Quran dan Hadist dan perbedaan lain yang akan penulis kemukaan pada sub bab berikutnya.

901


Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa antara pajak dan zakat memiliki kesamaan yang signifikan. Menurut pendapat ini kesamaan antara zakat dan pajak diantaranya ialah sama-sama diatur oleh negara dan dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada msayarakat. Pendapat ini diperkuat dengan argumentasi bahwa antara pajak dan zakat memiliki nilai substansi tujuan yang sama yaitu untuk meminimalisir kemiskinan penduduk dan mensejahterakan masyarakat. Kesamaan substansi tujuan ini pada akhirnya mengarahkan pendapat kepada kesamaan antara pajak dan zakat. Pendapat ini pada akhirnya mengatakan bahwa antara pajak dan zakat adalah dua kewajiban yang sama. Pendapat ini dipolulerkan oleh Yusuf Qardhawi, Gazy Inayah, Masdar F.Mas’ud, Hasan Turabi dan lain-lain.1 Ketiga, pendapat yang berargumentasi antara pajak dan zakat adalah dua hal yang memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Perbedaaan dalam sumber teoritis, landasan hukum, prosedur pelaksanaan dan memiliki kesamaan dalam hal substansi dan tujuan pelaksanaan. Sehingga pendapat ketiga ini mencari formula baru untuk mensikronisasikan serta mengintegrasikan antara pajak dan zakat dalam satu reformulasi baru. Dengan beberapa perbedaan corak pemikiran ini maka penulis membahas mengenai diferensiasi dan sinkronisasi antar pajak dan zakat dalam satu wacana yang menyentuh ke akar epistimologis yaitu menyentuh akar permasalahan dimana zakat dan pajak itu muncul, landasan hukum dan beberapa aspek yang melatarbelakanginya. Selain itu penulis juga membahas pajak dan zakat secara ontologis yaitu mengetahui makna dibalik praktek zakat dan pajak meliputi kekurangan dan kelebihannya. Dilihat dari aspekaksiologis penulis bermaksud membahas mengenai bagaimana praktek zakat dan pajak bisa diaplikasikan secara baik dan sesuai dengan lansasan hukumnya untuk

1

Lihat, Hasan Turabi, Principle of Governance, Freedom an Responsibility in Islam, The American Journal of Islamic Social Siences, 1987. Lihat juga Gazy Inayah, al IqTISHAD AZ Zakah wa ad Dharibah, Dirasah Muqaraah, 1995 Terj Zainuddin Adnan dkk, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003. Lihat juga Mas’udi, Masdar F dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakar, Infaq, Sedekah, Piramedia, Jakarta, 2004.

902


membangun tatanan ekonomi alternatif baru dalam dalam sistem ekonomi di era kontemporer.

B. KONSEP TEORI 1. Kilas Konsep Pajak dan Implikasinya a. Sumber Hukum Sebelum mempelajari mengenai sumber hukum pajak penulis ingin menyampaikan tentang defenisi pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.2 Dalam defenisi lain, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditujukan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau penjegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.3 Sumber hukum perpajakan memang tidak tertulis secara jelas dari tahun 1983-2002 dibuat Undang-Undang dibidang perpajakan, namun hanya ada dua Undang Undang yang mendefenisikan pajak, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 dan No 16 tahun 2000. Sebelum ini Undang-undang perpajakan senantiasa mengalami revisi yang terdiri atas

2

Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa unsur diantaranya: Pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara berupa uang (bukan barang). Kedua, berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan dan prosedur pelaksanaannya. Ketiga, tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Lihat, Mardiosmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2005,hlm., 1. 3 Rachmat Soemitro,Pengantar Singkat Hukum Pajak, Gramedia Pustaka Utama, Jakartam 1988, hlm., 12. Dalam kata lain, pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan dengan mendapatkan prestasi kembali ang langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lihat, Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT.Eresco, Bandung, 1982, hlm., 2.

903


pajak penghasilan dan UU no 8 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan UU no 7 tahun 1983, tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, UU no 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dan UU no 13 tahun 1985 tentang bea materai.4

b. Tujuan Pelaksanaan Pajak Diantara tujuan pelaksanaan pajak ialah untuk: 1) Sebagai input bagi negara. Hal ini terbukti bahwa sebagaian besar pemasukan negara adalah dari pajak. 2) Diantara tujuan pajak

adalah membantu

kas

negara dalam

menyelesaikan hutang negara. 3) Meminimalisir angka kemiskinan.5 4) Mengambil peran serta masyarakat dalam perwujuduan sebagai bangsa yang beradab.6 4

Lihat,Mardiosmo, Perpajakan...hlm 11. Terkait jumlah masyarakat miskin saat pajak ditetapkan memang belum memenuhi pencapaian yang maksimal . Badan pangan dunia (FAO-dalam World Food Summit) pada 2002 menyatakan 917 juta penduduk dunia terancam kelaparan dan setiap dua detik satu orang meninggal dunia karena kelaparan kemiskinan terbesar ada di negara-negara Afrika (sementara di negeri lain sibuk melawan kegemukan).Hal ini dikorelasikan dengan banyaknya jumlah penganggurang di Indonesia. Tercatat bahwa 20-30% pengangguran dari total angkatan kerja. Sedangkan di Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 210 juta orang di antaranya 138,5 juta orang merupakan tenaga kerja (penduduk umur 15 tahun atau lebih). Dari jumlah itu terdapat angkatan kerja (mereka memasuki pasar kerja, baik sedang bekerja maupun yang mencari pekerjaan) sejumlah 92,7 juta orang. Yang mencari pekerjaan (atau biasa disebut pengangguran terbuka) berjumlah 5 juta orang atau sekitar 5,5 persen dari total angkatan kerja. Ini berarti bahwa hanya 87,7 juta orang yang tergolong bekerja menghidupi 210 juta orang penduduk. Dengan kata lain, terdapat 41 persen penduduk yang bekerja menghidupi total penduduk. Atau dua pekerja menghidupi lima orang penduduk. Lihat, MR. Kurnia, Menjadi Pembela Islam, Al- Azhar Press, Bogor, 2007, hlm 98.Di antara 87,7 juta orang pekerja tersebut tersebut tercatat 30,2 juta orang atau 32,4 persen digolongkan sebagai setengah penganggur (penganggur terselubung) karena bekerja kurang dari 35 jam seminggu, baik karena keterbatasan lapangan kerja yang tersedia maupun karena kemauan sendiri. Bila demikian berarti total angkutan kerja yang sebenarnya tergolong menganggur mencapai hampir 36 juta orang. Jadi, 39 persen angkatan kerja Indonesia menganggur. Padahal di samping jumlah pengangguran sebesar 36 juta orang itu, setiap tahun ada banyak 2,5 juta sampai 3,5 juta pekerja baru yang masuk pasar tenaga kerja. Hal ini diakui secara resmi oleh Menteri Tenaga Bomer Pasaribu. Lihat, Kompas,23 dan 24/2/2000. 6 Diantara fungsi pajak ada dua yaitu: Pertama, fungsi budgedtair yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Kedua, fungsi regulated yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Lihat, Mardiosmo, Perpajakan...hlm., 1. 5

904


c. Prosedur Pelaksanaan Diantara prosedur pelaksanaan pengambilan pajak dari publik: 1) Official Assesment System Suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada suatu negara atau pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2) Sel Assesment System Sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. 3) With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.7

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak 4) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

7

905

Lihat Mardiasmo,Perpajakan...hlm., 8


1) Pemungutan pajak harus efesien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

2) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 3) Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2. Kilas Konsep Zakat dan Implikasinya a. Sumber Hukum Sumber hukum zakat dalam al Quran:



Artinya:

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(QS. al Baqarah: 43)

  Artinya:

Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan

906


mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(QS. al Baqarah: 110)

Dari ayat diatas dapat diambil satu landasan sumber hukum yang jelas bahwa status hukum zakat adalah wajib yang tidak dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam ayat yang disebutkan diatas bahwa kedudukan shalat sama dengan kedudukan zakat. Status hukum sholat adalah fardhu ‘ain begitu juga dengan zakat. Dalam hal ini satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kewajiban zakat bersifat kekal. Zakat dalam Islam diambil bukan hanya untuk kepentingan humanistis belaka melainkan ada nilai ruhiah yang terkandung didalam pelakasanaan zakat. Adapun nilai ruhiah dalam pelaksanaan zakat adalah mensucikan harta. Adapun syarat dan ketentuan pembagian zakat terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

  Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (at Taubah: 103)

907


   Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu. (at Taubah: 60)

    Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(al An-‘am: 141)

Islam tidak hanya mewajibkan ummatnya untuk membayar zakat. Islam justru telah membuat grand desain yang jelas tentang pembayaran

908


zakat diantaranya adalah keharaman mengambil zakat bagi mereka yang hidup dalam keadaan miskin. Keharaman pengambilan harta bagi orang miskin mengandung muatan kemashalahatan. Bahkan harta itu diberikan kepada orang miskin. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah QS. at Taubah: 60. Sumber hukum zakat dalam hadist diantaranya: Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda: Artinya:

”Zakat tidak halal bagi orang kaya dan tidak halal pula bagi orang yang sehat dan kuat“.8

Ibnu Umar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: Artinya:

”Islam didirikan atas lima hal yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan pesuruhNya, menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.”9

Ibn Abbas melaporkan bahwa Nabi mengutus Muaz ke Yaman dan bersabda: Artinya:

”Kamu akan menemui kaum ahli kitab. Serulah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jika mereka sudah menerima, ajarilah mereka shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka sudah menerimanya, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang akan diambil orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang miskin. Jika mereka sudah melakukannya hindarilah mereka mengambil bagian terbaik dari harta mereka dan takutlah kepada orang-orang yang tertindas, karena tidak ada penghalang antara mereka dari Allah.”10

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda:

8

H.R.Tarmidzi dan Abu Dawud (Misykatul Mashabih) 10 HR.Bukhari Muslim. 9

909


Artinya: ”Barangsiapa diberi Allah harta tetapi tidak mau membayar zakat, maka harta mereka itu akan ditampakkan dihari kiamat sebagai seekor ular besar yang memiliki dua taring. Ular itu akan diletakkan di leher mereka dihari Kiamat dan menggigit merkea dengan kedua taringnya. Ular itu berkata: Aku adalah hartamu.”Kemudian beliau membaca”Dan janganlah orang yang kikir menyangka...”hingga akhir hayat.”11 Ibn Umar melaporkan bahwa Rasulullah bersabda: Artinya:

“Barangsiapa memiliki harta, maka tidak ada zakat atasnya kecuali telah berlalu satu tahun.”12 Ali mengatakan bahwa Abbas bertanya kepada Nabi mengenai

membayar zakat sebelum waktunya. Beliau mengijinkannya.13 b. Tujuan Pelaksanaan Zakat Diantara tujuan pelaksanaan zakat adalah: 1) Menjalankan syariat dan kewajiban sebagai Muslim

 Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.(QS al Baqarah: 43) 2) Pembersihan harta dari hak orang lain

 Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), (QS. al Ma’arij: 24-25)

11

HR. Bukhari. Tarmizi 13 Ibn Majah, Abu Dawud dan Tarmizi 12

910


Dalam ayat diatas dapat dilihat bahwa tujuan pelaksanaan zakat ialah agar harta tidak berpusat pada satu kekuatan saja. Hal ini juga tercantum dalam firman Allah:

  Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 3) Penanggulangan kemiskinan Diantara tujuan pelaksanaan pajak adalah penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan adalah ketimpangan kekayaan antara kaya dan miskin. Pembayaran zakat adalah salah satu cara yang paling proporsional dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

  Artinya:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.

4) Mengawasi tumbuhnya kesenjangan antara kaya dan miskin Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai

911


suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Karena zakat hanya diperuntukkan untuk orang yang kaya saja diantara manusia maka jelas bahwa tujuan pelaksanaan zakat adalah agar tidak terjadi ketimbangan antara kaya dan miskin. Hal ini dikarenakan bahwa kesejahteraan dalam Islam diukur sejauh mana perbandingan antara kaya dan miskin, bukan dari pendapatan perkapita. Hal ini berbeda dengan standar kesejahteraan pada sistem lain. 5) Mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ditangan sedikit orang

    Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Salah satu keharaman dalam Islam adalah terciptanya kekuatan harta pada salah satu atau segelintir orang. Haram menumpuk harta dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Agar tidak terjadi keharapan tersebut maka kewajiban zakat mutlak diperlukan.

912


c. Prosedur Pelaksanaan Ada beberapa kriteria prosedur pelaksanaan zakat: 1) Diambil hanya dari orang Muslim Diantara keunikan zakat ialah ia hanya diwajibkan bagi orang Muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang penulis paparkan diatas bahwa kewajiban zakat sama dengan kewajiban sholat. Zakat hanya wajib bagi kaum Muslim karena kaum Muslimlah yang mengerjakan sholat. Sementara kaum non Muslim tidak diwajibkan zakat, hanya saja boleh membayar pajak. Namun tetap tidak diwajibkan membayar pajak karena pajak hanya mubah bagi masyarakan Muslim maupun non Muslim. 2) Dikelola oleh pemerintah melalui baitul mall Diantara prosesdur pembayaran zakat ialah ia dikelola oleh baitul mal dan tidak ada satupun individu yang berhak mengelola zakat. Adapun pemberian zakat ditentukan oleh syariat Islam sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas. 3) Didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya (8 asnaf zakat). Dalam ekonomi Islam 8 asnah ini tidak ada pertentangan dalam defenisi dan jumlah serta objek penerima zakat.14

C. PEMBAHASAN Dari beberapa pembahasan yang telah penulis kemukakan diatas mencakup sumber hukum, landasan hukum, prosedur operasional dan tujuan pelaksanaan pajak dan zakat maka penulis melakukan analisis dalam tiga aspek diantaranya menyentuh keranah epistomologis15, ontologis16dan aksiologis.17 14

Dalam hal ini disebutkan sistem ekonomi, bukan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi mengenai bagaimana cara agar mansia dan amasyarakat sampai kepada pemilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memperkejarkan sumber produksi lngka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif untuk menghasilkan berbagai macam barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi sekrang atau diamasa yang akan datang diantara berbagai orang dan golongan masyarakat. Lihat. Abdullah Zakiy al Kaaf, Ekonomi Perspektif Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm., 19 15 Epistimologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar-dasar dan pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang

913


Dengan tiga aspek diatas dapat maka penulis memetakan ketiga hal tersebut dengan menuliskan diferensiasi dan persamaan antara pajak dan zakat. 1. Diferensiasi Zakat Dan Pajak Diantara diferensiasi zakat dan pajak dari penjelasan diatas ialah: Pertama, zakat sumber hukumnya adalah Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh manusia sementara sumber hukum zakat adalah Syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Hal ini terbukti bahwa sejak masa Rasulullah zakat

diwajibkan dan terkena

dosa bagi

yang tidak

mengerjakannya, sebaliknya status hukum pajak adalah mubah dan hanya diambil dari orang kaya saja ketika baitul mal tidak mencukupi.18 Kedua, zakat mengandung muatan teosentris sementara pajak mengandung muatan antroposentris dan central humanities.19Adapun yang

dimiliki dan dihasilkam. Lihat selengkapnya, Muzairi, Eksistensialisme Jean Paul Sartre: Sumur tanpa Dasar Kebebasan manusia (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2002), hlm 131. 16

Mengenai ontology, Ahmad Tafsir mencontohkan tentang hakikat makna demokrasi dan fatamorgana. Pada hakikatnya pemerintahan demokratis menghargai pendapat rakyat. Tetapi terkadang yang terjadi adalah sebaliknya. Lihat Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm 24. 17 Aksiologi adalah implikasi yang didapat datarik dari teori yang bersangkutan, Lihat selengkapanya, Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), hlm 162. 18 Menurut Ibn Hazm apabila dana zakat tidak mencukupi bagi pemenuhan kebuturna orang-orang miskin dalam suatu daerah atau negara, maka menjadi tanggungjawab warga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila mereka tidak melakukan itu, semuanya berdosa. Penguasa berhak untuk menghukum mereka. Inilah pendapat yang tidak diragukan yang diambil dari makna dan tujuan al Quran. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, Zakat dalam Perspektif Sosial, edisi terh. Oleh Ali Zawawi, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001., hlm 7. Namun dalam pendapat lain sesuai dengan beberapa dalil bahwa hukum pajak adalah sedekah saja yakni sunnah. Lihat, Maulana Muhammad Zakariyya al-Khandalawi, Fadhilah Sedekah, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2004, hlm, 98. 19 Istilah “humanism”berasal dari bahasa latin humanitas (pendidikan manusia) dalam bahasa Yunani disebut paidea pendidikan yang didukung oleh manusia-manusia yang hendak menempatkan seni liberal sebagai materi dan sarana utamanya. Humanisme sebagai satu gerakan intelektual dan kesustraan pada prinsipnya merupakan aspek dasar dari gerakan renaissance (abad ke 14 sampai 16) yang menyebar di Italia dan segenap penjuru Eropa untuk membangunkan bangsa dari ketertidurannya yang dikuasai oleh gereja agamis. Abad ini adalah abad dimana otonomi, dan kreatifitas kemerdekaan berpikir manusia dibelenggu oleh gereja. Yang sering disebut sebagai abad kegelapan dan abad belenggu. Atas dasar inilah muncul gerakan humanis demi mempertahankan diri dari kekuasaan gereja dan membebaskan akal budi dari kungkungannya yang mengikat. Lihat, Zainal Abidin, Filsafat manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat (Bandung: Rosda, 2000), hlm 41-42. Lihat juga, Erich Frimm, The Era of Freedom (London: Routledge & Kegan Paul, 1960), bab ii dan iii. Lihat juga, Kasdin Sitohang, Filsafat manusia, Upaya Pengembangan Humanisme (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm 65 -83.

914


dimaksud dengan muatan teosentris adalah zakat mengandung muatan ruhiah yang pelaksanaannya disandarkan pada asas keTuhanan dan pelaksananya memperoleh pahala disisi Allah, sementara yang dimaksud dengan muatan antroposentrik ialah pajak hanya ditujukan untuk kemashalahatan ummat dan tidak mengandung muatan ruhiah. Ketiga, zakat hukumnya wajib bagi ummat Muslim dan mubah bagi kaum non Muslim sementara pajak hukumnya mubah baik bagi kaum Muslim maupun non Muslim.20 Keempat,pajak diambil dari seluruh masyarakat sementara zakat hanya dibebankan kepada yang mampu (muzakki) untuk keperluan yang tidak mampu (mustahik). Kelima, pelaksanaan zakat adalah diambil langsung dari masyarakat dan tidak melalui pembelian barang seperti yang dilakukan pemerintah pada pelaksanaan pajak. Pelaksanaan pajak dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, pajak diberikan kepada pembelian setiap barang. Dalam barang yang dibeli terdapat nilai pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sementara zakat hanya diperoleh secara langsung dengan pemungutan pajak. 2. Persamaan Zakat Dan Pajak Diantara kesamaan antara pajak dan zakat ialah: Pertama, zakat dan pajak memiliki substansi tujuan yang sama. Diantara substansi dan tujuan pajak serta zakat adalah sama-sama bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan fokus kepada kesejahteraan masyarakat. Misi Islam menetapkan zakat selain pada pengabdian diri pada Allah juga mengandung misi utama yakni meningkatkan kesejahteraan

20

Hal ini berbeda jika terdapat kebutuhan mendesak, jika dalam kebutuhan mendesak para ulama sependapat bila datang keperluan mendesak-setelah membayar zakat-maka wajib mereka yang kaya mengeluarkan hartanya untuk menanggulangi keperluan tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan normal status hukum pajak adalah mubah kecuali jika dalam kondisi mendesak. Lihat Imam Qurtubi, Tafsir al Qurtubi,jild 2, hlm 223 dalam Yusuf Qardhawi, Musykilah al-Faqr wa Kaifa Álajah al-Islam,Maktabah Wahbah, Mesir, ter A.Maimun Syamsuddin dkk, Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan, cet I, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 330.

915


dikalangan masyarakat. Hal ini sama dengan tujuan pajak yaitu menjaga kesejahteraan rakyat.21 Kedua, zakat dan pajak sama-sama dikelola oleh negara. Kesamaan lain antara pajak dan zakat ialah sama-sama dikelola oleh negara. Hanya negara yang mampu mengelolanya. Pada zaman Rasulullah dan para Khalifah diwajibkan membuat badan pengelolaan zakat. Sementara dalam sistem ekonomi Kapitalis pajak dikelola oleh negara. Dalam hal ini antara pajak dan zakat sama-sama dikelolah oleh negara.22 Bagan persamaan dan perbedaan pajak dan zakat. No 1

Jenis Perbedaan

2

Persamaan

Pajak Sumber Hukum UndangUndang Dasar Bersifat Antroposentris Mubah bagi ummat Muslim Dibebankan pada seluruh masyarakat Diambil dari seluruh kaum Muslimin yang bernyawa

Zakat Sumber Hukum Syariat Islam Bersifat teosentris Wajib bagi Ummat Muslim Dibebankan kepada masyarakat yang mampu (muzakki) untuk diberikan kepada yang tidak mampu (mustahik) Menurut Islam pajak diambil dari orang yang mampu dan hukumnya mubah. 1. Antara zakat dan pajak sama-sama dikelola oleh negara 2. Zakat dan pajak memiliki muatan yang sama yaitu untuk kesejahteraan umum 3. Zakat dan pajak sama-sama didistribusikan kepada masyarakat

21

Diantara bukti kesamaan antara pajak dan zakat ialah kepemilikan kekayaan yang melebihi batas maksimum. Karena itu tidak dibenarkan menetapkan pajak tambahan dengan alasan memiliki kekayaan selain zakat. Sementara alasan penetapan pajak bukan sekedar penguasaan kekayaan diatas batas maksimum melainkan munculnya kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini dapat diambil satu tujuan dan substansi yang sama yaitu mengatasi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lihat, Sabahuddin Azmi, Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thught,Goodword Books, New Delhi, 2002, terj Irfan Syofwani, Ekonomi Islam, Prinsip,Dasar, dan Tujuan, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm., 351. 22 Dalam prinsip pengelolaan pajak, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar, dana pajak yang dikumpul dibelanjakan jujur dengan tujuan tertentu. Lihat, Umer Chapra, Islam and The Economic, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, USA, terj Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani Press, Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hlm., 299.

916


3. Formulasi Dialektika Pajak dan Zakat dalam Wacana Pembangunan Sistem Ekonomi Alternatif Dari penjelasan diatas tersebut maka diambil formulasi sebagai berikut: a. Idealitas zakat lebih jelas karena perhitungannya yang tetap dan tidak berubah-ubah. Perhitungan zakat diatur oleh Allah dalam al Quran dan petunjuk Rasulullah dalam As-sunnah. Dengan demikian jumlah dan ukuran zakat tidak berubah-ubah. Hal ini berbeda dengan konsep pajak yang berubah-ubah sesuai dengan kepentingan negara dan jumlah hutang negara yang mengakibatkan terjadinya deviasi dalam sebuah negara. b. Transparansi zakat lebih jelas karena jelas ukurannya, jelas prosedur pelaksanaanya, jelas subjek wajib zakat (muzakki) dan jelas objek zakatnya (mustahik). Aturan mengenai subjek dan objek zakat ini telah diatur oleh al Quran dan Sunnah. Hal ini mengakibatkan kekohonan sistem dalam sebuah negara. Kejelasan ini menyebabkan transparansi terjadi dengan sangat baik. Hal ini berbeda dengan pajak. Pajak diambil secara langsung dan tidak langsung. Pajak yang melekat pada barang dagangan, barang yang dipakai, pajak pembelian barang tidak transparan dan persentasinya bersifat fluktuatif yang akan mengganggu stabilitas sebuah negara. Objek tujuan zakat tidak detil sehingga dalam negara Kapitalis pajak bisa digunakan untuk membayar hutang negara. Hal ini mengakibatkan minimnya transparansi yang akan berdampak kepada stabilitas sebuah negara. c. Zakat sebagai wujud pengabdian diri pada Allah SWT harus diimplementasikan dinegara manapun sekalipun menganut sistem demokrasi. Zakat bukanlah kewajiban negara tetapi zakat adalah kewajiban ummat Muslim kepada Tuhannya. Jadi kewajiban zakat tidak bergantung pada bentuk negara dan sistem sebuah negara. Apapun sistem yang berjalan didalam sebuah negara maka kewajiban zakat tidak bisa dihapuskan dalam sebuah negara. Dan negara bertanggungjawab penuh agar zakat ditunaikan oleh setiap masyarakat karena salah satu fungsi

917


negara adalah menghindarkan masyarakatnya dari kewajibannya kepada Allah. d. Idealnya zakat diatur oleh pemerintah dan pajak hanya sebagai solusi alternatif dari kekurangan zakat jika diperlukan. Pajak yang dibebankan tidak tepat sasaran-termasuk pada penduduk kaya maupun miskin- mengakibatkan kesenjangan global. Sementara zakat hanya dibebankan kepada kaum orang kaya saja. Oleh karenanya instinbath hukum zakat dalam Islam adalah wajib sementara pajak adalah mubah. Hal ini akan menyebabkan sistem negara menjadi semakin kuat.

Dari tulisan yang telah penulis kemukakan diatas dapat ditarik satu formulasi bahwa sebuah negara layak dan boleh melakukan sistem pajak dalam sistem negaranya, namun tetap menjadikan zakat sebagai salah satu pondasi dan pijakan dalam membangun sebuah ekonomi alternatif dalam wilayah tersebut. Saat ini zakat tidak teralisasi dengan baik. Sebagai sumbangan

pemikiran

dalam

penulisan

ini

adalah

penulis

merekomendasikan bahwa zakat menjadi salah satu point penting dalam penanggulangan

kemiskinan

dan

peningkatan

kesejahteraan

karena

sistemnya jelas, ukurannya jelas, transparansinya jelas, subjek pelaksana zakat jelas dan objek penerima zakat jelas diatur secara baku dalam al Quran dan Sunnah. Sekalipun pajak boleh saja diberlakukan dalam sebuah negara namun tidak mengeliminir pelaksanaan zakat.

D. PENUTUP Sistem ekonomi Islam telah memiliki blue print yang sempurna. Sistem ekonomi Islam lengkap dengan segala aspeknya terbukti telah mempu menyelesaikan problematika ummat.Blue print konsep ekonomi Islam ini telah terbangun secara kokoh dan akurat. Konsep pajak dan zakat memiliki beberapa diferensiasi dan kesamaan. Dialektika pajak dan zakat bisa diintegrasikan dengan mengaplikasikan konsep zakat pada wilayah negara dengan sistem apapun. Hal ini telah terbukti secara

918


teoritis dan empiris. Pengembangan konsep zakat yang diimplementasikan didalam sebuah negara akan menjamin keamanan, kesejahteraan dan mencegah munculnya kesenjangan sosial sekalipun pajak tetap boleh diaplikasikan dalam sebuah sistem negara.

E. DAFTAR PUSTAKA Abidin,Zainal,Filsafat manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, Bandung: Rosda, 2000. Al Kaaf,Abdullah Zakiy, Ekonomi Perspektif Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2002. Azmi, Sabahuddin, Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thught,Goodword Books, New Delhi, 2002, terj Irfan Syofwani, Ekonomi Islam, Prinsip,Dasar, dan Tujuan, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004. Bakhtiar,Amsal, Filsafat Ilmu, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Brotodihardjo,Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT.Eresco, Bandung, 1982. Chapra,Umer, Islam and The Economic, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, USA, terj Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani Press, Tazkia Institute, Jakarta, 2000. Frimm,Erich, The Era of Freedom, London: Routledge & Kegan Paul, 1960 Gazy Inayah, al Iqtishad Az Zakah wa ad Dharibah, Dirasah Muqaraah, 1995 Terj Zainuddin Adnan dkk, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003. Kompas,23 dan 24/2/2000. Kurnia,MR., Menjadi Pembela Islam, Al- Azhar Press, Bogor, 2007, hlm Mardiosmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2005. Mas’udi, Masdar F dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah, Piramedia, Jakarta, 2004.

919


Muzairi, Eksistensialisme Jean Paul Sartre: Sumur tanpa Dasar Kebebasan manusia, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2002. Qardhawi, Yusuf,Musykilah al-Faqr wa Kaifa Álajah al-Islam,Maktabah Wahbah, Mesir, ter A.Maimun Syamsuddin dkk, Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan, cet I, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2002. Sitohang,Kasdin, Filsafat manusia, HumanismeYogyakarta: Kanisius, 2009.

Upaya

Pengembangan

Soemitro,Rachmat ,Pengantar Singkat Hukum Pajak, Gramedia Pustaka Utama, Jakartam 1988, Turabi,Hasan, Principle of Governance, Freedom an Responsibility in Islam, The American Journal of Islamic Social Siences, 1987. Zahrah,Muhammad Abu, Zakat dalam Perspektif Sosial, edisi terh. Oleh Ali Zawawi, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001 Zakariyya, Maulana Muhammad a al-Khandalawi, Fadhilah Sedekah, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2004.

920


921

Nella Lucky: Dialektika Konsep Pajak Dan Zakat Dalam Pembangunan

Recommend Documents