NAWACITA SETENGAH TIANG
CATATAN ATAS KEDAULATAN PANGAN VERSI NOTA KEUANGAN RAPBN 2016
ABDUL HALIM
Sekretaris Jenderal KIARA
KERANGKA PRESENTASI Kedaulatan Pangan versi Presiden Jokowi Sasaran Utama Pembangunan di Bidang Kedaulatan Pangan 2016 Anggaran Kedaulatan Pangan 2016 Kementerian/Lembaga Negara Bidang Pangan Tren APBN-P KKP dan Serapannya Tahun 2010-2014 APBN KKP 2015 – 2016 Program dan Alokasi Anggaran KKP 2016 Indikator Kinerja dan Target KKP 2016 Kedaulatan Pangan vs Importasi Rekomendasi
Kedaulatan Pangan versi Presiden Jokowi Dalam visi pemerintah baru, yaitu Trisakti, salah satu butirnya adalah “Indonesia yang lebih berdikari dalam bidang ekonomi” yang kemudian dijabarkan ke dalam misi Pemerintah baru, yaitu Nawa Cita, khususnya untuk cita 6: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional dan cita 7: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. Kemudian, visi dan misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dimensi pembangunan, khususnya dimensi pembangunan sektor pendorong pertumbuhan, yaitu salah satu prioritasnya adalah kedaulatan pangan. Prioritas kedaulatan pangan memiliki makna yang strategis, khususnya terkait dengan peningkatan produksi pangan pokok (a.l. beras, jagung, kedelai, telur ayam, daging sapi/kerbau, ikan) secara berkelanjutan bagi segenap rakyat
diharapkan ketergantungan terhadap produk impor dapat ditekan atau bahkan dihilangkan. Indonesia. Dengan demikian,
Sasaran Utama Pembangunan di Bidang Kedaulatan Pangan 2016 1. Meningkatnya produksi bahan pangan utama: padi 76,23 juta ton, jagung 21,35 juta ton, kedelai 2,03 juta ton, daging sapi/kerbau 0,59 juta ton; 2.Meningkatnya produksi ikan perikanan tangkap 6,45 juta ton dan perikanan budidaya (termasuk rumput laut dan ikan hias) sebesar 19,46 juta ton; 3.Tercapainya produksi garam 3,6 juta ton; 4. Meningkatnya cadangan beras Pemerintah; 5. Terselesaikannya konstruksi bendung irigasi sebanyak 19 buah.
ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN 2016 Anggaran kedaulatan pangan sebesar Rp126,6 triliun dalam RAPBN tahun 2016: 1. Rp50,4 triliun dialokasikan melalui belanja K/L; dan 2. Rp76,1 triliun dialokasikan melalui belanja non K/L
Kementerian/Lembaga Negara Bidang Pangan No
Kementerian/Lembaga Negara
Alokasi Anggaran
Penjelasan
1
Kementerian Pertanian
Rp6,6 triliun
Diarahkan terutama untuk membangun/meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian
2
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rp32,9 triliun
Dipergunakan untuk perluasan areal persawahan dengan pencetakan sawah baru serta upaya untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk bahan pangan pokok
3
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Rp11,0 triliun Diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta produk perikanan lainnya
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2015)
Tren APBN-P KKP dan Serapannya Tahun 2010-2014
(miliar rupiah)
2010
2011
2012
2013
2014
APBN-P
3.280,8
5.559,2
5.914,1
6.598,3
5.748,7
LKPP
3.139,5
5.176,0
5.954,5
6,569,7
5.865,7
Selisih
(-) 141,3
(-) 383,2
(+) 40,4
(-) 28,6
(+) 117
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2015)
APBN KKP 2015 – 2016
(miliar rupiah)
2015
2016
(R)APBN
6.726
15.801,2
APBN-P
10.597,8
-
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2015)
PROGRAM DAN ALOKASI ANGGARAN KKP 2016 No
Program
Anggaran (miliar)
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
652.832.336
2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
135.169.265
3
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
6.405.078.909
4
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
1.919.065.768
5
Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3.201.684.018
6
Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan
2.869.182.621
7
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil
3.575.066.908
8
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan
988.675.822
9
Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
1.992.020.408
10
Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
776.934.033
Indikator Kinerja dan Target KKP 2016 Program
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp15.801,2 miliar Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Meningkatnya produksi, usaha, investasi di bidang perikanan tangkap - Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan - Meningkatnya kesejahteraan nelayan
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap: - Volume produksi (ton) - Nilai Produksi (Rp Juta)
6.451.330 125.174.890
Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp Triliun)
23
Jumlah WPP yang Dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) (WPP)
5
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
105,0
Program
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
Produksi perikanan budidaya (juta ton) - Ikan (juta ton) - Rumput Laut (juta ton) - Ikan Hias (miliar ekor)
19,46
Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
8,35 11,11 1,90 102,25 NTPi
Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan dan dipasarkan di dalam dan luar negeri
Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional
43,88 Kg/Kap
Meningkatnya produksi, usaha, dan investasi bidang kelautan dan perikananan
Volume produk olahan perikanan
5,9 juta ton
Meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan
Nilai tukar pengolah
102
Program
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Meningkatnya produksi garam rakyat
Jumlah produksi garam
3,6 juta ton
Meningkatnya pengelolaan jenis ikan terancam punah secara berkelanjutan
Jumlah jenis ikan terancam punah yang dikelola secara berkelanjutan (jenis ikan)
15
Berkembangnya ekonomi di Pulau-pulau Kecil Terluar
Jumlah Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya (pulau)
25
Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif dan terpadu
Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
73%
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)
65%
Persentase penyelesaian tindak pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
85%
Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Terselenggaranya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Efektif
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2015), diolah dari Nota Keuangan RAPBN 2016
80% garam diimpor sejak 2010-2014
IMPOR
80% ikan lele dan mujair 90% tepung ikan
PRODUKSI MENINGKAT, IMPOR NAIK No Tahun
Volume Impor (Ton)
1
2010
369,282
2
2011
431,871
3
2012
337,360
4
2013
155,887
Sumber: Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2013
No Negara Asal
Jumlah Impor Garam
1
Australia
128,7 ribu ton
2
Selandia Baru
143 ton
3
Jerman
35 ton
4
Denmark
44 ton
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2014)
RAME-RAME JUAL TANAH AIR
No
Nama Pulau
Lokasi
Status
1
Pulau Liwungan
Banten
Sudah dikelola investor pada tahun 2014
2
Gugus Pulau Pari
Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
Sudah dikelola investor pada tahun 2014
3
Gugus Pulau Bawah
Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau
Sudah dikelola investor pada tahun 2014
4
Pulau Gili Gede
Nusa Tenggara Barat
Sudah dikelola investor pada tahun 2014
5
Gugus Pulau Keramat
Nusa Tenggara Barat
Sudah dikelola investor pada tahun 2014
6
Pulau Bedil
Nusa Tenggara Barat
Sudah dikelola investor pada tahun 2014
7
Pulau Temudong
Nusa Tenggara Barat
Sudah dikelola investor pada tahun 2014
8
2 Pulau di Pandeglang
Banten
Sedang dijajaki oleh investor
9
Pulau Gili Kondo
Nusa Tenggara Barat
Sedang dijajaki oleh investor asal Spanyol
10
3 Pulau di Anambas
Kepulauan Riau
Sedang dijajaki oleh investor asal Inggris, Tiongkok dan Singapura
11
Pulau Bawal
Ketapang, Kalimantan Barat
Sedang dijajaki oleh investor
12
Pulau Paserang
Sumbawa Barat, NTB
Sedang dijajaki oleh investor
13
Pulau Gili Nangu dan Pulau Gili Gede
Lombok Barat, NTB
Sedang dijajaki oleh investor asal Singapura dan Australia
14
Pulau Gili Sunut
Lombok Timur, NTB
Sedang dijajaki oleh investor asal Singapura
15
Pulau Nipah
Batam, Kepulauan Riau
Sudah dikelola oleh investor
2 jiwa nelayan hilang dan meninggal dunia di laut setiap harinya
TAHUN
JUMLAH (jiwa nelayan)
2010
86 jiwa
2011
149 jiwa
2012
186 jiwa
2013
225 jiwa
2014
210 jiwa
TOTAL
856 jiwa
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Oktober 2014)
48% kontribusi 17 jam kerja TANPA PENGAKUAN NEGARA!
RESPONS NEGARA
Sasaran dan Arah Kebijakan Strategis – RPJMN 2015-2019
PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN
(i) Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri (ii) Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) Mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan
Rp6,7 Triliun (APBN KKP 2015): 29,6% pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa
5,2% pemberdayaan masyarakat berbentuk penyaluran dana tunai
bagi kelompok usaha garam, rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya
PENGELOLAAN DAERAH PESISIR TERPADU
Reklamasi di Jakarta (NCICD), Semarang dan Bali
KEDAULATAN PANGAN DI ERA POROS MARITIM DUNIA
1) Sejak tahun 2010, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami peningkatan sebesar 140%: dari Rp3,139,5 Triliun (2010) menjadi Rp15,801 T (2015). KENAIKAN ANGGARAN = PENINGKATAN PRODUKSI. 2) FOKUS 2015-2019: Produksi Ditingkatkan, Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Lintas Profesi Diabaikan 3) Penting, Tapi Diabaikan: Perlindungan Jiwa dan Penyejahteraan Nelayan, Perempuan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam dan Pelestari Ekosistem Pesisir
Ina soro budi, Budi noro apadike, Pai Pana Ponu, Tehama hama
Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Lamalera, Nusa Tenggara Timur
www.kiara.or.id
FB. KIARA
Twitter. @sahabatkiara
