AUDIT ATAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) / NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)
TAHUN 2017 RAKORNAS PROGRAM NSUP
Jakarta, 23 Mei 2017
A. GAMBARAN UMUM 1.
Dasar audit: – Loan Agreement yang ditandatangani oleh pihak lenders (donor) dan Pemerintah Indonesia – Project Apprisal Document (PAD) – Permintaan pihak lenders (donor) yang menunjuk BPKP sebagai “auditor acceptable to the lenders” atau “independent and qualified auditor”
2.
Audit atas Program KOTAKU dilaksanakan pada: – Satker PKPBM (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) – Satker PKP Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Dinas PU
3.
Sumber dana program: – Pinjaman IBRD No. 8213-ID (Closing date 30 September 2017) – Pinjaman Istisna’a IND-169 (IDB), IND-170 (IDB), IND-171 (ISFD) (Closing date 31 Desember 2017) – Pinjaman IDB 174, 175, 176-IND dan IBRD-8636-ID; LN-004-ID (WB/AIIB)→Loan Baru
4.
Pelaporan audit per nomor loan/grant yang terdiri dari: – Laporan Auditor Independen (LAI). – Management Letter (ML).
TAHAPAN AUDIT TAHAPAN
OUTPUT
Perencanaan
Program Audit
Pelaksanaan
Kertas Kerja Audit
Pelaporan
Laporan Hasil Audit
ALUR PROSES AUDIT PADA SATKER PUSAT World Bank
BPKP Pusat
BPKP Perwakilan
Permintaan Audit
Permintaan Audit
PKPT
EA KEMEN PUPR
Surat Tugas
Surat Tugas
Dokumen
Proses Audit Notisi Audit
Notisi Audit
Tanggapan Tanggapan
Exit/ BAKTL
Konsolidasi Temuan
LAI dan ML
LAID
LAI dan ML
LAI dan ML
SIM HP
Tindak Lanjut
ALUR PROSES AUDIT PADA SATKER PROVINSI BPKP Pusat
BPKP Perwakilan
PKPT
PKPT
DINAS PU PROVINSI
Surat Tugas
Surat Tugas
Proses Audit
Dokumen
Notisi Audit
Notisi Audit
Tanggapan
Tanggapan
Exit/BKTL
Exit/BKTL
LAID
LAID
LAID
SIM-HP
SIM-HP
Tindak Lanjut
ALUR PROSES AUDIT PADA SATKER KABUPATEN/KOTA BPKP Pusat
BPKP Perwakilan
PKPT
PKPT
DINAS PU KABUPATEN
Surat Tugas
Surat Tugas
Proses Audit
Dokumen
Notisi Audit
Notisi Audit
Tanggapan
Tanggapan
Pembahasan
BAKTL
BAKTL
LAID
LAID
LAID
SIM-HP
SIM-HP
TL
OPINI AUDITOR
B. TUJUAN DAN SASARAN AUDIT 1. TUJUAN a.Memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran penyajian laporan keuangan, b.Memberikan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan proyek, c.Melakukan penilaian atas keandalan informasi manajemen keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan, d.Melakukan penilaian atas pencapaian tujuan proyek berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, e.Melakukan penilaian atas ketaatan proyek terhadap ketentuan dalam Loan Agreement dan Pedoman Program KOTAKU.
2. SASARAN AUDIT 1. Satker Pusat Kontrak Konsultan, • National Management Consultant (NMC) • Oversight Service Provider (OSP) • Oversight Consultant (OC) • Konsultan Monitoring Evaluasi (KME) • Konsultan Individual • Contact Services Lainnya 2. Satker Provinsi/Kabupaten/Kota Pembayaran Gaji Fasilitator/Korkot, BOP, Pelatihan Dasar Faskel (POK masing masing Provinsi) Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) BLM Skala Kota 3. Satker Kabupaten/Kota BDI Kolaborasi Kota/Kabupaten BDI kepada BDC (Business Development Centre) di Kota/Kabupaten, Pelatihan Masyarakat,
C. RUANG LINGKUP AUDIT
1.
Penilaian Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan
2.
Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
3.
Penilaian Kepatuhan Terhadap Ketentuan Program
4.
Penilaian Kinerja Program
1. Audit Keuangan (Financial Audit) Audit keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut: Penilaian atas kesesuaian penyajian format laporan keuangan program dengan format yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran yang wajar dan benar (true and fair view) atas operasi keuangan proyek/program. Penilaian atas kecukupan sistem akuntansi/pembukuan program guna mendukung tersajinya laporan keuangan program sesuai dengan prinsip akuntansi/pembukuan yang diterapkan program secara konsisten. Penilaian terhadap ketepatan perhitungan dan pengklasifikasian pengeluaran berdasarkan kategori pengeluaran.
Pengujian atas keakurasian jumlah-jumlah/angka dalam laporan keuangan dan didukung dengan schedule/daftar pendukung yang diperlukan. Pengujian atas kecukupan dan relevansi bukti/dokumen pendukung atas jumlah-jumlah pengeluaran dalam laporan keuangan program. Pengujian kesesuaian prosedur atas proses pengadaan barang/jasa konsultan yang dilaksanakan program dengan procurement guidelines/manual proyek yang ditetapkan. Penilaian juga mencakup seleksi atas tenaga konsultan baik konsultan perorangan (individual consultant) maupun perusahaan konsultan (firm consultant) sesuai dengan prosedur seleksi jasa konsultan yang diatur dalam loan/credit agreement; serta reviu dan penilaian atas kapasitas implementing agency dalam melaksanakan pengadaan untuk menentukan kecukupan sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan dokumentasi atas proses pengadaan. Identifikasi terhadap indikasi terjadinya fraud yang memerlukan investigasi lebih lanjut.
2. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Lingkup penilaian SPI meliputi hal-hal sebagai berikut: Penilaian terhadap rancangan (design) sistem pengendalian intern program baik pada level entitas maupun aktivitas program baik entitas program di proyek pusat maupun pada proyek (satker) pelaksana di daerah. Penilaian dilakukan dengan pendekatan COSO framework yang mencakup komponen Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Monitoring. Penilaian pengendalian intern dilakukan baik terhadap pelaporan keuangan (financial reporting) maupun proses kegiatan program (business process).
Penilaian terhadap efektivitas internal control terhadap pelaporan keuangan diarahkan pada persyaratan-persyaratan atau kondisi yang mempunyai pengaruh material dan langsung terhadap laporan keuangan dan internal control atas pelaporan keuangan. Penilaian pengendalian intern terhadap proses kegiatan program (business process) diarahkan pada kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan program atau memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan material terhadap pelaksanaan program.
3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Program Penilaian kepatuhan atas program dilakukan terhadap kegitan-kegiatan tertentu program yang dipertimbangkan cukup signifikan memiliki peran terhadap keberhasilan program atau merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi terjadinya penyimpangan/ penyalahgunaan, meliputi: Kepatuhan pada ketentuan tertentu dalam loan agreement dan keabsahan/eligibilitas pengeluaran. Kepatuhan dalam pelaksanaan prosedur pengadaan terutama yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal program pemberdayaan masyarakat), apakah telah mengikuti ketentuan yang digariskan dalam project guideline. Kepatuhan atas pelaksanaan mekanisme tahapan program (sesuai dalam Pedum Kotaku). Kepatuhan dalam proses pencairan dan penyaluran dana program serta pengelolaan dana.
4. Penilaian Kinerja Program Penilaian atas Kinerja Program: Penilaian kinerja Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilakukan atas indikatorindikator kinerja project/program yang telah disepakati oleh Satker Proyek Pusat dan Pihak Pemberi Pinjaman. Penilaian kinerja KOTAKU mencakup penilaian atas capaian indikator-indikator. Penilaian kinerja program ini ditingkat kabupaten dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan audit dukungan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dukungan. Sedangkan ditingkat pusat, hasil penilaian kinerja program dituangkan tersendiri terpisah dari Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Proyek, yaitu dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Program.
D. LINGKUP AUDIT BERDASARKAN PENDANAAN 1
IDB PNPM URBAN - Integrated Community Driven Development Project (ICDD-IDB) Phase III (KOTAKU)
• Lokasi (14 Provinsi) : Seluruh Sumatera, Aceh, Jabar, Banten, DKI, Kalbar. • Sumber Dana : Istisna’a IDB IND-169, IDB Loan IND-170, and ISFD Loan IND-171 (Closing date 31 Desember 2017) • Pinjaman IDB 174, 175, 176-IND → Loan Baru
LANJUTAN 2
Loan Agreement PNPM Urban IV (KOTAKU)
• Lokasi (20 Provinsi) : Seluruh Sulawesi, Kalimantan (kecuali Kalbar), Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Pabar • Sumber Dana : 8213-ID (Closing date 30 September 2017) • IBRD-8636-ID; LN-004-ID (WB/AIIB)→Loan Baru
KEGIATAN AUDIT ATAS PENDANAAN 1. Menguji proses rekruitmen, Fasilitator/Korkot/Askot.
mutasi/rotasi,
penghentian
kontrak
2. Menguji proses evaluasi kinerja Fasilitator/Korkot sesuai mekanisme yang telah dibuat. 3. Pembayaran gaji Fasilitator/Korkot (kebenaran perhitungan, kelengkapan administrasi, ketepatan waktu pembayaran). 4. Pertanggungjawaban dana Kolaborasi, BDC dan PKM. 5. Kegiatan BDI Kolaborasi. •
Proses tahapan kegiatan BDI.
•
Proposal kegiatan, Pencairan dana, Penyaluran dana, Pemanfaatan dana.
•
Pemeliharaan atas prasarana yang dibangun.
•
Proses pengadaan di masyarakat.
•
Pertanggungjawaban dana (sesuai dengan SE Dirjen Cipta Kementerian PUPR tgl 1 Agustus 2016 No. 63/SE/DC/2016 ).
Karya
KEBUTUHAN DATA AUDIT 1. 2. 3. 4. 5.
Loan Agreement DIPA POK Stuktur Organisasi SOP / Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan / Pedoman Pelaksanaan Lainnya 6. SP2D beserta bukti pertanggungjawaban (Invoice) 7. Laporan Keuangan 8. Daftar Kontrak Pekerjaan 9. Laporan Kegiatan 10. Kebutuhan data lain yang diperlukan
E. KEBIJAKAN AUDIT Pedoman Keterkaitan dengan Audit antara lain :
1.
• PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian – Lembaga (selama masih berlaku)
2.
• Permen PUPR No.24/PRT/M/2016 tanggal 30 Juni 2016, tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya
3.
• Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR No. 63/SE/DC/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman
4.
• Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR No.40/SE/DC/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
5.
• Surat Direktur PKP No. KU.01-09-CK/653 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pentunjuk Pencairan dan Pemanfaatan Dana Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tahun Anggaran 2016
6.
• Juknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan
F. RMP DAN RPL 1. RMP (Rencana Mulai Pemeriksaan) • RMP dilaksanakan pada Bulan Maret 2018 untuk Satker PKPBM Pusat dan Bulan Maret/April 2018 untuk Satker PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. RPL (Rencana Penerbitan Laporan) • Penerbitan laporan audit disesuaikan waktu dengan HP dan RSP (Rencana Selesai Pemeriksaan) dengan merujuk pada mulainya audit pada bulan Maret/April (RMP)
G. PENDANAAN AUDIT Seluruh dana audit dibiayai oleh BPKP
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM, AUDIT SEBELUMNYA 1.
Kelebihan Pembayaran, Ketekoran Kas, Kemahalan Harga dan Pengeluaran Yang Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban Akibatnya: – Kerugian bagi masyarakat dan LKM serta dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola program. – Masyarakat tidak dapat memanfaatkan dana dalam bentuk bantuan sosial, dana bergulir, dan pembangunan infrastruktur.
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
LANJUTAN
2. Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan RAB Akibatnya: – Pemborosan biaya pada kegiatan pembangunan infrastruktur/prasarana tersebut. – Kelebihan alokasi dana yang dapat digunakan untuk kepentingan lain. – Prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan volume fisik yang seharusnya dan kurang memenuhi kualitas serta belum didukung dengan pertanggungjawaban kegiatan yang memadai. – Dana bantuan tidak dapat dinikmati masyarakat secara optimal.
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM 3.
LANJUTAN
Prasarana yang Dibangun Tidak Memenuhi Spesifikasi Teknik dan Mengalami Kerusakan serta Tidak Dipelihara dengan Baik Akibatnya: – Hasil kegiatan tidak berfungsi secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. – Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk memperbaiki kualitas sarana prasarana (sarpras) di daerah tersebut tidak tercapai. – Prasarana yang dibangun tidak segera dapat dimanfaatkan. – Fungsi sarana dan prasarana tidak optimal dan dapat memperpendek umur sarpras tersebut.
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM 4.
LANJUTAN
Prasarana dan Hasil Kegiatan Belum Dimanfaatkan, Kurang Bermanfaat, Tidak Dapat Dimanfaatkan, dan Tidak Dimanfaatkan sesuai Tujuan Akibatnya: – Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk memberdayakan masyarakat agar tidak
hanya sekedar menjadi pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan tidak sepenuhnya tercapai. – Investasi yang ditanamkan oleh LKM pada kegiatan sosial produktif menjadi belum menghasilkan keuntungan sehingga rencana pemberian bantuan kepada warga miskin menjadi tertunda pelaksanaannya.
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM 5.
Kelemahan dalam Pelaksanaan Dana BLM
LANJUTAN
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM 5.
LANJUTAN
Kelemahan dalam Pelaksanaan Dana BLM Akibatnya: – Pencapaian tujuan program secara umum tidak tercapai secara optimal; – Pencapaian sasaran dan manfaat pemberian pinjaman bergulir belum tercapai sepenuhnya; – Berpotensi menimbulkan konflik diantara kelompok masyarakat. – Kegiatan BLM tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya dana pendamping (komitmen partisipasi) Pemerintah Kota/Kabupaten.
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM 6.
LANJUTAN
Perubahan Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Ketentuan (Proposal dan RAB) Akibatnya: – Dana BLM tidak sepenuhnya mencapai sasaran dan merugikan penerima manfaat serta tujuan dari pemberdayaan masyarakat belum tercapai secara optimal. – Hasil pekerjaan belum sesuai rencana dan belum sesuai dengan dana yang disediakan sehingga manfaatnya belum optimal. – Kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran sehingga tujuan PNPM dalam penanggulangan kemiskinan tidak tercapai. – Menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi kepercayaan warga yang menjadi sasaran serta memberikan peluang bagi pengurus KSM untuk memberikan bantuan perbaikan pada warga yang tidak berhak.
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM 7.
LANJUTAN
Perencanaan Kegiatan Belum Dilaksanakan Dengan Baik Akibatnya: – Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan memonitoring kegiatannya tidak tercapai secara optimal. – Hasil pekerjaan belum sesuai dengan rencana dan belum sesuai dengan dana yang disediakan sehingga manfaatnya belum optimal. – RAB tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan sulit diukur /dibandingkan karena tidak akuratnya perencanaan. – Masyarakat kurang memperoleh pembelajaran yang maksimal dari konsultan sebagai pendamping masyarakat dalam PNPM Perkotaan.
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
LANJUTAN
8. Pelaksanaan Program Tidak Sesuai Ketentuan Pelaksanaan kegiatan belum memenuhi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Pengelola program belum sepenuhnya melaksanakan perannya Kurang efektifnya pendampingan fasilitator/Askot/Korkot, KSM tidak menaati prosedur sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Kurang selektifnya KSM dalam merencanakan program sesuai ketentuan Pelaksanaan kegiatan sudah menyimpang dari PJM Pronangkis Lemahnya pengawasan dari UPL dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya: – Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip pelaksanaan program yaitu partisipatif, transparansi dan akuntabel. – Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan dalam PJM Pronangkis.
H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
LANJUTAN
9. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dilaksanakan oleh BKM/KSM Akibatnya:
Sarana dan prasarana yang akan/sedang dibangun tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa/kelurahan setempat
“Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan”
Terima Kasih
